pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan...
TRANSCRIPT
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
OLEH ORANG TUA
(Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh :
Nur Hamidah
NIM 11140440000027
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1440 H/2019 M
i
ii
iii
iv
ABSTRAK
Nur Hamidah. NIM 11140440000027. PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN OLEH ORANG TUA (STUDI PADA LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS 1 PALEMBANG). Program Studi Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Jakarta, 1440 H/2019M. xii + 77 halaman 16 halaman lampiran.
Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak
anak didik pemasyarakatan oleh orang tua di LPKA Klas 1 Palembang, dan
hubungan (korelasi) antara pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan oleh orang
tua dengan jumlah anak didik pemasyarakatan yang melanjutkan pendidikan formal
di LPKA Klas 1 Palembang. Dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa terjadinya pemisahan antara anak yang
berada di LPKA tidak menyebabkan putusnya hubungan antara anak dan orang tua,
sehingga anak didik pemasyarakatan tetap wajib dipenuhi hak-haknya oleh orang
tua. Namun, masih ada anak yang merasa harga diri rendah, membutuhkan rasa
nyaman dan aman dari orang tua atau keluarga, merasa kurang kasih sayang orang
tua, dan putus sekolah.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kuantitatif dengan
pendekatan normatif-empiris. Penelitian dilakukan terhadap data yang diperoleh
secara langsung di LPKA Klas 1 Palembang (field research) sebagai data primer
dan data kepustakaan (library research) sebagai data sekunder. Selanjutnya
dianalisis secara statistik dengan rumus Spearmen Rank Order Correlation pada
program komputer Microsoft Excel dan SPSS Statistics 25.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 70 responden secara umum
sebagian besar hak anak didik pemasyarakatan sudah dipenuhi oleh orang tua
dengan rata-rata persentase lebih dari 50%. Namun, jika dilihat secara individu pada
setiap responden, maka sebanyak 18 anak dengan persentase 25,7% yang terpenuhi
seluruhnya. Kemudian sebanyak 41 anak atau 58,6% haknya terpenuhi sebagian
besar. Lalu terdapat 10 anak dengan persentase 14,3% hak anak terpenuhi sebagian
kecil, dan terdapat 1 anak dengan persentase 1,4% tidak terpenuhi sama sekali
haknya. Temuan tersebut selanjutnya dikaitkan dengan jumlah responden yang
melanjutkan sekolah formal di LPKA Klas 1 Palembang sebanyak 46 anak, maka
menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat dan
signifikan yakni apabila pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan oleh orang tua
ditingkatkan, maka akan memengaruhi peningkatan jumlah anak didik
pemasyarakatan yang melanjutkan sekolah formal.
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak, Anak Didik
Pemasyarakatan
Pembimbing : Indra Rahmatullah, S.H.I, M.H
Daftar Pustaka : 1974-2017
v
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan
limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia di muka bumi ini,
khususnya kepada penulis. Salawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi
Muhammad saw., keluarga serta para sahabatnya yang merupakan suri tauladan
bagi seluruh umat manusia.
Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima bantuan dari berbagai
pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, khususnya kepada:
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta beserta Wakil
Dekan I, II dan III Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Dr. H. Abdul Halim, MA. Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta
Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Indra Rahmatullah, S.H.I., M.H
yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam
mengerjakan skripsi ini.
3. Indra Rahmatullah, S.H.I., M.H, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga,
sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa sabar dalam
memberikan arahannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan
skripsi ini.
4. Dosen penasihat akademik penulis yang telah sabar mendampingi hingga
semester akhir dan telah membantu penulis dalam merumuskan desain tema
skripsi ini.
5. Wahyu Hidayat, Bc.IP, S.E, M.Si, selaku Kepala Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Klas 1 Palembang yang telah mengizinkan penulis melakukan
penelitian di LPKA Klas 1 Palembang. Kepada A. Fuad, S.H., M.Si dan
Faharuddin Yusef, S.Ag selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan,
serta seluruh pejabat yang bertugas di LPKA Klas 1 Palembang yang telah
membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian.
vi
6. Para dewan penguji munaqasyah, serta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mendidik dan
memberikan ilmunya kepada penulis, sekaligus kepada seluruh staf dan
karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan
secara maksimal selama masa perkuliahan.
7. Penyelenggara Beasiswa Bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
telah memberikan kesempatan kepada penulis menempuh pendidikan dengan
beasiswa, seluruh staf kemahasiswaan yang telah membantu proses
penyaluran beasiswa, serta keluarga besar Bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang telah mengiringi perjuangan penulis dalam mencapai pendidikan
dan prestasi.
8. Staf Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan staf
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan
kepada penulis serta memberikan fasilitas untuk mengadakan studi
kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Yang paling istimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdul Wahid
(Alm) dan Ibunda Musyarofah yang tak pernah jenuh dan tak pernah
menyerah dalam memberikan dukungan, semangat dan tak henti-hentinya
mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan. Tersayang Mas Habibul
Mun Fadil beserta keluarga, Mbak Yuyun Nadhiroh beserta keluarga, dan
Adik-adikku Bagus Irawan dan Sigit Setiawan yang selalu memberikan
motivasi dan dukungan kepada penulis agar segera wisuda. (You are my
everything).
10. Keluarga kontrakan Kece, Millah, Ella, Khusnul, Adek Ika, Wiwi, Kak Gina,
dan Angguune, yang telah mendampingi dan membantu penulis dalam
keadaan apapun selama studi hingga skripsi ini terselesaikan.
11. Sahabat seperjuangan penulis Mbak Say, Luthfah, Fia, Mbak Phe, Yonah,
Mawar yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sary,
Vera, Bundo Novit, Isti, yang selalu menyemangati dan mengingatkan agar
penulis segera menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada seluruh teman-teman
vii
Program Studi Hukum Keluarga, terkhusus SAS A Varokah terima kasih atas
kebersamaannya, semoga ukhuwah kita tetap terjaga.
12. Teman Berjuang, Betang Munda Prawoji yang selalu menyediakan waktu
untuk membantu penulis selama penelitian hingga skripsi ini selesai.
13. Para relawan PKBI Sumatera Selatan, khususnya Kak Tami yang banyak
membantu penulis dalam observasi hingga pengumpulan data selama
penelitian. Dan juga kepada adik-adik binaan, khususnya Riki, Irvan, Rengga,
Arin, Kadi, Alam, Eka, Reza, dan Anwar yang banyak membantu penulis
menyelesaikan penelitian, dan dengan senang hati menerima penulis di
lingkungan LPKA.
14. Sahabat Pena di Forum Lingkar Pena (FLP) Cabang Ciputat. Terima kasih
untuk ilmu kepenulisan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama
menyusun skripsi, dan juga selalu memotivasi penulis untuk segera memakai
toga. Semoga di mana pun keberadaan kita tetap mampu “berbagi, berkarya,
berarti” untuk sesama.
Bagi seluruh pihak yang memberikan doa dan kebaikan-kebaikan semoga
Allah swt. membalasnya dengan kemuliaan terbaik. Dan semoga skripsi ini
bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca pada umumnya, serta dicatat sebagai
amal baik di sisi Allah swt., Aamiin.
Jakarta, 16 Januari 2019
Ttd.
NUR HAMIDAH
viii
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................ i
LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................. ii
SURAT PENGESAHAN PANITIA UJIAN ...................................................... iii
ABSTRAK ........................................................................................................ iv
KATA PENGANTAR ............................................................................................ v
DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL .................................................................................................. x
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah ....................... 7
C. Tujuan dan Manfaat Masalah ..................................................... 8
D. Review Studi Terdahulu ............................................................. 9
E. Kerangka Teori dan Konseptual .............................................. 10
F. Metode Penelitian..................................................................... 12
G. Sistematika Penelitian ................................................................... 18
BAB II HAK-HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SEBAGAI
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ........................................ 20
A. Hak Anak ................................................................................. 20
1. Pengertian Hak Anak ......................................................... 20
2. Hak Anak yang Harus Dipenuhi ........................................ 23
B. Anak Didik Pemasyarakatan dan Hak-Haknya ........................ 32
C. Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan oleh Orang Tua .......... 33
D. Urgensi Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua ...................... 35
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KLAS 1 PALEMBANG .................................................. 38
A. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang .. 38
1. Sejarah Berdirinya LPKA Klas I Palembang ..................... 38
ix
2. Visi dan Misi LPKA Klas I Palembang ............................. 39
3. Asas Pembinaan ................................................................. 40
4. Tugas Pokok dan Fungsi LPKA Klas I Palembang ........... 40
5. Tujuan dan Sasaran ............................................................ 40
6. Keadaan Pegawai LPKA Klas I Palembang ...................... 41
7. Sarana dan Prasarana LPKA Klas I Palembang ................. 43
B. Sistem Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan ..... 45
1. Pembinaan .......................................................................... 45
2. Pendidikan .......................................................................... 48
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .................................... 49
A. Standar Minimum Pemenuhan Hak Anak ............................... 49
1. Hasil Uji Validitas .............................................................. 52
2. Hasil Uji Reliabilitas .......................................................... 53
B. Gambaran Umum Responden .................................................. 53
C. Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan oleh Orang
Tua di LPKA Klas I Palembang............................................... 56
1. Deskripsi Data Tiap Dimensi ............................................. 57
2. Hasil Pemenuhan Hak Anak Seluruh Dimensi .................. 68
D. Pengaruh Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan oleh
Orang Tua terhadap Jumlah Anak yang Melanjutkan Sekolah
Formal di LPKA Klas I Palembang ......................................... 69
BAB V PENUTUP ..................................................................................... 71
A. Simpulan ................................................................................... 71
B. Saran ......................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 73
LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 78
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 : Ketentuan Pemberian Skor.................................................... 16
Tabel 2.1 : Hak anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak.......... 26
Tabel 3.1 : Jumlah Pegawai LPKA Klas I Palembang ........................... 41
Tabel 3.2 : Sarana dan Prasarana LPKA Klas I Palembang ................... 43
Tabel 4.1 : Kisi - Kisi Instrumen untuk Hak Anak Didik
Pemasyarakatan oleh Orang Tua ..........................................
50
Tabel 4.2 : Hasil Uji Validitas Dimensi Nomor 1 .................................. 52
Tabel 4.3 : Hasil Uji Validitas Dimensi Nomor 2 ................................. 52
Tabel 4.4 : Hasil Uji Validitas Dimensi Nomor ..................................... 52
Tabel 4.5 : Hasil Uji Reliabilitas Instrumen .......................................... 53
Tabel 4.6 : Frekuensi Responden Berdasarkan Usia .............................. 54
Tabel 4.7 : Frekuensi Responden Berdasarkan Tinggal Bersama
Siapa .....................................................................................
55
Tabel 4.8 : Frekuensi Responden Berdasarkan Faktor yang
Melatarbelakangi Kasus ......................................................
55
Tabel 4.9 : Frekuensi Responden Berdasarkan Minat Sekolah .............. 56
Tabel. 4.10 : Frekuensi Anak Mendapatkan Kunjungan Orang Tua
di LPKA Klas 1 Palembang.................................................
58
Tabel 4.11 : Frekuensi Anak dapat Menjalin Komunikasi dengan Orang
Tua Melalui Saluran Telepon ...............................................
58
Tabel 4.12 : Frekuensi Anak dapat Merasakan Momen Makan
Bersama dengan Orang Tua ketika Kunjungan ....................
59
Tabel 4.13 : Frekuensi Pemenuhan Dimensi 1 Per-Individu ................... 60
Tabel 4.14 : Frekuensi Anak Mendapat Asupan Makanan
Bergizi dari Orang Tua .........................................................
61
Tabel 4.15 : Frekuensi Anak Mempunyai Pakaian Sehari-Hari Selain
dari LPKA Klas 1 Palembang ..............................................
62
Tabel 4.16 : Frekuensi Anak Mendapat Dukungan untuk Melanjutkan
Sekolah..................................................................................
63
xi
Tabel 4.17 : Frekuensi Anak Mempunyai Peralatan Sekolah yang
Memadai................................................................................
64
Tabel 4.18 : Frekuensi Anak Mendapatkan Perlengkapan Ibadah
yang Memadai ......................................................................
64
Tabel 4.19 : Frekuensi Anak Mendapat Dukungan Mengajukan
Pembebasan Bersyarat (PB) dari Orang Tua ........................
65
Tabel 4.20 : Frekuensi Pemenuhan Dimensi 2 Per-Individu ................... 66
Tabel 4.21 : Frekuensi Anak Memperoleh Biaya Hidup Berupa
Sejumlah Uang dari Orang Tua ...........................................
67
Tabel 4.22 : Frekuensi Rangking Responden Berdasarkan Pemenuhan
Hak Anak menurut Keseluruhan Dimensi ............................
68
Tabel 4.23 : Hasil Uji Korelasi antara Pemenuhan Hak Anak (Variabel
X) dengan Jumlah Anak yang Sekolah di LPKA Klas 1
Palembang (Variabel Y) ......................................................
69
xii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 : Jumlah Anak Pidana dari tahun 2015-2017 di Indonesia ............... 2
Grafik 1.2 : Jumlah Anak Pidana dari tahun 2015–2017 di Kanwil
Sumatera Selatan ............................................................................ 3
Grafik 3.1 : Struktur Organisasi LPKA Klas I Palembang .............................. 43
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Anak sebagai karunia yang dititipkan oleh Allah swt. sudah seharusnya
dijaga dan dilindungi kehormatan, martabat dan harga diri, serta harus terjamin
hak-haknya sesuai fitrah dan kodratnya. Hal ini dilakukan agar anak dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sejalan dengan
tujuan diadakannya perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang
Perlindungan Anak. Upaya pemenuhan hak-hak anak sangat membutuhkan
perhatian yang lebih tinggi khususnya dari orang tuanya sendiri sebagai pelaku
pengasuhan (hadhanah).
Mengenai hak-hak anak, Islam pun mengisyaratkan bahwa anak harus
mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif
terhadap masalah-masalah sosial lingkungannya, sehingga pendidikan,
bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka
dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.1
Anak yang dimaksud adalah ia yang belum mencapai umur 18 tahun
atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang
tuanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002
yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Fenomena saat ini, pada proses pengasuhan (hadhanah) yang dilakukan
oleh orang tua, banyak anak-anak yang mengalami masalah sosial hingga harus
berhadapan dengan hukum. Tentu bukan tanpa alasan hal tersebut terjadi.
1 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang : UIN-Malang
Press, 2008), h. 301
2
Di Indonesia pada tahun 2015 jumlah anak pidana sebesar 2.017 anak.2
Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 2.167 anak pidana,3 kemudian pada tahun
2017 terdapat 2.721 anak pidana.4
Grafik 1.1 : Jumlah Anak Pidana dari tahun 2015-2017 di Indonesia
Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah
anak yang terjerat kasus pidana di Indonesia. Dari peningkatan jumlah anak
pidana tersebut, wilayah Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang
turut mengalami peningkatan jumlah anak pidana, hal ini dapat dilihat dari
Status Pelaporan Klasifikasi Anak Kantor Wilayah Sumatera Selatan pada
tahun 2015 tercatat sebesar 174 anak pidana.5 Kemudian, pada tahun 2016
2 Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil
Tahun 2015. Diakses pada tanggal 25 April 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2015/month/12 3 Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil
Tahun 2016. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2016/month/12 4 Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil
Tahun 2017. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2017/month/12 5 Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Kanwil
Sumatera Selatan Tahun 2015. Diakses pada tanggal 25 April 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2015/month/12
20172167
2721
2015 2016 2017
3
terdapat 185 anak pidana,6 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan
menjadi 205 anak pidana.7 Berikut ini grafik yang akan menjelaskan
peningkatan jumlah anak yang menyandang status sebagai terpidana.
Grafik 1.2 : Jumlah Anak Pidana dari tahun 2015-2017 di Kanwil
Sumatera Selatan
Di tahun 2017 berdasarkan Status Pelaporan Klasifikasi Anak Per-UPT
terdapat 164 anak pidana8 atau 80% dari jumlah total anak terpidana se-
Provinsi Sumatera Selatan menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas
1 Palembang dengan berbagai macam kasus. Di antaranya kasus pembunuhan,
pencurian, pelecehan seksual dan narkoba. Hampir semua kasus
dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor
ekonomi.9
6 Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Kanwil
Sumatera Selatan Tahun 2016. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2016/month/12 7 Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Kanwil
Sumatera Selatan Tahun 2017. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2017/month/12 8 Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Per-UPTl
Tahun 2017. Diakses pada tanggal 24 April 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e0-6bd1-1bd1-
fc4c-313134333039/year/2017/month/12 9Baldi Anggara, “Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak
Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang” Tadrib. Vol. III, No. 1, (Juni
2017) h. 167. Diakses pada 13 April 2018 dari
174
185
205
2015 2016 2017
4
Faktor keluarga dalam hal ini tentu menjadi faktor utama karena
keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat dan paling kuat serta memiliki
peranan penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang tidak normal
(broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang
menguntungkan dapat menjadi sebab kurang terpenuhi hak-hak anak oleh orang
tua.10 Ketika pemenuhan hak-hak anak kurang baik, maka besar kemungkinan
anak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah disebutkan di atas hingga
anak harus berhadapan dengan hukum.
