penggunaan hak kebendaan.doc

7/25/2019 PENGGUNAAN HAK KEBENDAAN.doc

1/31

PENGGUNAAN HAK KEBENDAAN SEBAGAI PEMBAYARAN

KEMBALI SELURUH UTANG DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pada masa sekarang dilakukan

berdasarkan demokrasi ekonomi yang mandiri dan handal guna meningkatkan

terciptanya masyarakat adil dan makmur untuk meningkatkan kemakmuran

seluruh rakyat secara meluas, selaras adil dan merata. Pembangunan ekonomi

yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi

ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan

manusia itu sendiri secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur

berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam UUD 19!.

"esinambungan pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara

dengan baik. #una mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan

ekonomi perlu lebih memperhatikan keserasian dan kesinambungan aspek$aspek

pemerataan dan pertumbuhan.

%ektor perekonomian merupakan sektor yang cukup menjadi perhatian

pada saat sekarang ini. Untuk melaksanakan kegiatan perekonomian baik yang

dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum, adakalanya diperlukan modal

dalam jumlah yang cukup besar. Dalam memenuhi unsur modal yang besar, maka

1


2/31

orang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada bank

untuk mendapatkan sejumlah pinjaman modal atau yang disebut dengan kredit.

&alon debitur akan memberikan barang jaminan sebagai agunan. 'arang yang

dijadikan objek jaminan atau agunan tersebut dapat berupa benda bergerak

maupun yang tidak bergerak.

Demikian kenyataannya, manusia yang memerlukan alat (sarana) bagi

perlengkapan hidupnya baik yang berupa kebutuhan primer maupun sekunder.

Dimana terhadap alat$alat untuk memenuhi kebutuhan manusia itu, manusia tidak

pula senantiasa mampu untuk membuatnya sendiri, tetapi dapat memperolehnya

dari orang$orang yang memang pekerjaannya mengolah barang$barang yang

diperlukan. Di samping itu manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya

kadang kala mengalami keterbatasan dana sehingga sudah sewajarnya sebagai

kondrati manusia untuk saling membutuhkan dalam memenuhi keinginan yang

beraneka ragam guna melanjutkan kehidupannya.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka akan semakin

terasa perlunya sumber$sumber dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha.

*ubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan

usaha suatu perusahaan erat dengan perkreditan. *al ini disebabkan karena dunia

perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya merupakan mitra usaha bagi

perusahaan$perusahaan jasa non keuangan lainnya.

Pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (+) Undang$undang Nomor 1

-ahun 199 tentang perubahan atas Undang$undang Nomor / -ahun 199+ tentang

Perbankan yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun

+


3/31

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk$bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan tara0 hidup rakyat banyak. Ditinjau dari sudut pandang perbankan

atau lembaga keuangan yang menyediakan dana lewat 0asilitas pembiayaan,

pembiayaan atau yang lebih dikenal dengan kata kredit mempunyai kedudukan

yang sangat istimewa, terutama di negara$negara yang sedang berkembang.

Namun demikian diakui pula bahwa sektor perkreditan tetap merupakan kegiatan

yang penting bagi industri perbankan maupun lembaga keuangan lainnya di

negara$negara berkembang maupun negara$negara yang telah maju, karena

pembiayaan tetap merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap

jenis kegiatan usaha.

Pemberian 0asilitas pembiayaan oleh bank dan lembaga keuangan harus

dilakukan secara hati$hati. *al ini dikarenakan dari pembiayaan tersebut akan

timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang

dipinjamkan dapat ditarik kembali atau tidak. leh karena itu dalam pemberian

kredit dikenal istilah Prinsip !&.

Prinsip !& dalam pemberian kredit telah digunakan selama bertahun$tahun

dan kenyataannya pada saat ini masih terus dipergunakan. Prinsip ini meliputi2

character (watak)3 capacity (kemampuan)3 capital (modal)3 conditions3 dan

collateral(jaminan).1

1

"asmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam, P-. 4aja#ra0indoPersada, 5akarta, ++, hlm. 1$1!.

