pn kotobaru · 2021. 2. 1. · laporan kinerja instansi pemerintah pengadilan negeri koto baru...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020 halaman 1

Telp/ Fax. 0755 20320 – 0755 20121

Website : http://pn-kotobaru.go.id – Email : [email protected]

http://pn-kotobaru.go.id/


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan

rahmat- Nya, Pengadilan Negeri Koto Baru dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung R.I

Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian

Dokumen SAKIP serta menindaklanjuti surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor

W3.U/3967/RPA/XII/2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dan

Penyampaian Dokumen SAKIP. Dimana laporan ini merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban Pimpinan Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Pimpinan Pengadilan

Tinggi Padang dan Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan

perencanaan guna pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi kerangka utama dalam penyusunan

Penyampaian SAKIP Tahun 2020 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja

Pengadilan Negeri Koto Baru kepada publik khususnya masyarakat pencari keadilan. Pengadilan

Negeri Koto Baru berharap agar nantinya apa yang menjadi kendala dan harapan dari kinerja

Pengadilan sebagai garda terdepan Mahkamah Agung R.I, mendapat perhatian dan ditindak

lanjuti.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, semoga dapat bermanfaat

dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Baru, 25 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru,

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H

NIP. 19790430 2002121 1 006


RINGKASAN EKSEKUTIF

Program kerja Pengadilan Negeri Koto Baru didasarkan pada tujuan, sasaran strategis

dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama, Rencana

Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2020, diindikasikan dengan capaian

sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Pengadilan Negeri Koto Baru 2020. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang dicapai melalui

sejumlah program/kegiatan sepanjang tahun 2020.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kotobaru pada tahun

2020 adalah sebesar 62,31%

Adapun capaian masing-masing sasaran strategis dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis I

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan -Perdata -Pidana

91%

100%

94%

100%

103,29%

100%

2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana

83% 84%

59% 84%

71% 100%

3 Persentase penurunan sisa perkara

-Perdata

-Pidana 30% -17%

38% -26%

-127% 152,9%

4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

-Banding

-Kasasi

-PK

85%

60%

75%

85%

40%

N.A

106,25%

66,67%

N.A

5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

0% 27% 0%

6 Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

90% 90% 90%

Rata-rata capaian kinerja 66,31%


2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis II

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


1 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100% 93% 93%

2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

0% 100% 0%

3 Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100% 96% 96%

4 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

N.A N.A N.A

Rata-rata capaian kinerja 63%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran Strategis III

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan N.A N.A N.A

2 Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan

N.A N.A N.A

3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% 100% 100%


4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Strategis IV

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan


1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

20% 0% 0%



Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan

capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan

penguatan peran dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadilan Negeri Koto Baru dalam

memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada.

Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien,

baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam

melayani masyarakat pencari keadilan.


DAFTAR

ISI

Kata Pengantar .......................................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif .................................................................................................. ii

Daftar Isi ................................................................................................................... v

Daftar Tabel .............................................................................................................. vi

Daftar Gambar ........................................................................................................... vii

Daftar Grafik.............................................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................

A. Latar Belakang ........................................................................................ 10

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi ....................................................... 11

C. Aspek Strategis Organisasi............................................................... ....... 13

D. Struktur Organisasi ................................................................................. 15

E. Sistematika Penyajian...................................................................... ........ 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA . ...............................................................

A. Rencana Strategis 2020–2024 ............................................................... 20

1. Visi dan Misi...................................................................................... 20

2. Tujuan dan Sasaran Strategis.............................................................. 21

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.................................................. 22

4. Matrik Rencana Strategis 2020-2024.................................................. 26

B. Indikator Kinerja Utama............................................................................ 31

C. Rencana Kinerja Tahun 2020.................................................................. 38

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .............................................................. 40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................ 42

B. Realisasi Anggaran ................................................................................ 57

BAB IV PENUTUP .............................................................................................

A. Kesimpulan ............................................................................................ 61

B. Saran ...................................................................................................... 61

Lampiran-Lampiran

SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PKT 2021

Penghargaan Satker


DAFTAR

TABEL

TABEL REVIU MATRIX RENSTRA 2015-2019 HAL 23

TABEL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN

NEGERI KOTOBARU HAL 28

TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2019 HAL 35

TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 HAL 37

TABEL PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN HAL 40

TABEL PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT

WAKTU HAL 41

TABEL PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA HAL 42

TABEL PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN

UPAYA HUKUM HAL 43

TABEL PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG

DISELESAIKAN

DENGAN DIVERSI HAL 44

TABEL INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS

TERHADAP LAYANAN PERADILAN HAL 44

TABEL PERSENTASE ISI PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PARA

PIHAK TEPAT WAKTU HAL 45

TABEL PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI

MEDIASI HAL 46

TABEL PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN

BANDING, KASASI DAN PK SECARA LENGKAP DAN TEPAT

WAKTU HAL 46

TABEL PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK

PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA

ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH DIPUTUS HAL 47

TABEL PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN HAL 48

TABEL PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DILUAR

GEDUNG PENGADILAN HAL 48

TABEL PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN

TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM

(POSBAKUM) HAL 49

TABEL PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG

DITINDAK LANJUTI (EKSEKUSI) HAL 50


DAFTAR

GAMBAR

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI

KOTOBARU HAL 12


DAFTAR

GRAFIK

GRAFIK REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2019 HAL 52

GRAFIK REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

TAHUN 2019 HAL 54


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. GAMBARAN UMUM

Pengadilan Negeri Koto Baru merupakan lingkungan peradilan umum dibawah

Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok

menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi

kesewenang-wenangan diantaranya :

• Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan azas hukum umum,

terutama azas keadilan.

• Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi,

akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa

keadilan pencari keadilan.

• Tidak boleh menciderai azas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).

• Tidak boleh mencederai hak-hak azazi pencari keadilan.

• Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta

yang ditemukan di persidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan

oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-

undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi

Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam

penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan

peradilan.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda

pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Koto Baru mempunyai program prioritas

antara lain :

1. Program Keterbukaan Informasi.

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

144/KMA/SK/I/2011, maka pada Pengadilan Negeri Koto Baru sudah ada Website

dengan alamat http/:www.pn-kotobaru.go.id. Disamping itu pada Pengadilan


Negeri Koto Baru juga sudah ada program penelusuran perkara (SIPP) telah ada

CTS.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

a. Pada program ini Pengadilan Negeri Koto Baru telah menyediakan meja

informasi dan meja pengaduan yang berada dibawah tanggung jawab

Kepaniteraan Hukum.

b. Pengadilan Negeri Koto Baru juga telah memiliki Sistem Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri maka dari itu Pengadilan Negeri Koto Baru telah menerapkan Sistem

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada bagian Perdata, Pidana, Hukum dan

Umum.

c. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan maka Pengadilan

Negeri Kotobaru telah menerapkan e-Court. Pengadilan Negeri Kotobaru juga

telah memiliki SK KPN khusus untuk petugas e-Court yakni Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Kelas II Nomor : W3-

U13/139/KP.04.5/X/2019

d. Pengadilan Negeri Koto Baru sudah mendapatkan sertifikat akreditasi dengan

predikat A (excellent) dan Pengadilan Negeri Koto Baru juga bertekad untuk

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Pengadilan Negeri Koto Baru diresmikan pada tanggal 5 Mei 1983 oleh Sekretaris Jenderal

Departemen Kehakiman RI Bapak Nasrun Syahrun, S. H.

1. TUGAS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri

sebagai Judicial Power, yaitu :


a. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru bertugas dan

berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Koto

Baru dalam tingkat pertama, selanjutnya;

b. Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru juga bertugas

dan berwenang mengadili di tingkat pertama.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru menyelenggarakan

fungsi utama yaitu :

1) Fungsi Peradilan (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004)

A. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

B. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hokum ke tingkat

Banding, kasasi.

C. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat

a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan

dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang

meminta (Undang-undang Nomor 5 tahun2004).

b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/ lembaga

pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri Koto Baru menyelenggarakan administrasi umum, keuangan,

perencanaan, TI, dan pelaporan, serta adminitrasi kepegawaian serta lainnya untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Nomor 5 Tahun 2004,

Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan

perundang-undangan.


C. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Koto Baru masih

dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan

kinerja pengadilan. Berikut aspek strategis dan beberapa permasalahan yan dihadapi di

Pengadilan Negeri Koto Baru:

a. Kekuatan (strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Koto Baru mencakup hal-hal yang memang secara

peraturan/perundang-undangan sudah tercapai sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup :

1) Pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari

keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru.

2) Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi)

pegawai Pengadilan Negeri Koto Baru.

3) Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian

pekara bagi semua masyarakat pencari keadilan (justice for all)

4) Menjadi salah satu proyek percontohan Akreditasi Badan Peradilan Umum untuk

wilayah Sumatera Barat.

5) Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

6) Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi

Peradilan Umum.

7) Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan instansi lain di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru

b. Kelemahan (Weakness)

Berikut kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-

perbaikan, sebagai berikut:

1) Belum mempunyai kewenangan dalam merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan

Pengadilan Negeri Koto Baru, sehingga sumber daya manusia Pengadilan Negeri

Koto Baru secara kuantitas/ atau jumlah belum terpenuhi.

2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan belum

sporadik.

3) Tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara masih rendah.

4) Kondisi bangunan yang sudah tua dan belum prototype.

5) Sarana dan prasarana lingkungan yang belum memadai.


c. Peluang (opportunity)

Berikut ini merupakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk

melakukan perbaikan sebagai berikut:

1) Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari 3 (tiga) pelayanan

bagian Kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum, 1 (satu)

pelayanan Kesekretariatan yaitu Bagian Umum. Untuk informasi dan pengaduan

tergabung dalam layanan PTSP pada Bagian Kepaniteraan Hukum.

2) Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

3) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Padang

dan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4) Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang (Kimwasbid)

Pengadilan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang serta Mahkamah Agung

melalui Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI.

5) Dukungan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi

Padang.

6) Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kotobaru

berupa internet, website Pengadilan ( www.pn-kotobaru.go.id ) dalam menunjang

kinerja dan pelayanan publik.

d. Tantangan yang dihadapi (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi

untuk tetap dilakukan perbaikan, sebagai berikut:

1) Jumlah personil yang masih sangat kurang memadai, serta personil belum seluruhnya

menguasai visi dan misi pengadilan.

2) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum

mencukupi.

3) Bahaya virus dan hacker yang merusak sistem Teknologi Informasi yang mendukung

tugas pokok dan fungsi.

http://www.pn-kotobaru.go.id/


D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan. Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai

berikut :

KETUA


WAKIL KETUA

-

HAKIM ENI RAHMAWATI, SH. MH.

ANDI RAMAWAN FAUZI PUTRA, S.H TIMBUL JAYA, S.H

ADE RIZKY FACHREZA, S.H

M. RETZA BILLIANSYA, S.H MELINA SAFITRI, S.H

DAYINTA AGI PAMBAYUN, S.H

SEKRETARIS

FITRAH MUSLIM, SH

PANITERA

ZULKIFLI, SH.

PANMUD PERDATA

MUSLIM

PANMUD PIDANA TRIOKA SAPUTRA, SH

PANMUD HUKUM

WINDA GUSTINA,SH

KASUBAG PERENCANAN

TI DAN PELAPORAN

GUSPARDIAN

KASUBAG

KEPEGAWAIAN

RATNA NILA SARI, SH

KASUBAG UMUM

DAN KEUANGAN

FEBRI CHARLIN, SE

KELOPMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PANITERA PENGGANTI

2. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

3. PRANATA PERADILAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. ARSIPARIS

2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

4. FUNGSIONAL BENDAHARA


Berdasarkan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri

Koto Baru dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit

kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah

struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang

berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera

Muda Hukum. Sedangkan bagian Sekretariat terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu

Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, dan

Kasubbag Umum dan Keuangan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Koto Baru sesuai struktur organisasi adalah

sebagai berikut :

1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas

bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan

kesekretariatan).

2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas

perkara yang diberikan kepadanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri

melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi,

maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara

persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat, Hakim wajib

menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan

pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang

ditugaskan kepadanya.

4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,

buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan,

menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas, PaniteraMuda dan Panitera

Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan,

mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan

melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua

Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.


5. Sekretaris adalah jabatan yang berfungsi sebagai atasan dari supporting unit, untuk

menunjang tugas hakim dan kepaniteraan. Sekretaris dibantu oleh Ka. Sub. Bag

Perencanaan, TI, dam Pelaporan, Ka. Sub. Bag Umum dan Keuangan dan Ka. Sub.

Bag Kepegawaian dan Ortala.

6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan

lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register

pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang

diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan

salinan Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan

berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan

menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya siding Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan

lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, member nomor register

pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta member nomor register

pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan

hari persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku

register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan

kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila

Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau

peninjauan kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera

Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya siding Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan

statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan

tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang

diserahkan Jaksa.


9. Kasub. Bag Umum dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas dibidang

Pengelolaan danPembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru

serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tugas membina dan

melaksanakan UrusanTataUsaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses

peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

10 Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan mempunyai tugas dantanggung jawab

diantaranya;

• Melaksanakan Penyiapan Bahan PelaksanaanProgram, dan Anggaran.

• Pengelolaan Teknologi Informasi Statistik.

• Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi.

• Pelaporan dan sebagainya.

11. Kasub. Bag Kepegawaian dan Ortala mempunyai tugas dan tanggung jawab

diantaranya :

• Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting,

DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti,

Pelantikan

• Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana dan sebagainya.

12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat

penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari

tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik

putusan dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan

menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda

Perdata bila telah selesai dimutasi.

