•

•

/l1I/dllll dUll /'('lIl/JUllg/llWIl

WANITA DAN HAK WARIS , SERTA HAK PEMILIKAN MENURUT HUKUM POSITIF DIINDONESIA

Oleh : Siti Patimah Yunus. SH

PENDAHULUAN

Di . Indonesia dewasa ini hdum ada lJ ndang­) Undang Kewarisan Nasional sehingga dalam < praktek berlaku tig.\ sistim hukum kewarisan.

Karangan herikut ini menguraikan kedudukan wanita dalam lIukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam da'n Hukum Kewarisan menurut Kitah Undang-lJndang Hukum Perdata. Pada bagian akhir dari tulisan ini diketengahkan pula usaha-usaha yang pernah dilakukan kearah ter­bentuknya suatu U ndang-U ndang Kewarisan Na­sional, diaritanwya mengenai hal-hal yang tdah menjadi kesepakatan dan bagian-bagian lainnya dari suatu rancangan yang bdum memperolch kcbulatan pcndapat.

Kedwukan wdnita dalam masy.lrakat ditinjau dari segi hukum, wanita dan pria mempunycti hak dan kewajiban berdasarkan peraturan hukum positif (hukum yang berlaku) dew.1sa ini.

Pacla wa ktu i ni Huk urn Waris dan Pewa risa n yang menentukan "hak waris" dan "hak pemilikan" bagi wanita masih bersifat pluml (majeriluk). '

Kcmajemukan ini tcrjadi karena di Indonesia dewasa ini belum adanya Undang U ndang Huk um Waris Nasional yang berla ku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan belum adanyct Undang Undang tersebut, di Indonesia diber­lakukan 3 (tiga) sistem hukum kew.1risan sebagai berikut:

•

I. Hukum Kew.1riSln Adat II. Hukum KewariSln Islam IILHukum KewariSln menurut Undang Undang Hukum Perdata

•

Ketiga sistem Hukum Kew.1riSln ini berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 131 • •

I. S.jo Pasa I 134 a ya t 2 I ndi~ he S!.aatregeli ng (I. S) j 0 Pasal 163 I.S (U ndang U ndang Susunan Ketatanegaman Pemerintah Hindia Belanda dulu).

Ketentuan-ketentuan berlakunyct Hukum Waris tersebutadalah sebagai berikut:

1. Untuk warga negam Indonesia Asli pada prinsipnya diberlakukan Hukum Waris Adat.

2. U ntuk wa rga nega m Indonesia Ash yct ng bemgama Islam di berbagai daemh pada umumnya berIaku Hukum Waris Islam.

•

/lak Wan's Wall/Ill 439

3. Untuk \Wrga negara Indonesia keturunan Arab berlaku Hukum Islam. 4. U ntuk warga negara Indonesia keturunan Eropah dan Timur Asing Tionghoa

serla Timur Asing lainnya dangolongan pribumi yang menundukkandiri, berlaku Hlikum Waris menurut UU Hukum Perdata (8W).

HUKUM KEWARISAN YANG BERLAKU

I. Hukum Kewarisan Adat

Hukum Waris meliputi keseluruhan azas, norma dan keputusan / ketetapan huk urn ya ng berta lian deI¥an proses penerusa n serta pengalihan harta benda (mate­riil) dan I harta cita (non mate riil) dari generasi ya ng sa tu kepada generasi berikutn ya (ahli waris).

Pewarisa n menurut Huk urn Adat adalah Proses penerusa n dan pemindahtanganan harga kekayaan materiil maupun non materiil dari generasi yang satu kepada ahli warisnya, yang daJllt dijabarkan melalui azas-azas Pewarisannya sebagai berikut:

• •

a. Hukum Adat cq. Hukum Warisnya terdiri atas azas dan norma beserta keputus-an / ketetapan Hukum yang bersifat konkrit.

b. Sistem Pe\Wrisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan-setempat. c. Proses Pewarisan daJllt dimulai sejak pemilik harta masih hidup samJlli sesudah

ia meniI¥gal,jadi. kematian seseorang (pewaris) tidak akan menimbulkan per­ubahan fundamental dalam proses tersebut.

d. Tidakdikenal "hibah" keJllda orang )'<lng sedianya mewaris,sehingga pemberian­penting semasa hidup seseorang "pada azasn)'<l" diartikan sebagai pewarisan.

e. Fungsi Pewarisan yang essensial ialah : pemberian bekal dasar hidup (terutama ma teriil) bagi keltn rga dan kera bat.

f. Penerusan dan pengaliha n itudapat mengakibatkan pembagian, dapat pula mem­pertahankan keutuhan harta untuk sementara ataupun untuk seterusnya.

g. Pengertian "warisan" mencakup!harta mij.teriil maupun non materiil (antara lain, Nama, gelar, status, pllsa ka, dll).

h. Pada azasn)'<l Pewarisan itu berjalan/ menurut garis menurun. i. TerdaJllt\ Lembaga Hidup Waris/Penggantian TemJllt.

•

Sistem Pewarisan Adat •

Dalam sis~m pewarisann)'<l, hukum adat mengenal3 (tiga) cabang sistem : i

I. Sistem pewarisan Individual, yang memberikan hak me\Wris secara perorangan keJllda rara ahli waris sebagaimana terdarat antara lain di .Iawa, Tanah Batak, Gayo (Aceh Tengah), Sula wesi, Lombok.

2. Sistem Pewarisan Kolektif, yang pada azasnya mewajibkan para ahli waris •

mengelola harga peninggalan secara bersama-sama. Harta peninggalan ini disebut Harta Pusaka, yang tidak boleh dibagi-bagikan secara individual pemilikn)'<l, teta pi boleh dibagi-bagika n han)'<l perna kaiann)'<l saja. Sistem tersebut terdarat di Mina ngkabau, Ambon dan Minahasa.

3. Sistem Pe\Wrisan Mayorat, )'<lng pada azasn)'<l merupakan sistem pewarisan dima na ya ng berha k tunggal mewa ris pada saat meninggaln)'<l si pewaris adalah : Anak tertua yang hidup. . a. Mayora t laki-laki (contoh d:llam mas)'<lrakat Bali )'<lng berhak mewarisadalah

•

OklOber 1988 •

•

440 Hukum dan Pembangunan

amk laki-laki tertm). b. Mayom t Perempmn yaitu: anak perempmn tertm pada waktu pemilik harta

wari~n meninggal akan menjadi ahli W<His tunggal (eontoh di Tanah Scmendo, Sumatem Selatan, Kalimantan (Orang Dayak Kayau).

