rencana strategis 2015-2019 -...

iRENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

RENCANA STRATEGIS

2015-2019

ii iiiRENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya

sehingga dokumen Rencana Strategi (Renstra) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

tahun 2015-2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada dasarnya Renstra merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang

dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan dinamika

lingkungan strategis baik internal maupun eksternal sekaligus merupakan perencanaan

yang mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang,

kendala dan tantangan organisasi kedepan. Kemampuan organisasi dalam melakukan

penyesuaian terhadap dinamika lingkungan strategis akan menentukan keberlangsungan

dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja.

Sebagaimana diketahui bahwa arahan umum RPJMN periode Lima tahun 2015-

2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang

terus meningkat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan sembilan agenda prioritas

NAWACITA dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mendapat dua amanat prioritas

diantaranya 1) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

melalui peningkatan nilai tambah barang ekspor 2) mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui pengendalian

impor.

Berkaitan dengan hal tersebut, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perdagangan

Luar Negeri tahun 2015-2019 diprioritaskan dalam rangka pencapaian agenda prioritas

NAWACITA dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan dalam ruang lingkup peningkatan

ekspor dan pengelolaan impor. Penentuan arah kebijakan Ditjen Perdagangan Luar Negeri

adalah dengan memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis yang terjadi dan akan

direncanakan kedepan sehingga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, program,

kegiatan dan strategi Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam pembangunan Perdagangan

Luar Negeri lima tahun kedepan.

Deregulasi dan Debirokratisasi sebagai instrumen Paket Kebijakan Ekonomi,

restrukturisasi program K/L melalui penyempurnaan output/outcome yang lebih terukur

dalam kerangka arsitektur anggaran berbasis kinerja dan pendekatan konsep arsitektur dan

informasi kinerja (ADIK) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan turut

mempengaruhi arah kebijakan Ditjen Perdagangan Luar Negeri tahun 2015-2019.

Dengan disusunnya Renstra Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tahun 2015-

2019 ini maka Ditjen Perdagangan Luar Negeri mempunyai panduan, pedoman dan acuan

umum tentang arah kebijakan pembangunan perkebunan kedepan yang diimplementasikan

kedalam program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka

pencapaian pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan

dalam RPJM 2015-2019. Arah kebijakan ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih

lanjut menjadi rencana kerja tahunan agar skala prioritas program dan kegiatan menjadi lebih

konkrit terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan sekaligus mewujudkan fungsi organisasi

yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam memantapkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Rencana Strategis akan segera dimutakhirkan agar sesuai dengan pembentukan

organisasi baru lingkup Kementerian Perdagangan sebagaimana amanat Peraturan Presiden

Nomor 48 tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan yaitu dengan bertambahnya

fungsi pengaturan sektor jasa dibidang Perdagangan Luar Negeri sehingga pada akhirnya

akan mempengaruhi penetapan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri

selama 5 tahun kedepan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi dan

sasaran kinerja.

Partisipasi peranan, dedikasi motivasi dan komitmen seluruh pihak yang terlibat

dalam penyusunan Renstra ini sangat menentukan keberhasilan terlaksananya program

dan kegiatan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2015-2019 sesuai dengan yang

direncanakan. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua

pihak atas keterlibatannya.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada periode Lima tahun

kedepan serta dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan di bidang

Perdagangan Luar Negeri.

Kata PENGANTAR

Jakarta, 2015

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Karyanto Suprih

iv vRENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................................................... ii

BAB 1

Pendahuluan ......................................................................................................................... 1

Peraan Perdagangan Luar Negeri dalam Pembangunan Perdagangan .............................. 2

Peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah Berdaya Saing ................................ 4

Pengelolaan Impor .............................................................................................................. 11

Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor ............................................................................ 14

Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri ............................................. 18

Peningkatan Pengamanan Perdagangan ............................................................................ 22

Anti Dumping ....................................................................................................................... 25

Potensi & Permasalahan .................................................................................................... 32

Potensi 32

Ekonomi Global ............................................................................................................ 32

Ukuran Pasar Domestik ............................................................................................... 34

Iklim Usaha Perdagangan ............................................................................................ 35

Peningkatan Ekspor Produk Olahan ............................................................................ 35

Daya Saing Ekonomi Biaya Tinggi ............................................................................... 35

Kualitas SDM Ditjen Perdagangan Luar Negeri ........................................................... 38

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri ........................................................................... 38

Undang-undang Perdagangan ..................................................................................... 39

Permasalahan ...................................................................................................................... 40

Perekonomian Global ................................................................................................... 40

Permintaan Dunia ......................................................................................................... 41

Akses dan Pengamanan Pasar Luar Negeri................................................................. 41

Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Sustaiable Trade .................................. 42

Daya Saing Ekspor dan Ekonomi Biaya Tinggi ............................................................ 43

Pengelolaan Impor ....................................................................................................... 43

Bahan Mentah Diekspor Sementara Bahan Setengah Jadi Diimpor ........................... 45

Ketergantungan pada Impor tinggi .............................................................................. 45

BAB 2

Visi 49

misi 49

Tujuan dan Sasaran Strategi K/L ......................................................................................... 50

Tujuan 50

Sasaran ............................................................................................................................... 50

Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output) ............................................. 51

A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang ......................... 52

Berkelanjutan (Sustainable Trade)

B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dan ................... 53

Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan non Tariff Lainnya

C. Peningkatan Program substitusi Impor (Barang Modal, Bahan ............................. 53

Baku/Penolong dan Barang Konsumsi)

D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang .................................. 54

Perdagangan Luar Negeri

Indikator dan Target Kinerja ................................................................................................. 54

A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang ........................ 56

Berkelanutan (Sustainable Trade)

B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri .......................... 57

dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non-Tariff Lainnya.

C. Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, ...................58

Penolong Dan Barang Konsumsi)

D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang .................................. 59


BAB III

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan .................................................... 65

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan .................................................................. 65

Strategi Kementerian Perdagangan ........................................................................... 65

Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perdagangan Luar Negeri ........................................... 68

Peningkatan Pengelolaan Ekspor produk Pertanian dan Kehutanan .......................... 73

Peningkatan Pengamanan Perdagangan ..................................................................... 80

Peningkatan Pengelolaan Impor .................................................................................. 84

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi) .............86

Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor ................................................ 88

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi) .............93

Struktur Kelembagaan dan Sumber Daya manusia ............................................................ 96

Sekertariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri ....................................................................... 98

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan ........................................................ 102

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertanian .............................................................. 107

Direktorat Impor ................................................................................................................ 111

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor .............................................................................. 117

Direktorat Pengamanan Perdagangan .............................................................................. 123

BAB IV

Kerangka Pendanaan ........................................................................................................ 133

BAB V

Penutup ............................................................................................................................. 137

LAMPIRAN I ...................................................................................................................... 139

LAMPIRAN II ...................................................................................................................... 147

LAMPIRAN III ..................................................................................................................... 153

vi viiRENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

DAFTAR Tabel DAFTAR Grafik

Pangsa Ekspor Produk Manufaktur 2010-2014 dan Target Perdagangan .......................... 10

Luar Negeri 2015 - 2019

Realisasi Impor Barang Modal, Impor Bahan Baku dan Penolong 2012-2014 .................. 12

Realisasi Impor Barang Konsumsi 2012 - 2014 .................................................................. 13

Realisasi Penerbitan SKA Preferensi Berdasarkan Jumlah Penerbitan Periode ................ 14

Tahun 2011-2014

Skema dan Negara Tujuan SKA Preferensi Tahun 2014...................................................... 16

Capaian Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri 2010-2014 . 19

Pengenaan Non Tariff Measures 2011-2014 ....................................................................... 23

Share Pengenaan Non Tariff Measures terhadap Impor ..................................................... 24

Pengenaan Non Tariff Measures Berdasarkan Jenis Komoditi yang Dikenakan ................. 24

Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Negara yang Dikenakan (2012 -2014) .................. 25

Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Negara yang Dikenakan (2012-2014) . 26

Penanganan tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Tahun 2014 ................................ 30

Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan ............... 33

India 2015-2019

Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India. ..... 34

Logistic Performance Index ................................................................................................ 36

Negara-negara Tujuan Ekspor Indonesia Utama ................................................................ 41

Komposisi Penggunaan Input Impor Dalam Industri Manufaktur di Indonesia, 2011 ......... 44

Sasaran, Tujuan dan Indikator Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri ............... 55

Struktur Ekspor Indonesia ................................................................................................... 56

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri ................................................................ 56


Daya Saing Indonesia dibandingkan Negara Lain .............................................................. 59


Kinerja Ekspor Indonesia ke AS ............................................................................................ 5

Kinerja Ekspor Indonesia ke Jepang ..................................................................................... 6

Kinerja Ekspor Indonesia ke China........................................................................................ 7

Kinerja Ekspor Indonesia ke India ......................................................................................... 7

Struktur Impor Indonesia 2013 - 2014 ................................................................................ 11

Pemanfaatan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi 2011-2014 .................................. 15

Perkembangan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010-2014 ............................... 23

Perbadingan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010/2014 .................................... 23

Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Komoditi yang Dikenakan (2012-2014) ................ 25

Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Komoditi yang Dikenakan ................ 26

(2012-2014)

Anti Dumping dan Countervailing Measures yang Dikenakan oleh ................................... 27

Negara Mitra Dagang 2008 – mid 2014

Kasus Trade Remedies yang Masuk di Ditjen Perdagangan Luar Negeri tahun 2014 ........ 28

Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia ................................................................ 32

Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India ................. 34

Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus ..................................... 34

Tiongkok dan India

Struktur Ekspor Indonesia 2010-2014 ............................................................................... 42

Exposure Industri Nasional Pada Pasar Global Tahun 2011 ............................................... 45

Data Pegawai Ditjen DAGLU Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................................ 128

Alokasi Pendanaan Program untuk Tahun 2015-2019 Ditjen Perdagangan Luar Negeri .. 134

Alokasi Pendanaan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2015-2019 .......................... 134

viii ixRENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

a. BAB I PENDAHULUAN

b. BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

c. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

d. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

e. BAB V PENUTUP

f. LAMPIRAN

x 1RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

PendahuluanBAB-I I. PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPNJ) Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, Visi Pembangunan 2005-2025 “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”.

Seiring dengan berjalannya waktu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2 (2010-2014) telah berakhir dan berlanjut pada RPJMN tahap ke-3 (2015-2019). Amanat pada RPJMN tahap ke-3 adalah “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”Adapunvisi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,

DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN

GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:1. Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang

Berkelanjutan;2. Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri yang Bertumbuh dan Berkualitas;

dan3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Perdagangan

Pencapaian Visi Pembangunan 2005-2025 “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR” tercermin dalam visi RPJMN “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasakan Gotong Royong.

Peranan Perdagangan dalam kerangka ekonomi makro antara lain (namun tidak terbatas) pada stabilisasi sisi pengggunaan dan sisi produksi dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi

Kementerian Perdagangan merumuskan 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian visi RPJMN.

2 3RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Meningkatkan Kinerja Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan

Berdaya Saing


Meningkatkan Pengamanan Perdagangan

Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan

Impor

Meningkatkan Pengelolaan Fasilitasi

Ekspor dan Impor

Peranan utama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terhadap dukungan pencapaian misi Kementerian Perdagangan, utamanya pada Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri yang Berkualitas serta mendukung perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Perdagangan.

Selanjutnya, terkait dengan upaya pencapaian visi dan misi sebagaimana tersebut di atas Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tahun 2015-2019, sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 2015-2019, akan dijabarkan latar belakang, kondisi umum terkait Perdagangan Luar Negeri dan Rencana Menengah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Diharapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tahun 2015-2019 dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, serta selaras dan mendukung pencapaian Misi Kementerian Perdagangan dan Visi-Misi Pemerintah 2015-2019.

Renstra Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, diharapkan dapat menjadi

pedoman pelaksanaan agenda pembangunan perdagangan,

khususnya perdagangan Luar Negeri dalam 5 (lima) tahun ke

depan.

S U S T A I N A B L E T R A D EPelaksanaan Pembangunan Perdagangan

diharapkan dapat mendukung prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian Pembangunan Perdagangan seyogyanya mengakomodir

prinsip Sustainable Trade.Sustainable trade mempertimbangkan

adanya manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip

dasar pembangunan berkelanjutan. Sustainable trade menekankan bahwa

perdagangan dilakukan dengan pertimbangan menjaga sumber daya lingkungan dan kepedulian terhadap pelestarian dan penggunaan kembali

bahan baku.

Memantapkan penataan

kembali Indonesia di segala

bidang dengan menekankan

upaya peningkatan kualitas

SDM termasuk pengembangan

kemapuan ilmu dan teknologi

serta penguatan daya saing

perekonomian

Memantapkan pembangunan

secara menyeluruh di berbagai

bidang dengan menekankan

pencapaian daya saing

kompetitif perekonomian

berdasarkan keunggulan

sumber daya alam dan sumber

daya manusia berkualitas serta

kemampuan IPTEK yang terus

meningkat

Mewujudkan masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju,

adil, dan makmur melalui

percepatan pembangunan

di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya

struktur perekonomian yang

kokoh berdasarkan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah

yang didukung oleh SDM

berkualitas dan berdaya saing

Menata kembali dan

membangun Indonesia di

segala bidang yang di tujukan

untuk menciptakan Indonesia

yang aman dan damai, yang

adil dan demokratis dan yang

tingkat kesejahteraan rakyatnya

meningkat

RPJM 2(2010 - 2014)

RPJM 3(2015 - 2019)

RPJM 4(2020 - 2025)

RPJM 1(2005 - 2009)

(UU 17 Tahun 2007)

I.1 Peran Perdagangan Luar Negeri dalam Pembangunan Perdagangan

Pembangunan perdagangan merupakan salah unsur penggerak di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran distribusi arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar.

Dalam kaitan itu perdagangan luar negeri mengambil peran untuk menghasilkan devisa melalui peningkatan ekspor, mendorong peningkatan produksi nasional, termasuk pengelolaan impor untuk menjamin ketersediaan suplai barang kebutuhan di dalam negeri dalam rangka pengendalian harga dan inflasi.

Berkaitan dengan hal tersebut peran Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam pencapaian target Pembangunan Perdagangan diarahkan kepada Peningkatan ekspor yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui hilirisasi; Mewujudkan sustainable trade; Pengamanan Perdagangan Luar Negeri; Pengelolaan

impor dalam rangka subtitusi impor; Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri; serta Sinkronisasi dan harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung Misi Kementerian Perdagangan dan Visi-Misi Pemerintah 2015-2019, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Presiden No.48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan yang mengatur tugas dan Fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Peran Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam rangka peningkatan Pertumbuhan Ekspor Produk Yang Bernilai Tambah diarahkan kepada pencapaian hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk menuju sustainable trade. Hal ini dilakukan melalui pengaturan tata niaga ekspornya; Pengelolaan impor dalam rangka subtitusi impor dilakukan melalui upaya penurunan Impor Barang Konsumsi; Pengamanan Pedagangan Luar Negeri melalui upaya Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi Dan Safeguard Dan Hambatan Non Tariff lainnya; serta Peningkatan Kepastian Dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri antara lain melalui upaya fasilitasi Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri tdan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha; dan Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus.


Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menerbitkan kebijakan terkait ekspor produk industri dan pertambangan, yang mengatur ekspor mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2014 yang mengatur ekspor produk pertambangan harus telah melalui proses pengolahan dan pemurnian, serta melarang ekspor dalam bentuk raw material.Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, diharapkan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, utamanya hasil pengolahan dan pemurnian meningkat, dengan demikian ekspor produk olahan terkait Industri dan Pertambangan meningkat.Untuk periode Januari-April 2014 ekspor produk mineral dan tambang ke China menunjukan penurunan.

Tentunya dalam mencapai tujuan tersebut sangat terkait erat dengan situasi perdagangan luar negeri termasuk kondisi perekonomian baik di dalam dan luar negeri, serta upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan instansi ataupun pihak-pihak lain yang terkait baik di pusat maupun di daerah.

TUGAS DAN FUNGSI DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERIA. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan

2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan

No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

B. TUGAS DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

peningkatan dan fasilitasi ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengolahan dan fasilitasi impor serta

pengamanan perdagangan.

C. FUNGSI DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1. Perumusan Kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan

yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri,

pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor;

4. Pelakasanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor;

5. Pelakasanaan evaluasi dan pelaporan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan,

industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan;

6. Pelakasanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagan 1Struktur Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan

Kehutanan

Direktorat Ekspor Produk Industri dan

Pertambangan

Direktorat ImporDirektorat Fasilitasi Ekspor dan Impor

Direktorat Pengamanan Perdagangan

I.1.1 Peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambahdan Berdaya SaingMenjelang akhir tahun 2014, Ekspor nonmigas menunjukan kinerja positif. Ekspor bulan Oktober 2014 menguat hingga mencapai USD 12,9 miliar. Meski meningkat tipis di angka 1,8% dibanding bulan sebelumnya (MoM), pencapaian ekspor nonmigas mendorong total ekspor mencapai USD 15,4 miliar. Pencapaian ini menentukan neraca perdagangan bulan Oktober sehingga mengalami surplus sebesar USD 23,2 juta. Disamping itu terus diupayakan pengelolaan impor yang lebih optimal dimana penurunan impor mampu ditekan sebesar 1,4% (MoM) menjadi USD 15,3 miliar.

Kendati mengalami penguatan dan surplus, secara kumulatif, neraca perdagangan Januari - Oktober 2014 masih mengalami defisit USD 1,6 miliar. Hal ini dipicu oleh defisit perdagangan migas sebesar USD 10,7 miliar dan surplus nonmigas USD 9,1 miliar.

Performance ekspor di awal tahun 2014 Neraca perdagangan Indonesia Jan-Apr 2014 mengalami defisit sebesar USD 0,9 miliar, neraca tersebut sangat dipengaruhi oleh neraca migas yang mengalami defisit USD 4,2 miliar, sedangkan neraca non-migas mengalami surplus sebesar USD 3,3 miliar. Neraca Perdagangan Indonesia 2014-2016 diperkirakan masih defisit dan mulai surplus di tahun 2017.

Beberapa kondisi diperkirakan akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia, antara lain: membaiknya kondisi perekonomian AS dan Jepang, sebagai salah tujuan utama ekspor dengan pangsa masing-masing sebesar 10,7% dan 9,8%, Produk CPO & turunannya (HS 15) merupakan komoditi net ekspor terbesar serta ekspor produk otomotif yang membaik dan ditargetkan mencapai USD 4,6 miliar sampai akhir 2014. Sementara itu, beberapa kondisi diperkirakan akan memberikan dampak yang negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia, antara lain: melambatnya perekonomian China yang selama ini merupakan tujuan terbesar ekspor dengan pangsa 14,3%, berkurangnya ekspor produk mineral & tambang akibat implementasi UU No. 4/2009, menurunnya ekspor migas karena terus berkurangnya produksi minyak, menurunnya batu bara dan karet sebagai akibat menurunnya harga internasional, dan meningkatnya impor barang konsumsi, meskipun Impor bahan baku & barang modal turun.

Performance kinerja ekspor Indonesia pada triwulan pertama tahun 2014, menunjukan negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Jepang, RRT dan India tetap signifikan bagi ekspor Indonesia.

Dalam upaya peningkatan ekspor yang bernilai tambah

dan menjaga Sumber Daya Alam, Kementerian

Perdagangan telah mengeluarkan serangkaian

kebijakan Perdagangan Luar Negeri.

Selain penerbitan kebijakan terkait ekspor produk industri dan pertambangan dalam rangka peningkatan ekspor yang bernilai tambah dan menjaga Sumber Daya Alam, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan juga telah menerbitkan, kebijakan terkait ekspor produk pertanian dan kehutanan. Pengenaan Bea Keluar (BK) untuk 4 (empat) komoditi yaitu CPO dan turunannya, Produk Industri Kehutanan, Kulit dan Produk Kulit, serta Kakao.

Grafik 1. Kinerja Ekspor Indonesia ke AS3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

(%)

2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Sumber: CEIC, OECD (diolah Puska Daglu)

Inflasi Pertumbuhan EkonomiCentral Bank Policy Rate

Ekspor non migas ke AS yang pangsanya mencapai 10,1% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan dimana pada Jan-Apr 2014 nilainya mencapai USD 5,2 miliar, naik 5,2%(YoY).

Ekspor ke AS diperkirakan membaik sejalan dengan perekonomian AS yang diproyeksikan tumbuh sebesar 2,8% di tahun 2014, naik dari 1,9% di tahun 2013. Kenaikan diakibatkan kuatnya pertumbuhan investasi dan konsumsi.


Sistem Verfikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai menunjukan optimisme terhadap performance ekspor produk kayu Indonesia.Akhir tahun 2013 sampai dengan Mei 2014, tampak adanya pergerakan positif untuk ekspor produk kayu Indonesia. Ekspor pintu kayu dari Semarang dan Kudus menunjukan peningkatan, satu dari tiga pintu yang dijual di London adalah buatan Indonesia yang berasal dari Semarang dan Kudus.

Namun prospek tersebut sedikit terpengaruh dengan penurunan indeks kepercayaan konsumen AS serta peningkatan inflasi 0,3% pada April 2014 yang disebabkan harga makanan dan bahan bakar yang tumbuh signifikan. Produk non-migas yang diperkirakan mendukung peningkatan ekspor ke AS antara lain tekstil & produk tekstil (pangsa 27,5%), karet & produk karet (pangsa 14,7%), dan elektronik (pangsa 10,5%).

Ekspor non migas ke Jepang yang pangsanya mencapai 9,9% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan meskipun di Jan-Apr 2014 hanya mencapai USD 4,7 miliar, turun 12,2% (YoY). Ekspor ke Jepang diperkirakan membaik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jepang yang tumbuh moderat 1,4%-1,7% di tahun 2014.

Potensi pasar ekspor didukung oleh kebijakan paket stimulus, dan langkah pendukung berupa “front loaded demand”. Produk non-migas yang diperkirakan mendukung peningkatan ekspor ke Jepang adalah batubara (pangsa 21,5%), elektronik (pangsa 11,2%), produk logam (pangsa 10,8%), dan produk kayu & furniture (pangsa 10,3%).

Pada awal tahun 2014, beberapa negara tujuan ekspor Indonesia

tetap menjadi primadona, antara lain: Amerika, Jepang, China (RRT) dan India. Adapun komoditi ekspor

primadona Indonesia ke negara-negara tersebut antara lain: CPO,

Otomotif, Mineral dan Tambang, Elektronik, Produk Kayu dan

Furniture

Grafik 2. Kinerja Ekspor Indonesia ke Jepang3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

(%)

2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1


Inflasi Pertumbuhan EkonomiMoney Market Rate

Performance Ekspor di Akhir Tahun 2014Menjelang tutup tahun, Kementerian Perdagangan RI menunjukan kinerja positif. Ekspor nonmigas bulan Oktober 2014 menguat hingga mencapai USD 12,9 miliar. Meski meningkat tipis di angka 1,8% dibanding bulan sebelumnya (MoM), pencapaian ekspor nonmigas mendorong total ekspor mencapai USD 15,4 miliar. Pencapaian ini menentukan neraca perdagangan bulan Oktober 2014 sehingga mengalami surplus sebesar USD 23,2 juta.

Sementara itu kinerja Impor, mengalami pergerakan yang cukup positif dimana penurunan impor mampu ditekan sebesar 1,4% (MoM) menjadi USD 15,3 miliar. Surplus tersebut mengurangi defisit neraca perdagangan di akhir 2014. Meskipun mengalami penguatan dan surplus, secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Oktober 2014 masih mengalami defisit USD 1,6 miliar. Hal ini dipicu oleh defisit perdagangan migas sebesar USD 10,7 miliar dan surplus nonmigas USD 9,1 miliar.

Ekspor non migas ke China yang pangsanya mencapai 12,9% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan meskipun di Jan-Apr 2014

nilainya hanya mencapai USD 6,2 miliar, turun 9,3 (YoY). Prospek ekspor ke China diperkirakan melambat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi China yang cenderung melambat, namun diharapkan masih tumbuh moderat pada 7,5%. Produk non-migas yang diperkirakan mendukung peningkatan ekspor ke China adalah batubara (pangsa 39,5%), CPO & turunannya (pangsa 11,7%), dan produk kayu & furniture (pangsa 9,9%).

Pada akhir tahun 2014, beberapa negara tujuan menunjukan optimisme perdagangan, antara lain China dan

India. Tampak adanya beberapa komoditi

ekspor yang diatur dan kelola tata niaga ekspornya menunjukan

pergerakan yang positif. Ekspor Batubara dan CPO &turunannya cukup signifikan mempengaruhi

ekspor Indonesia ke China.Di tahun 2014, jumlah barang

mentah yang diatur dan dikelola tata niaga ekspornya sebanyak 9

(sembilan) komoditi.

Grafik 3. Kinerja Ekspor Indonesia ke China

Inflasi (RHS) Money Market Rate Pertumbuhan Ekonomi

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

(%)

2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1


12,00

9,00

6,00

3,00

0,00

Ekspor non migas ke India yang pangsanya mencapai 7,6% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan meskipun di Jan - Apir 2014 hanya mencapai USD 3,7 miliar, turun 17,1% (YoY).

Prospek ekspor ke India diperkirakan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi India yang diharapkan membaik dari 4,4% di tahun 2013 menjadi 5,4% di tahun 2014 didukung olah adanya perbaikan pertumbuhan global, naiknya export competitiveness, dan implementasi proyek pemerintah.

Ekspor non migas ke India ditopang oleh produk batubara (pangsa 45,1%) dan CPO & turunannya (pangsa 36,9%).

Inflasi (RHS) Money Market Rate Pertumbuhan Ekonomi


Grafik 4. Kinerja Ekspor Indonesia ke India9,08,07,06,05,04,03,02,01,00,0

(%)

2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Sementara itu terkait dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Sampai akhir tahun 2013, ekspor pintu kayu mencapai 10.000-13.000 pintu per minggu. Setelah SVLK, ekspor pintu kayu hingga Mei 2014 meningkat menjadi 13.000-15.000 per minggu. Ekspor pintu kayu diproyeksikan mencapai 20.000 pintu per minggu di awal 2015.

CPO masih menjadi primadona produk ekspor Indonesia di tahun 2014.


Produk-produk furnitur Indonesia yang dimanufaktur di Jepara dan Semarang dijual di toko-toko furnitur terkemuka Inggris. Telah terjadi pertumbuhan permintaan sebesar 15%-20% terhadap produk furnitur Indonesia dan diproyeksikan akan naik 50% dalam 1-2 tahun ke depan, antara lain dikarenakan reputasi Indonesia yang membaik dengan adanya SVLK.

Di tahun 2014 beberapa komoditi ekspor Indonesia yang menunjukan performance yang cukup baik antara lain Tekstil dan Produk Tekstil, Otomotif, dan CPO. Sementara itu, ekspor Karet dan Produk Karet harus lebih optimal.

Ekspor CPO dan Produk Turunannya tahun 2014 diperkirakan tumbuh 5-6% dengan pangsa 11,4% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ekspor CPO, antara lain: Ekspor ke India sebagai pasar terbesar CPO dengan pangsa sekitar 25%, tumbuh rata-rata 8%, meskipun di triwulan pertama tahun 2014 mengalami penurunan, Potensi naiknya permintaan pasar negara-negara muslim menjelang Ramadhan, Harga di pasar internasional diperkirakan menguat. Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor CPO, antara lain Aksi proteksionisme EU terhadap CPO Indonesia, terdapat 734 kebijakan hambatan impor CPO oleh EU, Pengenaan tarif antidumping terhadap ekspor produk CPO ke UE, Melemahnya perekonomian negara konsumen CPO, Spekulasi El Nino dapat menghambat target ekspor.

Ekspor TPT tahun 2014 diperkirakan tumbuh 7,0%-8,0% dengan pangsa 8,5% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ekspor TPT, antara lain: Permintaan impor pasar TPT Jepang dari Indonesia tumbuh rata – rata 23,15%, dan program revitalisasi industri TPT diperkirakan memberikan pertumbuhan positif terhadap ekspor TPT, Isu anti-Tiongkok yang terjadi di Vietnam. Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor TPT, antara lain Perekonomian EU belum mengindikasikan pertumbuhan yang positif dan persaingan produk TPT dari negara lain semakin ketat.

Ekspor Karet dan Produk Karet tahun 2014 diperkirakan tumbuh 2,5%-3,5% dengan pangsa 6,3% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ekspor karet dan produk karet, antara lain: Peningkatan permintaan impor karet India dan RRT asal Indonesia masing-masing sebesar 48,9% dan 24,4% per tahun dan tumbuhnya permintaan industri komponen otomotif berbahan baku karet dunia. Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor karet dan produk karet, antara lain Penurunan harga karet internasional, yang saat ini 1,86 USD/kg (SIR 20 pada 14 Mei 2014) dan belum sepenuhnya efektif perjanjian tripartite (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) mengakibatkan peluang pasar diisi negara lain, seperti Vietnam.

Ekspor Otomotif tahun 2014 diperkirakan tumbuh 3,5%-4,5% dengan pangsa 3% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian otomotif, antara lain: suasana politik Thailand yang tidak stabil berpotensi terhadap relokasi pangsa pasar otomotif, Permintaan pasar Timur Tengah meningkat, Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir investasi di sektor otomotif terus meningkat dan memanfaatkan pameran internasional seperti di Frankfurt, Jerman untuk memperluas pasar ekspor.

Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor otomotif, antara lain Pengenaan BMAD produk CRC/S dapat menghambat pertumbuhan industri otomotif dan komponen dan Isu lingkungan (go green product).

Memasuki akhir tahun 2014, kinerja ekspor terus menguat. Hingga Agustus 2014, kinerja ekspor mencapai USD 14,5 miliar, naik sebesar 2,5% dibanding bulan sebelumnya (MoM). Penguatan kinerja ekspor pada Agustus diperkirakan akan terus berlanjut mengarah ke pertumbuhan positif di akhir tahun ini.

CPO masih menjadi primadona produk ekspor Indonesia di tahun

2014. Adanya Hambatan non tarif yang dikenakan kepada produk Indonesia, menjadi salah satu

penyebab terhambatnya ekspor Indonesia.

Penguatan tersebut mendorong perbaikan neraca perdagangan di tahun 2014.Optimisme perbaikan neraca perdagangan tahun ini ditunjukkan oleh pergerakan pertumbuhan ekspor yang mengarah positif, sementara impor bergerak ke arah sebaliknya.

Dibukanya keran ekspor sektor mineral dan tambang akan mendorong peningkatan ekspor di akhir tahun. Ekspor sektor pertambangan pada Agustus 2014 meningkat 9,4% dibanding bulan sebelumnya (MoM) menjadi USD 1,9 miliar.

Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan Peraturan dalam rangka peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan Berdaya

Saing. Sebanyak 11 (sebelas) peraturan dalam rangka pengelolaan Ekspor guna mendukung peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan Berdaya

Saing telah diterbitkan di tahun 2014.

Pada Tahun 2014 telah diterbitkan penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditasCPO, Kakao, Kulit dan Produk Kulit, Produk Industri Kehutanan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) setiap bulan tentang penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar yaitu:

1. Permendag No. 08/M-DAG/PER/1/2014.2. Permendag No.11/M-DAG/PER/2/2014.3. Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2014.4. Permendag No.21/M-DAG/PER/4/2014.5. Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2014.6. Permendag No.30/M-DAG/PER/6/2014.7. Permendag No. 42/M-DAG/PER/7/2014.8. Permendag No. 50/M-DAG/PER/8/2014.9. Permendag No.60/M-DAG/PER/9/2014.

Selain ekspor pada sektor pertanian dan kehutanan Kementerian Perdagangan juga terus mendorong penciptaan nilai tambah pada ekspor produk industri dan pertambangan. Sampai dengan Tahun 2014 Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan:

1. Permendag 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian yang mengatur tata niaga komoditi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.

2. Permendag No. 39/M-DAG/PER/07/2014 Jo. Permendag No. 49/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara Dan Produk Batubara dan Permendag No.44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah.

Hal ini bertujuan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekspor non-migas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekspor produk olahan melalui pengelolaan ekspor barang mentah. Proses pengelolaan ekspor dilakukan melalui kebijakan ekspor berupa pelarangan, pengaturan tata niaga atau pembatasan ekspor untuk barang-barang primer sehingga diharapkan ekspor produk olahan dapat meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada Tahun 2014, jumlah barang mentah (raw material) yang diatur dan dikelolatataniaga ekspornya adalah 9 (sembilan) komoditi, yaitu CPO, Kakao, Kulit dan Produk Kulit, Produk Industri Kehutanan, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, batu bara dan produk batu bara serta timah.


Struktur perdagangan Indonesia di tahun 2014 semakin sehat ditunjukkan dengan struktur ekspor yang mengikuti tren pemulihan ekonomi dunia dengan pertumbuhan tertinggi didominasi oleh barang-barang bernilai tambah. Diiikuti dengan struktur impor yang semakin bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi domestik.

Perbaikan dan Penguatan terhadap struktur ekspor dan struktur impor dalam mewujudkan neraca perdagangan yang bermanfaat bagi perekonomian, menjadi salah satu amanah Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam menghasilkan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. Optimisme perbaikan neraca perdagangan tahun 2014 ditunjukkan oleh pergerakan pertumbuhan ekspor yang mengarah positif, sementara impornya bergerak ke arah sebaliknya.

I.1.2 Pengelolaan Impor

Di awal tahun 2014 diprediksi kinerja Impor tahun 2014 mengalami peningkatan.

Sementara itu impor tahun 2014 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi kinerja impor antara lain: Lifting minyak yang tidak memenuhi target diperkirakan akan menyebabkan kenaikan impor Migas, Impor diperkirakan akan selalu meningkat setiap tibanya hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Negara pemasok utama ke Indonesia yang diperkirakan terus meningkat antara lain RRT, Australia, dan Amerika Serikat. Indonesia masih dianggap pasar yang prospektif (konsumsi domestik besar, jumlah kelas menengah naik) ditengah belum pulihnya perekonomian global.

Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

Lima Tahun ke Depan

Tabel 1Pangsa Ekspor Produk Manufaktur 2010-2014 dan Target Perdagangan

Luar Negeri 2015 - 2019

Komposisi di Tahun Uraian 2010 2011 2012 2013 2014*

1 Primer 62,6% 65,8% 63,6% 62,1% 59,0%

2 Manufactur 37,4% 34,2% 36,4% 37,9% 41,0%

Tahun Uraian 2015 2016 2017 2018 20191 Pertumbuhan Ekspor Produk 8,0% 9,9% 11,9% 13,7% 14,3% Non-Migas 2 Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB 2,7% 2,8% 2,9% 3,2% 3,5%3 Kontribusi produk Manufaktur terhadap Total Ekspor

Sesuai dengan target pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, fokus perhatian pemerintah antara lain pada peningkatan Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas dan Peningkatan Kontribusi Produk Manufaktur terhadap total Ekspor. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor ditargetkan dapat merubah struktur ekspor menjadi lebih baik, dimana semula struktur ekspor masih didominasi oleh barang yang belum diolah, menjadi didominasi oleh produk manufaktur di tahun 2019. Perubahan tersebut diharapkan dapat terlihat di tahun 2017.

Bagan 24 PILAR STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR

4 PILAR STRATEGI

Market Creation Product CreationExport Facilitation

and ImportManagement

Market Maintenance

1 2 3 4

Sumber: RPJMN 2015-2019

Dengan demikian semangat sustainable trade masih menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, salah satunya melalui peningkatan ekspor yang bernilai tambah baik ekspor produk pertanian dan kehutanan serta ekspor Industri dan pertambangan. Upaya melakukan pengelolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan serta ekspor produk industri dan pertambangan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian peningkatan ekspor non migas dan peningkatan kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor.

Pengelolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan, diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan yang dikelola melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019. Sedangakan pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan, diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan yang dikelola melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8% di tahun 2019. Semangat pengolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan serta ekspor produk industri dan pertambangan sejalan dengan semangat strategi peningkatan daya saing ekspor sebagaimana tercantum pada RPJMN Pemerintah 2015-2019, yaitu product creation melalui peningkatan daya saing produk nasional.

Bahan Baku / Penolong77.0%

Bahan Baku / Penolong76.5%

Barang Modal16.7%

Barang Modal16.6%

Barang Konsumsi

63.3%

Barang Konsumsi

6.9%

Jan-Apr 2013 Jan-Apr 2014Grafik 5

Struktur Impor Indonesia 2013 - 2014Sumber: Puska Daglu

Struktur impor pada Januari 2014 didominasi oleh bahan baku/penolong dengan pangsa 76% dari total impor. Selain itu kenaikan impor barang modal sebesar 8,3% pada Januari 2014 dibanding Desember tahun lalu (MoM); penurunan impor barang konsumsi sebesar 16,3% MoM pada Januari 2014; serta penurunan impor migas pada Januari 2014 sebesar 15,8% MoM dan 10,4% YoY.

Pada Bulan Agustus 2014 Barang impor kita masih didominasi oleh bahan baku/penolong dan barang modal yang masing-masing memiliki pangsa 75,2% dan 16,9%. Impor bahan baku/penolong, barang modal, maupun barang konsumsi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,2%; 17,2%; dan 38,6% di bulan Agustus 2014.

Barang

Konsumsi

4.1

3.9

4.5

47.8

9.9

10.4

Barang Baku

/ Penolong

Barang

Modal

Nilai (USD Miliar) Pertumbuhan (%)

4.7-11.9

-4.94.7

-17.3

-4.6

JAN - APR 2014 JAN - APR 2013Sumber: Puska Daglu


Di akhir tahun 2014 tampak adanya indikasi penurunan impor.

Total impor bulan Oktober 2014 mengalami penurunan 1,4% MoM dan 2,2% YoY menjadi USD 15,3 miliar. Penurunan impor tersebut dipicu oleh menurunannya impor migas sebesar 2,0% MoM meskipun meningkat 3,0% YoY, sedangkan impor non migas hanya turun sebesar 1,2% MoM dan 3,7% YoY.

Impor di bulan Oktober masih didominasi oleh bahan baku/penolong dan barang modal yang masing-masing memiliki pangsa 75,6% dan 16,9%. Impor barang konsumsi menurun signifikan pada bulan Oktober sebesar 12,4% (MoM) dan 3,0% (YoY). Impor bahan baku/penolong juga mengalami penurunan sebesar 1,6% (MoM) dan 3,3% (YoY). Namun, impor barang modal meningkat sebesar 4,4% (MoM) dan 2,9% (YoY). Peningkatan impor barang modal dipicu oleh meningkatnya impor kapal laut (HS 89) berupa kapal untuk keperluan kilang minyak yang mencapai 460,4% MoM dan 417,4% YoY.

Penurunan impor bahan baku terutama disebabkan oleh besi dan baja, serta barang dari besi dan baja yang merupakan bahan baku industri otomotif. Melemahnya pasar otomotif nasional dan adanya pengenaan bea masuk antidumping yang telah berlangsung sejak 2012 mempengaruhi penurunan impor bahan baku tersebut. Selain itu, gula dan kembang gula juga mengalami penurunan karena peningkatan produksi gula dalam negeri yang cukup signifikan. Secara kumulatif, impor Januari-Oktober 2014 mencapai USD 149,7 miliar atau turun sebesar 4,1% YoY, terdiri dari impor migas sebesar USD 36,6 miliar atau turun 1,4% dan impor non migas USD 113,1 miliar atau turun 4,9%

Performance Impor Barang Modal, Bahan Baku, Penolong serta Impor Barang Konsumsi di tahun 2014

Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan Peraturan dalam rangka peningkatan Pengelolaan Impor Barang Modal, Bahan Baku, Penolong serta Impor Barang Konsumsi. Diharapkan dengan disusunnya dan diterbitkannya peraturan tersebut struktur Impor menjadi lebih sehat dan kondusif.

Sebanyak 11 (sebelas) peraturan dalam rangka pengelolaan Impor Barang Modal, Bahan Baku, Penolong serta Impor Barang Konsumsi telah diterbitkan di tahun 2014.

