Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

CLEAR :

Tanah/Kawasan yang akan dibangun

harus jelas letak, luas dan batas fisiknya

serta berpotensi untuk pengembangan

usaha tani/jasa/industri.

CLEAN :

1. Areal tidak termasuk dalam kawasan

hutan ;

2. Areal bebas dari tumpang tindih

peruntukan pihak lain;

3. Didukung masyarakat setempat;

4. Didukung SK Pencadangan Bupati/

Walikota/Gubernur dan telah

beberstatus HPL.

Dengan lokasi CLEAR and CLEAN,

Akan Meminimalisir Permasalahan

Lahan di Kemudian Hari (Okupasi,

penguasan secara ilegal) dll).

LOKASI TRANSMIGRASI YANG DIBANGUN

HARUS MEMENUHI SYARAT CLEAR AND CLEAN

3

KETERANGAN :

1. SK Pencadangan Areal sebagian

berada dalam Kawasan Hutan.

2. Belum diusulkan Hak Pengelolaan

dan belum dilakukan pengukuran

Kadasteral oleh ATR/BPN.

3. RTSP berada di dalam SK

Pencadangan Areal tetapi

sebagian masuk dalam Kawasan

Hutan.

SOLUSI :

1. SK Pencadangan Areal Harus

diperbaharui.

2. RTSP harus dilakukan Re-desain.

3. Perlu dilakukan pengukuran

kadasteral oleh ATR/BPN dan

usulan HPL sudah masuk minimal

di Kantor Wilayah ATR/BPN.

Pencadangan Areal

HPT

HL

HP

HP

RTSP

APL

4

KETERANGAN :

1. SK Pencadangan Areal di luar

Kawasan Hutan.

2. Belum diusulkan HPL dan belum

dilakukan pengukuran Kadasteral

oleh ATR/BPN

3. RTSP Berada di luar Kawasan

Hutan dan di luar Pencadangan

Areal.

SOLUSI :

Pencadangan Areal harus diperbaharui,

tanpa harus merubah RTSP.

Pencadangan Areal

RTSP

HPK HPK

APL

5

KETERANGAN :

1. Pencadangan Areal di luar

Kawasan Hutan.

2. Telah dilakukan Pengukuran

Kadasteral dan telah diusulkan

penerbitan HPL ke ATR/BPN.

3. RTSP di luar Kawasan Hutan dan

berada di dalam Usulan HPL.

HP

HPT

APL

Pencadangan Areal

Kadasteral

RTSP

6

1. Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

2. Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (RRSKP)

A. PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH TRANSMIGRASI

B. PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH TRANSMIGRASI

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

2. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis

3. Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah Transmigrasi (RTSP Pugar)

4. Pelepasan Hak Atas Tanah

5. Penegasan Objek Konsolidasi Tanah Transmigrasi

6. Penetapan Desain Konsolidasi Tanah Transmigrasi

7. Penerapan Desain Konsolidasi Tanah Transmigrasi ke Lapangan

8. Pembangunan Fisik SP - Pugar

9. Penataan Persebaran Penduduk

10. Penerbitan SK Pemberian Hak Atas Tanah dan Sertipikat Tanah

PROSES PERTANAHAN DLM LAKSTRANS (Pasal 16 s/d 26 PP 3/2014)

Tanah_Babel_13032013 8 MirwantoManuwiyoto

Data hasil identifikasi yang

disepakati masyarakat untuk

dijadikan KT

Tanah Hak

Masy Adat

Tanah

Hak

Dlm peng”san

Penduduk

(KIM)

APL

Kawasan

Hutan

Perorangan

Badan

Hukum

Identifikasi

dan Advokasi

Pencadangan

Tanah

Konsolidasi

Tanah

HPL

Pembebasan

Pelepasan BANG

KIM RKT

Tanah

Negara

KIM

TRANS

PHAT/

SERTIPIKASI

Hak

Milik

Hak

Pakai

Pelepasan Kws

Hutan

Penyu-

sunan RKT

Hak

Milik

Hak

Pakai

PHAT/

SERTIPIKASI

Hasil konsolidasi Tanah utk DUKPAT

Tanah utk MASDAT

Pasal 16 PP 3/2014

Pasal 17 PP 3/2014

Pasal 24 ayat (7) PP 3/2014

mandat pengaturan

Pasal 19 ayat (2)

PP 3/2014

Pasal 19 ayat (1)

PP 3/2014

Pasal 22 PP 3/2014

Pasal 21 PP 3/2014

…….tanah yang berada dalam

penguasaan, penggunaan, atau

pemanfaatan…….

