prioritas nasional percepatan pertumbuhan kawasan … · tujuan multilateral meeting i 1....

43
MULTILATERAL MEETING-1 PENYUSUNAN RKP 2017 Rabu, 24 Februari 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Upload: others

Post on 09-Feb-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • MULTILATERAL MEETING-1PENYUSUNAN RKP 2017

    Rabu, 24 Februari 2016

    KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

    PRIORITAS NASIONALPERCEPATAN PERTUMBUHAN KAWASAN

    EKONOMI KHUSUS

  • TUJUAN MULTILATERAL MEETING I

    1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur

    dalam pengembangan KEK.

    2. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional KEK Tahun 2017, serta hasil Identifikasi

    awal Sasaran Prioritas Nasional KEK, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas

    dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait.

    3. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan

    kegiatan prioritas.

    4. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas, dan kegiatan

    prioritas.

    KELUARAN

    1. Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap sasaran prioritas nasional dan arah kebijakan prioritas nasional

    2. Masukan untuk Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2)

    3. Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B - E.

    PENDAHULUAN

    Slide - 2

  • Slide - 3

    Dirjen...

    Direktur...

    Kepala Bagian ...

    Kepala Bagian ...

    Direktur... Direktur...

    Sesdirjen...

    money follow function money follow program prioritas

    ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017

    (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

    Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat danberorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunannasional.

    Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yangsama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensidan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumahdilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.

    Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program prioritas.

  • HOLISTIKTEMATIK

    Untuk mencapai sasaran prioritas nasional

    Pengembangan KEK, perlu koordinasi lintas

    Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Daerah.

    INTEGRATIF SPASIAL

    Pencapaian Pengembangan KEK dilakukan secara terintegrasi melalui

    peningkatan produksi bahan baku, konektivitas, infrastruktur dasar,

    ketersediaan tenaga kerja, iklim investasi, daya dukung

    lahan dan ruang

    Pembangunan/pengembangan kawasan misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, terintergrasi dengan jalan,

    pasar, serta terdapat dukungan jaringan air dan

    listrik

    “Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk MeningkatkanKesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan

    Antarwilayah”

    RKP

    2017

    Slide - 4

  • TAHAP PEMBAHASANMULTILATERAL DAN BILATERAL MEETING

    PEMBAHASAN: Pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur

    OUTPUT : Form A Sasaran Prioritas Pembangunan; Arah Kebijakan; Program Prioritas (Level 1), dan Kegiatan Prioritas (Level 2)

    MULTILATERAL MEETING I

    23 – 29 Feb

    PEMBAHASAN• Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 – 2017- dan

    Forward Estimate• Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum)• Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)

    OUTPUT :• Form B-E• Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail)• Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)

    BILATERAL MEETING

    4 – 11 Mar

    1. Pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam Forum lengkap di masing-masingTopik setelah adanya Pagu Indikatif dan Rakorbangpus.

    2. Penajaman sasaran-target-lokus

    MULTILATERAL MEETING II

    4-8 April

    Slide - 5

  • JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des

    • Sinkronisasi Data DokumenPerencanaan danPenganggaran

    • Penetapan Arah Kebijakan danPrioritasPembangunan

    • Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif

    • SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang RancanganAwal RKP dan Pagu Indikatif

    • Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak

    • Penyusunan Rencana Kerja K/L

    • Musrenbangprov• Rangkaian

    Musrenbangnas

    • Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP

    • Perpres RKP

    • Penelaahan RKA-KL

    • Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN

    • Rancangan RKP

    • Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka EkonomiMakro dan Pokok-Pokok KebijakanFiskal ke DPR

    • Pembicaraan Pendahuluan

    • Lanjutan Pertemuan Tiga Pihak

    • SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentangPagu Anggaran K/L

    • Ratas KerangkaEkonomi Makro dan Resource Envelope

    • Kepres Alokasi Anggaran

    • FinalisasiDIPA

    • Kepres APBN• Kepres RKP

    • PembahasanNota Keuangandan RUU APBN

    • Penetapan UU APBN

    • Surat Menkeutentang KesepakatanPemerintah - DPR

    • Penelaahan RKA K/L

    • PenyampaiandanPembahasanNota Keuangandan RUU APBN

    Slide - 6

  • • Revolusi Mental• Pembangunan Pendidikan• Pembangunan Kesehatan• Pembangunan Perumahan dan Permukiman

    DIMENSI PEMBANGUNAN

    MANUSIA

    • Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan• Kemaritiman dan Kelautan• Pariwisata• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

