Perbankan Syariah I

PERATURAN TENTANG BANK SYARIAH

DisusunOleh:

HUSNI RIDHO HARAHAP

INTAN AZMI GUNESTI

JA’FARUDDIN AHMAD PURBA

JAMALUDDIN DALIMUNTE

WINDA

Ekonomi Perbankan Syari’ah EPS-A Semester V

FAKULTAS SYARI’AH

IAIN SUMATERA UTARA

2012

1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan

kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Penyusunan

makalah yang berjudul : PERATURAN TENTANG BANK SYARIAH telah diupayakan

seoptimal mungkin, namun ada pepatah mengatakan “Tak ada gading yang tak retak”

mungkin makalah ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Untuk itu penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima

kasih kepada :

1. Bapak Ahmad Syakir, MA, selaku Dosen Mata Kuliah Perbankan Syariah I.

2. Rekan kerja dalam pembuatan makalah ini.

3. Rekan-rekan seperjuangan di IAIN-SU khususnya Kelas Ekonomi Perbankan Syariah

Semester V, IAIN-SU.

Kalau memang ada yang lebih indah dari kata terima kasih, penulis akan

mempersembahkannya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak

langsung memberikan dukungan kepada penulis sejak awal penulisan hingga penyelesaian

makalah ini.

Demikianlah yang dapat penulis ucapkan pada pembukaan makalah ini, mudah-

mudahan makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 24 September 2012

Penulis

2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..................................................................................................................... i

Daftar Isi.............................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN..................................................................................................... 2

A. Landasan Hukum/Operasional Bank Syariah................................................ 2

B.Unsur-Unsur Syariah Dalam Peraturan........................................................... 5

C. Peran Dewan Syariah..................................................................................... 10

D. Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.............................................. 12

E. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009

Tentang Bank Umum Syariah........................................................................ 12

F. Penerapan Manajemen Risiko Bagi

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah............................................... 13

G. Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah .......................................................... 13

BAB III PENUTUP

Rangkuman......................................................................................................... 15

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... 16

3

BAB I

PENDAHULUAN

Keinginan Umat Islam di Indonesia untuk menghindari riba dan melaksanakan

transaksi perbankan sesuai syariah terasa mendapat tempat dan dukungan dari sisi perundang-

undangan. Pernyataan ini didasarkan atas fakta bahwa pada tahun 1998 telah diundangkannya

undang-undang yang diperlukan sebagai landasan hukum beroperasinya perbankan syariah,

yaitu Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992

Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU. No. 10 Tahun 1998).

Berbagai ketentuan yang bersifat peraturan pelaksanaan untuk mendukung

operasional Bank Syariah, terutama Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang

Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Selanjutnya

disebut PBI No. 6/24/PBI/2004), telah menguraikan secara ringkas tentang kegiatan usaha

yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Di dalam Peraturan ini termasuk pula suatu yang spesifik

bagi Perbankan Syariah, yaitu terdapatnya Dewan Syariah yang berfungsi mengawasi

pelaksanaan operasional Bank Syariah

Usaha yang keras dari anak-anak bangsa untuk mewujudkan cita-cita hukum

(rechtsidee) atau memeperjuangkan Ius Constituandum menjadi Ius Constitutum, yang salah

satunya adalah keinginan mengaplikasikan nilai-nilai ekonomi yang Islami melalui legislasi

kedalam sistem hukum nasional telah memberi harapan yang menggembirakan. Dengan

demikian hukum Islam telah menjadi bahan baku bagi hukum nasional, sejalan dengan yang

dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali dan Qadri Azizy.1

Melalui makalah dengan judul “PERATURAN TENTANG BANK SYARIAH” ini

akan diuraikan, Landasan hukum operasional Bank Syariah, serta Unsur-unsur hukum Islam

yang dikandung di dalam Hukum Perbankan Indonesia, sebagai wujud dari positifisasi

hukum Islam kedalam hukum nasional.