13. Jurusita / Jurusita Pengganti mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya:

• Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

pada pengadilan tingkat pertama;

• Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi,

Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;


• Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat,

sertamenyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;

• Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;

• Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;

• Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

• Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;

• Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

E.Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan

penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020. Capaian

kinerja (performance results) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan

Kinerja (performance agreement) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di

masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok

dan Fungsi Pengadilan Negeri Koto Baru; dan Struktur Organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan

Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Koto Baru;

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru; Rencana Kinerja Pengadilan

Negeri Koto Baru; dan Perjanjian Kinerja.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan mengenai capaian kinerja Pengadilan

Negeri Koto Baru Tahun 2020 dan Realisasi Anggaran tahun 2020.

BAB IV – Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020 atas capaian kinerja Pengadilan Negeri

Koto Baru serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan

kinerja.

LAMPIRAN


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020–2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Koto Baru merupakan gambaran dari kinerja lembaga

badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, merupakan suatu

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk

tercapainya Visi, Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat

dijabarkan menjadi :

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020–2024 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana

dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,

pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru diselaraskan dengan arah kebijakan

dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan

nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang

(RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi

pada tahun 2020–2024.

Visi Pengadilan Negeri Koto Baru mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

YANG AGUNG “


Misi Pengadilan Negeri Koto Baru, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Koto Baru

2. Menjaga Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Koto Baru

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Koto Baru

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi

dan Misi Pengadilan Negeri Koto Baru.

Adapun tujuan dari Pengadilan Negeri Koto Baru adalah :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai lembaga penegak hukum

yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang

sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.

2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat

pencari keadilan.

3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi

independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Koto Baru.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020

sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan

Negeri Koto Baru adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan dalam Penyelesaian Perkara pada

Pengadilan Negeri Koto Baru.

2. Peningkatan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Koto Baru.

3. Penguatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting

Unit.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Koto Baru

(acces to justice).

5. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Koto Baru.


6. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Tata Laksana Pengadilan Negeri Koto

Baru.

7. Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia.

8. Peningkatan kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Negeri Koto Baru

9. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Koto Baru.

10. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Koto Baru

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Koto Baru,

perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-

tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan

kegiatan pokok Pengadilan Negeri Koto Baru mengacu pada Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan manajen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan strategis, yaitu :

a. Peningkatan penyelesaian perkara.

b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan dan penyelesaian perkara.

d. Peningkatan efektifitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

e. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Kegiatan Pokok : Pembinaaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Peradilan Urusan Administrasi.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan strategis :

a. Peningkatan Kualitas Pengawasan.

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah

Agung RI

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

a. Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan.


b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan

peradilan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Koto Baru mengacu pada

program Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut :

No Program Kegiatan Kebijakan

1 Peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum

Peningkatan

manajemen peradilan

umum

a. Batas waktu penyelesaian perkara

di Pengadilan

b. Pemberlakuan template putusan

c. Standar pelayanan peradilan

d. Pemberlakuan SOP Eksekusi

e. Pemberian layanan hukum bagi

masyarakat tidak mampu

f. Penerapan Sistem informasi

penelusuran perkara

2 Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

1. Pola promosi Hakim dan

Kepaniteraan di lingkungan

peradilan

2. Pembinaan tenaga teknis dan non

teknis peradilan

3. Pedoman pengawasan di

Lingkungan Peradilan

4. Kepuasan masyarakat pencari

keadilan

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.


Hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama

TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIIKATOR KINERJA UTAMA

1. Terwujudnya

proses Peradilan

yang pasti ,

transparan dan

akuntabel

1. Peningkatan kinerja

aparatur peradilan

dalam penyelesaian

perkara pada

Pengadilan Negeri

Koto Baru

1.1 Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan

1.2 Prosentase perkara yang diselesaikan

1.3 Prosentase perkara yang diputus

tingkat banding kurang dari 3 (tiga)

bulan

1.4 Prosentase perkara yang diminutasi

1.5 Prosentase penurunan upaya hukum

kasasi

1.6 Prosentase capaian kinerja Hakim

1.7 Prosentase capaian kinerja Panitera

Pengganti

1.8 Prosentase capaian kinerja Pejabat

dan Staf Kepaniteraan

2. Peningkatan tertib

administrasi perkara

pada Pengadilan

Negeri Koto Baru

2.1 Prosentase berkas yang diregister dan

siap diserahkan ke Majelis

2.2 Prosentase implementasi ketepatan

laporan perkara yang dibuat

2.3 Prosentase berkas perkara yang

masuk box arsip

3. Penguatan

Pengawasan terhadap

pelaksanaan

TUPOKSI dan

Supporting Unit

3.1 Prosentase efektifitas implementasi

pengawasan ke satker dibawahnya

3.2 Prosentase efektifitas implementasi

pengawasan internal (bidang)

3.3 Prosentase pengaduan yang

ditindaklanjuti

2. Mewujudkan

peningkatan

kualitas pelayanan

publik terhadap

masyarakat

pencari keadilan

1. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

Negeri Koto Baru

2. Peningkatan Mutu

Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri

Koto Baru

2.1 Prosentase implementasi survei

kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan Pengadilan Negeri Koto

Baru

3. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

1. Peningkatan efektifitas

dan efisiensi Tata

Laksana Pengadilan

Negeri Koto Baru

1.1 Prosentase efektifitas Standar

Operating Prosedur Pengadilan

Negeri Koto Baru

1.2 Prosentase efektifitas pemanfaatan

Teknologi Informasi dalam

pengelolaan manajemen perkara dan

administrasi umum

2. Peningkatan

profesionalisme

manajemen Sumber

Daya Manusia

2.1 Prosentase implementasi Sasaran

Kinerja Pegawai dan Analisis Beban

Kerja

2.2 Prosentase akurasi dan up to date

database pegawai dalam Sistem

Manajemen Pegawai (SIMPEG)


3. Peningkatan kinerja

aparatur supporting unit

Pengadilan Negeri Koto

Baru


dan Staf Bidang Umum dan

Keuangan


dan Staf Bidang IT


dan Staf Bidang Kepegawaian

3.4 Prosentase capaian kinerja anggaran

belanja pegawai dan belanja barang

dalam satu tahun anggaran

4. Peningkatan

Akuntabilitas


Baru

4.1 Prosentase efektifitas laporan

akuntabilitas kinerja

4.2 Prosentase implementasi kepatuhan

dan kewajaran dalam pengelolaan

serta penyajian laporan keuangan dan

Barang Milik Negara (BMN) untuk

mempertahankan opini Wajar Tanpa

Pengecualian

5. Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur


Baru

5.1 Prosentase capaian kinerja anggaran

belanja modal dalam satu tahun

anggaran

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

1. Perbandingan

antara perkara

yang dieksekusi

dengan incracht

4.1 Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti


4. Matrix Renstra 2020-2024

No

Tujuan Targe

t

Sasaran Target Strategis

Uraian Indicator

kinerja Uraian Indikator kinerja 2020 2021 2022 2023 2024

Program

Kegiatan

Indicator kinerja

Target

Anggaran

1. Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II yang Transparan dan Akuntabel

a. Sisa perkara yang terselesaikan -perdata -pidana

94 % 100 %

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Perdata - Pidana

91% 100 %

94 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

1.Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahka

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 1.Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 1.Pengadaan sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1.Layanan Pos dan Bantuan Hukum 2.Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Pengadilan 3.Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu 1.Layanan Dukungan Manajemen Satker daerah

1. 240 Jam Layanan 2. 75 perkara 3.75 perkara

2.

3. 75

1.1 Layanan

24.000.000 84.960.000 36.525.000 75.080.000


mah Agung 3.Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

2. 1. P

rogram Peningkatan Manajeme

4. 5. 6. 7. 8. 7

5 perkara


n Peradilan Umum

2.

b. Perkara yang terselesakan tepat waktu -perdata -pidana

59 % 84 %

b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana

Yang diselesaikan tepat waktu

83 % 84 %

59 % 84 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

2.LayananPerkantoran 1.Layanan Internal(Overhead)

2. 1 Layanan 1. 1 Layanan

3.811.622.000 13.000.000

c. Penurunan sisa perkara -perdata -pidana

(38) % (26)%

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - pidana

30 % (17) %

(38)%(26)%

50 % 50 %

50 % 50 %

50 % 50 %

d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum -Banding -Kasasi -PK

85 % 40 % N.A

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK

85 % 60 % 75 %

85 % 40 % N.A

80 % 90 % 95 %

80 % 90 % 95 %

80 % 90 % 95 %

e.Perkara anak yang terselesaikan melalui diversi

27 % e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

0 % 27% 80 % 80 %


Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

90 % f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

2 Untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan perkara

a. Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100 % Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100 %

93 % 100 % 100 % 100 %

b.Perkara yang di dapat diselesaikan melalui mediasi

100 % b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

0 % 100 % 20 % 20 % 20 %

c. Berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100 % c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu

100 %

96 % 100 % 100 % 100 %

d. Putusab perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapay di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan

N.A d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

N.A N.A 90 % 90 % 90 %

3 Meningkatnya Akses

a.Perkara prodeo yang

N.A Meningkatnya peradilan

a. Persentase perkara prodeo

N.A N.A 100 %

100 %

100 %


Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

terselesaikan

bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

yang di selesaikan

b. Perkara yang terselesaikan di luar gedung pengadilan

N.A b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan

N.A N.A 0 % 0 % 0 %

c.Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan hukum(Posbakum)

100 % c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( posbakum )

100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

0 % Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti ( di eksekusi )

20 % 0 % 100 % 100 % 100 %


C. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Hubungan sasaran dan indicator kinerja utama digambarkan pada table berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER

DATA

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata - Pidana

Catatan :

Sisa perkara :sisa perkaratahun sebelumnya

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase perkara : - Perdata

- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

Catatan :

• perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

KPN Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah Perkara yang ada x 100%

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%


c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata - Pidana

Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

KPN

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK

Catatan :

• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin

puas atas putusan pengadilan


e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban


Tn.1− Tn

Tn.1 x 100%

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara

x 100%

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak x 100%


f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

KPN Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu


b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Catatan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Panitera


c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Panitera


x 100%

Jumlah berkas perkara yang diajukan bandingkasasi dan PK secara lengkap

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,

kasasi dan PK

x 100% Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu

Jumlah Putusan

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100%


d. Persentase putusan

perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Panitera


3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan


b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan

Catatan: • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan

diluar kantor Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)


Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo x 100%

Jumlah putusan perkara Tipikor yang

di upload dalam website Jumlah perkara Tipikor

yang diputus

x 100%


c. Persentase Pencari

Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan

(marjinal)


4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap


x 100%

x 100%


NO TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN

INDIKATOR

KINERJAUTAMA 1. Pencari

keadilan

merasa

kebutuhan

dan

kepuasan

nya

terpenuhi

1.Terwujudnya

proses

peradilan yang

pasti,

transparan,

dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan:

– Perdata

– Pidana

Perbandingan antara

jumlah sisa perkara yang

diselesaikan dengan

jumlah sisa perkara yang

harus diselesaikan

b. Persentase perkara:

– Perdata

– Pidana

yang diselesaikan tepat

waktu

Perbandingan antara

jumlah perkara yang

diselesaikan tahun

berjalan dengan jumlah

perkara yang ada

c. Persentase penurunan

sisa perkara:

– Perdata

– Pidana

Perbandingan sisa perkara

tahun sebelumnya

dikurangi dengan sisa

perkara tahun berjalan

dengan sisa peraka tahun

sebelumnya.

d. Persentase perkara

yang tidak

mengajukan upaya

hukum:

– Banding

– kasasi

– PK

e.

Perbandingan antara

jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya

hukum dengan jumlah

putusan perkara

f. Persentase perkara

pidana anak yang

diselesaikan secara

Diversi

Perbandingan jumlah

perkara pidana anak yang

diselesaikan secara

diversi dengan jumlah

perkara pidana anak

g. Index Responden

pencari keadilan yang

puas terhadap layanan

peradilan

Survey index kepuasan

pencari keadilan

3. Peningkatan

Efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase isi putusan

yang diterima oleh

para pihak tepat

waktu.

Perbandingan jumlah isi

putusan yang diterima

tepat waktu dengan

Jumlah putusan

b. Persentase perkara

yang diselesaikan

melalui Mediasi

Perbandingan jumlah

perkara yang

diselesaikan melalui

mediasi dengan jumlah

perkara yang dilakukan

mediasi


T

T

c. Persentase berkas

perkara yang diajukan

Banding, Kasasi, dan

PK secara lengkap dan

tepat waktu

Perbandingan jumlah

berkas perkara yang

diajukan banding,

kasasi, PK secara

lengkap dengan Jumlah

berkas perkara yang

dimohonkan banding,

kasasi, dan PK


perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

Perbandingan jumlah

putusan perkara yang

diupload di website

dengan jumlah perkara

yang diputus.