    DIMENSI PEMBANGUNAN

    SEKTOR UNGGULAN

    • Pemerataan Antarkelompok Pendapatan• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal• Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan• Pengembangan Konektivitas Nasional

    DIMENSI PEMERATAAN DAN

    KEWILAYAHAN

    • Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan KeamananKONDISI PERLU

    PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

    Slide - 7

  • Slide - 8

    TUJUAN PEMBANGUNAN KEK

    Mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional, pertumbuhan, penciptaan lapangan

    kerja dan penerimaan devisa. UU No.39 Tahun 2009

  • Jaringan Konektivitas (Jalan Lingkungan Kawasan, Jalan Penghubung menuju Kawasan, Rel Kereta Api, dsb

    1Enclave Area (kawasan pengolah komoditas unggulan menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi)

    2 Hinterland Area sumber daya alam/komoditas unggulan

    KEK

    Kab. A

    Kab. B

    Kab. C

    Kab. D

    1

    2

    2

    2

    2

    33

    3

    3

    3 Hinterland Area infrastruktur pendukung (Air, Listrik, dsb)

    Pelabuhan Internasional

    KETERKAITAN PENGEMBANGAN KAWASAN

  • Sasaran2014

    (Baseline)2015 2016 2017 2019

    Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK

    a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di LuarJawa

    7 77 lama

    +3 baru

    10 lama+

    2 baru

    12 lama+

    2 baru

    b. Kawasan Industri n.a n.a n.a 14 14

    ARAH KEBIJAKAN:

    Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa:1.Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.

    2.Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur3.Pengembangan SDM dan IPTEK4.Pengembangan regulasi dan kebijakan5.Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif

    fiskal dan non-fiskal

    SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

    Kebijakan KEK untuk mendukung Revolusi Mental: Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi Penegakan hukum dan disiplin

    Slide - 10

  • PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN KEKSebaran Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

    KEK & KI SEI MANGKEIKab. Simalungun, Sumut

    KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, Sumatera Selatan

    KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten

    KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, NTB

    KEK & KI PALUKota Palu, Sulawesi Tengah

    KEK & KI BITUNGKota Bitung, Sulawesi Utara

    KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai, Maluku Utara

    KEK MBTKKabupaten Kutai Timur, Kaltim

    KEK SORONG

    KEK MERAUKE

    KEK & KI LANDAKKab. Landak, Kalbar

    KEK KALTARA

    KEK MAKASSAR

    Maluku

    KEK NTT

    Keterangan:

    Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014

    Lokasi KEK 2014-2019

    KI KUALA TANJUNG

    KI TANGGAMUS

    KI KETAPANG

    KI JORONGKI BATULICIN

    KI BANTAENG

    KI KONAWE

    KI MOROWALI

    KI BULI

    KI TELUK BINTUNI

    Lokasi 14 Kawasan Industri

    Slide - 11

  • Lokasi KEK KI KSPN

    Sei Mangkei √ √

    Tanjung Lesung √ √

    Tanjung Api Api √

    Mandalika √ √

    Palu √ √

    Bitung √ √

    MBTK √

    Morotai √ √

    Pemetaan Lokasi KEK, KI, dan KSPN

    Keterangan:• KEK : Kawasan Ekonomi Khusus• KI : Kawasan Industri• KSPN: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

  • PercepatanPertumbuhanIndustri dan

    KawasanIndustri/KEK

    PeningkatanPopulasi Produktivita

    s dan Dayasaing

    Industri

    Pengembangan Kawasan Industri/KEK

    MembangunIklim Usaha

    danInvestasi

    Pembiyaandengan

    akses danbiaya yang kompetitifSDM

    Industriyang

    Kompetendan Disiplin

    HubunganIndustrial

    yang Bersahabat

    PemberianInsentif

    Fiskal yang Harmonis

    PeningkatanAkses ke

    PasarGlobal

    (Ekspor)