6


4/31

"arakter, tidak diragukan lagi adalah 0aktor yang sangat penting untuk

dipertimbangkan jika ingin memberikan kredit. 7pabila debitur tidak jujur,

curang, ataupun incompetence, maka kredit tidak akan berhasil tanpa perlu

memperhatikan 0aktor$0aktor lainnya. rang yang tidak jujur ataupun curang akan

selalu mencari jalan untuk mengambil keuntungan. %eseorang yang

incompetence menjalankan bisnis tidak diragukan lagi akan menjalankan

bisnisnya dengan buruk, dan hasilnya kredit akan mengandung resiko tinggi. 5ika

seseorang tidak ingin membayar kembali kreditnya, kemungkinan ia akan

mencari jalan untuk menghindari membayar kembali. Untuk itu, penilaian

karakter debitur harus ditentukan sejak ia memulai langkah pertama untuk

mendapatkan pinjaman.

Dalam menentukan karakter, debitur harus mampu menunjukkan kepada

bank bahwa ia adalah orang yang jujur dan dapat diandalkan. Untuk itu

dibutuhkan rekam jejak dari yang bersangkutan.

In0ormasi tentang nasabah dapat diperoleh melalui system in0ormasi

kredit yang dimiliki 'ank Indonesia. Namun karena tidak adanya system 8kenal

diri yang berlaku nasional sehingga seorang dapat memiliki identitas diri lebih

dari satu in0ormasi itu seringkali tidak akurat. %edangkan modal (capital)

berhubungan dengan kekuatan keuangan dari si peminjam. 7da beberapa cara

untuk menentukan apakah modal seseorang itu memuaskan. :angkah pertama

adalah mendapatkan laporan asset dan passi;a dari si peminjam dan harus

dipastikan data tersebut akurat. 'eberapa lembaga pinjaman mempunyai aturan$

aturan pinjaman yang memuat batas ratio maksimal asset dan passi;a.


5/31

Conditions, dapat dilihat melalui dua kategori, yaitu kondisi internal dan

kondisi eksternal yang akan mempengaruhi peminjam dan kemampuan debitur

untuk mengembalikan. "edua belah pihak baik bank maupun debitur menyusun

kontrak yang memuat hal$hal yang berkaitan dengan kredit, biaya dan bunga.

'ank berhak mengetahui tujuan dari pinjaman. *al ini membantu bank menilai

resiko dari pinjaman, tipe dari produk pinjaman dan keamanan apa yang

diperlukan. 'ank tidak memberikan kredit untuk tujuan yang illegal misalnya

memberikan kredit untuk tujuan yang dapat membahayakan lingkungan.+

Collateral (agunan) diperlukan untuk menanggung pembayaran kredit

macet. &alon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa

agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau

pembiayaan yang diterimanya. 7gunan ber0ungsi sebagai jaminan tambahan.

"esulitan bank dalam melakukan analisis dengan menggunakan prinsip ! &

sebagaimana dikemukakan di atas dapat diatas dengan adanya skim penjaminan

atau skim asuransi kredit. Dengan adanya skim tersebut maka bank lebih mudah

menilai risiko kredit yang diberikannya.

&D "ingsley, 'anking > :ending Practice, (%ydney2 :awbook &o.,+1), hlm. 9/$1.

!


6/31

*ak kebendaan adalah suatu hak absolute, hak yang melekat pada suatu

benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat

dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. %ementara ciri$ciri hak

kebendaan adalah2

1. 'ersi0at absolute dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.

+. Droit de suite2 suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak

yang mengikat bendanya di tangan siapa pun.

6. Droit de preference2 hak yang didahulukan atau diutamakan.

5ika pemegang hak kebendaan pailit hak kebendaan lain yang melekat di

atasnya dapat dipertahankan dari kepailitan artinya hak kebendaan lain tersebut

dapat dituntut seratus persen karena tidak dipengaruhi oleh kepailitan.

"alau hak perorangan, jika terjadi pailit maka para pemegang hak

perorangan harus puas menerima, jika ada, sebagian dari tagihannya seimbang

dengan besarnya hak masing$masing.

"alau terjadi benturan antara hak kebendaan dengan hak perorangan,

maka hak kebendaan yang didahulukan tanpa memperhatikan apakah ada hak

kebendaan tersebut terjadi lebih dulu atau sesudah terjadinya hak perorangan.