Meski telah disebutkan dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam bahwa
orang tua anak mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar
pengadilan, tetap saja hukuman atas tindak pidana yang dilakukan seorang anak
tidak dapat diwakilkan/digantikan oleh orang tua yang mengasuhnya, kecuali
hukuman dalam bentuk ganti rugi. Alhasil, anak-anak yang terpidana tersebut
harus mengalami pemisahan dengan orang tuanya untuk menjalani hukuman
sesuai aturan hukum dengan mengikuti pembinaan dan pendidikan yang
dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus
Anak. Meskipun demikian, mereka tetap berhak atas hak-hak sebagai seorang
anak dari orang tua, sebagaimana penjelasan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 bahwa pemisahan karena situasi tertentu dengan tidak
menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.
Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat (2) juga menyatakan
bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyebutan
setiap anak tersebut tentu tanpa terkecuali anak didik pemasyarakatan juga
memiliki hak tersebut.
Penelitian terdahulu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1
Palembang yang selanjutnya peneliti sebut LPKA Klas 1 Palembang, yang
:http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1389/pdf
10 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung : Refika Aditama, 2006), h.
20-21
5
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 20 orang narapidana remaja,
didapatkan hasil sebanyak 16 orang narapidana remaja (80%) mengalami harga
diri rendah. Harga diri rendah yang terjadi pada narapidana remaja di LPKA
Klas 1 Palembang akan menghambat penyesuaian diri mereka terhadap
lingkungan lembaga pemasyarakatan dan apabila tidak diatasi dapat
menyebabkan remaja depresi dan gangguan kejiwaan.11 Kemudian, meskipun
sistem pemasyarakatan di LPKA Klas 1 Palembang telah berubah yakni lebih
mengutamakan pembinaan dan pendidikan serta tidak ada lagi sistem
pemenjaraan, menurut Budi Yuliarno cukup sulit mengubah image LPKA ini.
Terlebih pandangan negatif masyarakat, membuat tekanan psikologis bagi anak
didik pemasyarakatan.12 Sebagaimana yang diungkapkan Bagus, salah satu
anak didik pemasyarakatan di LPKA Klas 1 Palembang dalam film dokumenter
perjalanannya hingga harus masuk LPKA bahwa ia rindu untuk bertemu dan
berkumpul dengan orang tua serta keluarganya, bahkan meskipun fasilitas
LPKA Klas 1 Palembang lebih baik, dan sistem pembinaan yang diterapkan
bukan lagi sistem hukuman penjara, baginya tetap saja tempat ternyaman dan
teraman adalah di rumah sendiri karena dapat berkumpul dengan keluarga.13
Kisah tersebut menunjukkan bahwa anak didik pemasyarakatan tetap
membutuhkan jaminan rasa nyaman dan aman dari keluarga khususnya orang
tua.
Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kebutuhan
eksternal anak didik pemasyarakatan yang melibatkan peran orang tua, yaitu
mereka mengharapkan orang tua maupun keluarga dekatnya mau
mengunjunginya, anak-anak mengharapkan orang tuanya mengusahakan Grasi
11 Zulian Effendi, dkk. “Pengaruh Terapi Kognitif terhadap Peningkatan Harga Diri
Remaja” J.K. Mesencephalon, Vol.2, No.4, (Oktober 2016), h.293. 12 Ubah Image Lapas, Maksimalkan Pendidikan. Sumatera Ekspres. Diakses pada
tanggal 24 April 2018 dari : http://sumeks.co.id/ubah-image-lapas-maksimalkan-
pendidikan/ 13 Kisah Nyata Anak Didik LPKA Palembang. Diakses pada tanggal 18 Maret 2018
dari : http://youtu.be/dgJODHt7Aho
6
bagi dirinya, adanya penguatan psikologis anak sehingga anak-anak tidak
merasa bersalah, serta berharap dapat melanjutkan sekolahnya kembali.14
Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari berbagai elemen masyarakat
terutama orang tua untuk tetap memenuhi hak-hak anaknya yang berhadapan
dengan hukum agar proses pembinaan dan pendidikan berjalan dengan baik,
harga diri anak terangkat, anak dapat melanjutkan sekolah, dan anak tetap
memiliki harapan di masa depan, serta dapat berguna bagi masyarakat. Sebab,
berdasarkan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
narapidana anak tetap berhak atas hak-hak sebagai berikut :
1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua
orang tuanya;
2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan
untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
4. memperoleh hak anak lainnya.
Atas dasar permasalahan di atas yakni faktor keluarga menjadi salah
satu pemicu tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah
Sumatera Selatan, kemudian rendahnya rasa percaya diri anak didik
pemasyarakatan, dan pengaruhnya terhadap proses pembinaan dan pendidikan
selama berada di LPKA Klas 1 Palembang yang akan menjadi tempat
penelitian, maka sebagai upaya dalam membuat suatu analisis ilmiah dari
pemaparan tersebut, peneliti ingin membahasnya ke dalam skripsi yang
berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan oleh Orang
Tua (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang)”.
14Yanuar Farida Wismayanti. “Permasalahan dan Kebutuhan Anak yang
Berkonflik dengan Hukum di Lapas Anak Blitar” Jurnal Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial, Vol. 12, No. 01, 2007, h. 71.
7
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa
masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :
a. Hak-hak apa sajakah yang terpenuhi baik oleh LPKA Klas 1 Palembang
maupun oleh orang tua anak didik pemasyarakatan?
b. Bagaimana upaya orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya yang
berada di LPKA Klas 1 Palembang?
c. Bagaimana LPKA Klas 1 Palembang mengatasi anak didik
pemasyarakatan yang hak-haknya tidak terpenuhi oleh orang tua?
d. Apakah kendala yang dihadapi orang tua dalam pemenuhan hak-hak
anak didik pemasyarakatan di LPKA Klas 1 Palembang?
e. Bagaimana pengaruh pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan
oleh orang tua terhadap proses pembinaan dan pendidikan di LPKA Klas
1 Palembang?
2. Pembatasan Masalah
Pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi oleh peneliti guna
menghindari kemungkinan meluasnya pembahasan hingga keluar dari tema.
Di sini peneliti akan membahas mengenai pemenuhan hak-hak anak didik
pemasyarakatan oleh orang tuanya di LPKA Klas 1 Palembang, dengan
ketentuan usia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun, berstatus sebagai
narapidana, dan sebelumnya tinggal bersama orang tua. Serta khusus pada
hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang
Perlindungan Anak.
3. Perumusan Masalah
Rumusan masalah tersebut peneliti rinci dalam bentuk pertanyaan
sebagai berikut :
a. Apakah hak-hak anak didik pemasyarakatan terpenuhi oleh orang tua di
LPKA Klas 1 Palembang?
8
b. Apakah pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan oleh orang tua
berpengaruh terhadap jumlah anak didik pemasyarakatan yang
melanjutkan sekolah formal di LPKA Klas 1 Palembang?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya hak-hak anak didik
pemasyarakatan oleh orang tua di LPKA Klas 1 Palembang;
b. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pemenuhan hak-hak
anak didik pemasyarakatan oleh orang tua terhadap jumlah anak yang
melanjutkan sekolah formal di LPKA Klas 1 Palembang.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Manfaat Teoritis
1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang hukum secara umum, dan di bidang hukum
keluarga secara khusus;
2) Dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya dan sebagai
referensi bagi penelitian yang serupa;
3) Dapat memberi informasi mengenai pengaruh pemenuhan hak-hak
anak terhadap jumlah anak yang melanjutkan sekolah formal di
LPKA Klas 1 Palembang.
b. Manfaat Praktis
1) Dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang
penelitian hukum, serta menjadi bekal bagi peneliti di masa yang
akan datang sebagai penegak hukum maupun sebagai praktisi
hukum;
2) Dapat memberikan dorongan kepada orang tua, masyarakat,
pemerintah maupun negara agar lebih masif dalam pemenuhan hak-
hak anak baik di dalam maupun di luar LPKA.
9
D. Review Studi Terdahulu
Peneliti telah melakukan review studi terdahulu dan menemukan beberapa
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yakni tentang pemenuhan hak-
hak anak dalam sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang akan
dilakukan peneliti. Adapun penelitian tersebut antara lain :
1. Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan
(Studi di LPKA Kelas II Bandar Lampung) oleh Cindy Elviyany Tarigan
mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. Jumlah
anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Bandar Lampung yang
tercatat dalam skripsi ini sebanyak 108 orang. Jumlah ini tentu lebih
rendah jika di bandingkan dengan LPKA Klas 1 Palembang. Selanjutnya
dalam skripsi ini dapat disimpulkan mengenai beberapa faktor
penghambat pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan, di antaranya:
kurangnya jumlah petugas, kurangnya dana anggaran untuk pemenuhan
sarana dan fasilitas, kurangnya simpati masyarakat, buruknya stigma
masyarakat, serta kurangnya kesadaran diri dari anak didik
pemasyarakatan. Sedangkan pelaksana pemenuhan hak anak didik
pemasyarakatan dalam skripsi ini adalah oleh LPKA Klas 1 Bandar
Lampung.
2. Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan di
Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1 Makassar) oleh Afandi Haris Raharjo, NIM: B11110049
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun
2014. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah belum sepenuhnya
terpenuhi hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan anak di
Lapas Klas 1 Makassar. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain
: antara lain kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses pemenuhan
hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Lapas belum
memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas
Pendidikan setempat, pengawalan terhadap narapidana anak apabila
menempuh pendidikan di luar Lapas, serta alokasi anggaran yang
10
minim untuk pendidikan di dalam Lapas.
Selanjutnya, perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan
adalah di mana peneliti lebih fokus pada pemenuhan hak-hak anak didik
pemasyarakatan oleh orang tuanya. Adapun hak-hak anak didik
pemasyarakatan yang peneliti maksud tidak hanya hak pendidikan saja, namun
juga hak-hak anak didik pemasyarakatan yang menjadi kewajiban orang tua
sebagaimana dalam hukum Islam dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang
Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti pengaruh
pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan terhadap jumlah anak didik
pemasyarakatan yang melanjutkan sekolah formal di LPKA Klas 1 Palembang.
E. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori
Dalam penelitian normatif-empiris, kerangka teori merupakan
kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap
dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti atau ilmuwan
tertentu dan merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.15
Kerangka teoritis yang dapat diterapkan dalam penelitian hukum
empiris harus didasarkan pada kerangka acuan hukum.16 Oleh karena itu,
pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan oleh orang tua mengacu
pada teori perlindungan anak.
Barda Nawawi Arief mengartikan teori perlindungan anak adalah
sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak
asasi anak (fundamental Rights and freedoms of children) serta sebagai
kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.17
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI Press,
2015), h. 125-125. 16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, h. 127. 17 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998), h. 155.
11
Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam
Peradilan Anak, rasa keadilan penegak hukum yang menangani anak nakal
mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan
dengan perlindungan anak maka dalam keadilan tercermin perlindungan
anak yang baik atau perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan
yang implementasinya adalah hak-hak anak.18
2. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan kumpulan dari arti-arti yang
berkaitan dengan istilah atau dapat pula mencakup definisi-definisi
operasional.19 Dalam penelitian hukum empiris dimungkinkan untuk
menyusun kerangka konseptual didasarkan atau diambil dari peraturan
perundang-undangan tertentu.20
a. Pemenuhan
Menurut KBBI V pemenuhan dapat diartikan sebagai perbuatan
memenuhi.21
b. Hak Anak
Hak Anak menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara,
pemerintah, dan pemerintah daerah.
c. Anak Didik Pemasyarakatan
Anak Didik Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 adalah :
a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18
(delapan belas) tahun;
18 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, Cet. 3, (Bandung :PT. Refika Aditama, 2013), h. 28-29. 19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI Press,
2015), h. 132-133. 20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, h. 137. 21 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. 2016.
12
b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di
LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)
tahun;
c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS
Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
d. Orang Tua
Orang Tua menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri,
atau ayah dan/atau ibu angkat.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris.
Pedekatan ini untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum positif dan
kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi
dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 22
Penggunaan pendekatan empiris dalam penelitian ini untuk
mengetahui implementasi Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak
yakni pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan oleh
orang tuanya di LPKA Klas 1 Palembang.
2. Jenis Penelitian
Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Perlu
diketahui bahwa penelitian kuantitatif memandang tingkah laku manusia
dan realitas sosial; objektif dan dapat diukur,23 dan penelitian kuantitatif
menggunakan data berupa angka-angka dan analisis menggunakan
22 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1 , (Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52. 23 A. Muri Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian
Gabungan. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 64.
13
statistik.24 Sehingga dapat diketahui besaran pemenuhan hak-hak anak didik
pemasyarakatan yang ada di LPKA Klas 1 Palembang serta pengaruhnya
terhadap jumlah anak didik pemasyarakatan yang melanjutkan pendidikan
formal. Kemudian, jenis penelitian deskriptif kuantitatif mencoba
memberikan gambaran keadaan masa sekarang secara mendalam. Menurut
Lehmann (1979) penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan mendeskripsikan
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi
tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.25
3. Data dan Sumber Data Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua data yakni data
primer dan data sekunder.
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data
pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.26 Adapun sumber data
primer dari penelitian ini adalah anak didik pemasyarakatan yang berada
di LPKA Klas 1 Palembang. Dalam hal ini artinya peneliti melakukan
pengukuran secara langsung di lapangan (field research).
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data
yang kita butuhkan.27 Adapun sumber data sekunder yang diambil
peneliti yaitu data dari penelitian kepustakaan (library research) berupa
dokumen mengenai laporan terbaru jumlah keseluruhan anak didik
pemasyarakatan penghuni LPKA Klas 1 Palembang, perundang-
unangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa
laporan, jurnal, surat kabar, artikel, data online dan buku harian.
Kemudian, sumber data sekunder berikutnya berupa keterangan dari
pegawai LPKA Klas 1 Palembang yang mengetahui proses pembinaan
dan pendidikan yang dijalani anak didik pemasyarakatan.
24Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung :
Alfabeta, 2007), h. 7. 25 A. Muri Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian
Gabungan, h. 62. 26 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Kencana, 2005), h.
122. 27 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, h. 122.
14
4. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui
karakter secara umum anak didik pemasyarakatan dan kondisi tempat
penelitian. Selanjutnya, peneliti menggunakan terbuka untuk mengetahui
gambaran umum responden dengan menyediakan daftar pertanyaan tanpa
alternatif jawaban, dan kuesioner tertutup sebagai teknik pengumpulan data
penelitian dengan menyediakan daftar pertanyaan disertai alternatif
jawaban untuk diisi oleh responden. Kuesioner yang digunakan berskala
Guttman dengan jenis pengukuran ordinal untuk memperoleh jawaban tegas
antara “Terpenuhi” atau “Tidak Terpenuhi” dan jawaban “Ya” atau
“Tidak”. Nilai jawaban berdasarkan skala Guttman dapat dibuat skor
tertinggi 1 untuk jawaban ya atau terpenuhi, dan terendah 0 untuk jawaban
tidak atau tidak terpenuhi.28
Sebelum kuesioner digunakan, peneliti melakukan uji coba
instrumen kepada 20 responden dengan tingkat kesalahan sampling sebesar
5% atau 0,05. Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak
untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dan reliabel.29 Pengujian
tersebut menggunakan program SPSS Statistics 25 dengan uji validitas
menggunakan rumus Pearson Product Moment dan uji reliabilitas
menggunakan rumus Cronbach Alpha. Adapun rumus yang digunakan
adalah sebagai berikut:
a. Rumus Pearson Product Moment
𝑟 =N (XY) − (XY)
√[(NX2 − (X)2)(NY2 − (Y)2)]
Keterangan:
N = Jumlah responden
X = Skor setiap pernyataan
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed
Methods), (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 140. 29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed
Methods, h. 168.
15
Y = Skor total
XY = Skor setiap pernyataan dikalikan skor total
Dasar keputusan untuk mengetahui valid atau tidak sebuah
instrumen penelitian adalah dengan melihat besaran nilai rhitung terhadap
rtabel (Jika N = 20, tingkat kesalahan sampling sebesar 5% atau 0,05,
maka rtabel = 0,444)30
. Dalam hal ini instrumen dinyatakan valid apabila
nilai rhitung lebih besar daripada rtabel. Dan sebaliknya, dinyatakan tidak
valid apabila nilai rhitung lebih kecil daripada rtabel.
b. Rumus Cronbach Alpha
𝛼 = 𝑘
𝑘 − 1(1 −
Ʃ𝑆2𝑌
𝑆2𝑋)
Keterangan:
α = Koefisien reliabilitas
k = Banyaknya Butir
S2X = Varian butir ke-X
S2Y = Varian Skor total
N = Banyaknya populasi
Dasar pengambilan keputusan instrumen reliabel (konsisten)
adalah apabila nilai alpha lebih besar dari nilai rtabel (Jika N = 20, tingkat
kesalahan sampling sebesar 5% atau 0,05, maka rtabel = 0,444), dan
sebaliknya jika nilai alpha lebih kecil dari rtabel, maka instrumen tidak
reliabel.