    KetersediaanInfrastrukturdan Energi

    Ketersediaandan

    KualitasBahan Baku

    Slide - 13

    PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEKPerencanaan Terintegrasi

    KemperinBKPMPEMDA

    Bank IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan

    KemenakerPOLRI,Pemda

    KemenKeu

    KemenperindKemenDag

    KemenPUPRKemenHub

    KemenKominfoKemenESDM

    KemenBUMN

    KemenTanKemenKP

    KemenLHKKemenESDM

    LEVEL 1

    KemperindKemenko Perekonomian

    Kemperind

    Kemperind

    Kemdikbud,KemenRistekDiktiKemenperin, Kemenaker, Pemda

    PRIORITAS NASIONAL

    PROGRAM PRIORITAS

  • Pengembangan8 KEK

    Penyediaan lahan dan penataan

    ruang

    Konektivitas/ Aksesibilitas

    Insentif Fiskaldan Non Fiskal

    Menciptakan Iklim Investasi

    Penyediaan Tenaga

    Terampil dan Kelembagaan

    Pengelola yang

    Profesional

    Ketersediaan Energi dan

    Infrastruktur Dasar

    Ketersediaan Bahan Baku

    KEK

    PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    Kemendikbud,Kemenaker,

    Kemenpariwisata,Kemenperin

    Kemenristekdikti

    BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

    Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

    Kemen PUPR,KemenhubKemen BUMN

    Kemenperin,Kemen ATR,

    BIG,

    Kemen PUPR,Kemen ESDM,

    Kemenkominfo,

    LEVEL 2

    Slide - 14

    Kementan,Kemen KP,

    Kemen LHK,Kemen KUKM

    PROGRAM PRIORITAS

    KEGIATAN PRIORITAS

  • FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPRIORITAS NASIONAL: PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI

    DAN KAWASAN INDUSTRI/KEK

    Slide - 15

    NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

    PERUBAHAN

    1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

    1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

    2.Kemen ATR

    3.BIG

    Sepakat/Tidak Sepakat

    1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

    2.Kemenhub

    1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

    2.Kemenkeu,

    3.Kemendag,

    4.BKPM.

    1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

    2.Kemenpariwisata,

    3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

    1.Kemendikbud,

    2.Kemenaker,

    3.Kemenpariwisata,

    4.Kemenperin

    5.Kemenristekdikti

    1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

    1.Kemen PUPR,

    2.Kemen ESDM,

    3.Kemenkominfo,

    1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

    2.Kemen KP,

    3.Kemen LHK,

    4.Kemen KUKM

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Ekonomi

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

  • Program Prioritas

    Kegiatan Prioritas

    Kementerian / Lembaga

    Program Kegiatan Sasaran IndikatorTarget 2017

    Alokasi (Juta Rp.)

    Pengembangan KEK

    Konektivitas/Aksesibilitas

    KementerianPerhubungan

    Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

    Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat

    Terbangunnya Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan

    19 Paket 348872

    Ketersediaan Energi dan

    Infrastruktur Dasar

    Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

    Program Pengembangan Perumahan

    Penyediaan Rumah Susun

    Terbangunnya rumah susun bagi pekerja di kawasan KEK dan KI

    Jumlah rumah susun yang dibangun di kawasan KEK dan KI

    10 unit

    KementerianKomunikasi Dan Informatika

    Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

    Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

    Peningkatan pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi

    Jumlah perizinan bidang telekomunikasi yang terselesaikan di 8 KEK

    8 KEK

    Penyediaan Tenaga

    Terampil dan Kelembagaan

    Pengelola yang

    Profesional

    KementerianKetenagakerjaan

    Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

    Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas

    Meningkatnya sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja

    Jumlah BLK yang dibangun/ditingkatkan

    9

    Slide - 16

    CONTOH: MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS,PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B)

    ProgramPrioritas

    KegiatanPrioritas

    “Rumah dari kebijakan”(Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)

    “Penyederhanaan Nomenklatur”Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk

    itu perlu sasaran yang konkret

  • KEBUTUHAN 8 KEK

  • KEK SEI MANGKEI

    Penyediaan lahan dan penataan

    ruang

    Konektivitas/ Aksesibilitas

    Insentif Fiskaldan Non Fiskal

    Menciptakan Iklim Investasi

    Penyediaan Tenaga

    Terampil dan Kelembagaan

    Pengelola yang

    Profesional

    Ketersediaan Energi dan

    Infrastruktur Dasar

    Ketersediaan Bahan Baku

    KEK

    PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    Kemendikbud,Kemenaker,

    Kemenpariwisata,Kemenperin

    Kemenristekdikti

    BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

    Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

    Kemen PUPR,KemenhubKemen BUMN

    Kemen ATR, (cord)Sekdenas KEK,

    BIG,Pemda Simalungun

    Kemen PUPR,Kemen ESDM,

    Kemenkominfo,Kemen BUMN dan PLN

    Slide - 18

    Kementan,Kemen KP,

    Kemen LHK,Kemen KUKM

  • URAIAN TARGET TAHUN PENGERJAAN SUMBER PENDANAAN PROGRESS

    Pembangunan Rel KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung

    21,5 km 2013-2017 Kementerian Perhubungan Rel sepanjang 14,25 km telah dibangun. Sisanya sepanjang 7,25 km dalam proses pengadaan lahan yang ditargetkan beroperasi pada awal 2017.