Dalam rangka menurunkan pertumbuhan impor barang konsumsi, Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan kebijakan di bidang impor barang konsumsi. Selama Tahun 2014, kebijakan yang telah diterbitkan untuk mendukung penurunan impor barang konsumsi antara lain: 1. Permendag No. 17/M-DAG/PER/3/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Kententuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. 2. Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ekspor dan Impor Beras.3. Permendag No. 23/M-DAG/PER/4/2014 tentang Ketentuan Pengenaan Kuota Dalam Rangka

Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Tepung Gandum.4. Permendag No. 36/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perdagangan No. 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Kententuan Impor Produk Tertentu.5. Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.

02/M-DAG/PER/1/2012 tentang Kententuan Impor Mutiara.6. Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

Perdagangan No. 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Kententuan Impor Produk Tertentu.

Sementara itu terkait dengan pengelolaan impor barang modal bahan baku dan penolong, Kementerian Perdagangan pada Tahun 2014 telah menerbitkan peraturan di bidang impor terkait dengan impor barang modal, bahan baku dan penolong yaitu:1. Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan2. Permendag No. 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan

No. 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Kententuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO).3. Permendag No. 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Kententuan Impor Barang Berbasis Sistem Berbasis

Pendingin.4. Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

5. Permendag No. 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan.

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2014

Tabel 3Realisasi Impor Barang Konsumsi 2012 - 2014

Pertumbuhan Laju PertumbuhanUraian Jan-Nov Jan-Nov Pertumbuhan Jan-Nov (%) (%) 2012 2013 (2013) 2014 (2014) (14-13)

Barang 12.234,6 11.959,9 -2.25 11.524,6 -3.64 -1.39Konsumsi

Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengelolaan Impor 5 (Lima) Tahun ke Depan

Sebagaimana disampaikan pada bagan 1, pengelolaan impor menjadi salah satu agenda pada export facilitation dan import management. Peningkatan efektivitas manajemen impor untuk meningkatkan daya saing ekspor non migas melalui upaya memperlancar impor barang modal dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi ekspor non migas, akan tetapi kebutuhannya belum dapat terpenuhi dari dalam negeri, meningkatkan harmonisasi dan koordinasi kebijakan impor antar sektor dan lintas instansi pemerintah, serta mendorong kebijakan impor yang dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik termasuk di wilayah perbatasan. Dengan demikian Kementerian Perdagangan terus berupaya Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa.

Pengelolaan terhadap Impor Barang Modal/ Bahan Baku, Penolong dan Barang Konsumsi antara lain melalui penerbitan kebijakan pengelolaan impor masih menjadi perhatian utama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri selama 5 (lima) tahun mendatang. Diharapkan share impor barang konsumsi terhadap total impor mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari 7% di tahun 2015 menjadi 6% di tahun 2019.

No. Industri Pengguna Tahun 2012 2013 2013-2012 2014 2014-2013 (%) (%)

1 Impor Barang Modal 4,655 4.078 -12,40 3.517 -13,76

2 Impor Bahan Baku 882 2.144 143,08 1,594 dan Penolong

TOTAL 7.549 8.235 9,09 7.125 -13,48


Tabel 2Realisasi Impor Barang Modal, Impor Bahan Baku dan Penolong 2012-2014


I.1.3 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor melalui pemanfaatan Surat Keterangan Asal

Peningkatan Fasilitasi Ekspor dalam menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri terus diupayakan.Peningkatan pemanfaatan fasilitasi ekspor oleh pelaku usaha antara lain dilakukan melalui upaya peningkatan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA), dan penyederhanaan izin ekspor dan impor. Terdapat 2 (dua) jenis SKA yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi. Sampai dengan tahun 2014, terdapat 14 (empat belas) jenis SKA Preferensi dan 8 (delapan) jenis SKA Non Preferensi. Penggunaan SKA Preferensi dan Non Preferensi tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Peningkatan kenaikan penggunaan Surat Keterangan Asal preferensi tahun 2014 adalah sebesar 10,05%, kenaikan tersebut melebihi target yang ditetapkan di tahun 2014 yaitu sebesar 3%.

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya

disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor

Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of

Origin of Indonesia).

Terdapat 2 Jenis SKA, yaitu:1. SKA Preferensi, adalah SKA yang

digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau

pembebasan tarif bea masukdi negara tujuan ekspor.

2. SKA Non Preferensi, adalah SKA yang digunakan dengan

tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan

tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.

Tabel 4Realisasi Penerbitan SKA Preferensi Berdasarkan Jumlah

Penerbitan Periode Tahun 2011-2014

TIPE JUMLAH SKA PERUBAHAN (%)

SKA PREFERENSI 2011 2012 2013 2014 2014-2013FORM A 300,293 291,122 306,003 328,153 7.23FORM D 113,074 126,632 140,500 151,739 7.99FORM AK 34,625 39,550 44,638 45,371 1.64FORM E 37,293 48,324 56,406 63,411 12.41FORM IJEPA 58 63 69 71,047 102,323.38FORM GSTP 223 244 304 490 61.18FORM AANZ - 35,253 40,809 45,026 10.33FORM AI 12,853 17,674 21,758 27,126 24.67FORM ICC 2 0 0 0 0FORM COA - 198 199 157 -21.10FORM HANDICRAFT GOODS 1 0 1 0 -100FORM HANDICRAFT BATIK 0 0 0 0 0FORM HANDICRAFT PRODUCT 440 0 181 163 -9.94FORM IP 0 0 2,161 8,878 310.82

SUB TOTAL SKA PREFERENSI 557,229 622,145 682,326 750,912 10.05

SUB TOTAL NON SKA PREFERENSI 276,451 236,546 238,688 244,008 2.23

GRAND TOTAL 833,680 858,691 921,014 994,920 8.02

SHARE SKA PREFERENSI 66.84% 72.45% 74.08% 75.47%


Berdasarkan kinerja pemanfaatan SKA dari tahun 2011 – 2014 tampak adannya peningkatan pemanfaatan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi, adapun proporsi SKA Preferensi terhadap total pemanfaatan SKA tampak adanya peningkatan, sebaliknya proporsi SKA Non Preferensi terhadap total pemanfaatan SKA menunjukan kecenderungan yang terus menurun. Dengan demikian peningkatan pemanfaatan penggunaan SKA, didominasi oleh peningkatan pemanfaatan SKA Preferensi.

Grafik 7 Pemanfaatan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi 2011-2014

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

Presentase

SUB TOTAL SKA NON PREFERENSI 33.16% 27.55% 25.92 24.53%

SUB TOTAL SKA PREFERENSI 66.84% 72.45% 74.08% 75.47%

2011 2012 2013 2014

Sumber: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor (diolah)

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan penggunaan SKA antara lain:• Untuk mendapatkan preferensi • Sebagai dokumen masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor • Untuk menetapkan Negara Asal Barang (Country of Origin) untuk barang ekspor • Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan ekspor

yang menggunakan L/C• Pelacakan tuduhan dumping• Data Statistik

Pada dasarnya penggunaan SKA dapat bersifat optional, merupakan fasilitasi yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha untuk mengekspor. Meskipun demikian beberapa negara, calon pembeli ataupun komoditi mewajibkan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam bertransaksi. Beberapa kondisi yang mewajibkan penggunaan Surat Keterangan Asal antara lain:1. Diwajibkan oleh Pemerintah negara tujuan ekspor (ke Timur Tengah)2. Diwajibkan oleh pembeli (SKA Preferensi)3. Diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk barang tertentu (kopi)

Jenis-Jenis SKA yang terbit di Indonesia(Fasilitas dan Kemudahan)

1. General System of Preferences (GSP) FORM A.

2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) FORM D

3. Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik

Fabrics of Cotton.

4. Certificate in Region to Certain Handicraft

Products.

5. Certificate Relating to Silk Cotton Handlooms

Products.

6. Industrial Craft Certification (ICC).

7. Global System of Trade Preference Among

Developing Countries (GSTP) FORM GSTP.

8. Certificate of Handicraft Goods.

9. Certificate of Authenticity Tobacco

10. ASEAN China FTA (ACFTA) FORM E

11. ASEAN Korean FTA (AKFTA) FORM AK

12. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement

(IJEPA) FORM IJEPA

13. ASEAN India FTA (AIFTA) FORM AI

14. Indonesia Pakistan PTA FORM IP

1. International Coffee Organization

2. COO for Imports of Agricultural Products Into the

EEC

3. Certificate in Regard to Handlooms Textile

Handicraft & Traditional Textile Products of the

Cottage Industry

4. COO FORM K

5. Certificate in Regard to Handlooms Textile

Handicraf Traditional Textile Products of the

Cottage Industry

6. COOTP

7. FORM B

8. Annexo III

SKA PREFERENSI SKA NON-PREFERENSI

Sumber: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor


Tabel 5Skema dan Negara Tujuan SKA Preferensi Tahun 2014

No SKEMA FORM SKA NEGARA TUJUAN PREFERENSI

1 Generalized System of Preferences (GSP) FORM A Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Swiss ditambah Liechtenstein, Amerika Serikat, Rusia, Belarus, Turki dan Uni Eropa

2 ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) FORM D Seluruh negara anggota ASEAN

3 ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) FORM AK Korea dan seluruh negara ASEAN

4 ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) FORM E China dan seluruh negara anggota ASEAN

5 Indonesia-Japan Economic Partnership FORM IJEPA Jepang Agreement (IJEPA)

6 GlobalSystemofTradePreferenceCertificate FORMGSTP Algeria,Argentina,Bangladesh,Benin, of Origin (GSTP) Bolivia, Brazil, Cameroon, Chile, Colombia, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Equador, Egypt, Ghana, Guinea, Guyana, India, Iran, Iraq, Libya, Malaysia, Mexico, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Pakistan, Peru, Philipines, Rep.of Korea, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Tanzania, Uruguay, Venezuela, Vietnam dan Zimbabwe

7 ASEAN-Australia-New Zealand Free FORM AANZ Australia, New Zealand dan seluruh Trade Area (AIFTA) negara ASEAN

8 ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) FORM AI India dan seluruh negara ASEAN

9 IndustrialCraftCertification(ICC) FORMICC Australia

10 CertificateofAuthenticityTobacco FORMCOA UniEropa

11 CertificateofhandicraftsGoods FORMHANDICRAFTGOODS Kanada

12 CertificateinregardtoHandloomsTextile FORM Norwegia HandicraftTraditionalIndonesians HANDICRAFT HandicraftBatikandTraditional BATIK Textile Products of the Cottage Industry

13 CertificateinRegardtoCertainHandicraftProducts FORMHANDICRAFTPRODUCT UniEropa

14 Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement FORM IP Pakistan


Pengembangan Self Certification (SC) dalam rangka Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor sekaligus Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri

Sesuai dengan hasil keputusan ASEAN Summit ke-24 bahwa seluruh Negara Anggota ASEAN berupaya untuk mempercepat implementasi sistem ASEAN Wide Self-Certification di tahun 2015 yang merupakan salah satu inisiatif fasilitasi perdagangan untuk mencapai pasar tunggal ASEAN dan basis produksi untuk mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Indonesia menjadi 2nd Pilot Project untuk Self Certification.

Sertifikasi Mandiri (Self Certification) memberikan manfaat dan keuntungan dalam mendorong kelancaran arus barang agar dapat mendukung terwujudnya aliran bebas barang di kawasan ASEAN melalui penghematan waktu, biaya dan

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) serta memperlancar arus pengapalan barang.

Sistem e-SKA yang merupakan sistem pengajuan SKA secara online akan dilengkapi dengan aplikasi E-SM/e-SC (http://sm.e-ska.kemendag.go.id) yang merupakan sistem terintegrasi dalam rangka penerbitan Invoice Declaration yang disediakan bagi para Eksportir Bersertifikat yang ikut serta dalam Sertifikasi Mandiri dengan 2 pilihan yaitu web form dan web service.

Perbedaan mendasar antara skema SC dengan skema SKA konvensional adalah eksportir dapat menyatakan asal barang yang diekspor pada invoice declaration yang dicetak sendiri tanpa perlu menggunakan form SKA

Selain pemanfaatan SKA, Peningkatan Pemanfaatan

Fasilitasi Eksporjuga tengah dikembangkan melalui

Penyederhanaan prosedur Sertifikasi Operasional dan

prosedur Ketentuan Asal Barang, serta Fasilitasi perdagangan

barang yang berasal dari ASEAN yaitu melalui Self Certification.

Self Certification juga menjadi salah satu pendorong Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri

Self Certification Mendorong kelancaran arus barang agar dapat mendukung terwujudnya aliran bebas barang di kawasan ASEAN melalui penghematan waktu, biaya dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) serta memperlancar arus pengapalan barang.No. Perbedaan 1st Pilot Project 2nd Pilot Porject

1. Negara Brunei, Malaysia,Singapore & Thailand

Indonesia, Philipine & Laos serta Thailand & Vietnam

2. Dimulai 2012 2014

3. Eksportir Manufacturer and Trader Manufacturer

4. Proof of Origin Invoice dan dokumenlain

Invoice

5. PenandatanganProof of Origin

Bebas Maksimum 3 orang

6. 3rd Party Invoice Bisa Tidak bisa


Implementasi SC di Indonesia

O Perusahaan mengaukan Permohonan dan input data

O Setelah mendapatkan sertifikat Verifikasi Asal Barang (VAB) dari Lembaga Surveyor

O Diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan

O Untuk Eksportir Produsen yang selanjutnya bernama Eksportir Bersertifikat (EB)

O Masa Berlaku 2 tahunO Setiap perubahan data

perusahaan dilaporkan

O Diterbitkan oleh EB sebagai pengganti SKA form D (ATIGA)

O Peserta EB saat ini berjumlah 15 perusahaan

O Sistem terintregasi dalam rangka penerbitan Invoice Declaration http://sm.e-ska.kemendag.go.id

O Web Form: dapat diakses secara online menggunakan browser via internet; berguna bagi EB yang belum memiliki aplikasi internal untuk pencetakan invoice; Aplikasi Kemendag menyediakan cetakan Invoice Declaration yang standar, lengkap dengan kode otentikasi

O Web Service: Eksportir wajib membuat aplikasi web services client untuk menghubungkan aplikasi internalnya dengan aplikasi milik Kemendag; Berguna bagi EB yang ingin tetap menggunakan aplikasi internalnya untuk pencetakan invoice; Kemendag akan memberikan kode otentifikasi setelah eksportir produsen telah mengirim data invoice delaration.

Self Certification Invoice Declaration Sistem E-SM



Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri

Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri melalui

Peningkatan Perizinan Ekspor dan Impor yang dapat dilayani secara Online

Peningkatan Kepastian Dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri Negeri, terus diupayakan Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Penyederhanaan proses perizinan, melalui optimalisasi penggunaan perizinan online terus diupayakan. Di tahun 2014, jumlah perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online adalah sejumlah 96 (sembilan puluh enam) jenis perijinan. Dengan target 81 perijinan dan realisasi 96 perijinan maka capaian Perijinan ekspor impor yang dapat dilayani secara online pada Tahun 2014 adalah sebesar 118,51%.

Salah satu upaya Kementerian Perdagangan dalam mendorong peningkatan pelayanan perizinan perdagangan Luar Negeri adalah dengan mewajibkan pelaku usaha untuk mengajukan beberapa perijinan secara online. Melalui Permendag No. 53/M-DAG/PER/9/2014 yang terbit pada tanggal 2 September 2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan. Dalam Permendag tersebut pelayanan perijinan di Kementerian Perdagangan dilayani melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP). Permendag tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2014. Hal ini merupakan suatu terobosan untuk memotong jalur birokrasi pada proses perijinan dengan menghindari tatap muka antara pemohon dan pejabat pemroses perijinan.

Dengan dikeluarkannya Permendag No. 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan, jumlah perijinan ekspor dan impor yang hanya dapat diajukan secara online melalui INATRADE mengalami peningkatan. Sebelumnya hanya 21 perijinan ekspor dan impor yang bersifat mandatory online, namun sejak 2 Desember 2014 terdapat 96 perijinan ekpor impor yang hanya dapat diajukan secara online melalui INATRADE.

Dengan meningkatnya jumlah perijinan yang hanya dapat diajukan secara online, diharapkan

dapat meningkatkan pengguna hak akses serta pemilik hak akses Inatrade, dikarenakan ada kewajiban bagi pelaku usaha yang akan mengajukan perijinan yang sudah diwajibkan untuk memiliki hak akses Inatrade terlebih dahulu.

Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri melalui

Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online

Sampai dengan tahun 2014, jumlah pelaku usaha yang telah memiliki hak akses adalah sebanyak 6.780 pelaku usaha. Jumlah ini lebih besar dibandingkan pelaku usaha yang telah memperoleh Hak Akses sampai dengan Tahun 2013 yaitu sebesar 5.874 bahkan jauh lebih besar dibandingkan Tahun 2012 yaitu sebesar 2.618 pelaku usaha. Dengan diluncurkannya Mandatory Online ini, proses perijinan tidak lagi dilakukan secara manual.

Adapun jenis perijinan yang termasuk dalam kategori mandatory online, yaitu Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk produk atau komoditas beras, jagung, kedelai, gula, tekstil dan produk tekstil, sepatu, elektronika dan komponennya serta mainan anak-anak Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-PT) untuk produk elektronika, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki, produk makanan dan minuman, obat tradisional dan herbal, serta kosmetik; Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP) dan Persetujuan Impor (PI) untuk produk hortikultura, serta Importir Terdaftar (IT), Persetujuan Impor (PI) dan Persetujuan Ekspor (PE) untuk hewan dan produk hewan.

Terkait dengan hal ini perlu juga diinformasikan bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki target sebesar 4.500 perusahaan memiliki hak akses pada tahun 2014. Dengan target persentase pengguna sistem perijinan online yang ditetapkan tahun 2014 sebesar 10% atau sebanyak 450 perusahaan dari total pemilik hak akses sebesar 4.500 perusahaan, dimana realisasi ditahun 2014 pengguna hak akses

Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan Peraturan dalam rangka peningkatan

Pelayanan Perizinan Luar Negeri. Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan PerdaganganLuar Negeri,

terimplementasi dalam Permendag No. 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu. Permendag

tersebut merangkul 3 (tiga) sasaran, peningkatan jumlah perizinan online, efisiensi waktu perizinan, dan

peningkatan jumlah pengguna hak akses

Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri melalui Peningkatan Efisiensi Waktu Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor

sebanyak 850 perusahaan dari pemilik hak akses 6.780 perusahaan, atau share pengguna sistem perijinan online adalah sebesar 12,53% pemilik hak akses, lebih tinggi dari target awal yang sebesar 10%.

Tidak hanya peningkatan jumlah perijinan yang dapat dilayani secara online, tetapi Ditjen Perdagangan Luar Negeri juga berusaha melakukan penyederhanaan proses perizinan dari segi waktu.

Sebagai acuan dalam menerbitkan perijinan perdagangan, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan. Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut ditetapkan standar pelayanan untuk 163 perijinan dan 8 non perijinan di Kementerian Perdagangan.

Waktu penyelesaian perijinan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dikategorikan kepada proses secara manual dan proses secara elektronik yang dilakukan oleh Eksportir maupun Importir. Perlu diketahui pula bahwa target waktu penyelesaian perijinan dan pendaftaran melalui UPTP ataupun secara elektronik melalui website INATRADE sangat tergantung kepada kelengkapan dari keseluruhan syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Target waktu perijinan yang diproses di UPTP adalah 2 (dua) hari. Sementara itu, lama proses perijinan ekspor dan impor yang diterbitkan unit teknis bervariasi yaitu antara 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari, dan 10 (sepuluh) hari tergantung dari setiap komoditi yang diatur.

Target rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor pada tahun 2014 adalah 2 (dua) hari. Pada Tahun 2014, waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor untuk jenis perizinan yang sifatnya registrasi (NPIK dan IT Produk Tertentu) adalah 3,13 hari atau 3 hari 3 jam.Beberapa faktor yang menyebabkan rata-rata waktu penyelesaian melampaui dari target yang telah ditetapkan antara lain banyaknya jumlah permohonan dan migrasi sistem sebagai tidak lanjut Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 diikuti dengan masa transisi operasional system bagi pemroses (perlu pelatihan bagi Sumber Daya Manusia). Jika dibandingkan dengan Tahun 2013 dengan jumlah permohonan sebanyak 3.380 permohonan, maka jumlah permohonan pada Tahun 2014 meningkat secara drastis, dengan jumlah permohonan yang masuk mencapai sebesar 4.762 permohonan.

Rata-rata penerbitan perijinan yang masih dikerjakan pada unit teknis (back office) adalah 9,5 (sembilan koma lima) hari kerja dari 494 (empat ratus sembilan puluh empat) perijinan ekspor impor yang diajukan secara online dan 10,8 (sepuluh koma delapan) hari kerja dari 12.462 (dua belas ribu empat ratus enam puluh dua) perijinan ekspor impor yang diajukan secara manual. Hal ini terjadi mengingat banyaknya perubahan yang substansial terkait dengan kebijakan ekspor dan impor, dimana penerapan jumlah hari waktu pelayanan perijinan dari setiap Peraturan Menteri Perdagangan berbeda tergantung dari setiap komoditi yang diatur/diawasi.

Tabel 6Capaian Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri 2010-2014

Perijinan Ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online

Persentase pengguna sistem perizinan online (Inatrade)

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor

INDIKATOR KINERJA



1. Mandalika NTB PP No 52 Tahun 2014 KEK Mandalika memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus untuk industri agro dan industri ekowisata

2. Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur PP No. 85 Tahun 2014 Kalimantan KEK ini terdiri dari Zona industri, logistik dan pengolahan ekspor 3. Palu Sulawesi Tengah PP No 31 Tahun 2014 Kawasan Ekonomi Khusus untul Logistik, industri agro, industri pengolahan pertambangan dan industri infrastruktur.

4. Bitung Sulawesi Utara PP No. 32 Tahun 2014 KEK Bitung memiliki Status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk bidang perikanan, industri kelapa dan dukungan logistik lainnya di wilayah Indonesia timur.

5. Morotai Maluku Utara PP No. 50 Tahun 2014 KEK Morotai memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk perikanan, logistik dan pariwisata

6. Sei Mangkei Sumatera Utara KEK Sei Mangkey merupakan salah satu KEK pertama di Indonesia yang ditetapkan melalui PP No 29 tahun 2012 dengan tiga zona, yaaitu industri, logistik dan pariwisata. Industri yang akan dikembangkan fokus pada pengolahan kelapa sawit dan karet, serta aneka industri.

7. Tanjung Api-Api Sumatera Selatan Pusat industri hilirisasi berbasis sumber daya unggulan karet, kelapa sawit dan batu bara yang dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas. Daerah terbesar penghasil karet Indonesia

8. Tanjung Lesung Banten Tanjung Lesung memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk perikanan, logistik dan pariwisata

Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus

Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus terus diupayakan, koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan mekanisme pelimpahan kewenangan kepada Administrator KEK, merupakan tahap yang menentukan dan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan KEK. Proses yang berjenjang dan bertahap, dimana Kementerian Perdagangan dapat melimpahkan kewenangan kepada administrator KEK dapat berlaku apabila Administrator KEK telah ditentukan. Keterkaitan proses tersebut tentunya tidak mudah tetapi sangat menentukan.

Pada Tahun 2014, Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah berhasil menerbitkan 1 (satu) Permendag Pendelegasian Kebijakan sektor perdagangan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu Permendag 68/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Permendag ini pada intinya mengatur mengenai Pendelegasian wewenang penerbitan perijinan di bidang Perdagangan Luar Negeri kepada Administrator KEK Sei Mangkei. Terdapat sebelas perijinan yang didelegasikan penerbitan perijinannya kepada Administrator KEK Sei Mangkei. Sebelas perijinan tersebut adalah:

1. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) 2. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT - Produk Tertentu) untuk Elektronika 3. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT - Produk Tertentu) untuk Pakaian Jadi 4. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT - Produk Tertentu) untuk Kosmetik 5. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Tekstil dan Produk Tekstil 6. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Elektronika dan

Komponennya 7. Importir Produsen Besi atau Baja (IP-Besi atau Baja) 8. Importir Terdaftar Besi atau Baja (IT-Besi atau Baja) 9. Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru 10. Importir Produsen Sodium Tripolyphosphate (IP-STPP) 11. Importir Produsen 4 Chloro-3,5-Dimethylphenol (PCMX)

Dengan adanya kawasan industri sekaligus didukung pelabuhan yang

menjadikan kawasan Sei Mengkei sebagai kawasan besar, Presiden

Jokowi berharap nantinya ekspor-ekspor bahan mentah yang ada di

kawasan Indonesia bagian Barat itu sudah tidak ada lagi.

“Semuanya sudah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dan kita ingin ekspornya juga naik, dan pada akhirnya nanti

neraca perdagangan kita menjadi sebuah neraca perdagangan yang

surplus yang positif, dan tentu saja pertumbuhan ekonomi kita akan

bisa melompat naik setinggi-tingginya,” terang Jokowi.

http://economy.okezone.com, Selasa 27 Januari 2015

Bagan 3Persebaran Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia

KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIASei Mangkei

Tanjung Api-Api

Tanjung Lesung

Mandalika

Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

Palu

BitungMorotai

Sumber : Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

= KEK yang sudah diberikan pelimpahan Kewenangan Perijinan Perdagangan Luar Negeri sampai dengan triwulan I tahun 2015

= KEK yang akan diberikan pelimpahan Kewenangan Perijinan Perdagangan Luar Negeri

Di awal tahun 2015, Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah berhasil menerbitkan 1 (satu) Permendag Pendelegasian Kebijakan sektor perdagangan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu Permendag 17/M-DAG/PER/2/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Permendag ini pada intinya mengatur mengenai Pendelegasian wewenang penerbitan perijinan di bidang perdagangan kepada Administrator KEK Tanjung Lesung. Terdapat 6 (enam) perijinan yang didelegasikan penerbitan perijinannya kepada Administrator KEK Tanjung Lesung. Enam perijinan tersebutantara lain:

1. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Elektronika dan Komponennya2. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Tekstil dan Produk Teksil3. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Mainan Anak-Anak4. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT- Produk Tertentu) untuk Elektronika 5. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT- Produk Tertentu) untuk Pakaian Jadi6. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT- Produk Tertentu) untuk Mainan Anak-Anak


Tanjung Lesung sebagai KEK akan menjadi “The Jewel of Banten” atau “Permata Banten”

yang dapat membawa kembalik kejayaan Kesultanan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa

dengan membangun Keraton Banten Lama sebagai ikon pusat wisata Banten.

Operasional KEK Tanjung Lesung, kata Setiawan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.

26/2012 tentang KEK Tanjung Lesung, harus beroperasi pada akhir Februari 2015. Ini bertujuan

untuk mendorong investasi, khususnya di sektor pariwisata. Sehingga secara nasional

investasi, sektor pariwisata mampu memberikan kontibusi 12 persen terhadap investasi

nasional dari realisasi selama ini sekitar 5–6%.

http://www.pikiran-rakyat.com, 20 Februari 2015

Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor 5 (lima) tahun ke depan.

Export facilitation dan import management merupakan salah satu agenda yang disiapkan dalam rangka peningkatam daya saing ekspor (lihat bagan 1: “4 pilar peningkatan daya saing ekspor”). Export facilitation yang dimaksud dalam agenda tersebut adalah Pengembangan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif terutama guna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspopr dan impor melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, pengembangan skema pembiayaan ekspor dan harmonisasi regulasi terkait ekspor dan impor.

Kementerian Perdagangan mengagendakan adanya kemudahan berusaha di bidang perdagangan luar negeri dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya fasilitasi ekspor dan impor. Dalam mendukung semangat yang tertuang dalam RPJMN dan upaya Kementerian Perdagangan untuk berkontribusi terhadap semangat yang tertuang dalam RPJM tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan peningkatan kepastian dan kemudahan berusaha bidang perdagangan luar negeri, antara lain melalui: peningkatan efisiensi penyelesaian perizinan ekspor dan impor, peningkatan fasilitasi perdagangan melalui pemanfaatan Surat Keterangan Asal serta peningkatan, optimalisasi pemanfaatan fasilitasi perdagangan melalui peningkatan penguna sistem perizinan online serta peningkatan sektor perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Diharapkan di tahun 2019 penyelesaian perizinan ekspor dan impor dapat lebih optimal, dengan capaian 95% perizinan ekspor dan impor telah sesuai dengan Service Level Agreement (SLA), sebanyak 73% dari barang yang diekspor telah menggunakan SKA di tahun 2019, peningkatan pengguna sistem perizinan online diharapkan meningkat menjadi 35% di tahun 2019, serta capaian kebijakan pendelegasian penerbetan perizinan sektor perdagangan ke KEK ditargetkan menjadi 100% di tahun 2019.

I.1.4 Peningkatan Pengamanan Perdagangan

Pemanfaatan instrumen perdagangan yang berupa Non Tariff Measures terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan Pengenaan Non Tariff Measures lebih besar dibandingkan terhadap peningkatan penyelesaian terhadap pencabutan pengenaan Non Tariff Measures. Penanganan Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri terkait dengan Non Tariff Measures merupakan salah satu tantangan dalam mempertahankan performance ekspor produk Indonesia di negara Mitra Dagang.

Hambatan Non Tariff untuk perdagangan termasuk kuota impor, lisensi khusus, standar untuk kualitas barang, keterlambatan birokrasi di bea cukai, pembatasan ekspor, membatasi kegiatan perdagangan negara, subsidi ekspor, bea countrevailing, hambatan teknis perdagangan, sanitary dan phyto sanitary measures, aturan asal barang, dll.Berdasarkan perkembangan aktivitas perdagangan Luar Negeri khususnya negara-negara yang tergabung dalam G-20. Pengenaan Non Tariff paling banyak dikenakan berupa non tariff untuk impor dan trade remedi.

Grafik 8Perkembangan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010-2014

Note : The monitoring of the accumulation of restrictions and the removals started at end-2010. Information on trade restrictions and distortions in place before October 2008 is not available.Source: WTO Secretariat

926

324

451

546

654 673

768

856

934

282

5799

128 148179 175

211251

1,100

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

02008 By Nov By May By Oct By May By Nov By May By Nov By May By Oct 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014

Stock of mesures Removals

Number of Measures

Tabel 7 Pengenaan Non Tariff Measures 2011-2014

Mid-Oct 10 May to mid Mid-Oct 11 Mid-May Mid-Oct 12 Mid-May Mid-Nov 13 Mid- Type of to Oct 11 to mid to mid to mid- 10 mid to mid- May 14 to Measure Apr 11 (6 Months) May 12 -Oct 12 May 13 Nov 13 May 14 mid Oct 14 (6 Mounths) (7 Months) (5 Months) (7 Months) (6 Months) (6 months) (5 months)

Trade 53 44 66 46 67 70 66 54remedy

Import 52 36 39 20 29 36 25 25

Export 11 19 11 4 7 8 17 9

Other 6 9 8 1 6 2 4 5

Total 122 108 124 71 109 116 112 93

Averance 20.3 18.0 17.7 14.2 15.6 19.3 18.7 18.6per month

Sumber : WTO Secretariat

Grafik 9Perbadingan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010/2014


By mid-October 2010 By mid-October 2014

15% 22.7%282

962

1,244 measures

Stockpile of restrictive measuresEffectively eliminated measures

381 measures

77.3%85%

57

324


Tabel 8Share Pengenaan Non Tariff Measures terhadap Impor

Mid-Oct 11 Mid-May Mid-Oct 12 Mid-May Mid-Nov 13 Mid-May Cumulative to 12 to to mid to mid- to mid- 14 to mid total (as from mid-May 12* mid-Oct May 13a Nov 13b May 14b Oct 14c Oct 2008)c

12a

Share in 0.9 0.3 0.4 0.9 0.2 0.6 4.1total worldimports

Share in 1.1 0.4 0.5 1.1 0.3 0.8 5.3G-20imports

Source: WTO Secretariata Based on 2011 import data.b Based on 2012 import data.c Based on 2013 import data.

(%)

HS CHAPTERS SHARE IN TOTAL RESTRICTION

Total import affected 100.0Agriculture (HS 01-24) 3.9 HS 10 - Cereals 3.0 HS 11 - Products of the milling industry; malt; starches 0.1 HS 15 - Animal or vegetable fats and oils 0.1 HS 17 - Sugar and sugar confectionery 0.5Industry products (HS 25 - 97) 96.1 HS 25 - salt; sulfur; earths and stone; plastering materials 0.1 HS 26 - Ores, stag and ash 0.4 HS 27 - Mineral fuels and oils 22.6 HS 29 - Organic chemicals 2.6 HS 31 - Fertilizers 0.1 HS 32 - Tanning or dyeing extracts; paints, varnishes 0.2 HS 38 - Miscellaneous chemicals products 0.6 HS 39 - Plastic and articles thereof 0.5 HS 40 - Rubber and articles thereof 3.9 HS 48 - Paper and paperboard 0.6 HS 52 - Cotton 7.2 HS54-Man-madefilaments 0.1 HS 64 - Footwear 1.6 HS 71 - Articles of iron and steel 0.5 HS 76 - Aluminium and articles thereof 0.1 HS 83 - Machinery and mechanical appliances 1.7 HS 85 - Electrical machinery and parts thereof 25.6 HS 86 - Railway or tramway 0.2 HS 87 - Vehicles 2.0 HS 90 - Optical and other precision instruments 0.7 HS 94 - Furniture; bedding material; lamps 2.7

Note : Calculationsarebasedon2013importfigures.Estimatesoftradecoverageweremadeformeasures for which HS codes were provided or were easy to identify. The value of total imports affected equals US$ 117.6 billion. The following HS Chapters, showing a share of less than 0.05%, are not included in the table: 09, 16, 20, 22, 23, 24, 28, 36, 42, 44, 45, 55, 61, 62, 68, 69,82, 89, 92, 95, 96

Sumber : WTO Secretariat estimates, based on UNSD Comtrade database.

Tabel 9Pengenaan Non Tariff Measures Berdasarkan Jenis Komoditi yang

Dikenakan

Trade Remedies adalah alat kebijakan

perdagangan yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan

perbaikan terhadap impor yang menyebabkan kerusakan untuk

industri dalam negeri. Trade remedies tersebut dibagi secara

luas menjadi:1. Tindakan anti dumping2. Countervailing duty3. Safeguard action

Anti Dumping

Berdasarkan perkembangan pengenaan Anti Dumping, Indonesia termasuk negara yang sering dikenakan tuduhan anti dumping. Berdasarkan komoditi, pengenaan anti dumping tahun 2012-2014 paling banyak dikenakan untuk komoditi logam (metals)

Tabel 10Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Negara yang Dikenakan (2012 -2014)

G-20 Member 15 May 2012 15 May 2013 15 May 2014 - 30 Sept 2012 - 30 Sept 2013 - 30 Sept 2014

Argentina 5 3 4Australia 10 10 3Brazil 19 16 22Canada 1 12 12China 5 5 5European Union 4 1 8India 8 15 4Indonesia 7 14 6Japan 1 - -Korea, Rep. of - - 4Mexico 1 4 6Russian Federation 1 - 2South Africa - 3 2Turkey 2 - -United States 2 20 10TOTAL 66 103 88

Source: WTO Secretariat

Source: WTO Secretariat

Grafik 10Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Komoditi yang Dikenakan (2012-2014)

Others 5%Textile 6%

Machinery 6%

Stone/plaster 8%

Chemicals 20%

Metals 26%

Plastics/rubber29%

mid - May 2012 - end - September 2012

Others 5%Food 5%

Stone/plaster9%

Plastics/rubber10%

Machinery 12%

Chemicals 12%Wood 13%

Metals 34%



Others 22%

Machinery 4%

Chemicals 10%

Plastics/rubber21%

Metals43%


Tabel 11Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Negara yang

Dikenakan (2012-2014)

G-20 Member 15 May 2012 15 May 2013 15 May 2014 - 30 Sept 2012 - 30 Sept 2013 - 30 Sept 2014

Canada 1 1 11

China 1 1 -

European Union 1 - 1

India - - 1

Mexico - 1 -

United State - 4 10

TOTAL 3 7 23Source: WTO Secretariat

Logam masih menduduki posisi

primadona sebagai komoditi yang

sering dikenakan Countervailing

Measures

Grafik 11Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Komoditi yang

Dikenakan (2012-2014)


Metals84%

Plastics/rubber4%

Misc.Manufactures 4%

Machinery 4%Vehicles 4%


Chemicals 20% Metals

57%

Food 14%

mid - May 2012 - end - September 2012Chemicals

33%

Metals67%


Grafik 12Anti Dumping dan Countervailing Measures yang Dikenakan oleh Negara Mitra Dagang

2008 – mid 2014

Negara-negara yang melaporkan Indonesia terkait dengan Anti Dumping dan Countervailing Measures antara lain Australia, Uni Eropa, Jepang dan Turki.

Negara-negara yang dilaporkan Indonesia terkait dengan Anti Dumping dan Countervailing Measures antara lain China, Taipei, Korea, Malaysia, Thailand, dan Singapura.

China

Brazil

EU

India

United States

Thailand

G-20

0 20 40 60 80 100

G-20 as share of total; 80.6%

Argentina

China

EU

Korea, Rep, of

United States

India

Chinese Taipei

G-20

0 50 100 150 200


Brazil

China

Hong Kong, China

Macao, China

Chinese Taipei

EU

Ukraina

G-20

0 5 10 15 20


Russian Federation

China

EU

India

Indonesia

Malaysia

Saudi Arabia

G-20

0 10 20 30 40


Turkey

China

EU

Korea, Rep. of

Chinese Taipei

Indonesia

Thailand

G-20

0 10 20 30 40 50 60 70 80


Australia

China

Korea, Rep. of

EU

Turkey

Brazil

Chinese Taipei

G-20

0 10 20 30 40 50 60


Canada

United State

EU

Japan

Korea, Rep. of

Thailand

Chinese Taipei

G-20

0 10 20 30 40 50 60 70 80


China

China

Korea, Rep. of

Vietnam

India

Chinese Taipei

Mexico

G-20

0 20 40 60 80 100 120 140 160


United States

China

EU

Thailand

Korea, Rep. of

Chinese Taipei

United State

G-20

0 10 20 30 40 50 60 70 80


India

China

India

United State

Turkey

Indonesia

Thailand

G-20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90


European Union

China

Chinese Taipei

Korea, Rep. of

Malaysia

Thailand

Singapore

G-20

0 5 10 15 20 25


Indonesia

Japan

Malaysia

Thailand

China

United State

Chinese Taipei

G-20

0 5 10 15


Korea, Rep. of

China

Indonesia

G-20

0 1 1 2 2 3


Japan

China

United State

India

Brazil

EU

Korea, Rep. of

G-20

0 5 10 15 20 25


Mexico

China

EU

Malaysia

Brazil

India

United State

G-20

0 5 10 15 20 25


South Africa

Note : Argentina; Indonesia; Japan; Korea, Rep. of; Mexico; and the Russian Federation apply anti-dumping measures only.Source : WTO Secretariat.


Dukungan Pengamanan Perdagangan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Selama Triwulan II tahun 2014, kasus trade remedies (tuduhan dumping/subsidi/safeguard) yang ditangani oleh Ditjen Daglu ada sebanyak 32 kasus, yang terdiri dari 14 kasus dumping, 1 kasus dumping circumvention, 4 kasus Subsidi, 9 kasus Safeguard, serta 1 kasus Scope Rulling. Berdasarkan penanganannya, kasus yang dikenakan ada sebanyak 3 kasus, 4 kasus dihentikan, dan 22 kasus masih dalam proses penanganan. Kasus-kasus yang dihentikan pada triwulan II tahun 2014, antara lain :1. Kasus tuduhan Dumping produk Certain Paper asal Indonesia oleh Pakistan.2. Kasus tuduhan Subsidi produk Certain Paper asal Indonesia oleh Pakistan.3. Kasus Safeguard produk Seamless Pipes and Tubes asal Indonesia oleh

India.4. Kasus tuduhan Subsidi produk Monosodium Glutamate asal Indonesia oleh

Amerika Serikat.

Jika dilihat dari jumlah kasus tuduhan ekspor Indonesia, jumlah kasus pada tahun ini (39 kasus) bertambah sebanyak 6 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 33 kasus. Secara rinci, 39 kasus tuduhan tersebut adalah 22 kasus tuduhan dumping, 4 kasus tuduhan subsidi, dan 13 kasus tuduhan safeguard.