1 Ir. Iman Hilma dkk., Perbankan Syariah Masa Depan, hlm. 31

4

BAB II

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum / Operasional Bank Syariah

Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya UU. No. 10 tahun 1998 yang diundangkan

pada tanggal 10 November 1998 sebagai perubahan dari UU. No. 7 tahun 1992 tentang

Perbankan adalah sebagai respon atas kebutuhan landasan hukum yang lebih memadai bagi

Bank Syariah yang pertama berdiri (BMI), yang telah memulai operasinya di Indonesia sejak

tanggal 1 Mei 1992.

Ketika Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan, landasan hukum bagi berdirinya

Bank Syariah adalah UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada

tanggal 25 Maret 1992. Celah landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 1 ayat 12, yang

menyinggung bahwa Bank dapat memberikan pinjaman dengan sistem bagi hasil.

Selengkapnya UU. No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (12), berbunyi sbb:

“Kredit adalah penyediaan Uang atau Tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.2

Friedman, membedakan antara hukum Inggris (Anglo-American Law / Common

Law) dengan Roman Law. Bagi negara Indonesia yang menganut Sistem Roman Law, maka

kodifikasi hukum secara formal (positive) yang menegaskan kedudukan Bank Syariah di

dalam tata hukum nasional adalah suatu keniscayaan. Sangat disyukuri bahwa ternyata tujuh

bulan setelah diundangkannya UU. No. 7 tentang perbankan, atau 6 bulan setelah

beroperasinya BMI, landasan operasional Bank Syariah lebih dipertegas dengan terbitnya

peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 7 tahun 1992, yaitu PP No. 72 tahun 1992

2http://www.google.co.id/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bi.go.id%2FNR%2Frdonlyres%2FC7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852%2F13313%2Fuu_bi_1099.pdf&ei=NlNfUP64D4LwrQfT34EQ&usg=AFQjCNGB4C5dS-BaFB_AhEOiNWXcN3fPHA&sig2=0xZ4g5jejXKQNf_AVoWsTg

5

tanggal 30 Oktober 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil (pada makalah ini

selanjutnya disebut PP No. 72 tahun 1992). Pasal 1 ayat (1) PP ini menyebutkan bahwa:

“Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang

melakukan kegiatan usaka semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.”

Lebih rinci lagi pada pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 72 sbb :

(1) Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi

hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil

dalam :

a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan

penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;

b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi

maupun modal kerja;

c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim

dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.3

(2) Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk

pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan

usaha jual beli.

Kedudukan Bank Syariah semakin mendapat tempat dengan diundangkannya UU. No. 10

tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No

7 tahun 1992 tentang Perbankan. Kehadiran Undang-undang ini adalah lompatan yang sangat

strategis dari sisi politik hukum, karena tidak hanya lebih mempertegas kedudukan Perbankan

Syariah, tetapi telah memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi pengembangan

jaringan Perbankan Syariah. Peluang ini terbuka lebar dengan mulai diperkenankannnya

Bank Umum untuk beroperasi secara dual system, yakni dapat beroperasi secara

konvensional sekaligus beroperasi sesuai prinsip syariah. Kebolehan ini secara tegas didapati

pada pada Pasal 1 ayat (3) yang mendefinisikan Bank Umum sebagai berikut:

3www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4d05d63aa04c9/parent/lt4d05d5a9b3ab6

6

“Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.”4

Berbeda dengan ketentuan pada Bank Umum, terrhadap Bank Perkreditan Rakyat

tidak dibenarkan beroperasi secara dual system. Pada pasal 1 ayat (4) diatur sebagai berikut:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasa dalam lalulintas pembayaran.”

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 10 tahun 1998 ini, khususnya

untuk kepentingan Perbankan Syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan

No. 32/34/KEP/DIR tahun 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan ini kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No

6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip

Syariah. Peraturan pelaksanaan ini memuat antara lain ketentuan tentang Pendirian Bank,

Perizinan, Kepemilikan, Kedudukan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi

dan Peminpin Kantor Cabang dan Kegiatan Usaha.

