efektivitas dewan pengawas syariah pada perbankan...

72
EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH Disertasi Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Pengkajian Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam, pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Oleh Didih Muhamad Sudi NIM 11.07.3.00.1.08.08.0069 Promotor: Prof. Dr. Masykuri Abdillah Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M

Upload: vandien

Post on 26-Mar-2019

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

EFEKTIVITAS

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PADA PERBANKAN SYARIAH

Disertasi

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam

Bidang Pengkajian Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam, pada Sekolah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Oleh

Didih Muhamad Sudi

NIM 11.07.3.00.1.08.08.0069

Promotor:

Prof. Dr. Masykuri Abdillah

Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

Page 2: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah
Page 3: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

iii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Salawat dan salam semoga

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para

sahabatnya. Amin.

Disertasi berjudul "Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada

Perbankan Syariah" ini merupakan salah satu syarat memperoleh

gelar Doktor Pengkajian Islam pada Sekolah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Disertasi ini

dapat diselesaikan dan diajukan untuk “Ujian Promosi Disertasi”

berkat petunjuk, arahan, dan bantuan berbagai pihak, baik materil

maupun non-materil. Dalam kesempatan ini, secara khusus, penulis

mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Dr Masykuri Abdillah dan Prof Dr. Ahmad Rodoni,

MM selaku pembimbing, yang telah membimbing penulis

dalam melakukan penelitian dan penulisan disertasi ini;

2. Prof. Dr. Suwito, MA., Prof. Dr. Fathurrahman Djamil,

MA., Prof Dr. Huzaimah T Yanggo, MA., dan Prof Dr,

Uswatun Hasanah, MA yang telah banyak memberikan

koreksi dan masukan pada saat Ujian Pendahuluan

Disertasi;

3. Dr. Yusuf Rahman, MA yang telah banyak memberikan

masukan saat verifikasi sebelum ujian, serta Dr. Asep

Saepuddin Jahar, MA., dan Dr. Suparto, M.Ed yang telah

memberikan masukan saat ujian Work in Progress;

Page 4: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

iv

4. Semua dosen yang mengampu berbagai mata kuliah

selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah;

5. Kanny Hidaya, SE., MA., Dr. Hasanudin, MA, dan para

nara sumber lainnya dari Dewan Syariah Nasional, Majlis

Ulama Indonesia;

6. Teman-teman seangkatan penulis, penerima Beasiswa

Diktis Kemenag RI-UIN Syarif Hidayatullah angkatan

tahun 2007;

7. Rekan-rekan dan senior penulis di STAI Syekh Manshur

Pandeglang;

8. Teman-teman dan senior penulis di MUI Lebak,

BAZNAS Lebak, generasi muda NU Banten, anggota

Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak (peride

2005-2008), teman-teman diskusi penulis di Lebak, PW

Lakpesdam NU Banten, serta Keluarga Besar KPU

Provinsi Banten (2008-2013 dan 2013-2018).

Tak mungkin studi dan disertasi ini selesai tanpa arahan dan

bimbingan dari dua orangtua penulis, yakni KH Tajuddin Azwari

dan Almarhumah Hj. Bai Marsah, karenanya ucapan terimakasih

dan doa tak henti-hentinya penulis panjatkan. Ucapan terimakasih

juga disampaikan kepada saudara-saudara tercinta: Ka Amas, Aep,

Imas, Faris, Humaedi, Idah, dan Mumuh, dan keluarga besar Pondok

Pesantren Al-Marjan, Cipanas, Lebak, Banten.

Terakhir, untuk isteri dan anak-anak penulis, terimakasih atas

waktu dan dukungannya selama ini. Tidak mungkin studi ini

terselesaikan tanpa kerelaan dan dukungan mereka.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua

dengan berlipat ganda, dan memberikan manfaat atas ilmu yang

penulis peroleh selama ini. Amin.

Ciputat, 13 Ramadhan 1436 H/

30 Juni 2015 M

Didih Muhamad Sudi

Page 5: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya, Didih Muhamad Sudi, NIM 11. 07.3.00.1.08.08.0069,

menyatakan bahwa disertasi berjudul “Efektivitas Dewan Pengawas

Syariah pada Perbankan Syariah” merupakan hasil karya tulis saya

pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat

dalam disertasi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai

dengan etika keilmuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini

merupakan hasil plagiarisme, maka saya bersedia untuk menerima

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ciputat, 30 Juni 2015

Didih Muhamad Sudi

Page 6: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah
Page 7: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi dengan judul “Efektivitas Dewan Pengawas Syariah

pada Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Didih Muhamad Sudi,

NIM 11.07.3.00.1.08.08.0069, peserta Sekolah Pascasarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, telah lulus dalam Ujian Pendahuluan

Disertasi yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Januari

2015, serta telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji dan

disetujui untuk dibawa ke Sidang Ujian Promosi.

Pembimbing,

Prof. Dr. Masykuri Abdillah

Tanggal:

Page 8: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah
Page 9: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi dengan judul “Efektivitas Dewan Pengawas Syariah

pada Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Didih Muhamad Sudi,

NIM 11.07.3.00.1.08.08.0069, peserta Sekolah Pascasarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, telah lulus dalam Ujian Pendahuluan

Disertasi yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Januari

2015, serta telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji dan

disetujui untuk dibawa ke Sidang Ujian Promosi.

Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM.

Tanggal:

Page 10: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah
Page 11: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

PERSETUJUAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Efektivitas Dewan Pengawas Syariah

pada Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Didih Muhamad Sudi,

NIM 11.07.3.00.1.08.08.0069, peserta Sekolah Pascasarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, telah diperbaiki sesuai dengan

keputusan Sidang Ujian Pendahuluan pada tanggal 12 Januari 2015.

Disertasi yang bersangkutan sudah dapat diajukan ke Ujian Promosi

Disertasi.

Page 12: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah
Page 13: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

PERSETUJUAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Efektivitas Dewan Pengawas Syariah

pada Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Didih Muhamad Sudi,

NIM 11.07.3.00.1.08.08.0069, peserta Sekolah Pascasarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, telah diperbaiki sesuai dengan

keputusan Sidang Ujian Pendahuluan pada tanggal 12 Januari 2015.

Disertasi yang bersangkutan sudah dapat diajukan ke Ujian Promosi

Disertasi.

Page 14: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah
Page 15: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

PERSETUJUAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Efektivitas Dewan Pengawas Syariah

pada Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Didih Muhamad Sudi,

NIM 11.07.3.00.1.08.08.0069, peserta Sekolah Pascasarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, telah diperbaiki sesuai dengan

keputusan Sidang Ujian Pendahuluan pada tanggal 12 Januari 2015.

Disertasi yang bersangkutan sudah dapat diajukan ke Ujian Promosi

Disertasi.

Prof. Dr. Huzaimah T Yanggo, MA.

Tanggal:

Page 16: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah
Page 17: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

PERSETUJUAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Efektivitas Dewan Pengawas Syariah

pada Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Didih Muhamad Sudi,

NIM 11.07.3.00.1.08.08.0069, peserta Sekolah Pascasarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, telah diperbaiki sesuai dengan

keputusan Sidang Ujian Pendahuluan pada tanggal 12 Januari 2015.

Disertasi yang bersangkutan sudah dapat diajukan ke Ujian Promosi

Disertasi.

Penguji,

Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA.

Tanggal:

Page 18: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah
Page 19: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xix

ABSTRAK

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa peraturan yang

mengatur soal independensi, kompetensi, ketekunan, dan dukungan

perusahaan kurang memadai untuk membuat DPS melakukan

pengawasan yang efektif. Kedudukan DSN-MUI juga tidak

memiliki ketegasan yuridis sebagai institusi yang fatwanya dapat

secara langsung dimasukkan ke dalam hukum positif.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Arrisman (2008) bahwa

untuk dapat meningkatkan peran dan kegunaan DSN, perlu

menjadikannya sebagai suatu institusi negara yang dapat

mendorongnya menjadi institusi yang lebih berpengaruh melalui

pengaturan dalam undang-undang. Temuan ini juga mendukung

penelitian Yeni Salma Barlinti (2010) yang mengemukakan bahwa

Hakim dan Arbiter di Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase

Syariah Nasional menempatkan kedudukan fatwa DSN-MUI sama

dengan fatwa secara umum dan lebih memanfaatkan sumber hukum

yang mengikat secara religius dan secara yuridis. Hal ini karena

peraturan perundang-undangan mengikat sedangkan fatwa tidak

mengikat. Penelitian ini juga mendukung sebagian hasil penelitian

Wan Amalina Wan Abdullah (2013) yang merekomendasikan

perlunya reformasi tata kelola syariah dengan memberikan wawasan

yang lebih luas terhadap peran anggota DPS dalam mendorong

pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode diskriptif, dengan

menggunakan sumber utama data penelitian berupa Undang-undang

Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Laporan Pelaksanaan

Good Corporate Governance Bank, dan bahan-bahan lain terkait

dengan pengawasan syariah di perbankan syariah, serta wawancara

dengan sejumlah pihak terkait.

Kata kunci: Efektivitas, DPS, DSN-MUI, Perbankan Syariah

Page 20: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xx

Page 21: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxi

ABSTRACT

The main finding of this study is that the regulations governing

the independence, competence, diligence, and support the company

are insufficient to make Shariah Supervisory Board (SSB) conduct

effective supervision. The position of the National Sharia Board of

Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) has no legal assertiveness as

an institution that its fatwas can be a part of the positive law.

The findings of this study is in line with that of Arrisman

(2008) that in order to enhance the role and usefulness of the DSN-

MUI, it needs to make it as stateʻs institution that could push it self

into a more influential institution through arrangements in the

legislation. The finding has also supported a research conducted by

Yeni Salma Barlinti (2010) who argued that Judges and Arbitrators

in the Religious Court and National Sharia Arbitration Board put

DSN-MUI fatwasʻ position as general fatwa. This study also

supports part of research conducted by Wan Amalina Wan Abdullah

(2013) who recommended the need for shariah governance reform

by providing greater insight on the role played by SSB in

encouraging full disclosure in the annual reports of Islamic banks.

This research constitutes descriptive method with primary

sources of data are in the form of Islamic Banking Act, the

Regulation of Bank Indonesia, Bankʻs Report of the Implementation

of Good Corporate Governance, and other materials related to the

supervision of sharia in Islamic banking, as well as interviews with a

number of stakeholders.

Keywords: Effectiveness, SSB, DSN-MUI, Islamic Banking

Page 22: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxii

Page 23: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxiii

الملخص

لهذه الدراسة هو أن األنظمة التي تحكم مسألة النتيجة الرئيسية

لجعل هيئة الرقابة كافية غيراالستقالل والكفاءة واالجتهاد، ودعم الشركة

الرقابة الفعالة. إن موقف )الهيئة الشريعة الوطنية التابعة إجراء الشرعية

العلماء اإلندونسي( ليس لها تأكيد الذات القضائية مثل مؤسسة التي لمجلس

. يمكن إدراج ماأفتاه تطبيقا للقانون الوضعي

(8002) ونتيجة هذالبحث آكدت البحوث السابقة التي قام بها أرسمان

على أنه من أجل تعزيز دور )الهيئة الشريعة الوطنية التابعة لمجلس العلماء

وفائدتها ، تحتاج إلى جعلها مؤسسة دولية لها أكثر تأثيرا من اإلندونسي(

خالل ترتيبات التشريع. كما يدعم استنتاج البحث قام به يني سلمى بارلينتي

( التي قالت إن القضاة الدينية والمحكمين في المجلس الوطني للتحكيم 8000)

بعة لمجلس المسائل الشرعية وضعوا اإلفتاء )الهيئة الشريعة الوطنية التا

العلماء اإلندونسي( على عموم الفتاوى. وذلك ألن التشريعات ملزمة في حين

الفتوى غير ملزمة. وكما تدعم معظم األبحاث قامتها وان عملينا وان أن

التي أوصات الحاجة إلى إصالح الحكم الشريعة من خالل (8002)عبدالله

في تشجيع اإلفصاح ةتوفير مزيد من التبصر يدوره هيئة الرقابة الشرعي

الكامل في التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية.

