permohonan hak

PERMOHONAN

HAK ATAS TANAH

Disusun OlehKELOMPOK 1

1 Shinta Zahara 11061112052 Priya Andhika 11061512853 Aries Buwana 12061826504 Indah Mustika S 12061834135 Juristezar P.A.L Tobing 12061836026 Leo Dinajabkasi 12061836667 Nicodemus Revellino 12061839818 Priyarso Wirastyo 12061841839 Addin Purbasari 120630773110 Agus Tri Hardjanto 120630776311 Ariesta Wibisono A 120630779512 Friska Anggia Ifriwati 120630795213 Raden Sri Handono P 120630812214 Amelia Nur Hijriati 120633195115 Patricia Dian Ferissa 120633266416 Weni Rachmaeni 120633298617 Ade Tiffany Pasha 130634189018 Aisyah Ratu J Siregar 130634195319 Annisa Eksalanti 130634200320 Anzani Akbar 1306342035

MAGISTER KENOTARIATANFAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA2013

22

PERMOHONAN HAK ATAS TANAH

A. Pengertian

Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Pokok Agraria”),

adapun hak atas tanah tersebut yaitu :

a. Hak Milik (HM);

b. Hak Guna Usaha (HGU);

c. Hak Guna Bangunan (HGB);

d. Hak Pakai (HP);

e. Hak Sewa (HS);

f. Hak Membuka Tanah;

g. Hak Memungut Hasil Hutan;dan

h. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak sebagaimana tersebut diatas yang

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai

yang disebutkan dalam pasal 53.

Pemilikan atau penguasaan atas tanah-tanah sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan

dengan dua cara, yaitu :

Perolehan

Hak Atas Tanah

Tanah Negara

Tanah Hak

Pemindahan/Pengalihan

Pelepasan/Pembebasan

Pencabutan Hak

PERMOHONAN HAK

22

Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana dimaksud dalam

UU Pokok Agraria, sedangkan tanah hak adalah tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu

hak atas tanah (dalam hal ini tanah tersebut sudah dilekati atau dibebani dengan suatu hak

atas tanah tertentu, seperti : HM, HGB, HGB, dll).

Menunjuk pada bagan tersebut diatas, maka permohonan hak merupakan suatu permohonan

hak terhadap tanah-tanah yang langsung dikuasai negara. Permohonan hak tersebut ditjuan

untuk memperoleh bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, yang mana penguasaan atas

tanah seharusnya dilengkapi dengan surat-surat sebagai bukti kepemilikan tanah atau sering

disebut Sertifikat hak atas tanah yang berfungi sebagai pembuktian hak bagi pemiliknya,

yang mana dalam penulisan ini akan disampaikan tata cara mengajukan permohonan atas

hak-hak tanah tersebut.

B. Dasar Hukum

Adapun landasan hukum yang dipergunakan sehubungan dengan penulisan Permohonan

Hak Atas Tanah ini, antara lain :

a. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(“UUPA”);

b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun

1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Pengelolaan (“PMNA Nomor: 9 Tahun 1999”);

c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. (“Perka

BPN Nomor : 2 Tahun 2013”).

22

C. Pemohon Hak

Pemohon hak atau subjek hak adalah perorangan atau badan hukum yang pendiriannya sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun subjek hak

yang dapat mengajukan permohonan hak adalah sebagai berikut:

No. Hak Atas Tanah Pemohon

1. Hak Milik a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu:

- Bank Pemerintah;

- Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh

Pemerintah.

Pemberian Hak Milik untuk badan hukum, hanya dapat diberikan

atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung

dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Hak Guna Usaha a. Warga Negara Indonesia.

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

3. Hak Guna Bangunan a. Warga Negara Indonesia.

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

4. Hak Pakai a. Warga Negara Indonesia

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

c. Instansi Pemerintah

d. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.

e. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di

Indonesia.

5. Hak Pengelolaan a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;

22

b. Badan Usaha Milik Negara;

c. Badan Usaha Milik Daerah;

d. PT Persero;

e. Badan Otorita;

f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk

pemerintah.

Badan-badan hukum sebagaimana dimaksud dapat diberikan Hak

Pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

berkaitan dengan pengelolan tanah.

D. Persyaratan

Sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah, maka perlu diketahui terlebih dahulu

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan permohonan hak atas tanah.