Dalam sistem-sistem pewa·ri~n di atas, yang berhak menjadi ahli waris berbeda­beda, dalam Sistem Pewarisan Individual: - Pada nllsyarakat patrilineal mumi di Batak, yang dapat menjadi ahli waris

hanyalah pria ~ja, wanita tidak. Sebabnya adalah karena wanita itu tidak dapat menjadi penghubung garis keturunan. Hal ini berlaku di seluruh tanah Batak (Tapanuli dan sebahagian Sumatera Timur), keemli di Sibolga dimana seomng wanita dapat menjadi ahli waris dengan syarat bahwa ia lahir dari perkawinan Semerrlo/sedemjat.

- Dalam rmsyarakat bilateral di Jawa, Dayak, Tomja yang dapat menjadi ahli waris dari harta peningalan orang tmnya adalah : anak laki-laki dan perempmn (pria dan Wi nita).

Sistem Pewarisan Kolektif

- Dalam Illlsyarakat matrilineal di Minangkabau, anak-anak (pria dan wanita) tidak mewaris dari bapak tetapi dari ibu/ wanita.

- Harta pu~ka yangditerima dari nenek moyangditurunkan menurutgarisibudan diWarisi bena ma-sama baik oleh pria Illl upun oleh wa nita.

- Laki-laki dalam suku itu berkewajiban untuk menjaga supaya harta pu~ka itu tidak habis teJjml atau tergadaikan.

Sistem Pewarisan Mayorat

- Dalam sistem IIll yomt laki-laki, anak laki-laki tertm yang menjadi ahli waris. Tetapi jika amk laki-laki tidak ada, maka anak perempmn dikawinkan seeara semerrlo(tambikanak) dengantnakstrl supaya si smmimasuk kedalam kelmrga istrinya. Apabila tidak ada anak ~ma sekali maka jalan yang ditempuh adalah adopsi (mengangkat amk).

- Dalam sistem Mayorat Perempuan yang berhak menjadi ahli waris adalah anak wanita/anak perempmn tertua yang disebut anak tunggu tubang ()ling diwarisi­ny.t adalah haria pokok atau haria t\lbang eontoh diTanah Semendo). Di Kalimanlan pada orang Dayak Kayandan Landak, anak perempmnny.t tidak mewarisi seluruh harta peninggalan tetapi hanya mewarisi harta pokok atau hartapangkalan, oleh karena itu wanita tersebut disebut yangAn~k Pangkalan.

Hak Waris bagi Warum daIam Hukum Waris Adat .

Hubungan anlara hukwn Waris Adat dan Sistem Keturunan : Hukwn Adat adalah hukum yang dijwnpai dalam masyarakat 3dat. Di dalam masyarakat adat, hukwn kewari~nnya mencerminkan sistem keluargaan yang ber­lakudalam masyarakat ber~ngkulan. Sistem kekeluargaan itu berpangkal dari eara orang memrik garis keturunan dalam Illlsyarakat yang ber~ngkulan. Ada 3 (tiga) macam sistem memrik garis keturunan dalam Illlsyarakat Adat Indonesia: a. Patrilineal, yangmenimbulkanclan, marga, dimana orang seIalu menghubungkan

dirinya de~an ayahnya dan karena itu termasuk ke dalamelan ayahnya, seperti

•

•

Hak Waris Wanila 441

.

dalam sistem patrilineal yang murni di tanah Batak, Gayo, Bali. Apabila setiap orang itu menghubungkan dirinya keplda ayah / ibunya, tergantung keplda ben­tuk perka W<l ina nora ng tua nya disebut sistem Patrilineal ya ng beralih-alih (Lam­pung, Reja ng).

b. Matrilineal yang menimbulkan cian, suk u seperti di Minangka bau dimana setiap orang selalumenghubungkandirinya hanya keplda ibunya karena ituia termasuk ke dalam suku ibunya.

c. Parental atau Bilateral yang akan menimbulkan rumpun, dimana setiap orang menghubungkan dirinya keplda ayah rnaupunkeplda ibunya seperti di Jawa , Kalirna nta n.

Kedwukan Janda dalam Hukum Waris Adat

-- Dalam masyarakat Patrilinealdi Batak tidak memberikan hak waris kepldajanda yang ditinggalkan suaminya karena menurut hukum waris di Batak yang berhak meW<lris hanyalah laki-Iaki saja.

-- Dalam rnasyarakat Matrilineal di rnasyarakat Minangkabau, seora ng janda tidak bemak meW<lrisi harta peninggalan suaminya, demikian jugasebaliknya. Harta peninggalan suami yang merupakan harta bawaan dikembalikan keplda keluarga suami.

- - Dalam masyarakat Bilateral / Parental di JaW<l , kalau suami meninggal dunia, rnaka jandanya bukan ahli warisalmarh urn suaminya, ia tidak mewarisdari harta baW<landan harta pribadi Iainnya dari suaminya, tetapi ia (janda) tersebut berhak -atas sebagian (V2) dari harga pencarian bersamii (gono-gini, guna kaya) .

•

J arrla ta npl ana k "da pl t menguasai" harta gono gini tersebut sa m pli ia meninggal ata u ka win lagi. ApaQila suami isteri tersebut mempunyai anak, maka janda berhak mengurus, mengatur dan menikmati harta peninggalan suami, untuk keperJuan hidupnya beserta anak-anaknya sampli anak-anaknya deW<lsa/mencar.

II. Hukum Kewarisan Islam

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber pokok keplda Al Quran, Hadist Nabi, Qiyas (analog) dan Ijma' (kesamaan pendapat), maka Hukum Waris dapat ' dirumuskan sebagai "perangkat ketentuan Hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia" Dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut daplt dijabarkan azas-azas Pewarisan sebagai berikut: a. Di dalam Huk urn KeW<lrisa n Islam, ahli waiis terbagi dua golongan yakni Ahli

Waris Ashabah Binnafsi dan ahli Waris Dzawil FundI. Ahli waris Ashabah Binnafsi ialah ahli waris yang mendaplt semua harta atau semua sisa yakni anak laki-Iaki dan kaum kerabat dari fihak baJllk yang langsung menjadi Ashabah tanJll disebabkan oleh orang lain.

b. Ashabah Binriafsi terdiri dari :

1) Anak Iaki-Iaki 2) OIcu laki-Iaki dari anak laki-Iaki ke baW<lh menurut garis menurun asaJ saja

pertaliann-ya masih terus laki-laki. 3) BaJllk 4) Kakek (Datuk) dari fiha k baplk dan terus ke atas, asal saja pertaliannya belum

Ok:tober 1,988

442

putus dari fihak barak. 5) Satrlara laki-Iaki sekandung. 6) Satrlara laki-Iaki sebarak 7) Anak satrlara laki-Iaki sekandung 8) Anak satrlara laki-Iaki sebarnk 9) Paman yang sekanduhg dengan barnk IO)paman yang sebarnk dengan barnk

IIlIklllll dUll "(,lIIliullglIJ1(11l

II )Anak laki-Iaki paman yang sekandung dengan barak 12)Anak laki-Iaki rnman yang sebarnk dengan barnk.

c. Apabila ashabah-ashabah semmnyct ada, maka tidak semm dari mereka menda­pat bagian warisan, akan tetapi harus didahulukan ashabah-ashabah yctng lebih dekat pertaliannyct dengan orang yang meninggal dunia itu,jadi penentuan hak. wa risn ya beIdasa rka n uruta n.

d. Ahli waris Dza wil Furtrll ialah ahli waris yctng mendarnt bagian tertentu menurut -ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam Al Qur'an dan Hadits.