و يشكل هذا البحث المنهج الوصفي مع المصادر األولية للبيانات في

شكل قانون المصارف اإلسالمية، وتنظيم بنك إندونيسيا،و تقريرات البنوك

لتنفيذ حوكمة الشركات الجيدة، وغيرها من المواد ذات الصلة إلشراف

الشريعة في مجال الرقابة المصرفية اإلسالمية، وكذالك لقاءات مع عدد من

.أصحاب المصلحة

هيئة الرقابة الشرعية، الهيئة الشريعة الوطنية التابعة ،فعالية كلمات البحث:

.اإلسالمية دمة المصرفيةالخ، علماء اإلندونسيلمجلس ال

Page 24: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxiv

Page 25: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf berdasarkan Abjad

ṭ : ط b : ب

ẓ : ظ t : ت

ʻ : ع th : ث

gh : غ J : ج

f : ف ḥ : ح

q : ق Kh : خ

k : ك d : د

l : ل dh : ذ

m : م r : ر

n : ن z : ز

h : ة , ه s : س

w : و sh : ش

y : ي ṣ : ص

ḍ : ض

Vokal dan Diftong

: a ا : ā ى : ī

: u ى : á و : aw

: i و : ū ى : ay

Berdasarkan American Library Association-Library of Congress

(ALA-LC) Romanization Tables for Arabic tahun 2012

Page 26: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah
Page 27: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxvii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................... iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ................................................ v

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................... vii

ABSTRAK ...................................................................................... xix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ........................... xxv

DAFTAR ISI ................................................................................ xxvii

DAFTAR TABEL ......................................................................... xxxi

DAFTAR GAMBAR ....................... Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................ 1

B. Permasalahan ............................................................ 15

B.1. Identifikasi Masalah ......................................... 15

B.2. Pembatasan Masalah ......................................... 15

B.3. Perumusan Masalah .......................................... 16

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................. 19

C.1. Tujuan Penelitian .............................................. 19

C.2. Manfaat Penelitian ............................................ 20

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan .......................... 20

E. Metodologi Penelitian ............................................... 31

E.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ....................... 31

Page 28: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxviii

E.2. Sumber, Teknik Pengumpulan, dan

Analisis Data ................................................... 32

E.3. Teknik Penulisan Laporan ................................ 37

F. Sistematika Penulisan ............................................... 37

BAB II KONSEP DAN KEDUDUKAN HUKUM

PENGAWASAN SYARIAH ......................................... 39

A. Konsep Pengawasan ................................................. 39

A.1. Jenis Pengawasan dalam Islam ........................ 44

A.2. Tahapan Pengawasan ....................................... 50

A.3. Pentingnya Pengawasan Syariah ...................... 51

A.4. Efektivitas Pengawasan .................................... 54

B. Kedudukan Pengawasan Syariah dalam Tata

Kelola Perusahaan .................................................... 58

BAB III PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM

PERBANKAN SYARIAH............................................. 65

A. Prinsip Syariah dan Produk Bebas Riba ................... 65

A.1. Prinsip Syariah ................................................. 65

A.2. Pengertian dan Tahapan Pengharaman

Riba ................................................................. 66

A.3. Jenis-jenis Riba ................................................ 70

A.4. Akad dalam Produk Perbankan Syariah ........... 72

B. Harmonisasi Fatwa Bidang Ekonomi Syariah .......... 77

B.1. DSN-MUI sebagai Mufti Kolektif Bidang

Ekonomi Syariah ............................................. 77

B.2. Akomodasi Fatwa DSN-MUI dalam

Peraturan Perundangan ................................... 84

Page 29: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxix

C. Karakteristik Pengawas Syariah ............................... 86

C.1. Independen ........................................................ 87

C.2. Kompeten .......................................................... 89

C.3. Tekun ................................................................ 90

C.4. Mendapatkan dukungan perusahaan ................. 92

C.5. Rekrutmen anggota secara terbuka ................... 94

BAB IV SISTEM PENGAWASAN DI PERBANKAN

SYARIAH ...................................................................... 99

A. Kedudukan Hukum Pengawasan Perbankan

Syariah ...................................................................... 99

A.1. DSN sebagai Pengawas Syariah di Tingkat

Nasional ......................................................... 102

A.2. DPS sebagai Pengawas Tingkat Bank ............ 108

A.3. Dua Lembaga yang Mengatur

Kewenangan DPS .......................................... 111

B. Hubungan DPS, Bank, DSN, BI, dan OJK ............. 115

B.1. Hubungan DPS dengan Bank ......................... 118

B.2. Hubungan DSN dengan BI ............................. 121

B.3. Peralihan Fungsi Pengaturan Perbankan

dari BI ke OJK .............................................. 129

C. Mekanisme Rekrutmen Anggota Pengawas ........... 132

BAB V EFEKTIVITAS PENGAWASAN ............................... 143

A. Independensi ........................................................... 144

B. Kompetensi ............................................................. 162

C. Ketekunan ............................................................... 173

Page 30: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxx

D. Kompensasi dan Dukungan Perusahaan ................. 193

BAB VI PENUTUP .................................................................... 205

A. Kesimpulan ............................................................. 205

B. Rekomendasi .......................................................... 208

DAFTAR PUSTAKA .................................................................... 211

GLOSARI ..................................................................................... 231

INDEKS ..................................................................................... 237

LAMPIRAN ................................................................................... 243

BIODATA ..................................................................................... 299

HASIL PENGECEKAN ANTI PLAGIASI................................... 301

Page 31: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxxi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Indonesia

(2007-2013) ..................................................................... 34

Tabel 2. Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013 ............... 35

Tabel 3. Unit Usaha Syariah yang Beroperasi di Indonesia

tahun 2013 ....................................................................... 36

Tabel 4. Rangkap Jabatan Anggota DPS pada Bank Umum

Syariah yang Diungkapkan dalam Laporan

Pelaksanaan GCG Tahun 2011-2013. ............................ 149

Tabel 5. Rangkap Jabatan Anggota DPS pada BUS

Berdasarkan Pengecekan Data Antarbank dan

Direktori Asuransi Indonesia Tahun 2011-2013. .......... 154

Tabel 6. Penyebaran DPS BUS dan Jumlah Bank/LKS yang

Diawasinya .................................................................... 155

Tabel 7. Jumlah Rapat DPS BUS Pertahun ................................. 177

Tabel 8. Kehadiran Anggota DPS dalam RDPS BUS

Pertahun ......................................................................... 180

Tabel 9. Jumlah Rapat DPS UUS Pertahun ................................. 181

Tabel 10. Contoh Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk

Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS pada Sebuah

Bank Syariah. ................................................................. 194

Tabel 11. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem,

dan fasilitas, lainnya dalam bentuk nonnatura)

yang Diterima Anggota DPS BUS (orang/tahun) .......... 196

Tabel 12. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem,

dan fasilitas, lainnya dalam bentuk nonnatura)

yang Diterima Anggota DPS UUS (orang/tahun) ......... 197

Page 32: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah
Page 33: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxxiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenis Akad Perbankan Syariah .................................... 75

Gambar 2. Akad dan Produk Bank Syariah ................................. 76

Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pelaksana Harian

Dewan Syariah Nasional Masa Bakti 2010-2015 ..... 107

Gambar 4. Hubungan DPS, Bank, DSN-MUI, dan BI . ............. 117

Gambar 5. Contoh Posisi DPS dalam Struktur Organisasi

Bank Umum Syariah ................................................ 119

Gambar 6. Posisi Direktorat Perbankan Syariah dalam

Struktur Organisasi Bank Indonesia Sebelum

Lahirnya OJK ............................................................ 125

Gambar 7. Posisi Departemen Perbankan Syariah dalam

Struktur Organisasi OJK .......................................... 131

Gambar 8. BUS yang Mengungkapkan Rangkap Jabatan

Anggota DPS dalam Laporan Pelaksanaan GCG

Tahun 2011-2013. ..................................................... 150

Gambar 9. UUS yang mengungkapkan Rangkap Jabatan

Anggota DPS dalam Laporan Pelaksanaan GCG

Tahun 2011-2013. ..................................................... 151

Gambar 10. Rangkap Jabatan DPS BUS dan UUS UUS

Tahun 2011-2013. ..................................................... 156

Gambar 11. Latar Belakang Pendidikan DPS Perbankan

Syariah ...................................................................... 164

Gambar 12. Tingkat Pendidikan DPS Perbankan Syariah ............ 165

Gambar 13. Rangkap Jabatan DPS BUS dan UUS di LKS .......... 174

Gambar 14. Rangkap Jabatan DPS BUS di LKS .......................... 175

Page 34: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

xxxiv

Gambar 15. Rangkap Jabatan DPS UUS di LKS ......................... 176

Gambar 16. Jumlah Rapat DPS BUS Pertahun ............................ 178

Gambar 17. Tingkat Kehadiran Anggota DPS BUS dalam

RDPS ........................................................................ 179

Gambar 18. Jumlah Rapat DPS UUS Pertahun ............................ 182

Gambar 19. Tingkat Kehadiran Anggota DPS UUS dalam

RDPS ........................................................................ 183

Gambar 20. Tingkat Kehadiran Anggota DPS BUS dan UUS

dalam RDPS .............................................................. 184

Gambar 21. Jumlah Rapat DPS BUS dan UUS Pertahun ............ 186

Gambar 22. Besaran Remunerasi yang Diterima DPS BUS ........ 198

Gambar 23. Besaran Remunerasi yang Diterima DPS UUS ........ 199

Page 35: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Survei terhadap berbagai perusahaan di banyak negara yang

dilakukan oleh Chapra dan Ahmed1 yang dipublikasikan dalam buku

Corporate Governance in Islamic Institutions yang memuat isu-isu

tata kelola perusahaan (corporate governance) pada lembaga

keuangan syariah (LKS) menunjukkan bahwa tanggung jawab

terpenting dari bank syariah adalah menciptakan kepercayaan

nasabah atau investor bahwa bank tersebut patuh terhadap Prinsip

Syariah. Lembaga yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap

Prinsip Syariah itu adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai

bagian dari prinsip tata kelola perusahaan pada LKS bersangkutan.2

Posisi DPS ini sangat penting bagi perbankan syariah, apalagi dari

segi kinerja keuangan tidak ada perbedaan antara bank syariah dan

bank konvensional di Indonesia.3

Posisi penting DPS ini dianggap wajar karena bank syariah

haruslah berpedoman kepada Syariah Islam4 dalam semua produk

1M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance in Islamic

Institutions (Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank. 2002), 110. 2Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah jelas mengatur

keberadaan dan fungsi DPS. 3Siti Rochmah Ika dan Norhayati Abdullah, “A Comporative Study of

Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia,”

International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 15 (August 2011),

199-207. 4Syarīʻah dalam arti asalnya berarti jalan, lihat Muhammad bin Mukrim bin

Manẓūr al-Miṣry, Lisan al-ʻarab, vol VIII, cet ke-3 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H),

175; Muhammad bin Ahmad bin al Azhary al Haraway, Tahdhīb al-Lughah, vol I

(Beirut: Dār al Iḥyā al Turāth al ʻAraby, 2001), 131. Dalam hal ini yang dimaksud

Page 36: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

2 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

dan operasionalnya. Dengan kata lain, produk dan operasional bank

ini tidak menyalahi Syariat Islam dan tujuannya (lā yukhālif al-

sharīʻah al-islāmiyyah wa maqāṣidihā).5 Isu utama terkait dengan

perbankan konvensional adalah masalah riba. Hanya saja transaksi

riba bukanlah satu-satunya yang harus dihindari oleh Sistem

Perbankan Syariah. Secara prinsip, perbankan syariah haruslah: (1)

merupakan transaksi bebas bunga (riba), (2) menghindari spekulasi

(gharar),6 (3) memasukkan unsur zakat,7 dan (4) menghindar dari

investasi dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (sesuatu

yang haram).

Secara teknis, riba di dunia perbankan mengacu pada

penambahan jumlah uang terhadap modal yang

dipinjamkan/diinvestasikan menurut waktu. Dapat dikatakan bahwa

perubahan besar yang membedakan antara perbankan syariah

adalah hukum Islam (Nasser M. Sulaiman, The Muslim Banking World Faces the

Challenge of Expanding Internationally while Remaining True Islamic Principles,

diambil dari www.al-bab.com/Arab/econ/nsbanks.htm, diakses 10/01/2010).

Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

Prinsip Syariah. Dan yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah,

yakni Dewan Syariah Nasional.