2. Setiap

pencari

keadilan

dapat

menjang

kau badan

peradilan

1. Meningkat

nya Akses

Peradilan

bagi

Masyarakat

Miskin dan

Terpinggir

kan

a. Persentase perkara

prodeo yang

diselesaikan

Perbandingan antara

jumlah perkara prodeo

yang diselesaika dengan

jumlah perkara prodeo

b. Persentase Pencari

Keadilan golongan

tertentu yang

mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

Perbandingan antara

jumlah Pencari Keadilan

golongan tertentu yang

mendapatkan Layanan

Bantuan Hukum dengan

Jumlah pencari keadilan

golongan tertentu

2. Meningkat

nya

kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

c. Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti

(Dieksekusi)

Perbandingan jumlah

temuan hasil

pemeriksaaan eksternal

yang ditindak lanjuti

dengan temuan yang

dilaporkan


C. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Koto Baru memuat angka target kinerja

tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun

2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan

kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi

(performanceagreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

-Perdata

- Pidana

91%

100%

Persentase perkara yang diselesaikan tepat

waktu :

- Perdata

- Pidana

83%

84%

Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata

- Pidana

30%

-17%

Persentase yang tidak mengajukan upaya

hukum:

- Banding

- Kasasi

- PK

85%

60%

75%

Persentase Perkara Pidana Anak yang

diselesaikan dengan Diversi

0%

a.

b. Index responden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan

90%


2. Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Persentase isi putusan yang diterima oleh

para pihak tepat waktu

100%

Perkara Persentase perkara yang diselesaikan melalui

mediasi

0%

Persentase berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan

tepat waktu

100%

Persentase Putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah

diputus

N.A

3. Meningkatnya Akses

Peradilan bagi

Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan N.A

b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar

gedung pengadilan N.A

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

100%

4. Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

a. Persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi)

20%


D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2020 merupakan tolak ukur

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penetapan Kinerja disusun

berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1. Terwujudnya Proses


Transparan, dan

Akuntabel

Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

-Perdata

- Pidana

91%

100%

Persentase perkara:

- Perdata

- Pidana


83%

84%

Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata

- Pidana

30%

-17%

Persentase yang tidak mengajukan upaya

hukum:

- Banding

- Kasasi

- PK

85%

60%

75%

Persentase Perkara Pidana Anak yang

diselesaikan dengan Diversi

0%

c. Index responden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan

90%

2. Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Persentase isi putusan yang diterima oleh

para pihak tepat waktu

100%

Perkara


Persentase perkara yang diselesaikan melalui

mediasi

0%

Persentase berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan

tepat waktu

100%

Persentase Putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah

diputus

N.A


Peradilan bagi

Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan

d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan N.A

e. Persentase perkara yang di selesaikan di luar

gedung pengadilan N.A

f. Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

100%

4. Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

b. Persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi)

20%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi

dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang

telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran

kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja

organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2020, dilakukan

dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target

yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau

tidak.

Capaian = Realisasi x 100%

Target

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun

demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian

tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel

Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Terwujudnya proses

peradilan yang pasti,

transparan dan

akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

-Perdata

-Pidana

91%

100%

94%

100%

103,29%

100%

b. Persentase perkara

Yang diselesaikan

tepat waktu

- Perdata

- Pidana

83%

84%

59%

84%

71%

100%

c. Persentase penurunan

sisa perkara

-Perdata

-Pidana

30%

-17%

-38%

-26%

-127%

152,90%

d. Persentase perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum :

• Banding

• Kasasi

• PK

85%

60%

75%

85%

40%

N.A

100%

67%

N.A

e. Persentase perkara

anak yang

diselesaikan secara

diversi

0% 27% 0%

f. Index responden

pencari keadilan yang

puas terhadap layanan

peradilan

90% 90% 90%

2. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan

Yang Diterima Oleh para

pihak Tepat Waktu

100% 93% 93%

b.Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui 0% 100% 0%


Mediasi

c. Persentase berkas

perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK

secara lengkap dan tepat

waktu

100%

96%

96%


perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

N.A N.A N.A


Peradilan bagi

Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara

Prodeo yang

diselesaikan

N.A N.A N.A

b. Persentase perkara yang

diselesaikan diluar

gedung pengadilan

N.A N.A N.A

c. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

Mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

100% 100% 100%

4. Meningkat nya

Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti

(dieksekusi)

20% 0% 0%

Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2020 adalah

62,31%


Analisis Capaian Kinerja

Analis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna

melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil

capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020 sesuai sasaran yang ditetapkan,

diuraikan sebagai berikut diantaranya :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Peningkatan penyelesaian sisa perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas

dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan

Negeri Koto Baru. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru

merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada

Renstra Pengadilan Pengadilan Negeri Koto Baru 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini

dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan Capaian Indikator

Kinerja Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2020 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator kinerja ke-1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara

yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara tahun

2019 di tahun 2020.

- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan

dilakukan.


Tabel. 1.a Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Tahun Perkara

Jumlah Sisa

Perkara yang

Harus di selesaikan

Jumlah sisa perkara

yang telah diselesaikan

Target Realisasi Capaian Rata-rata capaian

2017 Perdata 14 14 100% 100% 100%

100% Pidana 23 23 100% 100% 100%

2018 Perdata 24 24 100% 100% 100%

100% Pidana 23 23 100% 100% 100%

2019

Perdata 23 21 100% 91% 91%

96% Pidana 23 23 100% 100% 100%

2020

Perdata 16 15 91% 94% 103,29%

101,65%

Pidana 27 27 100% 100% 100%

Tabel diatas menunjukkan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2020

sebanyak 43 perkara yaitu 16 perkara perdata dan 27 perkara pidana. Sisa perkara yang

diselesaikan pada sisa perkara perdata sebanyak 15 perkara dan pada sisa perkara pidana

sudah dapat diselesaikan semua sisa perkara pada tahun lalu.

Indikator kinerja ke-2: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan

perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode

berjalan.

- Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang

ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014

tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama

dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara

pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan,

termasuk penyelesaian minutasi.


Tabel. 1.b Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun Perkara

Jumlah Perkara yang ada

Jumlah Perkara yang

telah diselesaikan

Target Realisasi Capaian

Rata-rata

capaian

2017 Perdata 56 42 100% 108% 108%

108% Pidana 188 165 100% 108% 108%

2018 Perdata 54 30 100% 95% 95%

95% Pidana 201 178 100% 95% 95%

2019

Perdata 84 70 100% 83% 83%

84% Pidana 172 145 100% 84% 84%

2020

Perdata 53 31 83% 59% 71%

85,5%

Pidana 213 179 84% 84% 100%

Jumlah perkara yang diputus tahun 2020 adalah 210 perkara, yaitu 31 perkara

perdata dan 179 perkara pidana. Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2020

adalah 84%, sehingga jika realisasi 72% dibandingkan dengan target kinerja maka

akan diperoleh capaian sebesar 85,5% .

Indikator kinerja ke-3: Persentase penurunan sisa perkara

- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun

sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

- Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara.

Tabel. 1.c Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tahun Perkara

Sisa Perkara Tahun

sebelumnya

Sisa Perkara


2017 Perdata 28 14 50% 45% 42%

42% Pidana 26 23 50% 40% 42%

2018 Perdata 14 24 50% 45% 45%

48% Pidana 23 23 50% 45% 45%

2019 Perdata 23 16 50% 30% 60%

13% Pidana 23 27 50% (17)% (34)%

2020 Perdata 16 22 30% -38% -127%

26% Pidana 27 34 -17% -26% 152,9%


Sisa perkara tahun 2019 pada perkara perdata adalah sebanyak 16 perkara dan pada

perkara pidana terdapat sisa perkara sebanyak 27 perkara pada tahun 2018. Sisa perkara

perdata pada tahun 2020 adalah sebanyak 22 perkara dan pada perkara pidana pada

tahun 2020 terdapat 34 sisa perkara. Dengan Target 13% dan Realisasi persentase

penurunan sisa perkara pada perkara Perdata adalah -38% dan perkara pidana sebanyak

-26% maka persentase Capaian penurunan sisa perkara pada perkara perdata adalah

sebesar -127% dan perkara pidana sebesar 152,9%. Untuk rata-rata capaian dari

keseluruhan perkara pada Pengadilan Negeri Kotobaru persentase Capaian penurunan

sisa perkara adalah sebesar 26%.

Indikator kinerja ke-4: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan

antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan

perkara

- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan

pengadilan.

Tabel. 1.d Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Tahun Upaya

Hukum


Jumlah Perkara yang Mengajukan

Upaya Hukum

Jumlah Perkara yang

tidak Mengajukan

Upaya Hukum


2017

Banding 35 16 19 80% 95,15% 118,9%

112% Kasasi 16 1 - 90% 89,4% 119,2%

PK 1 - - 95% 98,5% 100,5%

2018

Banding 35 14 21 80% 60% 60%

87% Kasasi 14 - - 90% 100% 100%

PK - - - 95% 100% 100%

2019

Banding 176 17 149 80% 85% 106,25%

83,95% Kasasi 30 12 18 90% 60% 66,67%

PK 12 3 9 95% 75% 78,94%

2020

Banding 237 35 202 85% 85% 100%

83,5% Kasasi 33 20 13 60% 40% 67%

PK N.A N.A N.A 75% N.A N.A


Pada Pengadilan Negeri Kotobaru terdapat jumlah putusan perkara untuk perkara Banding

sebanyak 237 perkara, Kasasi sebanyak 33 perkara dan PK sebanyak N.A perkara. Jumlah

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 202 perkara, tidak

mengajukan Kasasi sebanyak 13 Perkara dan tidak mengaukan upaya Peninjauan Kembali

(PK) sebanyak N.A perkara. Rata-rata persentase Capaian perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri

Kotobaru adalah sebesar 83,5%. Dimana masing-masing Capaian adalah 100% untuk perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, 67% untuk perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum Kasasi dan N.A untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali (PK).

Indikator Kinerja ke-5: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi

Persentase perkara pidana anak melalui system peradilan pidana anak adalah

perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah

perkara pidana anak.

Tabel. 1.e Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Tahun Perkara

Jumlah

Perkara

Pidana Anak

Jumlah

Perkara

Pidana

Anak yang

diselesaik

an dengan

diversi


2017 Pidana Anak 6 - 80% 0% 0%

2018 Pidana Anak 5 1 80% 20% 20%

2019 Pidana Anak 10 - 80% 0% 0%

2020 Pidana Anak 11 3 0% 27% 0%

Pada Pengadilan Negeri Kotobaru terdapat perkara pidana anak sebanyak 11 perkara

dan 3 perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi. Maka untuk itu dengan Target 0%

dan Realisasi 27% Capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

pada Pengadilan Negeri Kotobaru adalah 0%.


Indikator kinerja ke 6 : Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengambarkan indeks kepuasan masyarakat atas

penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran indeks responden pencari

keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Peraturan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel. 1.f Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun Persentase Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat Target Hasil Survey

Kepuasan Masyarakat Capaian

2017 90% 90% 90%

2018 90% 90% 90%

2019 90% 90% 90%

2020 90% 90% 90%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kotobaru dalam

meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri atas 4

(empat) indikator, sebagaimana digambarkan pada table dibawah ini.

Indikator kinerja ke – 1: Persentase isi Putusan yang diterima para pihak tepat

Waktu

- Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu adalah dengan

membandingkan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah

putusan.

- Indikator ini untuk mengukur jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, untuk

peradilan tingkat pertama adalah paling lama 5 (lima) bulan.


Tabel. 2.a Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tahun Putusan Perkara

Isi Putusan Yang Diterima Tepat

Waktu

*Realisasi Target Capaian

2017 204 204 100% 100% 100%

2018 208 208 100% 100% 100%

2019 166 166 100% 100% 100%

2020 237 220 93% 100% 93%

Pada Pengadilan Negeri Kotobaru Terdapat sebanyak 237 perkara dan isi putusan

yang diterima tepat waktu sebanyak 220 perkara. Dengan Target 100% dan Realisasi 93%

maka persentase Capaian isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada

Pengadilan Negeri Kotobaru adalah sebesar 93%.

Indikator kinerja ke -2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara

yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

- Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel. 2.b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tahun Perkara

Jumlah Perkara yang di mediasi

Jumlah Perkara

yang diselesaikan

melalui mediasi


2017 28 28 - 20% 0% 0%

2018 40 40 - 20% 0% 0%

2019 22 22 - 20% 0% 0%

2020 37 37 - 0% 100% 0%

Pada Pengadilan Negeri Kotobaru terdapat sebanyak 22 perkara yang bisa

diselesaikan secara mediasi namun tidak ada satupun perkara yang berhasil diselesaikan

secara mediasi. Dengan Target penyelesaian perkara sebesar 20% dan Realisasi 0%

maka persentase Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Pengadilan

adalah sebesar 0%.


Indikator kinerja ke - 3 : Persentase berkas perkara yang diajukan banding,

kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat

waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK

secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan

PK.

Tabel. 2.c Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat waktu

Tahun

Jumlah Berkas Perkara yang

Diajukan Banding Kasasi dan PK

Jumlah Berkas Perkara yang

Diajukan Banding Kasasi dan PK secara lengkap


2017 52 52 100% 100% 100%

2018 49 49 100% 100% 100%

2019 32 32 100% 100% 100%

2020 55 53 100% 96% 96%

Pada Pengadilan Negeri Kotobaru jumlah berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK adalah sebanyak 55 berkas perkara dan jumlah berkas perkara

yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap adalah sebanyak 53 berkas

perkara. Dengan persentase Target sebesar 100% dan Realisasi sebesar 96% maka

persentase Capaian berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Kotobaru adalah sebesar 96%.

Indikator kinerja ke - 4 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah putus

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah membandingkan anatara jumlah putusan

perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di upload dalam website dengan jumlah

perkara yang diputus.


Tabel. 2.d Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun Putusan Perkara

Amar putusan perkara yang

meraih perhatian

masyarakat yang di upload dalam website

*Realisasi Target Capaian

2017 N.A N.A N.A 90% N.A

2018 N.A N.A N.A 90% N.A

2019 N.A N.A N.A 90% N.A

2020 N.A N.A N.A N.A N.A

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah

perbandingan jumlah amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di

upload dalam website dengan jumlah putusan perkara yang ada. Pada Pengadilan Negeri

Kotobaru tidak terdapat perkara yang menarik perhatian masyarakat pada tahun 2020.

Perkara menarik perhatian masyarakat adalah perkara yang menjadi perhatian khusus bagi

masyarakat karena pelakunya seorang publik figur, dan melibatkan orang banyak. Pada

Pengadilan Negeri Kotobaru tidak terdapat perkara tersebut selama tahun 2020 sehingga

untuk melihat persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 (satu) hari putus tidak dapat dilakukan analisis capaiannya.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Kotobaru berusaha memberikan solusi

yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator

dibawah ini:

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah

perbandingan anatara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah

perkara prodeo.


- Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kotobaru dalam

memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel. 3a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tahun Jumlah Perkara Prodeo

Jumlah Perkara

Prodeo yang telah

diselesaikan


2017 - - 100% 0% 0%

2018 - - 100% 0% 0%

2019 - - 100% N.A N.A

2020 - - N.A N.A N.A

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan

adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara

prodeo. Pada tahun 2020, tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri

Kotobaru, sehingga tidak bisa di ukur capaian kinerjanya.