Sejalan dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang

kepada Bank Umum untuk melaksanakan kegiatan Konvensional sekaligus juga

melaksanakan kegiatan operasional secara syariah, Bank Indonesia menerbitkan pula

Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank

Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan

Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

Pembenaran terhadap Bank Umum untuk beroperasi secara dual system ini telah

disambut baik disamping juga disambut dengan dengan kritik dari sebahagian cendekiawan

muslim. Kritikan yang disampaikan adalah terjadinya percampuran antara yang halal dengan

yang haram didalam satu institusi Bank. Sebagaimana kaedah Fiqh yang menyebutkan

apabila bercampur yang halal dengan yang haram, maka akan menjadi haram.

4http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http %3A%2F%2Fwww.komisiinformasi.go.id%2Fassets%2Fdata%2Farsip%2Fuu-bank-10-1998.pdf&ei=JVRfUKPfKce4rAf--IBg&usg=AFQjCNG56OrNpbbDbahWJRblPO1Zuh2oNA&sig2=qAc4s1Xrz8-COSzaWuhPZA

7

الحرام غلب والحرام الحالل اذااجتمع

Namun demikian dari sisi politk hukum, terutama untuk mendorong percepatan

pertambahan jaringan kantor bank syariah, maka ketentuan ini sangat strategis, mengingat

untuk mendirikan bank baru disyaratkan adanya modal sebesar Rp 3 Triliyun.

Untuk beroperasi secara dual system ini Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002

memberikan batasan-batasan sbb:

Pasal 11

(1) Bank yang akan melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah wajib

membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank.

(2) Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unit kerja di

kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah

dan atau Unit Syariah, yang mempunyai tugas:

a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah dan atau Unit

Syariah;

b. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah

dan atau Unit Syariah;

c. menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah dan

atau Unit Syariah; dan

d. melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan

atau Unit Syariah.5

Dari beberapa ketentuan diatas dapat dipahami bahwa Bank yang menerapkan dual

system berkewajiban mengelola dan menatausahakan serta mengawasi unit syariahnya

dengan sebaik-baiknya sehingga meskipun dalam instansi bank yang sama, pengelolaan dan

administrasinya terpisah dengan semestinya, antara yang konvensional dengan yang syariah.

B. Unsur-Unsur Syariah Dalam Peraturan

5 www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/pbi4001.pdf

8

Unsur-Unsur Syariah pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, adalah yang

bersumber dari Fiqh Muamalat, seperti; Bay’ al-Murabahah, Mudharabah, Musyarakah,

Ijarah dan Ijarah wa Iqtina’. Dengan demikian hukum Islam telah dipergunakan sebagai

bahan dalam pembentukan hukum nasional. Sejalan dengan Teori Eksistensi yang dikemukan

oleh Ichtijanto bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia. Hukum Islam

merupakan bahan utama unsur utama hukum Nasional.6

Unsur-unsur syariah didalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 ini penulis

kelompokkan sebagai pengakuan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan

Penegasan Prinsip Syariah sebagai Aturan Perjanjian Sesuai Hukum Islam, dengan beberap

bentuknya.

1. Pengakuan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Didalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ini telah diakui bahwa bank dapat

beroperasi dengan dengan Prinsip Syariah, disamping sistem konvensional yang sudah ada,

sesuai bunyi pasal 1 ayat 3 dan 4;

Ayat 3

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran.

