bulan september - surajis.files.wordpress.comlaporan kegiatan sub direktorat kawasan strategis bulan...

Laporan Kegiatan Sub Direktorat Kawasan Strategis Bulan September

Bulan September


1. Rapat Pembahasan Panitia Antarkementerian/Lembaga (PAK) 3 RPerpres Tentang RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Mebidangro

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan tanggal 3 September 2019, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Panitia Antarkementerian/Lembaga (PAK) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Mebidangro, bertempat di Ruang Rapat Tiram, Gedung Mina Bahari IV Lantai 15, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, KKP dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perhubungan; Sekretariat Kabinet; Badan Informasi Geospasial; Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL; dan Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut. Tujuan Menjaring saran dan masukan dari K/L untuk penyempurnaan RPerpres RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Mebidangro Sasaran Terjaringnya saran dan masukan dari K/L untuk penyempurnaan RPerpres RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Mebidangro Hasil Kegiatan

Program-program maupun substansi dalam RZ KSN Mamminasata dan RZ KSN Mebidangro diharapkan dapat selaras, serasi, dan seimbang dengan pengembangan di wilayah daratannya (Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar dan Perpres No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo) maupun dengan RZWP-3-K (Perda No. 4 Tahun 2019 tentang RZWP-3-K Provinsi Sumatera Utara dan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Selatan).

Dalam RZ KSN Mamminasata dan RZ KSN Mebidangro perlu ditambahkan ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur wilayah laut/perairan dalam Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar dan Perpres No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo tunduk pada R.Perpres RZ KSN, dan apabila bertentangan perlu disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak R.Perpres RZ KSN Mamminasata dan RZ KSN Mebidangro ditetapkan.

Jalur eksisting pipa dan/atau kabel bawah laut dalam RZ KSN Mamminasata dan RZ KSN Mebidangro sebagaimana tergambar dalam Peta Laut Indonesia agar digambarkan dalam lampiran peta RZ KSN.

Sesuai dengan SKEP KASAL Nomor KEP/1771/XII/2013 agar dalam Pola Ruang Laut RZ KSN Mebidangro ditambahkan area 2 mil untuk kegiatan Lantamal, selain itu area untuk kegiatan dinamis seperti latihan perang dan sebagainya agar diatur dalam ketentuan peraturan pemanfaatan ruang.

Terdapat daerah militer di Belawan, Hamparan Perak, dan Desa Palu Kurau yang perlu diverifikasi.

Format drafting R.Perpres dan pemetaan akan disesuaikan dengan format terbaru RZ KSN hasil harmonisasi.


Agar dapat memperhatikan lokasi dumping area untuk lokasi pengerukan di lokasi-lokasi pelabuhan dan batas-batas DLKr/DLKp.

Substansi R.Perpres RZ KSN hanya mengatur mengenai perencanaan ruang laut di perairan KSN dan ketentuan mengenai kewenangan pemberian izin tidak diatur secara rinci dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

R.Perpres RZ KSN Mebidangro dan RZ KSN Mamminasata dapat segera diusulkan pengajuan harmonisasi dan dilakukan penyesuaian SK PAK.

Dokumentasi


2. Rapat Sosialisasi Pelaporan Keuangan SKPT Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2019, di Balai Penelitian Dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias (BPPBIH) yang dihadiri oleh para Kasubbag Tata Usaha, Penanggungjawab SKPT, Operator SAIBA, Operator BMN, dan Bendahara Pengeluaran dari Direktorat yang memperoleh dana hibah Tujuan menindaklanjuti Rapat Evaluasi laporan keuangan dari setiap SKPT Hasil Kegiatan

Bagan Akun yang digunakan dalam merevisi dana hibah kedalam DIPA Satker antara lain : Penyusunan Dokumen Perencanaan di SKPT menggunakan akun 536111 (belanja modal lainnya).

Pengadaan Bangunan dan Pasar menggunakan akun 533111 (belanja modal gedung dan bangunan).

Pengadaan pasar yang diserahkan kemasyarakat menggunakan akun 526113 (Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda), Pengadaan jalan di pelabuhan menggunakan akun 534111 (Belanja Modal Jalan dan Jembatan), Penyusunan Dokumen Perencanaan di Biro perencanaan menggunakan akun 522131 (Belanja Jasa Konsultan), Penimbunan tanah milik daerah menggunakan akun 531115 (Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah), sedangkan penimbunan tanah milik pusat menggunakan akun 531111 (Belanja Modal Tanah)

Dokumentasi


3. Rapat Penyampaian Perkembangan Hibah ODA Jepang untuk SKPT

Waktu Pelaksanaan Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019 di RR SKPT, GMB 1 lantai 3. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dihadiri oleh setiap PIC SKPT Tujuan Membahas terkait perkembangan SKPT Hasil Kegiatan

Di skpt moa merupakan tanah adat yang dikelola oleh pihak pemda, tanah untuk pemindahan karna semua belum sertifikat sehingga masuk didalam tanah pemda

Kesekrariatan sudah selesai dan bertempat dibelakang Hotel Scorpion

Target didalam bulan September surat tanah sudah atas nama KKP bukan atas nama PEMDA

