pada musrenbang rpjmd provinsi kalimantan...

20
P ADA MUS RENBANG RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 - 2021 Disampaikan oleh: Menteri Dalam Negeri , TJAHJO KUMOLO Palangkaraya, 28 September 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Upload: lamquynh

Post on 05-Jun-2018

231 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

PADA MUSRENBANG RPJMD

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2016-2021

Disampaikan oleh:Menteri Dalam Negeri,

TJAHJO KUMOLO

Palangkaraya, 28 September 2016

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

3

ARTI PENTING FORUM MUSRENBANG RPJMD 2016-2021

Wahana antar pemangku kepentingan guna menjaring aspirasi masyarakatdalam rangka penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancanganawal RPJMD, meliputi :1. Penajaman sasaran pembangunan jangka menengah daerah;

2. Penajaman capaian indikator kinerja daerah pada saat ini dan pada akhir periodeRPJMD;

3. Penajaman indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerahyang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan

4. Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka menengahdaerah; dan

5. Membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomaniRPJMD Provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah;

4

Penetapan pedoman nomenklaturPerangkat Daerah oleh

Kementerian/Lembaga pemerintahnonkementerian dan pelaksanaan

pemetaan Urusan Pemerintahan olehPemerintah Daerah bersama dengankementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian diselesaikanpaling lambat 2 (dua) bulan

terhitung sejak PeraturanPemerintah ini diundangkan.

Pedoman NomenklaturPerangkat Daerah

Perda pembentukan PerangkatDaerah dan pengisian kepala

Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah

diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak

Peraturan Pemerintah inidiundangkan

Perda PembentukanPerangkat Daerah

Salah Satu Dasar PenyusunanDokumen Perencanaan Daerah

PENETAPAN PEDOMAN NOMENKLATUR DAN PERDA PERANGKAT DAERAH

PP No. 18 Tahun 2016 (Pasal 124)

5

URGENSI PERDA TENTANG PERANGKAT DAERAH

1 Urgensi Perda organisasi Perangkat Daerah dalam Perencanaan pembangunan daerah:

Merupakan bagian yang akan dimasukan dalam dokumen RPJMD khususnyaterkait dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakanurusan pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah;

Merupakan bagian yang dibutuhkan untuk penyusunan RKPD sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan

a

b

2 Urgensi Perda organisasi Perangkat Daerah dalam Penganggaran Pembangunan daerah:

(Pasal 314 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014) Evaluasi terhadap rancangan perda APBD danRancangan Perkada dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan:

a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Salah satunya adalah PP Nomor 18 Tahun 2016 dan turunannya)

b. Kepentingan umum;c. RKPD serta KUA dan PPAS; dand. RPJMD.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan

pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan:

1. Pelayanan publik

2. Pemberdayaan masyarakat

3. Peran serta masyarakat

4. Daya saing daerah

Tujuan Pemerintahan Daerah

6

URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENABSOLUT

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR

NEGERI

6. MONETER & FISKAL

PILIHAN(8)

WAJIB(24)

Dibagi berdasarkan

kriteria

Eksternalitas,

Akuntabilitas dan

Efisiensi

URUSAN

PEMERINTAHAN

UMUM

YAN DASAR

(6)NON YAN DASAR

(18)

S P M

N S P K

1. PENDIDIKAN

2. KESEHATAN

3. PU DAN PR

4. PERUMAHAN

RAKYAT DAN KAW

PERMUKIMAN

5. TRAMTIBUM &

LINMAS6. SOSIAL Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan

daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

Sepenuhnya menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat

6 Urusan • politik luar negeri• pertahanan• keamanan• yustisi• moneter dan fiskal

nasional• Agama

Pemerintah Pusat:• melaksanakan sendiri• melimpahkan kpd

Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah

KONKUREN

dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi & kab/kota.

6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

8 Urusan Pemerintahan Pilihan.

PEMERINTAHAN UMUM

kewenangan Presiden sbg kepala pemerintahan

Meliputi:

• pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional

• pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

• pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional

• Konflik sosial• koordinasi pelaksanaan tugas• pengembangan kehidupan demokrasi• pelaksanaan semua Urusan

pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

• pendidikan

• kesehatan

• pekerjaan umum dan penataan ruang

• perumahan rakyat dan kawasan permukiman

• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganMasyarakat

• sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN

• tenaga kerja• pemberdayaan perempuan dan

pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakat dan

Desa• pengendalian penduduk dan

keluarga berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, dan

menengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan; • kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber daya

mineral;• perdagangan;• perindustrian; dan• transmigrasi.

PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 258)

TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

• Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, • kesempatan kerja, • lapangan berusaha, • meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik • daya saing Daerah.

PEMBANGUNAN DAERAH

sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis

Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang

Perencanaan

K/L PROV+KAB/KOTA

TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI

koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan

oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat

PROV KAB

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJPN RPJMN RKP

RPJPD RPJMD RKPD

dikoordinasikan, disinergikan, dandiharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI

Menggunakan pendekatan:• teknokratik, • partisipatif, • politis, • atas-bawah • dan bawah-atas.

Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Daerah sesuai dengan kewenangannyamenyusun rencana pembangunanDaerah sebagai satu kesatuan dalamsistem perencanaan pembangunannasional.

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 263 & Pasal 264)

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dansasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20(dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPNdan rencana tata ruang wilayah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepaladaerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta programPerangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertaidengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD danRPJMN.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuatrancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunanDaerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RencanaKerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkanoleh Pemerintah Pusat.

Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (enam)bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

Ditetapkan dengan PERDA,paling lama 6 (enam)bulan setelah kepala daerahterpilih dilantik

ditetapkan denganPerkada

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016

Nilai Strategis RPJMD

Road map (peta arah) pembangunan dalam jangkawaktu perencanaan 5 tahun kedepan;

Pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);

Penjabaran visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih untuk memenuhi janji mensejahterakan masyarakat;

Instrumen bagi mewujudkan pembangunanberkelanjutan;

Instrumen untuk meningkatkan keunggulanutama daerah.

1

2

3

4

5

FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( Pasal 265 & Pasal 266)

RPJPD

RPJMD

RKPD

menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, danprogram calon kepala daerah

sebagai instrumen evaluasipenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga)bulan.

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksiadministratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

RPJMD DALAM KERANGKA PERENCANAAN JANGKA PANJANG, MENENGAH & TAHUNAN

RPJMDRenstra

SKPD

RenjaSKPD

RKPD

KUA PPA

Rancangan APBDRKA-SKPD

RPJPD

APBDDPA-SKPD

• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;

• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;

• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;

• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;

• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

• Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;

• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

Konektivitas wilayah, yang menitikberatkan pada keterkaitan (konektivitas) wilayah memilikifungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhanekonomi dan pengembangan wilayah.

Kedaulatan Pangan, yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagaikomponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Energi, yang memfokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar energi listrik, dalam tahun 2015 –2019 direncanakan akan dibangun pembangkit listrik guna meningkatkan kemandirian energi.

Hutan, sebagian besar wilayah indonesia memiliki hutan yang rentan dengan kondisi kebakaranhutan sehingga hal ini menjadi fokus pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu perludilakukan langkah-langkah preventif dengan keamanan hutan dan mendekteksi titik api yangberpotensi kebakaran hutan.

Kemaritiman, wilayah perairan Indonesia memiliki posisi cukup strategis baik di koridor regionalASEAN maupun global.

1

2

3

4

5

ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONALYANG PERLU DIPERHATIKAN

EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJMD(Pasal 267 s.d Pasal 271)

DPRD

PenyampaianRAPERDA RPJPD/

RPJMD(3 hari)

MDN/GUB(15 hari)

Hasil Evaluasi

Sesuaidgn UU

Tdk Disempurnakan

MDN/GUB membatalkan

PERDA RPJPD/RPJMD

RAPERDA RPJPD/RPJMD

KDHmenetapkan

PERDA RPJPD/RPJMD

Penyempurnaan(7 Hari)

MelewatiBatas WKT

EvaluasiTdk Sesuai

Dgn UU

• Gubernur kpd MDN

• Bupati/Walikota kpd Gubernur

Utk memperoleh nomor register

Menteri/Gub

memberikan

nomor register

paling lama 7

(tujuh) Hari sejak

rancangan Perda

diterima.

paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak

disetujui bersama

oleh DPRD dan

KDH.

Merumuskan Kembali

Kesepakatan Legislatif dan

Eksekutif

SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INTEGRASI

PerencanaanDaerah

Perencanaan Nasional

peningkatan dan pemerataan:1. pendapatan masy;2. kesempatan kerja; 3. lapangan berusaha 4. akses dan kualitas yan publik; dan 5. daya saing daerah.

UU 23/2014Pasal 259

Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antarakementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteridengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, danevaluasi pembangunan Daerah.

Pasal 260Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuandalam sistem perencanaan pembangunan nasional

PP 8/2008Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerahantarprovinsi (Psl 43 dan Psl 46)

Permendagri 54/2010Mendagri melaksanakan Binwas terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunandaerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan (Pasal 291 danPasal 292)

DASAR HUKUM

TUJUAN PEMBANGUNAN

RPJMN2015-2019

RPJMD PROVRENSTRA-PD

PROV

RPJMD K/K RENSTRA-PD K/K

RENSTRA K/L

4 Prioritas Pokok• Kedaulatan Pangan• Kedaulatan Energi• Kemaritiman• Pariwisata & Energi

Prioritas Wajib• Pendidikan• Kesehatan• Penanggulangan

Kemiskinan

Dimensi Pemerataan• Antar Wilayah• Antar Kelompok

Pendapatan

NAWACITAPRESIDEN

Koordinasi Teknis antara K/L dgn daerah Prov oleh

MENDAGRI dgn BAPPENAS

Koordinasi Teknis antara PROV dgn K/K oleh GUB

GUBERNUR

MENDAGRI

EVALUASI PERDA

EVALUASI PERDA

MUSRENBANG RPJMD PROV

(Multi Stakeholder)

MUSRENBANG RPJMD K/K

(Multi Stakeholder)

20 20

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

TERIMA KASIH