"epailitan pada dasarnya merupakan perkara perdata, lebih tepatnya

perkara utang$piutang. Penyelesaiannya pun bisa dilakukan berbagai cara,

baik mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, mengajukan permohonan pailit

ke Pengadilan Niaga atau diselesaikan di luar pengadilan (alternative dispute

resolution), tergantung pilihan dari pihak "reditor yang merasa haknya dilanggar.

?


7/31

Perkara kepailitan mempunyai beberapa kekhususan dibanding dengan

perkara perdata biasa. *al tersebut diantaranya dapat dilihat dari syarat

pengajuannya, pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutusnya, dan

jangka waktu penyelesaian perkara tersebut yang berbeda dengan perkara

perdata pada umumnya.


8/31

diatur dalam Undang$Undang Nomor 6/ -ahun + tentang "epailitan dan

Penundaan "ewajiban Pembayaran Utang (UU No. 6/ -ahun +). 7pa saja

syarat$syarat bagi seorang debitor untuk dapat dinyatakan pailit berdasarkan UU

No. 6/ -ahun + iniA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN DAN KEPAILITAN

A. Jaminan

5aminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak

ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa

debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. 5aminan kredit

merupakan instrumen yang penting dalam melakukan analisis berkaitan dengan

kemampuan serta kesanggupan debitur membayar kredit yang diajukan haruslah

memenuhi syarat 0ormal secara yuridis menurut peraturan perundang$undangan

yang berlaku, sehingga jika dikemudian hari terjadi wanprestasi bank telah

memiliki alat bukti dalam melakukan tindakan hukum. %elain itu, jaminan juga

harus mudah untuk dijual atau diuangkan.

5aminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasi0ikasi

berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, si0atnya kebendaan

yang dijadikan objek jaminan, dan lain sebagainya. %ebagaimana telah disebutkan

di atas bahwa jaminan merupakan salah satu upaya yang penting untuk

Naja, +!,ukum Kredit dan Bank !aransi, &itra 7ditya 'akti, 'andung, hlm. +


9/31

mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam pemberian kredit. Pada

dasarnya jaminan kredit terdiri dari2!

1. 5aminan pribadi (personal guarantee)

Didalam ketentuan perundang$undangan, jaminan pribadi dikenal

dengan istilah penanggungan utang, sebagai terjemahan dari borgtocht. di

dalam praktik perbankan, istilah borgtocht cukup dikenal, bahkan dalam

era globalisasi, personal guaranty merupakan istilah yang cukup popular

yang maksudnya sama dengan borgtocht"

5aminan pribadi adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan

yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan

kewajiban$kewajiban debitur kepada kreditur.

5aminan pribadi diatur dalam Pasal 1+ "U* Perdata mengenai

penanggungan.


10/31

guarantee) juga digunakan sebagai jaminan yang si0atnya sama dengan

jaminan pribadi.

+. 5aminan kebendaan.

5aminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik

benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan

bagian dari harta kekayaan, baik dari debitur maupun dari pihak ketiga,

guna menjamin pemenuhan kewajiban$kewajiban debitur kepada pihak

kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji.

'erdasarkan jenisnya jaminan dibedakan atas2?

a. 5aminan pokok, yang terdiri dari barang$barang bergerak maupun

tidak bergerak, dan tagihan yang langsung berhubungan dengan

akti;itas usahanya yang dibayar dengan kredit.

b. 5aminan tambahan dapat berupa jaminan pribadi atau jaminan

perusahaan yang dibuat secara notariil serta jaminan bank dan dapat

berupa barang$barang tidak bergerak dan barang$barang bergerak

yang tidak dijaminkan sebagai jaminan pokok.

%elain itu dikenal juga jaminan yang berupa agunan. 7gunan merupakan

jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian 0asilitas kredit. *al

demikian sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 angka +6

Undang$undang Nomor 1 -ahun 199 tentang Perubahan atas Undang$undang

Nomor / -ahun 199+ tentang Perbankan, yaitu bahwa agunan adalah jaminan

tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian

0asilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

? Djumhana, 199?,ukum $erbankan di #ndonesia,P-. &itra 7ditya 'akti, 'andung, hlm. !1

1


11/31

B. Kepailitan

"epailitan perusahaan merupakan suatu 0enomena hukum perseroan yang

sering sangat ditakuti, baik oleh pemilik perusahaan atau oleh manajemennya.

