PEMERINTAH KOTA PADANG

RENCANA KERJA2019

DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

Januari 2018

Daftar Isi

Kata Pengantar .........................

...

i

Daftar Isi .........................

...

ii

BAB I Pendahuluan .........................

.

1

1.1 Latar Belakang ........................... 11.2 Landasan Hukum ........................... 41.3 Maksud dan Tujuan ........................... 61.4 Sistematika ........................... 7BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun

Lalu

.........................

...

10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra OPD

........................... 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ........................... 102.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi OPD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan

Hasil Kritis yang terkait dengan pelayanan

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang

dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi OPD

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi

dan misi kepala daerah terhadap capaian

program nasional/internasional

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam

meningkatkan pelayanan OPD

2.3.5 Formulir Isu-isu penting berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

15

16

16

17

17

19

ii

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

........................... 20

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan .........................

...

21

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................... 213.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat

Daerah (OPD)

........................... 22

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program

3.3.2 Kegiatan

........................... 23

23

24BAB IV Penutup .........................

...

33

..

iii

KATA PENGANTAR

Assalamu’laikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, serta berkat

rahmat dan karunia-Nya, Sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Tahun

Anggaran 2019. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan

organisasi dan aspirasi stakeholder yang disinkronkan dengan Program Stategis

Nasional Kementrian Dalam Negeri khususnya di bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Padang tahun 2018-2019 serta Rencana Stategis (RENSTA) OPD Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang 2018-2019.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami, dimana

dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD(RENJA OPD) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Padang tahun 2019 masih terdapat kekurangan, maka

untuk itu dengan kerendahan hati kami mengharapkan koreksi dan masukan

untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil 1 (satu) tahun kedepan nantinya agar lebih terarah, efektif, terpadu dan

terstruktur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program

Pembangunan yang telah ditetapkan.

Padang, Januari 2018Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Drs. WEDISTAR, MMPembina Utama Muda

NIP. 19630303 198603 1 003

i

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD

Dalam Rencana Stategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Padang Tahun 2018-2019 yang menjadi tujuan utama adalah

meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan kepada Masyarakat

serta memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan dokumen

kependudukan,sehingga berbagai sasaran dan program dapat di

capai.Sedangkan Prioritas Program Renstra yaitu Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun

2018-2019 merupakan dokumen perencaan pembangunan yang memberikan

arah kebijakan keuangan daerah,strategi pembangunan daerah,sasaran saran

strategis serta memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program

pembangunan selama 5 Tahun.

Hasil yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

bersarkan Laporan Perkembangan Pelaksaan Program dan Kegiatan

Pembangunan (Realisasi fisik dan Keuangan),Keadaan Bulan Desember 2017

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi

Fisik

(%)

Keu

(%)

1 2 3 4 5 6

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Rp. 2.750.000,-

Jumlah materai 6000/3000 yang dibeli dan jumlah surat/paket yang dikirim

Tersedianya SPJ Administrasi Perkantoran dan terkirimnya surat/paket

100 100

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rp. 511.200.000.-

Pembayaran rekening telpon,listrik dan internet/jaringan/faksimil

Lancarnya jaringan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas

100 92,86

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Rp. 10.000.000,-

Jumlah pajak kendaraanroda empat 4 unit dan roda dua `4 unit yang dibayar

Lancarnya operasional kendaraan dinas

100 75,66

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Rp. 35.240.000,-

Jumlah komputer/laptop/printer/genset yang diperbaiki

Lancarnya pelaksanaan tugas

100 91,72

5 Penyediaan alat tulis kantor

Rp. 43.320.000,-

Jumlah alat tulis kantor(ATK

) yang dibeli

Lancarnya pelakskanaan tugas

100 99,70

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rp. 65.072.440,-

Jumlah barang cetakan yang di cetak

Lancarnya pelaksanaan tugas

100 97,38

7 Penyediaan komponeninstalasi listrik / penerangan bangunankantor

Rp. 5.000.000,-

Jumlah komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor

Lancarnya pelaksanaan tugas

100 99,70

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli

Lancarnya pelaksaan tugas

100 92,81

11

Rp. 162.000.000,-

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp. 2.500.000,-

Jumlah peralatan rumahtangga yang dibeli

Tersedianya peralatan rumah tangga

100 99,80

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan

Rp. 11.115.000,-

Jumlah media untuk mendapatkan informasi

Terpenuhinya informasi melalui media masa

100 99,69

11 Penyediaan makanan dan minuman

Rp. 23.826.000,-

Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu

100 99,50

12 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

Rp. 205.000.000,-

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan

Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah

100 98,42

13 Penyediaan Alat Kebersihan

Rp. 5.000.000,-

Jumlah alat kebersihan yang tersedia

Pelayanan yang prima (cepat dan tepat)

100 100

14 Penyediaan jasa pelayanan publik

Rp. 20.765.520,-

Jumlah pelaksanan pelayanan administrasi dan pelayanan kantor

Lancarnya pelaksanan tugas administrasi perkantoran

100 86,68

15 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Rp. 48.896.560,-

Jumlah pelaksanan pelayanan administrasi kantor dan pelayanan dokumen kependudukan