    PEMBANGUNAN REL KERETA API

    URAIAN TARGET TAHUN PENGERJAAN SUMBER PENDANAAN PROGRESS

    Pembangunan PLTG 250 MVA 2016 – 2018 PTPN III, PT Pertamina, dan Posco Menunggu pelaksanaan tender IPP PLN

    Pengembangan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk 80 MVA 2017 N/A

    PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI

    URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

    SUMBERPENDANAAN

    PROGRESS

    Pembangunan PelabuhanPetikemas Kuala Tanjung

    1 paket 2016-2020 KemenPerhubungan / Pelindo I

    Dalam proses

    PEMBANGUNAN PELABUHAN

    URAIAN TAHUN

    Pembangunan/ Pengembangan BLK Simalungun/Pematang Siantar 2017

    REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

    Slide - 19

    RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) SEI MANGKEI

    PROVINSI SUMATERA UTARA

  • FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK SEI MANGKEI

    Slide - 20

    NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

    PERUBAHAN

    1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

    1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

    2.Kemen ATR

    3.BIG

    Sepakat/Tidak Sepakat

    1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

    2.Kemenhub

    3.KemenBUMN

    1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

    2.Kemenkeu,

    3.Kemendag,

    4.BKPM.

    1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

    2.Kemenpariwisata,

    3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

    1.Kemendikbud,

    2.Kemenaker,

    3.Kemenpariwisata,

    4.Kemenperin

    5.Kemenristekdikti

    1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

    1.Kemen PUPR,

    2.Kemen ESDM,

    3.Kemenkominfo,

    1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

    2.Kemen KP,

    3.Kemen LHK,

    4.Kemen KUKM

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Ekonomi

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

  • KEK PALU

    Penyediaan lahan dan penataan

    ruang

    Konektivitas/ Aksesibilitas

    Insentif Fiskaldan Non Fiskal

    Menciptakan Iklim Investasi

    Penyediaan Tenaga

    Terampil dan Kelembagaan

    Pengelola yang

    Profesional

    Ketersediaan Energi dan

    Infrastruktur Dasar

    Ketersediaan Bahan Baku

    KEK

    PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    Kemendikbud,Kemenaker,

    Kemenpariwisata,Kemenperin

    Kemenristekdikti

    BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

    Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

    Kemen PUPR,KemenhubKemen BUMN

    Kemenperin,Kemen ATR,

    BIG,

    Kemen PUPR,Kemen ESDM,

    Kemenkominfo,

    Slide - 21

    Kementan,Kemen KP,

    Kemen LHK,Kemen KUKM

  • URAIAN TARGET

    TAHUNPENGERJAA

    N

    SUMBERPENDANAAN

    PROGRESS

    PerpanjangandermagaPelabuhanPantoloan

    130meter

    SelesaiJanuari2019

    Kementerian Perhubungan, PemprovSulawesi Tengah,Pemkot Palu

    -

    Pembangunan Terminal Peti KemasInternasionalPantoloan

    Selesai Mei 2018

    KementerianPerhubungan

    Telah dikeluarkan izin untukpembangunan terminal petikemas oleh Kemenhub padatahun 2014

    PENGEMBANGAN PELABUHAN PANTOLOAN

    URAIAN TARGET TAHUN PENGERJAAN SUMBER PENDANAAN PROGRESS

    Pembangunan Jalan Layang 855 m Selesai Mei 2017 Kementerian PU PR Telah selesai dilaksanakan Kajian Perencanaan Teknis Flyover Oktober 2015

    Pembangunan Jalan Palu – Parigi N/A Kementerian PU PR

    PEMBANGUNAN JALAN LAYANG/SIMPANG SUSUN DI JALAN NASIONAL

    URAIAN TARGET TAHUN PENGERJAAN SUMBER PENDANAAN PROGRESS

    Penyediaan Air Bersih/Minum Jaringan Transmisi Air Baku, IPA, dan jaringan transmisimenuju lokasi KEK

    Selesai 2017 Pemerintah Kota Palu Telah diselesaikan kajian FS

    PENYEDIAAN AIR BERSIH/MINUM

    URAIAN TAHUN

    Pembangunan/ Pengembangan BLK Palu 2017

    REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

    22

    RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PALU

    PROPINSI SULAWESI TENGAH

  • FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK PALU

    Slide - 23

    NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

    PERUBAHAN

    1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

    1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

    2.Kemen ATR

    3.BIG

    Sepakat/Tidak Sepakat

    1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

    2.Kemenhub

    3.Kemen BUMN

    1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

    2.Kemenkeu,

    3.Kemendag,

    4.BKPM.