"arena dengan kepailitan perusahaan, berarti perusahaan tersebut telah gagal

dalam berbisnis atau setidak$tidaknya telah gagal dalam membayar hutang (atau

hutang$hutangnya)./

1. Pengertian dan %yarat$syarat "epailitan

%uatu perusahaan dikatakan pailit atau istilah populernya adalah

BbangkrutB manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau

tidak mau membayar hutang$hutangnya. leh karena itu, daripada pihak kreditur

ramai$ramai mengoroyok debitur dan saling berebutan harta debitur tersebut,

hukum memandang perlu mengaturnya, sehingga hutang$hutang debitur dapat

dibayar secara tertib dan adil.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan

umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas

seluruh aset debitur (badan hukum atau.orang pribadi) yang mempunyai lebih dari

1 (satu) hutangCkreditur di mana debitur dalam keadaan berhenti mambayar

hutang$hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang$hutangnya tersebut.

7gar seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal

ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan yuridis harus dipenuhi.

Persyaratan$persyaratan tersebut adalah sebagai berikut2

/


12/31

a. Debitur tersebut haruslah mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang.

b.


13/31

tidak ada atau tidak cukup.

c. Dicabutnya kepailitan atas anjuran hakim pengawas.

d. 5ika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

e. 5ika seluruh hutang di bayar lunas oleh debitur.

+. Prosedur "epailitan

Prosedur beracara untuk kepailitan adalah di pengadilan khusus, yaitu di

Pengadilan Niaga dengan tata cara dan prosedur yang khusus pula. 7dapun yang

merupakan kekhususan dari hukum acara kepailitan dibandingkan dengan hukum

acara perdata yang umum adalah sebagai berikut2

a. Di tingkat pertama, hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu

Pengadilan Niaga.

b. 7danya hakim$hakim khusus di Pengadilan Niaga.

c. 5angka waktu berperkara yang singkat dan tegas.

d. Prosedur perkara dan pembuktiannya simpel.

e. -idak mengenal upaya banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan

kembali ke


14/31


15/31

m. Dilakukan rehabilitasi.

BAB III

SYARAT-SYARAT BAGI SEORANG DEBITOR UNTUK DAPAT

DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UU NO. 3 TAHUN !""#TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KE$AJIBAN

PEMBAYARAN UTANG

Pemberi kredit (bank) pada kahekatnya melaksanakan secara tidak

langsung tugas$tugas pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan sektor

ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang ditetapkan

UUD 19!.

Pasal$pasal 1/!9, 1/?, 1/?1 dan 1/?+ "U* Perdata mengatur

kewajiban$kewajiban orang yang meminjamkan2 Pasal 1/!9 "U* Perdata

menyatakan bahwa2 8orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa

yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam persetujuan.

Pasal 1/? "U* Perdata menyatakan jika tidak telah ditetapkan sesuatu

waktu, *akim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut

pengembalian pinjamannya menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran

kepada si peminjam.

7pabila diperhatikan, ketentuan$ketentuan di atas sebenarnya tidak

mengatur kewajiban pemberi pinjaman, akan tetapi kewajiban penerima pinjaman.

1!


16/31

%atu$satunya ketentuan yang mengatur kewajiban pemberi pinjaman adalah Pasal

1/!6 "U* Perdata akan tetapi ketentuan itu tidak bertalian dengan perjanjian

pinjam uang, karena hanya mengatur perjanjian pinjam mengganti barang.

%etiap orang yang mengadakan perjanjian tentunya berkeinginan agar

perjanjian tersebut berakhir dengan baik dan memuaskan para pihak, tetapi

kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan dimana salah satu tidak pihak

tidak dapat memenuhi kewajiban$kewajibannya. Di dalam praktek selalu kita

lihat bahwa penerima kredit (peminjam) lalai dalam melunasi hutang dan bunga

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 7pabila kondisi seperti ini terjadi

maka suatu hal yang terpenting bagi kebijaksanaan perjanjian pemberian kredit

adalah masalah jaminan yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit

untuk mengembalikan pinjamannya.