Grafik 13Kasus Trade Remedies yang Masuk di Ditjen Perdagangan

Luar Negeri tahun 2014

Dari semua kasus tersebut, ada kasus yang dikenakan tuduhan, dihentikan dan masih dalam proses. Adapun kasus yang dikenakan tuduhan adalah 7 kasus dumping dan 1 kasus safeguard. Sementara, untuk kasus yang dihentikan pada Tahun 2014 yaitu :1. Tuduhan dumping produk certain paper oleh Pakistan tertanggal 17 Juni

20142. Tuduhan dumping produk newsprint in rolls oleh Malaysia tertanggal 29 Juli

20143. Tuduhan subsidi produk certain paper oleh Pakistan tertanggal 2 Juni 20144. Tuduhan subsidi produk acrylic yarn oleh Brazil tertanggal 2 Juli 20145. Tuduhan subsidi produk monosodium glutamate (MSG) oleh Amerika Serkat

tertanggal 31 Maret 20146. Tuduhan safeguard produk seamless pipes & tubes oleh India tertanggal 11

Maret 2014.

22 Kasus Dumping

4 Kasus Subsdi

13 Kasus Safeguard

Sementara itu, terdapat pula keputusan untuk pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD)/ bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas beberapa produk oleh negara penuduh sebagaimana diuraikan berikut ini :1. Pengenaan BMAD sebesar 99 persen atas produk Oil Country Tubular Goods (OCTG) oleh Amerika

Serikat tertanggal 10 Februari 20142. Pengenaan BMAD sebesar US$ 70.58 MT atas produk Poly Vinyl Chloride (PVC) oleh India

tertanggal 4 April 20143. Pengenaan BMAD sebesar 3,07 persen atas produk Certain Cold Rolled Stainless Steel oleh

Vietnam tertanggal 5 Oktober 20144. Pengenaan BMAD sebesar 59,7 persen atas produk Certain Hot-rolled Carbon Steel Plate and High-

Strength Low-alloy Steel Plate tertanggal 17 April 20145. Pengenaan BMAD sebesar 6,19 persen atas produk Monosodium Glutamate (MSG) oleh Amerika

Serikat tertanggal 29 September 20146. Pengenaan BMAD sebesar 34,6 persen atas produk Gypsum Plasterboard oleh Afrika Selatan

tertanggal 17 Juli 20147. Pengenaan BMAD sebesar 8,7 persen atas produk Power Transformers oleh Australia tertanggal 2

Desember 20148. Pengenaan BMTP sebesar 28,8 - 35,5 persen atas produk Tableware dan Kitchenware of Porcelain

oleh Ukraina tertanggal 23 Mei 2014.

Sepanjang Tahun 2014, untuk kasus-kasus tuduhan dumping, subsidi dan safeguard, negara yang paling banyak melakukan tuduhan adalah Selama Tahun 2014, negara yang paling sering melakukan tuduhan adalah negara maju yaitu Turki sebanyak 6 (enam) kasus, India, Malaysia dan Uni Eropa masing-masing sebanyak 4 (empat) kasus

Market maintanance merupakan salah satu agenda yang disiapkan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor (lihat bagan 1: “4 pilar peningkatan daya saing ekspor”). Market maintanance yang dimaksud dalam agenda tersebut peningkatan kemampuan diplomasi perdagangan dalam rangka mengamankan akses pasar dan menurunkan hambatan non tariff, serta meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri dalam rangka memantau pangsa pasar produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor utama dan memantau isu-isu perdagangan dan perkembangan ekonomi yang mempunyai dampak bagi ekspor Indonesia.

Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengamanan perdagangan. Dalam mendukung semangat yang tertuang dalam RPJMN dan upaya Kementerian Perdagangan untuk berkontribusi terhadap semangat yang tertuang dalam RPJM tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan pengamanan perdagangan terhadap produk ekspor Indonesia, antara lain melalui: pengamanan akses pasar ekspor dari tuduhan dumping, subsidi, safeguard dan hambatan non tariff lainnya.

Diharapkan di tahun 2019 penyelesaian perizinan ekspor dan impor dapat lebih optimal, dengan capaian seluruh kasus yang disampaikan baik melalui pelaku usaha ataupun perwakilan luar negeri kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani.

Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengamanan Perdagangan 5 (lima) tahun ke depan


Tabel 12Penanganan tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Tahun 2014


No Negara Produk Jenis Penuduh Tuduhan

1 Afrika Selatan Gypsum Plasterboard Dumping

2 Amerika Serikat Monosodium Glutamate Dumping

3 Amerika Serikat OCTG Dumping

4 Amerika Serikat Monosodium Glutamate Subsidi

5 Australia Power Transformers Dumping

6 Australia Hot Rolled Rods in Coils of Steel Dumping

7 Brazil Acrylic Yarn Subsidi

8 Canada Oil Country Tubular Goods (OCTG) Dumping

9 Canada Oil Country Tubular Goods (OCTG) Subsidi

10 Filipina Galvanized Iron(GI) And Prepainted Galvanized Iron (PPGI) Safeguard

11 Filipina Newsprint Safeguard

12 India Seamless Pipes & Tubes Safeguard

13 India Saturated Fatty Alcohols Safeguard

14 India Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel (chromium type) Safeguard

15 India 2-Ethyl Hexanol Dumping

16 Jordan writing and printing papers size A4 Safeguard

17 Kanada Certain Hot-rolled carbon steel plate and hight-strength low alloy steel plate Dumping

18 Malaysia Newsprint In Rolls Dumping

19 Malaysia Hot Rolled Coils (HRC) Dumping

20 Malaysia Hot Rolled Plate Safeguard

21 Malaysia Polyethylene Terepphthalate (PET) Dumping

22 Pakistan Certain Paper Dumping

23 Pakistan Certain Paper Subsidi

24 Thailand Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils Safeguard

25 Thailand Glass Block Safeguard

26 Thailand Flat Hot-rolled Steel in Coils and not in Coils (HRC) Dumping

27 Turki Polyester Textured Yarn (PTY) Dumping

28 Turki Yarn of Man Made Staple Fibers Dumping

29 Turki Writing and Printing Paper Safeguard

30 Turki Ban Luar Sepeda Motor (Pneumatic tyres new of rubber for motorcycles) ; Dumping

Ban Dalam Sepeda Motor (Inner tubes of rubber except bicycle or

motor vehicle)

31 Turki Ban Luar Sepeda dan Ban Dalam Sepeda Dumping

32 Turki Polyethylene Terephthalate Safeguard

33 Ukraina Tableware dan Kitchenware of Porcelain Safeguard

34 Uni Eropa Fatty Alcohol Dumping

35 Uni Eropa Monosodium Glutamate (MSG) Dumping

36 Uni Eropa Biodiesel Dumping

37 Uni Eropa Bicyle Dumping

38 Vietnam Cold-rolled stainless steel Dumping

39 Mesir Automotive Batteries Safeguard

Sumber: Direktorat Pengamanan Perdagangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengamanan Perdagangan 5 (lima) tahun ke depan

Market maintanance merupakan salah satu agenda yang disiapkan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor (lihat bagan 1: “4 pilar peningkatan daya saing ekspor”). Market maintanance yang dimaksud dalam agenda tersebut peningkatan kemampuan diplomasi perdagangan dalam rangka mengamankan akses pasar dan menurunkan hambatan non tariff, serta meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri dalam rangka memantau pangsa pasar produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor utama dan memantau isu-isu perdagangan dan perkembangan ekonomi yang mempunyai dampak bagi ekspor Indonesia.

Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengamanan perdagangan. Dalam mendukung semangat yang tertuang dalam RPJMN dan upaya Kementerian Perdagangan untuk berkontribusi terhadap semangat yang tertuang dalam RPJM tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan pengamanan perdagangan terhadap produk ekspor Indonesia, antara lain melalui: pengamanan akses pasar ekspor dari tuduhan dumping, subsidi, safeguard dan hambatan non tariff lainnya.

Diharapkan di tahun 2019 penyelesaian perizinan ekspor dan impor dapat lebih optimal, dengan capaian seluruh kasus yang disampaikan baik melalui pelaku usaha ataupun perwakilan luar negeri kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani.


1.2 Potensi & Permasalahan

1.2.1 Potensi Untuk mencapai sasaran pembangunan perdagangan luar negeri dalam jangka waktu lima tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi, baik di internal maupun di lingkungan eksternal Ditjen. Perdagangan Luar Negeri, yang dapat

mempengaruhi kinerja perdagangan, sebagai berikut :

1.2.1.1 Ekonomi GlobalProyeksi pertumbuhan perdagangan global 5 tahun kedepan (2015-2019)

berbeda dengan kondisi 30 tahun lalu, pertumbuhan perdagangan global

diperkirakan stabil.

Kinerja perdagangan dunia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia, sejak tahun 1989, perekonomian dan perdagangan dunia selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2009. Ekonomi dunia ke depan diperkirakan masih tumbuh di atas 3%, sementara perdagangan dunia juga diperkirakan membaik. Mesin pertumbuhan ekonomi global akan berasal dari pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan emerging markets dengan pertumbuhan diatas 5 % pada tahun 2012 walaupun mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2013 menjadi 4,69% namun tahun tahun berikutnya diproyeksikan terjadi peningkatan laju pertumbuhan sampai dengan 5,35 % pada tahun 2019.Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dunia secara umum mengalami laju pertumbuhan pada kisaran 3% dan diproyeksikan pada tahun 2019 akan mencapai tingkat pertumbuhan 4% sementara itu laju pertumbuhan ekonomi pada Negara Advanced Economies masih dibawah 3%.

Beberapa kondisi di luar turut mempengaruhi proses pencapaian kinerja Ditjen Daglu dan menjadi

potensi yang dioptimalkan. Selain itu potensi yang sudah

dimiliki atau berasal dari lingkup Ditjen Perdagangan Luar Negeri

akan terus dioptimalkan dan dikembangkan menjadi lebih baik.

Pertumbuhan perdagangan global yang stabil, resiko yang berpotensi

menahan pertumbuhan ekonomi global dan proyeksi perekonomian

Indonesia merupakan peluang sekaligus tantangan bagi

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dalam menghasilkan

kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang kondusif dan konsisten terhadapupaya pencapaian tujuan Ditjen

Perdagangan Luar Negeri 5 (lima) tahun ke depan

Perekonomian dunia secara umum masih berpeluang besar untuk

terus membaik.Beberapa faktor resiko tetap ada dan berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi

global

Grafik 14Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

-

(1.00)

(2.00)

(3.00)

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

-

(5.00)

(10.00)

(15.00)

1980

-199

0

1991

-200

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

2015

*

2016

*

2017

*

2018

*

2019

*

5.35

(0.38)

14.00

GDP (%, RHS) Ekspor (%, LHS) Import (%, LHS)

Sumber : IMF (diolah Puslit Daglu)

Namun demikian, resiko ekonomi global ke depan masih tetap ada, antara lain:• Uni Eropa sudah mulai keluar dari resesi, tetapi PDB per kapita beberapa

negara terlihat menurun dan sektor perbankan masih terlihat lemah.• China yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar, potensi investasi keluar

dari negara tersebut diperkirakan dapat mengkoreksi pertumbuhan ekonomi China

Kondisi Perekonomian Global pada triwulan pertama tahun 2014 mulai menunjukkan pemulihan yang terus berlanjut.Perlambatan ekonomi terjadi pada tahun tahun sebelumnya di beberapa negara besar yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa dan Tiongkok. Namun demikian, perekonomian dunia secara umum masih berpeluang besar untuk terus membaik mengingat perlambatan ekonomi di Amerika Serikat bersifat temporer dan perlambatan ekonomi di Tiongkok telah mendorong pemerintah untuk merespon dengan berbagai program pembangunan dan stimulus, sementara itu kawasan Uni Eropa telah menunjukan perbaikan hal ini tercermin dari semakin kuatnya pertumbuhan ekonomi di Inggris, tekanan inflasi yang relatif masih terkendali memberikan ruang bagi Bank Sentral untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui kebijakan moneter yang tetap akomodatif. Kebijakan Fiskal yang telah dilaksanakan dengan cermat menjadikan kondisi yang lebih sehat dan sekaligus menciptakan ruang untuk stimulus yang diperlukan. Meskipun melambat pada awal tahun, ekonomi global diperkirakan tetap akan tumbuh meningkat sepanjang tahun 2014, terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara maju. Peningkatan pertumbuhan diperkirakan akan berlanjut di tahun 2015 dengan kontribusi negara berkembang terhadap pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan meningkat.

Pertumbuhan di Kawasan Asia akan di dorong oleh Ekonomi RRT dengan pertumbuhan rata rata di atas 7 % pada tahun 2013 dan pada tahun 2019 diperkirakan masih akan tumbuh mencapai 6,52 %. Sedangkan India yang tingkat pertumbuhan masih dibawah 5 % pada tahun 2012 dan 2013 diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang diatas 6 % pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan 6,26 % pada tahun 2012 dan mengalami penurunan tingkat pertumbuhan menjadi 5,78 % tahun 2013 dan pada tahun tahun berikutnya diperkirakan selama periode 2016 – 2019 akan mengalami pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6%, melebihi laju pertumbuhan Negara Malaysia dan Thailand dengan angka pertumbuhan dibawah 6%. Proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk periode 2014 –2019 di ASEAN akan dicapai oleh Negara Myanmar dengan tingkat pertumbuhan dengan angka pertumbuhan diatas 7%. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Vietnam diperkirakan tidak jauh beda dengan Indonesia, yakni dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6 %.

Pemulihan ekonomi global akan didorong oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asia dan perekonomian negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 6%.

Tabel 13Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi Asia memiliki kontribusi terhadap pemulihan ekonomi global. Kinerja Ekspor di negara Asean diperkirakan mengalami penurunan, sedangkan kinerja impor megara ASEAN diperkirakan mengalami kenaikan

Sumber: World Economic Outlook (diolah Puska Daglu)

Country 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tiongkok 7.65 7.67 7.54 7.28 6.97 6.76 6.63 6.52

India 4.74 4.35 5.42 6.35 6.48 6.65 6.73 6.77

Indonesia 6.26 5.78 5.36 5.80 6.00 6.00 6.00 6.00

Malaysia 5.64 4.69 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Myanmar 7.30 7.50 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.70

Philippines 6.82 7.16 6.47 6.51 6.21 6.01 6.02 6.02

Thailand 6.49 2.87 2.50 3.78 4.79 4.73 4.50 4.47

Vietnam 5.25 5.42 5.60 5.70 5.80 5.90 6.00 6.00


10

8

6

4

2

02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tionkok India Indonesia MalaysiaMyanmar Philipina Thailand Vietnam

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India Kinerja ekspor di Beberapa Negara ASEAN diperkirakan mengalami penurunan

Beberapa negara ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekspor di negara Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang cenderung lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2014. Pertumbuhan ekspor Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2016 dan selanjutnya cenderung stagnan sampai dengan tahun 2019.

Prediksi turunnya kinerja ekspor menjadi tantangan bagi Ditjen

Perdagangan Luar Negeri untuk dapat terus menstimulus ekspor melalui kebijakan perdagangan

luar negeri yang kondusif, antara lain: dukungan terhadap kebijakan

pembiayaan perdagangan

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

-10.00

Tionkok India Indonesia MalaysiaMyanmar Philipina Thailand Vietnam

Grafik 4. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tabel 2. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus

Tiongkok dan India.

Country 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tiongkok 5.69 8.62 6.80 7.00 6.90 6.80 6.60 6.50India 2.23 5.84 7.74 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19Indonesia -1.00 2.17 2.37 6.77 11.62 8.95 9.46 8.35Malaysia -4.01 -3.25 4.33 4.18 4.30 4.30 4.07 3.51Myanmar 0.97 16.31 23.30 12.16 12.07 13.39 16.14 15.43Philippines 10.74 0.62 7.50 7.70 6.63 6.28 6.09 6.27Thailand 2.46 0.24 6.71 5.08 5.16 5.19 5.45 5.19Vietnam 21.28 11.79 18.29 13.62 11.18 10.47 8.05 7.90Sumber: World Economic Outlook (diolah Puska Daglu)

1.2.1.2 Ukuran Pasar DomestikIndonesia merupakan negara dengan pasar domestik yang sangat besar. Disamping luasnya wilayah, ukuran pasar domestik tercermin besarnya jumlah populasi dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dengan daya beli yang semakin meningkat, dan besarnya nilai produksi perekonomian. Populasi yang besar merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh konsumsi masyarakat. Kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap PDB di Indonesia berkisar antara 60 – 70% terhadap PDB. Tidak lama lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia

akan diberkahi oleh adanya Bonus Demografi, dimana persentasi populasi produktif akan lebih besar dibandingkan persentase populasi non produktifnya. Sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi pengusaha lokal maupun pengusaha asing. Senada dengan hal di atas, Asian Development Bank (2014) melaporkan bahwa pada tahun 2030 sebanyak 1,4% penduduk dunia merupakan penduduk Indonesia, naik 0,4% basis points (bps) dibanding tahun 2010, sementara sebagian besar di negara lain justru stagnan bahkan ada juga yang menurun seperti terjadi di Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Terjadinya peningkatan daya beli masyarakat tercermin dari perkiraan bahwa dalam 10 – 15 tahun ke depan middle-income class di Indonesia akan naik dua kali lipat. Informasi lain juga menunjukkan bahwa pada tahun 2030 akan terjadi pertumbuhan consuming class di Indonesia menjadi 135 juta jiwa dari 45 juta jiwa pada tahun 2012 (McKinsey Global Institute, 2012).

1.2.1.3 Iklim Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan tetap berkomitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan iklim usaha, khususnya di sektor Perdagangan Luar Negeri. Komitmen dan konsistensi untuk terus memperbaiki iklim usaha di Indonesia tidak saja merupakan potensi untuk mendukung kinerja investasi dan ekspor, tetapi juga akan senantiasa mempertahankan ekspektasi positif pelaku usaha untuk melakukan dan meningkatkan aktivitas-aktivitas bisnisnya di Indonesia.Selain dari pada itu, dengan diterbitkannya landasan UU yang mengatur Perdagangan, maka Kementerian Perdagangan juga berkeinginan untuk memberikan kepastian berusaha dengan memberikan tata cara berbisnis yang transparan, pasti, jelas dan terukur. Diharapkan langkah tersebut dapat merebut perhatian para calon pengusaha untuk memulai bisnisnya di Indonesia. Di lain pihak, dengan terbentuknya berbagai aturan mengenai tata cara berbisnis yang transparan, jelas dan terukur dapat menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan terus bertumbuh.

1.2.1.4 Peningkatan Ekspor Produk Olahan Indonesia memiliki beragam jenis komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan, sementara itu Kementerian Perdagangan melalui unit Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur komoditi ekspor dan impor. Banyaknya Sumber Daya Alam yang dapat dioptimalkan untuk di ekspor, memberikan ruang gerak yang cukup besar bagi Ditjen Perdagangan Luar Negeri untuk meregulasikan peraturan terkait ekspor produk olahan yang utamanya berpihak kepada peningkatan perekonomian domestik melalui upaya peningkatan ekspor bernilai tambah sekaligus perlindungan terhadap keberlangsungan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui.

1.2.1.5. Daya Saing dan Ekonomi Biaya TinggiGlobal Competitiveness IndexBerbagai survei yang merepresentasikan daya saing seperti Index Ease of Doing Business, Logistic Performance Index, Index of Economic Freedom (kebebasan berusaha), dan Global Competitiveness Index, Indonesia berada pada peringkat 38 atau naik 12 peringkat dibandingkan periode tahun sebelumnya (2012-2013) yang berada pada peringkat 50. Di tahun sebelumnya India masih lebih tinggi daripada Indonesia, pada periode tahun 2013-2014 India berada pada urutan ke 60.Dengan demikian terdapat perkembangan yang positif dalam peringkat daya saing Indonesia, hal tersebut menjadi potensi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan apa yang sudah diraih. Meskipun demikian permasalahan untuk mempertahankan apa

Berdasarkan survey pada beberapa lembaga survey dunia, performance Indonesia menunjukan kemajuan dalam perbaikan sektor pembangunan dan logstik. Hal ini menjadi potensi, terutama dalam menciptakan Iklim Usaha Perdagangan Luar Negeri yang Semakin Baik


yang sudah diraih, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Konsistensi dan upaya untuk menjadi lebih baik harus terus dilakukan.

GLO

BAL

CO

MPE

TITI

VEN

ESS

IND

EX

1st

pilla

r In

stitu

tions

2nd

pilla

r In

fras

truc

ture

3rd

pilla

r M

acro

eco

nom

ic e

nvir

onm

ent

4th

pilla

r H

ealth

and

pri

mar

y ed

ucat

ion

5th

pilla

r H

ighe

r ed

ucat

ion

and

trai

ning

6th

pilla

r G

oods

mar

ket

effic

ienc

y

7th

pilla

r La

bor

mar

ket

effic

ienc

y

8th

pilla

r Fi

nanc

ial m

arke

t de

velo

pmen

t

9th

pilla

r Te

chno

logi

cal d

eadl

ines

s

10th

pill

ar M

arke

t si

ze

11th

pill

ar B

usin

ess

soph

istic

atio

n

12th

pill

ar In

nova

tion

Country Economy

Singapore 2 3 2 18 2 2 1 1 2 7 34 17 9

Malaysia 24 29 29 38 33 46 10 25 6 51 26 20 25

Brunei Darussalam 26 25 58 1 23 55 42 10 56 71 131 56 59

Thailand 37 78 47 31 81 66 34 62 32 78 22 40 66

Indonesia 38 67 61 26 72 64 50 103 60 75 15 37 33

Philippines 59 79 96 40 96 67 82 100 48 77 33 49 69

Vietnam 70 98 82 87 67 95 74 56 93 102 36 98 76

Lao PDR 81 63 84 93 80 111 54 44 91 113 122 78 68

Cambodia 88 91 101 83 99 116 55 27 65 97 92 86 91

Myan mar 139 141 141 125 111 139 135 98 144 148 79 146 143

BASIC REQUIREMENTS EFFICIENCY ENHANCERSINNOVATION ANDSOPHISTICATION

FACTORS

Worst Median Best

Performance of ASEAN members in the 2013-14 GCI and the 12 composing pillars, rank out of 148 economies

sumber: Global Competitiveness Index, World Economic Forum

Berdasarkan tabel tersebut Indonesia unggul pada ukuran pasar dan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Berdasarkan Global Competitiveness Index, Indonesia telah berhasil melakukan kemajuan di 10 sektor dari 12 sektor yang dinilai, 10 sektor tersebut antara lain: infrastruktur, tenaga kerja, kinerja institusi pemerintah dan swasta, kondisi makro ekonomi, populasi, innovasi, iklim usaha, ukuran pasar, efisiensi pasar barang, dan pendidikan. Sementara itu 2 (dua) sektor yaitu kesehatan dan teknologi, belum menunjukan perubahan yang signifikan.

Logistic Performance Index

2014 LPI 2012 LPI 2010 LPI

Vietnam 43 3.15 69.0 53 3.00 64.1 53 2.96 63.1 Indonesia 53 3.08 66.7 59 2.94 62.2 75 2.76 56.7 India 54 3.08 66.6 6 3.08 66.4 47 3.12 67.9 Philippine 57 3.00 64.2 52 3.02 64.8 44 3.14 68.8 Ukraine 61 2.98 63.3 66 2.85 59.3 102 257 50.6 Egypt. Arab Rep. 62 2.97 63.0 57 2.98 63.3 92 2.61 51.8 El Salvador 64 2.96 62.8 93 2.60 51.2 86 2.67 53.7 Pakistan 72 2.83 58.5 71 2.83 58.4 110 2.53 53.7 Nigeria 75 2.81 57.6 121 2.45 46.3 100 2.59 51.0 Guatemala 77 2.80 57.6 74 2.800 57.7 90 2.63 52.4

% of % of % of Highest Highest Highest Economy Rank Score performer Rank Score Performe Rank Score Performe

Sumber : Logistic Performance Index 2010, 2012 and 2014

Performance Indonesia terkait logistik juga semakin membaik dari tahun ke tahun. Indonsia menduduki peringkat ke 53 di tahun 2014, dibandingkan tahun sebelumnya (2012) di peringkat ke 59.

Dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, tercatat perkembangan yang baik dalam hal biaya ekspor yang relatif lebih murah. Sementara itu terkait dokumen dan waktu baik terkait ekspor maupun impor, performance tahun 2014 tidak berubah apabila dibandingkan tahun 2013

Paying Taxes (rank) 137 132 65 120 158 36 131 70 United Arab Emirates ( 1 )

Payments (number per year 52 52 40 7 33 13 36 22 Hong Kong SAR, China (3)*

Time (hours per year) 259 259 173 318 243 133 193 264 united Arab Emirates ( 12 )

Trading Across Borders (rank) 54 52 114 74 132 5 42 24 Singapore (1)

Documents to export 4 4 8 8 9 4 6 5 Ireland(2)*(number)

Time to export (days) 17 17 22 21 16 11 15 14 5 Economies (6)*

Cost to export 615 644 795 620 1,170 450 585 595 Malaysia (450)(US$ per container)

Documents to import 8 8 9 5 11 4 7 5 Ireland(2)*(number)

Time ti Import (days) 23 23 24 24 20 8 14 13 Singapore (4)

Cost to Import 660 660 930 615 1,250 485 660 760 Singapore (440)(US$ per container)

Suasana perekonomian di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur

Indicator

Indo

nesi

a D

B20

14

Indo

nesi

a D

B20

13

Cam

bodi

a D

B20

14

Chi

na D

B20

14

Indi

a D

B20

14

Mal

aysi

a D

B20

14

Phi

lippi

nes

DB

2014

Thai

land

DB

2014

Bes

t per

form

e gl

obal

lyD

B 2

014


1.1.6 Kualitas SDM Ditjen Perdagangan Luar NegeriSelain berbagai potensi yang berada di lingkungan eksternal Kementerian Perdagangan yang telah diuraikan di atas, Ditjen Perdagangan Luar Negeri juga memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik di lingkungan internalnya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan perdagangan di sektor perdagangan luar negeri, antara lain: Jumlah lulusan Strata-2 semakin banyak. Selama 5 tahun terakhir ini, komposisi pegawai Ditjen

Perdagangan Luar Negeri tahun 2014 terdiri Strata-2 sebanyak 95 orang (36.12 persen), dan Strata-1 sebanyak 126 orang (47.91 persen) dari total 263 pegawai. Hal ini berarti terdapat sekitar 36.12 persen dari total pegawai dipersiapkan menjadi manajer strategis yang akan memimpin Ditjen Perdagangan Luar Negeri ke depan.

Telah diadakan diklat pengembangan pegawai di lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri, antara lain: Pelatihan Manajemen Expor Impor untuk 4 (empat) orang peserta diharapkan pegawai dapat

mampu memahami dan mengerjakan semua proses dan impor khususnya dalam penyelesaian administrasi baik, khususnya dengan Dinas Perindag, Bea Cukai, Perbankan, Perusahaan Jasa Angkutan, Surveyor, Asuransi serta unit terminal peti kemas.

Pelatihan Capacity Building pengembangan pribadi dan karier di John Robert Power sebanyak 30 orang, diharapkan para pegawai yang terlibat dapat mengembangkan bakat sesuai dengan tupoksi.

1.1.7 Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur perdagangan dalam hal ini Ditjen Perdagangan Luar Negeri merupakan potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan perdagangan luar negeri ke depan. Kebijakan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan ekspor dan impor.

Kebijakan Ekspor dalam rangka Pengelolaan Ekspor :Kebijakan Ekspor diarahkan untuk peningkatan ekspor produk produk yang bernilai tambah yang diharapkan berimplikasi pada peningkatan industri di dalam negeri yang pada akhirnya dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan ataupun devisa. Ketentuan umum di bidang ekspor meliputi pengelompokan barang yang bebas, dibatas dan dilarang ekspornya.

• Alasan pembatasan ekspor adalah :- Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum - Untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau lingkungan - Adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah - Terbatasnya pasokan di pasar dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif - Terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor, dan/atau - Terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.

• Alasan pelarangan ekspor adalah : - Mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral

masyarakat - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi kehidupan manusia dan kesehatan - Merusak lingkungan hidup dan ekologi, dan/atau - Berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh

pemerintah

Kebjakan Impor dalam rangka Pengelolaan Impor :• Pengelolaan impor pada dasarnya ditujukan untuk: - Pengamanan pasar dalam negeri dengan menjaga ketersediaan pasokan barang pokok dan strategis

dalam rangka menjaga stabilisasi harga

- Menjaga daya saing ekspor dengan menjaga ketersediaan bahan baku asal impor yang tidak tersedia di dalam negeri

- Menjaga ketersediaan barang modal asal impor yang diperlukan dalam proses produksi dalam mendukung industrialisasi

Kebijakan Impor dalam rangka Pengelolaan Impor utamanya (tetapi tidak terbatas) ditujukan untuk Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi).

Substitusi Impor adalah strategi industrialisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, dengan mendorong produksi produk manufaktur yang selama ini diimpor di dalam negeri.

• Tujuan utama substitusi impor antara lain: – Mengurangi pembelanjaan devisa negara;– Mendorong aktivitas industri di dalam negeri dan bertumbuhnya subsektor perekonomian terkait

lainnya, disisi hulu dan hilir industri tersebut;– Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat;– Meningkatkan kandungan local content didalam struktur produk ekspor;– Salah satu mekanisme pengamanan pasar dalam negeri dalam menghadapi arus barang masuk

sebagai hasil implementasi AEC 2015.

Upaya ini perlu mendapatkan tanggapan dari pihak perbankan dan lembaga pembiayaan karena merupakan kesempatan yang sangat strategis dalam mendorong perekonomian domestik.

Selain itu Kebijakan Impor dalam rangka Pengelolaan Impor juga bertujuan untuk menjaga strukur impor yang semakin bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi domestik, dimana impor barang modal, bahan baku dan penolong lebih besar sharenya dibandingkan impor barang konsumsi dan tentunya dengan tetap mengemban semangat substitusi impor.

1.1.8 Undang - undang PerdaganganDengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merupakan dasar hukum dalam menetapkan kebijakan di bidang perdagangan, maka menjadi potensi dasar regulasi yang lebih kuat dan terlembagakan bagi pencapaian sasaran pembangunan perdagangan lima tahun ke depan.

Tujuan dari penetapan Undang Undang Perdagangan adalah :– Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional,

kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan

– Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia– Menyelaraskan seluruh undang-undang parsial yang ada dalam sektor perdagangan– Perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). – Pemberdayaan, permodalan, bantuan promosi dan pemasaran– Sinergi antara berbagai pihak dalam mempersiapkan diri menghadapi semakin ketatnya persaingan

ekonomi global– Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku usaha dan pihak-pihak terkait– Kepastian penyebaran perdagangan di daerah, sehingga disparitas harga di daerah tidak besar.– Peran aktif pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan dan pengawasan perdagangan secara

konsentrasi masing-masing daerah serta koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait yang didukung penuh oleh Pemerintah Pusat.


Pokok-pokok ketentuan bidang Perdagangan Luar Negeri dalam Undang Undang Perdagangan meliputi :• Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor untuk meningkatkan

nilai tambah bagi perekonomian nasional (Pasal 40)• Eksportir bertanggungjawab terhadap barang yang diekspor (Pasal 43)• Importir bertanggungjawab terhadap barang yang diimpor (Pasal 46)• Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri

Perdagangan (Pasal 47)• Mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri (Pasal 22) melalui program industrialisasi/

substitusi impor • Mendukung ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah yang

memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau (Pasal 25-31)• Mendukung kewajiban penggunaan label berbahasa indonesia pada barang yang diperdagangkan

(Pasal 6)• Mendukung dilakukannya pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap barang

ekspor, eksportir, dan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan jumlah barang impor (Pasal 67-72)

• Menunjang kegiatan perdagangan di perbatasan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM di sektor perdagangan

• Mendukung pengendalian kegiatan perdagangan di bidang perizinan dan larangan dan pembatasan

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merupakan dasar hukum dalam menetapkan kebijakan di bidang perdagangan, maka menjadi potensi dasar regulasi yang lebih kuat dan terlembagakan bagi pencapaian sasaran pembangunan perdagangan lima tahun ke depan.

1.2. Permasalahan Disamping berbagai potensi yang dimiliki, Direktorat Jenderal Perdagangan

Luar Negeri juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dalam periode lima tahun mendatang, antara lain:

1.2.1 Perekonomian GlobalSebagaimana telah disebutkan di atas Pertumbuhan ekonomi Asia memiliki

kontribusi terhadap pemulihan ekonomi global. Kinerja Ekspor di negara Asean diperkirakan mengalami penurunan, sedangkan kinerja impor megara ASEAN diperkirakan mengalami kenaikan, Prediksi turunnya kinerja ekspor menjadi tantangan bagi Ditjen Perdagangan Luar Negeri untuk dapat terus menstimulus ekspor melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang kondusif, antara lain: dukungan terhadap kebijakan pembiayaan perdagangan.

Selain itu fluktuatif harga komoditas di pasar internasional, merupakan tantangan dalam menjaga stabilitas harga utamanya komoditas ekspor. Pemberlakuan AEC 2015, juga merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dan peningkatan kemampuan daya saing produk Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Peningkatan kebutuhan akan energi dan pangan dunia, harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam meproduksi dan mensuplai kebutuhan akan energi serta pangan, disamping juga menjaga stabilitas harga. Meningkatnya kebutuhan akan energi dan pangan dapat mengancam defisit, ketahanan pangan, dll.

Faktor dari luar yang juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia adalah investasi yang datang dari luar selama ini berpengaruh terhadap fluktuasi rupiah, sehingga merupakan faktor eksternal yang harus diperhatikan. Hal lain yang juga akan berdampak kepada perekonomian Indonsia antara lain tekanan inflasi dan nilai tukar, membanjirnya barang impor, sehingga memerlukan proteksi terhadap konsumen dalam negeri, faktor geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau (memicu disparitas harga, penyelundupan, rendahnya dukungan infrastruktur, dll).

1.2.2 Permintaan DuniaBeberapa negara utama tujuan ekspor Indonesia, mengalami penurunan trend impor. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan impor di negara tersebut yang akan berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut.

Dalam mengemban tugasnya, Ditjen

Perdagangan Luar Negeri tidak terlepas dari

problematika baik yang berasal dari luar maupun

dalam lingkup Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Tabel 18Negara-negara Tujuan Ekspor Indonesia Utama

Sumber: Rumah Riset Presisi

1.2.2.3 Akses dan Pengamanan Pasar Luar Negeri

Meningkatnya hambatan non tarif. Sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2012, sebagian besar negara di dunia meningkatkan pengamanan pasar domestiknyamelalui penerapan hambatan non-tarif bagi produk impor yang akan masuk ke negaranya. Kondisi ini tentunya memberikan pengaruh bagi Indonesia, karena penerapan hambatan non tariftersebut juga dikenakan terhadap produk yang berasal dari Indonesia.

Akses dan pengamanan pasar luar negeri masih terkendala oleh beberapa aspek permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global. Permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global adalah kecenderungan negara-negara meningkatkan hambatan non tariff seiring dengan menurunnya hambatan tarif.

Aspek kualitas dan standar produk Indonesia, terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan kesehatan, merupakan hambatan nontarif yang sering dihadapi seperti juga hambatan non tariff lainnya berupa tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguards lainnya yang dikenakan pada produk ekspor Indonesia.


Akses dan pengamanan pasar luar negeri masih terkendala oleh beberapa aspek permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global. Permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global adalah kecenderungan negara-negara meningkatkan hambatan nontarif seiring dengan menurunnya hambatan tarif.

Aspek kualitas dan standar produk Indonesia, terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan kesehatan, merupakan hambatan nontarif yang sering dihadapi seperti juga hambatan nontarif lainnya berupa tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguards lainnya yang dikenakan pada produk ekspor Indonesia.

1.2.2.4 Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Sustainable TradeSebagian besar ekspor merupakan komoditas Primer. Saat ini ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas primer sehingga akan rentan fluktuasi harga internasional. Sementara itu, harga komoditas kedepan diperkirakan akan menurun sehingga berpotensi akan menurunkan nilai ekspor Indonesia. Dominasi produk komoditas ini disebabkan karena masih terbatasnya kontribusi produk industri yang ditujukan untuk ekspor yang antara lain diakibatkan oleh rendahnya daya saing dan penetrasi produk manufaktur Indonesia di pasar dunia. Pangsa ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor Indonesia pada periode 2010-2014 masih dalam rentang 34 – 41 %.

Struktur Ekspor Indonesia 2010-2014

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

Presentase

MANUFAKTUR 37,40% 34,20% 36,40% 37,90% 41,00%

PRIMER 62,60% 65,80% 63,60% 62,10% 59,00%

2010 2011 2012 2013 2014


Peningkatan hilirisasi produk ekspor menuju sutainable trade merupakan potensi sekaligus permasalahan yang harus dihadapi oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Hilirisasi difokuskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi yang berbasis sumberdaya alam dalam bentuk primer dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri, baik untuk memenuhi permintaan pasar tujuan ekspor maupun pasar domestik.Hal ini selaras dengan semangat peningkatan ekspor produk olahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pengelolaan terhadap Industri pengolahan lebih lanjut juga erat terkait dengan program substitusi impor. Industri pengolahan di dalam negeri dapat menyediakan kebutuhan bahan baku untuk industri di dalam negeri.Hilirisasi telah diterapkan pada komoditi Kayu, Rotan, Kakao, CPO, dan Barang Tambang. Adapun hambatan dalam melaksanakan hilirisasi antara lain:Tumpang tindih peraturan antara daerah dan pusat maupun antar kementerian/lembaga, Dukungan untuk menumbuhkan industri masih kurang (tingkat suku bunga pinjaman masih tinggi, biaya pendirian usaha relatif tinggi, UMP) dan Meningkatnya produksi bahan baku di dalam negeri (contoh Kakao).

1.2.2.5 Daya Saing Ekspor dan Ekonomi Biaya TinggiSebagaimana telah disampaikan pada pembahasan mengenai potensi naiknya peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index, dimana Indonesia berada pada peringkat 38 atau naik 12 peringkat dibandingkan periode tahun sebelumnya (2012-2013) yang berada pada peringkat 50, merupakan potensi sekaligus masalah yang harus dihadapi.

Permasalahan untuk mempertahankan apa yang sudah diraih, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Konsistensi dan upaya untuk menjadi lebih baik harus terus dilakukan. Berdasarkan survei dalam Global Competitiveness Index Sementara itu 2 (dua) sektor yaitu kesehatan dan teknologi, belum menunjukan perubahan yang signifikan.

Selain itu Fasilitasi ekspor yang belum optimal terutama untuk UKM. Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh para eksportir saat ini antara lain adalah: (i) proses ekspor masih belum efisien, karena masih panjangnya waktu dan prosedur untuk proses perizinan dan administrasi ekspor; (ii) masih sangat terbatasnya skema pendanaan ekspor, terutama bagi eksportir kecil dan menengah, sehingga peluang ekspor yang ada belum dapat termanfaatkan secara optimal.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi Ditjen Perdagangan Luar Negeri guna pencapaian kinerja yang lebih optimal, sekaligus konsistensi dalam semangat untuk terus menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang kondusif yang pada akhirnya juga mempengaruhi daya saing Indonesia di dunia harus terus diupayakan. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam rangka menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang kondusif merupakan permasalahan sekaligus tantangan yang harus dihadapi.

Sementara itu terkait dengan perkembangan survey logistik efisiensi terkait prosedur ekspor-impor harus terus diupayakan (waktu yang diperlukan untuk melakukan ekspor, dokumen ekspor, biaya dalam melakukan impor, dokumen impor dan waktu yang diperlukan untuk melakukan impor).

Hal tersebut selaras dengan semangat reformasi birokrasi dalam menciptakan birokrasi yang lebih baik, yang pada akhirnya menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih baik dan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia untuk keluar dari Middle Income Trap.