Ahli waris selaku Dzawil Furtrll adalah sebagai berikut:

1. 2.

Urutan Ahli waris

I . .. . .

Anak perempmn tunggal Cucu perempmn tunggal dari la ki-Ia ki (diqiaska n kerada amk perempmn)

Bagian yang diperoleh

2

Y2 (seperdua)

Y2 (seperdua) 3. a Satrlara perempmn tung-

4.

gal yang sekandung b. Satrlara perempmn

tunggal yang sebarak, bila saudara perempmn yang sekandung tidak ada

Y2 (seperdua) 1/2 (se pe rd!lll )

Suami; mendarat seperdua, \6 (seperdua) bila istrinyct tidak menda-pat am k ata u cocu laki-laki ataupun perempmn dan anak laki-Iaki .

. ""S"uaml; mefidapit seperempH 1/4 (seperempH) bila istrinyct mempun ycti anak atau cocu dari amk laki-Iaki

2. Istri (se~lllng atau lebih dia l 1.4 (seperempat) mereka meooarat seperempat bila suaminyct tidak mempu-nyai amk ata cocuk ari anak laki-Iaki.

•

Sumber

3

Al Qur'an An Nisa ayat 11

Al Qur'an An Nisa ayat 175

Al Qur'an An Nisa ayat 175 Al Qur'an An Nisa ayat 175

Al Qur'an An Nisa ayat 12

Al Qur'an An Nisa Ayat 12

Al Qur'an An Nisa Ayat 12

Ila k Waris W aJ/i{a 4./3

, I. Suami; menda[lltseperem[llt 1/4 (seperemJXlt) Al Qur'an An Nisa Ayat 12

hila isterinYd mempunYdi am k a ta u e ue u da ri ana k la ki-Ia ki

2. L~te ri (se omng atau lehih dia l 1/4 (seperemJXlt) Al Qur'an An Nisa ayat 12 mereka menda[llt seperem­JXlt, hila suaminya tidak mempunYdi anak atau cueu da ri ana k la ki-Ia ki

I. Isteri (seomng atau lehih)

•

\/8 (seperdelaman) AI Qur'a r. An Nisa ayat 12

I. Dua omng anak perempuan 2 / 3 (duapertiga) Al Qur'an An Nisa ayat II 'atau lehih, mereka menda[llt dua pertiga bila tiada ana k la ki-Ia ki

2. Dua omng Cucu perempuan ata u lebih dari ana k la ki-Ia ki merrla[llt dua pertiga bila am k perempuan tidak ada (diqiaskan ke[llda anak per-empuan)

3. Dua om ng sa udam perem­puan atau lehi yang seibu­seba[llk (sekandung).

2/ 3 (duapertiga) Al Qur'an An Nisa ayat II

• .

2/ 3 (duapertiga) Al Qur'an An Nisa ayat 177

4. Dua om ng sa udam perem- 2/ 3 (dua pertiga) Al Qur'an An Nisa ayat 177 puan atua lebih Y<lng seba[llk

----------+-----------------I. Ibu; menda[llt sepertiga bila 113 (sepertiga) AI Qur'an An Nisa ayat II

amknY<l yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau cucu (da ri a na k la ki-Ia ki) atau dia tidak mempunY<li saudara / laki-Iaki atau per-empuan yang sekandung, yang seba[llk atau yang seibu.

2. Dua omng saudara atau lebih 1/ 3 (sepertiga Al Qur'an An Nisa ayat 12 (la ki-la ki a ta u pe rem pua n) . yang seibu.

•

444 Hukum dan Pernbangunan

1. Ibu; mendapJ.t seperemm bi- 1/6 (sepereham) Al Qur'an An Nisa ayat 11 la anaknya yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu(dari anak laki-Iaki atau Samara-sa udara / la ki-Ia ki atau perempuan yang sekan-dung sebapak atau yang seib u.

2. Bapak; mendapat seperemm 1/6 (seperenam) Al Qur'an An Nisa ayat 11 bila anaknya yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu (laki<\aki atau perem-puan) dari anak laki-Iaki .

.3. Nenek (Ibu dari ibu atau ibu 1/6 (seperenam) Hadits Nabi RiW<lyatZaid. dari bapak) mendapat seperenam bila ibu tidak ada.

4. Cucu perempuan (seomng 1/6 (seperenam) Hadits Nabi RiW<lyat Buchari atau lebih) dari amk laki-Iaki bila om ng ya ng meninggal mempunyai anaktunggal.

Catatan: Bila amk perempuannya lebih dari seomng (tidak tunggal) rnaka cucu perem-puan tidak meIliapat bagian.

S. Kakek; meIliapat seperemm bila omng yang meninggal mempunyai anak atau cucu (dari anak laki-Iaki) sedang bapaknya tidak ada

6. Seomng saudara (laki-Iaki atau perempuan) yang seibu

7. Samara perempuan yang sebapak (seomng atau lebih) meIliapat seperemm, bila saudaranya yang meninggal itu mempunyai seomng sau­dara peremupan kaIliung.

1/ 6 (seperenam) Ijma' (kesamaan pendapat para ularna : * Ibunu Abbas * Abu Bakar Ashshidiqi * Abu Hanifah * dsb

1/6 (seperenam) Al Qur'an An Nisa ayat 12

1/6 (seperenam) Ijma' (kesamaan pendapat para Ularna)

----------------------------------------------------------•

Hak Waris Wanl/fl

Catatan: Bila Sludara perempua n kan­dungn)"l ada 2 orang atau lebih maka Slodara perem­puan sebaptk tidak menda­pt t bagia n.

. 445

e. Sela nj utn ya di dalam Huk um Kewariasn Isla m dan pengatura n-pengatura n lebih lanjut mengellli : . 1) Ahli waris yang ditinggalkan aptbila terdiri dari anak laki-Iaki dan anak

perempuan rnaka me;eka mengambil semua harta ata upun semua SiSl dengan eara pembagiann)"l untuk anak Iaki-Iaki mendaptt 2 kali Iiptt bagian dari alllk perempuan, (An NiSl ayat II).