Secara umum persyaratannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 PMNA Nomor: 9

Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Memenuhi syarat sebagai subjek hak, sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

b. Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang

dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Apabila tanah yang dimohon merupakan tanah Hak Pengelolaan. Pemohon harus

terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari

Pemegang Hak Pengelolaan.

d. Apabila tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan. Harus lebih dahulu

dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

e. Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri

tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah.

22

E. Tata Cara Permohonan Hak

Setelah memenuhi persyaratan, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk

memperoleh hak atas tanah sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan

perundang-undangan, secara umum permohonan hak, baik itu HM, HGB, HGU, HP, dan

Hak Pengelolaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tahap Pertama

Permohonan Hak atas Tanah Negara diajukan kepada pihak yang berwenang untuk

memberikan hak atas tanah (pihak yang berwenang ini akan diuraikan lebih lanjut dalam

sub bagian berikutnya), yang mana permohonan tersebut memuat:

a. Keterangan mengenai pemohon:

- Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan

pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih

menjadi tanggungannya;

- Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya,

tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang

tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yurisis dan data fisik:

- Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifkat, girik, surat kapling,

surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang

telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak,

dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya (dasar penguasaan tersebut dijadikan

lampiran dalam permohonan hak);

22

- Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan

tanggal dan nomornya);

- Jenis tanah (pertanian/non pertanian)

- Rencana penggunaan tanah;

- Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara).

c. Keterangan Lain-lain

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh

pemohon, ternasuk bidang tanah yang dimohon dan Keterangan lain yang dianggap

perlu.

Permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

No. Permohonan

Hak

Lampiran Dokumen

1. Hak Milik Lampiran dokumen mengenai pemohon:

a. Jika perorangan: foto copy surat bukjti identitas, surat bukti

kewarganegaraan Republik Indonesia;

b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan

pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Lampiran dokumen mengenai mengenai tanahnya:

a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat

bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan

atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta

pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti

perolehan tanah lainnya;

22

b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;

c. Surat lain yang dianggap perlu.

Serta Lampiran Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah

bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki.

2. HGU Permohonan HGU dilampiri dengan:

a. Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian

perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah

didaftarkan sebagai badan hukum;

b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka

panjang.

c. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah

atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana

tata ruang Wilayah;

d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa

pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang,

akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti


e. Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat

persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing

tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen

Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau

Penanaman Modal Asing;

f. Surat ukur apabila ada.

3. HGB Permohonan HGB dilampiri dengan:

Apabila Non fasilitas Penanaman Modal:

1. Keterangan mengenai pemohon

a. Jika perorangan: foto copy surat bukjti identitas, surat

22

bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;


pendiriannya dan salinan surat keputusan

penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan


2. Keterangan mengenai tanahnya:


bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah

dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah,

PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan

surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila

ada;




Apabila Fasilitas Penanaman Modal:

a. Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian

perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah

didaftarkan sebagai badan hukum;


panjang.



tata ruang Wilayah;



akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti

22


e. Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat

persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing

tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen

Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau

Penanaman Modal Asing;


4. Hak Pakai Permohonan Hak Pakai dilampiri dengan:

Apabila Hak Pakai dengan jangka waktu:

1. Keterangan mengenai pemohon

a. Jika perorangan: foto copy surat bukjti identitas, surat

bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;


pendiriannya dan salinan surat keputusan

penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan


2. Keterangan mengenai tanahnya:


bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah

dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah,

PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan

surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila

ada;




22

Apabila Hak Pakai Selama Dipergunakan

Lampiran Mengenai Pemohon:

a. jika pemohon instansi pemerintah atau Badan hukum

Indonesia: foto copy akta atau peraturan pendiriannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

b. jika pemohon Badan Hukum asing: foto copy surat

persetujuan bidang usaha dari instansi terkait;

c. jika pemohon Kedutaan Asing: foto copy surat

rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.

Lampiran Mengenai tanahnya:

a. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat

bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang telah dibeli

dari pemerintah; akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan

pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya;

b. Data fisik: Suarat Ukur, Gambar Situasi apabila ada;


Dalam hal pemohon Hak Pakai orang asing, juga

dipersyaratkan :

a. Bagi orang asing penetap: foto copy surat izin tanggal

tetap;

b. Bagi orang asing lainnya: foto copy surat izin kunjungan

atau izin keimigrasian lainnya yang dimiliki oleh orang

asing yang bersangkutan.