5Lihat Abdul Basiṭ Al-Shaibi, Al-Bunūk al-Islamiyah wa Dauruhā fi Taʻziz

al-Qiṭaʻi al-Maṣrafi, http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/101022.doc,

diakses 19/01/2010. 6 Pembelian barang-barang atau saham dengan harga rendah dan

menjualnya saat harga naik di masa mendatang dianggap sebagai tindakan cacat.

Demikian juga suatu penjualan segera untuk menghindari kerugian di masa

mendatang dianggap salah. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk gharar. 7 Suatu mekanisme redistribusi kekayaan dan pendapatan tidak bisa

dipisahkan dalam Islam, sedemikian sehingga tiap-tiap Muslim dijamin suatu

standar hidup yang adil. Bank syariah harus mendirikan lembaga pengelola zakat

yang bertugas untuk mengumpulkan dan meredistribusikan kepada orang-orang

yang berhak menerimanya (mustahiq) baik secara langsung maupun melalui

lembaga-lembaga keagamaan. Nilai dan besaran zakat ini tidak dimasukkan dalam

modal awal, simpanan, maupun keuntungan bank. Salah satu ayat yang dijadikan

dasar untuk berzakat adalah QS Al-Taubah 9: 103.

Page 37: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 3

dengan bank konvensional adalah soal riba. Riba ditentang sangat

keras dalam Islam, maka bagi mereka yang melakukan riba

termasuk dosa besar. Transaksi riba seperti berlangsung pada bank

konvensional dengan tegas dilarang oleh al-Quran. Riba dalam Islam

diharamkan oleh al-Quran, Sunnah, dan Ijmaʻ. 8 Meskipun riba

bukan persoalan satu-satunya yang membedakan bank konvensional

dengan bank syariah, namun tak dapat dipungkiri bahwa masalah ini

menjadi isu paling menonjol.

Terkait dengan investasi, bank syariah menerapkan aturan

yang ketat. Oleh karena itu, merupakan suatu larangan bagi bank

syariah untuk memberikan pinjaman atau investasi bagi aktivitas

yang dilarang oleh Islam, semacam perdagangan minuman keras,

perusahanaan pengolahan daging babi, dan investasi yang

mengandung riba.9

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga sentral

dalam perbankan syariah. Lembaga inilah yang bertanggungjawab

memberikan nasihat kepada pihak bank sekaligus melakukan

pengawasan agar bank tetap mematuhi Prinsip Syariah, baik dari

segi operasional, produk, maupun penghimpunan dan penyaluran

dana. Begitu pentingnya lembaga ini, eksistensinya diatur dalam

berbagai peraturan perundang-undangan, juga peraturan dan standar

internasional, sebut saja Islamic Financial Service Board (IFSB)10

8Banyak ayat al-Quran yang mengharamkan riba. Lihat Yusuf bin Abdullah

Al-Shabily, Fiqh al-Muʻamalat al-Maṣrafiyah, vol. II (Nejed: Abu Mohandi, tt),

11-13. 9Dalam Fiqh al-Muʻamalah, haram dibagi ke dalam dua kelompok, yakni

haram karena zatnya (muḥarram lidhātih) dan haram karena cara mendapatkannya

(muḥarram likasbih). Segala sesuatu yang haram untuk dimanfaatkan digolongkan

ke dalam kelompok pertama, seperti khamr, bangkai, dll. Sedangkan setiap

sesuatu atau zat yang digolongkan mubah, tapi cara memperolehnya haram, maka

dikelompokkan kepada kelompok kedua. Dalam bidang muamalah, keharaman

kelompok kedua disebabkan oleh salah satu dari tiga hal yakni diperoleh secara

zalim, gharar, atau riba. Lihat Yusuf bin Abdullah Al-Shabily, Fiqh al-Muʻāmalah

al-Maṣrafiyah vol. I-II (Nejed: Abu Mohandi, tt). 10IFSB adalah organisasi internasional yang mendorong stabilitas layanan

keuangan Islami dengan mengeluarkan standar internasional dan pedoman dasar

untuk industri, termasuk sektor perbankan, pasar modal dan asuransi. Organisasi

Page 38: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

4 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

dan the Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial

Institutions (AAOIFI).11

Dalam Panduan berjudul “Guiding Principles on Corporate

Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Service

(Excluding Islamic Insurance Institutions and Islamic Mutual

Funds)”, 12 IFSB memuat tujuh panduan prinsip tata kelola

perusahaan yang terbagi ke dalam empat bagian, yang salah satunya

adalah memenuhi prinsip dan aturan syariah (compliance with

Islamic Sharī`ah rules and principles). Bagian ini terdiri dari dua

panduan prinsip, yaitu (1) LKS harus mempunyai mekanisme yang

tepat dalam memperoleh hukum dari para ulama, menerapkan fatwa,

dan mengawasi keselarasan syariah dalam semua aspek produk,

operasi, dan aktivitas; dan (2) LKS harus sesuai dengan aturan dan

prinsip syariah.

Demikian juga standar AAOIFI pada bidang tata kelola

(governance) mensyaratkan adanya (1) Shariah Supervisory Board,

(2) Shariah Review, (3) Internal Shariah Review, dan (4) Audit and

Governance Committee for Islamic Financial Institutions. Ketika

merinci Shariah Supervisory Board atau DPS, lembaga ini juga

membuat standar penempatan, komposisi anggota dan laporan yang

harus mereka buat.13

ini didirikan secara resmi tanggal 3 November 2002 dan mulai beroperasi 10

Maret 2003. 11AAOIFI adalah lembaga internasional independen yang didukung oleh

lebih dari 200 lembaga anggota dari 45 negara, termasuk di dalamnya bank

sentral, lembaga keuangan syariah, dan partisipan lain dari kalangan industri

perbankan dan keuangan internasional. Tujuan utama lembaga ini adalah

menyiapkan standar akunting, auditing, tata kelola, etika, dan syariah untuk

lembaga keuangan dan industri berlandaskan syariah. Lembaga ini didirikan pada

1 Safar 1410H / 26 Februari 1990 di Aljir, Aljazair, kemudian didaftarkan pada 11

Ramadan 1411 H/27 Maret 1991 di Bahrain. Info lengkap dapat ditemukan di

http://www.aaoifi.com. 12Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering

Only Islamic Financial Service (Excluding Islamic Insurance Institutions and

Islamic Mutual Funds) (Kuala Lumpur: IFSB, 2006), 1-14. 13 Zulkifli Hasan, Legal Aspects of Islamic Finance (Kuala Lumpur:

Universiti Sains Islam Malaysia, 2012), didownload dari http://zulkiflihasan.files.-

Page 39: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 5

Karena perkembangan industri perbankan syariah tidak hanya

di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, maka eksistensi

dan efektiitas DPS juga menjadi perhatian mereka. Inggris sebagai

salah satunya. Seperti diungkapan oleh Scott Morrison14 bahwa dari

perspektif komparatif global yang menjadi perhatian di Inggris

terkait GCG dan DPS adalah bagaimana mereka belajar dari

keberhasilan dan kegagalan dari bank sejenis di luar negeri, serta

memperhitungkan peluang dan keterbatasan yang ditimbulkan oleh

lingkungan nasional dan lokasinya dalam kancah ekonomi global.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan DPS dan aturan terkait

lainnya diatur melalui undang-undang15, peraturan Bank Indonesia

(BI) 16 dan keputusan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI)17. Hanya saja sebagaimana maklum bahwa

wordpress.com/2008/06/shariah-governance-framework-ifsb-and-aaoifi.pdf

(diakses 9 Juni 2012). 14 Scott Morrison, “Shariah Boards and the Corporate Governance of

Islamic Banks in the United Kingdom,” Journal of Islamic Economics, Banking,

and Finance, Vol-10, No. 1 (2014), 96-109. 15 Yang terakhir adalah UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah. Dalam Pasal 32 UU tersebut disebutkan, antara lain, bahwa (1) DPS

wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki

UUS; (2) DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi

MUI; (3) DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta

mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 16Ada beberapa Peraturan BI (PBI) yang mengatur keberadaan dan tugas

DPS, yaitu PBI Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum

yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI Nomor

8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip

Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, dan terakhir PBI

Nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 17Antara lain Keputusan DSN No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar

DSN-MUI dan Keputusan No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam Diktum Keempat Kep DSN No. 03 tahun 2000 disebutkan bahwa tugas

utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar

Page 40: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

6 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

keputusan DSN bukanlah bagian dari hukum positif dalam Sistem

Ketatanegaraan kita. DSN-MUI hanya bisa mengeluarkan pendapat

hukum melalui fatwa yang tidak memiliki kekuatan memaksa

ataupun memberikan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

Hanya saja dalam konteks keuangan syariah, undang-undang

menjamin bahwa MUI merupakan satu-satunya lembaga otoritatif

yang fatwanya menjadi acuan Prinsip Syariah yang berlaku di

industri keuangan syariah.

Tidak diragukan lagi bahwa peran DPS diakui sangat penting

untuk mengawasi kesyariahan sebuah bank syariah agar sesuai

dengan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Peran

DPS dalam tata kelola perusahaan (corporate governance) sebuah

bank syariah (seharusnya) sangat dominan. Secara teoretis akademis,

Choudhury dan Hoque 18 memandang bahwa tujuan tata kelola

perusahaan dalam Islam adalah merumuskan dan mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dengan memahami hubungan antar-variabel

kritis yang didukung oleh kebijakan, program, dan koalisi strategis,

dengan menempatkan maqāṣid sharīah sebagai tujuan utama.

Dalam tataran akademis maupun aturan legal-formal terkait

dengan pembentukan dan fungsi DPS, ada beberapa karakteristik

yang menyertainya. Racha Ghayad19 mengungkapkan bahwa DPS

atau Shariah Supervisory Board (SSB) adalah badan independen

yang terdiri dari ahli fiqh dengan spesialisasi fiqh muamalah atau

sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN,

dengan fungsi utamanya adalah (1) sebagai penasehat dan pemberi saran kepada

direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah

mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan (2) sebagai mediator

antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul

dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang

memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 18M.A. Choudhury dan M.Z. Hoque, An Advanced Exposition of Islamic

Economics and Finance (New York: Edward Mellen Press, 2004) seperti dikutip

oleh Zulkifli Hasan, “Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives,”

International Review of Business Research Papers. Vol. 5 No. 1 (January 2009),

277-293. 19Racha Ghayad, “Corporate Governance and the Global Performance of

Islamic Banks,” Journal of Humanomics Vol. 24 No. 3 (2008), 214.

Page 41: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 7

orang yang ahli dalam bidang lembaga keuangan Islam dan

mempunyai pemahaman memadai tentang fiqh mumalah. Jadi dari

segi keahlian (expertise), anggota DPS haruslah orang yang

mengerti fiqh muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang

keuangan dan sistem perbankan, terutama mekanisme operasional

perbankan syariah.

Menemukan kualifikasi seperti yang disebutkan di atas pada

diri seseorang bukanlah hal mudah, terutama ketika industri

keuangan syariah pertama kali berkembang. Karenanya diperlukan

dewan dengan latar belakang anggota yang dapat saling melengkapi.

Di situ ada ahli syariah, di situ pula ada ahli yang mengerti betul

operasional perbankan.

Nawal Kasim dan Zuraidah Mohd Sanusi 20 yang meneliti

perspektif praktisi yang terlibat, baik langsung maupun tidak

langsung dengan proses kepatuhan syariah LKS di Malaysia

menemukan pentingnya panduan standar syariah yang tepat untuk

praktek audit syariah. Kurangnya auditor dengan kualifikasi audit

syariah dan isu pemeriksaan mandiri oleh perusahaan (self review)

merupakan ancaman terhadap independensi yang dapat

mempengaruhi citra reputasi LKS. Temuan ini memperkuat

pentingnya kualifikasi dan independensi auditor di satu sisi, dan

tidak adanya aturan yang mengharuskan pengaturan kode etik

auditor syariah profesional yang beriringan dengan pertumbuhan

LKS yang drastis.

Sementara Zurina Shafii, et. al 21 yang mengidentifikasi

kualitas independensi dan kompetensi yang diperlukan untuk

pengembangan sumber daya manusia dalam audit syariah

menemukan bahwa auditor syariah harus memiliki pengetahuan

Syariah dan akunting. Dalam hal mereka tidak memiliki kualifikasi

20 Nawal Kasim dan Zuraidah Mohd Sanusi, “Emerging Issues for Auditing

in Islamic Financial Institutions: Empirical Evidence from Malaysia,” IOSR

Journal of Business and Management, Vol. 8, Issue 5 (Maret-April 2013), 10-17. 21 Zurina Shafii, Supiah Salleh, Hajah Mustafa Mohd Hanefah dan

Kamaruzaman Jusoff, “Human Capital Development in Shariah Audit,” Middle-

East Journal of Scientific Research (Research in Contemporary Islamic Finance

and Wealth Management), vol. 13, Issue 13, (2013), 28-34.