Indikator kinerja ke - 2: Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung

Pengadilan

Untuk Indikator ini menjelaskan tentang perkara yang diselesaikan di Luar

Gedung Pengadilan.

Tabel. 3b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun

Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan

diluar gedung

pengadilan

Jumlah Perkara

yang diselesaikan

diluar gedung

pengadilan


2017 - - 100% 0% 0%

2018 - - 100% 0% 0%

2019 - - 0% N.A N.A

2020 - - N.A N.A N.A


Pada Pengadilan Negeri Kotobaru tidak terdapat perkara yang diselesaikan di

Luar Gedung Pengadilan, maka untuk Indikator ini bernilai Nihil baik untuk Realisasi

maupun Capaiannya.

Indikator kinerja ke - 3 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan

tertentu.

- Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kotobaru dalam

memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel. 3c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum (posbakum)

Tahun


Jumlah Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum


2017 - - 100% 0% 0%

2018 - - 100% 0% 0%

2019 81 81 100% 100% 100%

2020 95 95 100% 100% 100%

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada Pengadilan Negeri Kotobaru

adalah sebanyak 95 orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 95 orang. Maka dengan itu

persentase Realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (posbakum) pada Pengadilan Negeri Kotobaru adalah sebesar 100%. Dengan

persentase Target sebesar 100% maka persentase Capaian pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada Pengadilan Negeri

Kotobaru adalah sebesar 100%.


Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang

dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat

ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka

kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.


Indikator kinerja ke - 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang

Ditindaklanjuti (Eksekusi)

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah

perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum yang

tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata

yang sudah berkekuatan hukum tetap.

- Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi)

putusan pengadilan.

Tabel. 4a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Tahun

Jumlah

Putusan Yang

Sudah BHT

Jumlah Putusan

Yang di Tindak

Lanjuti

Jumlah Putusan

Perkara yang di

eksekusi


2017 19 9 1 100% 3% 15%

2018 5 25 - 100% 20% 40%

2019 5 1 1 100% 20% 20%

2020 14 0 0 20% 0% 0%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan anatara jumlah putusan yang ditindaklanjuti

dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri

Kotobaru tidak ada jumlah putusan yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.


A. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Koto Baru mendapatkan total alokasi anggaran

DIPA 01 sebesar Rp. 3.996.770.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam

Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan DIPA 03 sebesar Rp. 148.090.000

(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 3.996.770.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus

Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang meliputi :

✓ Belanja Pegawai : Rp. 2.905.349.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Tiga

Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

✓ Belanja Barang : Rp. 1.066.421.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Empat

Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

✓ Belanja Modal : Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Belanja barang

yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun

waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang

telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam

standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran

Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja

barang tidak mengikat.


Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01

Badan Urusan Administrasi Tahun 2020

No. Uraian Pagu

Anggaran

(RP)

Realisasi

Anggaran (Rp)

%

Realisasi

Anggaran

Sisa Anggaran

(Rp)

1. Belanja

Pegawai

2.905.349.000 2.807.978.222 96,65% 97.370.778

2. Belanja

Barang

1.066.421.000 1.043.260.412 97,83 % 23.160.588

3. Belanja

Modal

25.000.000 21.522.000 86,09 % 3.478.000

Jumlah 3.996.770.000 3.872.760.634 96,90% 124.009.366

Grafik Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2020

2. DIPA 03 ( Badan Perailan Umum)

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 148.090.000- (Seratus

Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Belanja barang pada DIPA

(03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional

persidangan peradilan. Realisasi pada DIPA 03 adalah sebesar Rp. 144.366.000,- dan

sisa anggaran sebesar Rp. 3.724.000,-

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

Pagu Realisasi Sisa

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal


REALISASI ANGGARAN PERPROGRAM

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

Program Peningkatan manajemen peradilan Umum

Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020

No

.

Program

Pagu

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

Anggaran

(Rp.)

%

Realisasi

Anggaran

Sisa

Anggaran

(Rp.)

1.

(DIPA01)

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya

Mahkamah Agung

3.971.770.000 3.881.633.735 97.73% 90.136.265

2.

(DIPA01)

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung

25.000.000 21.522.000 86.09% 3.478.000

3.

(DIPA03)

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

148.090.000 144.366.000 97.49% 8

6

.

3

3

3.724.000


Grafik Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019

No

Program

2018

2019

2020

Realisasi

Anggaran (Rp.)

%

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Anggaran

(Rp.)

%

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Anggaran

(Rp.)

%

Realisasi

Anggaran

1 (DIPA01)

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya

Mahkamah Agung

3.455.946.294 89.30% 3.674.306.627 98.93% 3.881.633.735 97.73%

2 (DIPA01)

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah

Agung

61.953.400 96.80% 38.000.000 100% 21.522.000 86.09%

3 (DIPA03)

Program Peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum

167.361.000 86.33% 142.054.500 97.64% 144.366.000 97.49%

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

PAGUANGGARAN

REALISASI SISA ANGGARAN

DIPA 01 1

DIPA 01 2

DIPA 03


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2020, merupakan

pencapaian atas target kinerja tahun 2020. Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Koto

Baru tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis

yang ditunjukan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2020. Berbagai capaian

strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun

analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Koto Baru sudah

terlaksana dengan sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja yang sudah ditetapkan

secara umum sudah memenuhi target.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2020 ini

mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (performance result) dibandingkan

dengan rencana kerja (performance plan) dari core bussines (ciri khas) yang mengacu

pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses

di Pengadilan Negeri Koto Baru.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan

sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional

Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja

sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan

mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. Saran - saran

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan

dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk

peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai

alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Koto Baru dan dapat memberikan dampak

yang positif bagi Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru.

Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja

organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward and

punisment.


LAMPIRAN

‘


PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

NOMOR W3-U13/23/KP/I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP) PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi serta mengingat pentingnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai acuan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II perlu segera menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020;

d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;


7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020 diberikan tugas untuk : a. Menyusun dan melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja

dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/ peraturan ini serta melaporkan kepada Hakim Pengawas Bidang dan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil Pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru

Pada tanggal 18 Januari 2020 KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. NIP. 197904302002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I di Jakarta. 2. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang. 3. Arsip.



LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Nomor W3-U13/ /KP/I/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020.

NO. NAMA

NIP. PANGKAT/ GOLONGAN

JABATAN DINAS

JABATAN DALAM TIM

KET.

1 2 3 4 5

1.

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. NIP. 197904302002121006 Pembina (IV/a)

Ketua Penanggungjawab -

2. ANDI RAMAWAN FAUZI PUTRA, S.H. NIP. 198805112017121001 Penata Muda (III/a)

Hakim Koordinator -

3. ZULKIFLI, S.H. NIP. 196408121986031005 Penata Tk.I (III/d)

Panitera Ketua -

4. FITRAH MUSLIM, S.H. NIP. 19720319 199103 1 001 Penata Tk.I (III/d)

Sekretaris Sekretaris -

5. TRIOKA SAPUTRA, S.H. NIP. 19870324 201101 1 009 Penata (III/c)

Panitera Muda Pidana Anggota -

6. MUSLIM NIP. 19621231 198503 1 060 Penata (III/c)

Panitera Muda Perdata Anggota -

7. WINDA GUSTINA, S.H. NIP. 19710503 199203 2 001 Penata Tk.I (III/d)

Panitera Muda Hukum Anggota -

8. GUSPARDIAN NIP. 19720101 199403 2 001 Penata (III/c)

Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Anggota -

9. FEBRI CHARLIN, S.E. NIP. 19870221 200912 2 003 Penata (III/c)

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

Anggota -

10. RATNA NILA SARI, S.H. NIP. 19850310 201212 2 003 Penata Muda Tk.I (III/b)

Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana Anggota -

Ditetapkan di Koto Baru

Pada tanggal 18 Januari 2021 KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. NIP. 197904302002121006


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 NO.W3.U13/ /OT.01.1/01/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dengan ini kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama : FAUZI ISRA, S.H.,M.H. Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : H. HUSNI RIZAL, SH Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA pihak pertama berjanji akan mewujudkan terget kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. HUSNI RIZAL, S.H NIP. 195301051981031002


Pihak Pertama

FAUZI ISRA, S.H.,M.H. NIP. 197101011993031005


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana

91% 100%

b.

Persentase perkara: Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu

83% 84%

c.

Persentase penurunan sisa perkara: Perdata Pidana

30%

(17)%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi PK

85% 60% 75%

e.

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

0%


90%

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

0%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100%

d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

N/A

3.


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

N/A

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

N/A

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%


4.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

20%

Kegiatan

1. Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran Rp. 3.958.810.000,- Rp. 25.000.000,- Rp. 148.090.000,-

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

H. HUSNI RIZAL, S.H NIP. 195301051981031002


Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

FAUZI ISRA, S.H.,MH NIP. 197101011993031005


PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU


Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan )


Piagam Penghargaan e-Court


Telp/ Fax. 0755 20320 – 0755 20121



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya Dokumen

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kotobaru Tahun 2020-2024. Penyusunan

Dokumen Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini dilakukan karena terbitnya Surat

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal

27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi

Padang tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dan Penyampaian

Dokumen SAKIP.

Secara substansi Rancangan Renstra Pengadilan Negeri Kotobaru Tahun 2020-2024

disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu pada rencana kebijakan Mahkamah Agung.

Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kotobaru

Tahun 2020-2024 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Negeri Kotobaru.

Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan

selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategi yang

berkembang serta prioritas dan kebijakan.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kotobaru Tahun 2020-

2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kotobaru

melalui perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang efektif

dan terarah, monitoring serta evaluasi guna mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Kotobaru

yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU YANG AGUNG”

Kotobaru, 25 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI

KOTOBARU


NIP. 19790430 200212 1 006

PENGADILAN NEGERI KOTOBARU | RENSTRA 2020-2024 ii

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ ii DAFTAR ISI ................................................................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1

1.1.Kondisi Umum ................................................................................................................ 1 1.3.Potensi Permasalahan.................................................................................................. 3

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ....................................................... 6 2.1 Visi dan Misi ..................................................................................................................... 6 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis ............................................................ ........................ 8

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .............................................................................. 10 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung ................................................ 10 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Kotobaru ........................... 24 3.3 Kerangka Regulasi ......................................................................................................... 25 3.4 Kerangka Kelembagaan ............................................................................................... 37

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .................................................. 42 4.1 Target Kinerja ................................................................................................................. 43 4.2 Kerangka Pendanaan ................................................................................................... 44 Lampiran : Matriks Renstra BAB V PENUTUP.................................................................................................................................. 50

DAFTAR ISI

PENGADILAN NEGERI KOTOBARU | RENSTRA 2020-2024 1

1.1. Kondisi Umum

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban

penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perubahan mendasar dari penataan negara Republik Indonesia dimulai sejak tahun

1998, yang melahirkan suatu orde yang menuntut diadakannya reformasi bidang hukum dan

pemerintahan, sehingga orde ini dinamakan dengan orde reformasi. Reformasi dalam bidang

hukum tentunya tidak terlepas dalam reformasi sistem peradilan. Reformasi sistem peradilan

membawa perubahan yang signifikan terhadap peran lembaga peradilan dalam menjalankan

tugas pokoknya, yaitu bidang teknis peradilan dan bidang administrasi.

Pengadilan Negeri Kotobaru sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, menyatakan bahwa:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004,

kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum).

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum

kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah pertama

BAB I

PENDAHULUAN


dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009).

3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-

Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004,

kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009)

Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Kotobaru

menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

a. Menerima, memeriksa, memutus perkara

b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ketingkat Banding, Kasasi

dan Peninjauan Kembali

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap

2. Fungsi Nasihat

a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam

bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga yang meminta

(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

b. Melakukan pengawasan terhadap para nara pidana yang berada di dalam rumah

tahanan atau pada Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3. Fungsi Administrasi

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan, Umum dan Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan.

4. Fungsi Lain


Selain tugas pokok, lembaga peradilan dapat diserahi tugas/kewenangan lain berdasarkan

Undang-Undang.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada

lingkungan Pengadilan Negeri Kotobaru. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program

yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung

dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten,

ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan

Negeri Kotobaru baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Kotobaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk

mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 Potensi Permasalahan

e. Kekuatan (strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Kotobaru mencakup hal-hal yang memang secara

peraturan/perundang-undangan sudah tercapai sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup :

8) Pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari

keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru.

9) Merupakan unsur Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah

Kabupaten Solok, Kotobaru.

10) Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan

mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Kotobaru.


11) Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan

penyelesaian pekara bagi semua masyarakat pencari keadilan (justice for all)

12) Menjadi salah satu proyek percontohan Akreditasi Badan Peradilan Umum

untuk wilayah Sumatera Barat.

13) Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan

14) Pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan

Fungsi Peradilan Umum

15) Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan instansi

lain di wilayah Kotobaru, Kabupaten Solok.

f. Kelemahan (Weakness)

Berikut kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-

perbaikan, sebagai berikut:

6) Belum mempunyai kewenangan dalam merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan

Pengadilan Negeri Kotobaru, sehingga sumber daya manusia Pengadilan Negeri

Kotobaru secara kuantitas/ atau jumlah belum terpenuhi.

7) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan

belum sporadik.

8) Tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara masih rendah.

9) Kondisi bangunan yang sudah tua dan belum prototype.

10) Sarana dan prasarana lingkungan yang belum memadai.

g. Peluang (opportunity)

Berikut ini merupakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk

melakukan perbaikan sebagai berikut:


7) Adanya meja informasi, meja e-Court dan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(umum, perdata, pidana, dan hukum) yang berfungsi bagi masyarakat pencari

keadilan di Pengadilan Negeri Kotobaru.

8) Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja.

9) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Padang

dan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

10) Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang

(Kimwasbid) Pengadilan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang serta

Mahkamah Agung melalui Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI.

11) Dukungan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan

Tinggi Padang.

12) Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri

Kotobaru berupa internet, website Pengadilan (http://pn-kotobaru.go.id/ ), aplikasi

SIPP, aplikasi MIS, aplikasi PTSP, Eraterang dan e-Court dalam menunjang kinerja

dan pelayanan publik.

h. Tantangan yang dihadapi (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi

untuk tetap dilakukan perbaikan, sebagai berikut:

4) Jumlah personil yang masih sangat kurang memadai, serta personil belum

seluruhnya menguasai visi dan misi pengadilan.

5) Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat

peradilan.

6) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum

mencukupi.



7) Bahaya virus dan hacker yang merusak sistem Teknologi Informasi yang

mendukung tugas pokok dan fungsi.


nf

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolak ukur kineja Pengadilan Negeri Kotobaru diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang

telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-

2024, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai

pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan

kinerja dengan pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kotobaru Tahun 2020-2024 pada dasarnya

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk

meningkatkan kinerja dengan cara penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan

terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan

efisiensi.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan

tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi

merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan

dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Kotobaru telah disusun melalui proses yang partisipatif,

komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik Pengadilan Negeri

Kotobaru dan kondisi eksternal yang ada.

Adapun Visi Pengadilan Negeri Kotobaru adalah

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU YANG AGUNG”


Penjelasan :

a. Pengadilan Negeri Kotobaru menunjukkan lembaga Pengadilan Negeri Kotobaru.

Kata Pengadilan Negeri Kotobaru digunakan untuk membedakannya dari

pengadilan lainnya seperti Pengadilan Umum Kotobaru, dan lain-lain.

b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan,

keluhuran

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Kotobaru sebagai lembaga yang

dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan

dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu

memutus perkara.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Kotobaru

menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan pada bagian berikutnya.

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

Fokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah salah satu fungsi

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kotobaru

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kotobaru

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kotobaru


Pengadilan Negeri Kotobaru. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri

Kotobaru selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Kotobaru yang terarah dan terukur sesuai

dengan renstra/ program kerja;

2. Terlaksananya proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara dengan

sederhana, cepat dan biaya ringan;

3. Terbukanya akses informasi kepada masyarakat.

Sedangkan untuk sasaran tugas pokok (core business) dijabarkan menjadi 4 (empat)

sasaran strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun

2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kotobaru adalah sebagai

berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN REVIU INDIKATOR UTAMA

TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIIKATOR KINERJA UTAMA TARGET JANGKA

MENENGAH

4. Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terarah, dan terukur sesuai dengan Renstra dan Program Kerjabersih, berwibawa dan melayani


a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan -Perdata -Pidana

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana

c. Persentase penurunan sisa perkara -Perdata -Pidana

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum -Banding -Kasasi -PK

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

91% 100%

83% 84%

30% (17)%

85%

60% 75%

0%

90%

2. Terlaksananya proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan

2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara



c. Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100%

0%

100%

N.A

3 Terbukanya akses informasi kepada masyarakat





N.A

N.A 100%

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

20%


3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam

menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai

pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan

pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas

yang berkesinambungan pada RPJMN 2020-2024, yang hasilnya adalah terciptanya

kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih;

meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; serta terciptanya

aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik.

Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan

strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat

untuk periode RPJMN 2020-2024, terutama dalam menyelesaikan berbagai

permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian

keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Bidang Hukum dan Aparatur perlu

memperhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun

kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di

bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses

penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan, pembangunan bidang

Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama

bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas

pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat

keberhasilan pembangunan.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana

pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran

utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum

diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas;

pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan,

perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke

dalam 12 (dua belas) strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem

Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan

SDM Aparat Penegak Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi;

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi

Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan;

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah

kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung,

namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses

pembangunan ekonomi.

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui :

1.1 Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana

Melalui keterpaduan substansi KUHAP maupun peraturan perundang-

undangan lainnya; sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan

mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan aparat penegak

hukum; pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi perkara pidana

beserta kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang

Sitaan; serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna

mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel.

1.2 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak


Sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan

dengan hukum berlandaskan prinsip restorative justice, dibutuhkan

peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan

aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan peraturan pelaksanaan;

penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan restorative justice.

1.3 Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat

Diarahkan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi,

terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi,

terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan

strategi berupa revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata

secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HKI,

pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court), dan

peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

1.4 Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak

hukum melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum,

penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat

penegak hukum.

1.5 Pelayanan Hukum

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui

strategi pilot project pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hak cipta, dan

paten.

2. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi

dilaksanakan melalui :


2.1 Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi

Melalui strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak

pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah

diratifikasi oleh Indonesia, baik melalui revisi maupun pembentukan peraturan

perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi.

2.2 Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi

Melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan

kerjasama luar negeri (mutual legal assistance) dalam pengembalian aset hasil

tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring

evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

2.3 Pencegahan korupsi

Melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga

perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat penegak hukum

dan penyelenggara negara.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

dilaksanakan melalui :

3.1 Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM

Melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip

HAM dan kesetaraan gender.

3.2 Penegakan HAM

Melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM;

optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM serta pembentukan


komisi ad hoc untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di

masa lalu dan pemulihan hak korban.

3.3 Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat

Melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum,

penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam

pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling,

pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan

informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.

3.4 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum

dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk

kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; serta penguatan

mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma.

3.5 Pendidikan HAM

Melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara

Negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan

kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,

dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur

negara tahun 2020-2024 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :


1.1 Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus

diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas

Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasional

yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh

K/L/pemda melaksanakannya secara efektif. Penerapan sistem integritas

melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi

untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode

etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan

penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan

pegawai; penerapan sistem whistleblowing; penerapan penanganan gratifikasi;

dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda.

1.2 Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan yang

mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern

Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan

independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas

auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan

sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan

masyarakat, dan penegakan hukum; peningkatkan transparansi dalam

pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan

rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan

prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang


efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan pembangunan.

1.3 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem

akuntabilitas keuangan dan kinerja

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan

penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual (perbaikan sistem

dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi perencanaan,

penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK; pemantapan

implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan

peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi lainnya, adalah

mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan

informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat

laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU

No. 14 tahun 2008

1.4 Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan

barang dan jasa

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan

penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, termasuk dalam

rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional;

penyempurnaan sistem e-procurement dan peningkatan kualitas

implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam e-catalog;

standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi;

dukungan database penyedia; peningkatan kompetensi dan integritas SDM

pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan;

pengembangan mekanisme dan aturan main/tata laksana melalui


peningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaan

fungsinya; dan penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan

pelaksanaan probity audit.

2. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

2.1 Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan

kualitas implementasinya

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada

seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk

memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan,

strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-

langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) penyusunan payung hukum yang

lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi birokrasi; (2) Penguatan

kerangka regulasi bidang aparatur negara; (3) Penguatan kelembagaan dan

tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (4) Penyempurnaan

kebijakan reformasi birokrasi nasional (Grand Design dan Road Map); (5)

Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan

daerah; (6) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi

pelaksanaan RBN; dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan

RBN: CSO, media, dan akademia.

2.2 Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat

fungsi dan sinergis

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur ketatanegaraan

dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan good and clean governance,

dan terwujud mekanisme check and balances antar lembaga. Selanjutnya


penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi antara lain: (1)

penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS),

melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah; (2) revitalisasi

kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan

tugas, fungsi, dan kewenangan; reviu/audit organisasi K/L; penyederhanaan

struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsi

sebagai central agencies dan koordinasi; dan mengedepankan pendekatan

kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional; dan (3) penguatan

sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah (well interconnected

governance sistem), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia

sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strategi

meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi

pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

2.3 Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan

berbasis e-Government

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain: (1)

reviu dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien;(2)

peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU); (3)

akselerasi penerapan e-goverment yang terintegrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan

kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur

e-government, serta pengendalian belanja sistem dan insfrastruktur e-

government; dan (4) penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya

memastikan implementasi UU KIP.


2.4 Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis

merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentang

Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasi

birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain: penyelesaian

peraturan perundangundangan sebagai implementasi UU ASN; peningkatan

kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian

jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan

mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan implementasi

sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi,

diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan

implementasi CAT sistem, penguatan kebijakan dan implementasi sistem

promosi terbuka, termasuk pemanfaatan assesment center; dan penguatan

kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk

pengembangan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan

sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi

calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan

melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi

yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum,

metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan

batas jam minimal mengikuti diklat, training plan setiap K/L/pemda.

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan

sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta

penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik. Langkah-

langkah lainnya meliputi: penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi


implementasi manajemen ASN pada K/L/pemda; penguatan sistem dan

kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai

operasionalisasi ASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/internalisasi

asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk

penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.

2.5 Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif

Strategi penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan melalui

antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang

sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (2) pengembangan sistem

manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur

penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L dan Pemda; (3)

pengembangan logframe pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai

acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan; (4) penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan,

penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap

kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem reward and punishment.

Langkah lainnya adalah: penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja

nasional dan manajemen kinerja K/L/pemda; penetapan kebijakan pengawasan

nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang di

dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan e-Government yang terintegrasi

untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan,

pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan

on-line, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat.

2.6 Peningkatan kualitas kebijakan publik

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan

yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk


meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi

antara lain: (1) penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam

perumusan kebijakan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM

perumusan kebijakan; dan (3) penguatan evidence based policy. Perluasan

partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga

produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan

mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

2.7 Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk

mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan

transformatif

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan

birokrasi, melalui strategi antara lain: (1) pembentukan dan pengembangan

jabatan pimpinan tinggi; (2) penerapan sistem promosi terbuka, transparan,

kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk untuk jabatan pimpinan tinggi; (3)

penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi,

yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan

pemantapan Diklat kepemimpinan perubahan Reform Leaders Academy

(RLA).

2.8 Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan overhead

cost (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemen

birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan

publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain: (1) pengendalian belanja

pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum

belanja pegawai; reviu dan assessment proporsi belanja pegawai; dan efisiensi

pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi; (2) pengendalian belanja


operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah reviu dan assessment

belanja operasional kantor dan penerapan reward and punishment untuk

efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah: pengendalian belanja sarana

dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi

dalam kegiatan pembangunan.

2.9 Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan

terpadu

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu

didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang

berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen

kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin

akuntabilitas, tranparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan

hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2)

Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan

pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori

kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem

Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan

Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal

kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

3.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan

Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan terhadap UU

Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam

penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi berbagai jenis

pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan

layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal


15 hari; memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat

dalam kegiatan investasi; dan membantu daerah-daerah yang kapasitas

berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik

melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan

ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan

penerapan ICT (e-gov); peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan

perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar

pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi lainnya adalah

penetapan quick wins nasional pelayanan publik; penguatan inovasi pelayanan

publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (best practices).

Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa,

kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai

bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis konsisten dan

berkelanjutan.

3.2 Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatan monev kinerja

pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan efektifitas

pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi inspektorat dalam

monev kinerja pelayanan publik di K/L/pemda, antara lain melalui sistem

mystery shoppers (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan);

membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan citizen charter;

penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara

nasional; dan penerapan reward and punishment terhadap kinerja pelayanan

publik.


Berdasarkan arah pembangunan nasional bidang hukum yang tertuang dalam

kerangka RPJMN tahun 2020-2024, menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan,

Mahkamah Agung dari 3 (tiga) sasaran tersebut hanya bisa melaksanakan 9 (Sembilan)

arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Sistem pidana terpadu

2. Sistem peradilan pidana anak berdasarkan keadilan restorative

3. Reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat

4. Pengembangan sumber daya manusia aparat penegak hukum

5. Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi

6. Penegakan HAM

7. Optimalisasi bantuan hukum

8. Penangnanan kekerasan terhadap perempuan

9. Pendidikan HAM

Berdasarkan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024,

maka Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penyempurnaan penerapan sistem kamar

- Pembatasan perkara kasasi

- Proses berperkara yang sederhana dan murah

- Penguatan akses peradilan

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- Penataan ulang manjemen perkara

- Integrasi informasi secara elektronik (pemanfaatan TI)

- Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan



Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai dasar

berikut:

- pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

- Sidang keliling/ zitting plaats

- Pos Pelayanan Bantuan Hukum

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat teknis di lingkungan peradilan

6. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur

di lingkungan Mahkamah Agung


- Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

- Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegritas

- Pengembangan kompetensi SDM berbasis TI

7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik

internal maupun eksternal

Untuk mewujudkan sasaran starategis ini ditetapkan arah kebijakan :

- Penguatan SDM pelaksanaan fungsi pengawasan

- Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

- Peningkatan akuntabilitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

- Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

8. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan

parameter objektif


- Mewujudkan kemandirian anggaran Mahkamah Agung


- Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran

- Pengelolaan manajemen asset di peradilan

- Penataan organisasi dan tata laksana

- Pengembangan budaya organisasi yang efektif

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Kotobaru

Pengadilan Negeri Kotobaru dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan

Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum

dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi

dan misi Pengadilan Negeri Kotobaru. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut

adalah sebagai berikut :



- Proses berperkara yang sederhana dan murah

- Penguatan akses peradilan

2. Peningkatan efektivitas pengeloan penyelesaian perkara


- Implementasi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

2014 tentang Penyelesaian Perkara

- Optimalisasi teknologi informasi dengan aplikasi SIPP

- Evaluasi secara rutin melalui laporan perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arak kebijakan sebagai berikut:

- Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

- Pemberian layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan


Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan berupa

implementasi aturan mengenai eksekusi dan menghindari penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi sesuai dengan SOP pelaksanaan eksekusi

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka

memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara

dalam mencapai tujuan bernegara. Tujuan dari kerangka regulasi ini adalah untuk

mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi

pengalokasian anggaran. Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan

Renstra 2020-2024 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang

dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra.