Dalam hal pemohon Instansi Pemerintah namun bukti

perolehan tanahnya tidak dapat diketemukan, dilengkapi

dengan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa secara

22

fisik tanahnya dikuasai, tanah tersebut sudah tercatat dalam

daftar inventaris dan tidak ada permasalahan atau sengketa

dengan pihak lain.

5. Hak

Pengelolaan

Permohonan Hak Pengelolaan dilampiri dengan:

a. Foto copy identitas permohonan atau surat keputusan

pembentukannya atau akta pendirian perusahaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


panjang;



tata ruang Wilayah;


sertifikat, penunjukan atau penyerahan dari pemerintah


akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat

bukti perolehan tanah lainnya;

e. Surat persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait

apabila diperlukan;


g. Surat pernyataan atau bukti bahwa seluruh modalnya

dimiliki oleh pemerintah.

Tahap Kedua

Setelah diajukan permohonan oleh pemohon hak, maka selanjutnya berkas-berkas tersebut

akan diterima oleh instansi terkait, yang mana secara umum instansi tersebut akan

melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.

22

2. Mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran isian sebagaimana diatur dalam

PMNA Nomor: 9 Tahun 1999.

3. Memberitahukan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian sebagaimana

diatur dalam PMNA Nomor: 9 Tahun 1999.

4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya untuk menyelesaikan

permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Tahap Ketiga

Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap data-data, maka instansi yang berwenang akan

memberikan putusan mengenai hak atas tanah, adapun berdasarkan Perka BPN Nomor : 2

Tahun 2013 telah diberikan kewenangan dan pelimpahan pemberian hak atas tanah,

sehingga terdapat pembagian-pembagian kewenangan atas tanah-tanah dengan luas-luas

dan kegiatan-kegiatan tertentu, berikut ini hak atas tanah yang dapat diberikan oleh instansi

yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya, yaitu:

Kewenangan Hak Atas Tanah Tindakan

KEPALA KANTOR

PERTANAHAN

HAK MILIK

Untuk Perseorangan :

a. Tanah Pertanian

Luasnya tidak lebih dari 50.000 M2

(lima puluh ribu meter persegi).

b. Tanah Non Pertanian


(tiga ribu meter persegi).

Untuk Badan Hukum Keagamaan dan

Sosial (Berdasarkan PP No. 38 Tahun

1963 tentang Penunjukan Badan-badan

Hukum yang Dapat Mempunyai Hak

22

KEPALA KANTOR

PERTANAHAN

Milik atas Tanah)

a. Tanah non Pertanian



Pemberian Hak Milik atas Tanah dalam

rangka pelaksanaan program :

a. Transmigrasi;

b. Redistribusi tanah;

c. Konsolidasi tanah;

d. Program yang dibuayai oleh APBN

dan/ayau APBD; dan

e. Pedaftaran tanah yang bersifat

strategis dan massal.

HAK

GUNA BANGUNAN

(HGB)

Perorangan :



Badan Hukum :


(dua puluh ribu meter persegi).

Pemberian HGB atas Tanah Hak

Pengelolaan


a. Tanah Pertanian



22

HAK PAKAI




Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD


a. Tanah Non Pertanian


(dua puluh ribu meter persegi).

Pemberian Hak Pakai atas Tanah Hak

Pengelolaan

Pemberian hak Pakai Aset Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

HAK MILIK


a. Tanah Pertanian

Luasnya lebih dari 50.000 M2 (lima

puluh ribu meter persegi) dan

”tidak lebih dari luas batas

maksimum kepemilikan tanah

pertanian perorangan”.


Luasnya lebih dari 3.000 M2 (tiga

ribu meter persegi) dan “tidak lebih

dari 10.000M2 (sepuluh ribu meter

persegi)”.

Untuk Badan Hukum Keagamaan dan

22

KEPALA KANTOR

WILAYAH BPN

Sosial (Berdasarkan PP No. 38 Tahun

1963 tentang Penunjukan Badan-badan

Hukum yang Dapat Mempunyai Hak

Milik atas Tanah)

a. Tanah non Pertanian



“tidak lebih dari 150.000 M2

(seratus lima puluh ribu meter

persegi)”.

