BKPRD

PENGINTEGRASIAN POLA RUANG KAWASAN HUTAN DALAM RTRWP DAN RTRWK/K DI PROVINSI KALIMANTAN SELATANDisampaikan dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional BKPRD Tahun 2014Bali , 7 s.d. 9 Mei 2014Oleh :Ir. H. M. ARSYADI, MESekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

12NOWAKTUKEGIATAN1.2004Dimulai proses revisi (susun naskah akademik), dilanjutkan pembahasan substansi dgn semua pemangkukepentingan.2.2005-2007Padu serasi with kab/kota3.20 Sept 2007Paparan usulan perubahan kaw.hutan di Baplan Dephut & BKPRN4.25 Sept 2007Paparan usulan perubahan kaw.hutan di Dijen Penataan Ruang PU & BKPRN5.18 Jan. 2008Paparan usulan perubahan kaw.hutan di Baplan Dephut & BKPRN ttg reposisi & restruturisasi usulan perub.kaw.hutan...Dibtk Tim Teknis Dephut dan Tim Terpadu6.5-nop08-4feb09Tim terpadu lakukan kajian lapangan7.20 Apr 2009Menhut paparkan hsl kajian tim terpadu pd Komisi IV DPR_RI8.27 Apr 2009Gub berikan masukan pd Komisi IV atas hsl tim terpadu.9. 20 Mei 2009 Raker Komisi IV dan Menhut. .. terima hsil kajian tim terpadu.10.23 Juli 2009 Terbit Kepmenhut 435/Kpts-II/2009 ttg Penunjukkan kaw.hutan prov kalsel.11.18 Nop. 2009Seminar/uji publik revisi RTRWP 2009-202912.30 Des.2010KepmenPU No. HK.01.03.Mn/682 tentang Persetujuan Substansi atas Raperda RTRWP Kalsel.13. 2011Penyusunan Ulang & Fasilitasi Raperda RTRWK14.Oktober 2012Penyampaian Raperda RTRWP ke DPRD15.27 Juni 2013Paripurna DPRD, Persetujuan Raperda RTRWP 2013-203316.2 Juli 2013Penyampaian Ke Mendagri utk EVALUASIKRONOLOGIS PENYUSUNAN RTRWP 2013-20333RTRWK/KRTRWPKONDISI AWAL PENYUSUNAN RTRWP KALSELKondisi : Dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;Pola ruang kawasan hutan sebagian mengacu dan sebagian tidak mengacu pada Kepmenhutbun No. 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi KalSel ;Sebagian besar telah berakhir masa perencanaannya;Terbitnya perijinan usaha dalam kawasan hutan;Adanya kegiatan eksisting dalam kawasan hutan seperti permukiman, sarana/prasarana wilayah dll;Adanya pemekaran wilayah kabupaten;Kondisi :Dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan RuangPola ruang kawasan hutan sebagian mengacu dan sebagian tidak mengacu pada Kepmenhutbun No. 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi KalSel ;Adanya kegiatan eksisting dalam kawasan hutan seperti permukiman, sarana/prasarana wilayah dll;RTRWPKONDISI SAAT PENYUSUNANKepmenhut No.SK 435/Menhut-II/2009Raperda RTRWP = Hasil Kesepakatan dengan Kab/KotaUU No.26/2007 Pasal 22 ayat (1) dan (2)Saran TimduSaran Komisi IV DPR RIEVALUASI Inpres 8/2013Dan SEB :17 Maret 2013KONDISI PADA SAAT EVALUASIPasal 4 UU No. 22 Tahun 1999, dinyatakan :(1) dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.(2)daerah-daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

Pasal 4 UU No. 22 Tahun 19994Menteri Kehutanan terkait dengan Persetujuan substansi kehutanan dan Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan No. S.518/Menhut-VII/2009, tgl. 6 Juli 2009;Menteri Kehutanan terkait dengan, Kepmenhut No:SK.432/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 59.503 Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas 99.594 Hektar dan Penunjukan Areal Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas 39.747 Hektar di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;Menteri Kehutanan terkait dengan Kepmenhut No. SK 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan;4.Menteri Pekerjaan Umum terkait dengan persetujuan substansi materi teknis RTRWP Kalimantan Selatan, yaitu Kepmenpu No. HK.01.03.Mn/682, tanggal 30 Desember 2010 tentang Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan;