Terbantunya pelaksanatugas perkantoran

100 83,03

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No Kegiatan Keluaran Hasil Realisasi

Fisik Keu

12

(%) (%)

1 2 3 4 5 6

1 Pengadaan Mebeleur

Rp. 74.750.000,-

Jumlah mobileur yang diadakan

Tersedianya mobileur 100 97,28

2 Pemelihararutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Rp. 278.673.000,-

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Lancarnya pelaksanaan tugas

100 88,64

3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Rp. 18.750.000,-

Jumlah peralatan kantoryang dapat diperlihara

Berfungsinya peralatan AC dan genset dengan baik

100 97,84

4 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur

Rp. 10.500.000,-

Jumlah mobiler yang meja dan kursi

Lancarnya pelaksanan tugas

100 100

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi

Fisik

(%)

Keu

(%)

1 2 3 4 5 6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp. 25.000.000,-

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja

Meningkatknya akuntabilitas /pertanggung jawaban keuangan kantor

100 99,46

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi

Fisik

(%)

Keu

(%)

13

1 2 3 4 5 6

1 Implementasi sistem administrasi kependuudkan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Rp. 143.780.000,-

Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan berbasisSIAK

Tersedianya database yang akurat untuk semua kegiatan

100 95,80

2 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Interfase tahap awal) NIK

Rp. 71.620.000,-

Pelaksanaan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK

Terpenuhinya akses data pada instansi yang telah dilakukan perjanjian kerja samanya

100 86,94

4 Pelayanan Akta Catatan Sipil

Rp. 394.557.000,-

Pelayanan akta-akta catatan sipil

Pelayanan dibidang pencatatan sipil

100 99,80

5 Pemeliharaan, pengelolaan, dan penyimpanan arsip akta catatan sipil

Rp. 108.111.000,-

Terpeliharanya arsip dan dokumen kependudukan

Meningkatnya sistem pengolahan kearsipan dokumen kependudukan

100 -

7 Sosialisasi peraturan perundang-undangan kependudukan

Rp. 184.750.000,-

Sosialisasi peraturan perundang-undang dibidang kependudukan

Bertambahnya pemahaman masyarakat arti pentingnya dokumen kependudukan

100 97,73

9 Perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan berbasis SIAK

Rp. 314.278.000,-

Perekaman dan percetakan dokumen kependudukan KTP-el

Terlaksananya perekaman dan tercetaknya KTP-el

100 98,09

10 Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)

Rp. 256.915.000,-

Pelayanan unit pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling

Pelayanan unit pendaftaran pendudukdan penatatan sipil keliling (UP3SK)

100 94,12

14

13 Pemuthakiran data akta catatan sipil dalam bentuk arsip digital

Rp. 125.000.000,-

Terwujudnya backup data akta catatan sipil dalam bentuk arsip digital

Tersimpannya dokume akta dalam bentuk bacup secara digital

100 98,03

Pemuktahiran data kematian, perkawinan,perceraian melalui program SIAK

Rp. 150.000.000,-

Jumlah pendataan data kematian, perkawinan, perceraian dan kelahiran

Tersedianya data kematian, perkawinan,perceraian dan kelahiran

100 95,32

Pelayanan dan Pendaftaran Mutasi Penduduk

Rp. 389.562.500,-

Jumlah dokumen pendaftaran dan mutasipenduduk yang dilayani

Pelayanan pendaftarandan mutasi penduduk

100 99,77

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu (DAK Non Fisik)

Rp. 1.588.069.000,-

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Terlaksananya pelayanan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP- el

100 97,96

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasrkan Asaz Desentralisasi dan

tugas pembantuan bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil. Salah satu produk

berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda

penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki

dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan

ketertiban, agama, sosial, budaya dan lain-lain.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas

dan fungsi ORGANISASI PERANGKAT DAERAH sampai saat ini antara lain masih

belum tersebarnya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas

terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan

belum tertibnya penertiban dokumen kependudukan secara keseluruhan. Hal ini15

dapat dilihat dari beberapa cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masih

rendah terhadap,misalnya :

Kepemilikan Akta Kelahiran Penerbitan Akte Kematian Diketahui Adanya Ketidaksesuaian Nama Pada Dokumen Kependudukan

Dengan Dokumen Lain Dan Lain-Lain.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan

sipil dan hasil kritis yang terkait dengan pelayanan dinas

kependudukan dan pencatatan sipil

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Tahun 2017 adalah

baik dengan presentase fisik kegiatan sebesar 100,00% dan realisasi

keuangan sebesar Rp. 5.094.106.461,-(96,37%).