Lahan yang bermasalah diharuskan pihak KKP dapat menekan pihak PEMDA dibulan Desember harus sudah selesai

SATGAS sudah menjamin mengenai keselamatan keamanan

Tenaga administrasi sudah ada dan akan diberangkatkan pada hari selasa tanggal 10 September 2019

Untuk TC supervise segera diisi mengenai draft KAK dan review oleh pihak itjen,PBJ,Roren

UKUPL rencana akan menggunakan APBD dengan skema Suakelola

Terkait syarat pembangunan pelabuhan SKPT Moa menurut DJPT harus menggunakan FS berdasarkan PermenKP

Akan dilakukan revisi dengan UKUPL menggunakan APBN di 2020 dan FS di 2019

Untuk rekening dari SKPT Moa sudah PUPN

Untuk Geoteknik dengan keputusan sewa dari ambon, dan belom pasti akan dilaksanakannya kapan

Penunjukan lahan SKPT di Tiakur sudah berjalan pelabuhan penyebrangan dengan jarak kurang lebih 300 meter oleh karna itu dicheck kembali apakah sudah masuk di DLKL DLKP untuk mengajukan Peninjauan Kembali

Dinas perdagangan memberikan masukan mengenai pedagang yang sudah dipindahkan pasar baru tetapi masih ada 39 pedagang non ikan yang belom mendapatkan lapak untuk dibuatkan tempat

Untuk tahun ini akan dilaksanakan untuk program perkembangan nelayan akan dilakukan menggunakan APBN dengan menggunakan Modul, jika belum ada segera dibuat dan jika sudah ada bisa ke PUSATLU

Untuk kedepan rapat akan mengundang pihak itjen mengenai sertifikat tanah

Usulan sementara dari TC dilakukan penggeseran posisi dermaga karna mempertimbangkan pantai yang dimanfaatkan masyrakat untuk pariwisata

Dokumentasi


4. Rapat Pertemuan PAK 3 RPerpres RZ KSN Kedungsepur

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019 di Ruang Rapat Tiram, Gedung Mina Bahari IV Lantai 15, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, KKP dan dihadiri perwakilan dari: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Badan Informasi Geospasial, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Sekretariat Kabinet; Tujuan Menjaring saran dan masukan dari K/L untuk penyempurnaan RPerpres RZ KSN Kawasan Kedungsepur Sasaran Terjaringnya saran dan masukan dari K/L untuk penyempurnaan RPerpres RZ KSN Kawasan Kedungsepur Hasil Kegiatan

Program-program maupun substansi dalam R.Perpres RZ KSN Kedungsepur diharapkan dapat selaras, serasi, dan seimbang dengan pengembangan di wilayah daratannya (Perpres No. 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi) maupun dengan RZWP-3-K (Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2038).

Keberadaan PSN agar dimasukkan dalam tujuan, kebijakan, dan strategi.

Simbol dalam Lampiran Peta disesuaikan dengan kaidah kartografi.

Sumber Peta ditambahkan Peta Laut Nomor 91 dan dilengkapi tahun penerbitannya.

Perlu klarifikasi terkait zona pertahanan dan keamanan (daerah latihan militer) di perairan sekitar Kendal.

Format drafting R.Perpres RZ KSN dan pemetaan akan disesuaikan dengan format terbaru R.Perpres RZ KSN hasil harmonisasi.

Memasukkan definisi Pelabuhan pada Ketentuan Umum.

Menghapus Pelabuhan Regional Kendal karena materi muatan R.Perpres RZ KSN terkait dengan kewenangan Pemerintah Pusat.

Agar dapat memperhatikan lokasi dumping area untuk lokasi pengerukan di lokasi-lokasi pelabuhan dan batas-batas DLKr/DLKp.

Agar memasukkan Kemenhub dan Pelindo/BUMN dalam Indikasi Program Lampiran I.A.no 4 pada Pembangunan sarana dan prasarana sentra kegiatan transportasi laut dengan fungsi utama simpul pelabuhan laut.

Lampiran Indikasi Program, kolom instansi pelaksana diubah menjadi penanggung jawab dan instansi terkait.

Lampiran Indikasi Program agar dipertajam dan diperbaiki sesuai dengan renstra kementerian/lembaga.

Tahun dalam indikasi program pada waktu pelaksanaan yang semula tahun 2035-2037 menjadi 2035–2038.

Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 71 dihapus disesuaikan dengan R.Perpres RZ KSN yang sudah dalam proses harmonisasi.

Batang tubuh dan legenda peta agar disinkronisasikan.

Lampiran Peta: Kedalaman informasi diubah menjadi Ketelitian Peta.


Agar memperhatikan arahan Presiden dalam Ratas Jawa Tengah terkait pengembangan Kawasan Industri Kendal yang materinya akan disampaikan oleh Setkab.


R.Perpres RZ KSN Kedungsepur dapat segera diusulkan pengajuan harmonisasi dan dilakukan penyesuaian SK PAK.

