REKAP 1A: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE PRIORITAS NASIONAL ALOKASI 2021 (RIBU)

01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 3.773.728,0

02 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 181.690.000,0

Total 185.463.728,0

KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/LTARGET

2021ALOKASI 2021

(RIBU)

01 Berkembangnya status pembangunan desa 359.386.826,0

01.01 Jumlah desa mandiri 2444

01.02 Jumlah desa berkembang 55.291

01.03 Jumlah desa tertinggal 17.152

02 Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 15.379.127,0

02.01 Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 56,0

03 Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian 0,0

03.01 Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian 55,79

04 Menurunnya angka kemiskinan 0,0

04.02 Persentase penurunan angka kemiskinan 0,5

05 Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 61.000.000,0

05.01 Jumlah BUM Desa berkembang 1000

05.02 Jumlah BUM Desa maju 250

06 Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) 23.500.000,0

06.01 Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang 20

06.02 Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju 20

07 Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi 119.736.188,0

07.01 Persentase kenaikan investasi produk unggulan perdesaan 1,75

08 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan 0,0

08.01 Jumlah penyerapan tenaga kerja perdesaan 1,5 juta

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGAKEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

:2. VISITerwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong

:3. MISI1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan3. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal4. Menyelenggarakan transmigrasi5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/LTARGET

2021ALOKASI 2021

(RIBU)

09 Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yangdirevitalisasi

499.581.494,0

09.01 Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yangdirevitalisasi

53,12

10 Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yangdirevitalisasi

8.964.411,0

10.01 Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yangdirevitalisasi

42,93

11 Terentaskannya daerah tertinggal 55.522.952,0

11.01 Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan 5

12 Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal 0,0

12.01 Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal 0,5

13 Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal 0,0

13.01 Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal 61,0

14 Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan 1.720.695.981,0

14.01 Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 80

14.02 Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukanpendampingan masyarakat perdesaan

85

15 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, perbaikan governance, penyederhanaan regulasi danpenguatan kelembagaan

744.059.824,0

15.01 Nilai Reformasi Birokrasi 90

16 Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian 0,0

16.01 Opini BPK Atas Laporan Keuangan WTP

17 Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, inovasi, serta data daninformasi

69.737.313,0

17.01 Persentase dokumen pengembangan kebijakan, perencanaan data dan informasi yangdiimplementasikan

85

18 Meningkatnya pengawasan, pengendalian mutu dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturanyang efektif

15.950.000,0

18.01 Persentase rekomendasi Kebijakan (policy recommendation) yang ditindaklanjuti 45

18.02 Tingkat penerapan pengendalian intern 3

18.03 Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 1

18.04 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 100

18.05 Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi yang ditindaklanjuti 45

18.06 Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

≤ 3%

18.07 Tingkat kapabilitas APIP 3

Total 3.693.514.116,0

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021P

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN 202

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021P

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN 202

067.CT ProgramDaerahTertinggal,KawasanPerbatasan,Perdesaan,danTransmigrasi

130.876.188,0 0,0 73.360.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204.236.188,0 154.961.

067.WA ProgramDukunganManajemen

89.178.717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89.178.717,0 100.888.

Total 220.054.905,0 0,0 73.360.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293.414.905,0 255.850.

Jakarta, 10 September 2021