Page 42: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

8 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

yang diperlukan, pengalaman bergelut di perbankan syariah bisa

dipertimbangkan. Sama halnya dengan temuan Irawati Rochaeli

yang mengungkapkan perlunya meningkatkan kapasitas ilmu dan

keterampilan anggota DPS serta peningkatan komitmen waktu

dalam melaksanakan pekerjaannya .22

Keahlian yang dimiliki anggota DPS tak bisa lepas dari sistem

rekrutmen yang belum efektif. Kebanyakan anggota DPS tidak

mempunyai latar belakang pengetahuan perbankan atau keuangan.23

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) di

mana anggota DPS wajib memenuhi persyaratan kompetensi yang

ditunjukkan dengan antara lain memiliki pengetahuan dan

pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang

perbankan dan/atau keuangan secara umum.24

Anggota DPS yang jarang hadir di bank tempat mereka

bekerja juga akan sangat mempengaruhi efektivitas lembaga

tersebut. Sebagai lembaga pengawas, ada beberapa karakteristik

yang bisa mempengaruhi efektivitas pengawasan. Sebagaimana

penelitian yang dilakukan oleh Mazlina Norzila Bt Mat Zain

terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit di

Malaysia menunjukkan bahwa independensi, pengalaman dan

pengetahuan tentang auditing, serta frekuensi pertemuan antar

anggota memberikan korelasi positif terhadap kualitas laporan

keuangan perusahaan. 25 Demikian juga penelitian yang dilakukan

22 Irawati Rochaeli, “Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit

Usaha Syariah PT Bank X dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG)” (Tesis, FH UI, 2011), 66. 23 Saiful Bahri, “Evaluasi Efektivitas Kinerja Dewan/Majlis Pengawas

Syariah (Studi Komparasi DPS Bank Muamalat Indonesia dan MPS Bank Islam

Malaysia Berhad” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2006), 101. 24 Peraturan BI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 21; juga PBI

Nomor 6/ 17 /PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip

Syariah, Pasal 28 25Mazlina Norzila Bt Mat Zain, “The Impact of Audit Committee and

Internal Audit Attributes on Internal Audit Contributions to Financial Statement

Audits and Audit Fees: Perceptions of Internal Malaysian Auditors” (Disertasi,

Griffith University, 2005), 186-205.

Page 43: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 9

oleh DeZoort et al.26 Yang mengidentifikasi independensi, keahlian

(expertise), dan ketekunan (diligence) berpengaruh terhadap

efektivitas komite audit.

Minimnya aktivitas anggota DPS juga menyalahi Peraturan

Bank Indonesia, di mana anggota DPS wajib menyelenggarakan

rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, serta

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat

yang dituangkan dalam risalah rapat dan merupakan keputusan

bersama seluruh anggota.27 Pertemuan dalam satu kali dalam satu

bulan bukanlah satu-satunya pertemuan yang harus dihadiri oleh

anggota DPS. Semestinya masih harus ada pertemuan menyangkut

pemeriksaan berbagai akad yang dilakukan oleh Bank, membuat

Laporan Hasil Pengawasan, dan mendiskusikan hal-hal lainnya

terkait dengan pandangan dan pengawasan syariah.

Hal lainnya yang mempengaruhi efektivitas adalah dukungan

perusahaan terhadap Dewan. Secara empirik, Renee Weiss 28

menunjukkan bahwa dukungan perusahaan terhadap Komite Audit

memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas pengawasan.

Dukungan diberikan dalam bentuk pemberian pelatihan, fasilitas

kerja yang memadai, maupun kompensasi finansial. Secara legal-

formal, peraturan yang ada mengharuskan pemberian kompensasi

dan dukungan Bank terhadap operasional DPS. Dukungan yang

diberikan merupakan bentuk keseriusan Bank agar DPS dapat

menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Memperhatikan latar belakang di atas, dapat dikatakan bahwa

kajian empiris mengenai efektivitas DPS dan kualitas

pengawasannya sangat relevan untuk dilakukan. Hasil kajian ini

diharapkan dapat memberikan rekomendasi positif untuk pihak-

26 F. DeZoort, D. Hermanson, D. Archambeault dan S. Reed, “Audit

committee effectiveness: A synthesis of the empirical audit committee literature,”

Journal of Accounting Literature Vol. 21, No. 1 (2002), 38-75. 27 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah, Pasal 49. 28 Renee Weiss, “Audit Committee Characteristics and Monitoring

Effectiveness” (Disertasi. The City University of New York, 2005), 85.

Page 44: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

10 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

pihak terkait, termansuk pembuat regulasi. Hal ini disebabkan

karena permasalahan DPS tidak saja muncul berkaitan dengan

efektivitas organisasinya, melainkan juga dari aspek kelembagaan

yang terkait dengan regulasi.29

Peneliti juga menganggap penting untuk melihat apakah DPS

dibentuk sekadar memenuhi kewajiban peraturan saja dengan

menempatkan orang-orang terkenal atau tokoh yang sebenarnya

tidak kompeten di bidangnya. Atau bisa juga orang yang

ditempatkan memang memiliki kompetensi tapi ruang kerjanya

dibatasi dengan dukungan dan pemberian fasilitas yang minim. Atau

juga karena posisi anggota DPS merupakan tokoh masyarakat yang

sibuk dengan aktivitas sehari-hari sehingga tidak cukup waktu dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dua kemungkinan pertama di atas menunjukkan kemauan

politik dari pihak Bank untuk benar-benar membentuk DPS secara

“serius” sebagai bagian dari pengawasan Prinsipal (pemegang

saham) terhadap Agen (manajemen), atau DPS dibentuk sekadar

memenuhi kewajiban saja untuk mendapatkan legitimasi eksternal.

Yang dimaksud dengan legitimasi eksternal di sini adalah

pengakuan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan

terhadap kesyariahan bank. Dalam hal ini, secara teoretis bisa

dijelaskan dengan Teori Agensi (Agency Theory) dan Teori Institusi

(Institutional Theory).

29 Arrisman, melalui penelitiannya, mengemukakan bahwa (1) agar

wewenang untuk melakukan pengawasan secara lebih mendalam terhadap

operasional bank syariah, kedudukan dan Fungsi Dewan Syariah ke depan dapat

dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan di Perbankan Syariah, (2) DPS yang diatur

dalam undang-undang perseroan terbatas kurang jelas kedudukannya serta

kewenangannya harus diperluas, dan (3) kedudukan Dewan Syariah Nssional

(DSN) perlu memperoleh suatu ketegasan yuridis, oleh karena itu Pemerintah

diimbau untuk segera menyiapkan RUU tentang DSN untuk dapat meningkatkan

peran dan kegunaan badan tersebut. Apabila DSN dijadikan sebagai suatu institusi

negara, maka peran dan kegunaannya akan lebih berpengaruh, terutama dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan materiil bagi seluruh lapisan Bangsa Indonesia

yang sebagian besar terdiri dari umat Islam. (Arrisman, “Kedudukan dan Fungsi

Pengawasan Dewan Syariah Dalam Transaksi Bank Syariah di Indonesia”

(Disertasi, Universitas Indonesia, 2008).

Page 45: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 11

Teori Agensi 30 berkaitan dengan penyelesaian dua masalah

yang mungkin terjadi dalam hubungan agensi (agency relationship).

Pertama, problem agensi, yang terjadi manakala (1) tujuan dan

keinginan Prinsipal dan Agen terdapat konflik, dan (2) muncul

kesulitan atau biaya mahal manakala Prinsipal ingin memverifikasi

apa sebenarnya yang dilakukan oleh Agen. Dalam hal ini, Prinsipal

tidak dapat memverifikasi agen dengan seksama. Kedua, terkait

dengan berbagi risiko (risk sharing), terjadi manakala prinsipal dan

manajemen memiliki prilaku yang berbeda terkait risiko. Dalam hal

ini Prinsipal dan Agen mungkin memiliki preferensi tindakan karena

memiliki perbedaan preferensi.

Dari perspektif Teori Agens ini, DPS dibayar oleh pihak bank

dengan tanggungjawab untuk mengawasi manajemen (agen) untuk

memastikan bahwa kepentingan pemegang saham (prinsipal)

terlindungi. Dalam konteks perbankan syariah, salah satu

kepentingan pemegang saham adalah berjalannya operasional Bank

sesuai dengan Pinsip Syariah, di samping tercapainya target-target

perusahaan dari segi keuntungan sebagai suatu hal yang menjadi

tujuan utama didirikannya perusahaan. Kegagalan dalam

menjalankan Prinsip Syariah sebagai bagian yang harus dijalankan

sesuai dengan peraturan yang berlaku akan menyebabkan kritik

bahkan teguran dari regulator atau pemegang otoritas perbankan.

Apalagi aturan operasional perbankan syariah sudah jelas tertuang

dalam perundang-undangan dan aturan turunannya, termasuk

berbagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Teori Institusi31 banyak digunakan dalam ilmu sosial. Esensi

dari teori ini adalah bahwa sebuah organisasi dibentuk oleh kultur

30 Lihat M.K. Eisenhardt, “Agency Theory: An assessment and review.

Academy of Management Review” Vol. 14 No. 1, ((1989), 57, dikutip dari IS

Research, York University, http://www.istheory.yorku.ca (diakses 08/01/2010).

Lihat juga Livia Bonazzi dan Sardar M.N. Islam, “Agency Theory and Corporate

Governance: A Study of the Effectiveness of Board in Their Monitoring of the

CEO,” Journal of Modeling in Management Vol. 2 No. 1. (2007). 31Lihat W. Richard Scott, “Encyclopedia of Social Theory,” Theories Used

in Information System (IS) Research York University (2004), http://www.istheory.-

yorku.ca, diakses 08/01/2010.

Page 46: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

12 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

yang luas, sosial, dan elemen-elemen simbolis yang membentuk

lingkungan institusi. Teori ini merupakan aspek sosial yang lebih

lentur dan dalam mempertimbangkan proses-proses di mana

struktur, termasuk skema, aturan, norma, dan rutinitas menjadi

pedoman otoritatif untuk prilaku sosial. Teori ini mengarahkan

kepada elemen-elemen itu diciptakan, disebar, diadopsi, dan

diadaptasi melampaui ruang dan waktu; dan bagaimana mereka

jatuh kepada penolakan dan pengabaian.

Dari perspektif Teori Institusi ini, DPS dibentuk oleh Bank

sebagai sinyal keselarasan dengan harapan rasional dan untuk

meraih legitimasi. Oleh karena itu DPS merupakan lembaga yang

dibentuk untuk sekadar memenuhi persyaratan dari pada substansi.

Karenanya, operasional lembaga ini hanyalah seremonial. Dengan

demikian, DPS yang efektif, dari sudut pandang institusi, adalah

kalau lembaga ini dapat menaikkan legitimasi pihak luar terhadap

bank.

Penelitian terkait dengan pengawasan syariah di perbankan

syariah tetap penting untuk dilakukan meskipun tugas dan

wewenang perizinan dan pengawasan jasa keuangan dialihkan dari

BI ke lembaga baru, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalihan kewenangan sendiri merupakan bagian dari proses

perubahan perundangan Republik Indonesia yang begitu dinamis

pasca-reformasi. Beragam perundangan berubah dan berganti

dengan cepat. Tak terkecuali perundangan dalam dunia perbankan.

Di akhir tahun 2011, lahirlah undang-undang yang mengalihkan

kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan

kepada lembaga baru yang diberi kewenangan besar dan mengambil

alih kewenangan beberapa lembaga yang selama ini ada.

Seiring dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun

2011 32 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi, tugas, dan

wewenang penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

32 UU ini diundangkan pada 22 Nopember 2011. Saat ini Ketua dan

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) sebagai pimpinan

kolektif dari lembaga baru tersebut telah ditetapkan.