'2)Wanita / perempuan daptt digolongkan menjadi Ashabah Bilghoir (Ashabah dengan sebab orang lain) dengan ketentuan sebagai berikut : a)Anak Iaki-Iaki daptt menarik suadaran)"l yang perempuan menjadi

Ashabah dengan Cara bahwa untuk bagian Iaki-Iaki mendaptt 2 kali Iiptt dari bagian perempuan.

b)Cueu laki-Iaki dari alllk laki-Iaki juga daptt menarik Sludaran)"l yang perempuan menjadi Ashabah.

e)Saudara Iaki-Iaki sekandung juga daptt menarik Sludaran)"l yang perem­puan menjadi Ashabah.

d)Saudara Iaki-Iaki sebaptk,j uga daptt menarik Sl udaran)"l yang perempua n' menjagi Ashabah. . ,

3) Wanita / perempua ndapttdigolongkan menjasi AshabahMaalghoir(Ashabah berSlma orang lain). Ashabah Mallghoir dibagi menjadi 2 (dua) : a)Saudara perempuan sekandung

Apabila ahli warisnya Sludara perempuan sekandung (seorangatau lebih) dan anak perempua n (seorang ata u lebih), atau Sludara perempuan sekan­dung daneocu perempuan (seorang atau lebih), maka: saudara perempuan menjadi Ashabah Maalghoir" sesudah ahli waris yang lain rnengambil bagian masing-rnasing serta siSlnya menjadi bagian untuk Sludara perem­pua n tersebut.

b)Saudara perempuan sebaptk Apabila ahli warisn)"l Sl udara perempuan sebaptk(seora ng ata u lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan sebaptk ,

dan eocu perempuan(seorang atau lebih); maka : saudaraperempuan menjasi Ashabah Maalghoir dengan ketentuan aptbila mereka tinggal mempunyai saudara Iaki-Iaki. Tetapi bila mereka mempun)"li saudara Iaki-Iaki, rnaka statusnya berubah dari "Ashabah Maalghoir" menjadi "Ashabah Bilghoir".

Hak Waris bagi Wanita dalam Hukwn Waris Islam Oi dalam ayat-ayat al Qur'an rnengenai kewarisan ini t:lah ditetapkan dalam

ayat-ayat pasti yang memuat ketentuan-ketentuan pokok.

. Oktober 1988

i 446 1/1Iklllll dalll'(,lIIhallgllllall

•

Dari ketentuan-ketentuan pokok itu daJllt ditarik garis-garis Hukum Kew.lri~n Isla m. G aris-garis pokok Huk urn Ke'Ml risa n Islam dalam al Qur'an itu herpu~ t pada Sumt r\n NiSi , di antarany.l adalah ~hagai herikut:

1. An Nisa ayat 7 8agi laki-laki, demikian pula bagi wanita, ada bagian dari harta peninggalan ibu baJllknydan keluarga dekatnya, sedikit atau banyak menurut bagian yang telah diteta pka n. Dari garis hukum yang daJllt ditarik ialah: pria dan wanita berhak menjadi ahli waris, dan Slfimi-isteri saling me'Mlrisi.

2. An NiSi ayat II Ketentlfin Allah mengenai anak-anak ialah :

•

-- 8agian anak laki-Iaki dua kali liJllt bagian anak percmpuan. -- Jika anak-anak itu hanya anak-anak perempuan saja (dua orang alau Iebih) ,

maka baginya dua pertiga dari harta peninggalan. - - Jika anakmu hanya ~orang anak percmpuan saja, baginYd scpcrdua harta

peninggala n. Ke1entuan Allah mengenai ayah-ibu

•

•

- Jika ada ana k (pria-wanita) maka bagian ayah dan ibu masing-masing adala h - seperenam dari harta peninggalan. ~peremm dari harta peninggalan .

- Jika tidak ada anak, sedangkan ayah dan ibu mewdrisi, maka bagian ibu ~pertiga dari haria peninggalan (aJllbila tidak ada saudara) .

- -- Jika tidakada ana k, sedangka n aya h dan ibu me'Mlrisi maIm bagian ibu adala h ~peremm dari harta peningalan (aJllbila ada Sc1udara).

3. An Nisa ayat 12 -- Janda (janda-janda me ndaJll t seperemJllt) dari harta peninggalan suaminya,

aJllbila slfimi tidak mempunyai anak ,

-- Janda mendaJllt ~perdek1pan dari harta peninggalan slfiminya, apabila sua-minya mempunyai anak.

-- Duda mendaJllt seperdua dari harta peninggalan istri (istri-istrinya), aJllbila istrinya itu tidak mempunyai anak.

-- Duda mendaJlltseperemJlltdari harta peninggalan istrinya,aJllbila istrinya itu mempunyai amk.

Garis-garis Hukwn yang dapat ditarik dari Hukum Kewarisan Islam

1. Sistem ke'Mlrisan Islam menurut AI Qur'an & Hadits adalah sistem ke'Mlrisan individual: a. Ahli waris masing-masi-ng berhak atas Slfitu bagian yang pasti / tertentu bagi

. omng-()iang tertentu dan keadaan-keadaan tertentu. b. 8agian-bagian itu W<ljib diberikan keJllda mereka. c. Ditentukan pula cara pembagian dan bagian-bagian untuk masing-masing ahli

• warts.

II" k U '"ris II '''Ililil .J.I 7

,

2. AI Qur'an mendudukkan anak pewaris bersama-sama dengan ora ng tua pewaris •

se renta k sebagai ahli WcI risnya. 3. Oala m hal pe wa ris puna h (tidak meninggalkan keturuna n), maka ya ng bertindak

sebaga i ahli waris adalah saudara-saudaranya bersama-sama dengan orang tua­nya, setidak-tidaknya dengan ibunya.

4. Suami istri sa ling mewarisi 5. Wanita sebagai ibu: wanita sebagai istri: wanita selakuanak perempuandijamin

hakny.1 untuk mendap:1l harta warisan / harta peninggalandengancatatan sebaga i berikut : -- hak waris dalam hukum kewarisan Islam mempunyai perbandingan bagian , .

untuk WcI nita adalah seperdua dari bagian untuk laki-laki , -- pembagia n 1: r~ but dina ma ka n Faraid (pembagian yang pasti dan te~ pya ng

tida k berubah-berubahl. yakni "Perbandingan bagian pria dan wanita dalam Fara id adak1h p:lsti 2 : I" . .