5aminan secara hukum mempunyai 0ungsi untuk mengko;er utang, karena

itu jaminan di samping 0aktor$0aktor lain (watak, kemampuan, modal, jaminan

dan kondisi ekonomi) merupakan sarana perlindungan bagi para kreditur yaitu

kepastian atau pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh

debitur.

Dalam literatur, apabila berbicara tentang jaminan selalu dikaitkan pada

jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. %ecara hukum baik jaminan

kebendaan maupun jaminan perorangan, keduanya merupakan sarana untuk

mengko;er utang. Perjanjian jaminan kebendaan selalu merupakan perbuatan

Djumhaendah *asan, 'spek ukum (aminan Kebendaan dan $erorangan, 5urnal*ukum 'isnis ;olume II, hlm. 1?

1?


17/31

memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang yang bertujuan untuk

menjaminkan dan menyediakannya bagi pemenuhan kewajiban seorang debitur.

Dalam jaminan kebendaan benda objek jaminan khusus diperuntukkan

sebagai upaya pre;enti0 untuk berjaga$jaga apabila suatu ketika terjadi

wanprestasi oleh debitur. Pemilikan benda objek jaminan tidak beralih kepada

kreditur karena terjadinya penjaminan tersebut. Dengan demikian dalam

perjanjian jaminan kebendaan benda tetap menjadi milik debitur, benda hanya

disiagakan untuk berjaga$jaga terhadap kemungkinan terjadi wanprestasi.

Dalam hukum jaminan kebendaan apabila benda objek jaminan beralih

kepada kreditur (menjadi milik kreditur) maka perjanjian jaminan tersebut batal

demi hukum (Pasal 11! "U* Perdata bagi gadai3 Pasal 11/ ayat (1) "U*

Perdata bagi hipotik, Pasal 1+ UU*- bagi hak tanggungan, Pasal 66 UU No. +

-ahun 1999 bagi 0iducia), sehingga dengan demikian jelas bahwa dalam hukum

jaminan kebendaan tidak diperkenankan pengalihan hak atas benda objek jaminan

kepada kreditur.

5aminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda yang

menjadi objek jaminan suatu utang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi

pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji.

"edudukan kreditur adalah sebagai kreditur pre0eren yang didahulukan

daripada kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutangnya dari benda objek

jaminan, bahkan dalam kepailitan debitur (tidak mampu membayar utang), ia

mempunyai kedudukan sebagai kredit separatis.

1/


18/31

%ebagai kreditur separatis, ia dapat bertindak seolah$olah tidak ada

kepailitan pada debitur, karena ia dapat melaksanakan haknya untuk melakukan

parate eksekusi.

"etentuan "U* Perdata dalam Pasal 1166 (hak istimewa untuk

didahulukan pembayarannya) hanya memberikan hak pre0eren kepada kreditur

pemegang2

1. *ipotik (untuk kapal laut dan pesawat udara).

+. #adai.

6. *ak -anggungan (hak jaminan atas tanah).

. iducia.

*ak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur

dengan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relati0 yaitu

hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam

perjanjian. Dalam perjanjian jaminan perorangan, pihak ketiga bertindak sebagai

penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur apabila debitur ingkar janji

(wanprestasi).

Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam

jaminan, sehingga tidak jelas benda apa dan yang mana milik pihak ketiga yang

dapat dijadikan jaminan apabila debitur ingkar janji, dengan demikian para

kreditur pemegang hak jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur

konkuren saja. 7pabila terjadi kepailitan pada debitur maupun penjamin (pihak

ketiga), akan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang tertera dalam Pasal

1161 dan 116+ "U* Perdata.

1


19/31

Dalam praktek, perjanjian jaminan perorangan kurang disukai, karena para

kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang harus bersaing

dengan kreditur lain dalam pemenuhan kewajiban debitur, dan karena pihak

ketiga juga tidak mengikatkan harta tertentu dalam perjanjian maka seiring terjadi

pihak ketiga melakukan pengingkaran terhadap kesanggupannya.