Pengadilan Negeri Kotobaru sebagai pengadilan tingkat pertama merupakan sebagai

pelaksana regulasi yang pada puncaknya berkiblat kepada UUD 1945. Dalam pelaksanaan

regulasi ini, Pengadilan Negeri Kotobaru mengimplementasikannya dalam bentuk Surat

Keputusan (SK) dan Standard Operating Procedure (SOP). Berdasarkan kerangka berfikir

tersebut, dasar dari semua aturan regulasi adalah UUD 1945. Kemudian eksekutif dan

legislative Negara memerlukan aturan-aturan turunan dari UUD 1945 seperti UU, Perpu, PP,

Perpres, Kepres, Inpres, dan SE Mentri. Contoh aturan/regulasi untuk peradilan umum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

4. Peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang dilahirkan oleg Legislatif

bersama dengan eksekutif harus mengacu kepada UUD 1945, seperti UU, Perpu,

Perpres, Kepres, Inpres,,

5. Dan lain-lain


Dari produk-produk aturan dan regulasi yang telah dibuat oleh eksekutif dan legislatif

tersebut, maka Mahkamah Agung menjabarkan kembali aturan dan regulasi tersebut dengan

menyesuaikan ke tugas pokok dan fungsi peradilan. Produk aturan/regulasi oleh Mahkamah

Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA), Keputusan Ketua MA, Maklumat, Peraturan SEKMA, Keputusan SEKMA, dan SE

SEKMA, contoh aturan/ regulasi tersebut antara lain:

1. PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

2. PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung

Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

3. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing

system)

4. SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

5. Keputusan KMA No. 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim

pada empat Lingkungan Peradilan.

6. Peraturan SEKMA No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Berdasarkan aturan-aturan dan regulasi yang dijabarkan oleh Mahkamah Agung

tersebut, maka Pengadilan Negeri Kotobaru melaksanakan dan mengimplementasikan

aturan dan regulasi tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut

ditampilkan dalam tabel produk regulasi Pengadilan Negeri Kotobaru:


KUMPULAN SK PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

NO JUDUL SK KET

1 2 3

1. 1 SK PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

2. 2 SK PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)

3. 3 SK PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA

4. 4 SK PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

5. 5 SK PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

6. 6 SK PENUNUKAN BENDAHARA PENERIMA

7. 7 SK PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAFF KEUANGAN

8. 8 SK PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

9. 9 SK PENUNJUKAN HAKIM MAJELIS TETAP PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

10. SK PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (WASMAT) PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

11. SK PENUNJUKAN HAKIM SEBAGAI PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PUBLIC RELATION PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

12. SK PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

13. SK PENUNJUKAN DAFTAR HAKIM ANAK PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

14. SK PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

15. S SK PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

16. SK PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PNS PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

17. SK PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

18. S SK PENEMPATAN/DIPERBANTUKAN TENAGA KONTRAK / (PPNPN) PADA BAGIAN/RUANGAN PENGADILAN NEGERI KOTOBARU 2020

19. SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA TENAGA KONTRAK/PPNPN PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

20. SK PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SPM DAN PENGAMBIL SP2D

21. SK PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

22. SK PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

23. S SK URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) BAGI TENAGA KONTRAK/PPNPN

24. SK PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN


(BAPERJAKAT) PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

25. SK PENUNJUKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

26. S SK PENUNJUKAN TIM PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

27. SK PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

28. SK PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

29. SK PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SERTA PENETAPAN USERNAME SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

30. SK PENUNJUKAN PENGAWAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

31. SK PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) MARI PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

32. SK PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR KOMUNIKASI DATA NASIONAL (KOMDANAS) MARI PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

33. SK PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN MARI PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

34. SK PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

35. SK PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

36. s SK PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

37. S SK PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

38. SK PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

39. S SK PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

40. S SK PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MARI (SIWAS MA-RI)

41. S SK PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

42. SK PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN SIDANG DAN JURU SUMPAH

43. SK PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ATK DAN BIAYA ATK PADA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

44. S SK REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

45. SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

46. SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT) PENGADILAN NEGERI KOTOBARU


47. SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

48. SK TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

49. SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

50. S SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

51. SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

52. SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEEMRINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

53. S SK RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

54. SK SOSIALISASI REVORMASI BIROKRASI DAN KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

55. SK PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

56. SK PEMBERLAKUAN BANNER, PAPAN VISUAL, PAPAN PENGUMUMAN DAN MEDIA INFORMASI YANG DI PAJANG DI AREA GEDUNG

57. SK PENETAPAN HARI KERJA, JAM KERJA DAN KETENTUAN DAFTAR HADIR DAN PULANG PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

58. SK TATA TERTIB PAKAIAN DINAS PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

59. SK PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG KUNCI RUANG ARSIP PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

60. PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

61. SK URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) BAGI HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

62. SK PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

63. SK PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

64. SK PENGAWAS PELAKSANAAN (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

65. SK PENGAWAS PEKERJAAN PENGADAAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN (POSBAKUM)

66. SK PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN (POSBAKUM)

67. SK PENEMPATAN/DIPERBANTUKAN PANITERA PENGGANTI JURUSITA DAN STAFF PENGADILAN NEGERI KOTOBARU PADA BAGIAN/RUANGAN PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

68. SK IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA/RUMAH JABATAN PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

69. SK PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

70. SK PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS


RODA DUA PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

71. SK PENUNJUKAN PEMEGANG/PENANGGUNG JAWAB BARANG INVENTARIS KANTOR BERUPA LAPTOP PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

72. SK TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

73. SK PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

74. SK SOSIALISASI WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

75. SK PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

76. SK PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

77. SK TIM PELAPORAN ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

78. SK TENTANG PERUBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DAN PELAKSANAAN TUGAS JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

79. SK PEMILIHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

80. SK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

81. SK PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

82. SK ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II PERIODE TAHUN 2020

83. SK PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA

84. SK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN MA RI NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

85. SK PENUNJUKAN PEGAWAI KINERJA TERBAIK SEMESTER I TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

86. SK PEMBENTUKAN SUSUNAN PANITIA ACARA PEMBINAAN DIREKTUR JENDRAL BADILUM MAHKAMAH AGUNG RI

87. SK PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO

88. SK TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

89. SK PETUGAS NOTULENSI

90. SK PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN APLIKASI PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS E-BUDGETTING

91. SK PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN/PEMBIMBING PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU KELAS II

92. SK TENTANG PENETAPAN UNTUK BEKERJA DARI RUMAH (WFH)


Tabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Kotobaru

No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Ket

I. Teknis Pengadilan Tk. Pertama

1. Ketua 9 1. SOP Penunjukan majelis hakim pidana biasa

2. SOP penunjukam majelis hakim perkara pidana singkat

3. SOP penunjukkan majelis hakim perkara perdata gugatan

4. SOP penunjukkan perkara praperadilan

5. SOP penandatanganan surat keputusan

6. SOP pengawasan disiplin hakim dan pegawai

7. SOP surat keluar

8. SOP pendelegasian wewenang KPN

9. SOP pemberian cuti tahunan

Belum Di

Evaluasi

2. Wakil Ketua 5 1. SOP penunjukkan hakim perkara tilang

2. SOP penunjukkan hakim perkara perdata permohon

3. SOP penandatangan penetapan izi penyitaan / persetujuan penyitaan

4. SOP penandatangan penetapan izin penggeledahan / persetujuan penggeledahan

5. SOP pengawasan teknis

Belum Di

Evaluasi

3. Hakim 8 1. SOP Persidangan Perkara Pidana Biasa

2. SOP Persidangan Perkara Pidana Anak

3. SOP Persidangan Perkara Pidana Cepat (Tipiring)

4. SOP Persidangan Perkara Pidana Cepat (Lalulintas)

5. SOP Persidangan Perkara Praperadilan

6. SOP Persidangan Perkara Perdata Gugatan

7. SOP Persidangan Perkara Perdata Permohonan

8. SOP Hakim Pengawas Bidang

Belum Di

Evaluasi

4. Panitera 17 1. SOP administrasi penanganan perkara perdata

2. SOP persiapan persidangan

3. SOP proses persidangan

4. SOP administrasi upaya hukum banding

5. SOP administrasi upaya hukum kasasi

6. SOP administrasi upaya hukum PK perdata

7. SOP perkara perdata eksekusi

8. SOP persiapan persidangan perkara pidana

Belum Di

Evaluasi


9. SOP proses persidangan perkara pidana

10. SOP administrasi praperadilan

11. SOP administrasi upaya perkara banding pidana

12. SOP administrasi upaya hukum kasasi perkara pidana

13. SOP administrasi upaya hukum PK perkara pidana

14. SOP administrasi upaya hukum grasi pidana

15. SOP administrasi bantuan hukum bagi mansyarakat tidak mampu

16. SOP administrasi laporan keadaan perkara pidana dan perdata

17. SOP administrasi laporan keuangan perkara perdata, pidana dan PNBP

5. Panmud Pidana 11 1. SOP Perkara Pidana Biasa

2. SOP Perkara Pidana Anak

3. SOP Perkara Pidana Cepat/Ringan/Lalulintas

4. SOP Permohonan Pra Peradilan

5. SOP Upaya Hukum Banding Perkara Pidana

6. SOP Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana

7. SOP Upaya Hukum PK Perkara Pidana

8. SOP Upaya Hukum Grasi Perkara Pidana

9. SOP Persetujuan Izin Penyitaan/Penggeledahan

10. SOP Perpanjangan Penahanan

11. SOP Permohonan Penetapan Diversi

Belum Di

Evaluasi

6. Panmud Perdata

12 1. SOP Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana

2. SOP Penyelesaian Keberatan Perkara Gugatan Sederhana

3. SOP Perkara Perdata Permohonan


5. SOP Perkara Perdata Gugatan


7. SOP Upaya Hukum Banding Perkara Perdata

8. SOP Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata

9. SOP Upaya Hukum PK Perkara Perdata

10. SOP Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

11. SOP Eksekusi Riil

12. SOP Pelaksanaan Permohonan Bantuan Delegasi

Belum Di

Evaluasi

7. Panmud Hukum

9 1. SOP Pendaftaran/ Pengesahan Badan Hukum

2. SOP Pendaftaran Surat Kuasa

3. SOP Surat Izin Kuasa Insidentil

Belum Di

Evaluasi


4. SOP Legalisasi Ahli Waris/ Waarmerking/ Akta Dibawah Tangan

5. SOP Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

6. SOP Pengaduan

7. SOP Laporan Perkara

8. SOP Penanganan Arsip

9. SOP Pelayanan Informasi

8. Panitera Pengganti

6 1. SOP Persidangan Perkara Pidana Biasa/ Anak

2. SOP Persidangan Perkara Pidana Cepat (Ringan)

3. SOP Persidangan Perkara Pidana Cepat (Lalulintas)

4. SOP Persidangan Perkara Pidana Pra Peradilan



Belum Di

Evaluasi

9. Juru Sita/ JSP 10 1. SOP Pemanggilan Sidang Perkara Perdata

2. SOP Pemberitahuan Isi Penetapan/ Putusan Perkara Perdata

3. SOP Pemberitahuan Isi Penetapan/ Putusan Perkara Pidana

4. SOP Pemberitahuan Isi Pernyataan Banding/ Kasasi/ PK Perkara Perdata

5. SOP Pemberitahuan Isi Pernyataan Banding/ Kasasi/ PK Perkara Pidana

6. SOP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding/ Kasasi/ PK Perkara Perdata

7. SOP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding/ Kasasi/ PK Perkara Perdata

8. SOP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding/ Kasasi/ PK Perkara Perdata

9. SOP Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)Untuk Banding Perkara Perdata

10. SOP Pemanggilan Teguran Aanmaning Perkara Perdata

Belum Di

Evaluasi

II. Non Teknis Pengadilan Tk. Pertama

1. Sekretaris 7 1. SOP persetujuan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran

2. SOP persetujuan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian

3. SOP persetujuan bahan pelaksanaan keuangan

4. SOP persetujuan bahan pelaksanaan Ortala

Belum Di

Evaluasi


5. SOP persetujuan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic

6. SOP persetujuan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokmentasi serta pelaporan

7. SOP belanja modal

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

7 1. SOP Perencanaan Anggaran

2. SOP Revisi Dipa

3. SOP Perawatan SIPP/ CTS

4. SOP Pengelolaan Website

5. SOP Perawatan dan Mengatasi Permasalahan Jaringan

6. SOP Peliputan dan Pengimputan Website

7. SOP Penghimpunan Laporan

Belum Di

Evaluasi

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

8 1. SOP Kenaikan Gaji Berkala

2. SOP Kenaikan Pangkat

3. SOP Usulan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian

4. SOP Usulan Satya Lencana dan Piagam Penghargaan

5. SOP Cuti Pegawai

6. SOP Usul Pembuatan Karpeg, Taspen, Karis/ Karsu

7. SOP Pelantikan/ Penyumpahan

8. SOP Pembuatan KP.4

Belum Di

Evaluasi

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

21 1. SOP Pengelolaan Perpustakaan

2. SOP Pelayanan Pemakai Perpustakaan

3. SOP Pengelolaan Barang Persediaan

4. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara

5. SOP Pengelolaan Surat Keluar

6. SOP Pengelolaan Surat Masuk

7. SOP Keamanan Kantor

8. SOP Kebersihan Kantor

9. SOP Protokoler dan Penerimaan Tamu

10. SOP Rutin Pengemudi

11. SOP Perawatan Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas

12. SOP Perawatan Barang Inventaris

13. SOP Pengajuan Gaji

14. SOP Pengajuan Uang Makan

15. SOP Administrasi Keuangan

16. SOP Administrasi Bendahara

17. SOP Pengajuan Uang Lembur

18. SOP Pengajuan Remunerasi

19. SOP Pembayaran Langsung Ke Rekanan

20. SOP Pengajuan Uang Persediaan dan Ganti

Belum Di

Evaluasi


Uang Persediaan

21. SOP Penerimaan Negara Bukan Pajak

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagan merupakan perangkat Kementrian/ Lembaga yang mencakup

struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang digunakan

untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsi Kementrian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Tujuan dari kerangka kelembagaan adalah meningkatkan keterkaitan dan kordinasi

pelaksanaan antar bidang, mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas

organisasi dan dukungan sumber daya aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat

fungsi dan ukuran, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber

daya aparatur.