5. Teknik Pengolahan Data
Data kuantitatif dari hasil kuesioner tertulis akan diolah melalui
tahap pemberian identitas (coding) dengan mengelompokkan data agar
mudah diolah oleh sistem komputer, kemudian memasukannya ke dalam
sistem komputer yakni program statistik berupa Microsoft Excel.
Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesesuaian data yang telah dimasukkan
30 Lihat Lampiran rtabel.
16
ke dalam sistem komputer dengan data yang ada pada kuesioner. Hal ini
bertujuan untuk memastikan data sebelum diolah menggunakan program
SPSS Statistics 25 dalam bentuk angka-angka yang lebih mudah dipahami
secara langsung dalam bentuk tabel maupun grafik.
6. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan statistik
deskriptif (descriptive statistics) untuk memahami informasi dan
menginterpretasikan data kuantitatif dengan melihat data terbanyak atau
yang sering muncul (modus) dan analisis Spearman Rank Order
Correlation untuk mengetahui hubungan antara jumlah hak yang terpenuhi
dengan jumlah anak didik pemasyarakatan yang melanjutkan sekolah di
LPKA Klas 1 Palembang. Berikut ini ketentuan pemberian skor terhadap
tingkatan hak anak yang diperoleh masing-masing responden, yakni :
Tabel 1.1: Ketentuan Pemberian Skor
Skor untuk Pemenuhan
Hak Anak Keterangan
Terpenuhi Seluruhnya 3
Terpenuhi Sebagian Besar 2
Terpenuhi Sebagian Kecil 1
Tidak Terpenuhi 0
Adapun dasar pengambilan keputusan pada analisis Spearman Rank
Order Correlation menggunakan SPSS Statistics 25 adalah sebagai
berikut:31
a. Jika nilai signifikansi (p-value) < 0,05, maka berkorelasi atau terdapat
hubungan antara pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan oleh orang
tua dengan jumlah anak didik pemasyarakatan yang melanjutkan
sekolah formal.
31 Kadir, Statistik Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program
SPSS/Lisrel dalam Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 476
17
b. Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak
ada hubungan antara pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan oleh
orang tua dengan jumlah anak didik pemasyarakatan yang melanjutkan
sekolah formal.
Sedangkan untuk melihat kekuatan hubungan menurut Robert
Koenker (1961:52) dapat dilihat pada ukuran umum korelasi, di antaranya
sebagai berikut:32
a. 0,80-1,00 korelasi tinggi, adanya saling ketergantungan
b. 0,60-0,79 korelasi sedang/moderat
c. 0,40-0,59 cukup korelasi
d. 0,20-0,39 sedikit korelasi, korelasi yang lemah
e. 0,00-0,19 sangat sedikit, tidak berarti
Dari analisis tersebut, pada nilai Correlations Coefficient dapat
diketahui arah hubungan, yakni apabila ia bernilai positif (+) maka
hubungan kedua variabel searah. Dapat dikatakan ketika pemenuhan hak
anak didik pemasyarakatan ditingkatkan oleh orang tua, maka akan
meningkat pula jumlah anak yang minat melanjutkan sekolah formal. Dan
jika bernilai negatif (-) maka saling bertolak belakang, yakni ketika
pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan oleh orang tua berkurang, maka
minat melanjutkan sekolah formal pada anak meningkat.
Dengan cara demikian, penelitian ini dapat menggambarkan apakah
hak-hak anak didik pemasyarakatan dari orang tuanya sudah terpenuhi.
Kemudian, dari jumlah responden yang haknya terpenuhi dapat diukur
seberapa besar pengaruhnya terhadap minat melanjutkan sekolah formal.
Selanjutnya hasil analisis dipaparkan dengan memberi penjelasan
berupa narasi pada setiap data tabel maupun grafik yang dicantumkan.
32 Morissan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 379-380.
18
G. Sistematika Penulisan
Sistematika seluruh hasil penelitian akan disusun dalam sebuah karya
ilmiah sebagai berikut :
Bab I :
Bab II :
Bab III :
Bab IV :
Di dalam bab I ini berisi pemaparan pendahuluan yang
meliputi latar belakang masalah perlunya dilakukan
penelitian mengenai pemenuhan hak-hak anak didik
pemasyarakatan, selanjutnya pemaparan identifikasi
masalah, pembatasan dan perumusan masalah guna
memfokuskan tema penelitian, kemudian disertakan tujuan
dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan peneliti.
Lebih lanjut dijabarkan review studi terdahulu guna
menghindari plagiat. Berikutnya dicantumkan kerangka
teori dan konseptual, penggunaan metode penelitian yang
mendukung penelitian, serta sistematika penulisan hasil
penelitian.
Pada bab II berisi tinjauan pustaka tentang pengertian hak
anak, penjelasan mengenai anak didik pemasyarakatan dan
hak-haknya, kemudian pemaparan hak-hak anak didik
pemasyarakatan oleh orang tua baik menurut hukum Islam
maupun hukum positif.
Dalam bagian bab III ini berisi tentang profil LPKA Klas 1
Palembang sebagai tempat penelitian, dan sistem
pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan oleh LPKA
Klas 1 Palembang.
Pada bagian bab IV berisi tentang standar minimum hak
dianggap terpenuhi, hasil uji validitas dan reliabilitas
instrumen penelitian. Kemudian berisi hasil temuan
gambaran umum responden, selanjutnya analisis terhadap
data pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan oleh
orang tua, serta pengaruhnya terhadap jumlah anak didik
19
Bab V :
pemasyarakatan yang melanjutkan pendidikan formal di
LPKA Klas 1 Palembang.
Di dalam bab V ini akan dipaparkan mengenai penutup yang
meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi
beberapa pihak terkait pemenuhan hak-hak anak khususnya
anak didik pemasyarakatan.
20
BAB II
HAK-HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SEBAGAI
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
A. Hak Anak
1. Pengertian Hak Anak
Berbicara mengenai pengertian hak anak, tentu akan diuraikan
terlebih dahulu mengenai definisi hak dan anak secara umum. Hak dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1) benar, 2) milik; kepunyaan, 3)
kewenangan, 4) kekuasaan untuk berbuat (karena telah ditentukan oleh
undang-undang, aturan, dan sebagainya), 5) kekuasaan yang benar atas
sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, 6) derajat atau martabat, 7) wewenang
menurut hukum.33 Sedangkan menurut Muladi bahwa hak adalah sesuatu
yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk
menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari.34
Ketika hak didasarkan pada syarak, Mushthafa Zarqa’ mengatakan,
hak adalah kepemilikan yang ditetapkan oleh syara’ baik dalam bentuk
kewenangan maupun pembebanan.35
Beberapa definisi di atas menjelaskan mengenai hak dari beberapa
segi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu kepemilikan
yang telah ditetapkan oleh syarak maupun hukum terhadap seseorang,
sehingga apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi atau diingkari, maka
seseorang tersebut berwenang menuntutnya.
Selanjutnya anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan
sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di
masa yang akan datang. Definisi mengenai anak juga terdapat dalam
beberapa ayat Al-Qur’an yaitu anak diartikan sebagai karunia serta nikmat
33 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. 2016. 34 Muladi, Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam
Perspektif Hukum & Masyarakat. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 228. 35 h. 363.
21
dari Allah swt. sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat Al-Isra’ : 6
sebagai berikut :
دمد
فيرا... وا
ر ن
ثكم ا
كنبنين وجعل موال و
م با
ك )٦ (ن
Artinya :“...dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak
dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.” (Q.S. Al-Isra’:6).36
Anak juga merupakan pelengkap kebahagiaan hidup dalam
keluarga, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Furqan: 74 yakni
sebagai berikut:
م ا لل
نعين وٱجعل
أة را ق
تن ي ر
ا وذ
جن و
زا من أ
نب ل
ا ه
ن رب
ون
ولذين يق
وٱل
قين ت
) ٤٧ (إماما
Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, ‘Ya Tuhan kami,
anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai
penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang
yang bertakwa.” (Q.S. Al-Furqan: 74).37
Demikian Al-Qur’an telah menerangkan secara jelas bahwa anak
adalah anugerah maupun karunia serta nikmat dari Allah swt. kepada
pasangan suami istri dan sebagai pelengkap kebahagiaan hidup dalam
keluarga serta penyejuk hati bagi orang tuanya.
Anak adalah orang yang belum dewasa dan belum pernah
melakukan perkawinan, hal ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam
pasal 98 ayat (1) bahwa batas usia anak adalah 21 tahun sepanjang anak
tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawinan.
Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
36 Al-Qur’anulkarim Terjemahan Perkata Warna Transliterasi Latin, (Bandung:
Cordoba, 2016), h. 282. 37 Al-Qur’anulkarim Terjemahan Perkata Warna Transliterasi Latin, h. 366.
22
Menurut Kartini Kartono anak adalah keadaan manusia normal yang
masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil
jiwanya, sehingga mudah terkena pengaruh lingkungannya.38
Romli Atmasasmita memberikan pengertian bahwa anak adalah
seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum
kawin.39
Dari beberapa definisi anak tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21
Tahun dan belum melangsungkan perkawinan, ia berada dalam masa
penentuan identitas diri, jiwanya masih sangat labil sehingga mudah
terpengaruh.
Uraian di atas telah menjelaskan pengertian hak dan anak secara
umum baik menurut perspektif Al-Qur’an, hukum Islam, hukum positif,
hingga menurut pendapat para ilmuwan.
Adapun pengertian hak anak secara umum merupakan bagian dari
hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan
bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak
anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga
menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia
yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Sebagai pemilik hak, anak diberi kewenangan secara hukum untuk
menuntut hak-haknya yang tidak dipenuhi atau diingkari tentu seiring
dengan pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhinya.
38 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: LaksBang
PRESSindo, 2016), h. 36. 39 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, h. 37.
23
2. Hak Anak yang Harus Dipenuhi
Pemenuhan hak anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh
kembangnya baik secara fisik maupun psikis sebagai tunas dan generasi
penerus bangsa. Hal ini akan berdampak pada kepribadian, rasa tanggung
jawab, dan perannya di masa yang akan datang dalam kehidupan
bermasyarakat. oleh karena itu, memberikan kesempatan seluas-luasnya
untuk mengembangkan potensinya secara optimal..
Sebagai bentuk dari perlindungan anak, maka hak anak dipenuhi
dengan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar
Konvensi Hak Anak, yaitu:
a. non diskriminasi;
b. kepentingan terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan;
d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Berbagai literatur berikut ini baik dari segi agama, perundang-
undangan, hingga hukum internasional mengatur hak apa saja yang harus
diperoleh oleh anak sejak ia dalam kandungan hingga mampu menghidupi
dirinya sendiri. Adapun hak anak tersebut di antaranya yaitu :
a. Hak Anak Perspektif Hukum Islam
Agama Islam sangat memperhatikan hak anak yang harus
dipenuhi oleh orang tua. Selain untuk menjamin pertumbuhan fisik dan
psikis, juga menjamin kematangan akidah serta akhlak anak dengan
memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan agama maupun
pendidikan formal sebagai bekal kehidupan di masa mendatang dalam
lingkungan masyarakat.
Perlindungan hak anak yang sesuai syariat Islam memiliki
prinsip untuk memelihara agama (hifz al-Din), jiwa (hifz an-Nafs), akal
24
(hifz al-Aql), dan keturunan (hifz an-Nasl). Keempat prinsip tersebut
merupakan kebutuhan mendasar bagian dari maqasid al-syariah.40
Untuk merealisasikan kelima kebutuhan di atas dilakukan
dengan memperhatikan tingkatannya, yakni mengutamakan kebutuhan
pokok (dharuriyah), kemudian kebutuhan sekunder (hajiyah), dan
terakhir kebutuhan pelengkap (tahsiniyah). Menurut Abdul Wahab
Khallaf kemaslahatan tercapai dengan nyata apabila ketiga tingkatan
kebutuhan tersebut terpenuhi.41
Wujud perhatian terhadap perlindungan hak anak dapat dilihat
dari ayat-ayat Al-Qur’an yang dengan jelas memerintahkan para orang
tua untuk menjamin kesejahteraan anak dengan melakukan upaya
pemenuhan hak anak.
Berikut beberapa ayat yang menjadi bukti adanya perintah untuk
melindungi, memelihara dan merawat serta mendidik anak, di antaranya
yaitu:
ذين ي
ا ال ه ي
و ءاأ
وا ق
من
ن ا أ
ارة
ا وال
ا الن
هود
ارا وق
م ن
لق
هم وأ
س
ف
ا مل يه
عل
ا م
الل
ون يع
ا
لادد ا
د
ظ
لا ئك م
ون
عل
م ويف
مره
أ
مرون
)٦ (يؤ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak
durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-
Tahrim: 6.)42
40 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 227-
229. 41 Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushulul Fiqh. Penerjemah Noer Iskandar al-
Barsany. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000. Cet. 7,
h. 321. 42 Al-Qur’anulkarim Terjemahan Perkata Warna Transliterasi Latin, (Bandung:
Cordoba, 2016), h. 560.
25
Dalam ayat lain , surat Luqman ayat 13 Allah swt. berfirman:
إن
بالل
رك
ش ت
ي ا
يا بن
و يعظ
ابن وه
مان
قال ل
قر وإذ
مل الش
لظ لك
)٣١ (عظقمل
Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di
waktu ia memberi pelajaran kepadanya: ‘Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah)
adalah benar-benar kezaliman yang besar’.” (Q.S. Luqman: 13).43
Masa depan anak bergantung pada peran orang tua dalam pola
asuh dan pendidikan yang diajarkan. Rasulullah saw. bersabda:
ى الل
ال رسول الل صل
ول : ق
يق
ن كا ن أ عن
رضي الل
ريرة
بي ه
عن أ
ان ، د بواه يهو
أفطرة، ف
ى ال
عل
د يول
ود إا
م، ما من مول
ق و سل
عل
سان ... 44 ران ، ويم وين
Artinya: “Dari Abu Hurairah RA. Dia berkata: “Rasulullah saw. telah
bersabda, ‘Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia
berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang
akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi...”
(Muslim 8/52)
Hak-hak anak menurut perspektif hukum Islam tersebut dapat
diperincikan sebagai berikut:45
1) Hak untuk hidup
2) Hak dalam Pengakuan Nasab
3) Hak pemberian nama yang baik
4) Hak untuk menerima tebusan (Aqiqah)
5) Hak mendapat penyusuan
6) Hak untuk mendapat pengasuhan
7) Hak anak untuk menerima nafkah (biaya hidup)
43Al-Qur’anulkarim Terjemahan Perkata Warna Transliterasi Latin, h. 412. 44 Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid 8, (Beirut: Dar al-Jail), h. 52 45 Abu Hadian Shafiyarrahman, Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam, (Yogyakarta:
Al Manar, 2003), h. 47-111.
26
8) Hak anak untuk mendapat pendidikan
9) Hak diperlakukan secara adil
b. Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak
Upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah adalah
salah satunya dengan menjamin hak-hak anak dalam sebuah undang-
undang yang memiliki kekuatan hukum, dengan harapan dapat
dilaksanakan dengan baik.
Adapun beberapa hak anak yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1: Hak anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak
No. Jenis Hak Pasal Uraian
1. Hak untuk Hidup Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat
hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara wajar
sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.”
2. Hak atas Suatu Nama Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu
nama sebagai identitas diri dan
status kewarganegaraan.”
3. Hak untuk Beribadah
menurut Agamanya
Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk
beribadah menurut agamanya,
berpikir, dan berekspresi sesuai
dengan tingkat kecerdasan dan
usianya, dalam bimbingan orang
tua.”
Pasal 42 (1) Setiap anak mendapat
perlindungan untuk
beribadah menurut
agamanya.
(2) Sebelum anak dapat
menentukan pilihannya,
agama yang dipeluk anak
mengikuti agama orang
tuanya.
Pasal 43 (1) Negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga, orang
tua, wali, dan lembaga
sosial menjamin
perlindungan anak dalam
27
memeluk agamanya.
(2) Perlindungan anak dalam
memeluk agamanya
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi
pembinaan, pembimbingan,
dan pengamalan ajaran
agama bagi anak.
4. Hak untuk Diasuh
oleh Orang Tuanya
Pasal 7 (1) Setiap anak berhak untuk
mengetahui orang tuanya,
dibesarkan, dan diasuh oleh
orang tuanya sendiri.
Pasal 14 (1) Setiap Anak berhak untuk
diasuh oleh Orang Tuanya
sendiri, kecuali jika ada
alasan dan/atau aturan
hukum yang sah
menunjukkan bahwa
pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi
Anak dan merupakan
pertimbangan terakhir.