6. Siste m Faraid ini tidak dap1t dihapuskan atau diganti karena penghapusan atau penggantian berarti perombakan ayat-ayat al Qur'an yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

7. Hak wariswanita dalam Hukum Kewarisan Islam masihdapatditambahdengan Hibah (pemberian), dan dap1t pula ditambah dengan 'Urf (menurut kep::Iluhan), asal saja kebijaks.\naan itu tidak bertentangan dengan prinsip pokok dalam Al Q ur'an dan Hadits/ Sunnah Nabi.

Ill. Hukum Kewarisan menurut lJndang-lJndang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek / BW).

Hukum waris merupakan perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat­akibat h uk um urn umnya di bidang h uk um Perdata, ya ng pada hakeka tnya mengatur tenta ng kema tia n seseom ng ya itu : Pengaliha n harta ya ng ditinggalka n si ma ti bese rta akibat-akibatnya bagi para penerimanya baik dalam hubungan antara mereka mau­pun antara mereka dengan fihak ketiga.

PewariSln menurut Hukum Perdata / BW adalah : Pembagian harta keka yaan si mati (ya ng me ninggal) kep1da ahli warisnya, baik berdasarkan Undang U ndang (Ab Intestato) maupun melalui surat wa siat / surat testament (Ab Testamento). Oi dalam Huk urn wa ri s me nurut Hukum Perdata (Hukum Kodifikasi) terdapat azas Hukum sebagai berikut : I. PewariSln hanya terjadi karena kematian, sehingga harta peninggalan barulah

terbuka sesudah si pewaris meninggal dunia, sedang ahli warisnya harus rnasih hidup pada Slat itu . Namun berdasarkan fiksi (fikSlSi) dalam pasal2 KUP Perdata (BW) maka anak dalam kandungan pun dapat menjadi ahli waris pada Slat terbukanya harta wariSln terse but (berdasarkan KUH Perdata / BW pasal 836).

2. Undang-Undang Hukum Perdata mengenai 2 cara untuk memperoleh warisan: -- Secara An intestato (menurut Undang Undang). - Secara Ab Testamento (melalui surat Wlsiat).

OklObl'r 1988

•

•

448 Hukum dan j'embangunan

3. Yang berhak menjadi ahli waris ialah: warga kerabat sedarah baik ~h maupun lua·r Nikah, dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, . antara tlR dan mu:la, slRmi atau istri yang hidup terlama (BW pasal 832).

4. Ahli waris memperoleh hak dengan sistem Algemene Rechtstitel (alas Hak Umum) yakni : Segala harta kekayaan (aktiw & passiw) beserta hak dan kewajiban pewaris beralih keptdanya , ta npt melalui levering / penyerahan eksplisit (BW pa~1833).

5. Setiap ahli waris mempunyai hak "Hereditatis petitio (menuntut kembali harta wari~ n yang diklR~i ta npt hak oleh subyek hukum lain. BW pasal 834).

6. Orang yang tidak patut/ pantas (Onwaardig) menjadi ahli waris dan karena itu dikeclRlikan dari pewari~n adalah mereka yang: a. Dipidam karena membunuh atau meHcoba membunuh pewaris. b. Memfitnah pewaris, dan atas tindakan itu pernah dijatuhi pidana penjara

selama 5 tahun atau lebih. c. Dengan keklR~an atau ancaman kekerasan mencegah pewari's akan mem­

blRt atau mencabut surat wasiatnya. d. Menggelapkan, meru~k atau memalsukan surat wasiat pewaris (BW pasal

838); dengan kon~kwensi harus mengembalikan segala hasil dan penda{Xltan yang dinikmatinya sejak wa ri~n itu terbuka (BW pasal 839).

• •

7. Terdaptt lembaga penggantian Tem{XltlPenggantian Ahli Waris (Plaatsvervul-ling) diatur dalam BW pasal841 sam{Xli dengan pasal848 pasa1852, pasal854 sam{Xli dengan pt~l 857 juncto {Xl sa I 860 dan {Xl sa I 866.

8. Dalam hukum Kodifikasi terda{Xlt 4 golongan ahli waris sebagai berikut : a. Suami ata u istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunan anak-anak

ter~but dengan catatan bahwa istri / suami mendapat bagian yang ~ma de­ngan amk/anak-anaknya rnasing-masing

b. Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-• •

~udaranya sebagai ahli waris mempuriyai ketentuan bagian ayah dan ibu masing-masing ~ ma dengan bagian dari ~ udara-~ udara dari yang meninggal.

•

c. Warga kerabat dalam garis lurus ke atas sestrlah ayah dan ibu (kakek dan , .

nenek dan seterusnya ke atas) dengan pengertian bahwa kakek-nenek dari pihak ayah menda{Xlt bagian yang ~ma dengan kakek-nenek pihak ibu dari yang meninggal.

d. Warga kerabatgaris ke samping sa m{Xli derajat ke 6dengan ketentuan sebagai berikut : - Paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu ; - Keturunan Paman dan Bibi ~m{Xli derajat ke 6 dihitung dari yang mening-

gal ; •

- Saudara dari kakek-nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke 6 dihitung dari yang meninggal.

9. Apabila ke em{Xlt golonganahliwaris tidak ada maka' peninggalannya jatuh ke tangan Negara.

10. Apabila yangmeninggal tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri mau-

• •

,

Hllk Waris Wallilll 449

pun sa udara-sa udara , maka warisannjll harus dibagi 2 bagian yang sarna ialah : satu bagian untuk sekalian warga kerabat sedarah dalam garis si ayah lurus ke atas ; dan 81 tu bagian Iagi untuk semua warga kerabat yang sarna dalam garis ibu (BW pasal 853).

11. Cam memp!roleh wari81n menurut Undang-Undang (Ab Intestato) dapatdibeda­kan anlara :

a. Orang-orang yang mewarisi jika ia mendapat warisan itu berdasarkan kedu­dukann)3. sendin terhadap si meninggal (Uit Eigen hoofde).

b. Jika sebemrn)3. orang lain yang berhak atas suatu bagian warisan, tetapi omngiti.l telah meninggal lebih dali.ulu daripada orang yang meninggalkan

•

wa risan (bij plaatsvervulling). 12. Cam memperoleh wari81n melalui surat wasiat (Ab Testamento)

Surat wasiat atau testament ialah suatu pern)3.taan dari seseorang tenlang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada azasnya suatu pern)3.aan yang demikian adalah keluar dari salah satu

•

pihak 81ja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik Iagi oleh )3.ng membuat-.

n)3. . •

Berdasarkan pasal 874 BW (KUH Perdata) menyebutkan arti wasiat atau teslament sudah mengandung suatu syarat bahwa isi pern)3.taan itu tidak boleh ber1enla ngan dengan Undang-Undang. Salah 81tu "pembatasan penting" misal­nya Legitieme portie )3.itu: Bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh omng yang meninggalkan warisan (BW pasaI913).