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan

kependudukan dan catatan sipil antara lain :

1. Masih belum tersedianya dana untuk pembangunnan gedung kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Sedangkan untuk

pembuatan DEDnya telah diselesaikan pada tahun anggaran 2015.2. Masih kurangnya jumlah petugas pelayanan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat adanya PP No. 48 Tahun

2005 yang melarang penambahan tenaga honorer/Pegawai

harianlepas (PHL)di daerah.3. Masih kurangnya kemampuanteknis dan SDM terutama dalam

teknologi Informasi.4. Belum cukupnya sarana dan prasarna untuk menunjang pelayanan

pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.

16

2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala

Daerah,Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Pencapaian Visi dan Misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Padang sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota Padang akan sangat

memberikan konstribusi positif terhadap pencapaian Visi Kepala

Daerah,dimana Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Padang itu sendiri Adalah :”Terwujudnya Pelayanan Admistrasi

Kependudukan Berbasis SIAK Secara Tertib Tahun 2018”

2.3.4 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

Peluang

(Opportunities)

- Adanya UU no.23

Thn 2014 Ttg

perubahan UU No 23

Thn 2006 Ttg

adm.kependudukan.

-Adanya dukungan scr

nasional Ttg

penerapan KTP-el

-Kerjasama Kec dan

Kel yang baik

-Dukungan instansi

berwenang lainnya

-Situasi dan kondisi

kota yang cukup

kondusif

-Adanya kesempatan

mengikuti pendidikan

Ancaman(Threets)

-Keadaan ekonomi yg

cenderung terpuruk

- rendahnya

kesadaran

masyarakat akan

pentingnya Adm

Kependudukan dan

pencatatan sipil

-Adanya persepsi

masyarakat tentang

sulitnya pengurusan

Adm. Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

-Adanya potensi

tindak kejahatan

penyalahgunaan

dokumen

kependudukan

17

EFAS

IFAS

dan pelatihan

-Perkembangan

teknologi dan

informasi

Kekuatan(Stengths)

-Telah dibentuknya

DisdukCapil

-Adanya UU,PP dan

Pilpres Ttg

Adm.kependudukan

dan pencatatan sipil

-Adanya perda yang

mendukung

pelaksanaan tupoksi

pelayanan

admistrasi

kependudukan.

-Adanya kebijakan

nasional yang

mendukung program

usaha kependudukan

dan pencatatan sipil

-adanya komitmen

pimpinan dan

seluruh karyawan

dalam memberikan

pelayanan yang

profesional

Srategi SO

-Melaksanakan

peraturan perundang-

undangan dan

peraturan lainnya yg

sudah ada

-Melaksanakan

program-program

Nasional

-meningkatkan

komitmen untuk

memberikan

pelayanan yang

terbaik

Stategi WO

-Menigkatkan

profesionalisme

aparatur dengan

mengikuti pendidikan

dan pelatihan

-Menigkatkan sarana

dan prassarna

pendukung pelayanan

-Meningkatkan sistem

Teknologi Informasi

18

Adanya dukungan

dana

Kelemahan

(Weakness)

-Kurangnya SDM

pengelola Adm

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dari

segi kualitas dan

kuantitas

-Sarana dan

prasarana yang

masih kurang

menunjang

-Masih belum

memadainya sistem

Teknologi Informasi

-Belum adanya ISO

-Belum adanya SPM

-Belum adanya SOP

Strategi ST

-Meningkatkan

sosialisasiTtg Adm

Kependudukandan

pencatatan sipil

-Meningkatnya

koordinasi dengan

instansi terkait

-Meningkatnya

Kosnsistensi dan

komitmen pelayanan

-Menyusun SOP

-Menyusun SPM

-Menyusun ISO

Strategi WT

-Meningkatnya SDM

yg berkualitas

-Meningkatnya

kerjasama dan

koordinasi dengan

stakholder terkait

-Menigkatkan

sosialisasi dan

informasi

kependudukan daan

pencatatan sipil

kepada masyarakat

Catatan : IFAS = internal strategic factor analysis summary

EFAS = external strategic factor analysis summary

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi Dan Catatan

Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan

Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan

Dari isu-isu tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan

rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

19

merupakan reformasi mendasar pengelolaan admistrasi kependudukan

dan pencatatan sipil secara modern ssesuai dengan standart

internasional yang telah disepakati bersama dan harus disukseskan.2. Penerapam Kartu Tanda Penduduk Electronik (KTP-el) merupakan

program dan strategis pemerintah secara nasional untuk menertibkan

administrasi kependudukan3. Dengan adanya penyusunan Detail Engenering Design (DED)tahun

anggaran 2015, maka mohon dukungan dari Bapak/Ibuk mengambil

kebijakan untuk dapat lagi merealisasi gedung kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang permanen dilingkungan

perkantoran Air Pacah, karena saat ini kta masih memanfaatkan

pinjaman gedung bekas ex.SMA 1 Padang dulu.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja 2019, dimana kegiatan yang diusulkan

adalah merupakan program dan kegiatan dalam rangka agar masyarakat

dapat dengan mudah mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah,

cepat dan dapat dilayani dengan baik. Program sangat mendukung tesebut

adalah penataan administrasi kependudukan dan dilaksanakan dengan

beberapa kegiatan seperti yang ditampilkan pada Rumusan Rencana

Program Dan Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tahun 2019 Dan Perkraan Maju Tahun 2020 (Rancangan Awal)Kota

Padang (Terlampir).

