Kepastian Hukum Kawasan Hutan dan Politik Penguasaan

Ruang

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (PUU 45)

Raflishttp://raflis.wordpress.com/

Wakil Sekjen Forum Tata Ruang Sumatera

Disampaikan Pada: Seminar dan Lokakarya “ Menuju Kawasan Hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan di Hotel Pangeran Pekanbaru pada tanggal 28-29 Mei 2013 yang dilaksanakan oleh Transparency International Indonesia

Outline

• Logika Kepastian Hukum Kawasan Hutan• Praktek Pengukuhan Kawasan Hutan• Kepastian Hukum Kawasan Hutan dan Tata Ruang• Politik Penguasaan Ruang• Perampasan lahan (Land Grabbing)• Pembuatan kebijakan yang salah (Constitutional

Corruption)• Kesimpulan

• Logika Kepastian Hukum Kawasan Hutan

Bab Status dan Fungsi Kawasan Hutan1. Status: Pasal 5 ayat (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan

negara, b. hutan hak c. Hutan Adat (PUU 35 2012)2. Fungsi : Pasal 6 ayat (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi

konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi.3. Hutan dengan Tujuan Khusus: Pasal 8 ayat (1) Pemerintah dapat

menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.4. Hutan Kota: Pasal 9 ayat (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro,

estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

• Keempat Kawasan ini berdiri sendiri, Secara spasial merupakan 4 peta tematik yang berbeda dalam satu wilayah yang sama dan dapat tumpang tindih (overlap) satu sama lain.

Status Kawasan HutanStatus Kawasan Hutan

Hutan Negara Hutan Hak

Pasal 5 ayat 1 point a Pasal 5 ayat 1 point b

Hutan Adat Hutan Desa

hutan negara yang diserahkan

pengelolaannya kepada masyarakat hukum

adat

Hutan Kemasyarakatan

Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa

Hutan negara yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat

Hutan hak yang berada pada tanah yang

dibebani hak milik

Hutan Rakyat

Secara Umum Status Kawasan Hutan mengatur tentang hak penguasaan dan hak pengelolaan Kawasan Hutan

Status Kawasan Hutan (Pasca PUU 35)Status Kawasan Hutan

Hutan Negara Hutan Hak

Pasal 5 ayat 1 point a Pasal 5 ayat 1 point b

Hutan Adat

Hutan Desa

hutan negara yang diserahkan

pengelolaannya kepada masyarakat hukum

adat

Hutan Kemasyarakatan

Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa

Hutan negara yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat

Hutan hak yang berada pada tanah yang

dibebani hak milik

Hutan Rakyat

Secara Umum Status Kawasan Hutan mengatur tentang hak penguasaan dan hak pengelolaan Kawasan Hutan

Hutan Adat

Fungsi Kawasan Hutan

Fungsi Kawasan Hutan

Konservasi Lindung Produksi

suaka alam

pelestarian alam

taman buru Melalui proses verifikasi ilmiah

Secara Umum Fungsi Kawasan Hutan mengatur tentang Cara pengelolaan kawasan hutan

Skoring

Hirarki Kawasan Hutan

KawasanHutan

Status

Fungsi

Hutan Negara

Hutan Hak Hutan Rakyat

Hutan Adat

Hutan Kemasyarakatan

Hutan Desa

Hutan Negara Bebas ????

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Suaka Alam

Pelestarian Alam

Taman Buru

Hutan Lindung

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Konversi

Taman Nasional

Taman Wisata Alam

Suaka Margasatwa

Cagar Alam

Taman Buru

Penguasaan

Pengelolaan

Hutan Adat

Analisis Spasial dan Overlay Kawasan Hutan

• Analisis spasial adalah suatu teknik atau proses melibatkan sejumlah hitungan & evaluasi logika (matematis), dilakukan untuk mencari atau menemukan hubungan (relationships) atau pola di antara unsur geografis.

• Overlay adalah analisis spasial esensial yang mengombinasikan dua layer/tematik yang menjadi masukannya

Status Kawasan Hutan

Fungsi Kawasan Hutan

OverlayStatus dan Fungsi

Kawasan Hutan

Merupakan Penggabungan secara tumpang susun (Overlay) antara peta tematik status kawasan hutan dan peta tematik fungsi Kawasan Hutan

Status dan Fungsi Kawasan Hutan(Menggabungkan Aspek Penguasaan dan Aspek Pengelolaan)

Status Kawasan Hutan

Fungsi Kawasan Hutan

OverlayStatus dan Fungsi

Kawasan Hutan1. Hutan Negara2. Hutan Hak3. Hutan Adat

1. Hutan Konservasi2. Hutan Lindung3. Hutan Produksi

1. Hutan Negara Hutan Konservasi2. Hutan Negara Hutan Lindung3. Hutan Negara Hutan Produksi4. Hutan Hak Hutan Konservasi5. Hutan Hak Hutan Lindung 6. Hutan Hak Hutan Produksi7. Hutan Adat Hutan Konservasi8. Hutan Adat Hutan Lindung9. Hutan Adat Hutan Produksi