Hak Waris bagi Wanita menurut BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

Bila om ng )3. ng meninggal dunia tidak membuat testament, maka dalam Undang Undang Hukum Perdata (BW) ditetapkan pembagian warisan berikut :

l. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak, yang inasing-masing berhak mendapat bagian yang 81 rna jumlahnya (pasal 852 BW).

2. Bila ahli waris dalam butir satu di atas tidak ada, maka yang kemudian berhak mendapat warisan yaitu orang tua (bapak-ibu) dan saudara-saudara (laki-laki maupun wanita) dari orang yang meninggal dengan ketentuan bahwa orang tua / saudara-saudara tersebut masing-masing mendapat seperempat bagian dari warisan dengan tidak membedakan antara status pna atau wanita.

3. Bila tidak ada ahli waris seperti tersebut dalam butir 1 dan 2, maka warisan dibagidua, yakni se p!rd ua untuk keluargan)3. fihak ibudan seperdua lagi untuk keluarga dan pihak ayah dan yang me ninggal dunia.

4. Kelwrga yang berhubungan yang paling dekat, yang paling berhak untuk mendapat wari81n.

5. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pew.:tris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunann)3. yang s)3.h.

Oktober 1988

•

450 1111 k 11111 da 11 I '(,III"(I1(~ /Ilia II

-6. Bila orang yang meningal pernah kawin lebih dari ~ltu kali, maka suami atau

istri ya ng baru, tidak boleh mendarXlt bagian yang lebih dari~lda bagian yang paling kecil yang dijXroleh tiap-tiap anak scdangkan jumlahnya tidak holeh melebihi seperemplt dari wdrlS:ln scluruhnYd.

7. Denga n testa me nt, ora ng da pi t menyi m ~l ng dari pera tum n-pera tura n tcrscbut diatas dengan catalan: tidak mengurangi hak kellk'lrga dalam keturunan garis lurus, baik ke bawah (anak cucu dan scterusnya) maupun ke alas (orang tua, kakek dan scterusnya), BW paS:l1 913-916a .

H ak mere ka itu dija min oleh U ndang U ndang, apabila mereka dikura ngi ha knYd mereka da~lt menuntutbagian yang telahditentukandalam Undang Undang (yang dinamakan: Legitieme Portie) sebagai berikut :

-- Bila ada satu anak maka bagian yang tcrjamin berjumlah scplruh dari haria beooa ya ng aka n diperolehnYd (bila tidak ada tesla ment).

- Bila ada tiga ana k ala u lebih , maka bagian merka adalah 3/ 4 dari haria benda yang diperolehnya (bila tidak ada testament). Untuk keltnrga dalam keturunan garis lurus ke alas (orang tua ; kakek dan seterusnya), maka bagian mereka adalah separuh dari haria benda yang abn diperolehnya (bila tidak ada teslamen).

•

HAK PEMILIKAN Mengenai Hak Pemilikan bagi wanita menurut hukum di Indonesia, berlaku 3

sistem hukum sebagai berikut:

I. Menurut Hukum Adat I. Dalam rnasyarakat Matrilineal, umumnya wanim telap memiliki apa yang

diperolehnya sebagai barang bawaan dan apa yang dihadiahkan kepldanya alau apa yang dibelinya selama perkawinan serla hasil-hasil pemakaian haria pUS:lka tinggi (yang disebut: Ganggam Bauntuiq). Selanjutnya barang yang diperoleh alas usaha stnmi istri selama perkawinan (harta Gono Gini), menjadi milik bersama.

2. Dalam rnasyarakat Patrilineal, umumnya wanila teuip dapat memiliki apa yang diperolehnya sebagai barang bawaan, dan kadang-kadang juga barang barang yang mereka daplt sebagai uS:lha sendiri selama perkawinan . . Di Tanah Balak miS:llnya ; Bila milik pribadi wanita itu antara lain berupa tanah hendak "diktnsai" oleh stnminya, maka si stnmi harus berhubungan dulu dengan ke,ltnrga istrinya.

3. Dalam masyarakat Bilateral (parental), umumnya wanita tetap memiliki apa yang diperolehn)a sebagai barang bawaan, sedangkan barang-barang yang diperolehn)a bersama-sama selama perkawinan (haria Gono Gini), menjadi milik bersama stnmi istri.

//lI k WlIri.1 Ji'lIl/irll ,

4. Milik be~ma suami istri lidak terdaral rada : -- Sistem perkawinan ".Iujur".

./51

-- Perkawinan antara seomng wanita "misk in" dengan seom ng laki-laki "kaya / manggih kayo" misalnya di Solo-Yogyakarta.

- - Perka wi na n a nta ra wa nita "kaya" dengan seora ng Ia ki-la ki " miskin" (Nya­lindung Ka Gelung) misalnya terdaral di daerah Pasundan (.Iawa Barat) dalam ma syara kaf Bilateral di .Iawa.

5. Bila terjadi percemian di dalam rna syara kat ya ng terdaral sislem harta ber­~ma, maka suami islri memperoleh barang-barang milik pribadinya masing­masing dan sebagian dari barang-barang milik bersama yang besa rnya bagian tersebut tidak ~ma. Contoh: -- Dala m ma sya ra kat di Aceh, Bangka, Belilon, Kalimanta n, sebagian Daera h

Mina hasa , Sula wesi Selatan, dan sebagiandaerah .Iawa , bagian untuk bekas s LB mi adala h 2 kali bagian un tuk bekas istri (perbandingan 2 : I) , istila hnya " laki-laki merrlarat sepikulan dan Wlnita mendarat segendongan".

. . II. Menurut Aukum Islam .

•

1. Wanita berhak tetap mengLBsai dan memiliki segala hasil usahanya se ndiri yang diperolehnya sebelum atau se lama perkawinan ..

2. Wanita berhak tetap menguasaidan memiliki seluruh harta kekayaannya, baik harta yang diperolehnya sebaga i hadiah, warisan dari orang tLBnya maupun harta yang diberi oleh sLB minya sebelum Nikah (mahar) serta pemberian seswa h mereka hidup sebagai sLBmi istri.

3. Wanita berhak melakukan perbuatan Hukum pemilikan mengenai se luruh haria kekayaannya tanra harus terlebih dulu mendarat persetujuan sLBminya dan berhak pula "memakai" kekayaan suaminya itu se lama ia masih hidup.

4. AI Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan, juga lembaga tersebut tidak diatur dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW.