Pengadilan Negeri Kotobaru sebagai salah satu ujung tombak pelaksana fungsi

peradilan umum, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus didukung dengan

struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kotobaru dilaksanakan

oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kotobaru. Kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Kotobaru didasarkan

pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Secara terstruktur, kerangka kelembagaan pada Pengadilan Negeri Kotobaru dapat

digambarkan sebagai berikut:


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan PERMA No. 7 Tahun 2015,

dapat disimpulkan bahwa secara organisasi Pengadilan Negeri Kotobaru terdiri dari:

1. Ketua

2. Hakim

3. Panitera

4. Sekretaris

5. Panitera Muda Pidana

6. Panitera Muda Perdata

7. Panitera Muda Hukum

8. Kepala Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

9. Kepala Sub Bag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

10. Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan

11. Panitera Pengganti

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI

KOTOBARU


12. Jurusita

13. Staf/ Pelaksana

Berdasarkan hasil analisa kelembagaan, jumlah aparatur Pengadilan Negeri Kotobaru masih

minim sebagai salah satu unsur lembaga peradilan. Untuk perencanaan kedepannya, perlu

diberikan tambahan aparatur terutama untuk hakim, panitera pengganti, fungsional

kesekretariatan, dan staf.


Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia Yang Agung” yang diturunkan ke dalam visi Pengadilan Negeri Kotobaru

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kotobaru Yang Agung”. Pengadilan Negeri Kotobaru

berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan umum dalam meningkatkan

capaian kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024 ini yang selaras dengan tujuan Reformasi

Birokrasi dan meningkatkan Pelayanan Publik dengan keterbukaan informasi dan kemudahan

akses peradilan. Upaya ini terutama dilaksanakan dengan cara peningkatan kompetensi

aparatur.

Dalam mengakomodir informasi kinerja Pengadilan Negeri Kotobaru dengan

kebutuhan pendanaan, maka pemerintah melalui Kementrian Keuangan mengeluarkan

kebijakan tentang mekanisme penyusunan informasi kinerja dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL). Informasi kinerja dimulai dari penentuan

program, kegiatan, output/sub output, dan komponen/ sub komponen. Hasil perumusan ini

secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB IV

TAGRET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


TABEL SASARAN STRATEGIS, IKU, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

NO SASARAN

STRATEGIS INDIIKATOR KINERJA

UTAMA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR

KEGIATAN

1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)

Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu

b. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK



2 Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara




d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung


pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum


Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah perkara perdata yang ditindak lanjuti

3.1 TARGET KINERJA

Selama 5 (lima) tahun kedepan Pengadilan Negeri Kotobaru telah menetapkan target

kinerja untuk tahun 2020-2024. Dari target tahunan tersebut dapat ditetapkan target jangka

menengah yang merupakan standar target yang harus dicapai setiap tahunnya atau paling

tidak tercapai pada setiap indikator dari masing-masing sasaran strategis. Adapun target-target

yang ditetapkan adalah sebagai berikut


NO SASARAN

STRATEGIS INDIIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KINERJA JANGKA

MENENGAH

TARGET KINERJA TAHUNAN

2020 2021 2022 2023 2024

1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel


94% 100%

91%

100%

94%

100%

91%

100%

91%

100%

91%

100%

b. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana

59% 84%

83% 84%

59% 84%

83% 84%

83% 84%

83% 84%


(38)% (26)%

30% 17%

(38)% (26)%

30% 17%

30% 17%

30% 17%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum -Banding -Kasasi -PK

85%

40% N.A

85%

60% 75%

85%

40% N.A

85%

60% 75%

85%

60% 75%

85%

60% 75%


27% 0% 27% 0% 0% 0%


90% 90% 90% 90% 90% 90%

2 Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


93% 100% 93% 100% 100% 100%


100% 0% 100% 0% 0% 0%


96% 100% 96% 100% 100% 100%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

N.A N.A N.A N.A N.A N.A


waktu 1 hari setelah putus

3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan



b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan


c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100% 100%


a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

0% 20% 0% 20% 20% 20%

3.2 KERANGKA PENDANAAN

Setelah ditentukan target kinerja pada sasaran stategis selama 2020-2024, maka

dibentuk turunannya berupa program-program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

mencapai target kinerja tersebut. Untuk melaksanakan program-program kegiatan tersebut,

perlu dibuat kerangka pendanaan ideal setiap tahunnya selama 2020-2024. Tabel kerangka

pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :


TABEL KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

Program Kegiatan Indicator kegiatan Volume Rp

2020 2021 2022 2023 2024 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi

Layanan dukungan manajemen pengadilan

12 bulan

3.958.810.000 4.057.210.000 3.893.002.000 3.870.782.000 3.955.322.000

Layanan perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Layanan sarana dan prasarana internal 12 bulan 25.000.000 376.200.000 376.200.000 376.200.000 376.200.000

Program peningkatan manajemen peradilan umum

Peningkatan manajemen peradilan umum

Pos bantuan hukum

12 bulan

148.090.000 148.090.000 148.090.000 148.090.000 148.090.000 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara


QQ

Rancangan Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kotobaru 2020-2024

disusun sebagai acuan dan pedoman Pengadilan Negeri Kotobaru selama 5 (lima) tahun

kedepan.

Rancangan Renstra Pengadilan Negeri Kotobaru 2020-2024 memuat 3 (tiga) tujuan

yang telah ditetapkan yaitu 1) Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Kotobaru yang terarah

dan terukur, sesuai dengan Renstra/Program Kerja, 2) Terlaksananya proses penerimaan,

pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, 3)

Terbukanya akses informasi kepada masyarakat. Sedangakan sasarannya terdiri atas 4 (empat)

sasaran strategis utama sebagai gambaran tugas, fungsi, dan kewenangan Pengadilan Negeri

Kotobaru, yaitu 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, 2)

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, 3) Meningkatnya akses peradilan

bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

pengadilan,

Sehubungan telah ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor :

W3-U13/94/KP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama

(IKU) Pengadilan Negeri Kotobaru, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/II/2020 tentang

penyampaian dokumen SAKIP, maka perlu disinkronkan dengan Rancangan Renstra

Pengadilan Negeri Kotobaru 2020-2024. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan isu-isu

strategis di Lingkungan Mahkamah Agung secara umum dan Lingkungan Pengadilan Negeri

Kotobaru secara khususnya yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat

dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

BAB IV

PENUTUP


Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai maka diuraikan

juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja

tahunan dan kebutuhan pendanaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Kotobaru akan senantiasa

merespon perubahan kebijakan ataupun aturan. Sehingga jika terjadi perubahan program dan

kegiatan yang belum termuat di dalam Renstra 2020-2024 ini maka dapat dilakukan

penyempurnaan melalui reviu/evaluasi Renstra Pengadilan Negeri Kotobaru 2020-2024

secara periodik. Sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat strategik dan indikatif,

perubahan dan penyempurnaan yang mungkin terjadi dalam implementasinya akan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Kotobaru Kelas II Yang Agung Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kotobaru Kelas II

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kotobaru Kelas II

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kotobaru Kelas II

NO

TUJUAN TARGET KINERJA JANGKA

MENENGAH

SASARAN TARGET KINERJA TAHUNAN STRATEGIS

URAIAN INDIIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR

KEGIATAN TARGET ANGGARAN /

RP (000)

1 Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Kotobaru yang terarah dan terukur, sesuai dengan Renstra/ Program Kerja

Persentase sisa perkara yang diselesaikan -Perdata -Pidana

94% 100%

Terwujudya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel


91% 100%

94% 100%

91% 100%

91% 100%

91% 100%

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Terselenggaranya pelaksanaanpenyelesaian perkara Terselenggaranya administrasi dan penngelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi

Terselenggaranya Pengadaan sarana prasarana dilingkungan Mahkamah Agung

1. 240 Jam Layanan

2.75 Perkara

3.70 Perkara

1. 1

Layanan

1.Layanan

24.000.000

90.000.000

34.090.000

3.958.810.000

25.000.000

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana

59% 84%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana

83% 84%

59% 84%

83% 84%

83% 84%

83% 84%

Persentase penurunan sisa perkara -Perdata -Pidana

(38)% (26)%


30% 17%

(38)% (26)%

30%

17%

30%

17%

30%

17%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum -Banding -Kasasi -PK

85%

40% N.A

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK

80% 90%

95%

85% 40%

N.A

80% 90% 95%

80% 90% 95%

80% 90% 95%

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

27% e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

0% 27% 0% 0% 0%

Indeks responden pencari keadilan yang

90% f. Indeks responden pencari keadilan yang

90% 90% 90% 90% 90%

puas terhadap layanan peradilan

puas terhadap layanan peradilan

2 Terlaksananya proses penerimaan dan penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

93% Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


100% 93% 100% 100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

100% b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

0% 100% 0% 0% 0%

Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

96% c. Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100% 96% 100% 100% 100%

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

N.A d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

90% N.A 90% 90% 90%

3

Terbukanya akses informasi kepada masyarakat

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

N.A Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


100% N.A 100% 100% 100% Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

N.A b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

0% N.A 0% 0% 0% Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Telp/ Fax. 0755 20320 – 0755 20121



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU Nomor : W3.U13/01/IT/1/2021 Tanggal : 25 JanuarI 2021 Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER

DATA

1 Terwujudnya Proses


Transparan dan Akuntabel

g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata - Pidana

Catatan :

• Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

• Sisa perkara yang diselesaikan = sisa perkara tahun sebelumnya.

Panitera Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

h. Persentase perkara : - Perdata

- Pidana


Catatan :

• Jumlah perkara yang harus diselesaikan = jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.

Ketua PN Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

i. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana

Catatan:

• Tn = Sisa perkara tahun berjalan.

• Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya.

• Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.


dan Laporan Tahunan

j. Persentase perkara yang Tidak

Catatan :


Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah Perkara yang ada x 100%

Tn.1− Tn

Tn.1 x 100%

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum


x 100%

Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK

• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK.

• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

• Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT Yang tidak mengajukan upaya hukum .

dan Laporan Tahunan

k. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Catatan :

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban


dan Laporan Tahunan

l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

• Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.

Ketua PN Laporan Semester

an dan Laporan Tahunan

2 Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

e. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Catatan : Isi putusan = salinan putusan..


dan Laporan Tahunan

f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Catatan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak x 100%

Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu

Jumlah Putusan x 100%

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100%

g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Catatan : Berkas perkara yang lengkap = bundel A.

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor.


dan Laporan Tahunan

3 Meningkatnya Akses Peradilan

bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.


dan Laporan Tahunan

e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan

Catatan:

• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

• Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).


dan Laporan Tahunan

f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum



dan

x 100%

Jumlah berkas perkara yang diajukan bandingkasasi dan PK secara lengkap

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,

kasasi dan PK

Jumlah putusan perkara Tipikor yang

di upload dalam website Jumlah perkara Tipikor

yang diputus

x 100%

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo x 100%

x 100%

x 100%

DITETAPKAN DI : KOTO BARU PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II,

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. NIP. 197904302002121006

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Catatan :

• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).

Laporan Tahunan

4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti

Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap


dan Laporan Tahunan

x 100%

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II NOMOR W3-U13/24/KP/I/2020

TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menyusun

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II;

e. bahwa dengan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri

Koto Baru Kelas II, maka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam

laporan akuntabilitas kinerja perlu melakukan peninjauan kembali atau reviu terhadap

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II;

f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II tentang Reviu Indikator Kinerja

Utama Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

13. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

14. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi Struktur

Organisasi dan Tata Kerja;

19. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

23. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tentang Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020 – 2024.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Padang, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan ini, kepada Hakim Pengawas Bidang dan Panitera diberikan tugas untuk : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap bagian dan subbagian dalam rangka

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada ketua Pengadilan

Negeri Koto Baru Kelas II.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru Pada tanggal 18 Januari 2021 KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. NIP. 197904302002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I di Jakarta.

5. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang.

6. Arsip

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Telp/ Fax. 0755 20320 – 0755 20121



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

No

Sasaran

Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator

Kegiatan Target Anggaran Ket

1. Terwujudnya

Proses

Peradilan

Yang Pasti,

Transparan

Dan

Akuntabel

a. Persentase Sisa

Perkara Yang

Diselesaikan

a. Program

Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

b. Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

c. Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

a. Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

b. Pembinaan

Administras

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administras

i

c. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

di

Lingkungan

a. Layanan

Pos

Bantuan

Hukum.

b. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

gedung

Pengadilan.

c. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n ditingkat

Pertama

a. 100%

b. 100%

c. 100%

a.

148.090.000

b. 3.971.770.00

0

c.

25.000.000

- Perdata 91%

- Pidana 100%

b

.

Persentase

Perkara :

- Perdata 83%

- Pidana 84%

Yang

Diselesaika

n Tepat

Waktu

c. Persentase

Penurunan Sisa

Perkara:

- Perdata 30%

- Pidana (17)%

d. Persentase

Perkara Yang

Tidak

Mengajukan

Upaya Hukum

: Aparatur

Mahkamah

Agung

Mahkamah

Agung

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

d. Layanan

Perkantora

n

e. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal

- Banding 85%

- Kasasi 60%

- PK 75%

e. Persentase

Perkara Pidana

Anak Yang

Diselesaikan

Dengan Diversi

0%

f. Index

Responden

Pencari

Keadilan Yang

Puas Terhadap

Layanan

Peradilan

90%

2.

Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase Isi

Putusan Yang

Diterima Oleh

Para Pihak

Tepat Waktu

100% a. Program

Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

b. Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

a. Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

b. Pembinaan

Administras

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

a. Layanan

Pos

Bantuan

Hukum.

b. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

a. 100%

b. 100%

c. 100%

a.