Ayat 4

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannnya tidak memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Penegasan Prinsip Syariah sebagai Aturan Perjanjian Sesuai Hukum Islam

6 Muhammad Asro, M.H, Fiqh Perbankan, hlm. 132.

9

Pasal 1 ayat 13 menguraikan Prinsip Syariah serta bentuk-bentuk kegiatan sesuai

syariah sbb:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan

pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip

bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah),

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan

barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (ijarah wa iqtina’).”7

Sesuai kedudukannya sebagai Undang-undang maka uraian yang ada didalamnya

bersifat umum, ringkas dan suple. Sejalan dengan Stuffen theori dari Kelsen, bahwa sistem

hukum pada hakikatnya merupakan sistem hirarkis yang tersusun dari peringkat terendah

hingga tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber dan tidak boleh

bertentangan dengan hukum yang diatasnya. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam

peringkatnya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya. Sebaliknya

semakin rendah peringkatnya semakin nyata dan operasional sifat norma yang dikandungnya.

Penjabaran atas undang-undang No. 10 tahun 1998 ini dituangkan dalam peraturan

pelaksanaannya, yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tahun

1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian telah digantikan

dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang

melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Rincian kegiatan usaha Bank Umum Syariah diatur pada pasal 36 dan 37 seperti

berikut ini.

Pasal 36

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan

kegiatan usahanya yang meliputi:

7http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http %3A%2F%2Fwww.komisiinformasi.go.id%2Fassets%2Fdata%2Farsip%2Fuu-bank-10-1998.pdf&ei=JVRfUKPfKce4rAf--IBg&usg=AFQjCNG56OrNpbbDbahWJRblPO1Zuh2oNA&sig2=qAc4s1Xrz8-COSzaWuhPZA

10

a. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

investasi, antara lain:

1. giro berdasarkan prinsip wadi’ah;

2. tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah dan atau mudharabah; atau

3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;

b. melakukan penyaluran dana melalui :

1. prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain:

a) murabahah; b) istishna; c) salam;

2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain:

a) mudharabah; b) musyarakah;

3. prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:

a) ijarah; b) ijarah muntahiya bittamlik;

b) prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh;

c. melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:

1. wakalah; 2. hawalah; 3. kafalah; 4. rahn.

d. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga

yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan

prinsip syariah;

e. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah

dan/atau Bank Indonesia;

f. menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;

g. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip

syariah;

h. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan

prinsip wadi’ah yad amanah;

j. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak

lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;

k. memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah;

l. memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;

m. melakukan kegiatan usaha kartu debet, charge card berdasarkan prinsip syariah;

11

n. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;

o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank

Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pasal 37

(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank

dapat pula :

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf;

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang

keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura,

perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk

mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali

penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan

prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun

yang berlaku.

(2). Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima

dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan

menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang

ditunjuk oleh pemerintah.8

Meskipun Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 lebih merinci unsur-unsur

syariah dalam operasional Perbankan, namun Peraturan ini tidaklah melakukan kodifikasi

sebagaimana pada kitab-kitab fiqh. Uraian yang ada sangat umum bahkan tidak memberikan

definisi yang memadai terhadap jenis-jenis produk perbankan apalagi mencantumkan rukun

dan syarat sebagaimana layaknya dalam literatur fiqh. Pertanyaan yang timbul adalah;

Bagaimana standard prinsip syariah dapat dijalankan oleh perbankan syariah, jika pedoman

dalam bentuk undang-undang tidak memberikan batasan yang memadai ? Pertanyaan ini akan

terjawab dengan menelusuri peran Dewan Syariah pada Perbankan Syariah sebagaimana

diuraikan pada bahasan berikut ini.

88http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/88691A1F-1599-4CAD-A852-550E2683C9FD/12266/pbi62404.pdf

12

C. Peran Dewan Syariah

Suatu hal yang spesifik bagi perbankan syariah adalah; adanya kedudukan Dewan

Syariah. Dewan Syariah terbagi dua, pertama; Dewan Syariah yang bertugas di kantor pusat

Bank dengan nama “Dewan Pengawas Syariah” (DPS). DPS menjadi bahagian yang

independen dari organisasi suatu Bank Syariah dan berkedudukan di Kantor Pusat Bank. DPS

berfungsi mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan syariah. Dalam pelaksanaan

tugasnya mengawasi pelaksanaan operasional sesuai syariah DPS tunduk kepada Fatwa-fatwa

yang disusun Dewan Syariah Nasional.