5.
Hak Mendapat
Jaminan Kesehatan
Pasal 8 “Setiap anak berhak
memperoleh pelayanan
kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik,
mental, spiritual, dan sosial.”
Pasal 44 (1) Pemerintah wajib
menyediakan fasilitas
dan menyeleng-garakan
upaya kesehatan yang
komprehensif bagi anak,
agar setiap anak
memperoleh derajat
kesehatan yang optimal
sejak dalam kandungan.
(2) Penyediaan fasilitas dan
penyelenggaraan upaya
kesehatan secara
komprehensif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
didukung oleh peran serta
masyarakat.
(3) Upaya kesehatan yang
komprehensif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
meliputi upaya promotif,
preventif, kuratif, dan
rehabilitatif, baik untuk
pelayanan kesehatan dasar
28
maupun rujukan.
(4) Upaya kesehatan yang
komprehensif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
diselenggarakan secara
cuma-cuma bagi keluarga
yang tidak mampu.
(5) Pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4)
disesuaikan dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 45 (1) Orang tua dan keluarga
bertanggung jawab
menjaga kesehatan anak
dan merawat anak sejak
dalam kandungan.
(2) Dalam hal orang tua dan
keluarga yang tidak
mampu melaksanakan
tanggung jawab
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), maka
pemerintah wajib
memenuhinya.
(3) Kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2),
pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 46 “Negara, pemerintah, keluarga,
dan orang tua wajib
mengusahakan agar anak yang
lahir terhindar dari penyakit
yang mengancam kelangsungan
hidup dan/atau menimbulkan
kecacatan.”
Pasal 47 (1) Negara, pemerintah,
keluarga, dan orang tua
wajib melindungi anak dari
upaya transplantasi organ
tubuhnya untuk pihak lain.
(2) Negara, pemerintah,
keluarga, dan orang tua
wajib melindungi anak dari
perbuatan :
29
a. pengambilan organ
tubuh anak dan/atau
jaringan tubuh anak
tanpa memperhatikan
kesehatan anak;
b. jual beli organ dan/atau
jaringan tubuh anak;
dan
c. penelitian kesehatan
yang menggunakan
anak sebagai objek
penelitian tanpa seizin
orang tua dan tidak
mengutamakan
kepentingan yang
terbaik bagi anak.
6.
Hak Mendapat
Pendidikan
Pasal 9 (1) Setiap anak berhak
memperoleh pendidikan dan
pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya
dan tingkat kecerdasannya
sesuai dengan minat dan
bakat.
(1a)Setiap anak berhak
mendapatkan
perlindungan di satuan
pendidikan dari
kejahatan seksual dan
kekerasan yang
dilakukan oleh
pendidik, tenaga
kependidikan, sesama
peserta didik, dan/atau
pihak lain.
(2) Selain mendapatkan hak
anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (1a), anak penyandang
viabilitas berhak
memperoleh pendidikan
luar biasa dan anak yang
memiliki keunggulan
berhak mendapatkan
pendidikan khusus.
Pasal 48 “Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib
menyelenggarakan pendidikan
dasar minimal 9 (sembilan)
tahun untuk semua anak.”
7. Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam
30
Hak Mendapat
Perlindungan
pengasuhan orang tua, wali,
atau pihak lain mana pun
yang bertanggung jawab
atas pengasuhan, berhak
mendapat perlindungan dari
perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik
ekonomi maupun
seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan,
dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.
Pasal 15 Setiap Anak berhak untuk
memperoleh perlindungan
dari:
a. penyalahgunaan dalam
kegiatan politik;
b. pelibatan dalam
sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam
kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam
peristiwa yang
mengandung unsur
kekerasan;
e. pelibatan dalam
peperangan; dan
f. kejahatan seksual.
Pasal 16 (1) Setiap anak berhak
memperoleh perlindungan
dari sasaran
penganiayaan, penyiksaan,
atau penjatuhan hukuman
yang tidak manusiawi.
8. Hak Mendapat
Jaminan dalam
Bersosial
Pasal 10 “Setiap anak berhak
menyatakan dan didengar
pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan
informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya
demi pengembangan dirinya
sesuai dengan nilai-nilai
kesusilaan dan kepatutan.”
Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk
beristirahat dan memanfaatkan
waktu luang, bergaul dengan
anak yang sebaya, bermain,
31
berekreasi, dan berkreasi
sesuai dengan minat, bakat,
dan tingkat kecerdasannya
demi pengembangan diri.”
Pasal 12 “Setiap anak penyandang
disabilitas berhak memperoleh
rehabilitasi, bantuan sosial, dan
pemeliharaan taraf
kesejahteraan sosial.”
c. Hak Anak Perspektif Konvensi Hak Anak
Majelis Umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak
(KHA) pada tanggal 28 November 1989. Kemudian Negara Indonesia
meratifikasi KHA pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan
Presiden No. 36 Tahun 1990, selanjutnya mulai diberlakukan sejak 5
Oktober 199046. Maka, sejak saat itu dengan tegas Indonesia diwajibkan
untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam penegakan
hukum (the Best Intertest of the child).47 Menurut Konvensi Hak Anak
terdapat tiga kategori pembagian hak anak, yaitu:
1) Hak-hak sipil dan kemerdekaan
a) Hak atas identitas (akta kelahiran, kewarganegaraan, asal usul);
b) Hak untuk berpendapat;
c) Hak kebebasan memperoleh informasi;
d) Hak atas kebebasan beragama;
e) Hak-hak atas kebebasan berhimpun dan kebebasan berkumpul
(kebebasan berserikat);
f) Hak atas privasi;
g) Hak anak berhadapan dengan hukum;
h) Hak anak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
lainnya.
46 Imran Siswadi. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”
Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, (September-Januari 2011 ), h. 226-227. 47 Alghiffari Aqsa, dkk. Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan
Hukum (Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak
Berhadapan dengan Hukum), (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012), h. 28
32
2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
a) Hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh kedua orang tuanya dan
dalam keluarga alaminya;
b) Hak untuk menerima pengasuhan alternatif jika anak mengalami
kondisi tertentu (penelantaran oleh orang tua, orang tua
bertempat tinggal terpisah).
3) Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
a) Hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
b) Hak atas pendidikan, kegiatan di waktu senggang dan kegiatan
budaya;
c) Hak perlindungan terhadap eksploitasi.48
B. Anak Didik Pemasyarakatan dan Hak-Haknya
Kategori anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah
anak yang berkonflik dengan hukum atau disangkakan melakukan tindak
pidana. Ketika anak yang berkonflik tersebut menurut putusan ditetapkan
sebagai pelaku tindak pidana pada umur 12 tahun dan sebelum umur 18 tahun,
serta harus menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak selama waktu tertentu, maka ia disebut sebagai anak didik
pemasyarakatan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sedangkan tujuan dari penerapan hukuman terhadap anak yang telah
melakukan tindak pidana adalah untuk memperbaiki dan merehabilitasi
perilaku mereka sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana. Hukuman yang
diberikan tersebut juga merupakan sarana dan solusi paling terakhir setelah
semua cara dan solusi yang lain telah gagal dan tidak mampu mengatasi
permasalahan yang ada.49
48 Alghiffari Aqsa, dkk. Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan
Hukum (Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak
Berhadapan dengan Hukum), h. 19-20. 49 Wahbah Az-Zuhaili, Alfiqhul Islamu wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie
la-Kattani, dkk. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 7, h. 260-261.
33
Sebagai terpidana, anak didik pemasyarakatan tetap berhak atas
beberapa hal, yaitu:
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnya yang tidak dilarang;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu
lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Hak-hak tersebut di atas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Setelah menelaah tujuan penghukuman tersebut, maka tidak ada seorang
pun yang berhak menyakiti dan merendahkan anak didik pemasyarakatan
sebagai terpidana.
C. Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan oleh Orang Tua
Terjadinya pemisahan anak dari keluarga khususnya orang tua sebagai
upaya terakhir untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan menempatkan anak
ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tentu tidak menjadi penyebab
putusnya tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak didik
pemasyarakatan, dengan demikian hak anak tetap dijadikan sebagai prioritas
utama.
34
Terkait hal tersebut bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari
upaya memprioritaskan pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan, maka
sebagaimana kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas di bawah ini:
يئل من ا
زع
ينابت معروف ا
ب ق ث
حد إا
يد أ
“ Sesuatu tidak boleh dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar
hak yang benar-benar dikenal”
Kaidah tersebut mempunyai makna bahwa seseorang yang memiliki
suatu benda atau hak tertentu, maka benda atau hak tersebut tetap menjadi
miliknya selama tidak ada bukti-bukti lain yang membatalkan haknya
tersebut.50 Oleh karena itu, anak didik pemasyarakatan tetap berhak untuk
dipenuhi hak-haknya secara wajar sebagaimana yang telah diketahui meskipun
telah terjadi pemisahan. Sebab pemisahan tersebut sifatnya sementara serta
tidak menyebabkan putusnya hubungan antara anak dengan orang tua.
Berikut ini beberapa hak anak didik pemasyarakatan sebagai hak lain
yang diatur undang-undang dan wajib dipenuhi oleh orang tua dalam Pasal 14
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:
1. Berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap
dengan kedua orang tuanya;
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan
untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
4. Memperoleh hak anak lainnya.
Pemaparan di atas memperjelas betapa pentingnya peran orang tua
dalam mewujudkan perbaikan yang diharapkan agar anak didik pemasyarakatan
dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu berintegrasi dengan
masyarakat tanpa merasa terdiskriminasi.
50 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 176.
35
Tercerminnya kepribadian yang luhur pada anak menjadi acuan bahwa
anak tersebut memiliki keimanan yang baik dan termasuk anak yang saleh.
Demikianlah anak yang dapat dibanggakan semasa hidup orang tua. Atas usaha
yang dilakukan orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya, maka ia berhak
memperoleh pahala dari kebaikan anaknya walaupun telah meninggal dunia.
Hal tersebut sebagaimana hadis Rasulullah saw. di bawah ini :51
ال: م ق
ق و سل
عل
ى الل
رسول الل صل
ن أ عن
رضي الل
ريرة
بي ه
عن أ
ا مات
إذ
ع ب ، فتم ين
و عل
، أ جاري
ق من صد
، إا
ث من ث
إا
عمل
طع عن
ق ان
سان
اإلن
52. عو ل
د صالح يد
و ول
أ
Artinya: Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apabila
seseorang telah meninggal dunia maka putuslah semua amal perbuatannya,
kecuali tiga perkara, yaitu, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak shalih
yang selalu mendoakannya.” (Muslim 5/73).
D. Urgensi Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua
Pemenuhan hak anak merupakan bagian dari implementasi
perlindungan anak. Oleh sebab itu, pelaksanaannya dilakukan kepada setiap
anak tanpa ada unsur pembeda. Begitu pun terhadap anak didik
pemasyarakatan.
Keberadaan anak di LPKA bukan bertujuan untuk merampas hak anak
yang semestinya diberikan, melainkan hanya sebagai upaya terakhir untuk
perbaikan perilaku melalui kegiatan pembinaan, pendidikan dan latihan kerja.
Akan tetapi, penahanan terhadap anak kerap disertai dengan sejumlah
pelanggaran hak anak lainnya, seperti:
1. Putus sekolah;
2. Tidak didampingi kuasa hukum;
3. Dipaksa bekerja;
51 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet.
Keenam, h. 184. 52 Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Jail), h. 73
36
4. Kekerasan seksual
5. Kekerasan fisik;
6. Kekerasan psikis;
7. Tidak bisa bermain;
8. Kurang kasih sayang dari orang tua.53
Terkait hal di atas, maka dianggap penting keterlibatan orang tua untuk
terlibat dalam pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan, semata-mata untuk
kepentingan terbaik bagi anak.
Peter Newel sebagai seorang pemerhati anak menyebutkan beberapa
alasan mengapa hak anak perlu dilindungi, dalam bukunya “Taking Children
Seriously – A Proposal for Children’s Rights Commisioner”, adapun alasan
tersebut di antaranya yaitu:
1. Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam
memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya
yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas
tindakan/perbuatan (action) atau ketiadaan tindakan/perbuatan (unaction)
dari pemerintah atau kelompok lain;
3. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
4. Anak tidak memiliki hak suara, dan tidak memiliki kekuatan lobby untuk
memengaruhi kebijakan pemerintah;
5. Anak pada banyak situasi tidak dapat mengakses perlindungan dan
pemenuhan hak-hak anak;
6. Anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.54
Keterlibatan orang tua sebagai salah satu pihak yang memiliki kewajiban
dalam pemenuhan hak anak, dalam hukum Islam digambarkan bahwa kelak segala
53 Alghiffari Aqsa, dkk. Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan
Hukum (Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak
Berhadapan dengan Hukum), h. 30. 54 Alghiffari Aqsa, dkk. Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan
Hukum (Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak
Berhadapan dengan Hukum), h. 17.
37
pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap keluarga akan
dipertanggungjawabkan di hari akhir. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah
saw. yaitu:
هما عن عن
بي ابن عمر رضي الل
م عن الن
ق وسل
عل
ى الل
صل
ن أ
ل ق
لم : أ
كلك
ت ،راع ولل عن رعيم مسئ
كلاوك
، ف
ا ير م ل
ى الن
ذي عل
ولل عن ،راع ال
و مسئ
وه
ت جل راع ، رعي ى والرل عل
هولل ، بيت أ
و مسئ
هم، وه
عن
ل راعق
ةمرأ
ىوال
بيت عل
هي و ده،بعلها وول
عن
لول ومسئ
عبد
ى راع هم، ول
ده عل ولل ، مال سق
و ومسئ
وه
عن
ل، ا
م راع ف
كلت ،ك ولل عن رعي
م ومسئ
كل(٦/٨)م وك
Artinya: “Dari Ibnu Umar RA. dari Nabi Muhammad saw. beliau telah bersabda,
‘setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang raja adalah
pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang
dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia
akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang istri
adalah pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan
dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba sahaya
adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban
atas apa yang dipimpinnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. (1206-Muslim 6/8).55
Uraian tersebut dengan jelas menggambarkan betapa penting peran orang
tua dalam mengambil sikap untuk mengupayakan agar sebisa mungkin hak anak
terpenuhi sehingga kelak dapat dipertanggungjawabkan oleh orang tua sebagai
pemimpin anak-anaknya.
55 Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Jail), h. 7.
38
BAB III
GAMBARAN UMUM
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG
A. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang
1. Sejarah Berdirinya LPKA Klas I Palembang56
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang awal berdiri
pada tahun 1967 di atas lahan seluas 59,735 M2. Secara geografis Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang terletak di jalan Inspektur
Marzuki KM. 4,5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
Sebelum menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas
I Palembang, terdapat beberapa tahapan perubahan yakni berdasarkan
keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 27 April 1972 No. DDP.1.4/8/17 di
bentuklah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Negara dan Pemuda Palembang
terlebih dahulu, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Wanita ditiadakan, sesuai
dengan surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman RI
tanggal 23 November 1974 No.DDP.1.4/141/B.
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPA) yang diberlakukan pada
akhir bulan Juli 2014, secara tegas mengamanatkan peran dan fungsi strategis
pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis
Pemasyarakatan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post
adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang
berada pada tahap post adjudikasi di mana berperan dalam memberikan
pembinaan untuk melindungi hak asasi anak didik pemasyarakatan
(andikpas). Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya
“prisonisasi” yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang
justru dapat membuat kondisi seseorang (andikpas) lebih buruk daripada
56 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah
Sumatera Selatan, Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.
39
sebelum ia masuk ke dalam Lapas. Oleh karena itu, salah satu perubahan yang
mendasar dari undang-undang ini adalah perubahan nomenklatur dari Lembaga
Pemasyarakatan Anak (LPA) menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),
sehingga dasar pembinaan lebih ditujukan untuk pendidikan anak.
Adapun gambarkan kondisi fisik dari Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Klas I Palembang yaitu sebuah gedung kantor yang dibangun pada
tahun 1967 yang telah mengalami sejumlah renovasi antara lain pada tahun
2004 berupa pembangunan Blok Hunian 2 (dua) lantai dan komponen
ruangan seksi-seksi serta pada tahun 2015 berupa pembangunan sejumlah
fasilitas pendukung bagi anak didik pemasyarakatan.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang memiliki
kapasitas maksimal 500 orang dengan jumlah penghuni rata-rata
pertahunnya adalah 200 orang. Selain itu, LPKA Klas I Palembang telah
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang dalam melakukan
tugas dan fungsinya, antara lain telah menyediakan blok tahanan yang layak
bagi anak didik pemasyarakatan, kamar mandi umum, masjid, perpustakaan
hingga gedung sekolah.