20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

dan Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Padang Terdiri dari :

1. Kepala Dinas2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Kasubag Perencanaanb. Kasubag Keuanganc. Kasubag umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan :a. Kepala Seksi Identitas Pendudukb. Kepala Seksi Pindah Datang Pendudukc. Kepala seksi Pendataan Penduduk

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :a. Kepala Seksi Kelahiranb. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraianc. Kepala Seksi Perubahan Status Anak,Pewarganegaraan dan

Kematian5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

a. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukanb. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukanc. Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi

Informasi dan Komuikasi.6. Bidang Pemanfaatan Data Informasi dan Inovasi Pelayanan

a. Kepala Seksi Kerjasamab. Kepala seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukanc. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Kota di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai

Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi

Kependudukan.

1

Dalam Melaksanakan Tugas menyelesaikan Fungsi :

a. Penyusunan Program dan Anggaran ;b. Pengelolaan Keuangan ;c. Pengelolaan Perlengkapan,urusan tata usaha,rumah tangga dan

barang milik negara;d. Pengelolaan urusan ASN ;e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,pencatatan

sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan,pemanfaatan

data dan dokumen kependudukanserta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan ;f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftran

penduduk,pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi

kependudukan,kerja sama pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan serta inovasi pelayanan adminstrasi kependudukan;g. Pelaksanaan Pelayanan pendaftaran penduduk;h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;j. Pelaksanaan kerja sama admistrasi kependudukan;k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;l. Pelaksanaan inovasi pelayanan admistrasi kependudukan;m. Pembinaan,koordinasi,pengendalian bidang adminstrasi

kependudukan;n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil,dan o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap

perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka

pendek. Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah

(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan

setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang

2

disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada

RKPD. Rencana Kerja (Renja-OPD) merupakan dokumen rencana kerja

yang disusun oleh OPD untuk jangka waktu satu tahun. Renja OPD

disusun guna melaksanakan Renstra-OPD tahun rencana yang

dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan

pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan

terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program

dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen

rencana tahunan OPD.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tahun

2019 ini selaras dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yaitu : 1)Tertib

Database, 2).Tertib Nomor Induk Kependudukan 3).Tertib Dokumen

kependudukan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil ditujukan dalam rangka pencapaian target-target

pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil yang telah dituangkan

dalam Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “Terwujudnya

Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK secara Tertib

2018”,dengan Misi Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan

yang Akurat Tertib dan Aman

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun

sebelumnya.2. Penserasian rencana program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dengan rencana program/kegiatan hasil Forum OPD Kota

Padang.3. Penajaman Rencana Organisasi Daerah (OPD) Tahun 2019 dilakukan

dalam forum gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

3

menampung aspirasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja

yang telah disusun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berlandaskan :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2056 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor

124,Tambahan Lembaran Negara nomor 4674)sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran

Negara Tahun 2013 Nomor 232),Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5475);5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5597),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 4

Negara 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Nomor

4028);9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4405);10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nmor

104,Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

165,Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelnggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4593);12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan

Keterangan Pertanggung jawaban Kepla Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011); 15.Peraturan Menteri Dalalm Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan,Pengendallian dan Evaluasi rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017(berita Daerah Tahun 2016

Nomor 518);17.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang

5

Rencana Pembangunan Jangka Panjang kota Padang Tahun 2004-

2020(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);18.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Padang Tahun 2008 Nomor 1);19.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah kota Padang Tahun 2004-

2019(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6);20.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 62 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016

(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 13);21.Peraturan Darag Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016(berita

Daerah Tahun 2015 Nomor 62)’22.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.23.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 adalah

sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan

Pembangunan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Catatan sipil bagi para penyelenggara dilingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas

pemerintah dan pembangunan.

Sedangkan Tujuan penyusunan rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Padang Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan Pelaksanaan

pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat

dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih berdayaguna

dan berhasil serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang

6

1.4 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan terdiri dari

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Rencana kerja

(Renja) OPD, proses penyusunan renja OPD, keterkaitan antara

Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD, dan dokumen

lainnya serta tindak lanjut nya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Daerah dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur OPD,

Kewenangan OPD serta pedoman yang akan menjadi acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan Maksud dan Tujuan dari pada penyusunan Renja OPD

1.4 Sistematikan Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga

substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian

tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan

7

(tahun 2017) mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian terget Renstra

OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD. Berisikan kajian terhadap

capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan OPD/OPD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD/OPD.