Sub Kategori Kawasan1. Status 5 sub kategori2. Fungsi 9 sub kategori

Status dan Fungsi berjumlah 45 sub kategori

Status dan fungsi kawasan hutan(Dengan Fungsi Kawasan Hutan menggunakan logika TGHK dan Penunjukan)

Fungsi1. Hutan Konservasi2. Hutan Lindung3. Hutan Produksi Terbatas (HPT)4. Hutan Produksi Tetap (HP)5. Hutan Produksi Konversi (HPK)6. Area Pemanfaatan Lain (APL)

Status1. Hutan Adat2. Hutan Desa 3. Hutan Kemasyarakatan4. Hutan Negara Bebas5. Hutan Rakyat

Status dan Fungsi1. Hutan Adat Hutan Konservasi2. Hutan Adat Hutan Lindung3. Hutan Adat Hutan Produksi

Terbatas4. Hutan Adat Hutan Produksi Tetap5. Hutan Adat Hutan Produksi

Konversi6. Hutan Desa Hutan Konservasi7. Hutan Desa Hutan Lindung8. Hutan Desa Hutan Produksi

Terbatas9. Hutan Desa Hutan Produksi Tetap10. Hutan Desa Hutan Produksi

Konversi

11. Hutan Kemasyarakatan Hutan Konservasi

12. Hutan Kemasyarakatan Hutan Lindung

13. Hutan Kemasyarakatan Hutan Produksi Terbatas

14. Hutan Kemasyarakatan Hutan Produksi Tetap

15. Hutan Kemasyarakatan Hutan Produksi Konversi

16. Hutan Negara Bebas Hutan Konservasi

17. Hutan Negara Bebas Hutan Lindung

18. Hutan Negara Bebas Hutan

Produksi Terbatas19. Hutan Negara Bebas Hutan

Produksi Tetap20. Hutan Negara Bebas Hutan

Produksi Konversi21. Hutan Rakyat Hutan Konservasi22. Hutan Rakyat Hutan Lindung23. Hutan Rakyat Hutan Produksi

Terbatas24. Hutan Rakyat Hutan Produksi

Tetap25. Hutan Rakyat Hutan Produksi

Konversi

Overlay

Catatan: Area Pemanfaatan Lain tidak dimasukkan karena bukan merupakan Kawasan Hutan

Kepastian Hukum Kawasan Hutan• Pasal 1 point C: Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah

untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.• Pasal 4 ayat (2): Penguasaan hutan oleh Negara …….. memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: b.

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.• Pasal 6 ayat (2): Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi, b.

hutan lindung, dan c. hutan produksi.• Pasal 14 ayat (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan …….. dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas

kawasan hutan.• Pasal 15 ayat (1) Pengukuhan kawasan hutan …….dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan

kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan.

• Pasal 15 ayat (2) Pengukuhan kawasan hutan ……..dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

• Dari pasal pasal diatas dapat dilihat bahwa baik status maupun fungsi harus melalui proses PENETAPAN , yang tahap akhir dari proses pengukuhan sehingga kawasan hutan mempunyai kepastian hukum.

Tidak Dilaksanakan

Diasumsikan Fungsi kawasan hutan meruparan Hutan

Negara

Praktek Pengukuhan Kawasan Hutan

• Pengukuhan Kawasan hutan hanya dilakukan terhadap Fungsi kawasan hutan, tetapi tidak dilaksanakan terhadap status kawasan hutan

• Terhadap fungsi kawasan hutan hanya 12 % yang sudah ditetapkan, sedangkan terhadap status kawasan hutan belum pernah dilakukan penunjukan apalagi penetapan.

• Di provinsi Riau belum dilakukan penunjukan baik terhadap status maupun fungsi berdasarkan UU 41/1999, Legalitas kawasan hutan masih menggunakan kepmen 173 tahun 1986.

• Perubahan fungsi kawasan hutan sedang dilakukan dengan membentuk tim terpadu penyusunan RTRWP. (Pemutihan Pelanggaran?)

PenetapanPemetaanPenataan BatasPenunjukan Perubahan

SK 173/Kpts-II/1986

TGHK = SK 173/Kpts-II/1986 .....????

1

32

Kepastian Hukum Kawasan Hutan dan Tata Ruang

• Kepastian hukum kawasan hutan merupakan input data dalam penyusunan Rencana Tata Ruang.

• Jika Input salah maka output juga akan salah

Data Kawasan Hutan

Data Lainnya

Penyusunan Rencana Tata

Ruang

RTRWN

RTR Pulau

RTRWP

RTRWK

Input Proses Output

Politik Penguasaan Ruang• Ada upaya untuk menciptakan ketidakpastian terhadap status dan

fungsi kawasan hutan• Ada 4 peta yang mengatur fungsi kawasan hutan (RTRWN, RTRWP,

RTRWK, TGHK). Keempat peta tersebut berbeda satu sama lain dan saling melemahkan

• Izin diberikan pada kawasan yang belum mempunyai kepastian hukum dan sebagian diantaranya tidak sesuai dengan RTRWN, RTRWP, RTRWK dan TGHK

• Manipulasi hak menguasai negara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan rakyat, atas nama undang undang.