    1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

    2.Kemenpariwisata,

    3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

    1.Kemendikbud,

    2.Kemenaker,

    3.Kemenpariwisata,

    4.Kemenperin

    5.Kemenristekdikti

    1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

    1.Kemen PUPR,

    2.Kemen ESDM,

    3.Kemenkominfo,

    1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

    2.Kemen KP,

    3.Kemen LHK,

    4.Kemen KUKM

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Ekonomi

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

  • KEK BITUNG

    Penyediaan lahan dan penataan

    ruang

    Konektivitas/ Aksesibilitas

    Insentif Fiskaldan Non Fiskal

    Menciptakan Iklim Investasi

    Penyediaan Tenaga

    Terampil dan Kelembagaan

    Pengelola yang

    Profesional

    Ketersediaan Energi dan

    Infrastruktur Dasar

    Ketersediaan Bahan Baku

    KEK

    PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    Kemendikbud,Kemenaker,

    Kemenpariwisata,Kemenperin

    Kemenristekdikti

    BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

    Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

    Kemen PUPR,Kemenhub

    Kemenperin,Kemen ATR,

    BIG,

    Kemen PUPR,Kemen ESDM,

    Kemenkominfo,

    Slide - 24

    Kementan,Kemen KP,

    Kemen LHK,Kemen KUKM

  • URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

    SUMBERPENDANAAN

    PROGRESS

    Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung

    7,3 km; 2015-2018 RM dan Pinjaman Manado Bitung Lahan 97%;

    1 paket 2014-2018 KPS Groundbreaking untuk Seksi I (porsi pemerintah) telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2014

    PEMBANGUNAN JALAN TOL

    URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

    SUMBERPENDANAAN

    PROGRESS

    Peningkatan KapasitasGardu Induk TanjungMerah

    60 MW 2019 N/A N/A

    Pembangunan PLTUKema

    2x50 MW

    N/A Kerjasama antaraBUMD denganpihak swasta

    N/A

    PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI

    URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

    SUMBERPENDANAAN

    PROGRESS

    PengembanganPelabuhan Bitung(TPB)

    1 paket 2015-2017 BUMN (PELINDO)

    Dalam proses

    PEMBANGUNAN/REHABILITASI PELABUHAN

    URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

    SUMBERPENDANAAN

    PROGRESS

    PengembanganBandara Sam Ratulangi Manado

    N/A N/A N/A N/A

    PENGEMBANGAN BANDARA

    URAIAN TAHUN

    Pembangunan/ Pengembangan BLK Bitung 2017

    REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

    URAIAN TAHUN

    Pengembangan Teaching Factory/Technopark di SMK (1 unit di Sulawesi Utara)

    2017

    TEACHING FACTORY/TECHNOPARK DI SMK

    PROVINSISULAWESI UTARA

    25

    RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) BITUNG

    URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

    SUMBERPENDANAAN

    PROGRESS

    Pembangunan Bendungan Kuwil

    N/A 2016 N/A Dalam proses

    PEMBANGUNAN BENDUNGAN DAN JARINGAN TRANSMISI

  • FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK BITUNG

    Slide - 26

    NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

    PERUBAHAN

    1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

    1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

    2.Kemen ATR

    3.BIG

    Sepakat/Tidak Sepakat

    1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

    2.Kemenhub

    3.Kemen BUMN

    1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

    2.Kemenkeu,

    3.Kemendag,

    4.BKPM.

