12. hak - hak atas tanah - copy

7/30/2019 12. Hak - Hak Atas Tanah - Copy

1/15

Kuliah 12 :

Penguasaan Tanah (Land Tenure) &

Hak Hak Atas Tanah (Land Rights)

2 Syarat Seseorang atau Badan Hukum dpt

menggunakan tanah :

1) ybs menguasainya (Land Tenure) ,

2) jenis penggunaannya sesuai dg peruntukan dlm

RTR.

Menguasai tdk hrs memiliki, bisa saja sewa, kerja

sama, pinjam pakai, atau memp. Hak thd TanahNegara.

Kepemilikan tanah (Hak Milik dan Hak Hak di atas

Tanah Negara) diatur dlm lingkup Hak Hak Atas

Tanah (Land Rights)


2/15

PERATURAN PERUNDANGAN MENGENAI SUMBER DAYA AGRARIA

1. UU No. 5 Th 1960 : UUPA

2. UU No. 5 Th 1990 : Konservasi Sumber Daya Alam Hayati & Ekosistemnya.

3. UU No. 4 Th 1992 : Perumahan & Pemukiman.

4. UU No. 41 Th 1999 : Kehutanan.

5. UU No. 7 Th 2004 : Sumber Daya Air

6. UU No. 26 Th 2007 : Penataan Ruang

7. UU No. 12 Th 2008 : Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Th 2004 ttgPemerintahan Daerah

8. UU No. 4 Th 2009 : Pertambangan, Mineral dan Batubara

9. UU No. 32 Th 2009 : Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. UU No. 41 Th 2009 : Perlind. Lahan Pertanian Tanaman PanganBerkelanjutan

11. UU No. 2 Th 2012 : Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UtkKepentingan Umum

12. PP No. 36 Th 1998 : Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar.

13. PP No. 80 Th 1999 : Kasiba & Lisiba yg Berdiri Sendiri.

14. PP No. 16 Th. 2004 : Penatagunaan Tanah

15. PP No. 6 Th 2007 : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana PengelolaanHutan


3/15

ADMINISTRASI PERTANAHAN

merupakan bagian dari Manajemen Pertanahan

Dasar Hukumnya mengacu pd Dasar HukumManajemen Pertanahan ;

Pasal 2 UUPA (UU no. 5 Th. 1960) ; HakMenguasai Negara dlm bentuk :

a. Mengatur & menyelenggarakan peruntukan,penggunaan, persediaan & pemeliharaan bumi,air & ruang angkasa;

b. Menentukan & mengatur hubungan hukum ant.orang dg bumi, air & ruang angkasa;

c. Menentukan & mengatur hubungan hukum ant.orang-orang dlm perbuatan hukumnya ygberkaitan bumi, air & ruang angkasa.


4/15

Ruang Lingkup Administrasi

PertanahanAdministrasi Pertanahan mencakup :

1.Inventarisasi sumber daya tanah (baik skala

wilayah maupun skala bidang tanah),

2.Pelayanan sertipikasi tanah & pencatatanperubahan subyek & obyek hak atas tanah,

3.Penataan penguasaan tanah,

4.Penataan penggunaan tanah,

5.Penyelesaian sengketa dan konflik,6.Perpajakan tanah (PBB, Pph Peralihan Hak,

BPHTB).


5/15

ADMINISTRASI PERTANAHAN

Pada Tingkat Persil

TATA

KOTAPENGATURAN BANGUNAN

LAND USE &

TENURE / TITLE

LAND TAX / VALUE

BERBASISBIDANG TANAH

FISIKKADASTER

PBB

BPNINVENTARISASI& REGISTRASI


6/15

STATUS TANAH (Land Title)Status Tanah ada 2 kelompok :

A.Tanah Hak Milik

B. Tanah Negara

A. TANAH HAK MILIK (HM)

1. Hak Milik Secara Adat / belum bersertipikat :

Petok D, Buku C Desa, Gogolan, Hak Ulayat,

dsb.

2. Hak Milik sdh didaftarkan / Bersertipikat(sertipikat HM)

Prosedur Permohonan Sertipikat tanah :

- Yg berstatus tanah hak milik adat Konversi

hak & Penegasan / Pengakuan hak


7/15

B. TANAH NEGARA1. Tanah Negara Bebas : terdiri atas :

a. TN utk kepentingan negara & masy. umum (tdk

bisa dimohon hak)

Misal : TN utk Kawasan Lindung = kws hutan

lindung, kws

perlind. daerah bawahan, kws perlind. setempat

(sempadan

sungai, sempadan pantai, dsb.), taman

nasional, dsb.

b. TN yang bisa dimohon hak utk masy. ;

TN di kws budidaya yg tdk diperlukan utk

negara dan Pem.


8/15

2. Tanah Pemerintah :

TN yg dikuasai / dikelola Inst. Pemerintah;

Kantor Pem., BUMN, BUMD,Tanah Militer, PrasaranaUmum, Tanah Milik Desa ; Kas Desa, Bengkok, Jln

Desa,dsb.