HAK GUNA

USAHA

(HGU)

Kepala Kanwil BPN memberi keputusan

mengenai pemberian Hak Guna Usaha

atas tanah yang luasnya tidak lebih dari

2.000.000 M2 (dua juta meter persegi).

HAK

GUNA BANGUNAN

(HGB)


Luasnya lebih dari 3.000 M2 (tiga ribu

meter persegi) dan “tidak lebih dari

10.000M2 (sepuluh ribu meter

persegi)”.

Untuk Badan Hukum

Luasnya lebih dari 20.000 M2 (dua

puluh ribu meter persegi) dan “tidak

lebih dari 150.000 M2 (seratus lima

puluh ribu meter persegi)”.

HAK PAKAI Untuk Perseorangan :

22

KEPALA KANTOR

WILAYAH BPN

HAK PAKAI

a. Tanah Pertanian




(seratus ribu meter persegi)”.

c. Tanah Non Pertanian

Luasnya lebih dari 3.000 M2 (tiga

ribu meter persegi) dan “tidak

lebiih dari 10.000 M2 (sepuluh ribu

meter persegi)”.

Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD



Luasnya lebih dari 20.000 M2 (dua



(seratus lima puluh ribu meter

persegi)”.

KEPALA BPN RI

Kepala BPN RI menetapkan pemberian

Hak atas tanah yang diberikan secara

umum

Kepala BPN RI memberi keputusan

mengenai pemberian Hak atas tanah yang

tidak dilimpahkan kewenangannya

kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala

Kantor Pertanahan

22

Tahap Keempat

TAHAP PENDAFTARAN TANAH

Tahap ini adalah tahap dimana tanah yang telah memenuhi berkas lengkap akan segera

diproses oleh Kantor Pertanahan.

I. KONVERSI LANGSUNG.

Yang termasuk dalam proses ini adalah tanah bekas milik adat yang sudah ada surat tanda

bukti pemiliknya yang asli dan pembuatannya dilakukan sebelum tanggal 24 September

1960 serta pemiliknya pada waktu itu berkewarganegaraan Indonesia tunggal.

Langkah-langkah :

1. Pemilik/ahli warisnya atau pembeli tanah tersebut mengajukan permohonan tertulis ke

Kantor Pertanahan setempat dengan menggunakan formulir/blangko yang tersedia untuk

itu.

2. Permohonan tersebut dilengkapi dengan :

a. Surat bukti yang menjadi alas hak antara lain berupa :

- Girik/Leter C

- Surat-surat asli jual beli, tukar menukar, hibah atau surat warisan (pembagian waris).

b. Surat keterangan riwayat tanah dari Lurah setempat.

c. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari pemilik.

d. Fotocopi KTP pemohon yang masih berlaku dan dilegalisir.

e. Kartu Keluarga.

f. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

g. Surat Kuasa dan KTP (bila dikuasakan)

h. SBKRI dan surat pernyataan ganti nama (apabila warga negara keturunan asing).

3. Setelah surat-surat lengkap, kemudian permohonan dimasukkan ke Kantor Pertanahan

setempat melalui loket yang ditentukan.

4. Kantor Pertanahan melakukan pengukuran (apabila belum ada surat ukur/gambar

22

situasi).

5. Kemudian permohonan itu diumumkan selama 2 bulan di Kantor Pertanahan, Kantor

Kecamatan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah.

6. Setelah 2 bulan berlalu dan tidak ada yang berkeberatan terhadap isi pengumuman

tersebut, pemohon diminta untuk membayar BPHTB.

7. Apabila sudah lunas, Kantor Pertanahan mempersiapkan/menyelesaikan sertipikat Hak

Milik tanah dimaksud.

8. Sertipikat kemudian diserahkan kepada yang berhak.

9. Kegiatan Kantor Kanwil Pertanahan

• Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen

• Pengukuran dan Pengolahan data fisik

• Mendatangi lokasi tanah

• Menetapkan batas2 secara delimitatie kontradiktoir didahului dengan pemanggilan

pemilik tanah berbatasan

• Pemasangan tanda batas atau patok

• Pengukuran dan Dibuat gambar ukur dan peta bidang tanah

• Pencantuman NIB

• Hasil data fisik dicantumkan dalam daftar isian

• Pengumpulan dan Pengolahan data yuridis dan hasilnya dituangkan dalam daftar

isian

• Pengumuman data fisik dan data yuridis di kantor pertanahan / di kantor kepala desa