Pasal 24 ayat (2) PP 3/2014

Surat Permohonan, dari Menteri

Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi

Pencadangan Lokasi,

dari Bupati

Pencadangan Tanah,

dari Gubernur

Pertimbangan Teknis,

Dari Dinas Kehutanan Provinsi

Klarifikasi Lokasi, dari Balai

Pemantapan Kawasan Hutan

(BPKH)

RTSP, Yang telah disetujui/

disyahkan oleh Direktorat Teknis

di Ditjen PKP2Trans 6

1

5

4

3

2

DOKUMEN USULAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN

URAIAN TAHUN - 2 TAHUN - 1 TAHUN + 1

PROVINSI

PUSAT

KAB.

ATR/BPN MEMPROSES

USULAN

PENERBITAN HPL

SK HPL

MENTERI DESA, PDTT Melimpahkan Kpd *)Dinas

Kab/Kota Untuk

MENDAFTARKAN SK HPL

KANWIL ATR/BPN

*) DINAS PROV. (Tembusan)

*) DINAS KAB/KOTA MENGAJUKAN

PERMOHONAN HPL

a.n. MENDES, PDTT

KANTOR PERTANAHAN

MENERUSKAN

PERMOHONAN

SERTIPIKAT HPL

*) DINAS KAB/KOTA

MENDAFTARKAN

SK HPL

KANTOR PERTANAHAN

MEMPROSES

PENERBITAN

SERTIPIKAT HPL

*) Dinas yang membidangi Ketransmigrasian

Mekanisme

PENGURUSAN HPL

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

11

12

Permohonan HPL, dari Kadis

Yang Membidangi Ketransmigrasian

ke Kantor Pertanahan Kabupaten

Foto Copy KTP Pemohon,

(Kepala Dinas Yang Membidangi Ketransmigrasian)

Daftar Isian Formulir 402,

Klarifikasi BPKH,

(Lokasi yang diusulkan bebas kawasan hutan)

SK Pelepasan Kawasan Hutan,

dari Menteri Kehutanan (untuk loki

yang berasal dari kawasan hutan)

SK Pencadangan Tanah,

dari Bupati

SK Pencadangan Tanah,

dari Gubernur Untuk Lokasi Yang

Berada Pada Kawasan Hutan

HPK.

Surat Penyerahan Tanah,

dari Kepala Desa (disetujui oleh BPD dan diketahui oleh Camat setempat)

Surat Pernyataan jumlah bidang,

luas dan status tanah yang

diusulkan untuk diterbitkan HPL)

Pernyataan Penguasaan Tanah/

Tidak Sengketa

Proposal Penggunaan Tanah

Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Surat Kesesuaian Rencana Tata

Ruang, Wilayah (RTRW)

DOKUMEN USULAN HAK PENGELOLAAN

1. Memfasilitasi Pengurusan Hak

Pengelolaan kepada Menteri ATR/ BPN guna mendukung Pelaksanaan

Kegiatan Ditjen PKP2Trans.

2. Memfasilitasi Pengurusan

Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

3. Penyelesaian Beban Tugas HPL

dan Lokasi Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan.

4. Penyusunan Peraturan Menteri

Desa, PDTT tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam

Penyelenggaraan Transmigrasi

Hak Pengelolaan Percepatan Pengurusan Penerbitan Hak Pengelolaan 1

Tumpang Tindih Kawasan Hutan Percepatan Penyelesaian Lokasi Tumpang Tindih. 2

Penyusunan Regulasi Permen Tata Cara Konsolidasi Tanah 4

Penyelesaian Beban Tugas Beban Tugas HPL dan Tumpang Tindih Kawasan Hutan. 3