Page 47: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 13

keuangan berada di tangan lembaga baru bernama Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).33

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan

terhadap beberapa tugas yang selama ini menjadi ranah beberapa

Kementerian/Lembaga (Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan, serta Bank Indonesia) yang meliputi

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal,

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga

Jasa Keuangan Lainnya.34

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di

sektor Perbankan, OJK mempunyai beberapa wewenang, 35 antara

lain (1) mengeluarkan perizinan untuk pendirian bank, pembukaan

kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan,

kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan

akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; (2) kegiatan usaha

bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi,

dan aktivitas di bidang jasa; (3) menetapkan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan; (4) menetapkan peraturan dan

keputusan OJK; dan (5) menetapkan peraturan mengenai

pengawasan di sektor jasa keuangan.

Dengan berlakunya UU OJK ini, maka sejumlah Peraturan

Perundangan terkait dengan Usaha Perasuransian, Perbankan,

Perbankan Syariah, Dana Pensiun, Pasar Modal, Bank Indonesia,

dan sektor jasa keuangan lainnya mengalami perubahan, di mana

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasannya berada

di tangan OJK.

Peralihan ini secara penuh berlaku mulai tanggal 31 Desember

2013, dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan

dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan dari

Bank Indonesia ke OJK. Sementara fungsi, tugas, dan wewenang

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar

33UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5. 34UU No 21 Tahun 2011, Pasal 6. 35Lihat UU No 21 Tahun 2011, Pasal 7dan 8.

Page 48: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

14 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan

dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK

mulai 31 Desember 2012.36

Konsekuensi dari pemberlakuan UU OJK ini adalah adanya

perubahan sistem pengaturan dan pengawasan yang tentu saja

dituangkan dalam bentuk peraturan. Fungsi pengaturan dan

pengawasn bank yang selama ini dipegang Bank Indonesia akan

beralih ke OJK. Karenanya segala peraturan BI terkait bisa saja

berubah dengan peraturan yang dibuat oleh OJK, termasuk di

dalamnya soal pengawasan syariah di Perbankan Syariah. Namun

demikian, peraturan yang diterbitkan oleh BI dinyatakan tetap

berlaku dan menjadi acuan OJK selama peraturan-peraturan

penggantinya belum diterbitkan. Peraturan-peraturan BI yang

menjadi objek penelitian ini masih tetap berlaku meskipun fungsi,

tugas, dan wewenang BI beralih ke OJK.

Penelitian terkait dengan tata kelola perusahaan dalam Islam,

baik secara konsep maupun penerapannya dalam lembaga berbasis

syariah masih sedikit. Setidaknya hal tersebut dikemukakan oleh

Siddiqi, 37 Haneef, 38 dan Mannan. 39 Namun demikian, saat ini

penelitian sejenis untuk perbankan syariah Malaysia sudah cukup

banyak. Oleh karena itu kajian terhadap DPS ini sangat penting

untuk dilakukan, khususnya DPS di perbankan syariah Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut penelitian ini mengambil judul

“Efektivitsas Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah”.

36UU No 21 Tahun 2011, Pasal 55. 37M.N. Siddiqi, Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary

Literature (London: Islamic Foundation, 1981). 38 M.A. Haneef, Contemporary Islamic Economic Thought, A Selected

Comparative Analysis (Kuala Lumpur: Ikraq, 1995). 39M.A. Mannan, Abstracts of Researchers in Islamic Economics (Jeddah:

International Centre for Research in Islamic Economics, 1984).

Page 49: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 15

B. Permasalahan

B.1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa ada

sejumlah masalah yang teridentifikasi terkait dengan DPS dan

pengawasannya. Masalah-masalah yang teridentifikasi terkait

dengan kompetensi, ketekunan, rekrutmen anggota, dan

dukungan perusahaan. Juga posisi DPS dalam relasinya dengan

Bank, BI, dan DSN-MUI.

Dari segi keahlian, apakah anggota DPS mempunyai

keahlian yang cukup dalam pengawasan? Apakah anggota DPS

memiliki pengetahuan memadai terkait operasional perbankan?

Apakah anggota DPS memiliki ketekunan untuk menghadiri

rapat-apat pengawasan sebagai bagian dari pengawasan bank?

Apakah sistem rekrutmen anggota DPS berlandaskan kepada

kompertensi individu atau lebih mengutamakan ketokohan dan

kharismatisnya di masyarakat? Apakah mekanisme rekrutmen

mempengaruhi independensi pengawasan?

Terkait dengan dukungan perusahaan, apa saja bentuk

dukungan perusahaan yang diberikan kepada DPS? Berapa besar

remunerasi yang diterima DPS? Benarkah ada Bank yang tidak

menyediakan fasilitas memadai untuk beroparasinya DPS?

Seperti apakah regulasi yang mengatur indepedensi,

keahlian, ketekunan, prosedur rekrutmen anggota DPS, dan

dukungan perusahaan agar lembaga pengawas tersebut dapat

menjalankan tugas dan fungsinya? Seperti apakah sistem

rekrutmen anggota DPS? Juga bagaimana mekanisme

pengawasan yang yang dilakukan oleh DPS, apakah mempunyai

pola standar? Bagaimana posisi DPS dalam relasinya dengan

Bank, BI, dan DSN-MUI?

B.2. Pembatasan Masalah

Dari banyaknya masalah yang teridentifikasi, penelitian ini

dibatasi dengan mengidentifikasi karakteristik DPS dari segi

independensi, kompetensi, dan ketekunan mereka. Seperti

Page 50: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

16 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

apakah regulasi yang mengatur hal-hal tersebut? Faktor-faktor

tersebut dihubungkan dengan efektivitas pengawasan yang

dilakukan oleh DPS sebagai lembaga yang dimanahi undang-

undang untuk memberikan nasihat dan pengawasan dengan

mengacu kepada Prinsip Syariah yang difatwakan DSN-MUI.

Penelitian ini juga ingin melihat sejauh mana perusahaan

memberikan dukungan penuh terhadap efektivitas DPS, serta

bagaimana pola rekrutmen yang sekarang berjalan, mengingat

hal ini terkait erat dengan faktor-faktor yang ada pada anggota

DPS, terutama berkaitan dengan kualitas mereka dalam hal

independensi, kompetensi, dan ketekunan.

B.3. Perumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada DPS di Bank Syariah,

bukan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini selain karena

keterbatasan sumber daya, juga karena industri perbankan cukup

signifikan sejak terbitnya regulasi yang secara khusus mengatur

perbankan syariah. Dalam periode 1992 sampai dengan 1998,

terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan

rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. 40 Saat ini

(Desember 2011) tercatat sebanyak 11 BUS, 23 UUS, dan 155

BPRS.41

Agar pembahasannya terarah, maka penelitian ini akan

difokuskan terhadap:

1. Bagaimana kedudukan hukum DPS, dalam relasinya

dengan Bank, BI/OJK, dan DSN-MUI?

2. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh DPS

di perbankan syariah?

3. Bagaimana pengaturan independensi (independence),

kompetensi (competence), ketekunan (diligence), dan

mekanisme rekrutmen anggota (board recruitment

40 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia, http://www.bi.go.id,

diakses 18/11/2008. 41 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Desember 2011,

http://www.bi.go.id, diakses 12/04/2012.

Page 51: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 17

mechanism) DPS, serta dukungan perusahaan (firm

support) terhadap lembaga pengawas tersebut?

Masalah pertama terkait dengan tugas utama DPS sebagai

pengawas dan pemberi nasihat terkait dengan kesesuaian Bank

Syariah dengan Prinsip Syariah. Sedangkan masalah kedua

terkait dengan karakteristik DPS yang berkontribusi terhadap

efektivitas DPS, termasuk ingin melihat sistem rekrutmen dan

penempatan anggota DPS. Masalah ketiga ingin melihat posisi

DPS dalam sistem hukum yang ada mengingat lembaga ini

diatur oleh dua institusi berbeda, yakni DSN-MUI dan BI.

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas pengawasan

yang dilakukan oleh DPS. Pencarian literatur terhadap

efektivitas menunjukkan bahwa efektivitas organisasi

(organizational effectiveness) sering dikaitkan dengan kinerja

organisasi (organizational performance), 42 bahkan karena

masalah yang terkait dengan definisi, pengukuran dan

penjelasannya dianggap identik, keduanya sering dipertukarkan

penggunaannya.43

Pengertian efektivitas pada penelitian ini difokuskan

kepada model sistem (system model), yakni mengkaji sumber

daya dan proses yang mempengaruhi tujuan pengawasan yang

menjadi tugas pokok DPS. Dengan kata lain, DPS dikatakan

efektif apabila mereka dapat bekerja sesuai dengan tugas

pokoknya, yakni menjalankan pengawasan terhadap bank

syariah tempat mereka bekerja.

Sementara karakteristik DPS sebagai lembaga pengawas

yang menjadi fokus kajian ini adalah independensi

(independence), kompetensi (competence), dan ketekunan

42 E. Harriette Bettis-Outland, “Critical Roles of Information Overload,

Information Quality, and Perceived Information Distortion on Organizational

Effectiveness: A Customer Relationship Management Perspective” (Disertasi,

Georgia State University, 2004), 55. 43 Lihat Jean-Francois Henri, “Performance Measurement and

Organizational Effectiveness: Bridging the Gap,” Managerial Finance Vol 30 No

6 (2004), 93-123.

Page 52: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

18 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

(diligence). Faktor lainnya adalah rekrutmen anggota dan

dukungan bank (firm support). Beberapa karakteristik di atas

tidak bisa diukur secara langsung. Sebagai contoh, ketekunan

diukur lewat jumlah pertemuan anggota per tahun. Studi literatur

menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki masalah dalam

Laporan Tahunannya memiliki frekuensi pertemuan anggota

Komite Audit yang rendah. 44 Demikian juga dengan

independensi, dalam penelitian ini hanya diukur melalui rangkap

jabatan.

Dengan kata lain, DPS diharapkan memiliki karakteristik

keahlian, bekerja secara independen, memiliki waktu yang

memadai untuk melakukan tugas, dan mendapatkan dukungan

penuh dari perusahaan. Sebagai pintu masuk dari semuanya,

sistem rekrutmen dan penempatan yang baik adalah kuncinnya.

Sistem Rekrutmen dapat mempengaruhi variabel lain, yakni

independensi, keahlian, dan ketekunan sebagai karakteristik

DPS. Sementara dukungan perusahaan merupakan variabel

antara yang juga akan mempengaruhi efektivitas karena,

bagaimana pun, tidak mungkin DPS dapat bekerja optimal kalau

Bank tidak memberikan dukungan penuh.

Kajian dilakukan pada Laporan Pelaksanaan Good

Corporate Governance (GCG) yang merupakan Laporan

tahunan yang dibuat oleh perbankan. Penelitian ini juga

mengkaji peraturan yang menjadi landasan operasional DPS

pada perbankan syariah.

Peraturan perundangan dan regulasi di suatu negara sangat

berpengaruh terhadap efektivitas kinerja dan daya saing usaha di

negara tersebut. Seperti diungkapkan oleh Reed, Shedd,

Pagnattaro, dan Morehead, sistem hukum dan perundangan (law

and the legal system) menjadi salah satu faktor kuat dan

lemahnya ekonomi suatu bangsa. Hukum properti, kontrak,

kesalahan, dan berbagai peraturan pemerintah memberikan

44Lihat Ibrahim Al-Lehaidan, “Audit Committee Effectiveness: Australia

and Saudi Arabia” (Disertasi, Victoria University, 2006), 41-66.

Page 53: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 19

landasan bagi lembaga seperti perusahaan, bank, dan bursa efek.

Hukum menjamin unsur kepercayaan dan kepastian merupakan

hal yang vital bagitransaksi ekonomi di antara orang asing.

Tidak ada negara dengan ekonomi lemah memiliki sistem

hukum yang memadai, dan sebaliknya, semua negara yang

memiliki sistem hukum seperti yang disebutkan di atas secara

ekonomi kuat.45

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas

pengawasan yang dilakukan oleh DPS di perbankan syariah.

Penelitian ini akan mempelajari karakteristik DPS dari segi

independensi, kompetensi, dan ketekunan anggotanya. Penelitian

ini juga ingin melihat sejauh mana dukungan perusahaan

terhadap lembaga pengawas tersebut, serta menganalisis

prosedur rekrutmen dan penempatan anggota DPS. Secara

spesifik, penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengkaji kedudukan hukum DPS dalam relasinya

dengan Bank, BI, dan DSN-MUI berdasarkan peraturan

yang berlaku.