3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah

dan visi misi Renstra OPD, terhadap capaian program

nasional.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

OPD/OPD.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat,

dimana dalam hal ini menguraikan hasil kajian terhadap

program dan kegiatan yang diusulkan dari kelompok terkait

(masyarakat, LSM, pemangku kepentingan, perguruan

tinggi maupun kecamatan) berdasarkan hasil musrenbang

kelurahan/kecamatan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

8

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Telaahan terhadap

kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD;Perumusan tujuan dan sasaran

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan;Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor

yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan dan rekapitulasi program kegiatan yang sesuai dengan

formar aplikasi e-planning.

Bab IV Penutup

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

9

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Negara Indonesia merupakan negara urutan keempat di duni dengan

besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan

administrasi kependudukan secara tertib, teratur serta berkesinambungan

dan modern mencapai tertib database, tertib Nomor Induk

Kependudukan(NIK) dan tertib dokumen kependudukan merupakan

keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan secara sebagian-

sebagian tapi harus mengacu pada Visi, Misi, dimana Visinya yaitu :”

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK

Secara Tertib Tahun 2018”. Berdasarkan pada peraturan daerah kota

padang tahun 2015-2019 (lembaran daerah tahun 2014 nomor 6, Rencana

Kerja ORGANIASASI PERANGKAT DAERAH Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tahun 2019 merupakan imlementasi dari kebijakan pemerintah kota padang.

Berpedoman kepada Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-

undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas dasar Undang-undang

no 23 tahu 2006 tentang Administrasi kependudukan serta berbagai aturan

dibawahnya. Penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2019

merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan

Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemuktahiran Data Penduduk2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)3. Penerapan KTP Elektronik4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil “semua Anak Indonesia

Tercatat Kelahirannya”.5. Integrasi Data Kependuduka6. Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk

Kependudukan

(NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki

tahap pelayanan reguler. Diawali di tahun 2014 dengan langkah-langkah

persiapan, Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk,

terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan

21

reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak

atau hilang.

Kebijakan Dalam Pencatatan Sipil ,Sesuai Dengan Rencana Strategis

Sipil “Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya” menggambarkan betapa

pentingnya memiliki akta kelahiran. Perkembangan peraturan yang semula

bagi pemohon yang berusia lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan

pengadilan, berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi bahwa pasal 32

ayat (2) undang-undang nomor 23 tentang administrasi kependudukan,

bersifat tidak mengikat. Mengandung arti, bagi pemohon yang berusia lebih

dari 1 tahun, tidak harus melalui penetapan pengadilan, akan tetapi dengan

penetapan kepala instansi pelaksana.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak

Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang

kuat dari pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat

kota sampai di tingkat kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan

pentingnya memiliki akta kelahiran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

1. Tujuan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Tujuan rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai

berikut :

1. Menigkatkan kualitas database kependudukan 2. Mengembangkan system informasi admistrasi kependudukan3. Menigkatkan kualitas pelayanan pendaftaran pencatatan

penduduk dan pencatatan sipil4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam

kepemilikan dokumen kependudukan6. Meningkatkan Penataan dokumen kependudukan7. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

2. Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

1. Meningkatkan kualitas database kependudukan yang lengkap,benar

dan akurat serta akuntable2. Menigkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan data berbasis

(SIAK)3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil yang transparan dan professional4. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur,memiliki integritas

dan professional

22

5. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam

memiliki dokumen kependudukan.6. meningkatnya penataan dokumen secara menyeluruh

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program

A. Program Layanan Administrasi Kependudukan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang, sebagai instansi

pelayanan masyarakat maka dituntut untuk dapat memberikan yang baik

kepada masyarakat yang merupakan icon pelayanan pemrintah daerah.

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

peningkatan Mengingat tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan

pencatatan sipil kota padang dibidang pelayanan maka diperlukan sarana

dan prasarana yang representatif agar dapat memberikan palayanan yang

cepat dan akurat.

C. Peningkatan Kualitas Disiplin Aparatur Agar menjadi pelayanan yang baik dan professional sesuai dengan visi

dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang adalah salah

satunya dengan meningkatkan disipiln dan kinerja aparatur dalam hal

melayani dan juga penampilan.

D. Program Penigkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian

KinerjaUntuk meningkatkan pertanggung jawaban laporan keuangan secara

administrasi dengan baik setiap bulannya sehingga laporan akhir tahun

dapat diselesaikan.

E. Program Penataan Administrasi KependudukanPengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih jauh dari standar

nasional dan internasional ,demikian juga dengan Database

kependudukan yang belum akurat, yang akan berakibat negatif diberbagai

bidang. Maka diharapkan semua tertib administrasi kependudukan

masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan tersedia Database

kepedudukan yang akuntabel.