2. Visi dan Misi LPKA Klas I Palembang57
a. Visi
Terwujudnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga
Penempatan Anak Sementara (LPAS) Klas I Palembang yang aktif dan
produktif yang berlandaskan iman dan takwa
b. Misi
Meningkatkan pembinaan mental, rohani dan keterampilan terhadap
Anak Didik Pemasyarakatan dan pelaksanaan pengamanan menuju
Lapas yang aman dan tertib.
57 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah
Sumatera Selatan, Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.
40
3. Asas Pembinaan
Dalam sistem pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Klas I Palembang menganut pada asas-asas sebagai berikut :
a. Asas Pengayoman
b. Asas persamaan Perlakuan dan Pelayanan
c. Asas Pendidikan
d. Asas Pembinaan
e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan
g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang tertentu
4. Tugas Pokok dan Fungsi LPKA Klas I Palembang58
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pemasyarakatan anak didik pemasyarakatan (narapidana)
sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi
1) Melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan;
2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil
kerja;
3) Melakukan hubungan sosial kerohanian anak didik pemasyarakatan;
4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
5. Tujuan dan Sasaran
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang dalam menjalankan
tugas dan fungsi tentu memiliki tujuan dan sasaran yakni sebagai berikut :
a. Tujuan
1) Membentuk Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) melalui
pendidikan budi pekerti menjadi karakter yang berbudi pekerti luhur,
58 Tugas Pokok dan Fungsi, diakses pada 10 September 2018 dari:
http://www.lpkapalembang.org/tugas/
41
bersikap sopan santun, tertib menurut aturan dan adat yang berlaku,
menunjukkan tingkah laku yang beradab;
2) Memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dalam rangka
proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan.
b. Sasaran
1) Meningkatkan kualitas ketakwaan narapidana kepada Tuhan Yang Maha
Esa, sikap dan perilaku, profesionalisme/keterampilan, intelektual serta
peningkatan kesehatan jasmani dan rohani;
2) Meningkatkan program integrasi sosial berupa Pembebasan Bersyarat (PB),
Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), asimilasi, isi hunian
sesuai dengan kapasitas yang ideal, menurunnya gangguan kamtib,
menurunnya angka residivis, persentase angka kematian dan sakit sama
dengan persentase yang ada di masyarakat serta koordinasi dengan instansi
terkait dengan baik.
6. Keadaan Pegawai LPKA Klas I Palembang
a. Jumlah Pegawai59
Tabel 3.1 : Jumlah Pegawai LPKA Klas I Palembang
No. Jabatan Jumlah
1. Pejabat Struktural 15
2. JFU 81
3. JFT 6
Jumlah Total Pegawai 102
59 Data Kepegawaian LPKA Klas I Palembang, dokumen dalam bentuk hard file yang
diberikan oleh Petugas Bagian Kepegawaian LPKA Klas I Palembang pada tanggal 19 September
2018.
42
b. Struktur Organisasi LPKA Klas 1 Palembang60
Grafik 3.1 : Struktur Organisasi LPKA Klas I Palembang
60 Struktur Organisasi, diakses pada 10 September 2018 dari:
http://www.lpkapalembang.org/struktur-organisasi/
43
7. Sarana dan Prasarana LPKA Klas I Palembang
Pelaksanaan sistem pembinaan dan pendidikan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang ditunjang oleh beberapa
fasilitas sarana dan prasarana di antaranya yaitu:
Tabel 3.2 : Sarana dan Prasarana LPKA Klas I Palembang61
No. Jenis Jumlah
1 Ruang Kepala LPKA 1
2 Ruang Pemeriksa Kunjungan 1
3 P2U 1
4 Ruang TU 1
5 Ruang Keuangan/Perlengkapan 1
6 Ruang Kunjungan 1
7 Ruang Perawatan 1
8 Ruang Wasgakin 1
9 Ruang Registrasi 1
10 Ruang Bimaswat 1
11 Ruang Binadik 1
12 Ruang Dapur 1
13 Ruang Guru 2
14 Ruang Kepegawaian 1
15 Ruang KPLP 1
16 Ruang SDP 1
17 Ruang Band 1
18 Blok Hunian /Wisma :
Blok A 20
Blok B 13
Blok C 16
19
Ruang Kelas :
SD 3
61 Catatan Observasi Lapangan tanggal 17 September 2018.
44
SMP 3
SMA 3
20 Lab. Komputer 1
21 Perpustakaan 1
22 Mushola 1
23 Tempat Wudhu 2
24 Pos Jaga 3
25 MCK Umum 7
26 Lapangan 1
27 Tempat Istirahat 1
28 Selasar 1
29 Gudang 4
30 Isi Ulang Air Galon 1
31 Gazebo 43
32 Taman 3
33 Lahan Perkebunan 1
34 Kolam Perikanan 7
35 Kandang Ternak Ayam 4
36 Parkir Motor 1
37 Parkir Mobil 1
38 ATM BRI 1
39 Saluran Telepon 8
40 Televisi Umum 1
41 Pakaian Per-Anak Didik Pemasyarakatan
Baju 6
Celana 1
42 Seragam Sekolah Per-Siswa 3 Pasang
45
B. Sistem Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan
Adanya fasilitas sarana dan prasarana tidak cukup untuk menunjang
upaya pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan tanpa adanya sistem dalam
memaksimalkan pelaksanaannya. Oleh karena itu, LPKA Klas I Palembang
berusaha menghadirkan beberapa kegiatan pembinaan dan pendidikan yang
mampu memaksimalkan hak-hak anak didik pemasyarakatan agar terpenuhi
sehingga harapan terhadap tumbuh kembang anak didik baik secara fisik
maupun mental dapat tercapai.
Adapun sistem yang digunakan oleh LPKA Klas I Palembang terbagi
menjadi dua, yakni sistem pembinaan dengan beberapa kegiatan dan sistem
pendidikan dengan mengadakan sekolah formal. Beberapa kegiatan tersebut di
antaranya yaitu:
1. Pembinaan
a. Pembinaan Kesadaran Beragama/Kerohanian
Bagi anak didik pemasyarakatan yang bergama Islam, pembinaan
kesadaran kerohanian yang dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang
terjadwal yaitu setiap hari Senin dan Selasa khusus untuk tahfidz bagi
anak didik pemasyarakatan yang menghafal Al-Quran, bagi yang lainnya
diperkenankan untuk belajar membaca Al-Quran/Iqro. Pada hari Rabu
dijadwalkan untuk tafsir Al-Quran. Selanjutnya, pada hari Kamis dan
Jumat khusus untuk belajar membaca Al-Quran, kegiatan tersebut
dilaksanakan setelah apel siang yakni pukul 14.00 s/d masuk waktu salat
Ashar. Kegiatan yang terjadwal lainnya yakni salat berjamaah di waktu
Dzuhur dan Ashar, serta diwajibkan untuk salat Jumat.62
Selain kegiatan yang terjadwal setiap hari tersebut, juga
diprogramkan kegiatan menjelang dan selama hari-hari besar keagamaan
yaitu selama bulan Ramadhan diselenggarakan kegiatan puasa Ramadan,
salat Tarawih berjamaah, tadarus al-Quran, pesantren kilat, buka puasa
bersama, salat Idul Fitri bersama, salat Idul Adha serta pemotongan
62 Hasil observasi langsung yang dilakukan Penulis selama Penelitian di LPKA Klas 1
Palembang.
46
hewan korban, perayaan Isra Mikraj, dan perayaan Maulid Nabi
Muhammad saw.63
b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Kegiatan berikutnya yakni pramuka, upacara bendera,
perlombaan-perlombaan, hiburan antar keluarga anak didik
pemasyarakatan dalam acara-acara peringatan hari-hari besar nasional.
Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran anak didik
pemasyarakatan dalam mencerminkan sikap dan partisipasi sebagai
warga negara yang baik.
c. Pembinaan Kesadaran Hukum
Penyuluhan hukum merupakan pembinaan yang dilakukan oleh
LPKA Klas I Palembang sebagai upaya menumbuhkan sikap sadar
hukum anak didik pemasyarakatan.
d. Pembinaan Jasmani
Menjaga kesehatan tubuh tentu bukan hanya dengan makan yang
teratur, tetapi juga dengan melakukan aktivitas untuk menunjang
kebugaran jasmani. Oleh karena itu, di LPKA Klas I Palembang setiap
pagi anak didik pemasyarakatan yang tidak mengikuti kegiatan sekolah
diwajibkan untuk mengikuti senam pagi. Dan diberi waktu untuk
kegiatan futsal di waktu sore selepas salat Ashar berjama’ah. Kemudian,
pada hari Sabtu jadwal untuk pelatihan seni bela diri Tapak Suci yang
diikuti oleh beberapa anak didik pemasyarakatan sesuai minat dan
bakatnya.
63 Program Pembinaan, diakses pada 10 September 2018 dari:
http://www.lpkapalembang.org/program-pembinaan/
47
e. Pembinaan Keterampilan
LPKA Klas I Palembang juga menyediakan beberapa kegiatan
untuk mengasah keterampilan anak didik pemasyarakatan. Hal ini
dilakukan untuk bekal mereka ketika kembali ke masyarakat. Adapun
kegiatan yang diberikan yaitu pelatihan sablon, membuat kerajinan
anyaman dari koran bekas, pelatihan musik, dan pelatihan komputer atau
teknologi informasi. Selain kegiatan tersebut, pembinaan keterampilan
lainnya yang dilakukan di lapangan adalah berkebun aneka sayuran,
perikanan air tawar, dan peternakan.
f. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat
Harapan dari kembalinya anak didik pemasyarakatan ke dalam
lingkungan keluarga dan masyarakat adalah dapat memulai kehidupan
baru yang lebih dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Oleh
karena itu, LPKA Klas I Palembang berupaya melakukan
pengintegrasian melalui pemenuhan hak cuti bersyarat (CB) dan
pembebasan bersyarat (PB) kepada anak didik pemasyarakatan yang
telah memenuhi syarat pengajuan CB maupun PB.
g. Pembinaan Penataan Lingkungan
Lingkungan yang bersih dan rapi menjadi salah satu perhatian
khusus untuk menciptakan lembaga pemasyarakatan yang asri dan layak
huni. Hal ini dapat di lihat dari sistem yang dilakukan oleh LPKA Klas I
Palembang melalui penataan taman di depan blok dan di area
perkantoran. Kemudian, bekerja sama dengan anak didik
pemasyarakatan untuk selalu menjaga kebersihan baik ruang kamar
maupun area blok hunian, hal ini juga melatih tanggung jawab anak didik
pemasyarakatan. Dan selain untuk kenyamanan, kebersihan lingkungan
juga menjadi faktor penting untuk menjaga kesehatan.
48
2. Pendidikan
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, hal ini
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945,
kemudian diatur pula dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “setiap anak
berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat
dan bakatnya.”
Di sini setiap anak tanpa kecuali anak yang berhadapan dengan
hukum sekalipun tetap berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf c bahwa narapidana berhak mendapatkan
pendidikan dan pengajaran.
Sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan tersebut, LPKA Klas I
Palembang memberikan kesempatan pendidikan dengan mengadakan
Sekolah Filial (Kelas Jauh) yang peresmian dilakukan oleh Bapak Gubernur
Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17 Agustus 2014 bersamaan telah
ditandatangani perjanjian kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan Wali Kota Palembang Nomor:
W6.PAS.2.PK.01.06.05 -0313 dan Nomor : 000/2810/26.8/PN/2014.64
Adapun sekolah yang direkomendasikan Dinas Pendidikan Sumatera
Selatan sebagai sebagai sekolah induk di antaranya yaitu :
a. SD Negeri 25 Palembang.
b. SMP Negeri 22 Palembang.
c. SMA Negeri 11 Palembang.65
64 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah
Sumatera Selatan, Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang. 65 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah
Sumatera Selatan, Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.
49
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Standar Minimum Pemenuhan Hak Anak
Peneliti dapat mengetahui ada atau tidak adanya sesuatu pada objek
yang diteliti apabila ada satu atau beberapa tanda atau indikator. Cara
menentukan indikator dapat dilakukan dengan pengamatan, berinteraksi secara
langsung, membaca buku dari sumber yang relevan66. Oleh karena itu, sebelum
melakukan survei, peneliti menentukan indikator terlebih dahulu melalui
pengamatan, membaca beberapa literatur terkait standar pemenuhan hak anak,
berinteraksi secara langsung dengan anak didik pemasyarakatan sebagai objek
penelitian maupun para petugas, hingga mengikuti kegiatan di LPKA Klas I
Palembang selama 1 bulan yakni sejak tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2018,
Dari hasil pengamatan dengan menyesuaikan beberapa ketentuan
pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan yang diatur dalam perundang-
undangan, Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, Standar Pelayanan
Pemasyarakatan, hingga penyesuaian terhadap Standar Nasional Pengasuhan
Anak, peneliti memperoleh beberapa indikator sebagai standar minimum
terpenuhinya hak anak didik pemasyarakatan oleh orang tua. Adapun indikator
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Hak Bertemu Langsung dan Berhubungan Pribadi Secara Tetap dengan
Kedua Orang Tua
Hak tersebut dapat dikatakan terpenuhi jika :
a. Anak mendapatkan kunjungan orang tua;
b. Anak dapat menjalin komunikasi dengan orang tua melalui saluran
telepon;
c. Anak dapat merasakan momen makan bersama dengan orang tua ketika
kunjungan.
66 Morissan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Cet. Ketiga), h. 64-
67.
50
2. Hak Mendapatkan Pengasuhan, Pemeliharaan, Pendidikan dan
Perlindungan untuk Proses Tumbuh Kembang dari Kedua Orang Tua Sesuai
dengan Kemampuan, Bakat, dan Minat Anak
Hak tersebut dapat dikatakan terpenuhi jika :
a. Anak mendapat asupan makanan bergizi dari orang tua;
b. Anak mempunyai pakaian sehari-hari selain dari LPKA;
c. Anak mendapat dukungan untuk melanjutkan sekolah;
d. Anak mempunyai peralatan sekolah yang memadai;
e. Anak mendapatkan perlengkapan ibadah yang memadai;
f. Anak mendapat dukungan mengajukan pembebasan bersyarat (PB) dari
orang tua.
3. Hak Memperoleh Pembiayaan Hidup dari Kedua Orang Tua
Hak tersebut dapat dikatakan terpenuhi jika :
a. Anak memperoleh biaya hidup berupa sejumlah uang dari orang tua.
Indikator tersebut dijadikan sebagai instrumen untuk mengetahui
pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan oleh orang tua dan hubungannya
terhadap jumlah anak yang melanjutkan sekolah formal di LPKA Klas 1
Palembang. Sebagai standar minimum, setiap dimensi hak anak dapat
dikategorikan sudah terpenuhi apabila setiap indikator seluruhnya terpenuhi
lebih dari 50%. Kemudian berikut ini kisi-kisi instrumen untuk variabel hak
anak didik pemasyarakatan oleh orang tua dan minat sekolah:
Tabel 4.1: Kisi-Kisi instrumen untuk Hak Anak Didik Pemasyarakatan
oleh Orang Tua
No. Dimensi Indikator No. Butir Jumlah
1. Hak Bertemu Langsung
dan Berhubungan
Pribadi Secara Tetap
dengan Kedua Orang
Tua
Orang tua
mengunjungi saya di
LPKA Kelas I
Palembang.
1 1
Orang tua menelepon
saya untuk 2 1
51
mengetahui keadaan
saya.
Orang tua mengajak
makan bersama ketika
berkunjung.
3 1
2. Hak Mendapatkan
Pengasuhan,
Pemeliharaan,
Pendidikan dan
Perlindungan untuk
Proses Tumbuh
Kembang dari Kedua
Orang Tua Sesuai
dengan Kemampuan,
Bakat, dan Minat Anak.
Orang tua
membawakan atau
mengirim makanan
bergizi untuk saya.
1 1
Orang tua
membawakan pakaian
sehari-hari untuk saya.
2 1
Orang tua meminta
saya untuk
melanjutkan sekolah.
3 1
Orang tua
menyediakan
peralatan sekolah
seperti alat tulis dan
buku pelajaran.
4 1
Orang tua
menyediakan
kebutuhan ibadah
seperti pakaian
ibadah.
5 1
Orang tua
menghendaki
Pembebasan Bersyarat
(PB) ketika saya telah
memenuhi syarat
mengajukan
Pembebasan Bersyarat
(PB).