/ lurah setempat (60 hari)

• Pengesahan data fisik dan data yuridis dengan dibuatnya berita acara pengesahan

data fisik dan data yuridis

• Penegasan konversi HMA menjadi Hak Milik atas nama Pemohon

22

• Pembukuan Hak, yaitu data yuridis dimasukkan dalam buku tanah dan data fisik

dimasukkan dalam surat ukur

• Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon

• Pemberian Sertipikat Hak Milik kepada pemegang hak/kuasanya (PPAT)

Proses penerbitan Sertipikat ini memakan waktu 3-4 bulan, dengan pertimbangan :

• Pengukuran, Pemetaan, Gambar Isian 1 bulan

• Pengumuman 2 bulan

• Belum nanti bikin buku tanah dan surat ukur

• Maka hasilnya sekitar 3-4 bulan

II. PENEGASAN KONVERSI/PENGAKUAN HAK

Langkah-langkah :

1 Pemohon mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi melalui Kantor

pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menggunakan formulir/blangko yang

tersedia untuk itu.

2. Permohonan dilengkapi dengan :

a. Surat-surat bukti yang ada dan berkaitan dengan pemilikan tanah tersebut.

b. Surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan letak tanah.

c. Surat pernyataan tidak sengketa dari pemohon.

d. Foto kopi KTP pemohon.

3. Permohonan terebut dimasukkan ke Kantor pertanahan setempat melaui loket dengan

membayar :

- biaya pendaftaran

- uang pemasukan ke negara

- BPHTB

4. Setelah itu panitia pemeriksaan tanah, memeriksa tanah yang dimohon.

22

5. permohonan tersebut diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Pertanahan,

Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat.

6. Setelah tenggang waktu 2 bulan berlalu dan tidak ada keberatan terhadap isi

pengumuman dimaksud, maka Kepala Kantor Pertanahan meneruskan dan mengusulkan

permohonan tersebut ke Kantor Wilayah BPN Propinsi guna mendapat

penegasan/pengakuan hak dimaksud.

7. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi kemudian memeriksa permohonannya. Apabila

tidak ada keberatan, Kanwil BPN menerbitkan Surat Keputusan Penegasan

Konversi/pengakuan hak milik adat dimaksud.

8. Salinan Surat Keputusan tersebut diserahkan kepada pemohon untuk selanjutnya

didaftarkan ke kantor Pertanahan yang mengirim permohonan itu.

9. Setelah biaya-biaya yang berkenaan dengan pendaftaran tersebut dilunasi, Kantor

Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Milik.

10. Kegiatan Kantor Kanwil Pertanahan

• Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen

• Pengukuran dan Pengolahan data fisik

• Mendatangi lokasi tanah

• Menetapkan batas2 secara delimitatie kontradiktoir didahului dengan pemanggilan

pemilik tanah berbatasan

• Pemasangan tanda batas atau patok

• Pengukuran dan Dibuat gambar ukur dan peta bidang tanah

• Pencantuman NIB

• Hasil data fisik dicantumkan dalam daftar isian

• Pengumpulan dan Pengolahan data yuridis dan hasilnya dituangkan dalam daftar

isian

22

• Pengumuman data fisik dan data yuridis di kantor pertanahan / di kantor kepala desa

/ lurah setempat (60 hari)

• Pengesahan data fisik dan data yuridis dengan dibuatnya berita acara pengesahan

data fisik dan data yuridis

• Penegasan konversi HMA menjadi Hak Milik atas nama Pemohon

• Pembukuan Hak, yaitu data yuridis dimasukkan dalam buku tanah dan data fisik

dimasukkan dalam surat ukur

• Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon

• Pemberian Sertipikat Hak Milik kepada pemegang hak/kuasanya (PPAT)

Proses penerbitan Sertipikat ini memakan waktu 3-4 bulan, dengan pertimbangan :

• Pengukuran, Pemetaan, Gambar Isian 1 bulan

• Pengumuman 2 bulan

• Belum nanti bikin buku tanah dan surat ukur

• Maka hasilnya sekitar 3-4 bulan

10. Sertipikat kemudian diserahkan kepada yang berhak (pemohon).

22

BAGAN ALIR UNTUK PERMOHONAN HAK MILIK PERORANGAN

22

BAGAN ALIR PERMOHONAN HAK MILIK UNTUK BADAN HUKUM

permohonan hak

Documents