1.2.2.6 Pengelolaan Impor Pengelolaan Impor yang tepat dan Efektif merupakan tantangan sekaligus permasalahan yang harus dihadapi oleh Ditjen. Perdagangan luar negeri. Kehati-hatian dalam pengelolaan impor merupakan tuntutan yang harus dihadapi. Perumusan kebijakan yang tepat dan cermat dan tetap mengemban semangat untuk menciptakan struktur impor yang semakin bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi domestik. Beberapa industri masih sangat bergantung pada bahan baku impor antara lain industri peralatan komunikasi, industri farmasi-produk obat kimia dan obat tradisional, industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kacamata dan beberapa industri lainnya.


Tabel 19 Komposisi Penggunaan Input Impor Dalam Industri Manufaktur di Indonesia, 2011

Sumber: Rumah Riset Presisi

Grafik 19 menunjukkan exposure industri nasional kepada pasar global, yang ditunjukkan oleh seberapa besar dari produk industri yang diekspor dan seberapa besar bahan baku atau bahansetengah jadi yang diimpor. Semakin tinggi porsi ekspor dan impornya, maka exposure-nya ke pasar global juga makin tinggi, makin sensitif terhadap gejolak perekonomian global. Dari exposure ke pasar global, menunjukkan bahwa industri dalam negeri sangat tergantung pada bahan baku, komponen dan sub-assembly dari luar negeri. Dengan demikian tantangan pembangunan industri ke depan adalah “Mendorong investasi industri yang menghasilkan bahan baku, bahan setangah jadi, komponen, dan sub-assembly untuk mengurangi ketergantungan ke pasar global”.

1.2.2.6.1 Bahan Mentah Diekspor Sementara Bahan Setengah Jadi Diimpor.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah yang secara umum dibagi atas dua bagian, yaitu hasil-hasil sektor pertanian dan sektor pertambangan mineral. Hingga tahun 2013, potensi ekonomi dari komoditi primer hasil kekayaan alam Indonesia belum termanfaatkan secara optimal. Komoditi primer diekspor langsung ke pasar global tanpa melalui proses penambahan nilai. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sedemikian besar, maka seharusnya potensi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jika bisa dikembangkan dengan baik maka implikasinya adalah lahirnya industri-industri pengolahan. Dengan terjadinya pertumbuhan sektor industri maka perekonomian pun akan semakin tumbuh dan dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tantangan dalam pembangunan industri di masa yang akan datang adalah “Mendorong investasi industri untuk mengolah bahan mentah dari pertanian dan pertambangan (sektor primer) menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi).”

1.2.2.6.2 Ketergantungan pada Impor Tinggi

GRAFIK 19Exposure Industri Nasional Pada Pasar Global Tahun 2011

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

-20.00

Bah

an B

aku

Impo

r (%

)

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

Produk Ekspor (%)

2

4

1

3


Kode ISIC3 Digits

Deskripsi Presentase InputImport (%)

Nilai Total InputDomestik + Import

(Rp.000)

Kode ISIC3 Digits

Deskripsi Presentase InputImport (%)

Nilai Total InputDomestik + Import

(Rp.000)


Visi, Misi dan Tujuan


2.1 Visi dan Misi Pemerintah RI

VISI

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan mengemban amanat Visi Kementerian Perdagangan yang juga merupakan dengan Visi Pemerintah 2015 -2019 yang diamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga. Visi Pemerintah 2015 -2019 adalah :

“TERwujudNyA INdONESIA yANG BERdAuLAT, MANdIRI, dAN BERkEPRIBAdIAN BERLANdASkAN

GOTONG ROyONG”

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, misi Pemerintah 2015-2019 adalah: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian

ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;5. Mewujudan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan

kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya untuk menjembatani Visi dan Misi Pemerintah 2015-2019 dalam melaksanakan agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan memiliki 3 (tiga) Misi dalam mencapai Pembangunan Perdagangan 2015-2019:1. Meningkatan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;2. Mewujudkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Visi, Misi dan TujuanBAB-II


2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis K/L

T U J U A N

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2015−2019 yang ingin dicapai yaitu: 1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;2. Peningkatan pengamanan perdagangan;3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;6. Penguatan dan perluasan pasar dalam negeri;7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN); 8. Optimalisasi/Penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan Pasar Lelang;9. Pengamanan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;10. Peningkatan perlindungan konsumen;11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

S A S A R A N

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut ini.

MIS

I

1. Meningkatkanpertumbuhan kinerja

perdagangan luar negeriyang berkelanjutan

1. PeningkatanEkspor Barang NonMigas yang BernilaiTambah Dan Jasa

2. PeningkatanPengamananPerdagangan

MeningkatnyaPertumbuhan

Ekspor Barang NonMigas yang BernilaiTambah dan Jasa

(1)

MeningkatnyaPengamanan

Perdagangan danKebijakan Nasional

(2)

MeningkatnyaDiversifikasi Pasardan Produk Ekspor

(3)

MenurunnyaHambatan AksesPasar (Tarif danNon Tarif) (2,3)

MeningkatnyaPelayanan &Kemudahan

Berusaha BidangDaglu

MeningkatnyaPengelolaan

Perdagangan LN di Perbatasan

MeningkatnyaEfektivitas

Pengelolaan Impor(5)

Optimalnya KinerjaKelembagaanEkspor (3, 4)

MeningkatnyaPromosi CitraProduk Ekspor

(Nation Branding)(4)

5. PeningkatanEfektivitas

Pengelolaan ImporBarang dan Jasa

4. PemantapanPromosi Ekspor

dan NationBranding

3. PeningkatanAkses dan PangsaPasar Internasional

6.Pengintegrasiandan PerluasanPasar Dalam

Negeri

7. PeningkatanPenggunaan

danPerdaganganProduk DalamNegeri (PDN)

MeningkatnyaPertumbuhanPDB Sektor

Perdagangan (6)

MeningkatnyaKonektivitas

Distribusi danLogistik

Nasional (6)

MeningkatnyaKonsumsi

Rumah TanggaNasionalterhadap

Produk DalamNegeri dan/atau

MenurunyaImpor BarangKonsumsi (7)

Stabilisasi HargaBarang

KebutuhanPokok dan

Barang Penting(9)

MemperkecilKesenjanganHarga Barang

KebutuhanPokok dan

Barang PentingAntar Daerah

(9)

MeningkatnyaPemanfaatan

Pasar BerjangkaKomoditi, SRG,

dan PasarLelang (8)

9. PeningkatanKelancaran

Distribusi danJaminan

Pasokan BarangKebutuhanPokok dan

Barang Penting

8. Optimalisasi/Penguatan

pasar BerjangkaKomoditi, SRG

dan PasarLelang

10. PeningkatanPerlindunganKonsumen

11. PeningkatanIklim Usaha dan

KepastianBerusaha

MeningkatnyaPengelolaanPerdaganganPerbatasan(5,7,9,10)

MeningkatnyaPemberdayaan

Konsumen,Standardisasi,PengendalianMutu, Tertib

Ukur danPengawasanBarang/Jasa

(10)

MeningkatnyaPelayanan dan

Kemudahan(Berusaha (11)

2. Meningkatkan perdagangan dalamnegeri yang bertumbuh dan

berkualitas

3. Mewujudkan tata kelolapemerintah yang baik di

sektor perdagangan

12. Peningkatan Kualitas KinerjaOrganisasi

13. Peningkatan Dukungan KinerjaPerdagangan

14. Peningkatan KebijakanPerdagangan yang Harmonis dan

Berbasis Kajian

MeningkatnyaDukungan Kinerja

Layanan publik (12)

MeningkatnyaEfektivitas

PengawasanInternal (12)

TerwujudnyaSistem Informasi

Perdagangan yangTerintegrasi (13)

MeningkatnyaKinerja dan

ProfesionalismeSDM Sektor

Perdagangan (12)

MeningkatnyaBirokrasi yangTransparan,

Akuntabel, danBersih (12)

MeningkatnyaKualitas Kebijakan

dan RegulasiBerbasis Kajian (14)

TUJU

AN

SASA

RA

N

Amanat yang tertuang dalam tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan tersebut, menjadi tugas dan tanggung jawab Ditjen Perdagangan Luar Negeri utamanya terkait pada:

Misi (No1)

: 1. Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan

Tujuan (No. 1,2 dan 5)

: 1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa 2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa

Sasaran(1,2,5 dan 7)

: 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

2. Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional 5. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor 7. Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang


2.3. Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)

Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki tanggung jawab dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang selaras dengan Visi-Misi Pemerintah 2015-2019, dan Misi-Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Berdasarkan penjabaran, keterkaitan dukungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam mengemban amanat sebagaimana tercantum dalam Misi-Tujuan dan Sasaran Kementerian Perdagangan, adalah Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan dengan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum pada bagan di atas.

Dengan demikian Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki sasaran program yang terkait erat dengan Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa, Meningkatnya Pengamanan Perdagangan di Pasar Internasional, Meningkatnya Efektvitas Pengelolaan Impor serta Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri.

Keterkaitan Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan dukungan terhadap Pembangunan Perdagangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, dijelaskan dalam bagan berikut.


Bagan 4Keterkaitan Ditjen Perdagangan Luar Negeri pada Tujuan dan Sasaran Kementerian

Perdagangan

VISI

PEME

RINT

AH “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Mewujudkan keamanannasional yang mampumenjaga kedaulatanwilayah, menopang

kemandirian ekonomidengan mengamankan

sumberdaya maritim, danmencerminkan kepribadianIndonesia sebagai negara

kepulauan

1. Peningkatan EksporBarang Non Migas yang

Bernilai Tambah dan Jasa

1. MeningkatnyaPertumbuhan Ekspor

Barang Non Migas yangBernilai Tambah dan Jasa

1. Peningkatan HilirisasiProduk Ekspor Menuju

Sustoinable Trade

MeningkatnyaPertumbuhan EksporProduk Pertanian dan

Kehutanan Yang BernilaiTambah dan Sutainable

MeningkatnyaPengamanan Akses Pasar

Ekspor Dari TuduhanDumping, Subsidi,

Safeguard Dan HambatanNon Tariff Lainnya (2)

Menurunnya Impor Barang Konsumsi(5)

Meningkatnya Pelayanan PerizinanPerdagangan Luar Negeri (4)

Meningkatnya Peran SektorPerdagangan Di Kawasan Ekonomi

Khusus (4)

MeningkatnyaPemanfaatan

Fasilitasi EksporOleh Pelaku Usaha

(4)Meningkatnya

Pertumbuhan EksporProduk Industri Dan

Pertambangan Yang BernilaiTambah dan Sustainable

2. PeningkatanPengamanan dan

Perlindungan Pasar LuarNegeri dari TuduhanDumping, Subsidi,

Safeguard dan Non TariffLainnya

2. MeningkatnyaPengamanan

Perdagangan danKebijakan Nasional

5. Meningkatnya EfektivitasPengelolaan Impor

3. Peningkatan Program SubstitusiImpor (Barang Modal / Bahan Baku,Penolong Dan Barang Konsumsi)

2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan 5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang danJasa

7. Meningkatkan Pelayanan dan Kemudahan BerusahaBidang Daglu

4. Peningkatan Kepastian Dan Kemudahan BerusahaBidang Perdagangan Luar Negeri.

Mewujudkan masyarakatmaju, berkeseimbangan

dan demokratisberlandaskan Negara

hukum

Mewujudkanpolitik luar

negeri bebas-aktif dan

memperkuat jatidiri sebagai

negara maritim

Mewujudkankualitas hidup

manusiaIndonesia yang

tinggi, maju,dan sejahtera

Mewujudkan bangsayang berdaya saing

MewujudkanIndonesia

menjadi negaramaritim yangmandiri, maju,

kuat, danberbasiskankepentingan

nasional

Mewujudkanmasyarakat

yangberkepribadian

dalamkebudayaanMI

SI P

EMER

INTA

HTU

JUAN

K/L

SASA

RAN

K/L

TUJU

AN D

ITJEN

DAG

LUSA

SARA

N DI

TJEN

DAG

LU

A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade)

Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade), dengan 2 (dua) outcome yang hendak dicapai yaitu : − Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan

Berkelanjutan (Sustainable);serta − Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan

Berkelanjutan (Sustainable).

Sasaran Kementerian :

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa

Indikator : Pertumbuhan Ekspor Non Migas

Program Tujuan Outcome Kegiatan

Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa melalui Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade)

− Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable)

− Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

− Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan (Berkelanjutan) Sustainable

− Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya

Dalam rangka mendukung Tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya, dengan outcome yang hendak dicapai yaitu : − Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan

Hambatan Non Tariff Lainnya


Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional

Indikator : Persentase Penanganan Kasus dalam Rangka Pengamanan Akses Pasar Ekspor



Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya

− Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya

− Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar

C. Peningkatan Program Substistusi Impor (Barang Modal, Bahan Baku/ Penolong dan Barang Konsumsi)

Dalam rangka mendukung Tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi), dengan outcome yang hendak dicapai yaitu : − Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi



Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Impor

Indikator : Menurunnya Pangsa Impor Barang Konsumsi terhadap Total Impor



Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi)

− Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi

− Pengelolaan Impor

D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

Dalam rangka mendukung Tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri, dengan 3 (tiga) outcome yang hendak dicapai yaitu : − Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri− Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha− Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus


MeningkatnyaPelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

Indikator : − Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA− Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA

Non Preferensi terhadap Total Ekspor − Persentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online − Persentase Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor

Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)



Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

− Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri

− Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha

− Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus

− Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

2.4 Indikator dan Target Kinerja

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Indikator dan Target Kinerja pada Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 20Sasaran, Tujuan dan Indikator Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Program

Sasaran Tujuan

Indikator

Target

K/L ES 1 2015 2016 2017 2018 2019


Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa

Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade)

− Presentase Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%)

5,5 6 6,5 7 7,5

− Presentase Pertumbuhan Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%)

6 6,5 7 7,5 8

Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional

Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya

Presentase Penyelesaian Penanganan Kasus (%)

100 100 100 100 100

Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Impor

Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi)

Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor

7.0 6.7 6.5 6.3 6.0


Program

Sasaran Tujuan

Indikator

Target

K/L ES 1 2015 2016 2017 2018 2019


Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

− Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA (%)

75 80 85 90 95

− Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor (%)

65 67 69 71 73

− Persentase Peningkatan Pengguna Sitem Perizinan Online (%)

15 20 25 30 35

− Persentase Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (%)

80 90 100 100 100

A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade)

Struktur Ekspor Indonesia Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

− Presentase Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%)

5,5 6 6,5 7 7,5

− Presentase Pertumbuhan Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%)

6 6,5 7 7,5 8

Komposisi di Tahun

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014*

1 Primer 62,6% 65,8% 63,6% 62,1% 59,0% 2 Manufaktur 37,4% 34,2% 36,4% 37,9% 41,0%

Sumber: Kementerian Perdagangan BPS (diolah)

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

44,0% 47,0% 51,0% 57,0% 65,0%Kontribusi produk Manufakturterhadap Total Ekspor

Sebagaimana disampaikan pada Bab I, Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambahdan Berdaya Saing Lima Tahun ke Depan (2015-2019), utamanya ada pada perubahan kontribusi ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor, sehingga diharapkan dapat merubah struktur ekspor menjadi lebih baik.

Sesuai dengan Visi dan Misi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, dan selaras dengan RPJMN sebagaimana telah disampaikan pada Bab I, maka Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa dilakukan melalui Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade), antara lain dengan:− Peningkatan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; serta − Peningkatan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan yang sudah bernilai tambah.

Pengelolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan dilakukan melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019. Demikian halnya pengelolaan terhadap ekspor produk industri dan pertambangan, dilakukan melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan sebesar 6% di tahun 2015 dan 8% di tahun 2019.

Peningkatan Ekspor Produk Olahan Pertanian Dan Kehutanan tersebut dihitung dari pertumbuhan ekspor komoditi yang diatur, antara lain: Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya, Kakao dan Produk Turunannya, Produk Industri Kehutanan serta Kulit dan Produk Kulit.

Demikian halnya Peningkatan Ekspor Produk Olahan Industri Dan Pertambangan dihitung berdasarkan pertumbuhan dan proyeksi beberapa komoditi, antara lain: • Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)• Elektronika• Otomotif• Aneka Produk Kimia• Alas Kaki• Produk Mesin dan Perkakas• Makanan dan Minuman Olahan• Plastik dan Barang daripadanya• Perhiasan• Logam lainnya dan Barang daripadanya

Peningkatan didasarkan dengan melihat pertumbuhan ekspor pada komoditi-komoditi di atas selama 5 tahun terakhir (2009-2013). Diperkirakan untuk periode 2015-2019 akan terjadi kenaikan ekspor sebesar 1% setiap tahunnya untuk komoditi-komoditi tersebut.

B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya

Sebagaimana disampaikan pada Bab I, Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengamanan perdagangan.

Sesuai dengan Visi-Misi dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, serta selaras dengan RPJMN sebagaimana telah disampaikan pada Bab I, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan pengamanan perdagangan terhadap produk ekspor Indonesiadan Kebijakan Nasional melalui Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya, antara lain dengan Penyelesaian Penanganan Kasus. Ditargetkan semua kasus yang diterima oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani (100%), meskipun jumlah tuduhan tidak dapat diprediksi karena hal tersebut datangnya dari luar (faktor tidak bisa dikendalikan dari dalam/ unpredictable condition).


Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Presentase Penyelesaian Penanganan Kasus (%)

100 100 100 100 100

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

57

22.7%15%

85%

By mid-October 2014By mid-October 2010

Chart 2 Stockpile of restrictive measures

77.3%

Source: WTO Secretariat.

1,244 measures

Stockpile of restrictive measuresEffectively eliminated measures

381 measures

282

962

Chart 1 Trade restrictions since October 2008Number of measures

Note The monitoring of the accumulation of restrictions and the removals started at end-2010. Information on trade restrictions and distortions in place before October 2008 is not available.

Source: WTO Secretariat.

RemovalsStock of measures

1,100

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

02008 By Nov. By May By Oct. By May By Nov. By May By Nov. By May By Okt.

2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014

57

324

99128 148

451

179 175211

251282

546

654 673

768

856

934962

Sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia, Hambatan Non tariff terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan perlu dilakukan, meskipun variable pengenaan hambatan non tariff tidak dapat di kontrol dari dalam, karena pengenaan hambatan non tariff merupakan kewenangan dari negara yang mengenakan hambatan non tariff. Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam upaya peningkatan pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional adalah dengan melakukan penyelesaian penanganan kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani 100%.

C. Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi)

BarangKonsumsi

6.3%

BarangModal16.7%

BarangModal16.6%

BahanBaku/

Penolong77.0%

BahanBaku/

Penolong76.5%

BarangKonsumsi

6.9%

Jan-Apr 2014Jan-Apr 2013

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor (%)

7.0 6.7 6.5 6.3 6.0

Sebagaimana disampaikan pada Bab I dan sesuai dengan Visi-Misi dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengelolaan impor.

Berdasarkan perkembangan perdagangan Indonesia, Impor Barang Konsumsi mengalami peningkatan. Perlu dilakukan upaya Pengelolaan Impor, diharapkan impor barang konsumsi, barang modal dan bahan baku/penolong dapat terkelola dengan baik. Berdasarkan fakta yang berkembang tersebut dan sinkronisasi

semangat RPJMN dan penjabaran visi-misi serta sasaran K/L, maka dukungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam pelaksanaan efektvitas pengelolaan impor melalui Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi, antara lain dengan Menurunkan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor melalui instrumen kebijakan pengelolaan impor.

Ditargetkan dari tahun ke tahun kontribusi Impor Barang Konsumsi terhadap total impor mengalami penurunan, dari 7% di tahun 2015 menjadi 6% di tahun 2019. Rata-rata kontribusi impor barang konsumsi dalam 5 tahun terakhir mencapai 7% dari total impor, adapun cara penghitungan target penurunan kontribusi impor barang konsumsi terhadap total Impor adalah sebagai berikut: (Nilai Impor /Total Impor)x100%.

D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

Daya Saing Indonesia dibandingkan Negara Lain

Indicator

Indon

esia

08 20

14

Indon

esia

08 20

13

Camb

odia

08 20

14

China

08 20

14

India

08 20

14

Malay

sia 08

2014

Philip

pines

08 20

14

Thail

and 0

8 201

4

Best

perfo

rmer

g b ba

lly

08 20

14

Paying Taxes (rank) 137 132 65 120 158 36 131 70 United Arab Emirates(1)

Payments (number peryear) 52 52 40 7 33 13 36 22 Hong Kong SAR,

Chine (3)*

Time (hours per year) 259 259 173 318 243 133 193 264 United Arab Emirates(12)

Trading Across Borders(rank) 54 52 114 74 132 5 42 24 Singapore (1)

Documents to export(number) 4 4 8 8 9 6 6 5 Ireland (2)*

Time to export (days) 17 17 22 21 16 11 15 14 5 Economies (6)*

Cost to export (US$ percontainer) 615 644 795 620 1,170 450 585 595 Malaysia (450)

Documents to import(number) 8 8 9 5 11 4 7 5 Ireland (2)*

Time to import (days) 23 23 24 24 20 8 14 13 Singapore (1)

Cost to import (US$ percontainer) 660 660 830 615 1,250 485 660 760 Singapore (440)

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

IndikatorTarget

2015 2016 2017 2018 2019

− Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA (%) 75 80 85 90 95

− Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor (%)

65 67 69 71 73

− Persentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online (%) 15 20 25 30 35

− Persentase Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (%)

80 90 100 100 100

324

Sumber :


dengan Visi-Misi dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya Peningkatan Peningkatan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri.

Berdasarkan perkembangan daya saing Indonesia, dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor menunjukan adanya perbaikan terutama dalam hal biaya ekspor yang relatif lebih murah meskipun prosedur dan waktu penyelesaian dokumen relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan performance di tahun 2014 relatif stabil dibandingkan tahun 2013. Dalam rangka meningkatkan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri yang dapat memperkuat daya saing Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah berusaha memperkuat pengelolaaan fasilitasi ekspor dan impor, antara lain melalui:− Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri, antara lain melalui Percepatan

Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) ;− Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha antara lain melalui Peningkatan Rasio

Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor serta Peningkatan Pemanfaatan Hak Akses untuk mendapatkan kemudahan perijinan on-line;

− Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus melalui optimalisasi Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri, antara lain melalui Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA.

Ditargetkan dari tahun ke tahun Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA mengalami peningkatan, dari 75% di tahun 2015 menjadi 95% di tahun 2019. Adapun penghitungan target Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA diperoleh dengan cara sebagai berikut: Persentase dapat terselesaikannya perizinan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku/SLA, sesuai dengan Permendag No.53/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan.

Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha antara lain melalui Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor serta Peningkatan Pemanfaatan Hak Akses untuk mendapatkan kemudahan perijinan on-line.

− Ditargetkan dari tahun ke tahun Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor mengalami peningkatan, dari 65% di tahun 2015 menjadi 73% di tahun 2019. Adapun penghitungan target Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor diperoleh dengan cara sebagai berikut: Presentase Penerbitan SKA Preferensi dan Non Preferensi Secara Online Terhadap Total Ekspor.

− Ditargetkan dari tahun ke tahun Pengguna Sitem Perizinan Online mengalami peningkatan, dari 15% di tahun 2015 menjadi 35% di tahun 2019. Adapun penghitungan target Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online diperoleh dengan cara sebagai berikut: (Pengguna Sistem Perizinan Online /Total Pemilik Hak Akses)x100%.

Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus melalui optimalisasi Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Diharapkan peran sektor perdagangan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) semakin meningkat setiap tahunnya melalui pendelegasian perizinan sektor perdagangan. Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengalami peningkatan, dari 80% di tahun 2015 menjadi 100% di tahun 2019. Penghitungan target Capaian

Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diperoleh dengan cara sebagai berikut:

Persentase capaian penyelesaian penyusunan konsep Permendag ini dihitung berdasarkan tingkat pemba-hasan yang telah dilaksanakan, baik secara internal Kementerian Perdagangan maupun secara eksternal dengan instansi terkait lainnya. Adapun tahapan tingkat pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) tahapan yang terdiri dari :

Tahapan Uraian Bobot

Tahap 1 Pembahasan Internal Konsep Draf Permendag secara internal 20%

Tahap 2 Pembahasan pada tingkat Eselon III untuk mendapatkan masukan dari Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri

20%

Tahap 3 Pembahasan Internal pada tingkat Eselon II 20%

Tahap 4 Pembahasan Eksternal dengan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan instansi terkait lainnya

20%

Tahap 5 Permendag tersebut dapat diterbitkan setelah ditetapkannya Administrator. 20%


Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi


3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PerdaganganArah kebijakan Kementerian PerdaganganPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015−2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilanArah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu:1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama2. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional3. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor4. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional5. Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)6. Meningkatkan perlindungan konsumen7. Meningkatkan efesiensi sistem distribusi &logistik8. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan

Strategi Kementerian Perdagangan Berdasarkan kedelapan pokok pikiran di atas, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Perdagangan Luar Negeri(1) Pengamanan pangsa ekspor di pasar utama dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: - Pengamanan kebijakan nasional di fora internasional, Pengamanan dan optimalisasi akses pasar

ekspor, Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dan penurunan hambatan perdagangan. - Pengoptimalan instrumen perdagangan luar negeri , trade remedy, untuk melindungi pasar dalam

negeri dan mengamankan akses pasar luar negeri. - Peningkatan koordinasi dengan berbagai stakeholder di dalam negeri dalam menghadapi tantangan

global dan menyuarakan kepentingan nasional di berbagai fora internasional.(2) Perluasan Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hubungan Perdagangan Internasional

dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: - Diplomasi perdagangan berdasarkan region (region based). - Pelaksanaan diversifikasi pasar prospektif yang telah dan akan dilakukan melalui program misi

dagang ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui Promosi dan “Nation Branding”.

- Pemanfaatan peran Perwakilan Perdagangan diluar negeri dalam meningkatkan akses pasar produk Indonesia.

- Dukungan terhadap implementasi hasil perundingan, sosialisasi dan persiapan AEC 2015. - Kerjasama ekonomi internasional untuk membantu peningkatan akses pasar bagi produk bernilai

tambah. - Diplomasi perdagangan untuk membuka akses pasar dan mengurangi hambatan di negara tujuan

ekspor serta mengamankan pasar dalam negeri(3) Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: - Pelaksanaan diversifikasi produk yang telah dan akan dilakukan melalui program misi dagang

ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui Promosi dan “Nation Branding”.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

BAB-III


- Peningkataan pengarusutamaan di bidang perdagangan jasa dan peningkatan rasio ekspor jasa terhadap PDB.

- Pembangunan bidang jasa sebagai pendorong ekspor non migas serta peningkatan efisiensi ekonomi dan produktivitas.

- Mendukung program hilirisasi dalam rangka peningkatan daya saing produk dan dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

b. Perdagangan Dalam Negeri(1) Pengamanan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional dilakukan melalui

langkah strategis, yaitu: - Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri - Peningkatan sarana pembentukan harga yang transparan(2) Peningkatan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) dilakukan melalui langkah strategis

peningkatan peran UKM.(3) Peningkatan Perlindungan Konsumen dilakukan melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut,

yaitu: - Efektivitas Pengawasan Barang/Jasa dan Tertib Ukur. - Pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen. - Gerakan Konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri. - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen(4) Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik dilakukan melalui beberapa langkah strategis

sebagai berikut, yaitu: - Pengoptimalan mekanisme dan manfaat pelaksanaan Pasar Lelang, Sistem Resi Gudang (SRG),

dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) untuk pembentukan harga yang transparan dan sarana lindung nilai.

- Integrasi perdagangan antar wilayah. - Kebijakan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui intervensi langsung

dan tidak langsung

c. Fasilitasi Perdagangan Dalam rangka menunjang upaya peningkatan fasilitasi dan Iklim Usaha dibidang perdagangan langkah strategi yang dilakukan dan terus dikembangkan selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:a. Peningkatan pelayanan perizinan ekspor dan impor melalui penyelesaian waktu perijinan ekspor dan impor sesuai SLA.b. Pengembangan sistem perijinan secara online melalui integrasi Inatrade, INSW, dan ASWc. Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor.d. Peningkatan pemanfaatan fasilitasi ekspor oleh pelaku usaha antara lain: penggunaan SKA preferensi, SelfCertification.e. Meningkatkan peran Kemendag dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif. f. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. g. Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor.h. Peningkatan kualitas pengelolaan impor barang modal/bahan baku, penolong dan pengelolaan impor produk pangan.i. Peningkatan iklim usaha dan kelembagaan PDN.

Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan serta mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional telah ditetapkan 10 program kementerian yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan; (4) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan;

(5) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; (6) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (7) Peningkatan Perlindungan Konsumen; (8) Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional; (9) Pengembangan Ekspor Nasional; dan (10) Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menjalankan Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri yang ditujukan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor yang menitikberatkan pada fasilitasi perdagangan (trade facilitation),peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi, pengelolaan impor dan pengamanan perdagangan.

Arah dari pelaksanaan program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah:

1. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan untuk kepentingan peningkatan ekspor produk pertanian dan kehutanan melalui peningkatan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih kondusif, peningkatan mutu, dan percepatan pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri.

2. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan untuk kepentingan peningkatan ekspor produk industri dan pertambangan melalui peningkatan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih kondusif, peningkatan mutu, dan percepatan pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri.

3. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor melalui penyempurnaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor, pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik, pengembangan INATRADE sebagai jejaring pelayanan dokumen ekspor-impor, perbaikan informasi Importir Terdaftar (IT) dan Importir Produsen (IP).

4. Pengelolaan impor melalui pemantauan dan evaluasi kebijakan impor komoditi yang telah diatur impornya ke pasar dalam negeri dan pembinaan terhadap importir-importir Indonesia. Pengelolaan impor ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan barang modal, bahan baku, dan bahan penolong untuk kebutuhan produsen di dalam negeri termasuk yang mendukung peningkatan ekspor komoditi nonmigas dan juga diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan transparan di dalam negeri, dan impor yang memperoleh perlakukan preferensial dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang dilakukan Indonesia dengan mitra dagang memenuhi syarat.

5. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar melalui peningkatan pemberian advokasi dan bimbingan teknis, percepatan penyelesaian kasus-kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan safeguards serta penyelesaian kasus sengketa dagang yang dihadapi eksportir Indonesia di negara tujuan ekspor.

6. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah dengan fokus pada optimalisasi kesepakatan perdagangan, fasilitasi perijinan dan non perijinan serta koordinasi pengawasan kebijakan perdagangan luar negeri melalui kegiatan pengawasan barang impor, pemanfaatan peluang ekspor daerah dalam kerangka FTA, layanan penerbitan API, sosialisasasi dan evaluasi serta harmonisasi kebijakan perdagangan luar negeri.

7. Dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Optimalisasi fasilitas KEK dalam rangka peningkatan ekspor di KEK.

8. Peningkatan tatakelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka peningkatan perdagangan luar negeri.


3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perdagangan Luar NegeriSesuai dengan arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan dan juga selaras dengan outcome yang ingin di capai oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam merealisasikan kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa melalui pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan, pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan;

2. Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya melalui pengamanan perdagangan;

3. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor melalui pengelolaan impor terhadap bahan baku, penolong dan konsumsi;

4. Peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri melalui peningkatan fasilitasi ekspor dan impor dan pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah.

5. Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus melalui Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Outcome yang diharapkan dari Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah:

• Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan

Berkelanjutan (Sustainable);

• Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan

Berkelanjutan (Sustainable);

• Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan

Hambatan Non Tariff Lainnya;

• Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi;

• Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri;

• Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha; dan

• Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus.

1

2

3

4

OuTCOME ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian

dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan

(Sustainable)

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan

(Sustainable)

Peningkatan pertumbuhan

ekspor barang nonmigas

yang bernilai tambah dan

jasa melalui pengelolaan

ekspor produk pertanian

dan kehutanan,

pengelolaan ekspor produk

industri dan pertambangan

Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan

upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di

tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019

Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri

dan Pertambangan dengan melakukan upaya

peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan

kehutanan, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8 % di tahun

2019

Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari

Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan

Non Tariff Lainnya

Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi

Peningkatan Pengamanan

Akses Pasar Ekspor Dari

Tuduhan Dumping, Subsidi,

Safeguard Dan Hambatan Non

Tariff Lainnya

Peningkatan efektivitas

pengelolaan impor melalui

pengelolaan impor terhadap

bahan baku, penolong dan

konsumsi Lainnya

Peningkatan Pengamanan Perdagangan dengan

melakukan penanganan semua kasus yang masuk

ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (100%)

Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang

Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi) .Diharapkan Presentase Penurunan

Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total

Impor di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%.

Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan

Luar Negeri

Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh

Pelaku Usaha

Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan

Ekonomi Khusus

Peningkatan pelayanan

dan kemudahan berusaha

bidang Perdagangan Luar

Negeri melalui peningkatan

fasilitasi ekspor dan impor

dan pengembangan

fasilitasi perdagangan luar

negeri daerah. Peningkatan

Peran Sektor Perdagangan

Di Kawasan Ekonomi

Khusus melalui Dukungan

Sektor Perdagangan

Terhadap Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK).

Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dengan antara

lain melalui:

Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor sesuai dengan SLA, 75% ditahun 2015 dan 95% di tahun

2019.

Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor , 65% di tahun 2015

dan 73% di tahun 2019.

Presentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan on Line 15% di

tahun 2015 dan 35% di tahun 2019.

Persentase Capaian Kebijakan tentangPendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 80% di tahun 2015 dan 100% di tahun

2019.


Peran Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Untuk Peningkatan Ekspor dan Pengelolaan Impor

Peningkatan pertumbuhan ekspor

barang nonmigas yang bernilai tambah

dan jasa

Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan

Pertambangan dengan melakukan upaya

peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8

% di tahun 2019

Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan

upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di

tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019

Peningkatan

Ekspor

Non Migas

Fasilitasi

Perdagangan

Pemberian Fasilitasi Kegiatan Ekspor Impor melalui INATRADE, SKA, Imbal Dagang, L/C

Pemanfaatan Trade Financing (National Interest Account)

Mendorong Kelancaran Arus Barang

Hilirisasi

Penyusunan Kebijakan di Bidang Ekspor yang Berorientasi pada Peningkatan Nilai Tambah

Koordinasi Kebijakan di Bidang Hilirisasi guna Peningkatan Ekspor

Bimbingan Teknis dan MONEV Peraturan di Bidang Ekspor

Pengamanan

Perdagangan

Pelaksanaan Advokasi dalam Penanganan Kasus Tuduhan Dagang (Dumping, Subsidi, dan Safeguard)

Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif & Hambatan Teknis Perdagangan

Pengelolaan

Impor

Penyusunan Kebijakan di Bidang Impor yang Berorientasi pada Fasilitasi Impor Barang Modal, Bahan Baku/Penolong serta Pengelolaan Impor Barang Konsumsi

Koordinasi Kebijakan di Bidang Pengelolaan Impor

Bimbingan Teknis dan MONEV Peraturan di Bidang Impor


Arah kebijakan : Peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa melalui pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan, pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.

Strategi

Pencapaian Peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, antara lain melalui:

1. Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan yang diatur, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019;

2. Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan yang diatur, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8 % di tahun 2019.

1

Ekspor seluruh sektor menurun di tahun 2015

9,1%

3,8% (2014)

(2015)

38,2%

8% (2014)

(2015)

E k s p o r M i g a s

15,1%(2015)

E k s p o r P e r t a m b a n g a n

2,5%(2015)

E k s p o r P e r t a n i a n

E k s p o r S e k t o r I n d u s t r i

Sektor migas yang turun signifikan adalah Minyak Mentah (-29,9%);Hasil minyak (-51,6%) dan Gas (-39,8%)

Sektor tambang yang turun signifikan antara lain Batubara (-23,9%)

Sektor industri yang turun signifikan antara lain: CPO (-11,4%); Mesin dan Peralatan Listrik (12,2%) dan Berbagai Produk Kimia (-35,5%)

Sektor pertanian yang turun signifikan antara lain: Ikan dan Udang (-14,9%), Biji-bijan Berminyak (-30,0%), serta Kapas (-8,8%).

Ekspor beberapa produk selama tahun 2015 naik signifikan.

Perhiasan / Permata USD Juta

5,494.9 18.2 %

Alas kaki USD Juta4,507.0 9.7 %

Bijih, Kerak& Abu Logam USD Juta

3,378.4 76.1 %

Kopi, Teh,Rempah-rempah USD Juta

2,196,1 19.7 %

Kendaraan& Bagiannya USD Juta

5,422,8 4.0 %

1.1 Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

Strategi Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk

Pertanian dan Kehutanan

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019, Program peningkatan pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:

IndikatorTARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah rumusan kebijakan ekspor industri dan pertambangan

5 peraturan

5 peraturan

5 peraturan

5 peraturan

5 peraturan

Jumlah penerbitan eksportir terdaftar 30 ET 35 ET 40 ET 45 ET 50 ET

Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor

450 SPE 460 SPE 470 SPE 480 SPE 490 SPE

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk Industri dan Pertambangan

160 orang 160 orang 160 orang 160 orang

160 orang

Jumlah laporan evaluasi kebijakan peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi berbasis industri dan pertambangan

15 LAP 15 LAP 15 LAP 15 LAP 15 LAP

Penyusunan dan penerbitan

kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan

Evaluasi kebijakan peningkatan ekspor

barang bernilai tambah tinggi berbasis

pertanian dan kehutanan

Penerbitan dokumen ekspor (ET dan

SPE) dalam rangka pengelolaan ekspor

produk pertanian dan kehutanan

Bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan

aparatur/ instansi terkait

Peningkatan

Pengelolaan Ekspor

Produk Pertanian

dan Kehutanan


Penerbitan Kebijakan Ekspor Produk Industri dan PertambanganDengan diterbitkannya kebijakan pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan, antara lain melalui pengelolaan terhadap produk berbasis sumber daya alam dan bahan mentah untuk dapat diekspor dalam bentuk setengah jadi atau olahan, diharapkan dapat menstimulasi dan berdampak kepada peningkatan ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah. Penghitungan target pada Penerbitan Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangandengan asumsi ada ketentuan yang masih berlaku untuk 3 tahun ke depan sehingga proyeksi target 5 Peraturan, 2 peraturan merupakan peraturan baru/ perpanjangan dari peraturan baru yang berlaku di tahun sebelumnya.

Penerbitan Eksportir Terdaftar (ET)• DengandiberlakukannyapenerbitanET,diharapkanpengelolaan terhadapprodukeksporproduk

industri dan pertambangan yang diatur tata niaga nya menjadi lebih optimal. • EksportirTerdaftaradalahperusahaanatauperoranganyangtelahmendapatpengakuanMenteri

Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Berdasarkan Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Kepmenperindag Nomor: 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor).

• DengansemakinbertambahnyajumlahETprodukindustridanpertambangan,makapelakuusahaekspor produk indutri dan pertambangan baik perusahaan ataupun perorangan yang telah mendapat pengakuan semakin meningkat, dengan demikian peluang pelaku usaha yang melakukan ekspor sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan semakin meningkat.

• Sebagaimanadijelaskandiatas,kebijakanyangditerbitkanolehDirektoratJenderalPerdaganganLuar Negeri pada dasaranya bertujuan untuk pengelolaan produk berbasis sumber daya alam dan bahan mentah untuk dapat diekspor dalam bentuk setengah jadi atau olahan, dan diharapkan dapat menstimulasi serta berdampak kepada peningkatan ekspor produk industri dan pertambangan yang lebih bernilai tambah. Dengan demikian apabila ET mengalami peningkatan maka pelaku usaha yang melakukan ekspor sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan semakin meningkat, termasuk di dalamnya yang telah mengolah produk berbasis sumber daya alam dan bahan mentah untuk dapat diekspor dalam bentuk setengah jadi atau olahan, dengan demikian diharapkan ekspor produk industri dan pertambangan yang lebih bernilai tambah juga mengalami peningkatan.

• Target penghitungan ET, diutamakan kepada barang-barang yang bernilai tambah / hilirisasi.Dihitung dari jumlah penetapan Eksportir Terdaftar baik baru maupun perpanjangan.

