Kepastian Hukum Kawasan Hutan dan Politik Penguasaan
Ruang
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (PUU 45)
Raflishttp://raflis.wordpress.com/
Wakil Sekjen Forum Tata Ruang Sumatera
Disampaikan Pada: Seminar dan Lokakarya “ Menuju Kawasan Hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan di Hotel Pangeran Pekanbaru pada tanggal 28-29 Mei 2013 yang dilaksanakan oleh Transparency International Indonesia
Outline
• Logika Kepastian Hukum Kawasan Hutan• Praktek Pengukuhan Kawasan Hutan• Kepastian Hukum Kawasan Hutan dan Tata Ruang• Politik Penguasaan Ruang• Perampasan lahan (Land Grabbing)• Pembuatan kebijakan yang salah (Constitutional
Corruption)• Kesimpulan
• Logika Kepastian Hukum Kawasan Hutan
Bab Status dan Fungsi Kawasan Hutan1. Status: Pasal 5 ayat (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan
negara, b. hutan hak c. Hutan Adat (PUU 35 2012)2. Fungsi : Pasal 6 ayat (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi
konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi.3. Hutan dengan Tujuan Khusus: Pasal 8 ayat (1) Pemerintah dapat
menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.4. Hutan Kota: Pasal 9 ayat (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro,
estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
• Keempat Kawasan ini berdiri sendiri, Secara spasial merupakan 4 peta tematik yang berbeda dalam satu wilayah yang sama dan dapat tumpang tindih (overlap) satu sama lain.
Status Kawasan HutanStatus Kawasan Hutan
Hutan Negara Hutan Hak
Pasal 5 ayat 1 point a Pasal 5 ayat 1 point b
Hutan Adat Hutan Desa
hutan negara yang diserahkan
pengelolaannya kepada masyarakat hukum
adat
Hutan Kemasyarakatan
Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa
Hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat
Hutan hak yang berada pada tanah yang
dibebani hak milik
Hutan Rakyat
Secara Umum Status Kawasan Hutan mengatur tentang hak penguasaan dan hak pengelolaan Kawasan Hutan
Status Kawasan Hutan (Pasca PUU 35)Status Kawasan Hutan
Hutan Negara Hutan Hak
Pasal 5 ayat 1 point a Pasal 5 ayat 1 point b
Hutan Adat
Hutan Desa
hutan negara yang diserahkan
pengelolaannya kepada masyarakat hukum
adat
Hutan Kemasyarakatan
Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa
Hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat
Hutan hak yang berada pada tanah yang
dibebani hak milik
Hutan Rakyat
Secara Umum Status Kawasan Hutan mengatur tentang hak penguasaan dan hak pengelolaan Kawasan Hutan
Hutan Adat
Fungsi Kawasan Hutan
Fungsi Kawasan Hutan
Konservasi Lindung Produksi
suaka alam
pelestarian alam
taman buru Melalui proses verifikasi ilmiah
Secara Umum Fungsi Kawasan Hutan mengatur tentang Cara pengelolaan kawasan hutan
Skoring
Hirarki Kawasan Hutan
KawasanHutan
Status
Fungsi
Hutan Negara
Hutan Hak Hutan Rakyat
Hutan Adat
Hutan Kemasyarakatan
Hutan Desa
Hutan Negara Bebas ????
Hutan Konservasi
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Suaka Alam
Pelestarian Alam
Taman Buru
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi Konversi
Taman Nasional
Taman Wisata Alam
Suaka Margasatwa
Cagar Alam
Taman Buru
Penguasaan
Pengelolaan
Hutan Adat
Analisis Spasial dan Overlay Kawasan Hutan
• Analisis spasial adalah suatu teknik atau proses melibatkan sejumlah hitungan & evaluasi logika (matematis), dilakukan untuk mencari atau menemukan hubungan (relationships) atau pola di antara unsur geografis.