Kedua; Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majlis Ulama

Indonesia (MUI), untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas

lembaga keuangan syariah.

Dengan adanya fungsi Dewan Syariah Nasional ini, maka standardisasi prinsip

syariah dapat diatur secara nasional melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.[9]

Selanjutnya masing-masing DPS di kantor Banknya masing-masing akan mengawasi

pelaksanaan sesuai pedoman yang disusun didalam fatwa. Disamping itu DPS akan

menangani permasalah syariah yang timbul didalam internal Bank maupun hubungannya

dengan nasabah Bank. Namun demikian DPS tidak berwenang mengeluarkan fatwa dan tidak

dibenarkan merekomendasikan pemasaran produk maupun jasa yang belum difatwakan DSN.

Kedudukan DSN maupun DPS ini, diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.

6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan

Prinsip Syariah yang merupakan pengganti dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

32/34/KEP/DIR tahun 1999.

Pada Pasal 1 ayat 9 dan 10 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 diatur sbb:

Pasal 1 ayat 9

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia

yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa

dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

13

Pasal 1 ayat 10

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap

prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank.

Pasal 27

(1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain

meliputi:

a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa

yang dikeluarkan oleh DSN;

b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan

Bank;

c. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara

keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;

d. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa

kepada DSN;

e. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangkurangnya setiap 6

(enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank

Indonesia.

Menurut hemat penulis adanya lembaga Dewan Syariah yang berperan mengawasi

Perbankan Syariah dan menerbitkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan dalam kaitan dengan

operasional Bank adalah sangat bijaksana. Dapat dibayangkan apabila berbagai ketentuan

produk fiqh dituangkan dalam Undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya secara

terperinci, maka perbankan menjadi sangat terikat dengan ketentuan yang ada dan sukar

bergerak cepat mengikuti dinamika yang ada pada sektor keuangan. Dengan adanya DSN,

maka berbagai hal yang timbul dapat segera dicarikan pemecahannya melalui rapat DSN

yang tidak melibatkan protokoler sebagaimana yang terjadi pada lembaga legislative.

14

D. Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Produk dari Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah tercantum dalam

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/17/PBI/2008 TENTANG PRODUK

BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH, sebagaimana yang tertuang pada pasal 1

ayat (5) :

“Produk Bank, yang selanjutnya disebut Produk, adalah produk yang dikeluarkan Bank baik

di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank yang sesuai

dengan Prinsip Syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan Bank yang

dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.”9

E. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3 /PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah

Berkaitan dengan pendirian Bank Umum Syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan

Peraturan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3 /PBI/2009 Tentang

Bank Umum Syariah, pasal 4 ayat (1) dan (2) serta pasal 5, sebagai berikut

Pasal 4

(1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh

izin Bank Indonesia.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua)

tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian

Bank; dan

b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank

setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 5

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).10

9 www.bi.go.id/NR/rdonlyres/38C46901-D5AD-43CD-9B84-5EF9C1C7C970/14995/pbi_102808r.pdf 10http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http %3A%2F%2Fwww.bi.go.id%2FNR%2Frdonlyres%2F3C107BDC-BDF8-4122-AC09-1122ED493DB5%2F15413%2Fpbi_110109final.pdf&ei=7F1fUO6xAoe4rAex9IDoBw&usg=AFQjCNHKV0PMBAsRL7hb-uc9CgCMZ6bjzA&sig2=Wj6-sweoQdl316CboC1OSg

15

F. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Ketentuan tentang manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah

telah dituangkan oleh Bank Indonesia dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR

13/23/PBI/2011. Sebagaimana hal ini tertuang dalam pasal 2 dan 3 :

Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUS

dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

(3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS

dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan

dengan penerapan Manajemen Risiko pada BUK.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling

kurang mencakup:

a. pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;

b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;

c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko

serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh11

E. Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Tet) Bank Syariah dan Unit Usaha