Tindak lanjut pertemuan : a. RPerpres RZ KSN Kedungsepur sepakat segera harmonisasi dan akan segera

ditetapkan dengan tahapan: b. Pleno Awal Harmonisasi c. Konsinyasi timcil sampai selesai d. Pleno Harmonisasi yang dilanjutkan dengan proses penetapan.

Dokumentasi


5. Rapat Pembahasan Antar Kementerian RZ KSN Kawasan TN Komodo

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 5 Septermber 2019 di Gd Mina Bahari IV KKP. Rapat didimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi KKP, dan dihadiri oleh Kasubdit Harmonisasi Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Sekretariat Kabinet, Direktur Utama BOP Labuan Bajo-Flores, Kepala Divisi Infrastruktur BOP Labuan Bajo-Flores, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kab. Manggarai Barat, NTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunanan Nasional/Bappenas, Badan Informasi Geospasial, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Tujuan Menjaring saran dan masukan dari K/L untuk penyempurnaan RPerpres RZ KSN Kawasan TN Komodo Sasaran Terjaringnya saran dan masukan dari K/L untuk penyempurnaan RPerpres RZ KSN Kawasan TN Komodo Hasil Kegiatan

Program-program maupun substansi dalam R.Perpres RZ KSN Kawasan TN Komodo diharapkan dapat selaras, serasi, dan seimbang dengan pengembangan di wilayah daratannya (R.Perpres RTR Kawasan TN Komodo yang saat ini dalam proses harmonisasi di Kemenkumham) maupun dengan RZWP-3-K (Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Agar dapat ditambahkan pengaturan pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di pesisir.

Diharapkan dengan ditetapkannya R.Perpres RZ KSN Kawasan TN Komodo, dapat menjaga kelestarian dan keberlanjutan TN Komodo serta mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat informasi adanya POSAL di Labuan Bajo dan Bima/Sape, agar dapat digambarkan dalam peta R.Perpres RZ KSN Kawasan TN Komodo.

Terdapat daerah latihan pendaratan di Labuan Bajo dan pembuangan amunisi di utara Pulau Sangarang. Terhadap hal ini agar dapat diklarifikasi dan diperhatikan dalam penyusunan R.Perpres RZ KSN Kawasan TN Komodo (Kepmenhan 138/2018).

Mohon dimasukkan pasal-pasal yang mengatur tentang Pertahanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam R.Perpres RZ KSN lainnya.

Penyempurnaan penulisan, typo, huruf kapital dan konsistensi penulisan.

Definisi Pelabuhan Perikanan, pelabuhan, pelabuhan utama, alur pelayaran, masyarakat lokal agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan RZ KSN Kawasan TN Komodo agar diselaraskan dengan RTR KSN Kawasan TN Komodo (Pasal 6).

Pengaturan Kebijakan dan Strategi agar diformulasikan kembali (Pasal 7).

Rencana alokasi ruang pengembangan pelabuhan di Wae Kelambu, Wae Watu, Batu Cermin, Bari, Nangabido, dan Rangko agar diakomodir dalam RZ KSN Kawasan TN Komodo.


Kegiatan penangkapan ikan dan alokasi ruang untuk WKOPP di tambahkan dalam zona KPU-PL 02 (Pasal 42)

Kabel laut support internet di Pulau Flores dengan landing point di Sape hingga ke Labuan Bajo agar diakomodir dalam RZ KSN Kawasan TN Komodo, dengan tetap memperhatikan kawasan konservasi.

Penyempurnaan Peta sesuai dengan kaidah kartografi.

Agar dapat ditambahkan kawasan konservasi perairan pada cagar alam wae wuul dan cagar alam toffo kota lambu.

Koordinasi dan kelembagaan dalam indikasi program dihapus.

Redaksional Sumber pendanaan disempurnakan menjadi APBN, APBD dan sumber lain yang sah.

Penambahan substansi mitigasi bencana dalam Rperpres RZ KSN Kawasan TN Komodo.

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan agar dirinci.


Dokumentasi


6. Rapat Koordinasi dan Pengumpulan Data Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Sarbagita

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jum’at, 6 September 2019 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Rapat dipimpin oleh Direktur Perencanaan Ruang Laut, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Ketut Sudiarta, M.Si (Universitas Warmadewa) dan I Gede Hendrawan, Ph.D (Universitas Udayana) dan Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar. Tujuan koordinasi awal dengan pemerintah daerah Provinsi Bali terkait penyusunan RZ KSN Sarbagita Hasil Kegiatan

Kegiatan ini merupakan sebuah langkah awal strategis dalam rangka penyusunan RZ KSN Sarbagita yang ditujukan untuk penyamaan persepsi tentang RZ KSN serta penyepakatan percepatan percepatan penyusunan RZ KSN Sarbagita.

Pemprov Bali beserta tenaga ahli Universitas Warmadewa dan Universitas Udayana mendukung percepatan penyusunan RZ KSN Sarbagita yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Praktisi kelautan dan perikanan tersebut beserta Pemprov Bali dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berkomitmen untuk bekerja sama dengan KKP untuk menyelesaikan dokumen teknis RZ KSN Sarbagita pada Oktober 2019.