• Praktek penguasaan ruang identik dengan perampasan lahan rakyat untuk kepentingan penguasa dan pemodal.

Perampasan lahan (Land Grabbing)

• Tidak dilaksanakannya pengukuhan berdasarkan Status Kawasan Hutan sesungguhnya merupakan praktek perampasan lahan atas nama negara.

• Izin pemanfaatan kawasan hutan diberikan pada kawasan yang belum mempunyai kepastian hukum (HTI, Kebun dan tambang)

• Usaha mempertahankan lahan oleh masyarakat yang sudah dikuasai secara turun temurun oleh masyarakat menempatkan masyarakat dalam posisi illegal

Akar masalah: Constitutional Corruption

• Pembuatan aturan (UU, PP, Permen) maupun kebijakan tekhnis operasional didesain untuk menguntungkan kelompok tertentu (merampas hak hak rakyat atas lahan)

• Beberapa Contoh:– Upaya menghilangkan hak hak masyarakat. Tidak ada upaya untuk mengidentifikasi hak

hak masyarakat atas lahan (Status kawasan hutan), yang diatur selalu fungsi kawasan hutan. Lihat PP dan Permen tentang pengukuhan kawasan hutan.

– Praktek monopoli penguasaan lahan. Memberikan hampir semua hak pengelolaan kawasan hutan pada pihak ketiga. (Demokrasi ekonomi?)

– Pemutihan pelanggaran dengan membuat aturan baru (Upaya untuk melindungi praktek korupsi perizinan).

– Manipulasi aturan pelaksana undang undang untuk kepentingan tertentu (PP dan Permen yang kontradiktif dengan UU)

– Membuat aturan pelaksana yang kontradiktif dengan aturan lain sehingga tidak bisa diimplementasikan.

– Tidak membuat sebagian aturan pelaksana UU yang berusaha menertibkan pelanggaran/ perbaikan tata kelola

Kesimpulan• Terjadi kekacauan logika kawasan hutan antara aturan dan implementasi• Dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan sebelum penetapan kawasan

hutan (revisi RTRWP). Sebetulnya cukup dengan penunjukan kembali.• Penyusunan RTRWN/P/K harus dihentikan (input salah menghasilkan

output yang salah). Merupakan alasan yang tepat untuk melakukan moratorium perizinan.

• Politik penguasaan ruang lebih berpihak pada kepentingan modal (monopoli dan azas keadilan)

• Ketidakpastian hukum kawasan hutan berimplikasi pada praktek LAND GRABBING atas dasar hak menguasai negara.

• Lemahnya aturan perundangan yang diciptakan menjadikan negara tidak berdaya untuk mengatur tata kelola yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Penguasaan Hutan (UU 41/1999)

Hutan

Negara

Pemerintah

Rakyat

Menguasai

Wewenang Untuk Mengurus

Mengurus

Memanfaatkan

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan

dengan hutan

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan

hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan

Mengakui hak masyarakat hukum adat

Kemakmuran Rakyat

1 2 3

Perencanaan (UU 41/1999)

inventarisasi

pengukuhan

penatagunaan

pembentukan wilayah pengelolaan

penyusunan rencana

Neraca Sumberdaya Hutan

Sistim Informasi Kehutanan

penunjukanpenataan batas

pemetaanpenetapan

Memperhatikan rencana tata ruang

Kepastian Hukum

Hubungan Hukum

Penetapan Fungsi dan Penggunaan

Unit Pengelolaan

Mempertahankan 30% Kawasan Hutan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

TGHK

Hubungan Legalitas Kawasan Hutan dengan Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota

Penunjukan Kawasan Hutan

Penataan Batas Kawasan Hutan

Pemetaan Kawasan Hutan

Penetapan Kawasan Hutan

Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/kota

TGHK

Memperhatikan Rencana Tata Ruang

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Fungsi Kawasan Hutan dalam Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/kota

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Konversi

KriteriaPP 26 2007

Pengurusan Hutan (UU 41/1999)

Pemerintahhubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan

dengan hutan

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan

Hutan Negara Hutan Hak Rakyat

Fungsi Pokok Hutan

Konservasi Lindung Produksi

Terbatas Tetap Konversi

Bukan Hutan/ APL

Pengukuhan

Pengukuhan

Pelepasan/ Tukar menukarHutan Tetap

Perencanaan

Pengelolaan

Litbang, Diklat, Penyuluhan

Pengawasan

Pengelolaan (UU 41 1999)

tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan

hutan

rehabilitasi dan reklamasi hutan

perlindungan hutan dan konservasi alam

pembagian kawasan hutan dalam blok-blok

ekosistem tipe

fungsi

rencana pemanfaatan Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Izin Pemanfaatan Hutan

Izin Penggunaan diluar kehutanan

Pembatasan Izin

Hutan Adat

Hutan Hak

Hutan Negara

Selain Hutan Adat

Dis

esua

ikan

Tidak dibutuhkan izin dari

pemerintah