Penerbitan Surat Persetujuan Ekspor (SPE)Dengan diberlakukannya penerbitan Eksportir Terdaftar, diharapkan pengeloaan terhadap ekspor produk Industri dan Pertambangan yang diatur tata niaga nya menjadi lebih optimal. Dengan diterbitkannyaSurat Persetujuan Ekspor maka produk telah memenuhi ketentuan yang sebagaimana diatur. Dengan semakin bertambahnya jumlah SPE, maka jumlah komoditi yang telah memenuhi ketentuan untuk di ekspor meningkat. Penghitungan target SPE dihitung dari pemberian persetujuan ekspor dalam 1 tahun.

Bimbingan Teknis di Bidang Ekspor Produk Industri dan PertambanganDalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan Bimbingan Teknis di Bidang Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, terhadap pelaku usaha maupun aparatur daerah. Bimbingan Teknis tersebut dilakukan antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan: Produk TPT, Aneka dan Jasa; Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; Produk Industri, Agro dan Kimia; serta Migas dan Pertambangan.Penghitungan target diperoleh dari jumlah pelaku usaha ataupun aparatur daerah yang memperoleh bimbingan teknis kebijakan ekspor per tahun.

Evaluasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Industri dan PertambanganDalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan luar negeri baik tujuan, manfaat maupun sasaran, dilakukan evaluasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi

Berbasis industri dan Pertambangan. Target dalam evaluasi kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Pertanian dan Kehutanan adalah Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Ekspor produk industri dan pertambangan.

S T R A T E G I

KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Asas dan Tujuan Kebijakan Perdagangan(UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)

ASAS TUJUAN

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas: a. kepentingan nasional; b. kepastian hukum; c. adil dan sehat; d. keamanan berusaha;e. akuntabel dan transparan; f. kemandirian; g. kemitraan; h. kemanfaatan; i. kesederhanaan; j. kebersamaan; dan k. berwawasan lingkungan.

Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

nasional; b. meningkatkan penggunaan dan

Perdagangan Produk Dalam Negeri; c. meningkatkan kesempatan berusaha dan

menciptakan lapangan pekerjaan; d. menjamin kelancaran Distribusi dan

ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;

e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;

f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;

g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;

h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;

i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;

j. meningkatkan pelindungan konsumen; k. meningkatkan penggunaan SNI; l. meningkatkan pelindungan sumber daya

alam; dan m. meningkatkan pengawasan Barang dan/

atau Jasa yang diperdagangkan.


A R A H

KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

(UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)

Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor (Pasal 38 ayat (1))

1. Arah Kebijakan

Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk:

a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;

b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan

c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi :

a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;

b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdaangan dengan negara mitra dagang;

c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;

d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan

e. pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar

Negeri

D A S A R K E B I J A K A N E K S P O R

Semua Barang Dapat di Ekspor

Kecuali dibatasi dan dilarang ekspornya atau ditentukan lain oleh

Undang-undang

Ekspor dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga,dan Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hokum atau Bukan Badan Hukum

Barang Ekspor dikelompokkan kedalam:

• Bebas ekspornya

• Dibatasi ekspornya

• Dilarang ekspornya

D A S A R P E M B A T A S A N E K S P O R D A S A R P E L A R A N G A N E K S P O R

1. Untuk melindungi Keamanan Nasional atau Kepentingan Umum;

2. Untuk melindungi Kesehatan Manusia, Hewan, Tumbuhan atau Lingkungan;

3. Adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah;

4. Terbatasnya pasokan di dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif.

5. Terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor.

6. Terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.

1. Mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat.

2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual.3. Melindungi kehidupan manusia dan

kesehatan.4. Merusak lingkungan hidup dan ekologi.5. Berdasarkan perjanjian internasional

atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi Pemerintah

6. Melindungi barang yang bernilai sejarah danbernilai budaya tinggi.

Semua jenis barang yang tidak termasuk pada

kelompok diatur, diawasi dan dilarang

Kopi, Produk Industri Kehutanan , Binatang

sejenis Lembu Hidup yakni bibit sapi, sapi bukan

bibit, kerbau, Anak Ikan Napoleon, Ikan Napoleon, Benih Ikan Bandeng,Inti

Kelapa Sawit , Kulit Buaya Dlm Bentuk Wet Blue, Beras, Binatang liar dan Tumbuhan

Alam (APP II Cites), Prekursor, Intan Kasar,

Timah Batangan

Barang di Bidang Pertanian, Barang di bidang Kehutanan, Barang di Bidang

Perikanan, Barang di Bidang Industri, Barang

di Bidang Pertambangan, Barang yang Termasuk

Cites Appendix I, Barang Cagar Budaya

BARANG EKSPOR

Barag Bebas Ekspor Barag dibatasi Ekspornya Barag dilarang Ekspornya

Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya

Peningkatan Pengamanan Perdagangan

dengan melakukan penanganan semua

kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan

Luar Negeri (100%)


Arah kebijakan : Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya.

Strategi Pencapaian Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya, antara lain dilakukan melalui:

1. Peningkatan Pengamanan Perdagangan dengan melakukan penanganan semua kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (100%).

2 J E N I S H A M B A T A N P E R D A G A N G A N

SentimenNegatif

TradeRemedies

HambatanTarif

HambatanNon Tarif

PENGAMANAN AKSES PASAR EKSPOR

Liberalisasi Perdagangan

Bea Masuk Nilai ImporNon TariffMeausres (NTM)

NTMs Alleging Alleged Number Countries Countries of Case

Dumping 54 103 4627

Subsidi 8 46 355

Safeguard 14 49 295

TBT UE, USA, AUSTRALIA, CHINA

TRADE REMEDIES DUNIA (1995-2014)

Dumping Subsidi Safeguard Total

WORLD 4627 355 295 5277

Indonesia

Dituduh 181 18 26 225

Menuduh 51 0 38 89

No DUMPING SUBSIDI SAFEGUARD

1 China 1022 China 84 India 392 Korsel 341 India 62 Indonesia 263 Taiwan 258 Korsel 22 Turki 204 AS 257 Indonesia 18 Yordania 175 Thailand 189 AS 15 Chili 156 Jepang 185 UE 14 Mesir 117 India 181 Italy 13 Philipina 118 Indonesia 181 Thailand 13 Ukraina 119 Rusia 133 Taiwan 9 AS 1010 Brazil 122 Argentina 8 Czech 9 Lainnya 2013 Lainnya 114 Lainnya 126 TOTAL 4627 TOTAL 355 TOTAL 295

TRADE REMEDIES INDONESIA

KASUS TRADE REMEDIES YANG DIHADAPI INDONESIA (1990 - MARET 2015)

DAMPAK PENGENAAN NTMs TERHADAP EKSPOR INDONESIA

STATUS KASUS YANG DITANGANI TOTAL DUMPING SUBSIDI SAFEGUARD

Dikenakan 92 7 18 117Dihentikan 95 11 22 128Dalam Proses 8 1 9 18Total 195 19 49 263

Produk KertasProduk tekstilProduk kimia

Produk logamKaca

Produk plastikAutomotive

Produk makananProduk elektronik

CPOLain-lain

0 10 20 30 40 50 60 70

34

34

3429

2113

11

107

663

Others 68

Kanada 9

Brazil 10

Malaysia 14

Afsel 13Philipina 12

Turki 20Australia 23

USA 28

India 32

Uni Eropa 34

Dari 47 kasus Trade Remedies yang masih berlaku dikenakan atas produk ekspor indonesia maka dampak langsung adalah:

DUMPING DAN SUBSIDI (40 kasus) Penurunan Nilai Ekspor 75% (nilai tertimbang)

SAFEGUARD (7 kasus) Penurunan Nilai Ekspor 86% (nilai tertimbang)

Sumber : WTO, Pusdata Kemendag di olah DPP, Maret 2015


STRATEGI PENINGKATAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Penyusunan submisi tuduhan dumping subsidi dan safeguard

Monitoring dan evaluasi penanganan

hambatan perdagangan

Dengar pendapat (hearing)/konsultasi

informal/teknis di negara mitra

dagang

Peningkatan Pengamanan

Perdagangan dengan melakukan penanganan

semua kasus yang masuk ke Ditjen

Perdagangan Luar Negeri (100%)

Dalam rangka pencapaian upaya pengamanan perdagangan sebesar 100%, tahun 2015 - tahun 2019,

Program peningkatan Pengamanan Perdagangan menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai

berikut:

IndikatorTARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Penyusunan submisi tuduhan dumping subsidi dan safeguard

20 submisi

20 submisi

20 submisi

20 submisi

20 submisi

Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang

5 kali 13 kali 13 kali 13 kali 13 kali

Monitoring dan evaluasi penanganan hambatan perdagangan

8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan

Peningkatan Pengamanan Perdagangan yang dikelola oleh Program Peningkatan Perdagangan Luar

Negeri (Ditjen Perdagangan Luar Negeri) berfokus pada pengamanan produk Indonesia yang di ekspor ke

luar negeri, dari tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Hambatan Non Tariff lainnya.

Penyusunan Submisi tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard

Penyusunan sanggahan atau submisi merupakan langkah awal penanganan terhadap Dumping, Subsidi dan

Safeguard. Langkah awal ini merupakan tahap yang cukup menentukan, karena pada tahan penyusunan

sanggahan tersebut dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyanggah

tuduhan yang disampaikan. Target dalam penyusunan submisi tuduhan dumping, subsidi dan safeguard

dihitung dari setiap dokumen submisi yang disampaikan.

Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang

Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang merupakan langkah yang

dilakukan dalam upaya mengatasi tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard yang dikenakan kepada

produk ekspor Indonesia. Melakukan strategi penanganan tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan

Hambatan Non Tarif lainnya melalui Dengar Pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra

dagang. Penghitungan target Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang

dihitung dengan berapa banyak Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra

dagang dilakukan.

Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanganan hambatan perdagangan luar negeri baik tujuan,

manfaat maupun sasaran, dilakukan monitoring dan evaluasi penanganan hambatan perdagangan.

Penghitungan target monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan dihitung dengan jumlah laporan

Monitoring dan evaluasi penanganan hambatan perdagangan.

2.1 Peningkatan Pengamanan Perdagangan

PENGAMANAN AKSES PASAR EKSPOR

Data Trade Remedies

TRADE REMEDIES DUNIA (1995-2014)

Dumping Subsidi Safeguard Total

WORLD 4627 355 295 5277

Indonesia

Dituduh 181 18 26 225

Menuduh 51 0 38 89

No DUMPING SUBSIDI SAFEGUARD

1 China 1022 China 84 India 392 Korsel 341 India 62 Indonesia 263 Taiwan 258 Korsel 22 Turki 204 AS 257 Indonesia 18 Yordania 175 Thailand 189 AS 15 Chili 156 Jepang 185 UE 14 Mesir 117 India 181 Italy 13 Philipina 118 Indonesia 181 Thailand 13 Ukraina 119 Rusia 133 Taiwan 9 AS 1010 Brazil 122 Argentina 8 Czech 9 Lainnya 2013 Lainnya 114 Lainnya 126 TOTAL 4627 TOTAL 355 TOTAL 295

TRADE REMEDIES INDONESIA

Sumber : WTO, diolah DPP, Maret 2015 * Lainnya : 93 Negara


Barang konsumsi yang impornya turun signifikan antara lain: Susu, telur, mentega; Sabun dan preparat pembersih, serta

Buku dan Barang Cetakan

Bahan baku/penolong yang impornya turun signifikan antara lain: Besi dan Baja, Bahan Kimia Organik, serta Plastik dan

Barang dari Plastik

Barang modal yang impornya turun signifikan antara lain: Mesin/Pesawat Mekanik; Mesin/Peralatan Listrik; dan

Kendaraan Bermotor dan bagiannya

10.9

107.1

24.7

12.7

136.2

29.3

Barang Konsumsi

Bahan Baku/

Penolong

Barang Modal

-14.2

-21.4

-15.6

-3.6

-4.0

-7.1

STRUKTUR IMPORTAHUN 2015

Pertumbuhan (%, YoY) Nilai (USD Miliar)

2015 2014Sumber: BPS (diolah Puska Daglu)

Pangsa impor Barang Konsumsi di tahun 2015 naik menjadi

7,6%, namun nilainya mengalami penurunan

sebesar 14,2% (YoY) ....

Impor di tahun 2015 masih tetap didominasi Bahan Baku/Penolong

(75,0%) meskipun mengalami penurunan sebesar 21,4% (YoY)...

Pangsa impor Barang Modal mengalami

peningkatan di tahun 2015 menjadi 17,3% namun nilainya turun

15,6% (YoY)…

2014

Barang Modal16.7%

Barang Modal17.3%

Barang Konsumsi7.1%

Bahan Baku Penolong 76.4%

Bahan Baku Penolong 75.0%

Barang Konsumsi

7.6%

2015

STRUKTUR IMPORTAHUN 2015

Peningkatan efektivitas pengelolaan impor melalui pengelolaan impor terhadap bahan baku, penolong dan konsumsi Lainnya

Peningkatan Program Subtitusi Impor

(Barang Modal / Bahan Baku, Penolong

Dan Barang Konsumsi) .

Diharapkan Presentase Penurunan

Kontribusi Impor Barang Konsumsi

Terhadap Total Impor di tahun 2015

adalah sebesar 7% dan di tahun 2019

adalah sebesar 6%.

Arah kebijakan : Peningkatan efektivitas pengelolaan impor terhadap impor bahan baku, penolong dan konsumsi.

StrategiMelaksanakan program prioritas nasional, melalui Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi) diharapkan Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%.

3Promosi produk

Promotif :a Mempromosikan produk Indonesia

yang suda memenuhi ketentuan/tandar internasional;

a Pemenfaatan peluang dalam misi daganga Pemanfaatan Group on Promotion of

Trade and Investment (WGTI)

Diplomasi Perdagangan

Proaktif :Merespon secara aktif rumor/isu di negara tujuan yang akan berdampak terhadap produk ekspor Indonesia melalui upaya diplomasi perdagangan dan penggalang pressure group.

Ofensif :a Memaksimalkan penerapan instrument

Non Tariff Measures terhadap negara mitra dagang yang telah menghambat akses pasar ekspor produk Indonesia

a Aktif membawa kasus tuduha dumping, subsidi dan safeguard serta kebijakan yang berpotensi menghambat ekspor sawit ke DSB-WTO.


3.1 Peningkatan Pengelolaan Impor

STRATEGI PENGELOLAAN IMPOR

Dalam rangka pencapaian upaya Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor

di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%., Program Pengelolaan Impor

menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:

IndikatorTARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor

5 Peraturan

5 Peraturan

5 Peraturan

5 Peraturan

5 Peraturan

Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya

10 JENIS 10 JENIS 10 JENIS 10 JENIS 10 JENIS

Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT)

2000 IT 5000 IT 5000 IT 5000 IT 5000 IT

Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)

1000 IP 1200 IP 1400 IP 1500 IP 1500 IP

Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI)

3000 SPI 3000 SPI 3000 SPI 3000 SPI 3000 SPI

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang Impor

300 orang 400 orang 450 orang 500 orang 500 orang

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan impor

5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan imprDengan diterbitkannya kebijakan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor, diharapkan dapat menstimulasi dan berdampak kepada peningkatan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor. Target jumlah rumusan kebijakan/ peraturan di bidang Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dihitung dari Penerbitan Perturan Menteri Perdagangan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor pertahun.

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terus dikembangakan. Pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik, merupakan salah satu agenda yang cukup penting, ketersediaan sistem elektronik yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan dan mengembangan usahanya, merupakan hal yang cukup penting. Dengan pengembangan sistem elektronik tersebut, diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam melakukan prosedur perijinan ekspor dan impor terutama yang dapat diakses secara online. Target jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik dihitung dari pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik pertahun.

Persentase layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara onlineDalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih baik, peningkatan layanan perijinan online terus ditingkatkan. Target Persentase Layanan Perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online, dihitung dari Presentase jenis perijinan yang dapat diajukan secara online baik ekspor ataupun impor.

Jumlah pemilik Hak Akses INATRADEKemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri terus dikembangkan salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas INATRADE, diharapkan jumlah pemilik hak ases terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan optimalnyanya pemanfaatan fasilitasi INATRADE, diharapkan pelaku usaha dapat lebih terfasilitasi dan iklim usaha perdagangan luar negeri menjadi lebih baik. Penghitungan peningkatan target pemilik Hak Akses INATRADE dihitung dengan asumsi target akumulasi meningkatnya jumlah pemilik hak akses sebesar 500 perusahaan setiap tahunnya.

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdaganganDalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri terkait pengelolaan ekspor dan impor, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan Bimbingan Teknis di Bidang Pengelolaan Fsilitasi Ekspor dan Impor, baik kepada Aparatur Daerah maupun pelaku usaha. Bimbingan Teknis tersebut dilakukan antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan: Pembiayaan Perdagangan, Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor, Pelayanan Perdagangan, Penunjang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Internasional. Penghitungan target diperoleh dari jumlah pelaku usaha ataupun aparatur daerah yang memperoleh bimbingan teknis per tahun.

Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnyaDalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan koordinasi antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan: pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya. Penghitungan target diperoleh dari jumlah koordinasi yang dilakukan per tahun.

Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE, SKA Online, dan fasilitasi perdagangan lainnyaDalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan luar negeri baik tujuan, manfaat maupun sasaran, dilakukan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor. Target dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor adalah Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Fasilitasi Ekspor dan Impor per tahun.

Penyusunan dan penerbitan kebijakan Impor

Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan Impor

Penerbitan dokumen Impor (IT, IP dan

SPI) dalam rangka pengelolaan Impor

Bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan

aparatur/ instansi terkait

Peningkatan

Pengelolaan

Impor


3.2. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi)Dalam rangka pencapaian upaya Peningkatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah. Program Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerahmenetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:

D A S A R K E B I J A K A N I M P O R

Barang Yang Di Impor Harus Dalam Keadaan Baru

Dalam hal tertentu, menteri Perdagangan dapat menetapkan barang

yang diimpor dalm keadaan baru

Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API)

Pengelolaan Barang Impor dikelompokan dalam:

• Bebas Impornya

• Registrasi Impor

• Diatur Impornya

• Dilarang Impornya

PENGELOLAAN IMPOR

BEBAS IMPORNYA

REGISTRASIIMPOR

DILARANGIMPORNYA

DIATUR IMPORNYA

Semua jenis

barang yang

tidak termasuk

pada kelompok

diatur dan

dilarang

1. Gula2. Beras3. Garam4. Etilena5. Prekusor6. Pelumas7. Cakram Optik8. Tekstil dan Produk

Tekstil9. BPO (HCFC dan

Metilbromida)10. NitroCellulose (NC)11. Bahan Berbahaya12. Minuman

Beralkohol13. Bahan Peledak14. Perkakas Tangan15. Mesin Fotocopy

Berwarna16. Tabung Gas 3 Kg17. Limbah Non B318. Barangmodal

bukan baru19. Minyak dan Gas

Bumi

20. Plastik21. Sakarin22. Cengkeh23. Intan Kasar24. Siklamat25. PCMX26. Keramik27. Kaca Lembaran28. Ban29. Mutiara30. STTP31. Hewan dan Produk

Hewan32. Holtikultura33. Telepon Seluler34. Baja Panduan

1. Produk percetakan bahasa Indonesia dan daerah

2. Peptisida Etilin Dibromida/EDB

3. Limbah B34. Gombal baru dan

bekas5. BPO (Metibromida

untuk Fumigasi, CFC dan Halon)

6. Mesin yang menggunakan BPO

7. Alat Pemadam Kebakaran (isi)

8. Turunan Halogenisasi, sulfonasi, Nitrasi yang mengandung halogen dan garam

9. Udang (jenis Penaesus Vanamae)

IP/IT Besi atau

Baja

INSTRUMEN PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR

E K S P O R I M P O R

Perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Importir Produsen yang telah mendapat pengakuan sebagai IP untuk mengimpor barang yang hanya dibutuhkan dalam proses produksinya dan dilarang diperdagangkan atau dipindahkan.

Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan perusahaan industri kehutanan yang telah mendapatkan pengakuan untuk melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan

Importir Terdaftar yang telah mendapat penunjukan sebagai IT untuk mengimpor barang tertentu guna di distribusikan langsung kepada pengguna akhir tanpa melalui perantara

Surat yang harus dimiliki oleh perseroan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Surat yang harus dimiliki oleh perseroan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukan barang ke dalam daerah pabean.

Harga patokan atas ekspor yang dikenakan Bea Keluar

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui identitas (nama dan alamat importir, nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, postarif/HS dan uraiannya, ketrangan tempat atau negara/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan surveyor sebelum muat barang.

ET IP

ETPIK IT

PE PI

HPE VPTI

VERIFIKASI

Penyelesaian Perizinan

Ekspor Impor sesuai

dengan SLA, 75%

ditahun 2015 dan 95%

di tahun 2019

Persentase

Capaian Kebijakan

tentangPendelegasian

Perizinan Sektor Perdagangan

di Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) 80% di tahun 2015 dan

100% di tahun 2019

Peningkatan Rasio Nilai

Ekspor yang Menggunakan

SKA Preferensi dan SKA Non

Preferensi terhadap Total

Ekspor , 65% di tahun 2015

dan 73% di tahun 2019

Presentase

Peningkatan Pengguna

Sistem Perizinan on

Line 15% di tahun 2015

dan 35% di tahun 2019

Peningkatan pelayanan

dan kemudahan

berusaha bidang


melalui peningkatan

fasilitasi ekspor dan

impor.


Arah kebijakan : Peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri melalui peningkatan fasilitasi ekspor dan impor.

Strategi Melaksanakan program prioritas nasional, melalui Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dengan target sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor sesuai dengan SLA, 75% ditahun 2015 dan 95% di tahun 2019

2. Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor , 65% di tahun 2015 dan 73% di tahun 2019.

3. Presentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan on Line 15% di tahun 2015 dan 35% di tahun 2019.

4. Persentase Capaian Kebijakan tentangPendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 80% di tahun 2015 dan 100% di tahun 2019.

Selain Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaianarah kebijakan tersebut dilakukan dukungan melalui pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah (dekonsentrasi), sinkronisasi pusat dengan daerah.

4

4.1 Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Strategi Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Penerbitan

kebijakan fasilitasi

ekspor dan impor

Peningkatan

layanan perijinan

bidang perdagangan

luar negeri yang

dapat diselesaikan

secara online

Pengembangan

sistem elektronik

bidang fasilitasi

pelayanan publik

Evaluaso dan

monitoring pelaksanaan

INATRADE, SKA

online, dan fasilitasi

perdagangan lainnya

Koordinasi terkait

skema pembiayaan

ekspor, harmonisasi

regulasi, perdagangan

lintas batas, dan

lainnya

Bimbingan teknis

di bidang fasilitasi

perdagangan

Pemilik Hak

Akses INATRADE

Strataegi

Pengelolaan

Fasil itasi Ekspor

dan Impor

Dalam rangka pencapaian upaya Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor. Program Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:

Indikator TARGET 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah penerbitan kebijakan 2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan

fasilitasi ekspor dan impor

Jumlah pengembangan 2 KEG 2 KEG 2 KEG 2 KEG 2 KEG

sistem elektronik bidang

fasilitasi pelayanan publik

Persentase layanan perijinan 90% 95% 100% 100% 100%

bidang perdagangan

luar negeri yang dapat

diselesaikan secara online

Jumlah pemilik Hak Akses 5000 5500 6000 6500 7000

INATRADE PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN

Jumlah pelaku usaha yang 250 orang 300 orang 350 orang 400 orang 450 orang

mendapatkan bimbingan

teknis di bidang fasilitasi

perdagangan

Jumlah koordinasi terkait 35 KEG 35 KEG 35 KEG 35 KEG 35 KEG

skema pembiayaan ekspor,

harmonisasi regulasi,

perdagangan lintas batas,

dan lainnya

Jumlah laporan evaluasi 6 LAP 6 LAP 6 LAP 6 LAP 6 LAP

dan monitoring pelaksanaan

INATRADE, SKA Online,

dan fasilitasi perdagangan

lainnya

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor

Dengan diterbitkannya kebijakan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor, diharapkan dapat menstimulasi

dan berdampak kepada peningkatan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor. Target jumlah rumusan

kebijakan/ peraturan di bidang Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dihitung dari Penerbitan Perturan

Menteri Perdagangan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor pertahun.


Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik

Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terus dikembangakan. Pengembangan sistem elektronik

bidang fasilitasi pelayanan publik, merupakan salah satu agenda yang cukup penting, ketersediaan sistem

elektronik yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan dan mengembangan usahanya,

merupakan hal yang cukup penting. Dengan pengembangan sistem elektronik tersebut, diharapkan pelaku

usaha mendapatkan kemudahan dalam melakukan prosedur perijinan ekspor dan impor terutama yang

dapat diakses secara online. Target jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan

publik dihitung dari pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik pertahun.

Persentase layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta menciptakan iklim usaha

perdagangan luar negeri yang lebih baik, peningkatan layanan perijinan online terus ditingkatkan. Target

Persentase Layanan Perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online,

dihitung dari Presentase jenis perijinan yang dapat diajukan secara online baik ekspor ataupun impor.

Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE

Kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri terus dikembangkan salah satunya melalui

pemanfaatan fasilitas INATRADE, diharapkan jumlah pemilik hak ases terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan optimalnyanya pemanfaatan fasilitasi INATRADE, diharapkan pelaku usaha dapat lebih terfasilitasi

dan iklim usaha perdagangan luar negeri menjadi lebih baik. Penghitungan peningkatan target pemilik

Hak Akses INATRADE dihitung dengan asumsi target akumulasi meningkatnya jumlah pemilik hak akses

sebesar 500 perusahaan setiap tahunnya.

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri terkait pengelolaan ekspor

dan impor, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan Bimbingan Teknis

di Bidang Pengelolaan Fsilitasi Ekspor dan Impor, baik kepada Aparatur Daerah maupun pelaku usaha.

Bimbingan Teknis tersebut dilakukan antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan:

Pembiayaan Perdagangan, Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor, Pelayanan Perdagangan, Penunjang

Perdagangan Internasional dan Kerjasama Internasional. Penghitungan target diperoleh dari jumlah pelaku

usaha ataupun aparatur daerah yang memperoleh bimbingan teknis per tahun.

Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas

batas, dan lainnya

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan koordinasi antara lain, namun tidak terbatas untuk

implementasi kebijakan: pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya.

Penghitungan target diperoleh dari jumlah koordinasi yang dilakukan per tahun.

Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE, SKA Online, dan fasilitasi

perdagangan lainnya

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan luar negeri baik tujuan, manfaat

maupun sasaran, dilakukan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor. Target

dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor adalah

Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Fasilitasi Ekspor dan Impor per tahun.

• Untuk meningkatkan pelayanan perijinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada dunia usaha, sebagian besar perijinan di Kementerian Perdagangan dilayani dengan sistem elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window.

• Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.28/M-DAG/PER/6/2013 tanggal 24 Juni 2013, beberapa jenis perijinan dilayanan secara elektronik, sebagai berikut :a. Terdapat 72 jenis perijinan yang dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui Inatrade

dalam kerangka Indonesia National Single Window (Lampiran I);b. Dan 7 jenis perijinan ekspor dan impor yang hanya dapat dilayani (mandatory online) dengan

sistem elektronik melalui Inatrade dalam kerangka Indonesia National Single Window (Lampiran II);

STRATEGI PENYELESAIAN PERIZINAN EKSPOR IMPOR SESUAI DENGAN SLA

Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) & Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) Pelayanan Perijinan Kementerian Perdagangan

JENIS-JENIS PERIJINAN EKSPOR YANG DAPAT DILAYANI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA

NATIONAL SINGLE wINdOw

1. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (Khusus ke Republik Rakyat China)2. Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) / Eksportir Kopi Sementara (EKS)3. Eksportir Terdaftar Timah Batangan4. Eksportir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi5. Persetujuan Ekspor Beras (Premium, Medium, Organik dan Ketan)6. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan7. Persetujuan Ekspor Inti Kelapa Sawit8. Persetujuan Ekspor Kayu Ulin9. Persetujuan Ekspor Kulit Buaya / Wet Blue10. Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi11. Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam12. Persetujuan Ekspor Perak dan Emas13. Persetujuan Ekspor Prekursor Non Pharmasi14. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi15. Importir Produsen Besi atau Baja16. Importir Produsen Beras17. Importir Produsen Gula18. Importir Produsen Pelumas19. Importir Produsen Tekstil20. Importir Produsen Etilena21. Importir Produsen Garam22. Importir Produsen Plastik23. Importir Produsen Bahan Berbahaya (B2)24. Importir Produsen Bahan Perusak Ozon (BPO)25. Importir Produsen Limbah Non B326. Importir Produsen Nitrocellulose (NC)27. Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi28. Importir Produsen 4 Chhro-3,5-DimethylPhenol (PCMX)29. Importir Produsen Sodium Tripolyphosphate (STPP)30. Importir Terdaftar Besi atau Baja31. Importir Terdaftar Gula Kristal Putin32. Importir Terdaftar Cakram Optik33. Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwama, Mesin Fotokopi Berwama dan Mesin Printer Berwama34. Importir Terdaftar Intan Kasar35. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol36. Importir Terdaftar Sakarin dan Garamnya37. Importir Terdaftar Garam

38. Importir Terdaftar Nitrocellulose (NC)39. Importir Terdaftar Prekursor Non Farmasi40. Importir Terdaftar Bahan Perusak Ozon (BPO)41. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial)42. Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan43. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet44. Persetujuan Impor Barang Hibah45. Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru46. Persetujuan Impor Barang Sementara47. Persetujuan Impor Tidak Re-Ekspor Barang Ex-Impor Sementara48. Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg49. Persetujuan Impor Beras50. Persetujuan Impor Cengkeh51. Persetujuan Impor Gula Kristal Putin (Plantation White Sugar)52. Persetujuan Impor Cakram Optik53. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwama, Mesin Fotokopi Berwama dan Mesin Printer Berwama54. Persetujuan Impor Minyak dan Gas Bumi55. Persetujuan Impor Minuman Beralkohol56. Persetujuan Impor Sakarin dan Garamnya57. Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi58. Persetujuan Impor Garam Industri59. Persetujuan Impor Intan Kasar60. Persetujuan Impor Siklamat61. Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (B2)62. Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)63. Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO)64. Persetujuan Impor Nitrocellulose (NC)65. Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi66. Persetujuan Impor Tanpa API67. Persetujuan Impor tanpa NPIK untuk barang kiriman68. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan69. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet70. Persetujuan Impor Mutiara 71. Persetujuan Impor Baja Paduan 72. Produsen Importir


JENIS-JENIS PERIJINAN IMPOR YANG HANYA DAPAT DILAYANI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK (MANDATORY ON-LINE) MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA

INdONESIA NATIONAL SINGLE wINdOw

1. Importir Produsen Produk Hortikultura

2. Importir Terdaftar Produk Hortikultura

3. Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan

4. Importir Terdaftar Produk Tertentu :

a. Elektronika

b. Alas Kaki

c. Pakaian Jadi

d. Mainan Anak

e. Produk Makanan dan Minuman

f. Obat Tradisional dan Herbal

g. Kosmetik

5. Persetujuan Impor Produk Hortikultura

6. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan

7. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) :

a. Beras

b. Jagung

c. Kedelai

d. Gula

e. Elektronika dan Komponen

f. Tekstil dan Produk Tekstil

g. Mainan Anak

4.2 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi)

Strategi Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Strategi

Pengembangan

Fasil itasi

Perdagangan Luar

Negeri Daerah

Koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar

negeri daerah

Sosialisasi Pemanfaatan AEC

2015

Layanan fasilitasi perdagangan luar

negeri daerah

Fasilitasi promosi dan diklat ekspor

Dalam rangka pencapaian upaya Peningkatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah.

Program Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah menetapkan beberapa target capaian

indikator sebagai berikut:

Indikator TARGET 2015 2016 2017 2018 2019

001 Meningkatnya koordinasi 3keg 5 keg 5 keg 5 keg 5 keg dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah 002 Layanan fasilitasi 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis perdagangan luar negeri daerah

003 Fasilitasi promosi dan 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg diklat ekspor

005 Sosialisasi Pemanfaatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg AEC 2015

Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri daerah dilakukan koordinasi

dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah yang melibatkan aparatur daerah, pelaku

usaha di daerah ataupun instansi lainnya. Diharapkan dengan dilakukannnya koordinasi dan pembinaan

fasilitasi perdagangan luar negeri daerah pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah dapat

berjalan optimal dan tepat sasaran. Target jumlah koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar

negeri daerah dihitung jumlah koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah yang

dilaksanakan pertahun yang dibiayai dari APBN.

Layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah serta mendukung

optimalisasi capaian peningkartan layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah, dilakukan layanan

fasilitasi perdagangan luar negeri daerah baik terkait impor maupun ekspor. Diharapkan dengan

dilakukannnya layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah, dapat memudahkan pelaku usaha untuk

berusaha dan memperoleh iklim usaha perdagangan luar negeri yang kondusif dan berdampak positif bagi

pertumbuhan usaha di daeah. Target layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah dihitung jumlah

layananfasilitasi perdagangan luar negeri daerah yang dilaksanakan pertahun yang dibiayai dari APBN.

Fasilitasi promosi dan diklat ekspor

Dalam rangka peningkatan diversifikasi pasar ekspor serta mendukung pelaku usaha untuk menembus

pasar, dilakukan fasilitas promosi dan diklat ekspor. Diharapkan dengan dilakukannnya fasilitasi promosi dan

diklat ekspor, dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk mepromosikan produknya. Target Fasilitasi promosi

dan diklat ekspor, dihitung dari jumlah kegiatan fasilitasi promosi dan diklat ekspor yang dilaksanakan di

daerah selama 1 (satu) tahun yang dibiayai dari APBN.

Sosialisasi Pemanfaatan AEC 2015

Dalam rangka peningkatan fasilitas perdagangan luar negeri, dan sebagai sosialisasi hasil perundingan

kerjasama internasional yang telah dilakukan, dilaksanakan sosialisasi Pemanfaatan AEC, diharapkan


dengan dilakukannnya sosialisasi tersebut pelaku usaha ataupun aparatur daerah memahami dan dapat

meamfaatkan fasilitasi yang dapat digunakan dalam perjanjian intyernasional yang ada di AEC.Target

sosialisasi pemanfaatan AEC 2015, dihitung dari jumlah kegiatan sosialisasi pemanfaatan AEC 2015 yang

dilaksanakan di daerah selama 1 (satu) tahun yang dibiayai dari APBN.

DKI JAKARTA 42.559,00 -2,90 35,16 JAWA TIMUR 15.282,00 -7,40 12,62 KALIMANTAN TIMUR 10.114,00 -22,81 8,36 RIAU 9.896,00 -10,16 8,18 RIAU ISLANDS 8.058,00 -13,84 6,66 SUMATERA UTARA 7.075,00 -18,49 5,84 KALIMANTAN SELATAN 5.256,00 -29,04 4,34 JAWA TENGAH 4.811,00 -0,39 3,97 SUMATERA SELATAN 1.928,00 -16,43 1,59 SUMATERA BARAT 1.634,00 -16,68 1,35 SULAWESI SELATAN 1.301,00 -18,84 1,07 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.086,00 -25,87 0,90 BANTEN 886 -32,93 0,73 SULAWESI UTARA 749 -19,72 0,62 JAMBI 806 -2,18 0,67 KALIMANTAN BARAT 521 -15,01 0,43 KALIMANTAN TENGAH 418 -12,37 0,35 SULAWESI TENGGARA 121 -60,46 0,10 BALI 231 -16,61 0,19 JAWA BARAT 77 -66,67 0,06 SULAWESI BARAT 0 -100,00 - BENGKULU 76 -16,48 0,06 MALUKU 4 -95,35 0,00 PAPUA BARAT 14 -69,57 0,01 MALUKU UTARA 10 -64,29 0,01 DI YOGYAKARTA 10 -33,33 0,01 ACEH 0 0 -

Jan-Nov 2015

Perub (%) 2015/2014

Peran (%) 2015

NON MIGASTotal 2015

121.047,00Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan

-9,45 Perub (%)

2015/2014

Perkembangan Ekspor nonmigas menurut Provinsi

LAMPUNG3.552,00Juta US$ 2015

2,93 (%)Peran (%) 2015

PAPUA1.800,00Juta US$ 2015

1,49 (%)Peran (%) 2015

NTT19

Juta US$ 2015

0,02 (%)Peran (%) 2015

KAL. Utara1.072,00Juta US$ 2015

0,89 (%)Peran (%) 2015

NTB1.196,00Juta US$ 2015

0,99 (%)Peran (%) 2015

SULTENG454

Juta US$ 2015

0,38 (%)Peran (%) 2015

GORONTALO31

Juta US$ 2015

0,03 (%)Peran (%) 2015

up

down

PUSAT

SINERGY

DINAS PROVINSI

Melanjutkan Deregulasi dan Debirokratisasi (Peraturan ekspor dan impor)

Pengembangan Fasilitasi Ekspor Impor Online melalui INATRADE

Fasilitasi ekspor melalui penguatan Instansi Penerbit SKA (IPSKA, e-SKA)

Fasilitasi Pembiayaan Ekspor (National Interest Account)

Kelancaran Arus Barang

Sosialisasi Peraturan Ekspor dan Impor bagi dunia usaha di daerah (FGD, Bimtek, Diseminasi)

Sosialisasi portal INATRADE dan INSW kepada Dunia usaha di daerah;

Meningkatkan layanan fasilitasi ekspor melalui pelayanan dokumen SKA bagi eksportir

Penguatan pembiayaan ekspor bagi UKM ekspor

Dukungan kelancaran arus barang di daerah.

RENCANA AKSI PUSAT DAN DAERAH BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI


Dalam upaya mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi peningkatan Perdagangan Luar Negeri, perlu dilakukan pengelolaan terhadap struktur dan kelembagaan organisasi yang mendukung terhadap pencapaian tersebutoleh 6 (Enam) unit eselon II yaitu :

STRUKTUR- KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIADalam Mendukung Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi


Arah Kebijakan dan Strategi Unit1. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan

Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan yang diatur, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

2. Pengelolaan ekspor produk Industri dan PertambanganPeningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan yang diatur, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8 % di tahun 2019

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

3. Pengelolaan imporMelaksanakan program prioritas nasional, melalui Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi) diharapkan Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%.

Direktorat Impor

4. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor− Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor sesuai dengan SLA,

75% ditahun 2015 dan 95% di tahun 2019− Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA

Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor , 65% di tahun 2015 dan 73% di tahun 2019.

− Presentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan on Line 15% di tahun 2015 dan 35% di tahun 2019.

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor

5. Dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Persentase Capaian Kebijakan tentangPendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 80% di tahun 2015 dan 100% di tahun 2019.

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan impor koordinasi denga Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri

6. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasarPeningkatan Pengamanan Perdagangan dengan melakukan penyelesaian penanganan semua kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (100%)

Dit. Pengamanan Perdagangan

STR

UK

TUR

DIT

JEN

PER

DA

GA

NG

AN

LU

AR

NEG

ERI

PERT

ANIA

N D

AN K

EHU

TAN

ANI

ND

UST

RI D

AN P

ERTA

MBA

NG

ANEK

SPO

R D

AN IM

POR

PEN

GAM

ANAN

PER

DA

GAN

GAN

DIR

EKTU

R EK

POR

PRO

DU

K D

IREK

TUR

EKPO

R PR

OD

UK

DIR

EKTU

R IM

POR

DIR

EKTU

R FA

SILI

TASI

DIR

EKTU

R

SEKR

ETAR

ISD

ITJE

N D

AGLU

DIR

EKTU

R JE

ND

ERA

LPE

RDAG

ANG

AN L

UAR

NEG

ERI


SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SEKRETARIAT DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :a. koordinasi, penyusunan dan revisi rencana program dan anggaran, pemantauan program serta

pelaksanaan urusan administrasi kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

b. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, supervisi kebijakan, evaluasi kinerja, dan penyusunan laporan, serta penyajian data informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

c. pelaksanaan urusan tata kelola administrasi keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan dan dokumentasi pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:a. Bagian Program dan Kerja Sama;b. Bagian Keuangan;c. Bagian Hukum dan Pelaporan; dand. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan revisi rencana program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan urusan administrasi kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Bagian Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:a. Koordinasi, penyusunan, revisi dan review program di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan

Luar Negeri;b. Koordinasi, penyusunan, dan revisi anggaran kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan

Luar Negeri;c. Pemantauan program dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Bagian Program dan Kerja Sama terdiri atas:a. Subbagian Penyusunan Program Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi,

penyusunan, revisi, serta review program di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negerib. Subbagian Penyusunan Anggaran Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi,

penyusunan, review, serta revisi rencana, anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

c. Subbagian Pemantauan Program dan Kerja Sama. Subbagian Pemantauan Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan

koordinasi pemantauan program, serta penyiapan bahan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata kelola administrasi keuangan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), akuntansi dan Barang Milik Negara, serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran pada di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:a. Pengelolaan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, tunjangan kinerja, supervisi

dan evaluasi realisasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

b. Pelaksanaan urusan, supervisi serta evaluasi akuntansi dan barang milik negara serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Bagian Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan tata laksana pembayaran gaji, tunjangan pegawai, tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran, supervisi dan evaluasi realisasi pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

b. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan sistem akuntansi keuangan dan barang milik negara, verifikasi dan penghapusan Barang Milik Negara, penyusunan laporan realisasi pengelolaan anggaran keuangan, melakukan urusan serta supervisi dan evaluasi akuntansi dan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Bagian Hukum dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, evaluasi kinerja, dan penyusunan laporan, serta penyajian data informasi publikdi lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan, koordinasi telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

supervisi dan evaluasi kebijakan dilingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;b. penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan, serta supervisi dan evaluasi

kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;c. penyiapan bahan, koordinasi, pengolahan, penyajian, supervisi dan evaluasi penyajian data informasi

publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.