Penyusunan RZ KSN Sarbagita diharapkan dapat mendukung Bali sebagai hub pariwisata global dan dapat memberikan dampak terhadap kawasan sekitarnya seperti kawasan Bali utara dan lombok

Dalam rangka mempertajam indikasi program RZ KSN Sarbagita akan diadakan diskusi dengan Bappenas serta Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat dan konsultasi pakar di daerah.

Sebagai tindaklanjut pertemuan ini, akan dilakukan analisis permodelan oseanografi Sarbagita yang mencakup hingga Selat Bali di sisi barat dan Selat Lombok di sisi timur sebagai satau kesatuan ekosistem, analisis pengembangan ekonomi wilayah Sarbagita dan Bali secara umum beserta konsep pengembangan KSN Sarbagita oleh para praktisi. Hasil analisis tersebut rencananya akan disampaikan pada konsultasi publik di Bali pada akhir September 2019.

a. Kesimpulan dan Tindaklanjut Rapat

Pemprov Bali dan tenaga ahli Universitas Warmadewa dan Universitas Udayana berkomitmen mendukung percepatan penyusunan RZ KSN Sarbagita

Akan dilakukan diskusi lebih lanjut untuk mengundang tenaga ahli pengembangan ekonomi wilayah dari Universitas Udayana.

Konsultasi publik di Bali rencananya akan diadakan pada 24 September 2019 Dokumentasi


7. Field Review Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung

Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 10-13 September 2019 di Lampung. Kunjungan lapangan ini merupakan acara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau ulang terkait kegiatan pemanfaatan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung Hasil Kegiatan

Diskusi perizinan pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dilaksanakan pada hari Selasa, 10 September 2019 di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung dengan hasil sebagai berikut:

a. Diskusi dipimpin oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Lampung dan dihadiri oleh perwakilan dari KPK, Direktorat PRL KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

b. Fokus diskusi antara lain: implementasi Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, sinkronisasi RZ KSN Selat Sunda dan Traffic Seperation Scheme (TSS) Selat Sunda, dan pengelolaan pulau-pulau kecil.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa alokasi ruang KSN daerah latihan militer Teluk Lampung dinilai terlalu luas dan tidak sejalan dengan lampiran PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Wilayah Pertahanan Negara yang menggambarkan Daerah Latihan Angkatan Laut berada di Teluk Semangka, sehingga muncul wacana untuk melakukan peninjauan kembali wilayah sehubungan dengan besarnya potensi pariwisata Teluk Lampung.

d. Peninjauan kembali Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP-3-K Provisi Lampung Tahun 2018-2038 untuk alasan yang mendesak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) Permen KP Nomor 23/PERMEN-KP/2019 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K bahwa RZWP-3-K dapat ditinjau kembali kurang dari lima tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. KPK mengimbau bahwa alur perizinan dan batas-batas kewenangan harus jelas. Kepala DPMPTSP menerbitkan izin setelah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis yang mana prosesnya harus transparan dan akuntabel karena di dalam penyelenggaraan perizinan bukan hanya ada aspek pelayanan publik melainkan juga fungsi pengendalian sehingga harus dibangun dengan integritas.

f. Pengelolaan pulau-pulau kecil dapat menggunakan pendekatan hak, yaitu dengan menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama pemerintah untuk pulau-pulau yang tidak berpenghuni dan bukan merupakan kawasan hutan sehingga selain dapat menambah aset, hal tersebut dapat memberikan kesempatan meningkatkan pendapatan daerah serta menyelamatkan pulau-pulau kecil.

Diskusi pengelolaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan PT ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Bakauheni dilaksanakan pada hari Selasa, 10 September 2019 di kantor PT ASDP Ferry Indonesia Bakauheni dengan hasil sebagai berikut:


a. PT ASDP Ferry Indonesia bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang.

b. Perwakilan PT ASDP Ferry Indonesia menyampaikan bahwa dalam penyusunan rencana zonasi bisa memuat rencana pengembangan pelabuhan dan jangan sampai terdapat benturan kepentingan antarsektor serta menghambat investasi.

c. Disampaikan kepada PT ASDP Ferry Indonesia Bakauheni mengenai adanya rencana pelaksanaan TSS yang merupakan skema pemisahan jalur lalu lintas pelayaran di Selat Sunda.

d. Alur penyeberangan di Selat Sunda dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pulau Jawa merupakan lalu lintas yang padat sehingga pelaksanaan TSS akan sangat berpengaruh terhadap pengoperasian kapal-kapal penyeberangan.

Field review ke Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus dilaksanakan pada hari Rabu, 11 September 2019 di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dengan hasil sebagai berikut:

a. Kegiatan field review diawali dengan rapat koordinasi pembahasan mengenai progres pembangunan KIM Tanggamus di kantor Bupati Tanggamus yang dipimpin oleh Wakil Bupati Tanggamus dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus, PT Repindo Jagad Raya, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Trans Kontinental, BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, serta KPK dan KKP.

b. Lokasi KIM Tanggamus berada di sekitar pesisir Teluk Semangka dan telah tercantum dalam:

Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031, sebagai Kawasan Strategis Batu Balai, untuk pengembangan Industri Maritim di Kecamatan Kota Agung Timur.

Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP-3-K Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, sebagai Zona Industri, Subzona Industri Maritim.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagai Kawasan Industri.

a. Pembangunan KIM Tanggamus menghadapi beberapa kendala, salah satunya terkait belum tercapaiknya kesepakatan antara PT Repindo Jagad Raya sebagai penggagas kawasan yang telah memiliki Izin Prinsip untuk Kawasan Industri Maritim dan PT Pertamina (Persero) sebagai pemilik lahan.

b. Bupati Tanggamus mengimbau PT Rapindo Jagad Raya dan PT Pertamina (Persero) untuk segera menyelesaikan kesepakatan mengenai KIM Kabupaten Tanggamus di tingkat pimpinan sehingga pembangunan kawasan dapat segera dilaksanakan, mengingat KIM Kabupaten Tanggamus merupakan kawasan strategis telah terakomodir dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Field Review Pesisir bagian Selatan Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada hari Kamis, 12 September 2019 dengan hasil sebagai berikut:

a. Lokasi yang di kunjungi antara lain: Lokasi Wisata Pantai Marita, Wilayah Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Pesawaran mencakup Kantor TNI AL dan AD, Lokasi Wisata Pantai Mutun, serta PPI Lempasing;

b. Ditemukan di lapangan bahwa terdapat beberapa reklamasi yang telah dilakukan namun belum ada izin yang benar baik untuk kepentingan wisata maupun pertahanan dan keamanan. Area reklamasi dengan peruntukan wisata sebagian besar sudah dimanfaatkan masyarakat untuk parkir wisata dan sandar kapal wisata.


c. Isu terkait ruang laut selain reklamasi adalah adanya wilayah pertahanan dan keamanan di laut di depan Kabupaten Pesawaran yang menurut Pemda terlalu luas sehingga mengganggu sektor lain yang ingin memanfaatkan ruang tersebut.

Diskusi pengelolaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan Pangkalan AL Bandar Lampung Lampung, Kanwil Kemenhan Provinsi Lampung, dan Pelindo II dilaksanakan pada hari Jumat, 13 September 2019 bertempat di Pangkalan AL Bandar Lampung dengan hasil sebagai berikut:

a. DKP Provinsi Lampung mempertanyakan tentang kemungkinan rasionalisasi luasan wilayah pertahanan dan pemanfaatan wilayah pertahanan untuk peruntukan lain, mengingat pada ruang laut yang sama terdapat potensi wisata dan perikanan yang ingin dikembangkan.

b. Wilayah Pertahanan dan Keamanan tercantum dalam PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, yang menjadi Rencana Wilayah Pertahanan (RWP). Untuk mensinkronkan wilayah darat, laut, dan udara serta regulasinya Kemenhan membuat Permenhan No. 138 Tahun 2018 yang menjadi turunan PP No. 68 Tahun 2014 serta menjadi Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP);

c. Kemenhan juga menyatakan apabila wilayah pertahanan yang sudah ditetapkan akan digunakan untuk peruntukan lain maka harus mengajukan izin ke Menteri Pertahanan.

d. Terkait permasalahan ruang laut untuk pelabuhan, Pelindo II menyatakan bahwa belum ada kejelasan untuk persetujuan perluasan DLKr/DLKp Pelabuhan Peti Kemas Panjang. Persetujuan saat ini sudah di sampaikan pada Gubernur Provinsi Lampung. Pelindo II sebagai operator menyatakan bahwa hal ini akan berakibat terganggunya perkembangan Pelabuhan Panjang yang nantinya akan menjadi salah satu Pelabuhan Utama yang setara dengan Tanjung Priok di Jakarta.

Sebagai bentuk partisipasi, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, pelaku usaha, serta instansi terkait telah diimbau untuk hadir dalam Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RZ KSN Selat Sunda yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat untuk memberikan masukan.

Dokumentasi


8. Rapat Tim Kecil RPerpres RZ KSN Gerbangkertosusila

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Kamis, 12 September 2019 di Ruang Rapat Setjen Lt 5 Ruang Astanawinata 554 Kementerian Hukum dan HAM. Rapat dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang SDA, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan menjaring masukan terhadap penyempurnaan RPerpres RZ KSN Gerbangkertosusila Sasaran Terjaringnya masukan terhadap penyempurnaan RPerpres RZ KSN Gerbangkertosusila Hasil Kegiatan

Penyelarasan RZ KSN Gerbangkertosusio dengan RTR KSN Gerbangkertosusilo (Fungsi dan tujuan)

Pola Ruang agar menggunakan peristilahan/kode yang sama antara RZ KSN dengan RZ KAW (Laut Jawa)

Kode di Laut Jawa agar diperbaiki

Catatan : Laut Jawa – Zona P.T, Zona P.B, KSN Gerbangkertosusilo – Zona KPU-ID, KPU-PL

Menghilangkan pengertian Kelautan pada Ketentuan Umum

Pasal 21 ayat a dan b – diuraikan menjadi 2 Pasal yaitu Pasal 21 dan Pasal 31

Perbaikan Pasal 58A – menjadi Pasal 60

Memasukkan Definisi Kawasan Gerbangkertosusilo pada Pasal 2

Pasal Ruang Lingkup disesuaikan.