6 1
3. Hak Memperoleh
Pembiayaan Hidup dari
Kedua Orang Tua
Orang tua
memberikan sejumlah
uang kepada saya saat
berkunjung atau
mengirimnya untuk
biaya hidup selama di
LPKA Kelas I
1 1
Total Butir 10
52
Hasil penelitian yang valid sangat dipengaruhi oleh instrumen yang
valid dan reliabel. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba
instrumen dengan melihat validitas dan reliabilitasnya. Adapun hasilnya ialah
sebagai berikut:
1. Hasil Uji Validitas
Pada bab pendahuluan telah dipaparkan bahwa instrumen
dinyatakan valid apabila nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel. Sedangkan
rtabel dengan jumlah responden (N) sebanyak 20 adalah sebesar 0,444. Maka
hasil dari penghitungan adalah berikut ini:
Tabel 4.2: Hasil Uji Validitas Dimensi Nomor 1
No. Butir rhitung rtabel Keterangan
1 0,904 0,444 Valid
2 0,814 0,444 Valid
3 0,835 0,444 Valid
Tabel 4.3: Hasil Uji Validitas Dimensi Nomor 2
No. Butir rhitung rtabel Keterangan
1 0,792 0,444 Valid
2 0,765 0,444 Valid
3 0,767 0,444 Valid
4 0,639 0,444 Valid
5 0,633 0,444 Valid
6 0,792 0,444 Valid
Tabel 4.4: Hasil Uji Validitas Dimensi Nomor 3
No. Butir rhitung rtabel Keterangan
1 1,000 0,444 Valid
53
Berdasarkan data uji validitas terhadap butir instrumen pada setiap
dimensi dapat dinyatakan valid seluruhnya karena seluruh nilai rhitung lebih
besar dari 0,444. Dalam hal ini berarti instrumen tersebut dapat digunakan
untuk mengukur kevalidan data penelitian pemenuhan hak anak didik
pemasyarakatan oleh orang tua.
2. Hasil Uji Reliabilitas
Sebagaimana uji validitas, penentuan reliabilitas instrumen
dinyatakan reliabel apabila nilai Alpha lebih besar dari nilai rtabel. Sedangkan
rtabel dengan jumlah responden (N) sebanyak 20 responden adalah sebesar
0,444. Maka hasil dari penghitungan adalah berikut ini:
Tabel 4.5: Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
Dimensi Jumlah
Butir Alpha rtabel Keterangan
Nomor 1 3 0,785 0,444 Reliabel
Nomor 2 6 0,813 0,444 Reliabel
Nomor 3 1 1,000 0,444 Reliabel
Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap dimensi dari
instrumen yang digunakan untuk penelitian telah reliabel seluruhnya. Hal ini
berarti instrumen dapat menghasilkan data penelitian yang reliabel pula.
B. Gambaran Umum Responden
Jumlah responden dengan kesalahan sampel yang dikehendaki sebesar
5% atau 0,05 adalah sebanyak 70 responden dari populasi sampel sebanyak 88
anak didik pemasyarakatan yang diambil berdasarkan usia anak minimal 12
tahun dan maksimal 18 tahun, berstatus sebagai narapidana, serta tinggal
bersama orang tua. Pengambilan sampel tersebut dilakukan pada tanggal 4
September 2018.
Peneliti mengalami kesulitan pada saat pengambilan sampel karena
anak didik pemasyarakatan lebih sering melakukan aktivitas yang berbeda
54
sehingga sulit untuk dikumpulkan. Dan momen berkumpul yang tepat adalah
setelah salat Zuhur dan Ashar, untuk mengkoordinasi anak didik
pemasyarakatan dalam mengisi kuesioner pun membutuhkan izin dan bantuan
dari Bapak Ahmad Fuad, SH., M.Si. selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Bapak
Fahriyuddin Jusep, S.Ag. selaku Kepala Subseksi Pendidikan dan
Keterampilan. Selanjutnya akan dipaparkan data hasil penelitian.
Data responden telah dibagi berdasarkan usia, bersama siapa mereka
tinggal, dan jenis kasus. Berikut ini akan dipaparkan frekuensi data responden
berdasarkan usia :
Tabel 4.6 : Frekuensi Responden Berdasarkan Usia
Usia Frekuensi Persentase
(%)
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 2 2,9
16 16 22,9
17 27 38,6
18 25 35,7
Total 70 100
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dominasi responden
terbanyak adalah usia 17 tahun yang berjumlah 27 anak dengan persentase
38,6%. Berikutnya dominasi responden kedua yakni usia 18 tahun sebanyak 25
anak dengan persentase 35,7%. Kemudian dominasi responden ketiga adalah
anak dengan usia 16 tahun yang berjumlah 16 anak dengan persentase 22,9%.
Lalu dominasi responden keempat yaitu usia 15 tahun dengan jumlah 2 anak
atau 2,9%. Sedangkan untuk usia 12-14 tahun berjumlah 0 atau tidak ada.
Karakteristik responden berikutnya berdasarkan dengan siapa anak
didik pemasyarakatan tinggal sebelum masuk LPKA. Hal ini untuk mengetahui
55
latar belakang adanya orang tua sebagai pemenuh hak. Berikut ini dapat
diketahui jumlah anak yang tinggal bersama orang tua.
Tabel 4.7 : Frekuensi Responden Berdasarkan Tinggal Bersama Siapa
Tinggal Bersama
Siapa Frekuensi
Persentase
(%)
Orang tua lengkap 62 88,6
Hanya dengan ibu 7 10,0
Hanya dengan ayah 1 1,4
Total 70 100
Dari data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pertama responden
tinggal bersama orang tua lengkap yakni sebanyak 62 anak atau 88,6%.
Sedangkan mayoritas kedua adalah tinggal bersama ibu saja sebanyak 7 anak
dengan persentase 10%. Dan hanya ada 1 anak atau 1,4% yang tinggal bersama
ayah saja.
Selain karakteristik responden berdasarkan usia dan bersama siapa
mereka tinggal, terdapat faktor yang melatarbelakangi kasus yang mereka
hadapi. Tentu hal ini dapat memberikan informasi mengenai faktor penyebab
tindak pidana dilakukan oleh responden. Berikut ini disajikan data frekuensi
responden berdasarkan beberapa faktor penyebab kasus, di antaranya yaitu:
Tabel 4.8: Frekuensi Responden Berdasarkan Faktor
yang Melatarbelakangi Kasus
Faktor Frekuensi Persentase
(%)
Broken Home 8 11,4
Ekonomi 3 4,3
Pengaruh Lingkungan 32 45,7
Pengaruh Teman 22 31,4
Dendam 5 7,1
Total 70 100
56
Data di atas menunjukkan bahwa faktor yang menempati peringkat
pertama melatarbelakangi kasus adalah pengaruh lingkungan dengan jumlah 32
anak atau 45,7%. Berikutnya peringkat kedua dilatarbelakangi oleh adanya
pengaruh teman yakni sebanyak 22 anak dengan persentase 31,4%. Pada
peringkat ketiga terdapat sebanyak 8 anak atau 11,4% melakukan tindak pidana
yang disebabkan oleh faktor broken Home. Kemudian peringkat keempat
dilatarbelakangi oleh adanya dendam yakni sebanyak 5 anak dengan persentase
7,1%. Dan peringkat terakhir terdapat 3 anak atau 4,3% melakukan tindak
pidana lantaran faktor ekonomi.
Selanjutnya dari 70 responden dengan berbagai karakteristik tersebut,
telah diketahui data minat melanjutkan sekolah formal yang diadakan oleh
LPKA Klas 1 Palembang berdasarkan kecocokan nama yang terdapat di absensi
kehadiran. Adapun data responden yang melanjutkan sekolah formal mulai SD,
SMP, hingga SMA adalah sebagai berikut:
Tabel 4.9: Frekuensi Responden Berdasarkan Minat Sekolah
Minat Frekuensi Persentase
(%)
Sekolah 46 65,7
Tidak Sekolah 24 34,3
Total 70 100
Berdasarkan data di atas dapat diketahui responden yang melanjutkan
sekolah adalah sebesar 65,7% atau sebanyak 46 anak. Sedangkan yang tidak
melanjutkan sekolah adalah sebesar 34,3% dengan jumlah 24 anak.
C. Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan oleh Orang Tua di
LPKA Klas I Palembang
Pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian lapangan mengenai
pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan oleh orang tua di LPKA Klas 1
Palembang berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak.
Penelitian lapangan yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner
57
menghasilkan beberapa temuan. Hasil temuan selanjutnya diolah menggunakan
Microsoft Excel untuk mengurutkan jumlah data yang paling tinggi sampai
jumlah data yang paling rendah. Selanjutnya data dianalisis berdasarkan teori
pada bab sebelumnya.
Hasil analisis dipaparkan dalam bentuk deskripsi statistik untuk
mengetahui seberapa besar hak anak didik pemasyarakatan yang dipenuhi oleh
orang tua. Pendeskripsian hasil temuan akan dipaparkan tiga dimensi
sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak pada
pasal 14 yaitu pemenuhan hak bertemu langsung dan berhubungan pribadi
secara tetap dengan kedua orang tua, hak mendapatkan pengasuhan,
pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari
kedua orang tua sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak, serta hak
memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua. Kemudian peneliti
menjabarkan ketiga dimensi tersebut ke beberapa pokok pembahasan
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Di bawah ini akan dipaparkan hasil
temuan beserta analisisnya.
1. Deskripsi Data Tiap Dimensi
a. Dimensi 1: Pemenuhan Hak Bertemu Langsung dan Berhubungan
Pribadi Secara Tetap dengan Kedua Orang Tua
Pada dimensi ini terdapat tiga indikator sebagai standar
minimum yang harus dipenuhi seluruhnya sehingga dapat dikategorikan
hak responden telah terpenuhi. Berikut ini dipaparkan tabel analisis
indikator, yaitu:
1) Anak Mendapatkan Kunjungan Orang Tua
Salah satu cara agar anak didik pemasyarakatan dapat
bertemu langsung dengan orang tua di LPKA Klas 1 Palembang
adalah berkunjung sesuai jadwal kunjungan yang telah ditetapkan
petugas LPKA Klas 1 Palembang. Frekuensi pemenuhan kunjungan
dari orang tua dapat dilihat pada tabel berikut ini:
58
Tabel 4.10: Frekuensi Anak Mendapatkan Kunjungan Orang Tua
di LPKA Klas 1 Palembang
Orang Tua Mengunjungi Saya
di LPKA Klas 1 Palembang Frekuensi
Persentase
(%)
Terpenuhi 68 97,1
Tidak Terpenuhi 2 2,9
Total 70 100
Dari data di atas mayoritas responden dikunjungi oleh orang
tuanya sehingga dapat bertemu langsung dengan jumlah sebanyak
68 anak atau 97,1%, dan terdapat 2 anak dengan persentase 2,9%
yang tidak pernah dikunjungi oleh orang tuanya. Sehingga
berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
kesempatan anak didik pemasyarakatan untuk bertemu langsung
dengan orang tua sudah terpenuhi.
2) Anak dapat Menjalin Komunikasi dengan Orang Tua Melalui
Saluran Telepon
Ketika orang tua berhalangan untuk berkunjung, maka untuk
mengetahui keadaan anak sekaligus menjalin hubungan pribadi
secara tetap dapat dilakukan dengan komunikasi melalui saluran
telepon. Berikut ini tabel yang menjelaskan frekuensi dari
pemenuhan hak berhubungan antara orang tua dan anak melalui
saluran telepon.
Tabel 4.11: Frekuensi Anak dapat Menjalin Komunikasi dengan
Orang Tua Melalui Saluran Telepon
Orang Tua Menelpon Saya untuk
Mengetahui Keadaan Saya Frekuensi
Persentase
(%)
Terpenuhi 47 67,1
Tidak Terpenuhi 23 32,9
Total 70 100
59
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar
orang tua menelepon untuk mengetahui keadaan anak selama di
LPKA Klas 1 Palembang yang berjumlah 47 anak dengan persentase
67,1%. Dan terdapat 23 anak atau 32,9% tidak terpenuhi atau tidak
pernah ditelepon orang tuanya. Dalam hal ini berarti dapat
disimpulkan komunikasi melalui saluran telepon antara orang tua
dengan anak terpenuhi.
3) Anak dapat Merasakan Momen Makan Bersama dengan Orang Tua
Ketika Kunjungan
Hubungan kedekatan antara orang tua dengan anak dapat
terjalin dengan memaksimalkan kesempatan bertemu untuk makan
bersama ketika berkunjung, karena dengan makan bersama dapat
menjadi momen untuk menyampaikan keluhan dan pendapat anak
serta anak dapat berinteraksi secara akrab dengan orang tua. Berikut
tabel yang dapat menjelaskan kedekatan anak dengan orang tua
melalui makan bersama ketika kunjungan.
Tabel 4.12: Frekuensi Anak dapat Merasakan Momen Makan
Bersama dengan Orang Tua ketika Kunjungan
Orang Tua Mengajak Makan
Bersama ketika Berkunjung Frekuensi
Persentase
(%)
Terpenuhi 66 94,3
Tidak Terpenuhi 4 5,7
Total 70 100
Berdasarkan data frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa
mayoritas anak didik pemasyarakatan diajak makan bersama oleh orang
tua ketika berkunjung untuk menjalin kedekatan dengan anak, yakni
sebanyak 66 anak dengan persentase 94,3%. Sedangkan jumlah yang
tidak terpenuhi sebanyak 4 anak atau 5,7%. Dari data tersebut dapat
dikatakan bahwa pada aspek anak dapat menjalin kedekatan melalui
makan bersama orang tua ketika momen kunjungan sudah terpenuhi.
60
Sesuai dengan konsep bahwa dapat dikatakan sudah terpenuhi
apabila seluruh standar minimum terpenuhi. Maka secara umum dari
penjelasan tiga indikator pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa
dimensi pemenuhan hak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara
tetap dengan kedua orang tua sudah terpenuhi. Sedangkan jika pemenuhan
dilihat secara per-individu, maka hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.13: Frekuensi Pemenuhan Dimensi 1 Per-Individu
Hak Bertemu Langsung dan Berhubungan
Pribadi Secara Tetap dengan Kedua Orang Tua Frekuensi
Persentase
(%)
Terpenuhi 45 64,3
Tidak Terpenuhi 25 35,7
Total 70 100
Ketika pemenuhan hak pada dimensi 1 dijabarkan per-individu,
maka kelompok responden yang sudah terpenuhi sebanyak 45 anak dengan
persentase 64,3%. Sedangkan yang tidak terpenuhi yakni sebanyak 25 anak
atau 35,7%. Tentu dari hasil temuan tersebut dapat dilihat bahwa belum
seluruhnya anak didik pemasyarakatan terpenuhi hak untuk bertemu secara
langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tua.
b. Dimensi 2 : Hak Mendapatkan Pengasuhan, Pemeliharaan, Pendidikan
dan Perlindungan untuk Proses Tumbuh Kembang dari Kedua Orang
Tua Sesuai dengan Kemampuan, Bakat, dan Minat Anak
Pada bagian ini terdapat 6 indikator yang dianalisis dan
dijabarkan peringkatnya berdasarkan 70 responden. Berikut tabel yang
menjelaskan pemenuhan hak pada dimensi 2, di antaranya yaitu:
1) Anak Mendapat Asupan Makanan Bergizi dari Orang Tua
Asupan makanan bergizi sangat penting untuk memenuhi
kebutuhan fisik agar tubuh tetap bugar, sehingga anak dapat
melakukan aktivitas seperti kegiatan pembinaan maupun pendidikan
61
dengan baik. Berikut ini dijabarkan mengenai pemenuhan makanan
bergizi bagi anak oleh orang tua.
Tabel 4.14: Frekuensi Anak Mendapat Asupan Makanan Bergizi
dari Orang Tua
Orang Tua Membawakan atau
Mengirim Makanan Bergizi untuk
Saya
Frekuensi Persentase
(%)
Terpenuhi 68 97,1
Tidak Terpenuhi 2 2,9
Total 70 100
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa
sebanyak 68 anak dengan persentase 97,1% terpenuhi, sedangkan
terdapat 2 anak atau 2,9% yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini berarti
mayoritas anak terpenuhi kebutuhan makanan bergizinya karena
orang tua memberikan makanan bergizi baik dengan membawanya
ketika kunjungan ataupun mengirimnya melalui pengawasan
petugas.
2) Anak Mempunyai Pakaian Sehari-Hari Selain dari LPKA
Sebagai kebutuhan pokok, pakaian yang bersih dan layak
memengaruhi kesehatan kulit seseorang, terutama anak yang lebih
banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Oleh karena itu, untuk
menghindari penyakit yang timbul akibat bercampurnya keringat
dan kotoran, maka dianjurkan untuk mengganti pakaian minimal dua
kali sehari. Sedangkan, anak didik pemasyarakatan hanya
memperoleh 6 kaos dan satu celana dari LPKA Klas 1 Palembang,
maka sangat diperlukan pakaian tambahan untuk sehari-hari dan
tentu membutuhkan peran orang tua untuk memenuhinya. Berikut
ini tabel frekuensi anak yang mempunyai pakaian sehari-hari yang
dibawakan oleh orang tua.
62
Tabel 4.15: Frekuensi Anak Mempunyai Pakaian Sehari-Hari
Selain dari LPKA Klas 1 Palembang
Orang Tua Membawakan Pakaian
Sehari-Hari untuk Saya Frekuensi
Persentase
(%)
Terpenuhi 56 80,0
Tidak Terpenuhi 14 20,0
Total 70 100
Menurut data tersebut di atas, mayoritas responden
menyatakan orang tua membawakan pakaian untuk kebutuhan
sehari-hari yang berjumlah 56 anak atau 80% dan terdapat 14 anak
yang menyatakan bahwa orang tuanya tidak membawakan pakaian
sehari-hari dengan persentase 20%. Dari uraian data tersebut dapat
disimpulkan bahwa anak didik pemasyarakatan sebagian besar
mempunyai pakaian sehari-hari selain pemberian dari LPKA Klas 1
Palembang yang dibawakan oleh orang tua.