45Beberapa teori berusaha menunjukkan alasan di balik kuat dan lemahnya

ekonomi suatu bangsa antara lain: (1) Teori ketergantungan. Dalam hal ini,

negara-negara maju menjadi kuat karena mengeksploitasi sumberdaya dan buruh

negara-negara lemah melalului perdagangan; (2) Sumberdaya alam; (3)

Pendidikan dan teknologi; (4) Iklim; sebagian orang percaya bahwa pada suhu

rata-rata sangat panas, orang-orang kurang bergairah dalam bekerja, terutama di

luar ruang; (5) Pasar swasta (private market); (6) Sistem hukum dan perundangan.

Dengan kata lain bahwa kekayaan sumber daya alam, pendidikan dan teknologi,

temperatur, dan pasar swasta (private market), seuanya berkontribusi kepada

kekuatan ekonomi. Namun demikian, sistem hukum merupakan dasar paling kuat

dalam menciptakan kesejahteraan. Lihat O. Lee Reed, Peter J. Shedd, Marisa

Anne Pagnattaro, dan Jere W. Morehead, The Legal & Regulatory Environment of

Business, 15th ed (New York: McGraw-Hill, 2010), 1-25.

Page 54: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

20 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

2. Mengkaji sistem pengawasan yang dilakukan oleh DPS

di perbankan syariah.

3. Mengkaji independensi, kompetensi, ketekunan anggota

DPS, dan dukungan perusahaan terhadap pengawasan

syariah, serta mengkaji mekanisme rekrutmen anggota.

C.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran dan praktis kepada praktisi dan regulator

perbankan syariah serta kalangan akademisi. Secara praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

kalangan perbankan syariah, Bank Indonesia, DPS, dan

Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan secara akademis

diharapkan menambah khazanah keilmuan dan kajian ilmiah

dalam bidang tata kelola perusahaan (corporate governance)

perbankan syariah yang relatif masih sedikit dibandingkan

dengan kajian serupa pada perusahaan dan perbankan

konvensional.

Di samping itu, seiring dengan berlakunya UU Nomor

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di

mana pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan—

termasuk perbankan—ada di satu lembaga, yakni OJK, maka

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

rangka evaluasi peraturan mengenai pengawasan syariah

sebelum dibuat peraturan baru.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengawasan yang

dilakukan terhadap manajemen perusahaan, baik dalam bentuk

komite audit pada perusahaan/bank konvensional maupun DPS pada

perbankan syariah menunjukkan adanya hubungan antara

karakteristik dewan pengawas dengan efektivitas organisasi

pengawas dan kualitas pengawasan. Dalam beberapa kasus,

penelitian ini menggunakan Komite Audit sebagai pembanding

karena dalam beberapa sisi lembaga ini memiliki kesamaan dengan

Page 55: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 21

DPS. Di samping itu, beberapa penelitian terkait dengan Dewan

Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, serta

lembaga sejenis di luar negeri, terutama di Malaysia dan Pakistan

juga menjadi perbandingan.

Ibrahim al-Lehaidan46 meneliti faktor-faktor penentu terhadap

efektivitas Komite Audit pada perusahaan-perusahaan di Australia

dan Arab Saudi. Dari enam faktor penentu, yaitu independensi,

aktivitas, ukuran, sertifikat, keahlian dan kemelekan finansial

(financial literacy), dia menemukan bahwa independensi merupakan

faktor yang paling penting dalam menentukan kualitas audit.

Demikian juga dengan penelitian Manu Gupta yang menunjukkan

bahwa para investor mempertimbangkan independensi pengawas

(board independence) sebagai sebuah aspek penting dalam tata

kelola perusahaan. 47 Hal yang sama dikemukakan oleh DeZoort,

Hermanson, Archambeault dan Reed 48 yang mengidentifikasi

independensi, keahlian (expertise), dan ketekunan (diligence)

sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas Komite

Audit.

Bila dikaitkan dengan survey yang dilakukan oleh Chapra dan

Ahmed49 yang menunjukkan bahwa tanggung jawab terpenting dari

bank syariah adalah menciptakan kepercayaan nasabah dan investor

bahwa bank tersebut patuh terhadap Prinsip Syariah, maka

independensi pengawas syariah (DPS) dapat dipandang sebagai hal

yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor pada Bank

Syariah.

46 Ibrahim al-Lehaidan, “Audit Committee Effectiveness: Australia and

Saudi Arabia” (Disertasi, Victoria University, 2006). 47Manu Gupta, “Board Independence and Corporate Governance: Evidence

from Director Resignations” (Disertasi, Texas A&M University, 2005). 48F. DeZoort, F., D. Hermanson, D. Archambeault dan S. Reed, “Audit

Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee

Literature,” Journal of Accounting Literature, Vol. 21 No. 1 (2002), 38-75. 49M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance in Islamic

Institutions (Jeddah: IRTI-IDB, 2002), 110.

Page 56: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

22 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

Lebih dari sekadar kepercayaan investor, sesungguhnya

pengawasan bank syariah terkait dengan kepastian bahwa produk

dan operasional perbankan syariah tidak menyalahi prinsip dan

tujuan Syariat Islam.50 Penelitian Taufik Faturohman menunjukkan

bahwa bank syariah juga berbeda dari bank konvensional dalam hal

tidak melakukan bisnis hanya untuk memaksimalkan keuntungan

saja, namun memiliki fungsi sosial, untuk melayani pelanggan dan

masyarakat.51

Seperti diungkapkan Yaacob, LKS berada dalam kebutuhan

yang mendesak terhadap Auditor Syariah yang independen dan

akuntabel dengan tingkat kompetensi tinggi. Dia membandingkan

keberadaan lembaga Hisbah yang dalam sejarahnya telah

memainkan peran penting dalam mengawasi pasar agar sesuai

dengan syariah. Katakanlah lembaga Hisbah akan menjadi acuan

dalam pengawasan, maka perlu berimprovisasi untuk

menghidupkannya dengan menyesuaikan struktur dan mekanisme

kerjanya sehingga ada kepastian bahwa LKS yang diawasi

beroperasi sesuai syariah.52

Karakteristik auditor syariah yang harus memiliki pengetahuan

memadai soal syariah dan akunting diungkapkan oleh Zurina Shafii,

et. al. yang mengkaji industri perbankan Malaysia. Dalam hal

mereka tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan, pengalaman

bergelut di perbankan syariah bisa dipertimbangkan. 53

50 Lihat Abdul Basiṭ Al-Shaibi, Al-Bunūk al-Islamiyah wa Dauruhā fi

Taʻziz al-Qiṭaʻi al-Maṣrafi, http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/101022.-

doc, diakses 19/01/2010. 51 Taufik Faturohman, “An Examination of the Growth of Islamic Banking

in Indonesia from 2003 to 2010” (Disertasi, Curtin University, 2013), 121. 52Hisham Yaacob, "Issues and Challenges of Shariʻah Audit in Islamic

Financial Institutions: A Contemporary View" (makalah disampaikan pada 3rd

International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012),

Bandung 12-13 Maret 2012). 53 Zurina Shafii, Supiah Salleh, Hajah Mustafa Mohd Hanefah dan

Kamaruzaman Jusoff, “Human Capital Development in Shariah Audit,” Middle-

East Journal of Scientific Research (Research in Contemporary Islamic Finance

and Wealth Management), vol. 13, Issue 13, (2013), 28-34.

Page 57: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 23

Namun demikian, independensi pada pengawas bukan sesuatu

hal yang mudah. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas

Gstraunthaler, Lukács dan Steller54 dalam “The Board of Directors

and its Role in the Corporate Governance System-Considerations

about the Control Model: A Research Note” bahwa potensi konflik

dari sikap independensi Board of Director (BoD) 55 terhadap

manajemen adalah terkait dengan komponen variabel kompensasi

material, khususnya apabila variabel tersebut sangat dipengaruhi

oleh politik finansial di mana manajemen mendapatkan keuntungan

dari situ, sehingga posisi anggota pengawas dalam posisi berbahaya.

Apalagi di Austria dan Jerman (tempat penelitian dilakukan),

anggota pengawas tampak sebagai pekerjaan tambahan, di mana

mereka datang dari berbagai latar belakang seperti politisi, manajer

perusahaan lain, bankir, dan lain-lain. Karenanya, komposisi

pengawas mewakili kelompok kepentingan tertentu, bukan

mengikuti kondisi persaingan.

Abdul Hayyi yang melakukan penelitian di BPRS di Kota

Mataram bahwa pengawasan DPS berjalan tidak efektif dimana

faktor yang sangat berpengaruhinya adalah intensitas pengawasan

yang minim, 56 serta fasilitas dan honorarium yang kecil. 57 Sama

54Thomas Gstraunthaler, János Lukács dan Marcel Steller, “The Board of

Directors and its Role in the Corporate Governance System-Considerations about

the Control Model: A Research Note,” International Journal of Economic

Sciences and Applied Research Vol.1 No. 1 (Maret 2009), 37-54. 55 Board of Directors (BoD) adalah istilah dalam perusahaan yang

menganut sistem One-tier Board. Dalam sistem ini, perusahaan diwakili oleh

Board of Directors (BoD)—atau disingkat Board—yang merepresentasikan

pemegang saham, sedangkan operasional perusahaan dipimpin oleh Chief

Executive Officer (CEO). Tugas Board adalah melakukan monitoring dan

pengawasan terhadap manajemen, serta memberikan masukan strategis kepada

mereka. One-Tier Board Mechanism seperti dianut oleh perusahaan-perusahaan

Anglo-US. Model lainnya adalah Two-tier Board Mechanism, dikenal juga

sebagai German Model, di mana pertanggungjawaban perusahaan dipisahkan

antara manajemen dan badan pengawas. Dalam sistem ini manajemen

menjalankan perusahaan sedangkan badan pengawas memonitor kinerja mereka. 56 Abdul Hayyi, “Efektivitas Pengawasan Bank Syariah: Studi Terhadap

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram” (Tesis,

UIN Sunan Kalijaga, 2011), 135.

Page 58: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

24 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

halnya dengan temuan Irawati Rochaeli yang mengungkapkan

perlunya meningkatkan kapasitas ilmu dan keterampilan anggota

DPS serta peningkatan komitmen waktu dalam melaksanakan

pekerjaannya .58

Brick dan Chidambaran meneliti hubungan antara tingkat

aktivitas pengawasan BoD dan Kinerja Perusahaan selama enam

tahun, yakni 1999-2005, di Amerika Serikat. Mereka mengukur

tingkat pengawasan berdasarkan aktivitas yang dilakukan dan

struktur komite yang dibentuknya. Mereka membuat kesimpulan

bahwa pengawasan yang meningkat, yang ditandai dengan

meningkatnya aktivitas mereka, telah meningkatkan nilai perusahaan

yang diawasinya.59

Mazlina Norzila Bt Mat Zain60 dalam “The Impact of Audit

Committee and Internal Audit Attributes on Internal Audit

Contributions to Financial Statement Audits and Audit Fees:

Perceptions of Internal Malaysian Auditors” menemukan bahwa

independensi, pengalaman dan pengetahuan tentang auditing, serta

frekuensi pertemuan antar anggota memberikan korelasi positif

terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan.

Husain G. Ramal yang melakukan penelitian di Pakistan

menemukan bahwa pendidikan DPS di sana dipengaruhi oleh

infrastruktur pendidikan yang kurang serta lamanya waktu yang

57 Abdul Hayyi, “Efektivitas Pengawasan Bank Syariah...”, 136. 58 Irawati Rochaeli, “Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit

Usaha Syariah PT Bank X dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG)” (Tesis, FH UI, 2011), 66. 59Ivan E. Brick dan N. K. Chidambaran, “Board Meetings, Committee

Structure, and Firm Performance.” Social Science Research Network Electronic

Paper Collection, November 2007, http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/-

SSRN_ID1108241_code327809.pdf?abstractid=1108241&mirid=1, diakses 17-

02-2012. 60Mazlina Norzila Bt Mat Zain, “The Impact of Audit Committee and

Internal Audit Attributes on Internal Audit Contributions to Financial Statement

Audits and Audit Fees: Perceptions of Internal Malaysian Auditors” (Disertasi,

Griffith University, 2005), 186-205.