3. TN yang berasal dari Pelepasan Hak (sifatnya sementara)

a. Hak dilepaskan oleh pemilik asal krn sdh diganti rugi,

utk dimohon hak oleh pemberi ganti rugi.

b. Hak dilepaskan krn peraturan perundangan (tanah pert.

absentee, kelebihan maksimum)4. Tanah Negara Dilekati Hak.

Hak Pakai (HP), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna

Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPL)

Hak

hak ini berasal dari no. 1b & 3a


9/15

JenisJenis Hak Atas Tanah (Land Rights)

1. HM : HM Adat, HM Bersertipikat (sdh didaftarkan) ; hakyg terkuat

2. HP : Hak memakai TN utk Pert. Atau Non Pert.

3. HGB : Hak Memiliki Bangunan di atas TN

4. HGU : Hak menggunakan TN utk Pert. Dlm arti luas dgluas lebih dari 5 Ha.

5. HPL. : Hak mengelola TN yg penggunaannya dptdiserahkan ke beberapa pihak dlm suatu kws kegiatan.

Masing

masing pengguna dpt diberikan HGB di atasHPL atau HP di atas HPL.

Dlm perkembangan penggunaan ruang, telah muncul :

HGB di atas HM, Hak Milik sebag. Bangunan di atas HGB Induk (stratatitle utk Apatemen), HGB di bawah tanah, HGB di ruang udara.


10/15

JenisHak

Subyek Penggunaan

HM Adat,

HM

Berser-

tipikat

Hak

Ulayat

WNI Perorangan, Bank

Pemerintah, Sarana

Ibadah

Lembaga Masy. Adat

Pert./Non Pert. (dg

pemba-tasan luas atau

kapling)

Pert. & Non Pert.

HP -WNI Perorangan,

WNA

- Instansi Pem. TnhPem.

-Pert ./non Pert. dg

Jangka Waktu

-Pem., selama digunakan

HGB WNI Perorangan,

Badan Hukum

Non Pert. dg Jangka

Waktu

HGU WNI Perorangan, Pertanian, dg Jangka


11/15

PENSERTIPIKATAN TANAH

Tergantung Status Penguasaan Tanah dan Alas Hakyang dipunyai :

Tanah Hak Milik Adat :

a. Bila punya bukti asli hak sebelum th. 1960 => dg

prosedur Konversi Hak (tanpa Pemeriksaan Tanah,tanpa diumumkan 2 bln),

Biaya : pengukuran, dan pendaftaran hak.

b. Bila bukti hak setelah th. 1960 atau bukti tdk lengkap=> Penegasan/Pengakuan Hak.(perlu Pemeriksaan

Tanah, diumumkan 2 bln).

Tanah Negara : SK Pemberian Hak


12/15

Instrumen Pengendalian Adm. Pertanahan :

a.Aspek Penatagunaan Tanah dlm rangka Pemberian

Hak & Pengakuan Hak Atas tanah.b. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) utk

keperluan perorangan & bukan utk usaha.

c. Ijin Lokasi utk kegiatan usaha swasta : real

estate, industri, perdag., jasad. Penetapan Lokasi ~> dlm rangka Pengadaan Tanah

Untuk Pemerintah / Kepentingan Umum. PengadaanTanah mengacu Perpres 65 th 2006 ttg Perubahan

atas Perpres 36 th 2005 ttg Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pemb. Utk Kepentingan Umum. Telahterbit UU no. 2 Th 2012 ttg Pengadaan Tanah utk Kepentingan Umum& Perpres no. 71 Th 2012 yg efektif berlaku 1-1- 2013.


13/15

PENGKAPLINGAN perlu dikendalikan agar :

1. Tdk terjadi pemukiman kumuh baru

2. Menghindari tanah sbg obyek spekulasi & tanah terlantar.3. Menghindari Pemb. Perumahan (komersiel) secara

terselubung :

- tanpa ijin lokasi,

- tanpa SK HGB Induk, tanpa uang Pemasukan keNegara,

- menghindari Pph perusahaan.


14/15

INSTRUMEN PENGENDALIAN PENGKAPLINGAN :

Perijinan : Ijin lokasi, klarifikasi perolehan &penggunaan tanah, dan IPPT.

Pengendalian Peralihan Hak Atas Tanah.

Pengembangan melalui Konsolidasi tanah.

Pengukuran kapling & Sertipikasinya hanyadilayani setelah ada Site Plan /Rencana Tapakyg disetujui oleh instansi terkait(Kimpraswil/Pemukiman, Bappekab/ko, & BPN)atau oleh Bupati/Walikota.


15/15

Instrumen Pengendalian Selanjutnya :

Site Plan (Rencana Tapak)

IMB

IPB (Ijin Pemanfaatan Bangunan) Ijin Gangguan / HO

Ijin Usaha Tetap

12. hak - hak atas tanah - copy

Documents