5. Menurut perikatan sumber-sumber Hukum Islam (Ijtihad Ulil Amri), sebagai .. pengLBsa dan pembina hukum dengan melalui musya warah mufakat darat

mengadakan "semacam lembaga" dengan cara merumuskan peraturannya ben:lasarkan kepltutan (urf) dan kesela matan masyarakat umum . Tenlu saja isinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Hukum KelLBrga yang terdarat dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

III Menurut Aukum Barat (BW) 1. Menurut pas:!1 1330 BW (K UH Perdata) wanita yang bersua mi tidak cakap

(onbekwaam) melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Ketidakcakarannya itu dengan tegas dinyatakan dalam Hukum Perjanjian di mana "seora ng wanita yang bersLBmi diper~makan dengan seseorang yang bemda di baWlh pengampunan"/ anak-anak yang belum dewasa

2. Selanjutnya menurut BW, seorang wanita'yang bersuan'li tidak dapat mela­kukan tindakan pemilikan dalam Hukum Benda (kekayaan) apabila tidak merrlarat persetujLBn atau kLBS:! dari swminya.

Okrober 1988

452 Hlikum dan " embangunan

3. Di dalam perjanjian perkawinan ditetapkan istri berhak mengurus harta ben­danya, tetapi untuk menjual harta bendanya itu harus mendapat persetujuan

•

suam!. 4. Menunit BW, wanita dalllt bertindak sendiri di muka Pengadilan jika dia

dituntut dalam perkara pidana atau jika dia mengadakan tuntutan untuk beICerai, hidup berpisah/pisah meja dan temlllt tidur), atau pemisahan harta benda dari suaminya.

5. Haria bersama suami istri dianggap (telah) ada,sejak perkawinandilakukan/ ­dilangsungkan kecuali alllbiia suami istri mengadakan perjanjian perkawinan terlebih dahul u.

Usaha-usaha ke arah 1erbentukan Undang Undang Aukum Waris Nasional. Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan di Jakarta lahun 1963 oleh

Lembaga Pembinaan Huk urn Nasional (LPHN) dan Perkumpulan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) telah membahas asas-asas tata hukum nasional dalam bidang hukum perkawinan dan dalam bidang hukum waris.

Dalam lahun 1968 oleh LPHN dibentuk Proyek Research Hukum Waris yang terdiri dari Penelitian Hukum Adat Warisantara lain di Sumatera Utara (Patrilineal) dan Sumatera Barat (matrilineal), diskusi-diskusi mengenai hubungan perkawinan dan h uk urn warisdi Kalirnanlan Selatan (parental) dengan pengaruh kua t dari agama (Islam) dan hukurn waris di Bali (patrilineal dengan agama Hindu).

Dalam tahun 1973 telah disiapkan sebuah Kerangka Draft Hukum Waris Nasiona I ya ng kemudiandibahasdalam sebuah Diskusi mengenai hukum waris yang diselenggarakan LPHN di Jakarta permulaan lahun 1974 dan dihadiri oleh wakil­wakil dari berbagai fakullas hukum dan inSlansi pemerintah.

Pembahasan dalam Diskusi hukum waris tersebut bertitiktolak kelllda 3 asas sebagaimana teICantum di dalam Bab Umum Kerangka Draft Hukum Waris Nasiona I, yaitu :

1. Masyarakat mooem adalah terbuka, dan masyarakat terbuka pada galibnya III renla I.

2. D rnasa dellln nnsyarakat Indonesia adalah rnasyarakat Parental, sesuai ~ori dan kenya laan sosial.

3. Masyarakat Illrenlal menyetujui sistem kewariSan III rental individual. Sesudah terlaksananya diskusi tersebut,susunan LPHN kemudiandiubah menjadi

Badan Pembiman Hukurn Nasional (BPHN). Hukum Waris Nasional dibahas kembali dalam Simposium mengenai Pembaha­

ruan Hukum Perdata Nasional, yang diselenggarakan oleh BPHN bekerja sarna •

dengan FakullaS Hukurn Universita Gajah Mada di Yogyakarta, Desember 1981. Simposium yang khusus mengenai Hukum Waris Nasional kemudian diseleng­

garakan oleh BPHN di Jakarla bulan Februari 1983. Dari pendalllt-pendalllt yang berkembang dalam simposium diperoleh keselllkatan tenlang asas-asas umurn (general principles) Hukum Nasional di bidang Hukum Waris, seperti asas kemanfaatan, asas keadilan dan kelllstian hukum. Akan tetapi mengena i asas-asas kh usus tenia ng Huk urn Waris rnasih terdapat perbedaan, karena ada yang dalllt diterirna dan ada pula yang belum disepakati.

Hak Waris Wallilll . 453

Ke!epakatan pendapat antara lain mengenai hal-hal yang berikut : a. Tentang hal pewariSln :

- PewariSln pida daSlrn){l berJangsung menurut garis menurun. - Tujuan utama adalah untuk membuat pira penerima (ahli waris) hidup

dengan sejahtera -- Pola pembagian warisa n adalah parental individual, setidak - tidakn){l cende­

rung ke arah itu. - Pola parental individual mengenal penggantian secara terbatas.

b. Tentang subyek Wlris : - Ahli waris adalah mereka ){Ing mempun){li pertalian kekeluargaan dengan

pewaris melalui perka winan atau pertalian darah . •

Dengandemikian sua mi, istri, anak, bapik dan ibu adalah ahli waris Sltu Slma lain. Mereka adalah ahli waris golongan pertama.

- - Orang){lng membunuh pewaris tidak berhak mewaris dari harta peninggalan olllng yang dibunuh.

c. Tentang obyek pewariSln : - Pada hakekatn){l yang beralih dari ta ngan){l ng wafat kepada ahli warisadalah

barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih dalam arti hutang-hutang telah dibayar.

d. Tentang IlllSllah administrasi : -- Perlu adan){l peneta(Xin mengenai lembaga ){Ing diberi kewenangan untuk

meneIbitkan surat keterangan Wlris. - Perlu adan){l ketelitian dalam segi-segi teknis yurid.is dari perolehan sura t

keterangan WI ris. - Perluadan){l penyeragaman dan kemudahan dalam ta ta cara dan s){lrat-s){lrat

untuk membuat surat Wlsiat. - Perlu pendayagunaan pendaftaran surat wasiat dengan melembagakann){l

Sl m pi i ke daelll h-daera h. Pendapat-pendapat yang masih berbeda antara lain sebagai berikut : a. Tentang subyek hukum waris :

- Terdapit perbedaan pendapat dalam hal waris mewaris antara orang yang berlainanagarna. Satu pihak menghendaki diberikan hak mewaris, sebalikn){l pihak lain men){ltakan hal itu tidak mungkin dilakSlnakan sebabada Iarangan agarna.

- Dalam hal ada perbedaan agama ada pendaplt menyetujui pengalihan harta dilakukan melalui hibah atau Wlsiat .