lanjutan Mekanisme proses ..Persetujuan Pemerintah Pusat :PERMASALAHAN POLA RUANG PASCA DIKELUARKANNYA KEPMENHUT 435/20097Permasalahan Teknis dan Regulasi Kepmenhut No. SK 435/Menhut-II/2009 Belum adanya peta pola ruang kawasan hutan untuk skala kabupaten/kota (1: 50.000);Perbedaan jenis peta dasar : PDTK dan RBI;Perbedaan luasan kawasan hutan antara hardcopy dan softcopy;Belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan;terdapat perijinan HGU, ijin lokasi perkebunan, plasma perkebunan, permukiman, tambak, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada dalam kawasan hutan;Belum ada terobosan hukum terkait dengan kegiatan eksisting dan pengembangan wilayah

8Permasalahan Teknis dan Regulasi Kepmenhut No. SK 435/Menhut-II/2009 TEKNIS PETA:Belum adanya peta pola ruang kawasan hutan untuk skala kabupaten/kota (1: 50.000);Perbedaan jenis peta dasar : PDTK dan RBI;Perbedaan luasan kawasan hutan antara hardcopy dan softcopy;TATA BATAS KAWASAN HUTANBelum terselesaikannya tata batas kawasan hutan;KEGIATAN YG BERADA DLM KAWASAN HUTAN:Belum ada terobosan hukum terkait dengan kegiatan eksisting dan pengembangan wilayah yg berada dalam kawasan hutan, yaitu:Terdapat perijinan HGU, ijin lokasi perkebunan.Plasma perkebunan,Tambak MasyarakatPermukiman lokal termasuk transmigrasiKota KecamatanFasilitas umum dan,Fasilitas sosial yang berada dalam kawasan hutan;JENIS DAN LUAS PERMASALAHAN EKSISTING DAN USULAN PENGEMBANGAN DLM KAWASAN HUTANNOPENGGUNAANLUAS (HA)/Review April 2014PERSENTASE THDP LUAS KAW. HUTAN (%)PERSENTASE THDP LUAS PROV.1.PERMASALAHAN EKSISTING171.581,039,784,61a. HGU60.873,543,471,63b. Ijin Lokasi64.375,323,671.73c. Plasma2.794,790,160,08d. Permukiman (termsk Transmigrasi)8.926,630,510,24e. Tambak(Masyarakat & Perusahaan)366,530,020,01f. FasIlitas Umum (Bandara Stagen & Pelabuhan Serongga)695,000,040,02g. Perub. Kepmenhut 453/1999 menjadi 435/200931.180,901,780,84h. Sarana/Prasarana strategis pengemb. Industri2.369,140,140,062.USULAN PENGEMBANGAN160.954,609,174,32a. Rencana Strategis sarana/prasarana umum609,200,030,02b. Rencana Reposisi Kawasan Hutan591,160,030,02c. Rencana Pengemb. Wilayah Prov/Kab/Kota159.754,199,104,26TOTAL332.535,90 19,100,00Rekomendasi/Saran Tindak Lanjut Timdu :1.Terhadap permasalahan perusahaan pemegang HGU dan izin lokasi yangtelah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa izin/persetujuan Menteri Kehutanan disarankan alternatif penyelesaian sebagai berikut :a. Terhadap kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat diubah peruntukannya menjadi APL, perusahaan pemegang HGU dan izin lokasi perkebunan yang telah melakukan penanaman diberi kesempatan melanjutkan usahanya selama satu daur tanaman sampai dengan masa produktif tanaman berakhir dengan kewajiban :1). Membayar ganti rugi tegakan yang hilang pada saat pembukaankawasan hutan. 2). Melakukan penanaman tanaman kehutanan di antara tanaman perkebunan yang ada sejak rekomendasi disetujui pada seluruh areal yang dibuka. 3). Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang berasal daritanaman perkebunan. 4). Memperoleh persetujuan dari pemegang IUPHHK apabila arealnya berada dalam kawasan hutan yang telah diberikan izin oleh Menteri Kehutanan.