Syariah

Di sini penulis menambahkan sebuah informasi terbaru dari Bank Indonesia tentang

Bank Syariah, yaitu PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 6 /PBI/2012

TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK

SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

11http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEAQFjAE&url=http %3A%2F%2Fasbanda.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D16%3Apbi110309-bank-umum-syariah%26id%3D5%3Abank-indonesia%26Itemid%3D63&ei=W1xfUMblIo6HrAf1goCgBg&usg=AFQjCNEEKUjwQgfoUnzHM9DJ8nA3OTXSCA&sig2=KLyC54UZMQUFOGwnFzdGlw

16

Peraturan ini baru saja dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2012. Uji kemampuan ini terdapat

dalam pasal 3, yaitu

Pasal 3

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap:

a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi Bank

Syariah, dan calon Direktur UUS, serta calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank

Asing;

b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank

Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor

Perwakilan Bank Asing;

c. pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak

sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang diindikasikan terlibat atau bertanggung

jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan

dan kepatutan pada Bank Syariah, UUS, atau Kantor Perwakilan Bank Asing.12

BAB III

PENUTUP

12http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFcQFjAI&url=http %3A%2F%2Fm.bi.go.id%2FNR%2Frdonlyres%2FF5FA59C3-97CC-4CD5-8C37-072B46C1A585%2F26396%2Fpbi_14613.pdf&ei=m15fUOLGEMPprQeax4HIAw&usg=AFQjCNE4Qm35pYqA7F1pKb53BGR5Cuao5Q&sig2=lu2Y0x3i8nHxqADhMJlO1g

17

Rangkuman

1. Bank dapat memberikan pinjaman dengan sistem bagi hasil. Selengkapnya UU. No. 7

Tahun 1992 pasal 1 ayat (12), berbunyi sbb:

“Kredit adalah penyediaan Uang atau Tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

2. Unsur-Unsur Syariah pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, adalah yang

bersumber dari Fiqh Muamalat, seperti; Bay’ al-Murabahah, Mudharabah,

Musyarakah, Ijarah dan Ijarah wa Iqtina’. Dengan demikian hukum Islam telah

dipergunakan sebagai bahan dalam pembentukan hukum nasional sebagai bahan dan

unsur utama hukum Nasional.

3. DPS menjadi bahagian yang independen dari organisasi suatu Bank Syariah dan

berkedudukan di Kantor Pusat Bank. DPS berfungsi mengawasi kegiatan usaha Bank

agar sesuai dengan syariah.

4. Produk dari Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah tercantum dalam

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/17/PBI/2008 TENTANG

PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH, sebagaimana yang

tertuang pada pasal 1 ayat (5)

5. Berkaitan dengan pendirian Bank Umum Syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan

Peraturan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3 /PBI/2009

Tentang Bank Umum Syariah, pasal 4 ayat (1) dan (2) serta pasal 5

6. Ketentuan tentang manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah

telah dituangkan oleh Bank Indonesia dalam PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 13/23/PBI/2011. Sebagaimana hal ini tertuang dalam pasal 2 dan 3

DAFTAR PUSTAKA

18

Adolf, Huala, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Antonio, Syafi’I, Muhammad, Bank Syari’ah dari teori ke praktik, (Jakarta: Gema

Insani, 2001).

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Hasan, M Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah, Jakarta:

Rajawali Pers, 2003), cetakan 1.

Hilman dkk, Ir. Iman, Perbankan Syariah Masa Depan, (Jakarta: Senayan Abadi

Publishing, 2003)

Judisseno, Rimsky K., Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Karim, A., Adiwarman, Ir, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press,

2010).

Manurung, Mandala. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter, (Jakarta: FEUI, 2004)

M.A, Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Jakarta: Kencana,

2009).