Tindak lanjut : Akan dilakukan pertemuan pleno RZ KSN Gerbangkertosusila pada 19 September 2019.

Dokumentasi


9. Workshop Support the Development of Profitable and Sustainable Offshore Marine Aquaculture

Waktu Pelaksanaan Workshop ini diselenggarakan atas kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan U.S. Soybean Export Council (USSEC) pada tanggal 18-19 September 2019 di Jakarta. Hasil Kegiatan

Acara dibuka oleh Kasubdit Tata Ruang Laut Nasional dan dihadiri oleh tiga puluh tiga orang peserta yang merupakan perwakilan dari :

a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut : Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, dan Direktorat Jasa Kelautan;

b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : Bagian Program, Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Perbenihan, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, dan Direktorat Pakan dan Obat Ikan.

c. BRSDM : Pusat Riset Kelautan dan Pusat Riset Perikanan d. Pemerintah Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Workshop ini bertujuan untuk pembelajaran teknik perencanaan dan model kesesuaian zona perikanan budidaya laut dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang laut serta implementasinya di Indonesia baik di tingkat nasional dan provinsi.

Materi yang diberikan selama workshop, meliputi Introduction And What We Are Doing In SEA Aquaculture; Large Scale Marine Aquaculture Business; Responsible Governance For A Sustainable Marine Aquaculture Industry; Turkey Aquaculture Planning And Management; Species, Technology, Site (Choices For Asia); Site Selection (Case Study);Carrying Capacity Assessments (Case Study); Modelling Water Quality Impact And Carrying Capacity; dan Action Plan.

Materi dapat diunduh di http://bit.ly/USSECOCIATSEP2019

Diharapkan dari worshop ini didapatkan teknik teknik penentuan kriteria lokasi budidaya kja ofshore yang tepat, karena sesuai dengan tupoksi Direktorat Perencanaan Ruang Laut adalah penyusunan rencana ruang laut baik Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana Zonasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Dokumentasi


10. Rapat Timcil RZ KSN Jabodetabekpunjur

Waktu Pelaksanaan dilaksananakan pada Hari Rabu, tanggal 18 September 2019, pukul 13.00 – selesai di R.R Lagiprudensi, Kementerian Hukum dan HAM, Pimpinan Rapat : Kasubdit Harmonisasi Bidang SDA, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria dan Tata Ruang, Peserta rapat, perwakilan dari : Kementerian Hukum dan HAM, Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, BPHN, Kementerian ATR, Pushidrosal, Kemendagri, Setkab dan KKP Tujuan menjaring masukan dari K/L untuk penyempurnaan RPerpres RZ KSN Jabodetabekpunjur Sasaran Terjaringnya masukan dari K/L untuk penyempurnaan RPerpres RZ KSN Jabodetabekpunjur Hasil Kegiatan

Pelabuhan Nasional yeng meliputi pelabuhan umum, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan regional, serta penyeberangan telah terakomodir ke dalam RPerpres RZ KSN Jabodetabekpunjur (Pasal 12);

Pendetailan Pasal 56 huruf c, kegiatan yang tidak diperbolehkan pada zona KPU-JP;

Terkait kawasan pertahanan telah terakomodir dalam batang tubuh RZ KSN Jabodetabekpunjur;

Menambahkan pada Pasal 10…susunan pusat pertumbuhan kelautan diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan RTR KSN Jabodetabekpunjur;

Pembiayaan dalam indikasi program, ditambahkan kolom penanggungjawab seperti Drafting RZ KSN Gerbangkertosusila;

Pasal 38 perlu dicermati kembali terkait pembagian sumber pendanaan di Indikasi Program antara APBN dan APBD;

Ketentuan Umum, perlu dicermati definisi pelabuhan perikanan seharusnya mengacu di UU 45/2009, karena sudah ada perubahan;

Sebaiknya ada kesesuaian redaksi pengertian garis pantai untuk definisinya UU No.4/2012 (Pasal 13 ayat 1);

Pasal 5 ayat 3, istilah alokasi ruang laut diganti dengan struktur ruang laut dan pola ruang laut, disamakan dengan drafting RZ KSN Gerbangkertosusila

Konsistensi penulisan pada Kebijakan dan Pasal 84 dan 85 dihapus, ketentuan peralihan disesuaikan dg RZ KSN Gerbangkertisusila

Tahapan disesuaikan mjd 4 tahap sesuai RPJM, mulai th.2020 dan Peraturan pemanfaatan ruang (ketentuan yg tdk diperbolehkan, rumusan disesuikan dengan model rumusan RTR)

Ketentuan insentif dan disinsentif disesuaikan, Kodifikasi disesuaikan Dokumentasi


11. Rapat Pleno Harmonisasi RZ KSN Gerbangkertosusila

Waktu Pelaksanaan telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019 di Ruang Legiprudensi Kementerian Hukum dan HAM. Pertemuan dihadiri oleh Kemenkoekon, Kemenkomar, Pushidrosal, Kemenhan, KKP, Kemenhub, Kementerian ATR/BPN, Setkab, Kemendagri. Pleno Harmonisasi RZ KSN Gerbangkertosusila dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II. Tujuan Penyempurnaan draft RPerpres RZ KSN Gerbangkertosusila Sasaran Tersusunnya draft RPerpres RZ KSN Gerbangkertosusila Hasil Kegiatan

Kawasan pertahanan keamanan sudah diakomodir dalam RZ KSN Gerbangkertosusila dan Indikasi program terkait pertahanan dan keamanan agar dapat dikoordinasikan kembali dengan Mabes AL agar dapat dicantumkan dalam Renstra dan anggaran/kegiatan tahun 2020 dst.