Lanjutan.....Terhadap kawasan hutan yang secara teknis dapat diubah peruntukannya menjadi APL, perusahaan pemegang HGU dan izinlokasi dapat menempuh prosedur tukar menukar atau relokasi fungsi kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan areal pengganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/95 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 66/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri KehutananNo.P.26/Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Perubahan Kedua atas KeputusanMenteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar menukarKawasan Hutan dengan kewajiban :1). Membayar ganti rugi tegakan yang hilang pada saat pembukaan kawasan hutan. 2). Melakukan reboisasi terhadap lokasi yang diusulkan menjadi areal pengganti yang kondisinya tidak berhutanLanjutan.....c.Terhadap perusahaan pemegang izin lainnya selain perkebunan yangtelah menggunakan kawasan hutan tanpa izin/persetujuan MenteriKehutanan dapat menempuh alternatif a atau b dengan bekewajiban :1)Membayar ganti rugi tegakan yang hilang pada saat pembukaan kawasan hutan. 2). Membayar kompensasi sebagai pengganti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang berasal dari hasil usahanya selama menggunakan kawasan hutan dengan tarif yang akan ditetapkan oleh Pemerintah).

Lanjutan.....2.Alternatif di atas tidak mengabaikan proses hukum, sehingga penyelesaian yang disarankan di atas hanya dapat dilaksanakan setelah ada solusi hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.3.Mengingat kompleksnya permasalahan yang melibatkan banyak pihak serta kemungkinan lamanya waktu untuk melakukan proses hukum dengan segala dampak yang mungkin ditimbulkannya, maka perlu diupayakan terobosan untuk dapat memberikan kepastian hukum atas semua pelanggaran yang telah terjadi.

Lanjutan.....4.Sebelum ada penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, status dan fungsi kawasan hutan tetap seperti semula.5.Analisis yang dilakukan dalam penelitian terpadu didasarkan pada kajian di atas peta. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut kepastian luas, letak dan batas lokasi harus ditindak lanjuti dengan pemeriksaan dan pengukuran lapangan.

20 Mei 2009 Raker Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan.Komisi IV DPR RI menerima hasil kajian Tim terpadu dengan catatan : Setiap perubahan peruntukan/fungsi harus dijelaskan nilai strategis dan manfaatnya secara komprehensif, dan untuk kawasan yang sudah berubah fungsi sebelum ada pelepasan dari Menhut akibat tidak sinkronnya kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, maka pemerintah harus mencari terobosan hukum sehingga investasi dan tenaga kerja yang ada mendapat jaminan kepastian berusaha.15Saran Komisi IV DPR RI PP No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Pasal 51 A :(1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang namun berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak belakunya PP ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri.(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan.

1616PP No. 60 Tahun 2012 Pasal 51 B :(1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang namun berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan atau hutan produksi terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak belakunya PP ini wajib mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri.Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan lahan pengganti dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui.Dalam hal pemohon telah menyediakan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan.

171819Pasal 22 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;b. pedoman bidang penataan ruang; danc. rencana pembangunan jangka panjang daerah.(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; danh. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.ALTERNATIF KONSEP POLA RUANGKAWASAN HUTAN PADA RAPERDA RTRWP KALSEL

(PASCA DIKELUARKANNYA KEPMENHUT 435/2009)PERKEMBANGAN KONSEP RAPERDA RTRWP KALSELPola Ruang Kawasan Hutan yang digunakan Sesuai dengan Kepmenhut 435/2009.Pola Ruang Kawasan Hutan yang digunakan, sesuai Kepmenhut 435/2009 tetapi diberikan Notasi dan arsiran (semacam Holding Zone)Pola Ruang Kawasan Hutan yang digunakan, sesuai Kepmenhut 435/2009 tetapi diberikan Notasi dan arsiran (semacam holding Zone), kemudian memasukkan unsur kebijakan pada peraturan peralihan untuk melindungi kegiatan yang berada di dalam kawasan hutan.Pola Ruang Kawasan Hutan yang digunakan, sesuai Kepmenhut 435/2009, tetapi pada: (1) areal yang bermasalah (terlanjur berada dalam kawasan hutan) dan (2) areal usulan pengembangan langsung dijadikan APL.