3.3.2 Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Jumlah materai yang dibeli, jumlah surat/barang yang

23

dikirim

Hasil : Lancarnya administrasi perkantoran,selama 12

bulan Sumber Dana : PAD

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Keluaran : Jumlah pembayaran rekening listrik, Hasil : Lancarnya jaringan telekomunikasi dalam

menunjang pelaksaan tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak dari Provinsi

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional Keluaran : Jumlah pajak kendaraan roda dua dan roda empat

yang dibayar Hasil : lancarnya operasional kendaraan dinas Sumber Dana : Bagi hasil pajak dari Provinsi

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : Jumlah alat tulis kantor yang dibeli Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

6.Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Keluaran : Jumlah barang yang dicetak/difotocopy Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Keluaran : jumlah tersedianya komponen instalasi listrik

/penerangan bangunan kantor Hasil : menigkatnya pelayanan tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak dar provinsi

8.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang

Dibeli Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

9.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

24

10.Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan Keluaran : Jumlah media untuk mendapatkan informasi Hasil : Terpenuhinya Informasi Melalui Media Massa Sumber Dana : PAD

11.Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia Hasil : Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk rapat dan

tamu Sumber Dana : PAD

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Keluaran : Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar

Daerah Yang Dilaksanakan Hasil : Terpenuhinya Rapat-Rapat Dan Konsultasi Keluar

Daerah Sumber Dana : PAD

13. Penyediaan Alat Kebersihan Keluaran : Jumlah Alat kebersihan yang tersedia Hasil : Terpeliharanya kebersihan kantor Sumber Dana : PAD

14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Keluaran : Jumlah Pelaksaan Pelayanan Administrasi Dan

Pelayanan Kantor Hasil : Lancarnya Tugas Pelaksanaan Administrasi Publik Sumber Dana : PAD

15.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : Jumlah Pelaksana Pelayanan Administrasi Kantor

Dan Pelayanan Dokumen Kependudukan Hasil : Terdukungnya Pelaksaan Tugas Perkantoran Sumber Dana : PAD

16.Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran : Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : PAD

17. Pengadaan Mebeleur Keluaran : Jumlah mobeleur yang diadakan Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak dari provinsi

18.Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Keluaran : Jumlah bahan baku yang dibeli Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : PAD

25

19.Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dapat

dipelihara Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak dari provinsi

20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah peralatan kantor Yang Dapat dipelihara Hasil : Bersih Dan Representatif Ruangan Gedung Kantor Sumber Dana : PAD

21.Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur Keluaran : Jumlah Mebeleur Yang Dapat dipelihara Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

22.Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Keluaran : Jumlah Gedung kantor yang dipelihara Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

23. Pengadaan Tanah Keluaran : Jumlah tersedianya tanah untuk pembangunan

kantor Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

24. Pembangunan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dibangun Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

25. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Keluaran : Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang

diadakan Hasil : Meningkatnya Disiplin Berpakaian Dinas Sumber Dana : PAD

26. Peningkatan Kapasitas Aparatur Keluaran : Jumlah aparatur pelayanan yang mengikuti

Bimtek Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

27.Bimbingan Teknis Bagi Petugas Register Tingkat

Kota,Kecamatan Dan Kelurahan Keluaran : Jumlah terlaksananya bimbingan teknis bagi

petugas register tingkat kota, kecamatan, dan

26

kelurahan Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

28.Penyusunan-Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas/Pertanggung Jawaban

Keuangan Kantor Sumber Dana : PAD

29.pelatihan tenaga pengelola SIAK dan petugas register Keluaran : Jumlah tenaga pengelola SIAK yang dilatih Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

30.implementasi sistem administrasi kependudukan

(membangun,updating dan pemeliharaan) Keluaran : Jumlah pelayanan dokumen kependudukan

berbasis SIAK yang dilatih Hasil : terciptanya database yang akurat untuk semua

kegiatan Sumber Dana : PAD

31.Pembentukan Dan Penataan Sistem Koneksi (Interphase

Tahap Awal) NIK Keluaran : Jumlah sistem koneksi yang terbangun Hasil : Terpenuhinya Akses Data Pada Instansi Vertikal

Terhadap Pelayananpendaftaran Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Sumber Dana : PAD

32.Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Data Kependudukan Keluaran : Jumlah terlaksananya monitoring dan pelaporan

kependudukan Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak/bukan pajak

33. Pelayanan Pendaftaran Dan Mutasi Penduduk Keluaran : Jumlah dokumen pendaftaran dan mutasi

penduduk yang dilayani Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

34. Pelayanan Akta Catatan Sipil Keluaran : Jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan Hasil : Terwujudnya Pelayanan Dalam Penerbitan Akta –

27

Akata Catan Sipil Sumber Dana : Bagi hasil pajak/bukan pajak

35. Pemeliharaan, Pengelolaan, Dan Penyimpanan Arsip Akta

Catatan Sipil Keluaran : Jumlah Arsip Dan Dokumen Kependudukan Serta

Buku Register Yang Dapat Dijilid Hasil : Meningkatnya Sistem Pengelolaan Arsip

Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil Sumber Dana : PAD

36.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kependudukan Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan Dibidang Kependudukan Hasil : Bertambahnya Pemahaaman Masyarakat Arti

Pentingnya Dokumen Kependudukan Sumber Dana : Bagi hasil pajak/bukan pajak

37.Penyediaan Blanko Kartu Keluarga Dokumen Kependudukan Keluaran : Jumlah tersedianya Blanko Kartu Keluarga Dan