Page 59: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 25

dibutuhkan untuk itu.61 Akibat langkanya SDM DPS maka LKS

banyak yang membayar anggota DSN untuk menjadi DPS di lebih

dari satu bank syariah.62

Zurina Shafii et. al. 63 menyoroti pelatihan dan perlunya

sertifikasi untuk anggota auditor syariah. Mereka mengungkapkan

bahwa sertifikasi audit syariah dianggap signifikan untuk diterapkan

di industri karena meningkatkan individu yang melaksanakan audit

syariah untuk menunjukkan kompetensi dan profesionalisme di

bidang audit syariah. Ini akan memperkaya kandidat dengan

pengalaman pendidikan, pemahaman syariah dan kemampuan audit,

informasi, dan alat-alat bisnis yang dapat diterapkan langsung dalam

organisasi atau lingkungan bisnis. Praktek di Malaysia saat ini

menunjukkan bahwa LKS melakukan pelatihan mereka sendiri

terkait dengan audit syariah. Masalahnya adalah tentang kelayakan

pengetahuan dan keterampilan para pelatih yang melakukan

pelatihan dalam audit syariah.

Rashidah Binti Abdul Rahman menguji hubungan antara

mekanisme tata kelola perusahaan dan keterlambatan laporan audit

pada 288 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia selama

periode 2007-2009. Dia menguji karakteristik BoD, yakni

independensi, ketekunan, dan keahlian. Dia menemukan bahwa

terdapat hubungan negatif antara ketekunan dan keterlambatan

laporan audit. Semakin banyak pertemuan yang yang dilakukan

maka semakin kurang keterlambatan laporan auditnya.64

61Husain G. Ramal, “Corporate Governance in the Islamic Banking System

in Pakistan: the Role of Shariʻah Supervisory Board” (Disertasi, University of

Adelaide, 2010), 200. 62Husain G. Ramal, “Corporate Governance in the Islamic Banking..., 201. 63Zurina Shafii, Supiah Salleh, Nurazalia Zakaria, Mustafa Mohd Hanefah,

Nor Aishah Mohd Ali, dan Rochania Ayu Yunanda, “Shariah Audit Certification

Contents: Views of Regulators, Shariah Committee, Shariah Reviewers and

Undergraduate Students,” International Journal of Economics and Finance, Vol.

6, No. 5 (2014), 210-219. 64Ummi Junaidda Binti Hashim, “Board independence, board diligence,

board expertise and impact on audit report lag in Malaysian market,” Social

Science Research Network Electronic Paper Collection (2011), download di

Page 60: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

26 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

Di negara yang mewajibkan adanya jabatan auditor syariah di

internal bank seperti Malaysia yang bekerja secara independen dan

reguler untuk meningkatkan kepatuhan bank terhadap prinsip

syariah. Auditor syariah ini mengkomunikasikan hasil auditnya

kepada DPS bank bersangkutan, bukan kepada Komite Audit

sebagaimana umumnya berlaku dalam jabatan audit konvensional.

Temuan di lapangan yang dilakukan oleh Zurina Shafi et. al. 65

menunjukkan bahwa pada prinsipnya lembaga ini mampu

memperkuat peran DPS, khususnya tentang pengetahuan proses

implementasi produk, dan identifikasi kemungkinan adanya

pelanggaran kontrak. Mereka juga membuat kesimpulan bahwa

penting bagi anggota DPS untuk memiliki pengetahuan tambahan

dalam bidang keuangan, manajemen resiko, sistem dan teknologi

informasi, dan bidang lain yang relevan untuk mendukung

pembuatan keputusan.

Sementara Carcello, et. al menemukan bahwa independensi

dan keahlian keuangan anggota Komite Audit secara umum efektif

dalam melakukan monitoring proses penyusunan Laporan Keuangan

dan Audit perusahaan. 66 Dukungan perusahaan terhadap dewan

pengawas, secara empirik juga ditunjukkan oleh Renee Weiss67 di

mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dukungan perusahaan

terhadap Komite Audit memberikan pengaruh positif terhadap

http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1802273_code1340098.pdf?-

abstractid=1717479&mirid=1 (diakses 12 Juli 2012). 65Zurina Shafii, Ahmad Zainal Abidin, Supiah Salleh, Kamaruzaman Jusoff

dan Nawal Kasim, “Post Implementation of Shariah Governance Framework: The

Impact of Shariah Audit Function Towards the Role of Shariah Committee,”

Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic

Finance and Wealth Management), Vol 13, Issue 13 (2013), 7-11. 66 Joseph V. Carcello, Terry L. Neal, Zoe-Vonna Palmrose, dan Susan

Scholz, “CEO Involvement in Selecting Board Membes, Audit Committee

Effectiveness, and Restatements,” Social Science Research Network Electronic

Paper Collection (2009), download di http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/-

SSRN_ID1626866_code47320.pdf?abstractid=1626866&mirid=1 (diakses 12 Juli

2012). 67 Renee Weiss, “Audit Committee Characteristics and Monitoring

Effectiveness” (Disertasi. The City University of New York, 2005), 85.

Page 61: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 27

efektivitas pengawasan. Makin besar dukungan perusahaan

diberikan, maka kinerja Komite Audit makin efektif.

Dalam penelitian lain, Carcello, et. al 68 yang membahas

hubungan antara karakteristik BoD dengan biaya audit eksternal

untuk perusahaan yang masuk Fortune 1000 mengemukakan sebuah

pandangan bahwa makin independen, rajin, dan ahli sebuah BoD,

akan lebih efektif melaksanakan peran pemantauan dan akan lebih

mendukung fungsi audit eksternal. Board tersebut akan cenderung

untuk menuntut ditingkatkannya ruang lingkup audit, sehingga

meningkatkan biaya audit. Mereka menemukan hubungan positif

yang signifikan antara independensi Board, ketekunan, dan keahlian

dan biaya audit. Semakin Board independen, tekun, dan ahli, tidak

tampak akan menggantikan upaya audit, melainkan sebagai

pelengkap pengawasan auditor.

Pada prinsipnya, faktor independensi, ketekunan, dukungan

perusahaan, dan keahlian berkontribusi terhadap efektivitas lembaga

pengawas dan kualitas pengawasan yang dihasilkan seperti yang

diungkap dalam penelitian-penelitian sebagaimana dikemukakan di

atas.

Hal berbeda dikemukakan oleh Peter J. Baxter69 yang meneliti

hubungan antara pembentukan dan karakteristik Komite Audit

(independensi, keahlian, aktivitas, jumlah anggota, dan lamanya

pembentukan Komite) dengan kualitas Laporan Keuangan di

Australia. Di antara hasil penelitiannya adalah bahwa pembentukan

Komite Audit secara signifikan berpengaruh terhadap Laporan

Keuangan Perusahaan. Akan tetapi karakteristik Komite Audit tidak

berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Maksudnya, ketika Komite Audit dibentuk pada suatu perusahaan,

68Joseph V. Carcello, Dana R. Hermanson, Terry L. Neal, dan Richard R.

Riley, Jr. “Board Characteristics and Audit Fees.” Social Science Research

Network Electronic Paper Collection (April 2000), http://papers.ssrn.com/sol3/-

Delivery.cfm/000706501.pdf?abstractid=231582&mirid=1 (diakses 12 Juli 2012). 69 Peter J Baxter, “Audit Committees and Financial Reporting Quality”

(Disertasi, University of Southern Queensland, 2007), 134.

Page 62: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

28 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

maka variasi terhadap karakteristik auditor tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kualitas Laporan.

Peneliti menggunakan karakteristik dewan pengawas pada

perusahaan dan bank konvensional semacam Komite Audit

sebagaimana dilakukan oleh beberapa peneliti di atas untuk menguji

pengaruh karakteristik tersebut pada lembaga pengawas syariah

(DPS) pada Bank Syariah. Hal itulah yang membedakan penelitian

ini dengan penelitian-penelitian di atas.

Seperti yang dikemukakan oleh Wafik Grais dan Matteo

Pellegrini 70 bahwa secara keseluruhan, kepatuhan syariah pada

dasarnya bergantung pada struktur internal perusahaan, khususnya

DPS. Namun demikian, mereka menghadapi sejumlah tantangan

yang berkaitan dengan independensi, kerahasiaan informasi spesifik

tertentu, terbatasnya ketersediaan profesional baik kemampuan

syariah maupun keterampilan keuangan, dan kebutuhan untuk

keseragaman sikap DPS secara konsisten. Beberapa negara/lembaga

telah mencoba untuk mengatasi beberapa masalah tersebut dengan

memperkenalkan lembaga pengawas eksternal. Hal ini,

bagaimanapun, menciptakan potensi kesulitan yang timbul apabila

lembaga tersebut beroperasi di negara yang berbeda yang memiliki

regulasi yang berbeda pula, termasuk di negara-negara non-Muslim.

Efektivitas DPS juga berpengaruh terhadap tanggung jawab

sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR). Anwar

Salem Musibah dan Wan Sulaiman Bin Wan Yusoff Alfattani

melaporkan bahwa Efektivitas DPS, Efisiensi Modal Kerja (Capital

Employee Efficiency, CEE) dan Efisiensi Struktur Modal (SCE) dari

bank syariah secara positif mempengaruhi CSR. 71 Dengan

70Wafik Grais dan Matteo Pellegrini. "Corporate Governance and Shariah

Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Service." World Bank

Policy Research Working Paper No. 4054 (November 2006), http://www-

wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/11/08/000016406

_20061108095535/Rendered/PDF/wps4054.pdf (diakses 18 Agustus 2012) 71Anwar Salem Musibah dan Wan Sulaiman Bin Wan Yusoff Alfattani,

“The Mediating Effect of Financial Performance on the Relationship between

Shariah Supervisory Board Effectiveness, Intellectual Capital and Corporate

Page 63: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 29

menggunakan analisis isi (content analysis), Azhar Abdul Rahman

dan Abdullah Awadh Bukair72 menunjukkan bahwa ada peningkatan

informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan bank

syariah, dengan menggunakan analisis regresi ganda dan setelah

memperhitungkan ukuran bank, kinerja keuangan dan kinerja

ekonomi, diketahui adanya kombinasi dari atribut DPS memiliki

pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Ini

berarti bahwa karakteristik DPS merupakan faktor penting dalam

menentukan tingkat pengungkapan CSR.

DPS yang efektif pada akhirnya akan membawa kepada

efektivitas bank syariah secara organisasi. Bila dikaitkan dengan

kewirausahaan, organisasi yang paling efektif dalam mencapai

tujuan mereka memiliki tingkat yang lebih tinggi intensitas

kewirausahaannya dibandingkan dengan organisasi yang kurang

efektif.73

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Bahri74 yang meneliti

efektivitas kinerja pengawas syariah di dua bank, yaitu Bank

Muamalat (Indonesia) dan Bank Islam Malaysia (Malaysia) dengan

meneliti mekanisme pengangkatan, kompensasi, kompetensi, dan

independensi yang dia nyatakan belum efektif. Penelitian dilakukan

dengan cara mewawancara empat orang dari pihak BMI/DSN (dua

diantaranya anggots DPS) dan dua orang dari Bank Islam Malaysia.

Social Responsibility of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Countries,”

Asian Social Science, Vol. 10, No. 17 (2014), 139-164. 72Azhar Abdul Rahman dan Abdullah Awadh Bukair, “The Influence of the

Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by

Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries,” Asian Journal of

Business and Accounting Vol. 6, No. 2 (2013), 65-104. 73Monica C. Diochon, “Governance, entrepreneurship and effectiveness:

Exploring the Link,” Social Enterprise Journal, Vol. 6 No. 2 (2010), 93-109. 74 Saiful Bahri, “Evaluasi Efektivitas Kinerja Dewan/Majlis Pengawas

Syariah (Studi Komparasi DPS Bank Muamalat Indonesia dan MPS Bank Islam

Malaysia Berhad)” (Tesis. UII Yogyakarta, 2006).

Page 64: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

30 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

Apip Nur75, dalam penelitiannya, mengungkapkapkan bahwa

hubungan antara DPS dengan bank bersifat check and balance. Dia

mengungkapkan bahwa pengawasan syariah yang terjadi di BMI ada

yang bersifat langsung di mana DPS aktif dalam proses kegiatan

perbankan, termasuk perencanaan. Di sini DPS berperan sebagai

filter. Ada juga pengawasan bersifat tidak langsung dimana DPS

memeriksa laporan operasional bank dari direksi.