21PROSES PERKEMBANGAN(POLA RUANG KAWASAN HUTAN HSL KOORDINAS DGN KEMENHUT)MENJELANG EVALUASI HASIL KEPUTUSAN RAPAT PRA EVALUASITGL 30 JULI 2013 DI KEMDAGRI(Surat Dirjen Bangda Kemdagri No.188.341/6138/IV/Bangda tgl 2 Agustus 2013)Kemdagri akan melakukan evaluasi terhadap Raperda RTRWP Kalsel Tahun 2013-2033, setelah terdapat kejelasan penentuan Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan.Guna pelaksanaan evaluasi, msh terdapat permasalahan terkait penggunaan dasar hukum penentuan rencana pola ruang kawasan hutan dalam Raperda RTRWP Kalsel 2013-2033.Dalam hal penentuan rencana pola ruang kawasan hutan sebagaimana dimaksud di atas Pemprov Kalsel, agar dapat berkonsultasi secara intensif dgn Kemenhut, utk mendapatkan kesepakatan penggunaan dasar hukum tersebut.Selanjutnya diminta kepada daerah untuk dapat menyelesaian permasalahan penentuan rencana pola ruang kawasan kehutanan dengan Kementerian Kehutanan dalam waktu yang tidak terlalu lama.HASIL KOORDINASIDENGAN DIRJEN PLANOLOGI KEMENHUTPola Ruang Kawasan Hutan, tetap kembali pada Kepmenhut No. 435/Menhut-II/2009;Berkaitan dengan adanya Permasalahan Eksisting dan Usulan Pengembangan Penggunaan Ruang Untuk Kegiatan Non Kehutanan, yang berada di dalam kawasan hutan, disarankan kepada daerah untuk:Memberikan Arsiran dan Notasi terhadap adanya Permasalahan Eksisting dan Usulan Pengembangan. Pola ini telah digunakan Kemenhut dalam Penerbitan Perpres 87/2011 ttg RTR Kawasan batam, Bintan dan Karimun

PERBEDAAN POLA RUANG ANTARA RAPERDA RTRWP DGN KONSEP DIRJEN PLANOLOGINOURAIANRAPERDA RTRWKONSEP DIRJEN PLANOLOGI1.Permasalahan Eksisting dan Usulan Pengembangan yg berada dlm kawasan hutanLangsung diputihkanTidak langsung bisa diputihkan, tetapi:Diarsir dan Diberi Notasi pada PetaPenjelasan pd naskah raperda, yi di Pasal 56,61 dan 70.CONTOH:(1) kawasan tanaman tahunan yg berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bid. Kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, terbatas, yg selanjutnya disebut HPT/TT seluas kurang lebih 11.736 Ha, terletak di Kab. Banjar, HST, Kotabaru, tabalong, Tanbu Tanah Laut, dan Tapin.(2) perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2.Pada KETENTUAN PERALIHAN ditambahkan kata-kata/klausul, untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha, pd kawasan Holding Zone (kawasan yg diberi Notasi dan Arsir).Kegiatan plasma perkebunan masyarakat yg telah diterbitkan sertifikat HM yg berada dlm kawasan hutan, berdasarkan Perda ini, dinyatakan ditetapkan menjadi areal buka kawasan hutan dengan fungsi kawasan perkebunanKegiatan plasma perkebunan masyarakat yg telah diterbitkan sertifikat HM yg semula berada dalam areal bukan kawasan hutan dan setelah terbitnya Kepmenhut No. 435/Menhut-II/2009 menjadi kawasan hutan berdasarkan Perda ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan diperboilehkan menggunakan kawasan hutan tersebut untuk usaha perkebunan selama 35 tahun terhitung sejak penanaman pertama.terima kasih26Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 45/PUU-IX/2011Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 45/PUU-IX/2011, yang dibacakan/diputuskan pd tgl 21 Februari 2012., bahwa:Frasaditunjuk dan atau (Psl. 1 UU No.41/1999 ttg Kehutanan, UU No. 19/2004 ttg Perpu No.1/2004) bertentang dengan UUD Negara RI Tahun 1945;Frasaditunjuk dan atau dalam Pasal 1 angka 3 tsb. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya.27Kepmenhut No. SK.181/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Hutan Lindung pada sebagian kawasan hutan lindung Pegunungan Meratus seluas 738,75 hektar menjadi hutan produksi terbatas seluas 57,21 hektar dan kawasan hutan produksi tetap seluas 681,54 hektar serta dari cagar alam pada sebagian kawasan cagar alam selat laut II seluas 94,89 hektar menjadi hutan produksi tetap yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;Kepmenhut No. SK.43/Menhut-II/2013 tentang Penunjukan Lahan Pengganti dari tukar menukar kawasan hutan atas nama PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk seluas 675,50 hektar yang terletak di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap.Kepmenhut No SK 135/Menhut-II/2013 Pelepasan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Agri Bumi Sentosa seluas 5.074,30 hektar di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;Kepmenhut No.SK.600/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 9.476 hektar yang terletak di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Cakung Permata Nusa;