• Overlay adalah analisis spasial esensial yang mengombinasikan dua layer/tematik yang menjadi masukannya
Status Kawasan Hutan
Fungsi Kawasan Hutan
OverlayStatus dan Fungsi
Kawasan Hutan
Merupakan Penggabungan secara tumpang susun (Overlay) antara peta tematik status kawasan hutan dan peta tematik fungsi Kawasan Hutan
Status dan Fungsi Kawasan Hutan(Menggabungkan Aspek Penguasaan dan Aspek Pengelolaan)
Status Kawasan Hutan
Fungsi Kawasan Hutan
OverlayStatus dan Fungsi
Kawasan Hutan1. Hutan Negara2. Hutan Hak3. Hutan Adat
1. Hutan Konservasi2. Hutan Lindung3. Hutan Produksi
1. Hutan Negara Hutan Konservasi2. Hutan Negara Hutan Lindung3. Hutan Negara Hutan Produksi4. Hutan Hak Hutan Konservasi5. Hutan Hak Hutan Lindung 6. Hutan Hak Hutan Produksi7. Hutan Adat Hutan Konservasi8. Hutan Adat Hutan Lindung9. Hutan Adat Hutan Produksi
Sub Kategori Kawasan1. Status 5 sub kategori2. Fungsi 9 sub kategori
Status dan Fungsi berjumlah 45 sub kategori
Status dan fungsi kawasan hutan(Dengan Fungsi Kawasan Hutan menggunakan logika TGHK dan Penunjukan)
Fungsi1. Hutan Konservasi2. Hutan Lindung3. Hutan Produksi Terbatas (HPT)4. Hutan Produksi Tetap (HP)5. Hutan Produksi Konversi (HPK)6. Area Pemanfaatan Lain (APL)
Status1. Hutan Adat2. Hutan Desa 3. Hutan Kemasyarakatan4. Hutan Negara Bebas5. Hutan Rakyat
Status dan Fungsi1. Hutan Adat Hutan Konservasi2. Hutan Adat Hutan Lindung3. Hutan Adat Hutan Produksi
Terbatas4. Hutan Adat Hutan Produksi Tetap5. Hutan Adat Hutan Produksi
Konversi6. Hutan Desa Hutan Konservasi7. Hutan Desa Hutan Lindung8. Hutan Desa Hutan Produksi
Terbatas9. Hutan Desa Hutan Produksi Tetap10. Hutan Desa Hutan Produksi
Konversi
11. Hutan Kemasyarakatan Hutan Konservasi
12. Hutan Kemasyarakatan Hutan Lindung
13. Hutan Kemasyarakatan Hutan Produksi Terbatas
14. Hutan Kemasyarakatan Hutan Produksi Tetap
15. Hutan Kemasyarakatan Hutan Produksi Konversi
16. Hutan Negara Bebas Hutan Konservasi
17. Hutan Negara Bebas Hutan Lindung
18. Hutan Negara Bebas Hutan
Produksi Terbatas19. Hutan Negara Bebas Hutan
Produksi Tetap20. Hutan Negara Bebas Hutan
Produksi Konversi21. Hutan Rakyat Hutan Konservasi22. Hutan Rakyat Hutan Lindung23. Hutan Rakyat Hutan Produksi
Terbatas24. Hutan Rakyat Hutan Produksi
Tetap25. Hutan Rakyat Hutan Produksi
Konversi
Overlay
Catatan: Area Pemanfaatan Lain tidak dimasukkan karena bukan merupakan Kawasan Hutan
Kepastian Hukum Kawasan Hutan• Pasal 1 point C: Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.• Pasal 4 ayat (2): Penguasaan hutan oleh Negara …….. memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: b.
menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.• Pasal 6 ayat (2): Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi, b.
hutan lindung, dan c. hutan produksi.• Pasal 14 ayat (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan …….. dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas
kawasan hutan.• Pasal 15 ayat (1) Pengukuhan kawasan hutan …….dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan
kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan.
• Pasal 15 ayat (2) Pengukuhan kawasan hutan ……..dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
• Dari pasal pasal diatas dapat dilihat bahwa baik status maupun fungsi harus melalui proses PENETAPAN , yang tahap akhir dari proses pengukuhan sehingga kawasan hutan mempunyai kepastian hukum.
Tidak Dilaksanakan
Diasumsikan Fungsi kawasan hutan meruparan Hutan
Negara
Praktek Pengukuhan Kawasan Hutan
• Pengukuhan Kawasan hutan hanya dilakukan terhadap Fungsi kawasan hutan, tetapi tidak dilaksanakan terhadap status kawasan hutan
• Terhadap fungsi kawasan hutan hanya 12 % yang sudah ditetapkan, sedangkan terhadap status kawasan hutan belum pernah dilakukan penunjukan apalagi penetapan.
• Di provinsi Riau belum dilakukan penunjukan baik terhadap status maupun fungsi berdasarkan UU 41/1999, Legalitas kawasan hutan masih menggunakan kepmen 173 tahun 1986.
• Perubahan fungsi kawasan hutan sedang dilakukan dengan membentuk tim terpadu penyusunan RTRWP. (Pemutihan Pelanggaran?)
PenetapanPemetaanPenataan BatasPenunjukan Perubahan
SK 173/Kpts-II/1986
TGHK = SK 173/Kpts-II/1986 .....????
1
32
Kepastian Hukum Kawasan Hutan dan Tata Ruang
• Kepastian hukum kawasan hutan merupakan input data dalam penyusunan Rencana Tata Ruang.
• Jika Input salah maka output juga akan salah
Data Kawasan Hutan
Data Lainnya
Penyusunan Rencana Tata
Ruang
RTRWN
RTR Pulau
RTRWP
RTRWK
Input Proses Output
Politik Penguasaan Ruang• Ada upaya untuk menciptakan ketidakpastian terhadap status dan
fungsi kawasan hutan• Ada 4 peta yang mengatur fungsi kawasan hutan (RTRWN, RTRWP,
RTRWK, TGHK). Keempat peta tersebut berbeda satu sama lain dan saling melemahkan
• Izin diberikan pada kawasan yang belum mempunyai kepastian hukum dan sebagian diantaranya tidak sesuai dengan RTRWN, RTRWP, RTRWK dan TGHK
• Manipulasi hak menguasai negara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan rakyat, atas nama undang undang.