Dokumen Kependudukan Lainnya Hasil : Tersedianya blanko kartu kelurga dan dokumen

kependudukan Sumber Dana : PAD

38.Pengadaan Bahan Personilisasi Percetakan KTP-El Keluaran : Jumlah Tersedianya Bahan Pencetakan KTP-El Hasil : tersedianya bahan-bahan pencetakan KTP-el Sumber Dana : PAD

39. Pencetakan Dokumen Kependudukan Berbasis SIAK Keluaran : Jumlah Pencetakan dokumen kependudukan

dalam bentuk KTP-El Hasil : Tercetaknya KTP-el untuk masyarakat Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak

40. Unit Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Keliling

(UP3SK) Keluaran : Jumlah Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil Keliling yang terlaksana

Hasil : Mudahnya Masyarakat Dalam Pengurusan

Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Melalui UP3SK Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak

28

41. Pemutakhiran akta catatan sipil dalam bentuk arsip digital Keluaran : Jumlah terwujudnya backup data catatan sipil

dalam bentuk arsip digital Hasil : Tersimpan Back Up Data Akta Catatan Sipil Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak

42. Pemukhtahiran Data Kematian,Perkawinan,Dan Perceraian

Melalui Program SIAK Keluaran : Jumlah Pendataan

Data,Kematian,Perkawinan,Dan Perceraian Hasil : Tersedianya Data Yang Valid Tentang

Kematian,Perkawinan Dan Perceraian Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak

43.Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Keluaran : Jumlah Terlaksananya koordinasi tentang

kebijakan kependudukan Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

44.Pengadaan sistem informasi dinas kependudukan dan

pencatatan sipil Keluaran : Jumlah informasi yang diakses masyarakat Hasil : Tersedianya informasi bagi masyarakat Sumber Dana : PAD

45.Pengembangan Database Kependudukan Keluaran : Jumlah tersedianya database kependudukan

dinamis dan cepa Hasil : Tersedianya laporan adminduk Sumber Dana : PAD

46.Penyusunan Buku Profil Kependudukan Keluaran : Jumlah data yg tersaji dalam buku profil

kependudukan Hasil : Tersedianya profil kependudukan Sumber Dana : PAD

47. Sosialisasi kebijakan kependudukan Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi tentang kebijakan

penududukan Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

48. Perekaman data penduduk wajib KTP elektronik Keluaran : Jumlah data penduduk yang terekam Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

29

49. Pemanfaatan data dokumen dengan instansi terkait Keluaran : Persentase terciptanya kerjasama kependudukan

dan pencatatan sipil dengan instansi terkait

Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak

50. Peningkatan Kapasitas Pengelola Kearsipan Capil Keluaran : Jumlah tersedianya pengelola kearsipan capil

yang handal Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

51. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Keluaran : Jumlah pencetakan kartu dentitas anak Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak

52. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) (DAK Non Fisik) Keluaran : Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : DAK Non Fisik

53. Penyusunan Kebijakan Kependudukan Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi tentang kebijakan

kependudukan Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

54. Pemeliharaan jaringan aplikasi Keluaran : Jumlah jaringan LAN di Dinas dan kecamatan

yang dipelihara Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD

30

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya

merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang

akan dicapai tahun anggaran 2019.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 nantinya

tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggaran dan peran aktif

masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat

bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Adminstrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Keberhasilan Penyelenggaraan Administrasi Kepenndudukan ini tidak

hanya ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta

jajarannya saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan dari lintas sektoral,

lintas OPD, Kecamatan, Kelurahan, termasuk masyarakat dengan segala elemen

yang ada. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang sama dalam

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini,sehingga secara

bertahap dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang optimal serta

databse kependudukan yang akurat.

Upaya peningakatan penyelenggaran Admistrasi Kependudukan melalui

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Padang terus

dilaksanakan dan ditingkatkan dalam rangka mencapai visi dan misi OPD yang

telah di tetapkan. Sejalan dengan itu, program nasional yang dilaksanakan oleh

kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah

menciptakan percepatan-percepatan dalam penataan Administrasi

Kependudukan di Kota Padang. Tidak kalah pentingnya adalah dukungan

dana untuk mewujudkan terbangunnya gedung kantor Dinas

Kependudukan yang presentatif, layak dan nyaman sesuai dengan hasil

penyusunan detail.

Rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Padang tahun 2019 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran

perencanaan program dan kegiatan tahun 2019 sekaligus dalam rangka evaluasi

secara garis besar dan menyeluruh tentang penyelenggaraan dan pelayanan

33

masyarakat pada bidang Administrasi Kependudukan di Kota Padang yang telah

terlaksana tahun-tahun sebelumnya.