148.090.000

b. 3.971.770.00

0

c.

25.000.000

b. Persentase

Perkara Yang

Diselesaikan

Melalui Mediasi

0%

c. Persentase

Berkas Perkara

Yang Diajukan

Banding, Kasasi

100%

Dan PK Secara

Lengkap Dan

Tepat Waktu

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

c. Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

Urusan

Administras

i

c. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

gedung

Pengadilan.

c. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n ditingkat

Pertama

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

d. Layanan

Perkantora

n

e. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal

d. Persentase

Putusan

Perkara Yang

Menarik

Perhatian

Masyarakat

Yang Dapat

Diakses Secara

Online Dalam

Waktu 1 Hari

Setelah Diputus

N /A

3.

Meningkatny

a Akses

Peradilan

Bagi

Masyarakat

Miskin Dan

Terpinggirka

n

a.

b.

Persentase

Perkara Prodeo

Yang

Diselesaikan

Persentase

Perkara yang

diselesaikan di

N/ A

N/ A

a. Program

Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

b. Program

a. Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

b. Pembinaan

Administras

a. Layanan

Pos

Bantuan

Hukum.

b. Perkara

Peradilan

Umum

a. 0%

a.

148.090.000

b. 3.971.770.00

0

c.

25.000.000

c.

luar Gedung

Pengadilan

Persentase

Pencari

Keadilan

Golongan

Tertentu Yang

Mendapat

Layanan

Bantuan

Hukum

(Posbakum)

100%

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

c. Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administras

i

c. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

yang

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

gedung

Pengadilan.

c. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n ditingkat

Pertama

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

d. Layanan

Perkantora

n

e. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal

4. Meningkatnya Kepatuhan

Persentase Putusan Perkara Perdata

20% a. Program

Peningkata

a. Peningkata

n

a. Layanan

Pos

a. 100%

b. 100%

a.

148.090.000

Terhadap Putusan Pengadilan

Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

n

Manajemen

Peradilan

Umum

b. Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

c. Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

Manajemen

Peradilan

Umum

b. Pembinaan

Administras

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administras

i

c. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

Bantuan

Hukum.

b. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

gedung

Pengadilan.

c. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n ditingkat

Pertama

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

d. Layanan

Perkantora

c. 100% b. 3.971.770.00

0

c.

25.000.000

n

e. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal

KOTO BARU, 25 JANUARI 2021 KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. NIP. 19790430 200212 1 006


No

Sasaran

Program /

Kegiatan



1. Terwujudnya

Proses

Peradilan

Yang Pasti,

Transparan

Dan

Akuntabel

a. Persentase Sisa

Perkara Yang

Diselesaikan

d. Program

Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

e. Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

f. Program

Peningkata

n Sarana

d. Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

e. Pembinaan

Administras

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administras

i

f. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

f. Layanan

Pos

Bantuan

Hukum.

g. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

gedung

Pengadilan.

h. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

d. 100%

e. 100%

f. 100%

d.

142.930.000

e. 4.025.838.00

0

f. 37.500.000

- Perdata 94%

- Pidana 100%

b

.

Persentase

Perkara :

- Perdata 59%

- Pidana 84%

Yang

Diselesaika

n Tepat

Waktu

c. Persentase

Penurunan Sisa

Perkara:

- Perdata 38%

- Pidana -26%

d. Persentase

Perkara Yang

Tidak

Mengajukan

Upaya Hukum

:

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

n ditingkat

Pertama

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

i. Layanan

Perkantora

n

j. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal

- Banding 85%

- Kasasi 40%

- PK N.A

e. Persentase

Perkara Pidana

Anak Yang

Diselesaikan

Dengan Diversi

27%

f. Index

Responden

Pencari

Keadilan Yang

Puas Terhadap

Layanan

Peradilan

90%

2.

Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase Isi

Putusan Yang

Diterima Oleh

Para Pihak

Tepat Waktu

93% d. Program

Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

e. Program

Dukungan

d. Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

e. Pembinaan

Administras

f. Layanan

Pos

Bantuan

Hukum.

g. Perkara

Peradilan

Umum

yang

d. 100%

e. 100%

f. 100%

g.

142.930.000

h. 4.025.838.00

0

d. 37.500.000

b. Persentase

Perkara Yang

Diselesaikan

Melalui Mediasi

100%

c. Persentase

Berkas Perkara

Yang Diajukan

Banding, Kasasi

Dan PK Secara

Lengkap Dan

Tepat Waktu

96% Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

f. Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administras

i

f. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

gedung

Pengadilan.

h. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n ditingkat

Pertama

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

i. Layanan

Perkantora

n

j. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal

d. Persentase

Putusan

Perkara Yang

Menarik

Perhatian

Masyarakat

Yang Dapat

Diakses Secara

Online Dalam

Waktu 1 Hari

Setelah Diputus

N.A

3.

Meningkatny

a Akses

a.

Persentase

Perkara Prodeo

N/ A

d. Program

Peningkata

d. Peningkata

n

f. Layanan

Pos

b. 0%

i.

142.930.000

Peradilan

Bagi

Masyarakat

Miskin Dan

Terpinggirka

n

b.

c.

Yang

Diselesaikan

Persentase

Perkara yang

diselesaikan di

luar Gedung

Pengadilan

Persentase

Pencari

Keadilan

Golongan

Tertentu Yang

Mendapat

Layanan

Bantuan

Hukum

(Posbakum)

N/ A

100%

n

Manajemen

Peradilan

Umum

e. Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

f. Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

Manajemen

Peradilan

Umum

e. Pembinaan

Administras

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administras

i

f. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

Bantuan

Hukum.

g. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

gedung

Pengadilan.

h. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n ditingkat

Pertama

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

i. Layanan

Perkantora

j. 4.025.838.00

0

d. 37.500.000

n

j. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal


Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

0% d. Program

Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

e. Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

f. Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

d. Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

e. Pembinaan

Administras

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administras

i

f. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

di

Lingkungan

Mahkamah

f. Layanan

Pos

Bantuan

Hukum.

g. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

gedung

Pengadilan.

h. Perkara

Peradilan

Umum

yang

d. 100%

e. 100%

f. 100%

d.

142.930.000

e. 4.025.838.00

0

f. 37.500.000

Aparatur

Mahkamah

Agung

Agung diselesaika

n ditingkat

Pertama

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

i. Layanan

Perkantora

n

j. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal




No

Sasaran

Program /

Kegiatan



1. Terwujudnya

Proses

Peradilan

Yang Pasti,

Transparan

Dan

Akuntabel

a. Persentase Sisa

Perkara Yang

Diselesaikan

g. Program

Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

h. Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

i. Program

Peningkata

g. Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

h. Pembinaan

Administras

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administras

i

i. Pengadaan

Sarana dan

k. Layanan

Pos

Bantuan

Hukum.

l. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

gedung

Pengadilan.

m. Perkara

Peradilan

Umum

yang

g. 100%

h. 100%

i. 100%

k.

142.930.000

l.

860.000.000

m. 4.906.480.00

0

- Perdata 94%

- Pidana 100%

b

.

Persentase

Perkara :

- Perdata 59%

- Pidana 84%

Yang

Diselesaika

n Tepat

Waktu

c. Persentase

Penurunan Sisa

Perkara:

- Perdata 38%

- Pidana -26%

d. Persentase

Perkara Yang

Tidak

Mengajukan

Upaya Hukum

:

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

Prasarana

di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

diselesaika

n ditingkat

Pertama

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

n. Layanan

Perkantora

n

o. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal

- Banding 85%

- Kasasi 40%

- PK N.A

e. Persentase

Perkara Pidana

Anak Yang

Diselesaikan

Dengan Diversi

27%

f. Index

Responden

Pencari

Keadilan Yang

Puas Terhadap

Layanan

Peradilan

90%

2.

Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase Isi

Putusan Yang

Diterima Oleh

Para Pihak

Tepat Waktu

93% g. Program

Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

h. Program

g. Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

h. Pembinaan

k. Layanan

Pos

Bantuan

Hukum.

l. Perkara

Peradilan

Umum

g. 100%

h. 100%

i. 100%

a.

142.930.000

b.

860.000.000

c. 4.906.480.00

0

b. Persentase

Perkara Yang

Diselesaikan

100%

Melalui Mediasi Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

i. Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

Administras

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administras

i

i. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

yang

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

gedung

Pengadilan.

m. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n ditingkat

Pertama

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

n. Layanan

Perkantora

n

o. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal

c. Persentase

Berkas Perkara

Yang Diajukan

Banding, Kasasi

Dan PK Secara

Lengkap Dan

Tepat Waktu

96%

d. Persentase

Putusan

Perkara Yang

Menarik

Perhatian

Masyarakat

Yang Dapat

Diakses Secara

Online Dalam

Waktu 1 Hari

Setelah Diputus

N /A

3. Meningkatny a. Persentase N/ A g. Program g. Peningkata k. Layanan c. 0% a.

a Akses

Peradilan

Bagi

Masyarakat

Miskin Dan

Terpinggirka

n

b.

c.

Perkara Prodeo

Yang

Diselesaikan

Persentase

Perkara yang

diselesaikan di

luar Gedung

Pengadilan

Persentase

Pencari

Keadilan

Golongan

Tertentu Yang

Mendapat

Layanan

Bantuan

Hukum

(Posbakum)

N/ A

100%

Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

h. Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

i. Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

n

Manajemen

Peradilan

Umum

h. Pembinaan

Administras

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administras

i

i. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

Pos

Bantuan

Hukum.

l. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

gedung

Pengadilan.

m. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n ditingkat

Pertama

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

n. Layanan

142.930.000

b.

860.000.000

c. 4.906.480.00

0

Perkantora

n

o. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal


Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

0% g. Program

Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

h. Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

i. Program

Peningkata

n Sarana

dan

g. Peningkata

n

Manajemen

Peradilan

Umum

h. Pembinaan

Administras

i dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administras

i

i. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

di

Lingkungan

k. Layanan

Pos

Bantuan

Hukum.

l. Perkara

Peradilan

Umum

yang

diselesaika

n melalui

sidang

diluar

gedung

Pengadilan.

m. Perkara

Peradilan

Umum

g. 100%

h. 100%

i. 100%

a.

142.930.000

b.

860.000.000

c. 4.906.480.00

0

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

Mahkamah

Agung

yang

diselesaika

n ditingkat

Pertama

dan

Banding

yang Tepat

Waktu.

n. Layanan

Perkantora

n

o. Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Bayu Agung Kurniawan, S.H. Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama : Drs.H.Panusunan Harahap, S.H., M.H. Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan terget kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H NIP. 19571105198512 1 001


Pihak Pertama Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1.

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perdata - Pidana

94% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Perdata - Pidana

59% 84%

c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana

38% -26%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

• Banding

• Kasasi

• PK

85% 40% N.A


27%


90%

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


93%


100%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

96%

d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

N.A

3.


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

N.A


N.A


100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

0%

Kegiatan

4. Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp. 4.025.838.000,-

Rp. 37.500.000,-

Rp. 142.930.000,-

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Drs.H.PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH NIP. 19571105198512 1 001


Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru


RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA


TAHUN 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama

dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2021 dalam melaksanakan

tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II dalam rangka

mewujudkan visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Koto Baru Yang Agung”

Dengan Misi :

5. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Koto Baru.

6. Menjaga Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

7. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Koto Baru.

8. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Koto Baru.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II mencantumkan

program,kegiatan,target dan anggaran sebagaimana terlampir

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET

I II III IV

1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 100% 100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 55% 60% 75% 82%

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1% 1% 2% 3%

1) Banding 82% 90% 98% 100%

2) Kasasi 82% 86% 90% 100%

3) Peninjauan Kembali 90% 90% 90% 99%

d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. 1% 1% 1% 1%

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

87% 87% 87% 87%

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL

PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (RP)

1. Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Selesainya sisa perkara tahun lalu

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum


148.090.000

2. Penyelesaian Perkara Tepat waktu (kurang dari

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Selesainya perkara tepat waktu

Program Peningkatan Manajemen


148.090.000

5 bulan) Peradilan Umum

3. Penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Menurunnya Permohonan upaya hukum



148.090.000

4. Penyelesaian perkara anak dengan diversi

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Terselesaikan nya perkara pidana anak dengan diversi



148.090.000

5. Penyebaran kuisoner kepada pencarikeadilan

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Dapat mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat atas pelayanan pada Pengadilan Negeri Koto Baru



148.090.000


I II III IV

2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 100% 100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 5% 5% 3% 66%

Perkara c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100% 100%

d. Persentase putusan perkara yang menarikperhatian masyarakat(tipikor) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

0% 0% 0% 0%



1. Pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Terkirimnya salinan putusan tepat waktu



148.090.000

2. Meningkatnya Penyelesaian perkara melalui mediasi

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Optimalnya upaya mediasi



148.090.000

3. Melengkapi berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Lengkapnya berkas perkara permohonan banding kasasi dan PK



148.090.000

4. Pengunggahan salinan putusan

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Salinan putusan yang

Program Peningkatan

Peningkatan Manajemen

148.090.000

yang menarik perhatian

dapat diunduh Manajemen Peradilan Umum

Peradilan Umum


I II III IV

3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0% 0% 0% 0%

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan 0% 0% 0% 0%

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100% 100% 100% 100%



1. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Terlaksananya Posbakum



148.090.000

2. Pelaksanaan Sidang diluar gedung Pengadilan (Zitting plaat)

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Terlaksananya Pelayanan sidang diluar Gedung Pengadilan



148.090.000

(Zitting Plaat)

3. Pelayanan Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan Banding yang tepat waktu

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Terlaksananya Penyelesaian perkara ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu

Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum


148.090.000


I II III IV

4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

5% 7% 12% 20%



1. Pelaksanaan putusan/ eksekusi putusan

Trw 1

Trw 2

Trw 3

Trw 4

Terlaksananya eksekusi



148.090.000

pn kotobaru · 2021. 2. 1. · laporan kinerja instansi pemerintah pengadilan negeri koto baru...

Documents