3) Anak Mendapat Dukungan untuk Melanjutkan Sekolah
Dukungan dari orang tua sangat dibutuhkan oleh anak didik
pemasyarakatan sebagai semangat untuk tetap menata masa depan
yang lebih baik. Meskipun LPKA Klas 1 Palembang telah
memberikan fasilitas sekolah agar anak didik pemasyarakatan dapat
melanjutkan pendidikan, tetap saja dibutuhkan dukungan dari orang
tua agar anak lebih semangat untuk melanjutkan sekolah sesuai
jenjang yang telah ditempuh sebelumnya. Di bawah ini tabel yang
dapat menjelaskan terpenuhi atau tidak terpenuhi dukungan orang
tua untuk anak didik pemasyarakatan.
63
Tabel 4.16: Frekuensi Anak Mendapat Dukungan untuk Melanjutkan
Sekolah
Orang Tua Meminta Saya untuk
Melanjutkan Sekolah Frekuensi
Persentase
(%)
Terpenuhi 67 95,7
Tidak Terpenuhi 3 4,3
Total 70 100
Dari data di atas telah memberikan informasi bahwa
sebanyak 67 anak yang orang tuanya meminta agar anak
melanjutkan sekolah di LPKA Klas 1 Palembang dengan persentase
95,7%. Sedangkan terdapat 3 anak yang tidak diminta untuk
melanjutkan sekolah dengan persentase 4,3%. Dalam hal ini berarti
anak didik pemasyarakatan memperoleh dukungan dari orang tua
karena untuk melanjutkan sekolah di LPKA Klas 1 Palembang
dibutuhkan kerja sama dengan orang tua agar bersedia membawakan
berkas seperti ijazah atau rapor terakhir sebagai syarat daftar
sekolah.
4) Anak Mempunyai Peralatan Sekolah yang Memadai
Meskipun LPKA Klas 1 Palembang memfasilitasi sekolah
untuk anak didik pemasyarakatan dengan menyediakan gedung,
tenaga pengajar, seragam sekolah, buku-buku pelajaran. Namun,
tetap saja dibutuhkan perhatian orang tua untuk memenuhi
kebutuhan sekolah anaknya seperti menyediakan peralatan sekolah
untuk menunjang kegiatan belajar anak. Oleh karena itu, untuk
melihat pemenuhan kebutuhan sekolah tersebut, maka di sajikan
hasil temuan yang di paparkan pada tabel di bawah ini.
64
Tabel 4.17: Frekuensi Anak Mempunyai Peralatan Sekolah yang
Memadai
Orang Tua Menyediakan Peralatan
Sekolah seperti Alat Tulis dan Buku
Pelajaran
Frekuensi Persentase
(%)
Terpenuhi 45 64,3
Tidak Terpenuhi 25 35,7
Total 70 100
Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, dapat
disimpulkan bahwa mayoritas anak disediakan peralatan sekolah
oleh orang tuanya yang berjumlah 45 anak dengan persentase
64,3%. Dan sebanyak 25 anak tidak disediakan peralatan sekolah
oleh orang tuanya dengan persentase 35,7%. Jika melihat data
tersebut, maka dapat dikatakan kebutuhan peralatan sekolah untuk
menunjang kegiatan belajar anak didik pemasyarakatan di sekolah
sudah terpenuhi.
5) Anak Mendapatkan Perlengkapan Ibadah yang Memadai
Sebagai bentuk dukungan orang tua terhadap pembinaan
kesadaran beragama anak didik pemasyarakatan, maka orang tua
dapat memenuhi kebutuhan beribadah anak dengan menyediakan
peralatan ibadah. Tabel berikut ini menjelaskan apakah anak
memiliki peralatan ibadah yang diberi oleh orang tua.
Tabel 4.18: Frekuensi Anak Mendapatkan Perlengkapan
Ibadah yang Memadai
Orang Tua Menyediakan
Kebutuhan Ibadah seperti Pakaian
Ibadah
Frekuensi Persentase
(%)
Terpenuhi 68 97,1
Tidak Terpenuhi 2 2,9
Total 70 100
65
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas orang tua
menyediakan peralatan ibadah seperti pakaian ibadah untuk anaknya
yang berada di LPKA Klas 1 Palembang dengan jumlah sebanyak
68 anak atau 97,1% dan responden yang tidak terpenuhi sejumlah 2
anak dengan persentase 2,9%. Berarti peralatan ibadah yang
dibutuhkan oleh anak didik pemasyarakatan secara umum sudah
terpenuhi.
6) Anak Mendapat Dukungan Mengajukan Pembebasan Bersyarat
(PB) dari Orang Tua
Ketika masa hukuman anak didik pemasyarakatan telah
mencapai 2/3 masa hukuman atau tidak kurang dari 9 bulan, maka
dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Pengajuannya melibatkan
peran orang tua karena setelah keluar dari LPKA orang tua dituntut
untuk turut bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan anak dan
perlindungan anak. berikut tabel yang menjelaskan adanya
dukungan atau tidak dari orang tua ketika anak telah memenuhi
ketentuan pengajuan pembebasan bersyarat.
Tabel 4.19: Frekuensi Anak Mendapat Dukungan Mengajukan
Pembebasan Bersyarat (PB) dari Orang Tua
Orang Tua Menghendaki
Pembebasan Bersyarat (PB) Ketika
Saya Telah Memenuhi Syarat
Mengajukan Pembebasan Bersyarat
(PB)
Frekuensi Persentase
(%)
Terpenuhi 64 91,4
Tidak Terpenuhi 6 8,6
Total 70 100
Menurut data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
mayoritas anak memperoleh dukungan dari orang tua untuk
mengajukan pembebasan bersyarat yang berjumlah 64 anak dengan
persentase 91,4%. Dan terdapat 6 anak yang tidak terpenuhi dengan
66
persentase 8,6%. Data tersebut menunjukkan bahwa dukungan dari
orang tua untuk mengajukan pembebasan bersyarat sudah terpenuhi.
Selanjutnya secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh butir
indikator sebagian besar sudah terpenuhi, sehingga dapat dinyatakan pula
secara umum bahwa pemenuhan hak pada dimensi 2 yakni hak
mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan
untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tua sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minat anak telah terpenuhi.
Apabila dilihat dari pemenuhan hak anak per-individu, maka dari
seluruh indikator yakni sebanyak 6 butir dapat dijelaskan melalui tabel di
bawah ini, yaitu:
Tabel 4.20: Frekuensi Pemenuhan Dimensi 2 Per-Individu
Hak Mendapatkan Pengasuhan,
Pemeliharaan, Pendidikan dan Perlindungan
untuk Proses Tumbuh Kembang dari Kedua
Orang Tua Sesuai dengan Kemampuan,
Bakat, dan Minat Anak
Frekuensi Persentase
(%)
Terpenuhi 35 50
Tidak Terpenuhi 35 50
Total 70 100
Secara individu pemenuhan hak anak pada dimensi 2 berdasarkan
data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 35 anak terpenuhi dengan
persentase 50% dan terdapat 35 anak dengan persentase 50% tidak
terpenuhi. Artinya pemenuhan hak mendapatkan pengasuhan,
pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang
dari kedua orang tua sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak
terpenuhi sebagian.
67
c. Dimensi 3 : Hak Memperoleh Pembiayaan Hidup dari Kedua Orang
Tua
Pada bagian ini hanya terdapat satu indikator sebagai tolok ukur
pemenuhan hak pada dimensi 3. Anak didik pemasyarakatan tetap diberi
hak untuk menerima pembiayaan dari orang tua dengan syarat dicatat di
bagian register. Hal ini untuk kepentingan biaya selama hidup di LPKA
Klas 1 Palembang karena dari Lembaga Pemasyarakatan hanya
memberikan makanan pokok seperti nasi dan lauk yang terbatas.
Sedangkan untuk kebutuhan mandi, cuci pakaian, dan kebutuhan yang
lain anak didik pemasyarakatan harus memenuhinya sendiri. Oleh sebab
itu, membutuhkan peran orang tua dalam memenuhi biaya hidup anak
didik pemasyarakatan selama tinggal di LPKA Klas 1 Palembang.
Berikut ini tabel frekuensi yang menjelaskan pemenuhan hak
memperoleh pembiayaan dari orang tua.
Tabel 4.21: Frekuensi Anak Memperoleh Biaya Hidup Berupa
Sejumlah Uang dari Orang Tua
Orang Tua Memberikan atau
Mengirim Sejumlah Uang kepada
Saya untuk Biaya Hidup Selama di
LPKA Kelas I Palembang.
Frekuensi Persentase
(%)
Terpenuhi 66 94,3
Tidak Terpenuhi 4 5,7
Total 70 100
Tabel di atas menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak didik
pemasyarakatan untuk memperoleh pembiayaan hidup yang diberikan
oleh orang tua mayoritas terpenuhi dengan jumlah sebanyak 66 anak
atau 94,3% dan terdapat 4 anak dengan persentase 5,7% yang tidak
terpenuhi. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar hak
anak terpenuhi baik secara umum maupun secara individu.
68
2. Hasil Pemenuhan Hak Anak Seluruh Dimensi
Berdasarkan uraian deskripsi data tiap dimensi, dapat di kategorikan
menurut jumlah hak yang terpenuhi. Beberapa kategori pemenuhan hak anak
yang diperoleh oleh masing-masing responden kemudian dijabarkan menjadi
beberapa tingkatan sebagaimana ketentuan pemberian skor pada bab satu, maka
dari 70 responden dapat dijelaskan ke dalam tabel yang ada di bawah ini.
Tabel 4.22: Frekuensi Rangking Responden Berdasarkan Pemenuhan Hak
Anak menurut Keseluruhan Dimensi
Kategori Pemenuhan Hak
Anak Rangking Frekuensi
Persentase
(%)
Terpenuhi Seluruhnya 3 18 25,7
Terpenuhi Sebagian Besar 2 41 58,6
Terpenuhi Sebagian Kecil 1 10 14,3
Tidak Terpenuhi Sama Sekali 0 1 1,4
Total 70 100
Data di atas menunjukkan bahwa dari tiga dimensi yang mewakili hak
anak didik pemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-Undang
Perlindungan Anak adalah mayoritas pertama pada kategori terpenuhi sebagian
besar yaitu sebanyak 41 anak dengan persentase 58,6%. Kemudian mayoritas
kedua dengan kategori terpenuhi seluruhnya berjumlah 18 anak dengan
persentase 25,7%. Sedangkan mayoritas ketiga ditempati oleh kategori
terpenuhi sebagian kecil dengan jumlah 10 anak atau 14%. Dan terakhir
terdapat 1 anak yang haknya tidak terpenuhi sama sekali dengan persentase
1,4%. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak hak
anak didik pemasyarakatan yang belum terpenuhi.
Hasil temuan tersebut secara umum sesuai dengan kaidah fikih yakni
hak anak tetap diberikan oleh orang tua karena tindak pidana yang
menyebabkan anak harus berada di LPKA Klas 1 Palembang tidak
menyebabkan anak kehilangan hak dari orang tuanya. Secara khusus yakni
melihat dari sisi setiap responden dapat dikatakan masih menyimpang dari
69
kaidah yang seharusnya, karena hak anak yang semestinya tetap wajib dipenuhi
oleh orang tua justru realitanya hanya sebagian kecil saja yang sepenuhnya
terpenuhi, sedang sebagian besar belum terpenuhi.
D. Pengaruh Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan oleh Orang Tua
terhadap Jumlah Anak yang Melanjutkan Sekolah Formal di LPKA Klas
I Palembang
Analisis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan
(korelasi) antara hasil pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan oleh orang
tua terhadap jumlah anak didik pemasyarakatan yang melanjutkan sekolah
formal adalah analisis menggunakan Spearman Rank Order Correlation.
Berikut ringkasan hasil uji korelasi.
Tabel 4.23: Hasil Uji Korelasi antara Pemenuhan Hak Anak (Variabel X)
dengan Jumlah Anak yang Sekolah di LPKA Klas 1 Palembang
Variabel X Variabel Y Nilai Sig.
(2-tailed)
Correlation
Coefficient Kesimpulan
Pemenuhan Hak
Anak Didik
Pemasyarakatan
oleh Orang Tua
Jumlah
responden yang
Melanjutkan
Sekolah Formal
0,000 0,409 Berhubungan
Signifikan
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS Statistics 25
di atas diketahui nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Oleh sebab
nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < lebih kecil dari 0,005, maka dapat diambil
kesimpulan ada hubungan yang signifikan antara pemenuhan hak anak didik
oleh pemasyarakatan dengan Jumlah responden yang melanjutkan sekolah
Formal di LPKA Klas 1 Palembang.
Kemudian dari data pada tabel di atas diperoleh nilai Correlation
Coefficient atau koefisien korelasi sebesar 0,409. Artinya dapat diketahui
tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara variabel X dan variabel Y
sebagaimana ketentuan pada bab satu adalah cukup kuat.
70
Selanjutnya nilai koefisien korelasi pada tabel di atas bernilai positif,
yaitu 0,409. Sehingga hubungan antara dua variabel tersebut memiliki jenis
hubungan searah. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin meningkat
pemenuhan hak terhadap anak didik pemasyarakatan oleh orang tua, maka
semakin meningkat pula jumlah anak didik pemasyarakatan yang akan
melanjutkan sekolah formal di LPKA Klas 1 Palembang.
Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan
kualitas pada diri anak didik pemasyarakatan baik dari segi kepribadian,
pendidikan maupun keagamaan sangat diperlukan peran serta orang tua.
Dengan demikian, akan timbul kesadaran dan kemauan pada diri anak didik
pemasyarakatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan rasa percaya diri,
melanjutkan pendidikan, dan meningkatkan kualitas ibadah. Lalu, akan timbul
rasa aman dan nyaman, serta semangat untuk menata masa depan yang lebih
baik.
Demikian sebagaimana tujuan adanya ketentuan hukum, baik hukum
positif maupun hukum Islam yakni akan tercapai kemaslahatan bagi kehidupan
manusia apabila hukum yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik dan
penuh tanggung jawab.
71
BAB V
PENUTUP
Pada bagian bab ini, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil
analisis pada bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran baik kepada
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang, para orang tua, maupun
kepada para pembaca.
A. Simpulan
Berdasarkan pada hasil analisis data penelitian tentang pemenuhan hak
anak didik pemasyarakatan oleh orang tua di LPKA Klas 1 Palembang, dapat
ditarik kesimpulan bahwa :
1. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pemenuhan hak
anak didik pemasyarakatan oleh orang tua di LPKA Klas 1 Palembang sudah
terpenuhi. Dari segi pemenuhan hak anak sebagaimana Undang-Undang
Perlindungan Anak Pasal 14 terhadap 70 responden secara umum seluruh
dimensi sebagian besar terpenuhi, yakni dimensi pemenuhan hak bertemu
langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua
dengan jumlah 45 anak atau 64,3% . Kemudian terdapat 35 anak terpenuhi
dengan persentase 50% pada dimensi hak mendapatkan pengasuhan,
pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang
dari kedua orang tua sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak. Dan
pada dimensi hak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua,
terdapat sebanyak 66 anak atau 94,3%. Namun, jika dilihat secara individu
pemenuhan hak anak pada setiap responden belum sepenuhnya terpenuhi,
karena dari 70 responden hanya terdapat 18 anak yang haknya terpenuhi
seluruhnya dengan persentase 25,7%.
2. Hubungan antara pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan oleh orang tua
dengan jumlah responden yang melanjutkan sekolah dapat dinyatakan
memiliki hubungan yang cukup kuat dan bernilai positif. Sehingga memiliki
pengaruh apabila pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan ditingkatkan
72
oleh orang tua, maka akan semakin meningkat pula jumlah anak didik
pemasyarakatan yang akan melanjutkan sekolah di LPKA Klas 1 Palembang.
B. Saran
Sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan
hak anak didik pemasyarakatan, maka diharapkan agar berbagai elemen
masyarakat maupun pemerintah khususnya LPKA Klas 1 Palembang
meningkatkan kerja sama dengan orang tua dari anak didik pemasyarakatan.
Begitu juga dengan para orang tua agar turut berupaya mengembalikan rasa
percaya diri anak dan membantu anak untuk kembali mewujudkan harapan
terbaik guna kehidupan anak di masa depan dengan cara memenuhi hak anak
baik selama di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.
Kepada para pembaca agar kiranya dapat menjadikan hasil penelitian
dalam skripsi ini menjadi bahan penelitian selanjutnya. Dan menjadikan
informasi ini sebagai pengetahuan agar turut meningkatkan kepedulian terhadap
perlindungan anak tanpa diskriminasi.