    1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

    2.Kemenpariwisata,

    3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

    1.Kemendikbud,

    2.Kemenaker,

    3.Kemenpariwisata,

    4.Kemenperin

    5.Kemenristekdikti

    1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

    1.Kemen PUPR,

    2.Kemen ESDM,

    3.Kemenkominfo,

    1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

    2.Kemen KP,

    3.Kemen LHK,

    4.Kemen KUKM

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Ekonomi

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

  • KEK TANJUNG LESUNG

    Penyediaan lahan dan penataan

    ruang

    Konektivitas/ Aksesibilitas

    Insentif Fiskaldan Non Fiskal

    Menciptakan Iklim Investasi

    Penyediaan Tenaga

    Terampil dan Kelembagaan

    Pengelola yang

    Profesional

    Ketersediaan Energi dan

    Infrastruktur Dasar

    Ketersediaan Bahan Baku

    KEK

    PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    Kemendikbud,Kemenaker,

    Kemenpariwisata,Kemenperin

    Kemenristekdikti

    BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

    Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

    Kemen PUPR,KemenhubKemen BUMN

    Kemenperin,Kemen ATR,

    BIG,

    Kemen PUPR,Kemen ESDM,

    Kemenkominfo,

    Slide - 27

    Kementan,Kemen KP,

    Kemen LHK,Kemen KUKM

  • Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017Satuan /

    UnitPenyediaan lahan dan penataan ruang

    • RDTR di sekitar Kawasan KEK 1 regulasiKonektivitas/ Aksesibilitas

    • Peningkatan kapasitas jalan nasional ruas Citeureup – Tanjung Lesung

    6 km

    • Pembangunan jalan bypass Pasar Panimbang 7 km

    • Pembangunan jalan nasional Cisekeut -Tanjung Lesung

    12 km

    • Pembangunan fisik Jalan Tol Serang –Panimbang

    83,6 km

    • Reaktivasi Jalur Kereta Api Rangkasbitung - Labuan 56 km

    • Pembangunan Bandara Banten Selatan

    Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar• Pembangunan rumah susun untuk karyawan• Pembangunan IPA dan jaringannya 100 L /

    detik• Pembangunan IPAL beserta jaringannya• Pembangunan Gardu Induk Tanjung Lesung 100 MW

    Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional• Pembangunan BLK• Pembangunan/Peningkatan SMK bidang

    Pariwisata• Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

    PROVINSI BANTEN

    RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG

  • FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK TANJUNG LESUNG

    Slide - 29

    NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

    PERUBAHAN

    1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

    1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

    2.Kemen ATR

    3.BIG

    Sepakat/Tidak Sepakat

    1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

    2.Kemenhub

    3.Kemen BUMN

    1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

    2.Kemenkeu,

    3.Kemendag,

    4.BKPM.

    1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

    2.Kemenpariwisata,

    3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

    1.Kemendikbud,

    2.Kemenaker,

    3.Kemenpariwisata,

    4.Kemenperin

    5.Kemenristekdikti

    1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

    1.Kemen PUPR,

    2.Kemen ESDM,

    3.Kemenkominfo,

    1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

    2.Kemen KP,

    3.Kemen LHK,

    4.Kemen KUKM

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Ekonomi

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

  • KEK MANDALIKA

    Penyediaan lahan dan penataan

    ruang

    Konektivitas/ Aksesibilitas

    Insentif Fiskaldan Non Fiskal

    Menciptakan Iklim Investasi

    Penyediaan Tenaga

    Terampil dan Kelembagaan

    Pengelola yang

    Profesional

    Ketersediaan Energi dan

    Infrastruktur Dasar

    Ketersediaan Bahan Baku

    KEK

    PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    Kemendikbud,Kemenaker,

    Kemenpariwisata,Kemenperin

    Kemenristekdikti

    BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

    Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

    Kemen PUPR,KemenhubKemen BUMN

    Kemenperin,Kemen ATR,

    BIG,

    Kemen PUPR,Kemen ESDM,

    Kemenkominfo,

    Slide - 30

    Kementan,Kemen KP,

    Kemen LHK,Kemen KUKM

  • Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017Satuan /

    UnitPenyediaan lahan dan penataan ruang• Penataan ruang di sekitar wilayah KEK 1 regulasi

    Konektivitas/ Aksesibilitas

    • Perpanjangan Runway BandaraInternasional Lombok

    350 m

    • Peningkatan Kapasitas PelabuhanLembar

    Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar• Penyediaann listrik (Pembangkit Listrik

    Tenaga Surya)• Pembangunan Bendungan Mujur

    Lombok Tengah• Revitalisasi Bendungan Batu Jai• Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan

    distribusi dalam KEK Mandalika• Pembangunan rumah susun bagi

    karyawanPenyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional• Pembangunan BLK 1• Pembangunan/Peningkatan SMK

    bidang Pariwisata1

    • Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

    PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

    RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA

  • FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK MANDALIKA

    Slide - 32

    NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

    PERUBAHAN

    1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

    1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

    2.Kemen ATR

    3.BIG

    Sepakat/Tidak Sepakat

    1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

    2.Kemenhub

    3.Kemen BUMN

    1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

    2.Kemenkeu,

    3.Kemendag,

    4.BKPM.