Bagian Hukum, Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:a. Subbagian Hukum; Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, supervisi dan evaluasi kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

b. Subbagian Evaluasi Pelaporan; Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan, serta supervisi dan evaluasi kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

c. Subbagian Informasi Publik. Subbagian Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi, pengolahan, penyajian, supervisi dan evaluasi penyajian data informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha serta pengembangan kepegawaian, organisasi, perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan, koordinasi, supervisi dan evaluasi tata usaha kepegawaian, pengembangan,

kesejahteraan, disiplin pegawai, penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan

b. pelaksanaan urusan, koordinasi, supervisi dan evaluasi pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, tatapersuratan, kearsipan dan dokumentasi serta rumah tangga di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan, koordinasi, supervisi dan evaluasi tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, disiplin pegawai, penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

b. Subbagian Umum. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan, koordinasi, supervisidan evaluasi pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, tatapersuratan, kearsipan dan dokumentasi serta rumah tangga di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

NO

MEN

KLA

TUR

SA

MA

, TA

PI A

DA

PER

UB

AH

AN

TU

SI

RU

BA

H N

OM

ENK

LATU

R

TETA

P

SEK

RET

AR

ISD

ITJE

N D

AG

LU

KA

BA

G. P

RO

GR

AM

D

AN

KER

JASA

MA

KA

BA

G. H

UK

UM

D

AN

PEL

AP

OR

AN

KA

BA

G. K

EUA

NG

AN

KA

BA

G. K

EPEG

AW

AIA

N D

AN

UM

UM

KA

SUB

BA

G.P

ENYU

SUN

AN

P

RO

GR

AM

KA

SUB

BA

G.H

UK

UM

KA

SUB

BA

G.P

ERB

END

AH

AR

AA

N D

AN

GA

JIK

ASU

BB

AG

.KEP

EGA

WA

IAN

DA

N

OR

GA

NIS

ASI

KA

SUB

BA

G.P

ENYU

SUN

AN

A

NG

GA

RA

NK

ASU

BB

AG

.EV

ALU

ASI

DA

N P

ELA

PO

RA

NK

ASU

BB

AG

.AK

UN

TAN

SI D

AN

BA

RA

NG

MIL

IK

NEG

AR

AK

ASU

BB

AG

.UM

UM

KA

SUB

BA

G

PEM

AN

TAU

AN

DA

N K

ERJA

SA

MA

KA

SUB

BA

G.I

NFO

RM

ASI

PU

BLI

K

DIR

EKTO

RAT

EK

SPO

R P

RO

DU

K P

ERTA

NIA

N D

AN

KEH

UTA

NA

N


Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah. Direktorat Ekspor Produk Pertaniandan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produkTanamanPangan,

Hortikultura, PerikanandanP eternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaanekspor yang bernilai tambah produkTanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;

d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;

e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;

f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;

g. Pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Direktorat Ekspor Produk PertaniandanKehutanan: a. Subdirektorat TanamanPangan, Hortikultura, PerikanandanPeternakan; b. Subdirektorat Perkebunan; c. Subdirektorat TanamanBahanPenyegardanRempahrempah;d. SubdirektoratKehutanan;e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat TanamanPangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan.

DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Subdirektorat Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produkTanamanPangan,

Hortikultura, Perikanan dan Peternakan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perikanan dan Peternakan;c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor produk Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perikanan dan Peternakan; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk

Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan;e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perikanan dan Peternakan;f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perikanan dan Peternakan;g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Subdirektorat Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan terdiri atas:a. Seksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura;

Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman pangan dan hortikultura.

b. Seksi Perikanan dan Peternakan.Seksi Perikanan dan Peternakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk perikanan dan peternakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk perikanan dan peternakan.

Subdirektorat Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk perkebunan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk perkebunan.Subdirektorat Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan

dan tanaman semusim; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan

dan tanaman semusim;c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor tanaman tahunan dan tanaman

semusim; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk

tanaman tahunan dan tanaman semusim;e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan

dan tanaman semusim;f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk tanaman tahunan dan

tanaman semusim;g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Subdirektorat Perkebunan terdiri atas:a. Seksi Tanaman Tahunan;

Seksi Tanaman Tahunan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman tahunan.

b. Seksi Tanaman Semusim.


Seksi Tanaman Semusim melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman semusim, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman semusim.

Subdirektorat TanamanBahanPenyegardanRempah – rempah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman bahan penyegar dan rempah - rempah, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman bahan penyegar danrempah-rempah. Subdirektorat Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah - rempah menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaanekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Bahan

Penyegar dan Rempah - rempah; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Bahan

Penyegar dan Rempah - rempah;c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor Tanaman Bahan Penyegar dan

Rempah - rempah; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk

Tanaman Bahan Penyegar danRempah - rempah;e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Bahan

Penyegar dan Rempah - rempah;f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk Tanaman Bahan Penyegar

dan Rempah - rempah;g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Subdirektorat Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah-Rempah Kehutanan terdiri atas:a. Seksi Tanaman Bahan Penyegar;

Seksi Tanaman Bahan Penyegar melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman bahan penyegar, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman bahan penyegar.

b. Seksi Rempah - rempah. Seksi Rempah – rempah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk rempah-rempah, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk rempah - rempah.

Subdirektorat Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk kehutanan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk kehutanan.Subdirektorat Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan

produk kayu dan hasil kayu bukan kayu; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan

produk kayu dan hasil kayu bukan kayu;c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor produk hasil kayu dan produk

kayu dan hasil kayu bukan kayu; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk hasil

kayu dan produk kayu dan hasil kayu bukan kayu;e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan

produk kayu dan hasil kayu bukan kayu;f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk hasil kayu dan produk kayu

dan hasil kayu bukan kayu;h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Subdirektorat Kehutanan terdiri atas:a. Seksi Hasil Kayu dan Produk Kayu;

Seksi Hasil Kayu dan Produk Kayu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan produkkayu, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk hasil kayu dan produk kayu

b. Seksi Hasil Hutan Bukan Kayu. Seksi Hasil Hutan Bukan Kayu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk produk hasil hutan bukan kayu, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk hasil hutan bukan kayu.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyedia dan pengolah data, penyusunan rencana kerja, dokumentasi, penyusunan laporan dan melakukan tata kelola administrasi keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, barang milik negara, serta perlengkapan dan kerumah tanggaan Direktorat.


DIR

EKTO

RAT

EK

SPO

R P

RO

DU

K IN

DU

STR

I DA

N P

ERTA

MB

AN

GA

N

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan peningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk

aneka dan jasa, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produk pertambangan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk aneka, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produk pertambangan;

c. Penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk aneka dan jasa, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produkpertambangan;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakanpeningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk aneka danjasa, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produk pertambangan;dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan terdiri atas:a. Subdirektorat Produk TPT, Aneka;b. Subdirektorat Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; c. Subdirektorat Produk Industri Agro dan Kimia;d. Subdirektorat Produk Migas dan Pertambangan; dane. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Produk TPT, Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, danpenyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil serta produk aneka dan jasa. Subdirektorat Produk TPT, Aneka dan Jasa menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil dan produk

tekstil serta produk aneka; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria ekspor produk industri tekstil dan

produk tekstil serta produk aneka; dan• penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil

dan produk tekstil serta produk aneka.

Subdirektorat Produk TekstidanProdukTekstil(TPT), Aneka terdiri atas:

DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN


• Seksi Produk TPTSeksi Produk TPT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil.

• Seksi Produk Aneka.Seksi Produk Aneka dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dankriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk Aneka.

Subdirektorat Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, danpenyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri logam, produk industri mesin dan produk industri elektronika. Subdirektorat Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekspor produk logam, mesin, alat transportasi

dan elektronika; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria ekspor produk logam, mesin, alat

transportasi dan elektronika; dan• penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk logam, mesin,

alat transportasi dan elektronika.

Subdirektorat Logam, Mesin dan Elektronika terdiri atas: • Seksi Produk Logam dan Mesin

Seksi Produk Logam dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk logam dan mesin.

• Seksi Produk Alat Transportasi dan Elektronika.Seksi Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk alat transportasi dan elektronika.

Subdirektorat Produk Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro dan kimia. Subdirektorat Produk Industri Agro dan Kimia menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro dan kimia; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ekspor produk industri agro dan

kimia; dan• penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro dan

kimia.

Subdirektorat Produk Agro dan Kimia terdiri atas: • Seksi Produk Agro

Seksi Produk Industri Agro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro.

• Seksi Produk KimiaSeksi Produk Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk kimia.

Subdirektorat Produk Migas dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, danpenyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk migas dan pertambangan.Subdirektorat Produk Migas dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor produk migas dan

pertambangan; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan ekspor produk migas

dan pertambangan; dan• penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor produk

migas dan pertambangan.

Subdirektorat Migas dan Pertambangan terdiri atas:a. Seksi Migas

Seksi Migas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dankriteria, sertabimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor minyak dan gas bumi.

b. Seksi Produk Pertambangan.Seksi Produk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dankriteria, sertabimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk pertambangan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat.


DIR

EKTO

RAT

IMPO

R

TUGAS DIREKTORAT IMPOR:Direktorat Impor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor.

FUNGSI DIREKTORAT IMPORDalam melaksanakan tugasnya,Direktorat Impor menyelenggarakan fungsi:a. Penyiapan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang

pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah.

b. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah.

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah.

d. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbahserta surpervisi pengelolaan angkapengenal importir.

e. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah.

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang imporbarang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah.

g. Pelaksanaan urusan administrasidan tata usaha Direktorat. h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

DIREKTORAT IMPOR TERDIRI ATAS:a. Subdirektorat Barang Modal.b. Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.c. Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri.d. Subdirektorat Barang Konsumsi.e. Subdirektorat Barang Kimia, Tambang dan Limbah.

DIREKTORAT IMPOR


TUGAS DAN FUNGSI SUBDIREKTORAT:

A. Subdirektorat Barang Modal:

Tugas: Melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang modal, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang modal.

Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor mesin, peralatan mesin dan alat angkut.b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor mesin, peralatan

mesin dan alat angkut.c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor

mesin, peralatan mesin dan alat angkut.d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi impor mesin, peralatan mesin dan alat angkut.e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor mesin, peralatan

mesin dan alat angkut.f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaanimpormesin, peralatan mesin dan alat angkut.g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Subdirektorat Barang Modal terdiri dari:a. Seksi Mesin dan Peralatan Mesin; Seksi Mesin dan Peralatan Mesin mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa

data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor mesin dan peralatan mesin, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor mesin dan peralatan mesin dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor mesin dan peralatan mesin.

b. Seksi Alat Angkut. Seksi Alat Angkut mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan,

menganalisa data impordalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor mesin dan peralatan mesin, menyusun rencana kerja pengelolaan impor alat angkut, menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi kebijakan pengelolaan impor alat angkutdan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor alat angkut.

B. Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan: Tugas:

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Fungsi :a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan

dan perikanan.b. penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian,

kehutanan, kelautan dan perikanan.c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor

barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.d. pemberian bimbingan teknis, surpervisi impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.e. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang pertanian,

kehutanan, kelautan dan perikanan.

f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan imporbarang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan Kelautan dan Perikanan terdiri dari:a. Seksi Barang Pertanian dan Kehutanan

Seksi Barang Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian dan kehutanan, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang pertanian dan kehutanan dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang pertanian dan kehutanan.

b. Seksi Barang Kelautan dan Perikanan. Mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka

perumusan kebijakan pengelolaan impor barang kelautan dan perikanan, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang kelautan dan perikanan dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang kelautan dan perikanan.

C. Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan

bahan baku industri, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku industri.

Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku

industri.b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang aneka

industri dan bahan baku industri.c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor

barang aneka industri dan bahan baku industri.d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi impor barang aneka industri dan bahan baku industri.e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang aneka

industri dan bahan baku industri.f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan imporbarang aneka industri dan bahan

baku industri.g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri terdiri dari:a. Seksi Barang Aneka Industri;

Mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang aneka industri.

b. Seksi Bahan Baku Industri. Mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka

perumusan kebijakan pengelolaan impor bahan baku industri, menyiapkan rencana kerja


pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor bahan baku industri dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor bahan baku industri.

D. Subdirektorat Barang Konsumsi

Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang

konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.

Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi

tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan

impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor

barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi imporbarang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi

tidak tahan lama.e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan pengelolaan

impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan imporbarang konsumsi

tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Subdirektorat Barang Konsumsi terdiri dari:

a. Seksi Barang Konsumsi Tahan Lama Seksi Barang Konsumsi Tahan Lama mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang konsumsi tahan lama.

b. Seksi Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama. Seksi Barang Konsumsi Tidak Tahan Lamamempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan,

menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi tidak tahan lama, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tidak tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang konsumsi tidak tahan lama.

E. Subdirektorat Barang Kimia, Tambang dan Limbah: Tugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang

kimia, tambang dan limbah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang kimia, tambang dan limbah.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.

b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.

d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi imporbarang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.

e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.

f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan imporbarang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Subdirektorat Barang Kimia, Tambang dan Limbah terdiri dari:a. Seksi Barang Kimia dan Bahan Berbahaya; Seksi Barang Kimia dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan identifikasi

permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia dan bahan berbahaya, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang kimia dan bahan berbahaya.

b. Seksi Barang Tambang dan Limbah. Seksi Barang Tambang dan Limbah mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan,

menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang tambang dan limbah., menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang tambang dan limbah.

F. Subbagian Tata Usaha.Tugas: melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja, penyusunan data dan pelaporan sertamelakukan tata kelola keuangan,administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, Barang Milik Negara perlengkapan dan kerumahtanggaan Direktorat.


DIR

EKTO

RAT

FA

SILI

TASI

EK

SPO

R D

AN

IMPO

R

Tugas Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor:Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor dan impor.

Fungsi Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor:1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang,

Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang, Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang;

3. Penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang, Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang, Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor terdiri dari:1. Sub Direktorat Ketentuan Asal Barang;2. Sub Direktora Pelayanan Ekspor dan Impor;3. Sub Direktorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan;4. Sub Direktorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran;Sub Direktorat Peningkatan Akses Barang.

1. Sub-Direktorat Ketentuan Asal Barang mempunyai tugas dan fungsi:a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma dan standar

ketentuan asal barang.b. Mengikuti sidang perundingan perdagangan internasional terkait dengan perjanjian kerjasama

antar negara sebagai institusi yang mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam Ketentuan Asal Barang Indonesia.

c. Menyiapkan perencanaan, perumusan dan penetapan kebijakan, prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai implementasi hasil perundingan perjanjian

DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR


kerjasama di bidang Perdagangan International.d. Melaksanakan kebijakan, prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal

(SKA) sebagai operasionalisasi hasil perundingan perjanjian kerjasama di bidang Perdagangan International.

e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan ketentuan asal barang.f. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas implementasi kebijakan, prosedur ketentuan

asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dalam memfasilitasi ekspor dan impor barang Indonesia.

g. Menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA).

h. Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

i. Bertanggungjawab atas pengelolaan, operasional, dan evaluasi sistem elektronik e-SKA yang merupakan fasilitas penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) secara on-line sebagai implementasi kebijakan prosedur dan dokumen ketentuan asal barang Indonesia.

Sub-Direktorat Ketentuan Asal Barang terdiri atas:a. Seksi Prosedur Ketentuan Asal Barang

Seksi Prosedur Ketentuan Asal Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas prosedur ketentuan asal barang Indonesia, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis, supervisi kebijakan dan upaya peningkatan kualitas SDM Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal atas prosedur ketentuan asal barang serta secara umum memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

b. Seksi Surat Keterangan Asal.Seksi Surat Keterangan Asal mempunyai tugas khususnya melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis, supervisi kebijakan atas dokumen Surat Keterangan Asal (SKA), dan upaya peningkatan fasilitas penerbitan dokumen SKA melalui sistem elektronik Surat Keterangan Asal (e-SKA) yang serta secara umum memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

2. Subdirektorat Pelayanan Ekspor dan ImporSubdirektorat Pelayanan Ekspor dan Impor mempunyai tugas dan fungsi :a. pelaksanaan pengelolaan integrasi data informasi dan dokumen;b. pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pengembangan, serta pemeliharaan sistem

aplikasi layanan;c. pelaksanaan bimbingan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria terhadap perijinan

di bidang Ekspor dan Impor;d. koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait perijinan ekspor dan impor di bidang pelayanan Ekspor

dan Impor;e. pelaksanaan peningkatan SDM untuk petugas di Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP

I);f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait data, sistem aplikasi layanan,

dan pengguna sistem aplikasi serta petugas di bidang pelayanan Ekspor dan Impor.

Subdirektorat Pelayanan Ekspor dan Impor terdiri atas:a. SeksiAnalisa dan Kerjasama PelayananEkspor dan Impor;

Seksi Analisa dan Kerjasama Pelayanan Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan Kementerian teknis, penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisa pelayanan Ekspor dan Impor terkait dengan data, sistem aplikasi layanan, dan pengguna sistem aplikasi serta petugas UPTP I.

b. SeksiFasilitas Sistem PelayananEkspor dan Impor. Seksi Fasilitas Sistem Pelayanan Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pelayanan Ekspor dan Impor terkait dengan kelancaran penerbitan perijinan ekspor dan impor melalui ketersediaan data, sistem aplikasi layanan, operasional serta sarana dan prasarana UPTP I.

3. Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana PerdaganganSubdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan, mempunyai tugas dan fungsi :a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk

menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI;

b. pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI;

c. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kegiatan sosialisasi dalam rangka fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI

d. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI

e. penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI

f. perumusan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi regulasi di bidang pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI

Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan terdiri dari:a. Seksi Transportasi dan Kepelabuhan

Seksi Transportasi dan Kepelabuhanan mempunyai tugasmelakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan terkait kinerja sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran perdagangan ekspor dan impor dan kepelabuhan di wilayah perbatasan.


b. Seksi Kawasan PerdaganganSeksi Kawasan Perdagangan mempunyai tugasmelakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam rangka implementasi regulasi untuk menunjang kelancaran perdagangan ekspor dan impor, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, dan MP3EI.

4. Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran: Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, mempunyai tugas dan fungsi :

a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran.

b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran;

c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur dan kriteria fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran; dan

d. menyiapkan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran.

Subdirektorat Sistem Pembiayaandan Pembayaran terdiri atas:

a. Seksi Sistem Pembiayaan; Seksi Sistem Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan forum peningkatan akses pembiayaan perdagangan, bimbingan teknis pembiayaan perdagangan, workshop peningkatan pemahaman eksportir/ukm ekspor terhadap akses pembiayaan, peningkatan akses pasar untuk mendukung pembiayaan, monitoring dan evaluasi permasalahan & pemanfaatan fasilitas pembiayaan.

b. Seksi Sistem PembayaranSeksi Sistem Pembayaran mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan forum pembayaran perdagangan, sosialisasi sistem pembayaran perdagangan, monitoring dan evaluasi permasalahan & pemanfaatan fasilitas pembayaran perdagangan.

5. Subdirektorat Peningkatan Akses PasarSubdirektorat Peningkatan Akses Pasar mempunyai tugas dan fungsi :a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma dan standar

peningkatan akses pasar.b. Mengikuti sidang perundingan perdagangan internasional terkait dengan perjanjian kerjasama

antar negara sebagai pemangku kepentingan dalam peningkatan akses pasar produk ekspor Indonesia.

c. Menyiapkan perencanaan, perumusan dan penetapan kebijakan, serta prosedur peningkatan akses pasar sebagai implementasi kebijakan pemerintah.

d. Melaksanakan kebijakan, prosedur peningkatan akses pasar sebagai operasionalisasi kebijakan pemerintah.

e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan akses pasar.f. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas implementasi kebijakan, prosedur peningkatan

akses pasar dalam memfasilitasi ekspor dan impor barang Indonesia.

g. Menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan prosedur peningkatan akses pasar.

h. Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

i. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan evaluasi data pelaporan sebagai implementasi kebijakan peningkatan akses pasar.

Sub-Direktorat Peningkatan Akses Pasar terdiri atas:a. Seksi Informasi Akses Pasar;

Seksi Informasi Akses Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas informasi akses pasar, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan mengenai informasi akses pasar serta secara umum memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

b. Seksi Imbal Dagang.Seksi Imbal Dagang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas prosedur imbal dagang termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis, supervisi kebijakan imbal dagang serta memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

6. Sub Bagian Tata UsahaSub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi:Melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat


DIR

EKTO

RAT

PEN

GA

MA

NA

N P

ERD

AG

AN

GA

N Tugas Direktorat Pengamanan Perdagangan:Direktorat Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan.

Fungsi Direktorat Pengamanan Perdagangan:a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan

di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi,eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain;

b. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain;

c. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain;

d. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengamanan Perdagangan terdiri atas :a. Subdirektorat ProdukAgro;b. Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimia;c. Subdirektorat Produk TPT dan Aneka;d. Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika; dane. Subbagian Tata Usaha.

1. Sub-Direktorat Produk AgroSubdirektorat Pelayanan Produk Agro mempunyai tugas dan fungsi :Subdirektorat Produk Agro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan

DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN

6. Sub Bagian Tata Usaha


teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Agro.

Subdirektorat Produk Agromenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan

perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Agro;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Agro; dan

c. penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Agro.

Subdirektorat Produk Agro terdiri atas: a. Seksi Produk Hasil Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan;

Seksi Produk Hasil Pertanian,Kehutanan dan Perkebunanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Hasil Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan.

b. Seksi ProdukHasil Perikanan dan Peternakan.Seksi Produk Hasil Perikanan dan Peternakanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Hasil Perikanan dan Peternakan.

2. Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan KimiaSubdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiamempunyai tugas dan fungsi :Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiamempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional

yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Logam, Mesin dan Kimia.

Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan

perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Logam, Mesin dan Kimia;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriapelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Logam, Mesin dan Kimia; dan

c. penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Logam, Mesin dan Kimia.

Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiaterdiri atas: a. Seksi Produk Logam dan Mesin;

Seksi Produk Logam dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Logam dan Mesin.

b. Seksi Produk Kimia.Seksi Produk Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Kimia.

3. Subdirektorat Produk TPT dan AnekaSubdirektorat Produk TPT dan Aneka mempunyai tugas dan fungsi:Subdirektorat Produk TPT dan Anekamempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk TPT dan Aneka.


Subdirektorat Produk TPT dan Aneka menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan

perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk TPT dan Aneka;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk TPT dan Aneka; dan

c. penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk TPT dan Aneka.

Subdirektorat ProdukTPT dan Aneka terdiri atas:a. SeksiProduk TPT

Seksi Produk TPTmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk TPT.

b. Seksi Produk Aneka . Seksi Produk Anekamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Aneka.

4. Subdirektorat Produk TPT dan AnekaSubdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika mempunyai tugas dan fungsi:Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronikamempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Transportasi, Telematika dan Elektronika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronikamenyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Transportasi, Telematika dan Elektronika; dan

c. penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika.

Subdirektorat ProdukTransportasi, Telematika dan Elektronikaterdiri atas: a. Seksi Produk Alat Transportasi

Seksi Produk Alat Transportasimempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Alat Transportasi.

b. Seksi Produk Telematika dan Elektronika. Seksi Produk Telematika dan Elektronikamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Telematika dan Elektronika.

5. Subbagian Tata UsahaSubbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan,perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat.


Dalam mencapai arah kebijakan dan strategi perdagangan luar negeri tersebut, Ditjen. Perdagangan Luar Negeri juga memperkuat lembaga dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta struktur yang mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi tersebut di atas. Dalam mencapai Arah Kebijakan dan Strategi Perdagangan Luar Negeri tersebut, Ditjen Perdagangan Luar Negeri di perkuat dengan SDM yang berjumlah ± 270 orang sampai dengan akhir tahun 2015.

K E R A N G K A R E G U L A S IDalam Mendukung Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi


Dalam upaya mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi peningkatan Perdagangan Luar Negeri, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan terhadap kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Penataan dan pengelolaan tersebut tertuang dalam Kerangka Regulasi, sebagaimana terlampir pada lampiran II.


Kerangka Pendanaan


Kerangka PendanaanBAB-IV Peran pendanaan sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan program Ditjen Perdagangan Luar

Negeri. Dana pembangunan Perdagangan Luar Negeri bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Perdagangan dimana setiap kegiatan di dalam program Ditjen Perdagangan Luar Negeri harus disesuaikan dengan visi dan misi yang telah ditentukan dan sejalan dengan rencana strategis Kementerian Perdagangan TA. 2015 - 2019. Dalam hal alokasi anggaran, Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki kebijakan berupa dana Dekonsentrasi yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah. Ditjen Perdagangan Luar Negeri mengalokasikan dana dekonsentrasi khusus untuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh 3 unit terkait yaitu Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor dan Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional.

Rancangan kebutuhan pendanaan program perdagangan luar negeri tahun 2015 – 2019 yang bersumber dari APBN direncanakan meningkat dari sebesar Rp 236,02 Milyar pada tahun 2015 menjadi Rp 255,55 milyar pada tahun 2019, rancangan pendanaan tersebut dengan asumsi zero policy (tanpa adanya inisiatif baru hanya menghitung asumsi inflasi). Dengan distribusi pendanaan sebagaimana tercantum pada grafik di atas dan tren pendanaan pada grafik di bawah. Detil kerangka pendanaan terlampir dalam Lampiran I (matriks kerangka pendanaan).


0,005,00

10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070,0075,0080,00

2015 2016 2017 2018 2019Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri

daerah 47,19 52,13 54,74 57,48 57,48

Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar 8 8,4 8,82 9,26 9,26

Pengelolaan Impor 9,9 12,5 13,12 13,78 13,78

Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor 23 24,45 25,67 26,95 26,95

Peningkatan dan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13

Peningkatan dan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 78 78 78 78 78

Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus 1 1,05 1,1 1,16 1,16

Alokasi Pendanaan Program untuk Tahun 2015-2019 Ditjen Perdagangan Luar Negeri


PenutupBAB-V

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019), yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan perdagangan luar negeri di Indonesia. Renstra ini memuat Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan dan Langkah-langkah Operasional dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada kurun waktu 2015 – 2019.

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perdagangan Luar Negeri ini diharapkan dapat memberikan panduan dan informasi kepada semua pihak baik secara internal maupun eksternal terhadap desain perencanaan program dan kegiatan serta orientasi input yang menjadi tugas pokok dan fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri sebagai sebuah institusi pemerintah padajangka waktu lima tahunke depan.

Meski sebagai sebuah dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, bukan berarti Renstra ini bersifat permanen sampai jangka waktu tersebut. Adanya perubahan atau dinamika pada lingkungan strategis pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri selama jangka waktu tersebut dapat pula berimplikasi terhadap adanya perubahan terhadap subtansi-substansi penting dalam dokumen rencana strategis. Untuk itu adanya perubahan ini agar dapat dipahami sebagai sebuah langkah dalam penyempurnaan ataupun penyesuaian terhadap perbaikan pelaksanaan pembangunan perdagangan luar negeri pada tiap tahun selama jangka waktu periode tersebut.

Kiranya, Renstra ini dapat diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagaimana juga tertuang dalam amanat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


LAMPIRAN

(d

alam

mili

ar ru

piah

)

PR

OG

RAM

/ KE

GIA

TAN

ALO

KASI

JML

KEG

IATA

NU

NIT

PEN

ANG

GU

NG

JAW

AB

2015

2016

2017

2018

2019

PEN

ING

KATA

N P

ERDA

GAN

GAN

LU

AR N

EGER

I23

6.02

245.

4525

0.38

255.

5525

5.55

8DI

REKT

ORA

T JE

NDE

RAL

PERD

AGAN

GAN

LUAR

NEG

ERI

1

Duku

ngan

Man

ajem

en d

an

Duku

ngan

Tekn

is La

inny

a Di

rekt

orat

Je

nder

al P

erda

gang

an L

uar N

eger

i

63.8

063

.80

63.8

063

.80

63.8

0

SEKR

ETAR

IAT

DIRE

KTO

RAT

JEN

DERA

L PE

RDAG

ANGA

N LU

AR N

EGER

I

2**

Duku

ngan

Sek

tor P

erda

gang

an

Terh

adap

Pen

gem

bang

an K

awas

an

Ekon

omi K

husu

s

1.00

1.05

1.10

1.16

1.16

SE

KRET

ARIA

T DI

REKT

ORA

T JE

NDE

RAL

PERD

AGAN

GAN

LUAR

NEG

ERI

3**

*Pe

ning

kata

n da

n Pe

ngel

olaa

n Ek

spor

Pr

oduk

Per

tani

an d

an K

ehut

anan

78.0

078

.00

78.0

078

.00

78.0

0

DIRE

KTO

RAT

EKSP

OR

PRO

DUK

PERT

ANIA

N D

AN K

EHU

TAN

AN

4**

*Pe

ning

kata

n da

n Pe

ngel

olaa

n Ek

spor

Pr

oduk

Indu

stri

dan

Pert

amba

ngan

5.13

5.13

5.13

5.13

5.13

DI

REKT

ORA

T EK

SPO

R PR

ODU

K IN

DUST

RI D

AN P

ERTA

MBA

NGA

N

5*

Peng

elol

aan

Fasil

itasi

Eksp

or d

an

Impo

r 23

.00

24.4

525

.67

26.9

526

.95

DI

REKT

ORA

T FA

SILI

TASI

EKS

POR

DAN

IM

POR

6*

Peng

elol

aan

Impo

r9.

9012

.50

13.1

213

.78

13.7

8

DIRE

KTO

RAT

IMPO

R 7

**Pe

ning

kata

n Pe

ngam

anan

dan

Pe

rlind

unga

n Ak

ses P

asar

8.00

8.40

8.82

9.26

9.26

DI

REKT

ORA

T PE

NGA

MAN

AN

PERD

AGAN

GAN

8**

Peng

emba

ngan

Fas

ilita

si Pe

rdag

anga

n Lu

ar N

eger

i dae

rah

47.1

952

.13

54.7

457

.48

57.4

8

SEKR

ETAR

IAT

DIRE

KTO

RAT

JEN

DERA

L PE

RDAG

ANGA

N LU

AR N

EGER

I

Cat

atan

: *

Keg

iata

n pr

iorit

as n

asio

nal

** K

egia

tan

prio

ritas

bid

ang

***

Keg

iata

n pr

iorit

as K

/L

Alok

asi P

enda

naan

Pro

gram

unt

uk T

ahun

201

5-20

19Di

tjen

Perd

agan

gan

Luar

Neg

eri


Targ

et K

iner

ja T

ahun

201

5-20

19 D

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r Neg

eri

(Keg

iata

n Pr

iorit

as)

(d

alam

mili

ar ru

piah

)

PRO

GRA

M/

KEG

IATA

NTA

RGET

UN

IT P

ENAN

GG

UN

GJA

WAB

20

1520

1620

1720

1820

19

**Du

kung

an S

ekto

r Per

daga

ngan

Te

rhad

ap P

enge

mba

ngan

Ka

was

an E

kono

mi K

husu

s

1.00

1.05

1.10

1.16

1.16

SEKR

ETAR

IAT

DIRE

KTO

RAT

JEN

DERA

L PE

RDAG

ANG

AN LU

AR N

EGER

I

001

Ju

mla

h du

kung

an

fasil

itasi

dan

koor

dina

si bi

dang

per

daga

ngan

te

rhad

ap p

enge

mba

ngan

Ka

was

an E

kono

mi K

husu

s

1 la

pora

n1

lapo

ran

1 la

pora

n1

lapo

ran

1 la

pora

n

002

Ju

mla

h pe

ratu

ran

terk

ait

deng

an K

EK1

Ranc

anga

n Pe

ratu

ran

Men

teri

1 Pe

ratu

ran

Men

teri

1 Ra

ncan

gan

Pera

tura

n M

ente

ri

1 Ra

ncan

gan

Pera

tura

n M

ente

ri

1 Pe

ratu

ran

Men

teri

***

Peni

ngka

tan

dan

Peng

elol

aan

Eksp

or P

rodu

k Pe

rtan

ian

dan

Kehu

tana

n

78.0

078

.00

78.0

078

.00

78.0

0DI

REKT

ORA

T EK

SPO

R PR

ODU

K PE

RTAN

IAN

DAN

KEH

UTA

NAN

001

Jum

lah

rum

usan

keb

ijaka

n ek

spor

pro

duk

pert

ania

n da

n ke

huta

nan

14 p

erat

uran

14 p

erat

uran

13 p

erat

uran

13 p

erat

uran

13 p

erat

uran

002

Jum

lah

pene

rbita

n ek

spor

tir te

rdaft

ar22

0 ET

240

ET26

0 ET

280

ET30

0 ET

003

Jum

lah

pene

rbita

n su

rat

pers

etuj

uan

eksp

or60

0 SP

E70

0 SP

E80

0 SP

E90

0 SP

E10

00 S

PE

004

Jum

lah

pela

ku u

saha

yan

g m

enda

patk

an b

imbi

ngan

te

knis

di b

idan

g ek

spor

pr

oduk

per

tani

an d

an

kehu

tana

n

250

oran

g30

0 or

ang

350

oran

g40

0 or

ang

450

oran

g

005

Jum

lah

lapo

ran

eval

uasi

kebi

jaka

n pe

ning

kata

n ek

spor

bar

ang

bern

ilai

tam

bah

tingg

i ber

basis

pe

rtan

ian

dan

kehu

tana

n

21La

pora

n21

Lapo

ran

21 L

apor

an21

Lap

oran

21 L

apor

an

***

Peni

ngka

tan

dan

Peng

elol

aan

Eksp

or P

rodu

k In

dust

ri da

n Pe

rtam

bang

an

5.13

5.13

5.13

5.13

5.13

DIRE

KTO

RAT

EKSP

OR

PRO

DUK

INDU

STRI

DAN

PER

TAM

BAN

GAN

001

Jum

lah

rum

usan

keb

ijaka

n ek

spor

indu

stri

dan

pert

amba

ngan

5 pe

ratu

ran

5 pe

ratu

ran

5 pe

ratu

ran

5 pe

ratu

ran

5 pe

ratu

ran

003

Jum

lah

pene

rbita

n ek

spor

tir te

rdaft

ar30

ET

35 E

T40

ET

45 E

T50

ET

008

Jum

lah

pene

rbita

n su

rat

pers

etuj

uan

eksp

or45

0 SP

E46

0 SP

E47

0 SP

E48

0 SP

E49

0 SP

E

005

Jum

lah

pela

ku u

saha

yan

g m

enda

patk

an b

imbi

ngan

te

knis

di b

idan

g ek

spor

pr

oduk

Indu

stri

dan

Pert

amba

ngan

160

oran

g16

0 or

ang

160

oran

g16

0 or

ang

160

oran

g


006

Jum

lah

lapo

ran

eval

uasi

kebi

jaka

n pe

ning

kata

n ek

spor

bar

ang

bern

ilai t

amba

h tin

ggi

berb

asis

indu

stri

dan

pert

amba

ngan

15 L

AP15

LAP

15 L

AP15

LAP

15 L

AP

*Pe

ngel

olaa

n Fa

silit

asi E

kspo

r da

n Im

por

23.0

024

.45

25.6

726

.95

26.9

5DI

REKT

ORA

T FA

SILI

TASI

EKS

POR

DAN

IM

POR

001

Ju

mla

h pe

nerb

itan

kebi

jaka

n fa

silita

si ek

spor

da

n im

pr

2

Pera

tura

n

2

Pera

tura

n

2

Pera

tura

n

2

Pera

tura

n

2

Pera

tura

n

002

Ju

mla

h pe

ngem

bang

an

siste

m e

lekt

roni

k bi

dang

fa

silita

si pe

laya

nan

publ

ik

;

2 KE

G2

KEG

2 KE

G2

KEG

2 KE

G

003

Per

sent

ase

laya

nan

perij

inan

bid

ang

perd

agan

gan

luar

neg

eri

yang

dap

at d

isele

saik

an

seca

ra o

nlin

e

90%

95%

100%

100%

100%

004

Ju

mla

h pe

mili

k Ha

k Ak

ses

INAT

RADE

5000

PE

RUSA

HAAN

5500

PE

RUSA

HAAN

6000

PERU

SAHA

AN

6500

PE

RUSA

HAAN

7000

PE

RUSA

HAAN

005

Jum

lah

pela

ku u

saha

yan

g m

enda

patk

an b

imbi

ngan

te

knis

di b

idan

g fa

silita

si pe

rdag

anga

n

250

oran

g30

0 or

ang

350

oran

g40

0 or

ang

450

oran

g

006

Jum

lah

koor

dina

si te

rkai

t sk

ema

pem

biay

aan

eksp

or,

harm

onisa

si re

gula

si,

perd

agan

gan

linta

s bat

as,

dan

lain

nya

35 K

EG35

KEG

35 K

EG35

KEG

35 K

EG

007

Jum

lah

lapo

ran

eval

uasi

dan

mon

itorin

g pe

laks

anaa

n IN

ATRA

DE,

SKA

Onl

ine,

dan

fasil

itasi

perd

agan

gan

lain

nya

6 LA

P6

LAP

6 LA

P6

LAP

6 LA

P

008

Peni

ngka

tan

rasio

nila

i ek

spor

yan

g m

engg

unak

an

SKA

pref

eren

si da

n N

on

Pref

eren

si te

rhad

ap to

tal

eksp

or (%

)

65,0

0%67

,00%

69,0

0%71

,00%

73,0

0%

*Pe

ngel

olaa

n Im

por

9.90

12.5

013

.12

13.7

813

.78

DIRE

KTO

RAT

IMPO

R 00

1 Ju

mla

h ru

mus

an

kebi

jaka

n/pe

ratu

ran

di

bida

ng im

por

5 P

erat

uran

5 P

erat

uran

5 P

erat

uran

5 P

erat

uran

5 P

erat

uran

002

Jum

lah

data

dan

info

rmas

i im

port

asi b

aran

g ya

ng

diat

ur ta

tani

aga

impo

rnya

10 JE

NIS

10 JE

NIS

10 JE

NIS

10 JE

NIS

10 JE

NIS

003

Jum

lah

pene

rbita

n pe

neta

pan

impo

rtir

terd

aftar

(IT)

2000

IT50

00 IT

5000

IT50

00 IT

5000

IT

004

Jum

lah

pene

rbita

n pe

ngak

uan

seba

gai

Impo

rtir P

rodu

sen

(IP)

1000

IP12

00 IP

1400

IP15

00 IP

1500

IP


005

Jum

lah

pene

rbita

n su

rat

pers

etuj

uan

Impo

r (SP

I)30

00 S

PI30

00 S

PI30

00 S

PI30

00 S

PI30

00 S

PI

006

Jum

lah

pela

ku u

saha

yan

g m

enda

patk

an b

imbi

ngan

te

knis

di b

idan

g Im

por

300

oran

g40

0 or

ang

450

oran

g50

0 or

ang

500

oran

g

007

Jum

lah

lapo

ran

eval

uasi

mon

itorin

g pe

laks

anaa

n ke

bija

kan

impo

r

5 La

pora

n5

Lapo

ran

5 La

pora

n5

Lapo

ran

5 La

pora

n

**Pe

ning

kata

n Pe

ngam

anan

dan

Pe

rlind

unga

n Ak

ses P

asar

8.00

8.40

8.82

9.26

9.26

DIRE

KTO

RAT

PEN

GAM

ANAN

PE

RDAG

ANG

AN00

1

Peny

usun

an su

bmisi

tu

duha

n du

mpi

ng su

bsid

i da

n sa

fegu

ard

20 su

bmisi

20 su

bmisi

20 su

bmisi

20 su

bmisi

20 su

bmisi

002

De

ngar

pen

dapa

t (h

earin

g)/k

onsu

ltasi

info

rmal

/tek

nis d

i neg

ara

mitr

a da

gang

5 ka

li13

kal

i13

kal

i13

kal

i13

kal

i

003

M

onito

ring

dan

eval

uasi

ham

bata

n pe

rdag

anga

n8

lapo

ran

8 la

pora

n8

lapo

ran

8 la

pora

n8

lapo

ran

**Pe

ngem

bang

an F

asili

tasi

Pe

rdag

anga

n Lu

ar N

eger

i da

erah

47.1

952

.13

54.7

457

.48

57.4

8SE

KRET

ARIA

T DI

REKT

ORA

T JE

NDE

RAL

PERD

AGAN

GAN

LUAR

NEG

ERI

KOO

RDIN

ASI D

ENG

AN S

ETDI

TJEN

PE

NG

EMBA

NG

AN E

KSPO

R N

ASIO

NAL

DA

N S

ETDI

TJEN

KER

JASA

MA

PERD

AGAN

GAN

INTE

RNAS

ION

AL00

1

Men

ingk

atny

a ko

ordi

nasi

dan

pem

bina

an fa

silita

si pe

rdag

anga

n lu

ar n

eger

i da

erah

3keg

5 ke

g5

keg

5 ke

g5

keg

002

L

ayan

an fa

silita

si pe

rdag

anga

n lu

ar n

eger

i da

erah

2 je

nis

2 je

nis

2 je

nis

2 je

nis

2 je

nis

003

F

asili

tasi

prom

osi d

an

dikl

at e

kspo

r4

keg

4 ke

g4

keg

4 ke

g4

keg

004

Te

rsed

iany

a in

form

asi

prod

uk p

oten

sial d

aera

h1

buku

1 bu

ku1

buku

1 bu

ku1

buku

005

S

osia

lisas

i Pem

nfaa

tan

AEC

2015

1 Ke

g1

Keg

1 Ke

g1

Keg

1 Ke

g


LAMPIRAN - IILampiran Matriks Regulasi Ditjen Perdagangan Luar Negeri


No

Isu

Stra

tegi

sA

rah

Keb

ijaka

n R

PJM

N 2

015-

2019

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

iA

tau

Keb

utuh

an R

egul

asi

Urg

ensi

P

embe

ntuk

an

Reg

ulas

i

Eva

luas

i te

rhad

ap E

xist

ing

Reg

ulat

ion

terk

ait

Uni

t/ D

irekt

orat

P

enan

ggun

g Ja

wab

Uni

t/ D

irekt

orat

/ In

stitu

si T

erka

itTa

rget

Pen

yele

saia

n

1P

enat

aan

Per

atur

an

Per

unda

ng-

Und

anga

n di

Bid

ang

Per

daga

ngan

Lu

ar N

eger

i

Tata

Kel

ola

dan

Ref

orm

asi

Biro

kras

i

Pen

yusu

nan

kem

bali

Land

asan

hu

kum

unt

uk

peny

elen

ggar

aan

kegi

atan

P

erda

gang

an L

uar

Neg

eri s

esua

i am

anat

UU

No.