73
DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal
Adjis, Chairil A, Dudi Akasyah. Kriminologi Syariah Kritik terhadap Sistem
Rehabilitasi. Jakarta : ICRI. 2004.
Al Albani, Muhammad Nashiruddin. Mukhtashar Shahih Muslim. Penerjemah
Subhan. Imran Rosadi. Ringkasan Shahih Muslim II. Jakarta : Pustaka Azzam
Anggota IKAPI DKI, 2003.
Al Albani, Muhammad Nashiruddin. Mukhtashar Shahih Muslim. Penerjemah
Subhan. Imran Rosadi. Ringkasan Shahih Muslim I. Jakarta : Pustaka Azzam
Anggota IKAPI DKI, 2003.
Al-Qur’anulkarim Terjemahan Perkata Warna Transliterasi Latin. Bandung:
Cordoba, 2016.
Aqsa, Alghiffari. dkk. Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum
(Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak
Berhadapan dengan Hukum). Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,
2012.
Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1998.
Az-Zuhaili,Wahbah. Alfiqhul Islamu wa Adillatuhu. Penerjemah Abdul Hayyie la-
Kattani. dkk. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Ahmad Bahiej. “Pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan
Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa
Tengah” Supremasi Hukum. Vol. 2, No. 2, (Desember 2013).
Baldi Anggara, “Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak
Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang” Tadrib. Vol. III,
No. 1, (Juni 2017) : 167. Diakses pada 13 April 2018 dari :
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1389/pdf
Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Kencana. 2005.
Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam. 1997/1998.
74
Dian Sasmita. “Sistem Pemasyarakatan dalam Kerangka Perlindungan Anak yang
Berkonflik dengan Hukum” Jurnal Pasca Sarjana UNS. Edisi 5 Januari-Juni
2015.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Sakti Peksos PA)
Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Jakarta: 2011.
Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2014.
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Cet. 6. Jakarta : Kencana. 2016.
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Anak di Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama. 2013.
Hani Sholihah. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam” al-Afkar,
Journal for Islamic Studies. E-ISSN :2614-4905, P-ISSN :2614-4883. Vol.
1, No, 1, (Januari 2018).
Hidayat, Bunandi. Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Bandung : PT. Alumni.
2010.
Imran Siswadi. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM” Al-
Mawarid. Vol. XI. No. 2. (September-Januari 2011).
Kadir. Statistik Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program
SPSS/Lisrel dalam Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushulul Fiqh. Penerjemah Noer Iskandar al-Barsany.
Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Cet. 7. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2000.
Marsaid. “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-
Syari’ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan
Jambi)” Nurani. Vol. 15, No. 2, (Desember 2015).
Morissan. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana. 2015.
Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang : UIN-Malang
Press. 2008.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti. 2004.
Muslim, Imam. Shahih Muslim. Jilid 5. Beirut: Dar al-Jail.
75
Muslim, Imam. Shahih Muslim. Jilid 6. Beirut: Dar al-Jail.
Muslim, Imam. Shahih Muslim. Jilid 8. Beirut: Dar al-Jail.
Nawawi, Imam. Riyadhus Sholihin. Penerjemah Agus Hasan Bashori Al Sanuwi &
Muhammad Syu’aib Al Faiz Al Sanuwi. Terjemah Riyadhus Sholihin.
Surabaya: Data Ilmu, 2006.
Prakoso, Abintoro Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,
2016.
Shafiyarrahman, Abu Hadian. Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam. Yogyakarta: Al
Manar, 2003.
Shidiq, Sapiudin. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta : UI-Press. 2015.
Soetodjo, Wagiati. Hukum Pidana Anak, (Bandung : Refika Aditama, 2006.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
2007.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed
Methods). Bandung: ALFABETA. 2017.
Syafiyarrahman, Abu Hadian. Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam : dari Janin
Hingga Pasca Kelahiran. Yogyakarta : Al-Manar. 2003.
Tedy Sudrajat. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi
Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia” Kanun
Jurnal Ilmu Hukum. No. 54, Th. XIII, (Agustus, 2011).
Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2017.
Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.
Yanuar Farida Wismayanti. “Permasalahan dan Kebutuhan Anak yang
Berkonflik dengan Hukum di Lapas Anak Blitar” Jurnal Penelitian dan
Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12, No. 01, 2007.
Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian
Gabungan. Jakarta : Prenadamedia Group. 2014.
Zulian Effendi, dkk. “Pengaruh Terapi Kognitif terhadap Peningkatan Harga Diri
Remaja” J.K.Mesencephalon, Vol.2, No.4, (Oktober 2016).
76
Website
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Kelima. 2016.
Data Kepegawaian LPKA Klas I Palembang, dokumen dalam bentuk hard file yang
diberikan oleh Petugas Bagian Kepegawaian LPKA Klas I Palembang pada
tanggal 19 September 2018.
Kisah Nyata Anak Didik LPKA Palembang. http://youtu.be/dgJODHt7Aho
diakses pada 18 Maret 2018.
Program Pembinaan, diakses pada 10 September 2018 dari:
http://www.lpkapalembang.org/program-pembinaan/
Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil
Tahun 2015. Diakses pada tanggal 25 April 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2015/month/
12
Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil
Tahun 2016. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2016/month/
12
Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil
Tahun 2017. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2017/month/
12
Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Kanwil
Sumatera Selatan Tahun 2015. Diakses pada tanggal 25 April 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2015/month/
12
Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Kanwil
Sumatera Selatan Tahun 2016. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2016/month/
12
77
Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Kanwil
Sumatera Selatan Tahun 2017. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2017/month/
12
Sistem Database Pemasyarakatan, Status Pelaporan Klasifikasi Anak Per-UPTl
Tahun 2017. Diakses pada tanggal 24 April 2018 dari :
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e0-
6bd1-1bd1-fc4c-313134333039/year/2017/month/12
Struktur Organisasi, diakses pada 10 September 2018 dari:
http://www.lpkapalembang.org/struktur-organisasi/
Tugas Pokok dan Fungsi, diakses pada 10 September 2018 dari:
http://www.lpkapalembang.org/tugas/
Data Lapangan
Catatan Observasi Lapangan tanggal 17 September 2018.
Hasil observasi langsung yang dilakukan Penulis selama Penelitian di LPKA Klas
1 Palembang 31 Juli-19 September 2018.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah
Sumatera Selatan, Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I
Palembang.
Peraturan Perundang-undangan
Konvensi Hak Anak, 1990.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
78
LAMPIRAN-LAMPIRAN
79
Lampiran Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
80
Lampiran Surat Izin Penelitian
81
Lampiran Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
82
Lampiran Instrumen Penelitian
KUESIONER PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
OLEH ORANG TUA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROSES
PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER :
1. Baca dan pahami dengan baik semua pertanyaan di bawah ini;
2. Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang sesuai dengan anda;
3. Harap menjawab pertanyaan dengan jujur yang sesuai dengan diri anda dan tanpa
pengaruh orang lain;
4. Identitas dan jawaban yang anda berikan dijamin kerahasiaannya;
Bila telah selesai, harap segera dikembalikan kepada peneliti.
Atas perhatian, kerja sama, dan bantuan saudara, peneliti ucapkan terima
kasih.
Saya ingin mendapatkan sedikit informasi mengenai diri Anda guna
mengetahui bagaimana perbedaan latar belakang dapat memengaruhi pandangan
kita terhadap berbagai hal yang akan saya tanyakan.
1. Nama : .............................................................................
2. Umur : .............................................................................
3. Alamat Asal : .............................................................................
4. Kasus : .............................................................................
5. Lama Hukuman : .............................................................................
6. Lama Hukuman Dilalui : .............................................................................
7. Pendidikan : .............................................................................
8. Ekstrakurikuler : .............................................................................
9. Prestasi yang Dicapai : .............................................................................
1. Bersama siapakah anda tinggal?
a. Orang tua lengkap
b. Hanya dengan Ibu
c. Hanya dengan Ayah
d. Paman/Bibi/Saudara
e. Rumah singgah atau panti
2. Apakah di luar LPKA sebelumnya anda sekolah?
a. Ya b. Tidak
3. Faktor apa yang melatarbelakangi kasus yang anda lakukan?
a. Broken Home
b. Ekonomi
c. Pengaruh Lingkungan
d. Pengaruh Teman
e. Dendam
83
4. Bagaimana menurut anda tentang kegiatan pembinaan atau pendidikan di
LPKA?
f. Sangat menyenangkan
g. Menyenangkan
h. Kurang menyenangkan
i. Tidak menyenangkan
5. Apakah anda semangat mengikuti kegiatan pembinaan atau pendidikan di
LPKA?
a. Sangat semangat
b. Semangat
c. Kurang semangat
d. Tidak semangat
6. Apa saja harapan anda setelah keluar dari LPKA?
Jawab :
............................................................................................................................
84
KUESIONER PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
OLEH ORANG TUA
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER :
5. Baca dan pahami dengan baik semua pernyataan di bawah ini;
6. Berilah tanda checklist ( √ ) pada kolom pilihan yang tersedia sesuai
dengan jawaban anda;
7. Harap pilih jawaban dengan jujur yang sesuai dengan diri anda dan tanpa
pengaruh orang lain;
8. Identitas dan jawaban yang anda pilih dijamin kerahasiaannya;
9. Bila telah selesai, harap segera dikembalikan kepada peneliti.
Atas perhatian, kerja sama, dan bantuan saudara, peneliti ucapkan terima
kasih.
PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN OLEH ORANG
TUA BERDASARKAN PASAL 14 (2) UU NO. 35 TAHUN 2014
A. Hak Bertemu Langsung dan Berhubungan Pribadi Secara Tetap dengan
Kedua Orang Tua
No. Dimensi Terpenuhi Tidak
Terpenuhi
1 Orang tua mengunjungi saya di LPKA Kelas I
Palembang.
2 Orang tua menelepon saya untuk mengetahui
keadaan saya.
3 Orang tua mengajak makan bersama ketika
berkunjung.
85
B. Hak Mendapatkan Pengasuhan, Pemeliharaan, Pendidikan dan
Perlindungan untuk Proses Tumbuh Kembang dari Kedua Orang Tua
Sesuai dengan Kemampuan, Bakat, dan Minat Anak.
No. Dimensi Terpenuhi Tidak
Terpenuhi
1 Orang tua membawakan atau mengirim makanan
bergizi untuk saya.
5 Orang tua membawakan pakaian sehari-hari untuk
saya.
6 Orang tua meminta saya untuk melanjutkan
sekolah.
8 Orang tua menyediakan peralatan sekolah seperti
alat tulis dan buku pelajaran.
11 Orang tua menyediakan kebutuhan ibadah seperti
pakaian ibadah.
18 Orang tua menghendaki Pembebasan Bersyarat
(PB) ketika saya telah memenuhi syarat
mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB).
C. Hak Memperoleh Pembiayaan Hidup dari Kedua Orang Tua
No. Dimensi Terpenuhi Tidak
Terpenuhi
1 Orang tua memberikan sejumlah uang kepada
saya untuk biaya hidup selama di LPKA Kelas I
Palembang.
Pada lembar ini Anda dipersilakan menyampaikan keluhan atau curhatan. Terima
kasih atas bantuan saudara...
86
Lampiran rtabel
87
Lampiran Uji Validitas Instrumen
Dimensi 1
Correlations
Item_1 Item_2 Item_3 Skor
Item_1 Pearson Correlation 1 ,577** ,793** ,904**
Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,000
N 20 20 20 20
Item_2 Pearson Correlation ,577** 1 ,404 ,814**
Sig. (2-tailed) ,008 ,077 ,000
N 20 20 20 20
Item_3 Pearson Correlation ,793** ,404 1 ,835**
Sig. (2-tailed) ,000 ,077 ,000
N 20 20 20 20
Skor Pearson Correlation ,904** ,814** ,835** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 20 20 20 20
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dimensi 2
Correlations
Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Skor
Item_1 Pearson Correlation 1 ,728** ,490* ,229 ,546* ,608** ,792**
Sig. (2-tailed) ,000 ,028 ,332 ,013 ,004 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20
Item_2 Pearson Correlation ,728** 1 ,577** ,236 ,397 ,404 ,765**
Sig. (2-tailed) ,000 ,008 ,317 ,083 ,077 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20
Item_3 Pearson Correlation ,490* ,577** 1 ,357 ,459* ,490* ,767**
Sig. (2-tailed) ,028 ,008 ,122 ,042 ,028 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20
Item_4 Pearson Correlation ,229 ,236 ,357 1 ,281 ,514* ,639**
Sig. (2-tailed) ,332 ,317 ,122 ,230 ,020 ,002
N 20 20 20 20 20 20 20
Item_5 Pearson Correlation ,546* ,397 ,459* ,281 1 ,546* ,663**
88
Sig. (2-tailed) ,013 ,083 ,042 ,230 ,013 ,001
N 20 20 20 20 20 20 20
Item_6 Pearson Correlation ,608** ,404 ,490* ,514* ,546* 1 ,792**
Sig. (2-tailed) ,004 ,077 ,028 ,020 ,013 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20
Skor Pearson Correlation ,792** ,765** ,767** ,639** ,663** ,792** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,001 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Dimensi 3
Correlations
Item_1 Skor
Item_1 Pearson Correlation 1 1,000**
Sig. (2-tailed) ,000
N 20 20
Skor Pearson Correlation 1,000** 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 20 20
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
89
Lampiran Uji Reliabilitas Instrumen
Dimensi 1
Reliability Statistics
Cronbach’s
Alpha N of Items
,785 3
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Item_1 1,60 ,463 ,804 ,568
Item_2 1,75 ,408 ,510 ,877
Item_3 1,65 ,450 ,632 ,702
Dimensi 2
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
,813 6
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Item_1 3,95 2,050 ,687 ,761
Item_2 4,05 1,945 ,616 ,775
Item_3 4,00 2,000 ,635 ,770
Item_4 4,20 2,063 ,408 ,835
Item_5 3,85 2,450 ,579 ,798
Item_6 3,95 2,050 ,687 ,761
90
Lampiran Uji Spearman Rank Order Correlation
Correlations
Tingkat
Pemenuhan
Hak Anak
Jumlah
Responden yang
Melanjutkan
Sekolah
Spearman's rho Tingkat Pemenuhan
Hak Anak
Correlation Coefficient 1,000 ,409**
Sig. (2-tailed) . ,000
N 70 70
Jumlah Responden
yang Melanjutkan
Sekolah
Correlation Coefficient ,409** 1,000
Sig. (2-tailed) ,000 .
N 70 70
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Data Responden pada Pemenuhan Seluruh Dimensi
Responden Dimensi
Hak 1
Dimensi
Hak 2
Dimensi
Hak 3 Skor Sekolah
1 0 0 0 0 0
2 0 1 1 2 0
3 1 0 1 2 1
4 0 1 1 2 0
5 1 1 1 3 1
6 0 1 1 2 0
7 1 1 1 3 1
8 0 1 1 2 0
9 1 1 1 3 1
10 0 1 1 2 1
11 1 0 1 2 1
12 0 1 1 2 1
13 1 0 1 2 1
14 1 0 1 2 1
15 1 0 1 2 0
16 0 1 1 2 1
17 1 1 1 3 1
18 1 0 1 2 1
19 0 1 1 2 1
91
20 1 1 1 3 1
21 1 0 1 2 1
22 1 0 1 2 1
23 1 0 1 2 1
24 1 1 1 3 1
25 1 0 1 2 1
26 0 0 1 1 0
27 1 1 1 3 1
28 1 1 1 3 1
29 0 1 1 2 1
30 1 1 1 3 1
31 0 0 1 1 1
32 1 1 1 3 1
33 1 1 1 3 1
34 1 1 1 3 1
35 1 0 1 2 1
36 0 0 1 1 0
37 0 1 1 2 0
38 0 0 1 1 0
39 1 0 1 2 0
40 1 0 1 2 0
41 1 0 1 2 1
42 0 0 1 1 1
43 1 1 1 3 1
44 0 0 1 1 1
45 1 0 1 2 1
46 0 1 1 2 1
47 1 1 1 3 1
48 1 0 1 2 1
49 0 1 1 2 1
50 1 1 0 2 0
51 0 0 1 1 0
52 1 0 1 2 0
53 1 0 1 2 0
54 1 1 0 2 0
55 1 0 1 2 0
56 1 0 1 2 1
57 1 0 1 2 0
58 1 1 1 3 1
59 1 0 1 2 0
60 1 0 1 2 1
92
61 0 1 1 2 0
62 1 1 1 3 1
63 0 0 1 1 1
64 0 1 1 2 0
65 1 0 1 2 1
66 1 0 1 2 0
67 1 1 1 3 1
68 0 1 0 1 1
69 1 1 1 3 1
70 0 0 1 1 0
TOTAL 45 35 66 146 46
93
Lampiran Dokumentasi Penyebaran Kuesioner
94
Lampiran Dokumentasi Masa Observasi