    1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

    2.Kemenpariwisata,

    3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

    1.Kemendikbud,

    2.Kemenaker,

    3.Kemenpariwisata,

    4.Kemenperin

    5.Kemenristekdikti

    1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

    1.Kemen PUPR,

    2.Kemen ESDM,

    3.Kemenkominfo,

    1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

    2.Kemen KP,

    3.Kemen LHK,

    4.Kemen KUKM

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Ekonomi

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

  • KEK MOROTAI

    Penyediaan lahan dan penataan

    ruang

    Konektivitas/ Aksesibilitas

    Insentif Fiskaldan Non Fiskal

    Menciptakan Iklim Investasi

    Penyediaan Tenaga

    Terampil dan Kelembagaan

    Pengelola yang

    Profesional

    Ketersediaan Energi dan

    Infrastruktur Dasar

    Ketersediaan Bahan Baku

    KEK

    PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    Kemendikbud,Kemenaker,

    Kemenpariwisata,Kemenperin

    Kemenristekdikti

    BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

    Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

    Kemen PUPR,Kemenhub

    Kemenperin,Kemen ATR,

    BIG,

    Kemen PUPR,Kemen ESDM,

    Kemenkominfo,

    Slide - 33

    Kementan,Kemen KP,

    Kemen LHK,Kemen KUKM

  • Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017Satuan /

    UnitPenyediaan lahan dan penataan ruang

    • RDTR di sekitar Kawasan KEK 1 regulasiKonektivitas/ Aksesibilitas

    • Pengembangan Pelabuhan Wayabula

    • Perpanjangan dermaga ke sisi darat Pelabuhan

    Daruba

    • Peningkatan intensitas penerbangan perintis

    • Pembangunan terminal sipil

    • Pembangunan jalan lingkar Trans Morotai ruasWayabula – Sofi

    34 km

    Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

    • Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Distribusidalam KEK Morotai

    300liter/detik

    • Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Distribusi dalam KEK Morotai

    • Pembangunan rumah susun untuk karyawan

    • Pembangunan Pembangkit Listrik di PulauMorotai

    50 MW

    Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional• Pembangunan BLK

    • Pembangunan/Peningkatan SMK bidangPariwisata dan Perikanan

    • Peningkatan kelembagaan koperasi dan UKM

    • Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

    PROVINSI MALUKU UTARA

    RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MOROTAI

  • FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK MOROTAI

    Slide - 35

    NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

    PERUBAHAN

    1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

    1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

    2.Kemen ATR

    3.BIG

    Sepakat/Tidak Sepakat

    1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

    2.Kemenhub

    1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

    2.Kemenkeu,

    3.Kemendag,

    4.BKPM.

    1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

    2.Kemenpariwisata,

    3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

    1.Kemendikbud,

    2.Kemenaker,

    3.Kemenpariwisata,

    4.Kemenperin

    5.Kemenristekdikti

    1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

    1.Kemen PUPR,

    2.Kemen ESDM,

    3.Kemenkominfo,

    1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

    2.Kemen KP,

    3.Kemen LHK,

    4.Kemen KUKM

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Ekonomi

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

  • KEK TANJUNG API API

    Penyediaan lahan dan penataan

    ruang

    Konektivitas/ Aksesibilitas

    Insentif Fiskaldan Non Fiskal

    Menciptakan Iklim Investasi

    Penyediaan Tenaga

    Terampil dan Kelembagaan

    Pengelola yang

    Profesional

    Ketersediaan Energi dan

    Infrastruktur Dasar

    Ketersediaan Bahan Baku

    KEK

    PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    Kemendikbud,Kemenaker,

    Kemenpariwisata,Kemenperin

    Kemenristekdikti

    BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

    Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

    Kemen PUPR,Kemenhub

    Kemenperin,Kemen ATR,

    BIG,

    Kemen PUPR,Kemen ESDM,

    Kemenkominfo,

    Slide - 36

    Kementan,Kemen KP,

    Kemen LHK,Kemen KUKM

  • Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017Satuan /

    UnitPenyediaan lahan dan penataan ruang

    • RDTR di sekitar kawasan KEK 1 regulasiKonektivitas/ Aksesibilitas

    • Pelebaran dan perbaikan jalan ruas Palembang –Tanjung Api-Api

    62,8 km

    • Pembebasan lahan pembangunan jalur kereta api antara simpang – Tanjung Api- Api 90 km

    • Pembangunan upper structure dermagaPelabuhan Tanjung Api-Api

    5000 DWt

    • Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat 77.000DWt

    Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar• Pembangunan rumah susun untuk karyawan

    • Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Distribusi dalamKEK Tanjung Api-Api

    100liter/detik

    • Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Distribusi dalam KEK Tanjung Api-Api

    • Pembangunan rumah susun untuk karyawan

    • Pembangunan Gardu Induk Tanjung Api-Api Ext. 2LB

    51 MW

    Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

    • Pembangunan BLK

    • Pembangunan/Peningkatan SMK bidangPertanian

    • Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

    PROVINSI SUMATERA SELATAN

    RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG API API

  • FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK TANJUNG API API

    Slide - 38

    NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

    PERUBAHAN

    1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

    1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

    2.Kemen ATR

    3.BIG

    Sepakat/Tidak Sepakat

    1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

    2.Kemenhub

    1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

    2.Kemenkeu,

    3.Kemendag,

    4.BKPM.

    1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

    2.Kemenpariwisata,

    3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

    1.Kemendikbud,

    2.Kemenaker,

    3.Kemenpariwisata,

    4.Kemenperin

    5.Kemenristekdikti

    1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

    1.Kemen PUPR,

    2.Kemen ESDM,

    3.Kemenkominfo,

    1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

    2.Kemen KP,

    3.Kemen LHK,

    4.Kemen KUKM

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Ekonomi

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

  • KEK MBTK

    Penyediaan lahan dan penataan

    ruang

    Konektivitas/ Aksesibilitas

    Insentif Fiskaldan Non Fiskal

    Menciptakan Iklim Investasi

    Penyediaan Tenaga

    Terampil dan Kelembagaan

    Pengelola yang

    Profesional

    Ketersediaan Energi dan

    Infrastruktur Dasar

    Ketersediaan Bahan Baku

    KEK

    PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    Kemendikbud,Kemenaker,

    Kemenpariwisata,Kemenperin

    Kemenristekdikti

    BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

    Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

    Kemen PUPR,Kemenhub

    Kemenperin,Kemen ATR,

    BIG,

    Kemen PUPR,Kemen ESDM,

    Kemenkominfo,

    Slide - 39

    Kementan,Kemen KP,

    Kemen LHK,Kemen KUKM

  • Kebutuhan PembangunanSatuan /

    UnitPenyediaan lahan dan penataan ruang

    • RDTR di sekitar kawasan KEK 1 regulasiKonektivitas/ Aksesibilitas

    • Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda 99 km

    • Pembangunan Jalan Akses Maloy 5,5 km

    • Peningkatan jalan nasional Simpang Perdau – Maloy 83,17 km

    • Peningkatan jalan nasional Sangatta – Simpang Perdau 32,2 km

    • Peningkatan Jalan nasional Simpang Perdau – Batu

    Ampar

    94,4 km

    • Pembangunan Pelabuhan Curah 70.000 DWT

    • Pembangunan pelabuhan Kontainer (Petikemas)

    Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

    • Pembangunan Tangki Timbun 19 unit @ 3.000 ton

    • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Jaringan Transmisi

    20 km

    • Pembangunan rumah susun untuk karyawan

    • Pengembangan energi listrik berbahan bakulimbah sawit (biomassa) dan batubara

    Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

    • Pembangunan BLK

    • Pembangunan/Peningkatan SMK bidang Pertanian

    • Peningkatan kelembagaan koperasi dan UKM

    • Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

    PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

    RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MBTK

  • FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK MBTK

    Slide - 41

    NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

    PERUBAHAN

    1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

    1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

    2.Kemen ATR

    3.BIG

    Sepakat/Tidak Sepakat

    1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

    2.Kemenhub

    1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

    2.Kemenkeu,

    3.Kemendag,

    4.BKPM.

    1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

    2.Kemenpariwisata,

    3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

    1.Kemendikbud,

    2.Kemenaker,

    3.Kemenpariwisata,

    4.Kemenperin

    5.Kemenristekdikti

    1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

    1.Kemen PUPR,

    2.Kemen ESDM,

    3.Kemenkominfo,

    1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

    2.Kemen KP,

    3.Kemen LHK,

    4.Kemen KUKM

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Ekonomi

    Mengetahui,

    Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

  • • K/L memberi masukan atas sasaran dan arah kebijakan sertaProgram dan Kegiatan Prioritas Nasional denganmemperhatikan lintas sektor

    • Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatan atasSasaran, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas(Level 2):

    − Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting.

    − K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaansebagai bahan pembahasan dalam Bilateral Meeting

    TINDAK LANJUT

    Slide - 42

  • Terima kasih

    Slide - 43

    [email protected]/Fax : 021-3926249