"arena tuntutan kreditur terhadap penanggung tidak diberikan suatu

pri;ilage atau kedudukan istimewa di atas tuntutan kreditur lainnya dari si

penanggung, maka jaminan perorangan ini tidak banyak berguna bagi dunia

perbankan

Perjanjian jaminan perorangan dapat berupa2

1. PenanggunganCbortocht

+. 'ank garanti

%etiap "reditor pasti mempunyai jaminan kebendaan pelunasan utang dari

debitor baik yang bersi0at umum maupun yang bersi0at khusus. 7pabila "reditor

tidak meminta jaminan secara khusus ketika melakukan perjanjian utang$piutang

dengan Debitor, maka berdasarkan Pasal 1161 "U*Perdata secara otomatis

kreditor mempunyai jaminan umum pembayaran utang dari harta benda milik

debitor.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam

uang pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran2

1. @ang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam

uang itu merupakan 8satu perjanjian, si0atnya 8konsensuil.

19


20/31

+. @ang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang

merupakan dua buah perjanjian yang masing$masing bersi0at

8konsensuil dan 8riil.

Perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat tangguh yang

pemenuhannya tergantung pada peminjam yakni kalau penerima kredit menerima

dan mengambil pinjaman itu (Pasal 1+!6 "U* Perdata). 7da pula yang

menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam uang yang bersi0at

konsensuil dan obligatoia. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sesuai

dengan Pasal 166 "U* Perdata.

Perjanjian kredit bank adalah 8perjanjian pendahuluan dari penyerahan

uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemu0akatan antara pemberi

dan penerima pinjaman. Perjanjian ini bersi0at konsensuil obligatoin yang

dikuasai oleh Undang$Undang Pokok Perbankan dan bagian umum "U* Perdata.

Penyerahan uangnya sendiri, adalah bersi0at riil. Pada saat penyerahan

uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model

perjanjian kredit pada kedua belah pihak. Di dalam praktek, istilah kredit juga

dipergunakan untuk penyerahan uang, sehingga jika kita mempergunakan kata$

kata kredit, istilah ini meliputi baik perjanjian kreditnya yang bersi0at konsensuil

maupun penyerahan uangnya yang bersi0at riil.

Pengertian perjanjian kredit adalah perjanjian standart, dalam Undang$

Undang Perdata 19?/ yang model$model perjanjian kredit terdapat 8ratio yang

menyimpang dari ajaran umum "U* Perdata. Perjanjian kredit adalah sarana

+


21/31

pembangunan untuk mendapat kredit, penerima kredit terikat pada syarat$syarat

tertentu.

Di dalam praktek setiap bank telah menyediakan blangko (0ormulir,

model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (standard

form). ormulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak

diperbincangkan dengan pemohon. "epada pemohon hanya dimintakan

pendapatnya apakah dapat menerima syarat$syarat tersebut di dalam 0ormulir itu

atau tidak. *al di atas menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam praktek

tumbuh perjanjian standard (standard contract).

*al yang menjadi permasalahan apakah kontrak standard secara juridis

sah dan mempunyai akibat hukum. Untuk itu timbul berbagai pendapat dari

kalangan pakar antara lain2

1. Pitlo, kontrak standard adalah dua kontrak saja alasan kebebasan pihak$

pihak yang dijamin oleh Pasal 166 ayat (1) "U* Perdata sudah

dilanggar.

+. %laiter, secara materil merupakan 8legio particu liere welgi;ers

(membentuk undang$undang swasta). Dengan alasan kreditur dalam hal

ini bank secara sepihak menentukan substansi perjanjian.

6. Eggins, kebebasan kehendak dalam perjanjian merupakan tuntutan

kesusilaan. Ini berarti kontrak standard bertentangan dengan asas$asas

hubungan perjanjian (Pasal 16+ jo Pasal 166 "U* Perdata) tapi dalam

praktek, perjanjian timbul karena keadaan mengendalikannya dan harus

diterima sebagai kenyataan.

+1


22/31

. mengatakan perjanjian buku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan

kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas

perdagangan.