• Praktek penguasaan ruang identik dengan perampasan lahan rakyat untuk kepentingan penguasa dan pemodal.
Perampasan lahan (Land Grabbing)
• Tidak dilaksanakannya pengukuhan berdasarkan Status Kawasan Hutan sesungguhnya merupakan praktek perampasan lahan atas nama negara.
• Izin pemanfaatan kawasan hutan diberikan pada kawasan yang belum mempunyai kepastian hukum (HTI, Kebun dan tambang)
• Usaha mempertahankan lahan oleh masyarakat yang sudah dikuasai secara turun temurun oleh masyarakat menempatkan masyarakat dalam posisi illegal
Akar masalah: Constitutional Corruption
• Pembuatan aturan (UU, PP, Permen) maupun kebijakan tekhnis operasional didesain untuk menguntungkan kelompok tertentu (merampas hak hak rakyat atas lahan)
• Beberapa Contoh:– Upaya menghilangkan hak hak masyarakat. Tidak ada upaya untuk mengidentifikasi hak
hak masyarakat atas lahan (Status kawasan hutan), yang diatur selalu fungsi kawasan hutan. Lihat PP dan Permen tentang pengukuhan kawasan hutan.
– Praktek monopoli penguasaan lahan. Memberikan hampir semua hak pengelolaan kawasan hutan pada pihak ketiga. (Demokrasi ekonomi?)
– Pemutihan pelanggaran dengan membuat aturan baru (Upaya untuk melindungi praktek korupsi perizinan).
– Manipulasi aturan pelaksana undang undang untuk kepentingan tertentu (PP dan Permen yang kontradiktif dengan UU)
– Membuat aturan pelaksana yang kontradiktif dengan aturan lain sehingga tidak bisa diimplementasikan.
– Tidak membuat sebagian aturan pelaksana UU yang berusaha menertibkan pelanggaran/ perbaikan tata kelola
Kesimpulan• Terjadi kekacauan logika kawasan hutan antara aturan dan implementasi• Dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan sebelum penetapan kawasan
hutan (revisi RTRWP). Sebetulnya cukup dengan penunjukan kembali.• Penyusunan RTRWN/P/K harus dihentikan (input salah menghasilkan
output yang salah). Merupakan alasan yang tepat untuk melakukan moratorium perizinan.
• Politik penguasaan ruang lebih berpihak pada kepentingan modal (monopoli dan azas keadilan)
• Ketidakpastian hukum kawasan hutan berimplikasi pada praktek LAND GRABBING atas dasar hak menguasai negara.
• Lemahnya aturan perundangan yang diciptakan menjadikan negara tidak berdaya untuk mengatur tata kelola yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Penguasaan Hutan (UU 41/1999)
Hutan
Negara
Pemerintah
Rakyat
Menguasai
Wewenang Untuk Mengurus
Mengurus
Memanfaatkan
mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan
dengan hutan
menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan
hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan
Mengakui hak masyarakat hukum adat
Kemakmuran Rakyat
1 2 3
Perencanaan (UU 41/1999)
inventarisasi
pengukuhan
penatagunaan
pembentukan wilayah pengelolaan
penyusunan rencana
Neraca Sumberdaya Hutan
Sistim Informasi Kehutanan
penunjukanpenataan batas
pemetaanpenetapan
Memperhatikan rencana tata ruang
Kepastian Hukum
Hubungan Hukum
Penetapan Fungsi dan Penggunaan
Unit Pengelolaan
Mempertahankan 30% Kawasan Hutan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
TGHK
Hubungan Legalitas Kawasan Hutan dengan Tata Ruang
Rencana Tata Ruang Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota
Penunjukan Kawasan Hutan
Penataan Batas Kawasan Hutan
Pemetaan Kawasan Hutan
Penetapan Kawasan Hutan
Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/kota
TGHK
Memperhatikan Rencana Tata Ruang
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Fungsi Kawasan Hutan dalam Tata Ruang
Rencana Tata Ruang Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota
Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/kota
Hutan Konservasi
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi Konversi
KriteriaPP 26 2007
Pengurusan Hutan (UU 41/1999)
Pemerintahhubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan
mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan
dengan hutan
menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan
Hutan Negara Hutan Hak Rakyat
Fungsi Pokok Hutan
Konservasi Lindung Produksi
Terbatas Tetap Konversi
Bukan Hutan/ APL
Pengukuhan
Pengukuhan
Pelepasan/ Tukar menukarHutan Tetap
Perencanaan
Pengelolaan
Litbang, Diklat, Penyuluhan
Pengawasan
Pengelolaan (UU 41 1999)
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan
hutan
rehabilitasi dan reklamasi hutan
perlindungan hutan dan konservasi alam
pembagian kawasan hutan dalam blok-blok
ekosistem tipe
fungsi
rencana pemanfaatan Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.
Izin Pemanfaatan Hutan
Izin Penggunaan diluar kehutanan
Pembatasan Izin
Hutan Adat
Hutan Hak
Hutan Negara
Selain Hutan Adat
Dis
esua
ikan
Tidak dibutuhkan izin dari
pemerintah