Perubahan Parsial :1.Kepmenhut No. SK 163/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Hutan Penelitian Riam Kiwa yang terletak di wilayah Kecamatan Pengaron dan Matraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 1.450 hektar;Kepmenhut No. SK 177/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus seluas 180 hektar pada Kawasan Hutan Produksi Tetap yang terletak di Kabupaten Tapin sebagai Hutan Penelitian Rantau;3.Kepmenhut No.SK 83/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 1.000 hektar di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Kintap;

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) :30Permasalahan Teknis dan Regulasi Kepmenhut No. SK 435/Menhut-II/2009 TEKNIS PETA:Belum adanya peta pola ruang kawasan hutan untuk skala kabupaten/kota (1: 50.000);Perbedaan jenis peta dasar : PDTK dan RBI;Perbedaan luasan kawasan hutan antara hardcopy dan softcopy;TATA BATAS KAWASAN HUTANBelum terselesaikannya tata batas kawasan hutan;KEGIATAN YG BERADA DLM KAWASAN HUTAN:Belum ada terobosan hukum terkait dengan kegiatan eksisting dan pengembangan wilayah yg berada dalam kawasan hutan, yaitu:Terdapat perijinan HGU, ijin lokasi perkebunan.Plasma perkebunan,Tambak MasyarakatPermukiman lokal termasuk transmigrasiKota KecamatanFasilitas umum dan,Fasilitas sosial yang berada dalam kawasan hutan;PERKEMBANGAN KONSEP RAPERDA RTRWP KALSELPola Ruang Kawasan Hutan yang digunakan Sesuai dengan Kepmenhut 435/2009.Pola Ruang Kawasan Hutan yang digunakan, sesuai Kepmenhut 435/2009 tetapi diberikan Notasi dan arsiran (semacam Holding Zone)Pola Ruang Kawasan Hutan yang digunakan, sesuai Kepmenhut 435/2009 tetapi diberikan Notasi dan arsiran (semacam holding Zone), kemudian memasukkan unsur kebijakan pada peraturan peralihan untuk melindungi kegiatan yang berada di dalam kawasan hutan.Pola Ruang Kawasan Hutan yang digunakan, sesuai Kepmenhut 435/2009, tetapi pada: (1) areal yang bermasalah (terlanjur berada dalam kawasan hutan) dan (2) areal usulan pengembangan langsung dijadikan APL.

31PERKEMBANGAN KAWASAN HUTANNOPENGGUNAANLUAS (HA)PERSEN1.Luas KALSEL3.725.445,902..Luas Kawasan Hutan (435/2009)1.779.982,0047,783.Luas Kawasan Hutan (hasil digitasi batas adm, perbaikan posisi peta) HASIL VERIFIKASI dgn BIG.1.754.539,9647,10selisih25.388,040,684.Perubahan Parsial (SK.Menhut dr 2009-2013)Hutan---- APLAPL .. Hutan14.685,7214.032,80652,920,400,380,025.Perubahan kawasan Hutan utk Tujuan Khusus(HDTK) (masih dlm kawasan hutan)APL . HutanTubuh Air .. Hutan715,58

678,0818,500,02

0.020,00TOTAL KAWASAN HUTAN1.741.928,6946,76.6.Total Permasalahan dan Rencana Pengemb. Dalam Kawasan Hutan332.535,94 8,93PERUBAHAN STRUKTUR POLA RUANG KAWASAN HUTANNOJENISVERSI KEMENHUT435/2009VERIFIKASI BIG(Hsl Digitasi)RAPERDA RTRWPPOLA RUANGTERAKHIR

PERSEN1.Hutan Lindung525.838,91523.423,16492.212,36522.688,812.Hutan Produksi Tetap751.934,66749.349,39589.858,79749.242,673.Hutan Produksi Konversi151.126,93147.044,96108.722,20132.989,224.Hutan Produksi Terbatas125.991,84125.164,6843.141,60125.221,825.KSA/KPA213.017,76209.610,85----6.Cagar Alam----54.242,3187.178,467.Suaka Margasatwa----9.815,1510.347,358.Taman Hutan raya----108.955,05109.840,089.Taman Wisata Alam----1.514,431.517,07TOTAL KAWASAN HUTAN1.767.910,101.754.593,041.408.461,891.741.928,6946,76(%)47,4647,1037,8146,76Areal Penggunaan Lain1.946.465,741.927.389,28--1.940.072,11Perairan14.745,2543.462,77--43.444,38TOTAL LUAS KALSEL3.729.121,093.725.445,093.725.445,183.725.445,18100,00