!. %tein, menyatakan perjanjian baru dapat diterima sebagai perjanjian

berdasarkan 0iksi adanya kemauan dan kepercayaan (0ictie;an wil en

;itro;en) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak

mengikatkan diri pada perjanjian itu. "alau nasabah debitur menerima

dokumen perjanjian berarti nasabah tersebut secara sukarela tetapi pada

isi perjanjian itu.

?.


23/31

sendiri, maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan

pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan

untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta

berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih

kreditor, debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. "epailitan

tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk

membayar utang$utangnya.

Dalam perkara kepailitan terdapat tiga tingkatan kreditor, yaitu2

1. "reditor separatis, yaitu "reditor yang mempunyai hak jaminan

kebendaan, diantaranya2 pemegang hak tanggungan, pemegang gadai,

pemegang jaminan 0idusia, pemegang hak hipotik, dan lain$lain.

+. "reditor pre0erent, yaitu "reditor pemegang hak istimewa seperti yang

diatur dalam Pasal 1169 dan Pasal 119 "U*Perdata.

6. "reditor konkuren atau disebut juga kreditor bersaing, karena tidak

memiliki jaminan secara khusus dan tidak mempunyai hak istimewa,

sehingga kedudukannya sama dengan kreditor tanpa jaminan lainnya

berdasarkan asasparitas cridetorium.

Pernyataan pailit seorang Debitor tidak terlalu penting bagi "reditor

separatis dan "reditor pre0erent, karena mereka dapat mengeksekusi benda

jaminan seolah$olah tidak ada kepailitan. *al demikian berbeda dengan kurator

yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan diantara mereka

terjadi perebutan harta Debitor. leh karena itu, salah satu 0ungsi kepailitan

adalah untuk memenuhi hak "reditor bersaing atau "reditor konkuren secara

+6


24/31

adil, sehingga tidak terjadi perbuatan$perbuatan yang secara hukum tidak

dibenarkan.9

%ebagaimana diketahui, bahwasanya tujuan diaturnya kepailitan dalam UU

No. 6/ -ahun + adalah2

1.


25/31


26/31

6.


27/31

6. Debitor Pailit tidak hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang.

. "reditor tidak dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai

hal$hal yang dikemukakan melalui *akim Pengawas.

Persyaratan khusus mengenai pengabulan permohonan gij*eling juga

diatur dalam Peraturan


28/31

b, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya3

c, benda yang dipergunakan untuk menghalang$halangi penyidikan

tindak pidana3

d, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak

pidana3

e, benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak

pidana yang dilakukan.

(+) 'enda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit

dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan

mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dalam Pasal 1161 "U*Perdata dikatakan2 8%egala kebendaan si berutang,

baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun

yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan

perseorangan.

'erdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa harta debitor yang

ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta bergerak maupun tidak

bergerak akan menjadi jaminan pembayaran utang bagi kreditor meskipun tidak

diperjanjikan sebelumnya.


29/31

Pendapat


30/31

konsisten dalam mengatur kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan,

disatu sisi berdasarkan Pasal !! ayat (1) kreditor tersebut dapat melaksanakan

haknya seolah$olah tidak terjadi kepailitan, di sisi lain menurut Pasal !?

ayat (1) pelaksanaan hak atau eksekusi dari kreditor harus menunggu selama

jangka waktu stay, yaitu paling lama 9 hari sejak debitor dinyatakan pailit.

BAB I%

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat utama

untuk dapat dinyatakan pailit menurut UU No.6/ -ahun + adalah bahwa

seorang debitor mempunyai paling sedikit + (dua) kreditor dan tidak membayar

lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dengan adanya putusan

pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan

untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta

berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih

kreditor, debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. "epailitan

tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk

membayar utang$utangnya.

Pada prinsipnya apabila debitur tidak dapat melunasi melunasi

hutangCkreditnya, baik karena jatuh pailit maupun sebab lainnya (wanprestasi

dalam perjanjian kredit) maka kreditur dapat melakukan penyitaan dan

melaksanakan penjualan benda yang menjadi objek jaminan.

6


31/31

61

penggunaan hak kebendaan.doc

Documents