- Mengenaianak lua r ka win, ia dapit meWtlris dari ibu kandung, dan keluarga ibu kandungn){l (lihat PaSlI 43 UU Perkawinan).

- Mengenaianakangkatada dua pendapat, ada ){Ing mengatakandapat mewa­ris dan tidak dapat mewaris. Dalam hukum Islam anak angkat bukan ahli waris dari Olll ng tua angkatn){l.

- Yang tidak berhak meWtlris adalah yang melakukan perbuatan tercela (men­coin rrembunuh, memfitnah, menganiaya dim menggeiapkan surat wasit peWlris).

OklOber 1988

•

454 IIlIkllm Jail 1'l'III/i allg llllllll

b. Tentang obyek hukum Wtlris : - - Dala m h uk urn adat harta kekayaan belum merupa kan sua lu kebulata n, sebali~

knya dalam hukum Islam dan BW terdapat kesatuan yang bulat. - - Tentang beSlrnya bagian anak belum ada kesepakatan.

Dala m h uk urn Isla m ya ng berla k u di Indonesia ada kecenderunga n bagia n untuk laki-Iaki dan untuk anak perempllln adalah SIma . Dalam Hukum KewariSln Non Islam diatur dengan tegas bagian untuk anak laki-laki dan untuk anakperemptnn adalah sarna.

- - Tenta ng beSl rnya bagia n ya ng diterima oleh janda/ duda belum ada kesepa ka­tan. Kemungkinan-kemungkinan : (I)Jarrla / duda memperoleh bagian sarna dengan bagian anak. (2)Janda / duda memperoleh setengah dari harta warisan ditambah dengan

sa tu bagia n ana k. (3)Menurut faraidh dalam Huk urn lslamjanda / duda tanpa anak mendapat 1/4

bagian, bila mempunyai anak mendapat lI8 setelah mendapat bagian dari harta beSlma.

-- Tenta ng bagia n ana k angkat ; Kemungkinan-kemungkinan : (l)Anak angkat memperoleh bagian yang tidak Slma seperti anak kandung. (2)Anak angkat memperoleh bagian yang sarna besarnya seperti anak kan-

dung. (3)Anak angkat menerima bagian secara hibah atau wasiat. (4)Anak angkat hanya meWtlris dari gono~ini (5)Anak angkat tidak mendapat Wtlrisan dari orang ttn angkatnya.

c. Tenta ng Masalah Administrasi : - - Ada pendarat agar instansi pamongpraja (lurah, camat) diberi kewenangan

untuk menerbitkan sura t ketera ngan Wtl ris, demi kemudahan. -- Mengena i sura t wasiatada usul supaya ya ng ditunjuk untuk membuat wa siat/ ­

akta adalah: Panitera Pengadilan Negeri, Notaris, dan Pejabat lain dengan mengingat asas yang tercantum dalam pasal4 ayat (2) UU Pokok Kekua saan Kehakiman (UU No. 14170), yang berbunyi : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cerat dan biaya ringan).

d. Lain-lain : Perihal Wtldah dan wewenang. - - Mengenai wadah dan wewenang, .ada pendapat bahwa dalam hal mengenai

hukum waris Islam hendaknya ditetapkan agar pengadilan agama Iah yang diberi we we nang, sedang untuk hukum waris Non Islam Pengadilan Umum. Ada pula pendarat bahwa hendaknya hanya peradilan umum Sljalah yang diberi wewenang. Perihal PewariSln Tanah

- - Perihal pewariSl n Tanah ada pendaratagar tanah pertanian tidak terbagi-bagi sedemikian rupa sehingga berkeping-keping dan merosot nilai ekonominya.

- - Diusulkan agar calon pewaris pada masa hidupnya sudah menunjuk siara siara ahli warisnya yang kelakakan menerima tanah tersebutsebagai warisan.

•

•

Hak Waris WaniIa 455

- Pengaturan selanjutny.l diusulkan diatur di dalm UU hak milik atas tanah. Perihal Istilah-istilah Istilah-istilah dalam Hukum Kewarisan perlu dibakukan. Rekomendasi :

-- Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai konsep pemikiran guna pem-•

bentukan Hukum Waris Nasional. - Supaya diambillangkah-Iankah ke arah penyusunan Hukum Waris Nasional

serta peratumn pelaksanaanny.l.

BAHAN BACAAN 1. Prof. Van Apeldoom,Pengantar Dmu Hukum (Terjemahan) - Noord Loof­

Kolff, Jakarta. 2. Prof. Ter Haar, Azas-azasdan Susunan Hukum Adat (Terjemahan) - Pradny.l

Pammita ; Jakarta. 3. Prof. Soebekti, SH, Pokok-pokok Hukum Perdata ; PT. lntermasa, Jakarta. 4. Har)Ono Anwar, SH., Hukum Islam; Bulan Bintang, Jakarta. 5. Prof. Hazairin, SH., Hukum Kewarisan Bilateral menurut

AI Qur'an dan Hadist; - Tinta Mas ; Jakarta. 6. D-s. H. Ismuha, SH., Penggantian Tempatdalam Hulum Waris menurut KUH

•

Perdata, aIkum Adat dan Hukum Islam; Bulan Bintang ; Jakarta . •

7 . . M Idris Ramulyo, SH, Hukum Kewarisan Islam; IND - Hill, Co; Jakarta. 8. Prof. Mr. Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang Undang Perdata; Jilid I

lntermasa; Jakarta. 9. Hilman Hadikusuma, SH., Hukum Waris Adat Alumni; Bandung. lOA. Hassan, AI Farid (llmu Pembagian waris menurut Hukum Islam) Pustaka

. .

Progressif; Jakarta. 11 Sayuti Thalib, SH., Kertas Keaja Pada Simposium Hukum Waris Nasional

diselenggarakan oleh BPHN 1983. 12Prof. Imam Sudijat, SH., Kertas keaja pada Simposium Hukum Waris Nasional;

•

Oiselenggarakan oleh BPHN Dep. Kehakirnan - 1983 13 - Ny. Nani Soewondo, SH Ny. Siti Patlrnah Yunus, SH Dr. .I.E. Sahetapi,

SH., Pengartar Hukum dan Kependudukan Konsorsium Ilmu Hukum bekerja­sarna dengan BKKBN: 1983.

14 Ny. Habibah Daud, SH., "Makalah"; yang disampiikan pada Program Pendidi­kan Non Degree "Bagi Wanita dalam Organisasi", yang diselenggarakan oleh Uni\ersitas Indonesia Tahun 1976 .

•

Blre (1M complete IOfI"OW II III impouible III pure II1Id complete joy. (Leo T-olltdy)

Oktober 1988

•

•