MA, Syafei, Rachmat, H, DR, Prof, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

M.H, Asro, Muhammad, Fiqh Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Muhammad, Bank Syariah; Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)

Rodoni, Ahmad, DR, Prof, Lembaga Keuangan Syari’ah, (Jakarta: Zikrul Media

Intelektual, 2008).

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Syakir, Ahmad, Diktat Perbankan Syari’ah, (Medan: Kalangan Sendiri, 2011).

Susilo, Y. Sri dkk, Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)

19

Tim Manajemen, Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah, (Jakarta:

Agung Persada Press, 2008).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syari’ah

Usman, Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia, (Bandung:

PT.Citra Aditya Bakti, 2006).

Yafie, Ali, Menggagas Fiqh Sosial, (Mizan Bandung, 1994

http://www.google.co.id/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=

http%3A%2F%2Fwww.bi.go.id%2FNR%2Frdonlyres%2FC7402D01-A030-

454A-BC75-

9858774DF852%2F13313%2Fuu_bi_1099.pdf&ei=NlNfUP64D4LwrQfT34EQ

&usg=AFQjCNGB4C5dS-

BaFB_AhEOiNWXcN3fPHA&sig2=0xZ4g5jejXKQNf_AVoWsTg (uu no 7

1992)

http://www.google.co.id/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=

http%3A%2F%2Fwww.komisiinformasi.go.id%2Fassets%2Fdata%2Farsip

%2Fuu-bank-10-1998.pdf&ei=JVRfUKPfKce4rAf--

IBg&usg=AFQjCNG56OrNpbbDbahWJRblPO1Zuh2oNA&sig2=qAc4s1Xrz8-

COSzaWuhPZA (uu no 10 1998)

www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4d05d63aa04c9/parent/

lt4d05d5a9b3ab6 www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/pbi4001.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/88691A1F-1599-4CAD

A852550E2683C9FD/12266/pbi62404.pdf

http://www.google.co.id/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCsQFjAB&url=h

ttp%3A%2F%2Fm.bi.go.id%2FNR%2Frdonlyres%2FF5FA59C3-97CC-4CD5-

8C37-

20

072B46C1A585%2F26396%2Fpbi_14613.pdf&ei=W1xfUMblIo6HrAf1goCgBg

&usg=AFQjCNE4Qm35pYqA7F1pKb53BGR5Cuao5Q&sig2=TaUMft1sn0_72n

01ycZ6oQ

http://www.google.co.id/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEAQFjAE&url=h

ttp%3A%2F%2Fasbanda.com%2Findex.php%3Foption

%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download

%3D16%3Apbi110309-bank-umum-syariah%26id%3D5%3Abank-indonesia

%26Itemid

%3D63&ei=W1xfUMblIo6HrAf1goCgBg&usg=AFQjCNEEKUjwQgfoUnzHM

9DJ8nA3OTXSCA&sig2=KLyC54UZMQUFOGwnFzdGlw

www.bi.go.id/NR/rdonlyres/38C46901-D5AD-43CD-9B84-5EF9C1C7C970/14995/

pbi_102808r.pdf

http://www.google.co.id/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=

http%3A%2F%2Fwww.bi.go.id%2FNR%2Frdonlyres%2F3C107BDC-BDF8-

4122-AC09-

1122ED493DB5%2F15413%2Fpbi_110109final.pdf&ei=7F1fUO6xAoe4rAex9I

DoBw&usg=AFQjCNHKV0PMBAsRL7hb-uc9CgCMZ6bjzA&sig2=Wj6-

sweoQdl316CboC1OSg

http://www.google.co.id/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFcQFjAI&url=htt

p%3A%2F%2Fm.bi.go.id%2FNR%2Frdonlyres%2FF5FA59C3-97CC-4CD5-

8C37-

072B46C1A585%2F26396%2Fpbi_14613.pdf&ei=m15fUOLGEMPprQeax4HI

Aw&usg=AFQjCNE4Qm35pYqA7F1pKb53BGR5Cuao5Q&sig2=lu2Y0x3i8nH

xqADhMJlO1g

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi_110309.htm

21