Studi yang dilakukan Muhammad Maksum 76 dengan

mewawancarai anggota DPS dari lima Bank Unit Usaha Syariah

ditambah dari Direktorat Perbankan Syariah BI dan DSN

menyimpulkan bahwa anggota DPS belum sepenuhnya

menggunakan manajemen pengawasan dalam melakukan

pengawasan syariah dikarenakan mereka belum memiliki legalitas

formal dan kecukupan sarana dan prasarana. Dia juga

mengungkapkan bahwa rekrutmen anggota DPS tidak terbuka dan

tidak kompetitif, adanya peluang rangkap jabatan, dan hubungan

antarlembaga yang tidak jelas, serta sarana dan prasarana yang tidak

memadai. Dari segi hukum, dia menyimpulkan bahwa eksistensi

DPS cukup diakui dalam peraturan perundangan, namun DSN tidak

memiliki basis hukum yang memadai.

Reformasi kelembagaan diajukan oleh Arrisman 77 yang

menyimpulkan bahwa sebaiknya DSN dilakukan oleh Direktur

Kepatuhan di Perbankan Syariah, dan kedudukan Dewan Syariah

Nasional (DSN) perlu memperoleh suatu ketegasan yuridis sebagai

institusi negara yang diatur dalam UU tersendiri.

75Apip Nur, “Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

(DPS) dalam Meningkatkan Usaha pada Bank Muamalat Indonesia” (Tesis,

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, 2009). 76 Muhammad Maksum, “Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di

Bank Syariah” (Tesis, UIN Jakarta, 2007). 77Arrisman, “Kedudukan dan Fungsi Pengawasan Dewan Syariah Dalam

Transaksi Bank Syariah di Indonesia” (Ringkasan Disertasi, FH UI, 2008).

Page 65: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 31

Temuan Arrisman juga diperkuat oleh penelitian yang

dilakukan oleh Yeni Salma Barlinti 78 yang melakukan penelitian

tentang penggunaan fatwa DSN-MUI di Pengadilan Agama (PA),

Pengadilan Tinggi Agama (PTA), dan Badan Arbitrase Syariah

Nasional (BASYARNAS) dalam memutus perkara yang terkait

dengan persoalan ekonomi. Hakim dan arbiter lebih mengutamakan

pemanfaatan sumber hukum yang mengikat secara religius dan

secara yuridis yaitu al-Quran, al-Hadith, dan peraturan perundang-

undangan. Mereka menempatkan kedudukan fatwa DSN-MUI sama

dengan fatwa secara umum. Hal ini karena peraturan perundang-

undangan mengikat sedangkan fatwa tidak mengikat.

E. Metodologi Penelitian

E.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis,

yaitu metode yang meneliti status sekelompok manusia, suatu

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu

kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk

menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia,

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar-fenomena yang diselidiki, dan hasil penelitian

tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk

keperluan yang akan datang. 79 Menurut Kothari, penelitian

deskriptif adalah penelitian yang terkait dengan uraian

karakteristik suatu individu atau sebuah kelompok tertentu.80

78 Yeni Salma Barlinti, “Kedududukan Fatwa Dewan Syariah Nasional

dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia” (Disertasi, Universitas Indonesia,

2010), 462. 79Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), cetakan

ke-8, 54-61. 80C.R. Kothari, Research Methodology: Methods and Techniques, edisi ke-

2 (New Delhi: New Age International Publisher, 2004), 35-37.

Page 66: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

32 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

Pendekatan deskriptif bertujuan memaparkan kedudukan

hukum DPS, sistem pengawasan, dan karakteristiknya.

Pemaparan tentang aturan dan praktek pengawasan yang

dilakukan oleh DPS kemudian menjadi dasar analisis terhadap

masalah-masalah pengaturan dan praktek pengawasan DPS

terhadap perbankan syariah. Analisis ini juga kemudian

digunakan untuk menjawab mengapa pengawasan DPS terhadap

perbankan syariah belum berjalan secara efektif.

Karena sumber utama bahan kajian ini adalah peraturan

terkait pengawasan syariah, baik yang dikeluarkan oleh DSN-

MUI maupun BI, maka berdasarkan pendekatannya, penelitian

ini juga bisa dikategorikan sebagai penelitian yuridis-normatif,

yakni penelitian yang didasarkan kepada kepustakaan untuk

mendapatkan data sekunder di bidang hukum.81

E.2. Sumber, Teknik Pengumpulan, dan Analisis Data

Sumber utama data yang menjadi bahan kajian adalah

bahan pustaka berupa Undang-undang Perbankan Syariah,

Peraturan Bank Indonesia, dan bahan-bahan lain terkait dengan

pengawasan syariah di perbankan syariah. Wawancara dengan

anggota DPS dan DSN juga dilakukan.

Undang-undang dan peraturan yang dikaji adalah UU

Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan

Bank Indonesia (PBI) No 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum

Syariah (jo. PBI No 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah,

jo. PBI No 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah), PBI Nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan

Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah, PBI No 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank

Syariah Dan Unit Usaha Syariah, PBI No 9/19/PBI/2007

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan

Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

81Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-2 (Jakarta: UI

Press, 1982), 51.

Page 67: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 33

(jo. PBI No 7/46/PBI/2005 Akad Penghimpunan Dan Penyaluran

Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah), dan PBI No 10/32/PBI/2008

tentang Komite Perbankan Syariah.

Surat Edaran BI (SEBI) sebagai pedoman teknis dari PBI

yang juga menjadi kajian penelitian ini adalah SEBI No.

11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah

(jo. SE BI No 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit

Usaha Syariah, jo. SEBI No 11/34/DPbS tanggal 23 Desember

2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), SEBI No.

12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah, SEBI No 10/31/DPbS tanggal 8 Oktober 2008

perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, SEBI No.

10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip

Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran

Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan SEBI No.

8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman

Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan

bagi Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, Keputusan MUI dan DSN-MUI terkait dengan

pengawasan syariah juga menjadi fokus kajian yakni Keputusan

MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999

tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional, Keputusan

DSN-MUI No. 01 Tahun 2000, tanggal 1 April 2000, tentang

Pedoman Dasar DSN-MUI, Keputusan DSN-MUI Nomor 02

Tahun 2000 tanggal, 1 April 2000, tentang Pedoman Rumah

Tangga DSN-MUI, dan Keputusan DSN-MUI Nomor 03 Tahun

2000, tanggal 1 April 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga

Keuangan Syariah.

Sebagai pembanding, penulis juga menggunakan sumber

sekunder yaitu “Guiding Principles on Shariah Governance

Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services”

(dikenal juga dengan IFSB 10) dan “Guiding Principles on

Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic

Page 68: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

34 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

Financial Service (Excluding Islamic Insurance Institutions and

Islamic Mutual Funds)” (IFSB 3) yang diterbitkan oleh Islamic

Financial Services Board (IFSB).

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Indonesia

(2007-2013)82

Bank

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Bank Umum Syariah

3 5 6 11 11 11 11

Unit Usaha Syariah

26 27 25 23 24 24 23

BPR Syariah 114 131 138 150 155 158 163

Peneliti juga mengkaji “Laporan Pelaksanaan Good

Corporate Governance” bank syariah. Dalam hal Laporan

Pelaksanaan GCG tidak ditemukan, maka kajian dilakukan

terhadap dokumen Laporan Tahunan (Annual Report). Dalam

hal ini penelitian dilakukan terhadap Bank Umum Syariah

(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Berdasarkan

data dari Bank Indoensia, sampai dengan tahun 2013 terdapat

197 Bank Syariah yang beroperasi, dengan perincian 11 BUS, 23

UUS, dan 163 BPRS (lihat Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3). Dari

jumlah tersebut, satu BUS adalah milik Pemerintah Daerah, dan

14 dari 23 UUS adalah unit usaha dari Bank Pembangunan

Daerah.83

Penelitian ini mengumpulkan data dari semua BUS dan

UUS. Dengan demikian, secara keseluruhan, ada 35 bank syariah

82Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), Bank Indonesia,

Desember 2013. 83Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics),

Desember 2013.

Page 69: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 35

yang diteliti, yang terdiri dari 11 BUS dan 24 UUS (Lihat Tabel

2 dan 3). Kajian dilakukan untuk tahun 2011, 2012, dan 2013.

Tabel 2. Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 201384

NO. NAMA BANK

1. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

2. PT Bank Syariah Mandiri

3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

4. PT Bank Syariah BRI

5. PT Bank Syariah Bukopin

6. PT Bank Panin Syariah

7. PT Bank Victoria Syariah

8. PT BCA Syariah

9. PT Bank Jabar dan Banten

10. PT Bank Syariah BNI

11. PT Maybank Indonesia Syariah

Untuk menjaga kerahasiaan objek penelitian, mula-mula

bank diurutkan berdasarkan abjad, kemudian diberi kode

BUS01-BUS11 untuk BUS dan UUS01-UUS24 untuk UUS. Hal

yang sama dilakukan untuk nama-nama anggota DPS. Nama-

nama mereka, tanpa gelar, diurutkan, kemudian diberi kode

DPS01, DPS02, dan seterusnya.

Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan, dianalisis

secara logis, sistematis, dan konsisten dengan telaahan yang

lebih rinci dan mendalam. Karenanya, dilihat dari eksplanasi

datanya, penelitian ini disebut sebagai penelitian yang bersifat

deskriptif analitis.

84Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), Bank Indonesia,

Desember 2013.

Page 70: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

36 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

Tabel 3. Unit Usaha Syariah yang Beroperasi di Indonesia

tahun 201385

NO. UNIT USAHA SYARIAH

1. PT Bank Danamon

2. PT Bank Permata

3. PT Bank Internas ional Indones ia (BII)

4. PT CIMB Niaga

5. HSBC, Ltd.86

6. PT Bank DKI

7. BPD DIY

8. BPD Jawa Tengah (Jateng)

9. BPD Jawa Timur (Jatim)

10. BPD Aceh

11. BPD Sumatera Utara (Sumut)

12. BPD Sumatera Barat (Sumbar)

13. BPD Riau

14. BPD Sumatera Selatan (Sumsel)

15. BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)

16. BPD Kalimantan Barat (Kalbar)

17. BPD Kalimantan Timur (Kaltim)

18. BPD Sulawesi Selatan (Sulsel)

19. BPD Nusa Tenggara Barat (NTB)

20. PT BTN

21. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

22. PT OCBC NISP

23. PT Bank Sinarmas

24. BPD Jambi

85Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), Bank

Indonesia, Desember 2013. 86HSBC Amanah ditutup terhitung Oktober 2012.

Page 71: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

Bab I: Pendahuluan | 37

E.3. Teknik Penulisan Laporan

Penulisan laporan penelitian ini merujuk kepada aturan

yang dikeluarkan oleh Sekolah Pascasarjana UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, yakni “Pedoman Akademik Program

Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011-2015” dan

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif

Hidayatullah Nomor Un.01/SPs/HK.005/335/2011 tanggal 22

Maret 2011 tentang Format dan Kualifikasi Tesis/Disertasi.

F. Sistematika Penulisan

Disertasi ini disusun dengan upaya penuh untuk menyajikan

laporan dan pembahasan yang integratif sesuai dengan tema dan

judul yang dipilih. Secara lengkap, sistematika penulisannya

dipaparkan seperti paragraf di bawah ini.

Bab I berisi pendahuluan, dengan bahasan pokok terkait

dengan latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian,

penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan

sistematika penulisan.

Bab II memuat konsep dan kedudukan hukum pengawasan

syariah. Bab ini menguraikan konsep pengawasan dan kedudukan

pengawasan syariah dalam tata kelola perusahaan (corporate

governance).

Bab III memuat penerapan prinsip syariah dalam perbankan

syariah. Bab ini menguraikan tentang Prinsip Syariah dan produk

bebas riba, kodifikasi fatwa bidang ekonomi syariah, dan

karakteristik Pengawas Syariah.

Bab IV berisi pembahasan tentang sistem pengawasan di

perbankan syariah yang memuat kedudukan hukum pengawasan

syariah, hubungan DPS, Bank, DSN-MUI, dan Bank Indonesia, serta

mekanisme rekrutmen anggota DPS.

Baba V menganalisis efektivitas pengawasan dilihat dari segi

independensi, kompetensi, dan ketekunan anggota DPS, serta

dukungan perusahaan.

Page 72: EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAHrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39702/1/DIDIH... · pengungkapan penuh dalam laporan tahunan bank syariah

38 | Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

Bab VI merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang

berusaha menampilkan rumusan masalah utama penelitian, serta

rekomendasi berbasiskan temuan dan analisis dari penelitian ini.