7

Tahu

n 20

14 te

ntan

g P

erda

gang

an

Pen

yusu

nan

Per

atur

an

Per

unda

ng-u

ndan

gan

sesu

ai a

man

at U

U N

o.

7 Ta

hun

2014

tent

ang

Per

daga

ngan

Ses

uai A

man

at

UU

No

7 Ta

hun

2014

tent

ang

Per

daga

ngan

, se

baga

i ber

ikut

:1

. RP

P ttg

Car

a P

emba

yara

n da

n C

ara

Pen

yera

han

Bar

ang

Dal

am

Keg

iata

n E

kspo

r da

n Im

por.

2.

RP

P ttg

Ti

ndak

an

Pen

gam

anan

P

erda

gang

an,

Tind

akan

A

ntid

umpi

ng, d

an

Tind

akan

Imba

lan

Pen

ataa

n ul

ang

Per

atur

an M

ente

ri P

erda

gang

an

di b

idan

g P

erda

gang

an

Luar

Neg

eri y

ang

men

gacu

kep

ada

UU

No.

7 T

ahun

20

14 te

ntan

g P

erda

gang

an

Dik

oord

inas

ikan

ol

eh S

ekre

taria

t D

itjen

P

erda

gang

an L

uar

Neg

eri

Dire

ktor

at Im

por,

D

irekt

orat

Eks

por

Pro

duk

Indu

stri

dan

Per

tam

bang

an,

Dire

ktor

at E

kspo

r P

rodu

k P

erta

nian

da

n K

ehut

anan

, D

irekt

orat

Fas

ilita

si

Eks

por d

an

Impo

r, D

irekt

prat

P

enga

man

an

Per

daga

ngan

, bi

ro H

ukum

K

emen

teria

n P

erda

gang

an d

an

Inst

ansi

tekn

is

terk

ait

1. P

enyu

suna

n pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an a

man

at

UU

No.

7 T

ahun

201

4 te

ntan

g P

erda

gang

an

dire

ncan

akan

2 ta

hun

seja

k di

unda

ngka

nnya

ya

itu s

epan

jang

tahu

n 20

15 s

.d 2

016

2.

Eva

luas

i ter

hada

p ex

istin

g re

gula

ton

dila

kuka

n se

panj

ang

tahu

n pa

da ta

hun

2015

s.d

201

9

21.

Pen

ingk

atan

E

kspo

r dan

da

ya s

aing

pr

oduk

in

dust

ri da

n pe

rtam

bang

an;

2. P

enga

man

an

nera

ca

perd

agan

gan

dan

peng

enda

lian

infla

si

Men

ingk

atka

n P

enge

lola

an

dan

Nila

i Ta

mba

h S

umbe

r Day

a A

lam

yan

g B

erke

lanj

utan

, M

enin

gkat

kan

Per

tum

buha

n E

kono

mi y

ang

Inkl

usif

dan

Ber

kela

njut

an

Pen

yusu

nan

kebi

jaka

n um

um

eksp

or p

rodu

k In

dust

ri da

n P

erta

mba

ngan

(P

erm

enda

g N

o 13

Tah

un 2

012)

un

tuk

Men

cipt

akan

ik

lim u

saha

yan

g ko

ndus

if da

n ke

past

ian

beru

saha

.

Pen

gatu

ran

tata

niag

a ek

spor

pro

duk:

1.

Min

eral

2.

Bat

ubar

a 3.

Mig

as

4. T

imah

5.

Em

as &

Per

ak

6. P

upuk

7.

Pre

kurs

or

8. S

krap

Am

anat

Und

ang-

unda

ng N

o 7

Tent

ang

Ped

agan

gan

Per

lu a

dany

a pe

nyes

uaia

n te

rhad

ap

dina

mik

a pe

ruba

han

lingk

unga

n ek

spor

pro

duk

indu

stri

dan

perta

mba

ngan

ba

ik n

asio

nal

mau

pun

glob

al.

Dire

ktor

at E

kspo

r P

rodu

k In

dust

ri da

n P

erta

mba

ngan

, D

irekt

orat

Jen

dera

l P

erda

gang

an L

uar

Neg

eri.

Kem

ente

rian

Per

daga

ngan

, ke

men

teria

n pe

rindu

stria

n,

Kem

ente

rian

ES

DM

, K

emen

teria

n K

euan

gan,

BK

PM

, K

emen

teria

n P

erta

nian

, K

emen

teria

n ke

seha

tan,

BP

PO

M,

Kem

ente

rian

Per

taha

nan,

K

emen

teria

n Li

ngku

ngan

Hid

up.

Janu

ari s

.d. D

esem

ber

(201

5 - 2

019)

No

Isu

Stra

tegi

sA

rah

Keb

ijaka

n R

PJM

N 2

015-

2019

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

iA

tau

Keb

utuh

an R

egul

asi

Urg

ensi

P

embe

ntuk

an

Reg

ulas

i

Eva

luas

i te

rhad

ap E

xist

ing

Reg

ulat

ion

terk

ait

Uni

t/ D

irekt

orat

P

enan

ggun

g Ja

wab

Uni

t/ D

irekt

orat

/ In

stitu

si T

erka

itTa

rget

Pen

yele

saia

n

3P

enin

gkat

an

Eks

por d

an

daya

sai

ng

prod

uk

Per

tani

an d

an

Keh

utan

an

Men

ingk

atka

n P

enge

lola

an

dan

Nila

i Ta

mba

h S

umbe

r Day

a A

lam

yan

g B

erke

lanj

utan

, M

enin

gkat

kan

Per

tum

buha

n E

kono

mi y

ang

Inkl

usif

dan

Ber

kela

njut

an

1. M

emen

uhi

pers

yara

tan

keam

anan

, ke

seha

tan,

ke

sela

mat

an

man

usia

dan

lin

gkun

gan

hidu

p;

2. K

epen

tinga

n ek

onom

i, so

sial

, bu

daya

dan

mor

al

bang

sa;

3. K

esep

akat

an

Inte

rnas

iona

l;

4. K

esin

ambu

ngan

ke

ters

edia

n ba

han

baku

indu

stri

dala

m

nege

ri;

5. K

epen

tinga

n da

n ke

taha

nan

pang

an

nasi

onal

Mem

buat

keb

ijaka

n ta

ta

niag

a ek

spor

pro

duk

perta

nian

dan

keh

utan

an

NB

: A

. Keb

ijaka

n ta

ta n

iaga

ek

spor

pro

duk

perta

nian

da

n ke

huta

nan

yang

saa

t in

i dia

tur t

erdi

ri da

ri 7

(tuju

h)

kebi

jaka

n pe

ngat

uran

dan

pe

lara

ngan

(ter

lam

pir*

) B

. Dal

am 5

(lim

a) ta

hun

men

data

ng k

emun

gkin

an

terh

adap

pen

gatu

ran

kebi

jaka

n ek

spor

pro

d ta

nhut

yan

g ta

ta n

iaga

ek

spor

nya

beba

s tid

ak

dapa

t dite

ntuk

an

C. N

amun

dem

ikia

n da

lam

5

(lim

a) ta

hun

kede

pan

seba

ikny

a di

alok

asik

an

men

erbi

tkan

keb

ijaka

n de

ngan

jum

lah

yang

sa

ma

(7 k

ebija

kan

per

tahu

n) s

ebag

ai a

ntis

ipas

i pe

nerb

itan

kebi

jaka

n ek

spor

yan

g be

lum

di

atur

dan

dal

am ra

ngka

pe

nerb

itan

peny

empu

rnaa

n ke

bija

kan

lam

a ya

ng te

lah

dite

rbitk

an, a

tau

sam

a de

ngan

7 k

ebija

kan

x 1

tahu

n x

5 ta

hun

= 35

K

ebija

kan

tata

nia

ga/5

ta

hun

Pem

bata

san

dan

pela

rang

an

kom

oditi

per

tani

an

dan

kehu

tana

n se

cara

khu

sus,

se

suai

den

gan

arah

keb

ijaka

n da

lam

rang

ka

men

ingk

atka

n ek

spor

pro

duk

perta

nian

dan

ke

huta

nan

1. M

elak

ukan

ke

giat

an e

valu

asi

dan

mon

itorin

g pe

nerb

itan

kebi

jaka

n ek

spor

pro

duk

perta

nian

dan

ke

huta

nan

yang

di

tata

nia

gaka

n ek

spor

nya

2. M

elak

ukan

Fo

kus

Gro

up

Dis

scus

sion

ha

sil e

valu

asi

dan

mon

itorin

g ke

bija

kan

tata

ni

aga

eksp

or

prod

uk p

erta

nian

da

n ke

huta

nan

Dire

ktor

at

Eks

por P

rodu

k P

erta

nian

dan

K

ehut

anan

, Ditj

en

Per

daga

ngan

Lu

ar N

eger

i, K

emen

teria

n P

erda

gang

an

Kem

ente

rian

Keh

utan

an;

Kem

ente

rian

Per

tani

an;

Kem

ente

rian

Kel

auta

n da

n P

erik

anan

; K

emen

teria

n P

erin

dust

rian;

K

emen

teria

n K

eseh

atan

; K

emen

teria

n K

euan

gan;

K

emen

teria

n H

ukum

dan

Hak

A

zasi

Man

usia

; dll

5 ta

hun

(201

5 - 2

019)


No

Isu

Stra

tegi

sA

rah

Keb

ijaka

n R

PJM

N 2

015-

2019

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

iA

tau

Keb

utuh

an R

egul

asi

Urg

ensi

P

embe

ntuk

an

Reg

ulas

i

Eva

luas

i te

rhad

ap E

xist

ing

Reg

ulat

ion

terk

ait

Uni

t/ D

irekt

orat

P

enan

ggun

g Ja

wab

Uni

t/ D

irekt

orat

/ In

stitu

si T

erka

itTa

rget

Pen

yele

saia

n

4P

enga

tura

n E

kspo

r P

erda

gang

an

dan

Pen

gend

alia

n P

rodu

k H

iliris

asi

Men

ingk

atka

n P

enge

lola

an

dan

Nila

i Ta

mba

h S

umbe

r Day

a A

lam

yan

g B

erke

lanj

utan

, M

enin

gkat

kan

Per

tum

buha

n E

kono

mi y

ang

Inkl

usif

dan

Ber

kela

njut

an

Men

doro

ng e

kspo

r da

lam

ben

tuk

prod

uk b

erni

lai

tam

bah

(val

ue

adde

d)

Pen

etap

an K

ebija

kan

Bea

K

elua

r (B

K) e

kspo

r pro

duk

perta

nian

dan

keh

utan

an

NB

: A

. Keb

ijaka

n pe

neta

pan

BK

dite

rbitk

an ru

tin s

etia

p bu

lan

dala

m s

atu

tahu

n B

. Kom

oditi

yan

g sa

at in

i di

kena

kan

BK

ada

lah

CP

O,

Kak

ao, K

ulit

dan

Kay

u C

. Seh

ingg

a da

lam

pe

nerb

itan

kebi

jaka

n ek

spor

pro

duk

Tanh

ut y

ang

di k

enak

an B

K s

elam

a 5

tahu

n ke

depa

n ad

alah

1

Keb

ijaka

n x

12 b

ulan

x 5

ta

hun

= 60

keb

ijaka

n B

K/5

ta

hun

Pen

ingk

atan

ek

spor

pro

duk

perta

nian

dan

ke

huta

nan

di s

ekto

r hili

r se

hing

ga

men

ingk

atka

n ek

spor

yan

g be

rnila

i tam

bah

mel

alui

indi

kato

r m

enur

unny

a pe

nerim

aan

pend

apat

an

nega

ra d

ari B

ea

Kel

uar (

BK

)

1. M

elak

ukan

ke

giat

an e

valu

asi

dan

mon

itorin

g pe

nerb

itan

kebi

jaka

n ek

spor

pr

oduk

per

tani

an

dan

kehu

tana

n ya

ng e

kspo

rnya

di

kena

kan

BK

2.

Mel

akuk

an

Foku

s G

roup

D

issc

ussi

on

hasi

l eva

luas

i da

n m

onito

ring

kebi

jaka

n ek

spor

pr

oduk

per

tani

an

dan

kehu

tana

n ya

ng d

iken

akan

B

K

Dire

ktor

at

Eks

por P

rodu

k P

erta

nian

dan

K

ehut

anan

, Ditj

en

Per

daga

ngan

Lu

ar N

eger

i, K

emen

teria

n P

erda

gang

an

Kem

ente

rian

Keh

utan

an;

Kem

ente

rian

Per

tani

an;

Kem

ente

rian

Kel

auta

n da

n P

erik

anan

; K

emen

teria

n P

erin

dust

rian;

K

emen

teria

n K

eseh

atan

; K

emen

teria

n K

euan

gan;

K

emen

teria

n H

ukum

dan

Hak

A

zasi

Man

usia

; dll

5 ta

hun

(201

5 - 2

019)

4P

enin

gkat

an

daya

sai

ng

eksp

or n

asio

nal

Pen

ingk

atan

da

ya s

aing

pr

oduk

eks

por

dan

pela

ku

usah

a un

tuk

mem

perk

uat

pene

rimaa

n de

visa

neg

ara

Land

asan

huk

um

untu

k m

endu

kung

pe

ning

kata

n da

ya

sain

g pr

oduk

eks

por

dan

pela

ku u

saha

ek

spor

Pen

yusu

nan

atur

an

pela

ksan

aan

UU

No.

2

Tahu

n 20

09 te

ntan

g Le

mba

ga P

embi

ayaa

n E

kspo

r Ind

ones

ia y

ang

men

gatu

r pem

biay

aan

eksp

or, p

enja

min

an d

an

asur

ansi

1. A

man

at U

U

No.

2/2

009

tent

ang

LPE

I

2.A

man

at U

U N

o.

7/20

14 te

ntan

g P

erda

gang

an

Kes

epak

atan

B

ersa

ma

anta

ra

Kem

enda

g de

ngan

LP

EI t

enta

ng

Pen

gem

bang

an

Kap

asita

sdan

P

enin

gkat

an

Aks

es

Pem

biay

aan

bagi

U

saha

Kec

il da

n M

enen

gah

Pel

aku

Eks

por N

omor

: 02

/SJ-

DA

G/

KB

/3/2

010

Dire

ktor

at F

asili

tasi

E

kspo

r dan

Impo

rD

itjen

Kek

ayaa

n N

egar

a,

Bad

an

Keb

ijaka

n Fi

skal

- K

emen

keu

,LP

EI,

D

itjen

PE

N,

Kem

enda

g

Tahu

n 20

16

No

Isu

Stra

tegi

sA

rah

Keb

ijaka

n R

PJM

N 2

015-

2019

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

iA

tau

Keb

utuh

an R

egul

asi

Urg

ensi

P

embe

ntuk

an

Reg

ulas

i

Eva

luas

i te

rhad

ap E

xist

ing

Reg

ulat

ion

terk

ait

Uni

t/ D

irekt

orat

P

enan

ggun

g Ja

wab

Uni

t/ D

irekt

orat

/ In

stitu

si T

erka

itTa

rget

Pen

yele

saia

n

5P

enyi

apan

la

ndas

an

pem

bang

unan

ya

ng k

okoh

Mem

anta

pkan

ku

alita

s re

form

asi

biro

kras

i unt

uk

men

duku

ng

peni

ngka

tan

kual

itas

pela

yana

n pu

blik

.

Land

asan

huk

um

untu

k pe

nera

pan

tand

a ta

ngan

el

ektro

nik.

Pen

yusu

nan

Per

atur

an

Men

teri

yang

men

gatu

r ke

absa

han

dari

tand

a ta

ngan

ele

ktro

nik

dise

mua

do

kum

en p

eriji

nan.

Am

anat

dar

i P

erat

uran

P

resi

den

No.

82

Tah

un

2012

tent

ang

Pen

yele

ngga

raan

S

iste

m d

an

Tran

saks

i E

lekt

orni

k.

-D

it. F

asili

tasi

E

kspo

r dan

Impo

r.U

nit r

egul

ator

pe

rijna

n di

K

emen

dag,

P

usda

tin

Kem

enda

g

Tahu

n 20

15-2

016

(T

erga

ntun

g ke

tent

uan

pela

ksan

an d

ari P

P 82

/201

2 ya

ng a

kan

dite

rbitk

an K

omin

fo)

Mem

anta

pkan

ku

alita

s re

form

asi

biro

kras

i unt

uk

men

duku

ng

peni

ngka

tan

kual

itas

pela

yana

n pu

blik

.

Land

asan

huk

um

pem

bent

ukan

ata

u pe

neta

pan

unit

kerja

pe

ngel

ola

INS

W d

i K

emen

dag.

Pen

yusu

nan

Kep

utus

an

Men

teri

yang

mem

bent

uk

atau

men

etap

kan

unit

inte

rnal

di K

emen

dag

yang

be

tang

gung

jaw

ab te

rhad

ap

inte

rope

rabi

litas

sis

tem

In

atra

de d

an IN

SW

.

Am

anat

dar

i P

erat

uran

P

resi

den

No.

76

Tah

un 2

014

tent

ang

Pen

gelo

la

Por

tal I

NS

W.

Ber

dasa

rkan

P

erpr

es ts

b,

diha

rusk

an

K/L

unt

uk

mem

bent

uk/

men

unju

k un

it ya

ng s

udah

ad

a sb

g un

it ke

rja. S

ehin

gga

perlu

dib

uat

pera

tura

n M

ente

ri P

erda

gang

an

terk

ait L

anda

san

huku

m

pem

bent

ukan

at

au p

enet

apan

un

it ke

rja

peng

elol

a IN

SW

di

Kem

enda

g se

baga

i das

ar

Dit.

Fas

ilita

si

Eks

por d

an Im

por.

- Uni

t reg

ulat

or

perij

nan

di

Kem

enda

g.

Tahu

n 20

15


No

Isu

Stra

tegi

sA

rah

Keb

ijaka

n R

PJM

N 2

015-

2019

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

iA

tau

Keb

utuh

an R

egul

asi

Urg

ensi

P

embe

ntuk

an

Reg

ulas

i

Eva

luas

i te

rhad

ap E

xist

ing

Reg

ulat

ion

terk

ait

Uni

t/ D

irekt

orat

P

enan

ggun

g Ja

wab

Uni

t/ D

irekt

orat

/ In

stitu

si T

erka

itTa

rget

Pen

yele

saia

n

6P

enin

gkat

an

pertu

mbu

han

ekon

omi d

an

kece

nder

unga

n m

asya

raka

t ya

ng s

emak

in

kons

umtif

se

hing

ga

berd

ampa

k pa

da in

dust

ri da

lam

neg

eri

Tran

sfor

mas

i ek

onom

i m

elal

ui

indu

stria

lisas

i be

rkel

anju

tan

dan

seca

ra

berta

hap

untu

k m

enin

gkat

kan

daya

sai

ng

prod

uk h

asil

indu

stri

dan

UK

M d

i dal

am

nege

ri.

Pen

yusu

nan

dan

peny

empu

rnaa

n ke

bija

kan

impo

r ya

ng m

endu

kung

da

ya s

aing

pro

duk

dala

m n

eger

i dan

pe

rlind

unga

n ko

nsum

en

Pen

gatu

ran

impo

rtasi

pr

oduk

jadi

yan

g te

lah

dapa

t dip

rodu

ksi o

leh

indu

stri

dan

UK

M d

i da

lam

neg

eri y

ang

men

gede

pank

an k

eam

anan

da

n ke

seha

tan

kon

sum

en

Am

anat

U

ndan

g-un

dang

N

o. 7

Tah

un

2014

tent

ang

Per

daga

ngan

Keb

ijaka

n im

por

bara

ng k

onsu

msi

(p

rodu

k ja

di)

mas

ih p

erlu

pe

nyem

purn

aan

terk

ait d

enga

n in

stru

men

dan

pe

neta

pan

jeni

s ba

rang

se

rta d

ilaku

kan

sink

roni

sasi

dan

ha

rmon

isas

i de

ngan

keb

ijaka

n pe

rlind

unga

n ko

nsum

en

Dire

ktor

at Im

por

Kem

ente

rian

Per

indu

stria

n,

Kem

eter

ian

Per

tani

an, B

PO

M,

BS

N

dire

ncan

akan

regu

lasi

ad

a se

tiap

tahu

n,

2015

-201

9

7K

eter

sedi

aan

dan

stab

ilisa

si

harg

a ba

han

kebu

tuha

n po

kok

Men

ingk

atka

n P

enge

lola

an

dan

Nila

i Ta

mba

h S

umbe

r Day

a A

lam

yan

g B

erke

lanj

utan

, M

enin

gkat

kan

Per

tum

buha

n E

kono

mi y

ang

Inkl

usif

dan

Ber

kela

njut

an

Pen

yusu

nan

dan

peny

empu

rnaa

n ke

bija

kan

impo

r pr

oduk

pan

gan

guna

men

duku

ng

paso

kan

dan

stab

ilisa

si h

arga

Per

atur

an y

ang

men

gatu

r si

si s

uply

bah

an k

ebut

uhan

po

kok

asal

impo

r unt

uk

men

duku

ng k

eter

sedi

aan

di

dala

m n

eger

i

Am

anat

U

ndan

g-un

dang

N

o. 7

Tah

un

2014

tent

ang

Per

daga

ngan

Pen

yem

purn

aan

terh

adap

be

bera

pa

kebi

jaka

n im

por

baha

n po

kok

anta

ra la

in b

eras

, da

ging

, gul

a ag

ar

dapa

t men

duku

ng

terc

apai

nya

kese

imba

ngan

ha

rga

bagi

pet

ani/

pete

rnak

dan

ko

nsum

en a

khir

Dire

ktor

at Im

por

Kem

eter

ian

Per

tani

an, B

PO

M

dan

Kem

ente

rian

Kes

ehat

an

dire

ncan

akan

regu

lasi

ad

a se

tiap

tahu

n,

2015

-201

9

8P

enin

gkat

an

pertu

mbu

han

ekon

omi y

ang

men

doro

ng

peni

ngka

tan

impo

r bar

ang

mod

al, b

ahan

ba

ku/b

ahan

pe

nolo

ng

Men

ingk

atka

n da

ya s

aing

pr

oduk

eks

por

non

mig

as

man

ufak

tur

Pen

yem

purn

aan

kebi

jaka

n im

por

bara

ng m

odal

da

n ba

han

baku

/ba

han

peno

long

ya

ng m

endu

kung

pe

rtum

buha

n in

dust

ri ba

rang

m

odal

dan

bah

an

baku

/bah

an

peno

long

di d

alam

ne

geri

guna

m

enin

gkat

kan

daya

sa

ing

prod

uk-p

rodu

k ha

sil i

ndus

tri

Pen

yem

purn

aan

peng

atur

an im

porta

si

bara

ng m

odal

(mes

in d

an

pera

lata

n) d

an b

ahan

ba

ku/b

ahan

pen

olon

g ya

ng m

endu

kung

upa

ya

pem

erin

tah

dala

m

men

gem

bang

kan

indu

stri

pem

buat

an b

aran

g m

odal

da

n pe

nyed

iaan

keb

utuh

an

baha

n ba

ku/b

ahan

pe

nolo

ng d

ari d

alam

neg

eri

Am

anat

U

ndan

g-un

dang

N

o. 7

Tah

un

2014

tent

ang

Per

daga

ngan

Pen

yem

purn

aan

terh

adap

in

stru

men

dan

pe

neta

pan

jeni

s ba

rang

yan

g da

pat d

iimpo

r

Dire

ktor

at Im

por

Kem

ente

rian

Per

indu

stria

n,

Kem

ente

rian

Kes

ehat

an,

Kem

eter

ian

Per

hubu

ngan

, B

PP

T

dire

ncan

akan

regu

lasi

ad

a se

tiap

tahu

n,

2015

-201

9

LAMPIRAN - IIIIndikator Kinerja Program/Kegiatan


I N D

I K

A T

O R

K

I N E

R J

A P

R O

G R

A M

SASA

RAN

PR

OG

RAM

(O

UTC

OM

E)

Men

ingk

atny

a Pe

rtum

buha

n Ek

spor

Ba

rang

Non

Mig

as

yang

Ber

nila

i Tam

bah

dan

Jasa

Pers

enta

se

Pert

umbu

han

Eksp

or P

rodu

k O

laha

n Pe

rtan

ian

Dan

Kehu

tana

n

(%)

1 5,

5

6

6,5

7

7,

5

SUM

BER

DATA

IN

DIKA

TOR

TA

RGET

201

5 20

16

2017

20

18

2019

CA

RA P

ENG

HITU

NG

AN

Setid

akny

a 2%

pen

ingk

atan

ni

lai e

fekti

f pad

a ko

mod

iti

CPO

dan

Kak

ao, b

erup

aya

untu

k m

endo

rong

hili

risas

i pa

da d

ua k

omod

iti la

inny

a ya

ng d

iken

akan

HPE

yai

tu

kayu

dan

kul

it. P

erki

raan

ta

rget

pen

ingk

atan

sela

in 2

%

adal

ah k

ontr

ibus

i kom

oditi

la

inny

a di

luar

em

pat

kom

oditi

ters

ebut

. Pe

ngen

aan

HPE

dilu

ar

kom

oditi

ters

ebut

aka

n di

ko

ordi

nasik

an le

bih

lanj

ut

deng

an K

emen

keu

dan

inst

ansi

terk

ait l

ainn

ya.

Kom

oditi

yan

g di

guna

kan

seba

gai d

asar

pen

ghitu

ngan

an

tara

lain

: •

CPO

dan

Pro

duk

Turu

nann

ya•

Kaka

o da

n Pr

oduk

Tu

runa

nnya

•

Prod

uk In

dust

ri

Kehu

tana

n•

Kulit

Pro

duk

Kulit

Bps,

Pusd

ata

Litb

ang

Kem

enda

gDi

t. Ta

nhut

• • • •

SASA

RAN

PR

OG

RAM

(O

UTC

OM

E)M

enin

gkat

nya

Pert

umbu

han

Eksp

or B

aran

g N

onM

igas

yan

g Be

rnila

i Tam

bah

dan

Jasa

Pers

enta

se

Pert

umbu

han

Eksp

or P

rodu

k O

laha

n In

dust

ri Da

n Pe

rtam

bang

an (

%)

2

6

6,5

7

7,

5

8

SUM

BER

DATA

IN

DIKA

TOR

TA

RGET

201

5 20

16

2017

20

18

2019

CA

RA P

ENG

HITU

NG

AN

Kom

oditi

-kom

oditi

yan

g di

jadi

kan

dasa

r bah

an

perh

itung

an a

ntar

a la

in :

• TP

T•

ELEK

TRO

NIK

A•

OTO

MOT

IF•

ANEK

A PR

ODU

K KI

MIA

•

ALAS

KAK

I•

PRO

DUK

MES

IN D

AN

PERK

AKAS

• M

AKAN

AN D

AN M

INU

MAN

O

LAHA

N•

PLAS

TIK

DAN

BAR

ANG

DARI

PADA

NYA

• PE

RHIA

SAN

• LO

GAM

LAI

NN

YA D

AN

BARA

NG

DARI

PADA

NYA

Peni

ngka

tan

dida

sark

an

deng

an m

elih

at p

ertu

mbu

han

eksp

or p

ada

kom

oditi

-ko

mod

iti d

i ata

s sel

ama

5 ta

hun

tera

khir

(200

9-20

13).

Dipe

rkira

kan

untu

k pe

riode

20

15-2

019

akan

terja

di

kena

ikan

eks

por s

ebes

ar

1% se

tiap

tahu

nnya

unt

uk

kom

oditi

dia

tas.

Bps

Pusd

ata

Litb

ang

Kem

enda

gDi

t. Ek

spor

Pro

duk

Indu

stri

dan

Pert

amba

ngan


SASA

RAN

PR

OG

RAM

(O

UTC

OM

E)M

enin

gkat

nya

Pert

umbu

han

Eksp

or B

aran

g N

onM

igas

yan

g Be

rnila

i Tam

bah

dan

Jasa

Men

ingk

atny

a Ef

ektiv

itas

Peng

elol

aan

Impo

r

Men

ingk

atny

a Pe

laya

nan

dan

Kem

udah

an

Beru

saha

Bid

ang

Perd

agan

gan

Luar

N

eger

i

Pers

enta

se

Pena

ngan

an K

asus

(%

)

Men

urun

nya

Kont

ribus

i Im

por

Bara

ng K

onsu

msi

Terh

adap

Tota

l Im

por

(%)

Peny

eles

aian

pe

rizin

an E

kspo

r dan

Im

por S

esua

i De

ngan

SLA

(%)

Peni

ngka

tan

Rasio

ni

lai e

kspo

r yan

g m

engg

unak

an S

KA

Pref

eren

si da

n N

on-

Pref

eren

si te

rhad

ap

tota

l eks

por (

%)

3 1 1 2

6

6,5

7

7,

5

8

7.0

6.

7

6.5

6.

3

6.0

75

80

85

90

95

65

67

69

71

73

SUM

BER

DATA

IN

DIKA

TOR

TA

RGET

201

5 20

16

2017

20

18

2019

CA

RA P

ENG

HITU

NG

AN

Dita

rget

kan

sem

ua k

asus

yan

g di

sam

paik

an o

leh

sem

ua n

egar

a pe

nudu

h da

pat t

erta

ngan

i, ju

mla

h tu

duha

n tid

ak d

apat

di

pred

iksi

kare

na h

al te

rseb

ut

data

ngny

a da

ri lu

ar (f

akto

r tida

k bi

sa d

iken

dalik

an d

ari d

alam

/ un

pred

icta

ble

cond

ition

)

1. R

ata-

rata

kon

trib

usi i

mpo

r ba

rang

kon

sum

si da

lam

5 ta

hun

terk

ahir

men

capa

i 7%

dar

i tot

al

impo

r.2.

Car

a pe

rhitu

ngan

: (N

ilai

Impo

r /To

tal I

mpo

r)x1

00%

Pers

enta

se d

apat

te

rsel

esai

kann

ya p

erizi

nan

eksp

or d

an im

por s

esua

i de

ngan

ket

entu

an y

ang

berla

ku/S

LA, s

esua

i den

gan

Perm

enda

g N

o.53

/M-

DAG/

PER/

9/20

14 Te

ntan

g U

nit

Pela

yana

n Te

rpad

u Pe

rdag

anga

n

Pres

enta

se P

ener

bita

n SK

A Pr

efer

ensi

dan

Non

Pre

fere

nsi

Seca

ra O

nlin

e Te

rhad

ap To

tal

Eksp

or

Dit.

Peng

aman

an

Perd

agan

gan

BPS

Lapo

ran

Surv

eyor

Pu

sdat

a Li

tban

g

BPS

Lapo

ran

Surv

eyor

Pu

sdat

a Li

tban

gDi

t.Fas

ilita

si Ek

spor

dan

Im

por

SASA

RAN

PR

OG

RAM

(O

UTC

OM

E)Pe

rsen

tase

Pe

ning

kata

n Pe

nggu

na S

istem

Pe

rizin

an O

nlin

e (%

) Pe

rsen

tase

Cap

aian

Ke

bija

kan

Tent

ang

Pend

eleg

asia

n Pe

rizin

an S

ekto

r Pe

rdag

anga

n di

Ka

was

an E

kono

mi

Khus

us (K

EK) (

%)

3

4

15

20

25

30

35

80

90

100

10

0

100

SUM

BER

DATA

IN

DIKA

TOR

TA

RGET

201

5 20

16

2017

20

18

2019

CA

RA P

ENG

HITU

NG

AN

Pros

enta

se d

ari j

umla

h pe

mili

k Ha

k Ak

ses

Terla

mpi

r

Per

sent

ase

capa

ian

peny

eles

aian

pen

yusu

nan

kons

ep P

erm

enda

g in

i dih

itung

ber

dasa

rkan

ting

kat p

emba

hasa

n ya

ng te

lah

dila

ksan

akan

, bai

k se

cara

in

tern

al K

emen

teria

n P

erda

gang

an m

aupu

n se

cara

eks

tern

al d

enga

n in

stan

si t

erka

it la

inny

a. A

dapu

n ta

hapa

n tin

gkat

pem

baha

san

diba

gi m

enja

di 5

(li

ma)

taha

pan

yang

terd

iri d

ari :

Ta

hapa

n

Ura

ian

Bobo

t

Taha

p 1

Pe

mba

hasa

n In

tern

al K

onse

p Dr

af P

erm

enda

g se

cara

inte

rnal

20

%

T

ahap

2

Pem

baha

san

pada

ting

kat E

selo

n III

unt

uk m

enda

patk

an m

asuk

an d

ari

20%

Uni

t Ese

lon

II di

ling

kung

an D

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r Neg

eri

Ta

hap

3

Pem

baha

san

Inte

rnal

pad

a tin

gkat

Ese

lon

II

20%

Ta

hap

4

Pem

baha

san

Ekst

erna

l den

gan

Sekr

etar

iat D

ewan

Nas

iona

l Kaw

asan

20

%

Ek

onom

i Khu

sus (

KEK)

dan

inst

ansi

terk

ait l

ainn

ya

Ta

hap

5

Perm

enda

g te

rseb

ut d

apat

dite

rbitk

an se

tela

h di

teta

pkan

nya

20

%

Ad

min

istra

tor.


I N D

I K

A T

O R

K

I N E

R J

A K

E G

I A

T A

N

KEG

IATA

N P

ENG

ELO

LAAN

EKS

POR

PRO

DU

K PE

RTAN

IAN

DAN

KEH

UTA

NAN

D

irekt

orat

Eks

por P

rodu

k Pe

rtan

ian

dan

Kehu

tana

n

1 Ju

mla

h ru

mus

an k

ebija

kan

eksp

or

prod

uk p

erta

nian

dan

keh

utan

an

(Per

atur

an)

14

14

13

13

13

Di ta

hun

2015

dan

201

6 ju

mla

h ru

mus

an k

ebija

kan

eksp

or

dipe

rkira

kan

lebi

h ba

nyak

di

band

ingk

an ta

hun

2017

-201

9

kare

na ,

pada

tahu

n 20

15 d

an 2

016,

7

pem

bata

san

eksp

or p

rodu

k ta

nhut

aka

n di

sesu

aika

n U

U

perd

agan

gan

Dit.

Tanh

ut

2 Ju

mla

h pe

nerb

itan

eksp

ortir

te

rdaft

ar (

ET)

220

240

260

280

300

Dihi

tung

dar

i jum

lah

pene

tapa

n Ek

spor

tir Te

rdaft

ar P

rodu

k Pe

rtan

ian

dan

Kehu

tana

n ba

ik b

aru

mau

pun

perp

anja

ngan

Lapo

ran

ET (D

it.Ta

nhut

)

3 Ju

mla

h pe

nerb

itan

sura

t pe

rset

ujua

n ek

spor

(SPE

) 60

0 70

0 80

0 90

0 10

00

Dihi

tung

dar

i pem

beria

n pe

rset

ujua

n ek

spor

dal

am 1

tahu

n.

Unt

uk m

endu

kung

pen

ingk

atan

nila

i ek

spor

dan

men

ingk

atka

n pe

ngen

dalia

n ek

spor

yan

g be

rnila

i ta

mba

h.

Lapo

ran

SPE

(Dit.

Tan

hut)

4 Ju

mla

h pe

laku

usa

ha y

ang

men

dapa

tkan

bim

bing

an te

knis

di

bida

ng e

kspo

r pro

duk

pert

ania

n da

n ke

huta

nan

(Ora

ng)

250

300

350

400

450

Akum

ulas

i jum

lah

pela

ku u

saha

ya

ng m

empe

role

h bi

mbi

ngan

tekn

is ke

bija

kan

eksp

or

Dit.

Tanh

ut

5 Ju

mla

h la

pora

n ev

alua

si ke

bija

kan

peni

ngka

tan

eksp

or b

aran

g be

rnila

i ta

mba

h tin

ggi b

erba

sis p

erta

nian

da

n ke

huta

nan

(Lap

oran

)

21

21

21

21

21

Jum

lah

lapo

ran

hasil

eva

luas

i te

rhad

ap k

ebija

kan/

Perm

enda

g Ek

spor

pro

duk

tanh

ut

Dit.

Tanh

ut

No.