34

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KOTA PADANG

Kode Lokasi Detail

Rencana Tahun 2019 (N)

Catatan Penting

Sumber Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0 Non Urusan

0 0 -

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1,047,253,876

0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD 2,750,000 -

0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD 473,854,920 -

0 0 1 3 SKPD 9,000,000 -

0 0 1 4 Penediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD 35,240,000 -

0 0 1 5 Penyediaan alat tulis kantor SKPD 41,154,000 -

0 0 1 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD 62,324,636 -

0 0 1 7 SKPD 4,750,000 -

0 0 1 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD 100,000,000 -

0 0 1 9 Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD 2,375,000 -

0 0 1 10 Penyediaan bahan bacaan dan Per-undang-Undangan SKPD 11,150,000 -

0 0 1 11 Penyediaan makanan dan minuman SKPD 30,000,000 -

0 0 1 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah SKPD 200,000,000 -

0 0 1 13 Penyediaan alat kebersihan SKPD 5,000,000 -

0 0 1 14 Penyediaan jasa pelayanan publik SKPD 20,765,520 -

0 0 1 15 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran SKPD 48,889,800 -

0 0 2 10 unit 271,707,925

0 0 2 2 Pengadaan mebeleur SKPD 50,000,000 -

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

0 0 2 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD 15,000,000 -

0 0 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD 132,457,925 -

0 0 2 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SKPD 18,750,000 -

0 0 2 6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur SKPD 10,500,000 -

0 0 2 8 Rehabitasi sedang/berat gedung kantor SKPD 45,000,000 -

0 0 5 100% 48,796,000

0 0 5 1 SKPD 48,796,000 -

0 0 6 12 dokumen 30,000,000

0 0 6 1 SKPD 30,000,000 -

33 33 Perencanaan Pembangunan

3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 Dokumen 25,000,000

3 33 21 1 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD SKPD 1 dokumen 25,000,000 -

44 12 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

4 12 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 12 bulan 4,545,706,915

4 12 15 1 Pelatihan tenaga pengelola SIAK dan Petugas Register SKPD 125 orang 125,000,000 -

4 12 15 2 SKPD 12 bulan 126,800,250 -

4 12 15 12 Pelayanan Akta Catatan Sipil SKPD 22.000 Akta 420,000,000 -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas aparatur Pelayanan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah

jumlah Tersedianya Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan yang Optimal

Jumlah tenaga pengelola SIAK yang dilatih

Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

jumlah dokumen kependuudkan berbasis SIAK yang terlaksana

Jumlah Pelayanan Akta AKta Catatan Sipil yang di terbitkan

4 12 15 13 SKPD 250 buku 165,000,000 -

4 12 15 14 Penyusunan Profil Kependudukan SKPD 1 buku 50,000,000 -

4 12 15 15 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dan Kependudukan SKPD 12 bulan 55,000,000 -

4 12 15 16 SKPD 100 orang 75,000,000 -

4 12 15 17 Pencetakan Dokumen Kependudukan berbasis SIAK SKPD 475,969,765 -

4 12 15 18 Unit Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil Keliling SKPD 192 kali 144,937,250 -

4 12 15 21 Alih media dokumen Akta Catatan Sipil SKPD 130,000,000 -

4 12 15 22 SKPD 10.000 dokmen 274,757,500 - - -

4 12 15 23 Pelayanan Pendaftaran dan Mutasi Penduduk SKPD 12 dokumen 303,863,200 -

Pemeliharaan Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Kependudukan dan Akta Catatan Sipil

jumlah arsip dan dokumen kependudukan yang terpelihara

jumlah terlaksananya penyajian data dalam profil kependudukan

jumlah Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dan Kependudukan

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan di Bidang Kependudukan

jumlah pencetakan Dokumen Kependudukan dalam bentuk KTP-el

40.000 dokumen

Jumlah Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil Keliling yang terlaksana

jumlah Terwujudnya backup Akta Catatan Sipil dalam Bentuk Arsip Digital

34.364 dokumen

Pemukhtahiran Data Kematian, Perkawinan dan Perceraian melalui program SIAK

Jumlah Pendataan Data Kematian, Perkawinan dan Perceraian

jumlah dokumen Pendaftaran dan Mutasi Penduduk yang di layani

4 12 15 27 Perekaman Data Penduduk Wajib KTP Elektronik SKPD 40.000 Orang 77,725,750 -

4 12 15 31 SKPD 4 instansi 67,451,500 -

4 12 15 32 Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) SKPD 7.500 Kartu 314,825,700 - -

4 12 15 34 SKPD 12 bulan 1,739,376,000 -

TOTAL 5,968,464,716

jumlah data penduduk yang Terekamnya

Pemanfaatan Data kependudukan melalui kerjasama Dengan Instansi Terkait

Jumlah Kerjasama kependudukan dan pencatatan sipil

Jumlah pencetakan Kartu Identitas Anak

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)

jumlah Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KOTA PADANG

(9) (10)

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Perencanaan Pembangunan

0

0 dokumen 0

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

0

0 orang 0

0 bulan 0

0 Akta 0

0 buku 0

0 buku 0

0 bulan 0

0 orang 0

0 dokumen 0

0 kali 0

0 dokumen 0

0 dokmen 0

0 dokumen 0

0 Orang 0

0 instansi 0

0 Kartu 0

0 bulan 0

0