Agar dialokasikan ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan dan pendalaman alur (Pasal 49 dan Pasal 50) (dumping area) dan Agar dapat disesuaikan pusat penggaraman pada batang tubuh dan pola ruang.

Dalam rangka mengakomodir PSN, agar dapat ditambahkan pada Kebijakan dan Strategi pada Pasal 7 yaitu dengan menambahkan point e yaitu : meningkatkan peran dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasana dalam rangka mendukung PSN

Peraturan pemanfaatan ruang : jaringan sarana prasarana – agar peraturan pemanfaatannya didetailkan (dipisahkan antara pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum) dan Peraturan pemanfaatan ruang pada pusat pertumbuhan agar dapat dijabarkan lebih detail dan Indikasi program merupakan perwujudan pola ruang dan struktur sehingga koordinasi dan kelembagaan dihilangkan

Terkait arahan Presiden pada tanggal 9 Juni 2019 yang mana Presiden mempunyai consern untuk pemgembangan Jatim, untuk itu agar dapat dialokasikan ruang untuk mendukung pengembangan indistri/kegiatan tersebut diruang laut (keputusan validasi proyek strategis nasional oleh Presiden 20 Oktober 2019)

Agar dapat diklarifikasi/dicek kembali terkait sentra penggaraman pada RZ KSN Gerbangkertosusila karena pada batangtubuh dan peta tidak sama.

Pasal 45 huruf c akan diselaraskan dengan RTR nya

Telah dilakukan paraf dari perwakilan kementerian/lembaga yg hadir sebagai persetujuan atas muatan substansi RZ KSN Gerbangkertosusila.

Akan dilakukan koordinasi terkait muatan yg perlu dilakukan klarifikasi dan dilakukan perbaikan muatan substansi, penulisan, peta dan indikasi program secara internal sebelum dikirimkan ke Setneg.

Dokumentasi


12. Rapat Diskusi Teknis RZ KSN Sarbagita

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019 di Ruang Rapat Tiram GMB IV Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir dalam pertemuan tim peneliti dari Balitbang Kelautan BRSDM dan PELP Ditjen PRL Tujuan memperoleh umpan balik dari peneliti/akademisi atas draft Dokumen Teknsi RZ Kawasan Strategis Nasional Sarbagita khususnya dalam analisis oseanografi, kerentanan bencana, biota migrasi dan riset-riset lain yang telah dilakukan pada kawasan RZ KSN Sarbagita Hasil Kegiatan

Data-data yang ada dalam menyusun RZ KSN Sarbagita secara umum berasal dari Tenaga Ahli Udayana dan RZWP3K. Berkaitan dengan hal tersebut maka tim peneliti BRSDM KP akan mengisinya sebagai pereview yang memberikan pertimbangan sesuai kepakarannya.

Pusat Riset Kelautan KKP telah melakukan beberapa penelitian di kawasan RZ KSN Sarbagita diantaranya di Nusa Lembongan, sementara untuk fokus di daerah Benoa dilakukan oleh Tim Bungus.

Terkait data-data di Bungus, agar dapat mengirimkan surat kepada Kepala Pusriskel untuk meminta dukungan data dari LRSDKP Bungus.

Beberapa riset di lokasi kajian dapat didownload di : Widodopranowo.id link publikasi riset

a. No 11. Nusa penida b. No. 12 Indek keberlanjutan sumberdaya pesisir (Asri) c. No. 26 tentang simulasi reklamasi (Ulung) – catatan rekomendasi tidak perlu

reklamasi d. No. 28 Aprizon sebaran ekosistem mangrove di Teluk Benoa e. No. 2 Asri – Teluk benoa

Kepakaran tim peneliti di Pusriskel berbeda-beda, sehingga disepakati KKP yang akan menjahit dokumennya.

Dokumen Teknis telah disusun oleh tim PRL dari Bab I – Bab IV dan Pembagian tugas melakukan review tim peneliti adalah : Oseanografi – mbak Eva, Kualitas air – Ramdan dan Ekosistem dan dugong – Bu Agustin

BRSDM telah menyerahkan hasil kajian reklamasi dan hasil riset tahun 2016, sedangkan hasil kajian teluk Benoa telah dipublikasikan.