In

dika

tor S

asar

an K

egia

tan

2015

20

16

2017

20

18

2019

Tahu

nCa

ra P

engh

itung

anSu

mbe

r Dat

a

1 Ju

mla

h ru

mus

an k

ebija

kan

eksp

or

indu

stri

dan

pert

amba

ngan

(P

erat

uran

)

5 5

5 5

5 Ad

a ke

tent

uan

yang

mas

ih b

erla

ku

untu

k 3

tahu

n ke

dep

an se

hing

ga

proy

eksi

targ

et 5

Per

atur

an, 2

pe

ratu

ran

mer

upak

an p

erat

uran

ba

ru/ p

erpa

njan

gan

dari

pera

tura

n ba

ru y

ang

berla

ku d

i tah

un

sebe

lum

nya

.

Dit.

Eksp

or P

rodu

k In

dust

ri da

n Pe

rtam

bang

an

2 Ju

mla

h pe

nerb

itan

eksp

ortir

te

rdaft

ar (E

T)

30

ET30

ET

30

ET30

ET

30 E

TPe

ngen

dalia

n ak

an d

iuta

mak

an

kepa

da b

aran

g-ba

rang

yan

g be

rnila

i ta

mba

h / h

iliris

asi.D

ihitu

ng d

ari

jum

lah

pene

tapa

n Ek

spor

tir

Terd

aftar

bai

k ba

ru m

aupu

n pe

rpan

jang

an

Lapo

ran

ET (D

it.In

tam

)

3 Ju

mla

h pe

nerb

itan

sura

t pe

rset

ujua

n ek

spor

(SPE

) 45

0 46

0 47

0 48

0 49

0 Di

hitu

ng d

ari p

embe

rian

pers

etuj

uan

eksp

or d

alam

1 ta

hun.

U

ntuk

men

duku

ng p

enin

gkat

an n

ilai

eksp

or d

an m

enin

gkat

kan

peng

enda

lian

eksp

or y

ang

bern

ilai

tam

bah.

Lapo

ran

SPE

(Dit.

Inta

m)

4 Ju

mla

h pe

laku

usa

ha y

ang

men

dapa

tkan

bim

bing

an te

knis

di

bida

ng e

kspo

r pro

duk

Indu

stri

dan

Pert

amba

ngan

(Ora

ng)

160

160

160

160

160

Akum

ulas

i jum

lah

pela

ku u

saha

ya

ng m

empe

role

h bi

mbi

ngan

tekn

is ke

bija

kan

eksp

or p

rodu

k in

dust

ri da

n pe

rtam

bang

an

Dit.

Tanh

ut

5 Ju

mla

h la

pora

n ev

alua

si ke

bija

kan

peni

ngka

tan

eksp

or b

aran

g be

rnila

i ta

mba

h tin

ggi b

erba

sis in

dust

ri da

n pe

rtam

bang

an (L

apor

an)

15

15

15

15

15

Jum

lah

lapo

ran

hasil

eva

luas

i te

rhad

ap k

ebija

kan/

Perm

enda

g Ek

spor

pro

duk

indu

stri

dan

pert

amba

ngan

Dit.

Tanh

ut

KEG

IATA

N P

ENG

ELO

LAAN

EKS

POR

PRO

DU

K PE

RTAN

IAN

DAN

KEH

UTA

NAN

D

irekt

orat

Eks

por P

rodu

k In

dust

ri da

n Pe

rtam

bang

an

No.

In

dika

tor S

asar

an K

egia

tan

2015

20

16

2017

20

18

2019

Tahu

nCa

ra P

engh

itung

anSu

mbe

r Dat

a


KEG

IATA

N P

ENG

ELO

LAAN

FAS

ILIT

ASI E

KSPO

R DA

N IM

POR

Dire

ktor

at F

asili

tasi

Eks

por d

an Im

por

No.

In

dika

tor S

asar

an K

egia

tan

2015

20

16

2017

20

18

2019

Tahu

nCa

ra P

engh

itung

anSu

mbe

r Dat

a

1Ju

mla

h pe

nerb

itan

kebi

jaka

n fa

silita

si ek

spor

dan

impo

r (P

erat

uran

) 2

2 2

2 2

Dite

rbitk

anny

a 2

Perm

enda

g te

rkai

t de

ngan

Inat

rade

dan

SKA

Di

t. Fa

silita

si Ek

spor

dan

Impo

r

2Ju

mla

h pe

ngem

bang

an si

stem

el

ektr

onik

bid

ang

fasil

itasi

perd

agan

gan

luar

neg

eri (

Kegi

atan

) 2

2 2

2 2

Peng

emba

ngan

sist

em b

erup

a in

ovas

i yan

g di

laku

kan

terh

adap

sis

tem

Inat

rade

dan

sist

em S

KA

Dit.

Fasil

itasi

Eksp

or d

an Im

por

3Pe

rsen

tase

Lay

anan

Per

ijina

n bi

dang

per

daga

ngan

luar

neg

eri

yang

dap

at d

isele

saik

an se

cara

on

line

(%)

90

95

100

100

100

Pros

enta

se je

nis p

eriji

nan

yang

da

pat d

iaju

kan

seca

ra o

nlin

e di

lin

gkun

gan

Dag

lu, s

elai

n pe

rijna

n ya

ng b

ersif

at k

husu

s (pe

ngaj

uann

ya

tidak

dap

at m

elal

ui o

nlin

e).

Dit.

Fasil

itasi

Eksp

or d

an Im

por

4Ju

mla

h pe

mili

k Ha

k Ak

ses

INAT

RADE

(Per

usah

aan)

50

00

5500

60

00

6500

70

00

Akum

ulas

i men

ingk

atny

a ju

mla

h pe

mili

k ha

k ak

ses s

etiap

tahu

nnya

se

besa

r 500

per

usah

aan

Dit.

Fasil

itasi

Eksp

or d

an Im

por

5Ju

mla

h pe

laku

usa

ha y

ang

men

dapa

tkan

bim

bing

an te

knis

di b

idan

g fa

silita

si pe

rdag

anga

n (O

rang

)

250

300

350

400

450

Akum

ulas

i Men

ingk

atny

a pe

mah

aman

bag

i pel

aku

usah

a

dibi

dang

fasil

itasi

perd

agan

gan

Dit.

Fasil

itasi

Eksp

or d

an Im

por

6Ju

mla

h ko

ordi

nasi

terk

ait s

kem

a pe

mbi

ayaa

n ek

spor

, har

mon

isasi

regu

lasi,

per

daga

ngan

lint

as b

atas

, da

n la

inny

a (K

egia

tan)

35

35

35

35

35

Jum

lah

hasil

koo

rdin

asi y

ang

dila

kuka

n di

bid

ang

fasil

itasi

perd

agan

gan

Dit.

Fasil

itasi

Eksp

or d

an Im

por

7Ju

mla

h la

pora

n ev

alua

si da

n m

onito

ring

pela

ksan

aan

INAT

RADE

, SKA

Onl

ine,

dan

fa

silita

si pe

rdag

anga

n la

inny

a (L

apor

an)

6 6

6 6

6

Jum

lah

hasil

eva

luas

i dan

m

onito

ring

dib

idan

g fa

silita

si pe

rdag

anga

n

Dit.

Fasil

itasi

Eksp

or d

an Im

por

8Pe

ning

kata

n ra

sio n

ilai e

kspo

r yan

g m

engg

unak

an S

KA p

refe

rens

i dan

N

on P

refe

rens

i ter

hada

p to

tal

eksp

or (S

KA)

65

67

69

71

73

Pres

enta

se P

ener

bita

n SK

A Pr

efer

ensi

dan

Non

Pre

fere

nsi

Seca

ra O

nlin

e Te

rhad

ap To

tal

Eksp

or

Dit.

Fasil

itasi

Eksp

or d

an Im

por

1Ju

mla

h ru

mus

an

kebi

jaka

n/pe

ratu

ran

di b

idan

g im

por (

Pera

tura

n)

5 5

5 5

5 Pe

nerb

itan

Perm

enda

g Im

por

bara

ng m

odal

, bah

an b

aku

dan

baha

n pe

nolo

ng p

erta

hun

Dit.

Impo

r

2Ju

mla

h da

ta d

an in

form

asi i

mpo

r ba

rang

yan

g di

atur

tata

niag

a im

porn

ya (J

enis

)

10

10

10

10

10

Jum

lah

data

per

kem

bang

an 1

0 ko

mod

iti y

ang

diat

ur ta

ta n

iaga

im

porn

ya

BPS

Psud

ata

Litb

ang

Kem

enda

gDi

t. Im

por

3Ju

mla

h pe

nerb

itan

pene

tapa

n im

porti

r ter

dafta

r (IT

)20

00

2000

20

00

2000

20

00

Dihi

tung

dar

i jum

lah

pene

tapa

n Im

porti

r Ter

dafta

r bai

k ba

ru

mau

pun

perp

anja

ngan

Dit.

Impo

r

4Ju

mla

h pe

nerb

itan

peng

akua

n se

baga

i Im

porti

r Pro

duse

n (IP

) 10

00

1200

14

00

1500

15

00

Dihi

tung

dar

i jum

lah

peng

akua

n Im

porti

r Pro

duse

n ya

ng b

aru

mau

pun

perp

anja

ngan

Dit.

Impo

r

5Ju

mla

h pe

nerb

itan

sura

t pe

rset

ujua

n Im

por (

SPI)

3000

30

00

3000

30

00

3000

Di

hitu

ng d

ari p

embe

rian

pers

etuj

uan

impo

r dal

am 1

tahu

n Di

t. Im

por

6Ju

mla

h pe

laku

usa

ha y

ang

men

dapa

tkan

bim

bing

an te

knis

di

bida

ng Im

por (

Ora

ng)

300

400

450

500

500

Akum

ulas

i jum

lah

pela

ku u

saha

ya

ng m

empe

role

h bi

mbi

ngan

tekn

is ke

bija

kan

impo

r

Dit.

Impo

r

7Ju

mla

h la

pora

n ev

alua

si ke

bija

kan

(pen

gelo

laan

) im

por (

Lapo

ran)

5

5 5

5 5

Jum

lah

lapo

ran

hasil

eva

luas

i te

rhad

ap k

ebija

kan/

Perm

enda

g im

por

Dit.

Impo

r

KEG

IATA

N P

ENG

ELO

LAAN

IMPO

RD

irekt

orat

Impo

r

No.

In

dika

tor S

asar

an K

egia

tan

2015

20

16

2017

20

18

2019

Tahu

nCa

ra P

engh

itung

anSu

mbe

r Dat

a


KEG

IATA

N P

ENIN

GKA

TAN

PEN

GAM

ANAN

PER

DAG

ANG

AND

irekt

orat

Pen

gam

anan

Per

daga

ngan

No.

In

dika

tor S

asar

an K

egia

tan

2015

20

16

2017

20

18

2019

Tahu

nCa

ra P

engh

itung

anSu

mbe

r Dat

a

1Pe

nyus

unan

subm

isi tu

duha

n du

mpi

ng, s

ubsid

i dan

safe

guar

d

(Sub

mis

i) 20

21

22

23

24

Se

tiap

doku

men

subm

isi y

ang

disa

mpa

ikan

dih

itung

seba

gai

outp

ut in

dika

tor

Dit.

Peng

aman

an P

erda

gang

an

2De

ngar

pen

dapa

t (h

earin

g)/k

onsu

ltasi

info

rmal

/tek

nis d

i neg

ara

mitr

a da

gang

(Lap

oran

)

5 5

5 5

5 Se

tiap

jeni

s lap

oran

mew

akili

setia

p su

b ou

tput

pad

a pr

ogra

m k

erja

/ RK

A-KL

Dit.

Peng

aman

an P

erda

gang

an

3M

onito

ring

dan

eval

uasi

ham

bata

n pe

rdag

anga

n (L

apor

an)

8 8

8 8

8 Se

tiap

jeni

s lap

oran

mew

akili

setia

p su

b ou

tput

pad

a pr

ogra

m k

erja

/ RK

A-KL

Dit.

Peng

aman

an P

erda

gang

an

KEG

IATA

N P

ENIN

GKA

TAN

PER

ANAN

SEK

TOR

PERD

AGAN

GAN

DI K

AWAS

AN E

KON

OM

I KH

USU

S

No.

In

dika

tor S

asar

an K

egia

tan

2015

20

16

2017

20

18

2019

Tahu

nCa

ra P

engh

itung

anSu

mbe

r Dat

a

1Ju

mla

h du

kung

an fa

silita

si da

n ko

ordi

nasi

bida

ng

perd

agan

gan

terh

adap

pe

ngem

bang

an K

awas

an

Ekon

omi K

husu

s (La

pora

n)

1 1

1 1

1

Jum

lah

duku

ngan

fasil

itasi

dan

koor

dina

si bi

dang

pe

rdag

anga

n te

rhad

ap

peng

emba

ngan

Kaw

asan

Ek

onom

i Khu

sus (

Lapo

ran)

Ditje

n Pe

rdag

anga

n Lu

ar

Neg

eri

2Ju

mla

h Ra

ncan

gan

Pera

tura

n M

ente

ri te

rkai

t de

ngan

KEK

(R

anca

ngan

Pe

rmen

)

1 Ra

ncan

gan

Pera

tura

n M

ente

ri

1 Pe

ratu

ran

Men

teri

1 Ra

ncan

gan

Pera

tura

n M

ente

ri

1 Ra

ncan

gan

Pera

tura

n M

ente

ri

1 Pe

ratu

ran

Men

teri

Jum

lah

Ranc

anga

n Pe

ratu

ran

Men

teri

terk

ait

deng

an K

EK

(Ran

cang

an

Perm

en)

Ditje

n Pe

rdag

anga

n Lu

ar

Neg

eri


KEG

IATA

N D

UKU

NG

AN M

ANAJ

EMEN

DAN

DU

KUN

GAN

TEK

NIS

LAI

NN

YA D

IREK

TORA

T JE

ND

ERAL

PER

DAG

ANG

AN LU

AR N

EGER

ISe

tditj

en P

erda

gang

an L

uar N

eger

i

No.

In

dika

tor S

asar

an K

egia

tan

2015

20

16

2017

20

18

2019

Tahu

nCa

ra P

engh

itung

anSu

mbe

r Dat

a

1 Ju

mla

h Do

kum

en

Pere

ncan

aan

dan

Peng

angg

aran

Dire

ktor

at

Jend

eral

(Dok

umen

)

55

55

5Di

targ

etka

n da

lam

setia

p ta

hun

terd

apat

5

doku

men

per

enca

naan

, sem

akin

dik

it a

tau

bany

akny

a do

kum

en te

rseb

ut ti

dak

men

gind

ikas

ikan

sem

akin

bag

us a

tau

buru

knya

per

enca

naan

. Dok

umen

pe

renc

anaa

n, a

ntar

a la

in m

elip

uti: R

enst

ra,

Renj

a, R

enki

n, K

onki

n.da

n RK

A KL

Setd

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r N

eger

i

2 Ju

mla

h bi

mbi

ngan

tekn

is da

n so

sialis

asi k

ebija

kan

perd

agan

gan

luar

neg

eri

(Keg

iata

n)

22

22

2 Di

targ

etka

n da

lam

setia

p ta

hun

terd

apat

2

kegi

atan

terk

ait b

imbi

ngan

tekn

is da

n so

sialis

asi k

ebija

kan

perd

agan

gan

luar

ne

geri.

Setd

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r N

eger

i

3Ju

mla

h la

pora

n pe

laks

anaa

n an

ggar

an

satk

er D

itjen

Dag

lu

(Sat

ker)

39

39

39

39

39

Dita

rget

kan

dala

m

setia

p ta

hun

terd

apat

39

la

pora

n pe

laks

anaa

n an

ggar

an,

sesu

ai

deng

an

Satk

er

di

Ling

kung

an

Ditje

n Pe

rdag

anga

n Lu

ar

Neg

eri.

La

pora

n te

rseb

ut

men

jela

skan

pe

laks

anaa

n an

ggar

an se

lam

a se

teng

ah se

mes

ter.

Setd

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r N

eger

i

4Ju

mla

h ko

nsep

per

atur

an

peru

ndan

g-un

dang

an

bida

ng p

erda

gang

an l

uar

nege

ri ya

ng d

itela

ah

(Per

atur

an)

12

12

1212

12

Di

targ

etka

n se

tidak

nya

dala

m s

etia

p ta

hun

terd

apat

12

kons

ep p

erat

uran

per

unda

ng-

unda

ngan

bid

ang

perd

agan

gan

luar

neg

eri

yang

dite

laah

.

Setd

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r N

eger

i

5La

pora

n m

onito

ring

dan

eval

uasi

kine

rja D

irekt

orat

Je

nder

al P

erda

gang

an L

uar

Neg

eri (

Lapo

ran)

14

14

1414

14Di

targ

etka

n se

tidak

nya

dala

m se

tiap

tahu

n te

rdap

at 1

4 La

pora

n m

onito

ring

dan

eval

uasi

kine

rja D

irekt

orat

Jend

eral

Pe

rdag

anga

n Lu

ar N

eger

i , y

ang

anta

ra la

in

mel

iput

i lap

oran

mon

itorin

g pr

ogra

m d

an

Setd

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r N

eger

i

ke

giat

an D

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r Neg

eri (

4 la

pora

n), L

apor

an M

onito

ring

dan

Eval

uasi

Kine

rja D

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r Neg

eri (

9 La

pora

n) d

an L

apor

an A

kunt

abili

tas K

iner

ja

(LAK

) Dire

ktor

at Je

nder

al P

erda

gang

an L

uar

Neg

eri (

1 La

pora

n)

Setd

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r N

eger

i

6La

pora

n ke

giat

an

koor

dina

si Di

rekt

orat

Je

nder

al P

erda

gang

an L

uar

Neg

eri (

Lapo

ran)

1111

1111

11Di

targ

etka

n se

tidak

nya

dala

m se

tiap

tahu

n te

rdap

at 1

1 ke

giat

an k

oord

inas

i Dire

ktor

at

Jend

eral

Per

daga

ngan

Lua

r Neg

eri ,

yan

g an

tara

lain

mel

iputi

: Keg

iata

n Ko

ordi

nasi

Pem

bang

unan

dan

Pen

gem

bang

an L

uar

Neg

eri D

aera

h (2

lapo

ran)

, Lap

oran

Ko

ordi

nasi

Peni

ngka

tan

Eksp

or (2

Lap

oran

), La

pora

n Ko

ordi

nasi

Pene

rbita

n SK

A (4

La

pora

n ),

Lap

oran

Koo

rdin

asi –

Sida

ng d

an

Lobi

Bid

ang

Perd

agan

gan

Inte

rnas

iona

l di

Foru

m In

tern

asio

nal

(2 L

apor

an)

dan

Lapo

ran

Fasil

itasi

Koor

dina

si Re

form

asi

Biro

kras

i

Setd

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r N

eger

i

7La

pora

n Ke

giat

an

peny

ajia

n da

ta d

an

info

rmas

i bid

ang

perd

agan

gan

luar

neg

eri

(Lap

oran

)

2 2

2 2

2 Di

targ

etka

n se

tidak

nya

dala

m se

tiap

tahu

n te

rdap

at 2

Lap

oran

keg

iata

n pe

nyaj

ian

data

dan

info

rmas

i bid

ang

perd

agan

gan

luar

neg

eri ,

cak

upan

lapo

ran

ters

ebut

an

tara

lain

mel

iputi

:Stu

di P

rogn

isa K

omod

iti

Eksp

or d

an Im

por,

Hal

-hal

terk

ait W

ebsit

e Di

tjen

Perd

agan

gan

Luar

Neg

eri d

an

Peny

usun

an In

form

asi L

aran

gan

dan

Pem

bata

san

Eksp

or d

an Im

por d

alam

Pos

Ta

rif

Setd

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r N

eger

i

No.

In

dika

tor S

asar

an K

egia

tan

2015

20

16

2017

20

18

2019

Tahu

nCa

ra P

engh

itung

anSu

mbe

r Dat

a


No.

I

ndik

ator

Sas

aran

Keg

iata

n20

15

2016

20

17

2018

20

19

Tahu

nCa

ra P

engh

itung

anSu

mbe

r Dat

a

1 Ju

mla

h ru

mus

an k

ebija

kan

eksp

or

indu

stri

dan

pert

amba

ngan

(P

erat

uran

)

5 5

5 5

5 Ad

a ke

tent

uan

yang

mas

ih b

erla

ku

untu

k 3

tahu

n ke

dep

an se

hing

ga

proy

eksi

targ

et 5

Per

atur

an, 2

pe

ratu

ran

mer

upak

an p

erat

uran

ba

ru/ p

erpa

njan

gan

dari

pera

tura

n ba

ru y

ang

berla

ku d

i tah

un

sebe

lum

nya

.

Dit.

Eksp

or P

rodu

k In

dust

ri da

n Pe

rtam

bang

an

2 Ju

mla

h pe

nerb

itan

eksp

ortir

te

rdaft

ar (E

T)

30

ET30

ET

30

ET30

ET

30 E

TPe

ngen

dalia

n ak

an d

iuta

mak

an

kepa

da b

aran

g-ba

rang

yan

g be

rnila

i ta

mba

h / h

iliris

asi.D

ihitu

ng d

ari

jum

lah

pene

tapa

n Ek

spor

tir

Terd

aftar

bai

k ba

ru m

aupu

n pe

rpan

jang

an

Lapo

ran

ET (D

it.In

tam

)

3 Ju

mla

h pe

nerb

itan

sura

t pe

rset

ujua

n ek

spor

(SPE

) 45

0 46

0 47

0 48

0 49

0 Di

hitu

ng d

ari p

embe

rian

pers

etuj

uan

eksp

or d

alam

1 ta

hun.

U

ntuk

men

duku

ng p

enin

gkat

an n

ilai

eksp

or d

an m

enin

gkat

kan

peng

enda

lian

eksp

or y

ang

bern

ilai

tam

bah.

Lapo

ran

SPE

(Dit.

Inta

m)

4 Ju

mla

h pe

laku

usa

ha y

ang

men

dapa

tkan

bim

bing

an te

knis

di

bida

ng e

kspo

r pro

duk

Indu

stri

dan

Pert

amba

ngan

(Ora

ng)

160

160

160

160

160

Akum

ulas

i jum

lah

pela

ku u

saha

ya

ng m

empe

role

h bi

mbi

ngan

tekn

is ke

bija

kan

eksp

or p

rodu

k in

dust

ri da

n pe

rtam

bang

an

Dit.

Tanh

ut

5 Ju

mla

h la

pora

n ev

alua

si ke

bija

kan

peni

ngka

tan

eksp

or b

aran

g be

rnila

i ta

mba

h tin

ggi b

erba

sis in

dust

ri da

n pe

rtam

bang

an (L

apor

an)

15

15

15

15

15

Jum

lah

lapo

ran

hasil

eva

luas

i te

rhad

ap k

ebija

kan/

Perm

enda

g Ek

spor

pro

duk

indu

stri

dan

pert

amba

ngan

Dit.

Tanh

ut

Alok

asi P

enda

naan

Pro

gram

unt

uk T

ahun

201

5-20

19D

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r Neg

eri

PRO

GRA

M/

KEG

IATA

N

2015

20

16

2017

20

18

2019

ALO

KASI

JML

KEG

IATA

NU

NIT

PEN

ANG

GU

NG

JAW

AB

PEN

ING

KATA

N P

ERDA

GAN

GAN

LU

AR N

EGER

I23

6.02

245.

4525

0.38

255.

5525

5.55

8DI

REKT

ORA

T JE

NDE

RAL

PERD

AGAN

GAN

LUAR

NEG

ERI

1

Duku

ngan

Man

ajem

en d

an

Duku

ngan

Tekn

is La

inny

a Di

rekt

orat

Je

nder

al P

erda

gang

an L

uar N

eger

i

63.8

063

.80

63.8

063

.80

63.8

0

SEKR

ETAR

IAT

DIRE

KTO

RAT

JE

NDE

RAL

PERD

AGAN

GAN

LUAR

N

EGER

I

2**

Duku

ngan

Sek

tor P

erda

gang

an

Terh

adap

Pen

gem

bang

an K

awas

an

Ekon

omi K

husu

s

1.00

1.05

1.10

1.16

1.16

SE

KRET

ARIA

T DI

REKT

ORA

T

JEN

DERA

L PE

RDAG

ANGA

N LU

AR

NEG

ERI

3**

*Pe

ning

kata

n da

n Pe

ngel

olaa

n

Eksp

or P

rodu

k Pe

rtan

ian

dan

Kehu

tana

n

78.0

078

.00

78.0

078

.00

78.0

0

DIRE

KTO

RAT

EKSP

OR

PRO

DUK

PERT

ANIA

N D

AN K

EHU

TAN

AN

4**

*Pe

ning

kata

n da

n Pe

ngel

olaa

n

Eksp

or P

rodu

k In

dust

ri da

n Pe

rtam

bang

an

5.13

5.13

5.13

5.13

5.13

DI

REKT

ORA

T EK

SPO

R PR

ODU

K IN

DUST

RI D

AN P

ERTA

MBA

NGA

N

5*

Peng

elol

aan

Fasil

itasi

Eksp

or d

an

Impo

r 23

.00

24.4

525

.67

26.9

526

.95

DI

REKT

ORA

T FA

SILI

TASI

EKS

POR

DA

N IM

POR

6*

Peng

elol

aan

Impo

r9.

9012

.50

13.1

213

.78

13.7

8

DIRE

KTO

RAT

IMPO

R

7**

Peni

ngka

tan

Peng

aman

an d

an

Perli

ndun

gan

Akse

s Pas

ar8.

008.

408.

829.

269.

26

DIRE

KTO

RAT

PEN

GAM

ANAN

PE

RDAG

ANGA

N

8**

Peng

emba

ngan

Fas

ilita

si Pe

rdag

anga

n Lu

ar N

eger

i dae

rah

47.1

952

.13

54.7

457

.48

57.4

8

SEKR

ETAR

IAT

DIRE

KTO

RAT

JE

NDE

RAL

PERD

AGAN

GAN

LUAR

N

EGER

I

Cata

tan:

* Ke

giat

an p

riorit

as n

asio

nal

** K

egia

tan

prio

ritas

bid

ang

***

Kegi

atan

prio

ritas

K/L

(dal

am m

iliar

rupi

ah)


Targ

et K

iner

ja T

ahun

201

5-20

19 D

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r Neg

eri

(Keg

iata

n Pr

iorit

as)

PRO

GRA

M/

KEG

IATA

N

2015

20

16

2017

20

18

2019

TARG

ETU

NIT

PE

NAN

GG

UN

GJA

WAB

**Du

kung

an S

ekto

r Pe

rdag

anga

n Te

rhad

ap

Peng

emba

ngan

Kaw

asan

Ek

onom

i Khu

sus

1.00

1.05

1.10

1.16

1.16

SEKR

ETAR

IAT

DI

REKT

ORA

T JE

NDE

RAL

PERD

AGAN

GAN

LUAR

N

EGER

I00

1

Jum

lah

duku

ngan

fa

silita

si da

n

ko

ordi

nasi

bida

ng

perd

agan

gan

terh

adap

pe

ngem

bang

an

Kaw

asan

Eko

nom

i Kh

usus

1 la

pora

n1

lapo

ran

1 la

pora

n1

lapo

ran

1 la

pora

n

002

Ju

mla

h pe

ratu

ran

te

rkai

t den

gan

KEK

1 Ra

ncan

gan

Pera

tura

n M

ente

ri

1 Pe

ratu

ran

M

ente

ri1

Ranc

anga

n Pe

ratu

ran

Men

teri

1 Ra

ncan

gan

Pera

tura

n

M

ente

ri

1 Pe

ratu

ran

Men

teri

***

Peni

ngka

tan

dan

Peng

elol

aan

Eksp

or P

rodu

k Pe

rtan

ian

dan

Kehu

tana

n

78.0

078

.00

78.0

078

.00

78.0

0DI

REKT

ORA

T EK

SPO

R PR

ODU

K PE

RTAN

IAN

DA

N K

EHU

TAN

AN00

1 Ju

mla

h ru

mus

an

kebi

jaka

n ek

spor

pr

oduk

per

tani

an d

an

kehu

tana

n

14 p

erat

uran

14 p

erat

uran

13 p

erat

uran

13 p

erat

uran

13 p

erat

uran

002

Jum

lah

pene

rbita

n ek

spor

tir te

rdaft

ar22

0 ET

240

ET26

0 ET

280

ET30

0 ET

003

Jum

lah

pene

rbita

n su

rat p

erse

tuju

an

eksp

or

600

SPE

700

SPE

800

SPE

900

SPE

1000

SPE

(dal

am m

iliar

rupi

ah)

004

Jum

lah

pela

ku u

saha

ya

ng m

enda

patk

an

bim

bing

an te

knis

di b

idan

g ek

spor

pr

oduk

per

tani

an d

an

kehu

tana

n

250

oran

g30

0 or

ang

350

oran

g40

0 or

ang

450

oran

g

005

Jum

lah

lapo

ran

eval

uasi

kebi

jaka

n pe

ning

kata

n ek

spor

ba

rang

ber

nila

i ta

mba

h tin

ggi

berb

asis

pert

ania

n da

n ke

huta

nan

21La

pora

n21

Lapo

ran

21 L

apor

an21

Lap

oran

21 L

apor

an

***

Peni

ngka

tan

dan

Peng

elol

aan

Eksp

or P

rodu

k In

dust

ri da

n Pe

rtam

bang

an

5.13

5.13

5.13

5.13

5.13

DIRE

KTO

RAT

EKSP

OR

PRO

DUK

INDU

STRI

DAN

PE

RTAM

BAN

GAN

001

Jum

lah

rum

usan

ke

bija

kan

eksp

or

indu

stri

dan

pert

amba

ngan

5 pe

ratu

ran

5 pe

ratu

ran

5 pe

ratu

ran

5 pe

ratu

ran

5 pe

ratu

ran

003

Jum

lah

pene

rbita

n ek

spor

tir te

rdaft

ar30

ET

35 E

T40

ET

45 E

T50

ET

008

Jum

lah

pene

rbita

n su

rat

pers

etuj

uan

eksp

or45

0 SP

E46

0 SP

E47

0 SP

E48

0 SP

E49

0 SP

E

005

Jum

lah

pela

ku u

saha

ya

ng m

enda

patk

an

bim

bing

an te

knis

di b

idan

g ek

spor

pr

oduk

Indu

stri

dan

Pert

amba

ngan

160

oran

g16

0 or

ang

160

oran

g16

0 or

ang

160

oran

g

006

Jum

lah

lapo

ran

eval

uasi

kebi

jaka

n pe

ning

kata

n ek

spor

ba

rang

ber

nila

i tam

bah

tingg

i ber

basis

indu

stri

dan

pert

amba

ngan

15 L

AP15

LAP

15 L

AP15

LAP

15 L

AP


*Pe

ngel

olaa

n Fa

silit

asi

Eksp

or d

an Im

por

23.0

024

.45

25.6

726

.95

26.9

5DI

REKT

ORA

T FA

SILI

TASI

EK

SPO

R DA

N IM

POR

001

Ju

mla

h pe

nerb

itan

kebi

jaka

n fa

silita

si ek

spor

dan

impr

2Pe

ratu

ran

2Pe

ratu

ran

2Pe

ratu

ran

2Pe

ratu

ran

2 Pe

ratu

ran

002

Ju

mla

h pe

ngem

bang

an

siste

m e

lekt

roni

k bi

dang

fasil

itasi

pela

yana

n pu

blik

;

2 KE

G2

KEG

2 KE

G2

KEG

2 KE

G

003

Per

sent

ase

laya

nan

perij

inan

bid

ang

perd

agan

gan

luar

ne

geri

yang

dap

at

dise

lesa

ikan

seca

ra

onlin

e

90%

95%

100%

100%

100%

004

Ju

mla

h pe

mili

k Ha

k Ak

ses I

NAT

RADE

5000

PE

RUSA

HAAN

5500

PE

RUSA

HAAN

6000

PERU

SAHA

AN65

00

PERU

SAHA

AN70

00

PERU

SAHA

AN

005

Jum

lah

pela

ku u

saha

ya

ng m

enda

patk

an

bim

bing

an te

knis

di b

idan

g fa

silita

si pe

rdag

anga

n

250

oran

g30

0 or

ang

350

oran

g40

0 or

ang

450

oran

g

006

Jum

lah

koor

dina

si te

rkai

t ske

ma

pem

biay

aan

eksp

or,

harm

onisa

si re

gula

si,

perd

agan

gan

linta

s ba

tas,

dan

lain

nya

35 K

EG35

KEG

35 K

EG35

KEG

35 K

EG

007

Jum

lah

lapo

ran

eval

uasi

dan

mon

itorin

g pe

laks

anaa

n IN

ATRA

DE,

SKA

Onl

ine,

dan

fa

silita

si pe

rdag

anga

n la

inny

a

6 LA

P6

LAP

6 LA

P6

LAP

6 LA

P

008

Peni

ngka

tan

rasio

ni

lai e

kspo

r yan

g m

engg

unak

an S

KA

pref

eren

si da

n N

on

Pref

eren

si te

rhad

ap

tota

l eks

por (

%)

65,0

0%67

,00%

69,0

0%71

,00%

73,0

0%

*Pe

ngel

olaa

n Im

por

9.90

12.5

013

.12

13.7

813

.78

DIRE

KTO

RAT

IMPO

R 00

1 Ju

mla

h ru

mus

an

kebi

jaka

n/pe

ratu

ran

di

bida

ng im

por

5 P

erat

uran

5 P

erat

uran

5 P

erat

uran

5 P

erat

uran

5 P

erat

uran

002

Jum

lah

data

dan

in

form

asi i

mpo

rtas

i ba

rang

yan

g di

atur

ta

tani

aga

impo

rnya

10 JE

NIS

10 JE

NIS

10 JE

NIS

10 JE

NIS

10 JE

NIS

003

Jum

lah

pene

rbita

n pe

neta

pan

impo

rtir

terd

aftar

(IT)

2000

IT50

00 IT

5000

IT50

00 IT

5000

IT

004

Jum

lah

pene

rbita

n pe

ngak

uan

seba

gai

Impo

rtir P

rodu

sen

(IP)

1000

IP12

00 IP

1400

IP15

00 IP

1500

IP

005

Jum

lah

pene

rbita

n su

rat p

erse

tuju

an Im

por

(SPI

)

3000

SPI

3000

SPI

3000

SPI

3000

SPI

3000

SPI

006

Jum

lah

pela

ku u

saha

ya

ng m

enda

patk

an

bim

bing

an te

knis

di

bida

ng Im

por

300

oran

g40

0 or

ang

450

oran

g50

0 or

ang

500

oran

g

007

Jum

lah

lapo

ran

eval

uasi

mon

itorin

g pe

laks

anaa

n ke

bija

kan

impo

r

5 La

pora

n5

Lapo

ran

5 La

pora

n5

Lapo

ran

5 La

pora

n


**Pe

ning

kata

n Pe

ngam

anan

da

n Pe

rlind

unga

n Ak

ses

Pasa

r

8.00

8.40

8.82

9.26

9.26

DIRE

KTO

RAT

PEN

GAM

ANAN

PE

RDAG

ANG

AN

001

Pe

nyus

unan

subm

isi

tudu

han

dum

ping

su

bsid

i dan

safe

guar

d

20 su

bmisi

20 su

bmisi

20 su

bmisi

20 su

bmisi

20 su

bmisi

002

De

ngar

pen

dapa

t (h

earin

g)/k

onsu

ltasi

info

rmal

/tek

nis d

i ne

gara

mitr

a da

gang

5 ka

li13

kal

i13

kal

i13

kal

i13

kal

i

003

M

onito

ring

dan

eval

uasi

ham

bata

n pe

rdag

anga

n

8 la

pora

n8

lapo

ran

8 la

pora

n8

lapo

ran

8 la

pora

n

**Pe

ngem

bang

an F

asili

tasi

Pe

rdag

anga

n Lu

ar N

eger

i da

erah

47.1

952

.13

54.7

457

.48

57.4

8SE

KRET

ARIA

T

DIRE

KTO

RAT

JEN

DERA

L PE

RDAG

ANG

AN LU

AR

NEG

ERI K

OO

RDIN

ASI

DEN

GAN

SET

DITJ

EN

PEN

GEM

BAN

GAN

EK

SPO

R N

ASIO

NAL

DAN

SE

TDIT

JEN

KER

JASA

MA

PERD

AGAN

GAN

IN

TERN

ASIO

NAL

001

M

enin

gkat

nya

koor

dina

si da

n pe

mbi

naan

fasil

itasi

perd

agan

gan

luar

ne

geri

daer

ah

3keg

5 ke

g5

keg

5 ke

g5

keg

002

L

ayan

an fa

silita

si pe

rdag

anga

n lu

ar

nege

ri da

erah

2 je

nis

2 je

nis

2 je

nis

2 je

nis

2 je

nis

003

F

asili

tasi

prom

osi d

an

dikl

at e

kspo

r4

keg

4 ke

g4

keg

4 ke

g4

keg

004

Te

rsed

iany

a in

form

asi

prod

uk p

oten

sial

daer

ah

1 bu

ku1

buku

1 bu

ku1

buku

1 bu

ku

005

S

osia

lisas

i Pe

mnf

aata

n AE

C 20

151

Keg

1 Ke

g1

Keg

1 Ke

g1

Keg

PRO

GRA

M/

KEG

IATA

N

2015

20

16

2017

20

18

2019

TARG

ETU

NIT

PE

NAN

GG

UN

GJA

WAB

JML

KEG

IATA

N

Duku

ngan

Man

ajem

en

dan

Duku

ngan

Tekn

is La

inny

a Di

rekt

orat

Jend

eral

Pe

rdag

anga

n Lu

ar N

eger

i

63.8

063

.80

63.8

063

.80

63.8

0

SEKR

ETAR

IAT

DIRE

KTO

RAT

JEN

DERA

L PE

RDAG

ANG

AN

LUAR

NEG

ERI

001

Jum

lah

Doku

men

Pe

renc

anaa

n da

n Pe

ngan

ggar

an

Dire

ktor

at Je

nder

al

5 Do

kum

en5

Doku

men

5 Do

kum

en5

Doku

men

5 Do

kum

en

002

Lapo

ran

kegi

atan

ko

ordi

nasi

Dire

ktor

at

Jend

eral

Per

daga

ngan

Lu

ar N

eger

i

11 L

apor

an11

Lap

oran

11 L

apor

an11

Lap

oran

11 L

apor

an

003

Lapo

ran

Kegi

atan

pe

nyaj

ian

data

dan

in

form

asi b

idan

g pe

rdag

anga

n lu

ar

nege

ri

2 La

pora

n2

Lapo

ran

2 La

pora

n2

Lapo

ran

2 La

pora

n

004

Jum

lah

bim

bing

an

tekn

is da

n so

sialis

asi k

ebija

kan

perd

agan

gan

luar

ne

gerI

2 La

pora

n2

Lapo

ran

2 La

pora

n2

Lapo

ran

2 La

pora

n

005

Jum

lah

lapo

ran

pela

ksan

aan

angg

aran

satk

er

Ditje

n Da

glu

39 L

apor

an39

Lap

oran

39 L

apor

an39

Lap

oran

39 L

apor

an

(dal

am m

iliar

rupi

ah)

Targ

et K

iner

ja T

ahun

201

5-20

19 D

itjen

Per

daga

ngan

Lua

r Neg

eri

(Keg

iata

n N

on P

riorit

as)

174 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

006

Jum

lah

kons

ep

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

bid

ang

perd

agan

gan

luar

ne

geri

yang

dite

laah

12 p

erat

uran

12 p

erat

uran

12 p

erat

uran

12 p

erat

uran

12 p

erat

uran

007

Bula

n pe

laya

nan

oper

asio

nal

perk

anto

ran

dan

kepe

gaw

aian

12 b

ulan

12 b

ulan

12 b

ulan

12 b

ulan

12 b

ulan

008

Lapo

ran

mon

itorin

g da

n ev

alua

si ki

nerja

Di

rekt

orat

Jend

eral

Pe

rdag

anga

n Lu

ar

Neg

eri

14 L

apor

an14

Lap

oran

14 L

apor

an14

Lap

oran

14 L

apor

an