Rencana pertemuan koordinasi selanjutnya 24 Sep 2019 di BRSDMKP, dengan mengundang juga Pusriskan dan Sosek-Balitbang

Dokumentasi


13. Rapat Kodefikasi dan Notasi dalam Penyususan RZ

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019 di Bogor, dihadiri oleh Subdit Tata Ruang Nasional, Subdit Perizinan, Subdit Kawasan Stretegis, dan Subdit Zonasi Daerah Tujuan membahas penyepakatan kode didalam penyusunan RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT Sasaran Tersepakatinya kode didalam penyusunan RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT Hasil Kegiatan

Dibuat buku saku ttg kodefikasi dan notasi yang akan dibagikan ke operator gis masing2 subdit

Pada setiap shp pola ruang ditambahkan field "Kode Peruntukan" yang isinya kodefikasi pada angka 1

Bisa memungkinkan ada 3 kode yang berbeda namun 1 objek mis: kabel yg lintas provinsi

Akan disusun ketentuan pemanfaatan ruang yang berasal dr matrik mas arif

Penyederhanaan notasi alokasi (KP, KK, AL) diikuti kode angka sesuai zona yangbterdapatvdi angka 1 diatas, untuk ranperpres dan ranpermen segera menyesuaikan baik yang sedang pembahsan inter KKP ataupun yang sudah di kumham

Untuk simbol dan warna pada semua rz akan dikonsultasikan ke BIG dan pushidros agar menjardi acuan dalam kartografi RZ

Akan diadakan rapat dengan K/L terkait apakah ads zona2 lain yg belum diakomodir didalam permen kp 23

Akan diadakan rapat lanjutan untuk mematangkan point 1 hari senin 23 september 2019

Dokumentasi


14. Rapat Timcil Pembahasan RPerpres RZ KSN Jabodetabekpunjur dan RZ KSN Gerbangkertosusila

Waktu Pelaksanaan telah dilaksanakan pada tanggal 24 Sep 2019 di Ruang 553 Ali Said Setjen Kementerian

Hukum dan HAM. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Harmonisasi

Bidang SDA, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang, dihadiri

oleh Kementerian ARR/BPN, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Perhubungan

Tujuan Penyempurnaan terhadap Rprepres RZ KSN KSN Jabodetabekpunjur dan RZ KSN Gerbangkertosusila Sasaran Tersusunnya terhadap Rprepres RZ KSN KSN Jabodetabekpunjur dan RZ KSN Gerbangkertosusila Hasil Kegiatan

Pleno RZ KSN Jabodetabekpunjur direncanakan tanggal 2 Oktober (tentatif)

Akan dilakukan perbaikan RZ KSN Jabodetabekpunjur

Konsideran menimbang agar dapat disesuaikan dengan Perpres yang telah selesai dilakukan harmonisasi

Dengan pertimbangan karena PP PRL belum terbit, maka dapat dihapus

Kepulauan Seribu merupakan bagian dari DKI Jakarta sehingga penulisan yang sebelumnya kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu menjadi Jabodetabekpunjur.

Pasal 3 batas wilayah perencanaan disesuaikan formatnya dengan GKS

Rumusan Pasal 6 formulasinya disesuaikan kembali

Strategi dan Kebijakan pada Pasal 6 Ayat 2 sesuai dengan usulan Setkab ditambahkan dengan Mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional

Penambahan Pasal 11 bahwa RZ KSN diselaraskan dengan RTR KSN

Pasal 13 huruf c – dihapus karena merupakan satu kesatuan dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Pasal 14 untuk sistem kepelabuhan nasional ditambahkan Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan terminal peti kemas Kalibaru di Kota Jakarta Utara

Pasal 14 ayat 3 dihapus disesuaikan dengan Pasal 13 huruf c

Tatanan kepelabuhan perikanan pada pasal 16 - 17 direformulasi kembali sesuai usulan dari Kemenkoekon

Peta diubah menjadi dengan tingkat ketelitian skala peta

Ketentuan pengaturan dan pemanffatan ruang diperbaiki khususnya tentang bangunan pengamanan pantai

Masih ada kesesuaian peta, legenda dan batang tubuh peta khususnya tanggul pantai

Perlu klarifikasi terkait pusat bioteknologi dan pusat sentra maritim yang tidak tergambarkan dalam Peta struktur ruang (Pasal 9)

Simbol dan warna sebaiknya mengikuti PP 8 tahun 2013 tentang ketelitian rencana tata ruang

Sentra pengolahan agar dapat disesuaikan antara batang tubuh dan peta disesuaikan

Penambahan destinasi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Seribu pada Pasal 12

Legenda peta Kodya menjadi Kabupaten/Kota Administratif

Perlu dipertimbangkan kembali penggambaran Alur laut dalam struktur krn pada batang tubuh struktur terdiri atas pusat pertumbuhan kelautan perikanan dan sistem jaringan sarana prasarana.


Agar dapat dipertimbangkan penggambaran alur dalam pola ruang digambarkan dalam blok

Pasal 65 tentang ketentuan perizinan agar menjadi lebih umum

Indikasi program disesuaikan dengan batang tubuh

Catatan untuk insentif dan disinsentif agar dapat disesuaikan/perbaikan

Ketentuan sanksi dan perizinan agar dapat disesuaikan kembali Dokumentasi

bulan september - surajis.files.wordpress.comlaporan kegiatan sub direktorat kawasan strategis bulan...

Documents