PENGERTIAN

ILMU

NEGARA

Ilmu Negara : Belanda =Staatsleer ,

Jerman = Staatslehre.

Inggris = The General Theory of State/Political Theory

Menurut Kranenburg, Ilmu Negara adalah ilmu tentang negara, dimana

diadakan penyelidikan tentang sifat hakekat, struktur,

bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di

sekitar negara.

lmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-

pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan

hukum negara pada umumnya. Ilmu negara mempelajari

negara secara umum, mengenai asal-usulnya, wujudnya,

lenyapnya, perkembangannya dan jenis-jenisnya.

Pengertian Ilmu Negara

Menurut para ahli :

George Jellinek ,

ilmu negara sebagai suatu keseluruhan dan membaginya ke

dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Prof. M. Nasroen, SH,

Mengatakan bahwa Ilmu Negara Umum

adalah suatu ilmu pengetahuan tertentu.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka Ilmu

Negara Umum akan mencari dan

menetapkan suatu ketentuan dan kebenaran

terhadap pokok penyelidikannya, yaitu

negara. Jadi, Ilmu Negara Umum harus

menjawab pertanyaan mengenai negara.

SISTEMATIKA ILMU NEGARA MENURUT GEORGE JELLINEK

STAATSWISSENSHAFT

ILMU NEGARA

ALGEIMENE

STAATSLEHRE

ALGEIMENE SOZIALE

STAATSLEHRE

RECHTSWISSENSHAFT

BESONDERE

STAATSLEHRE

ALGEIMENE STAATSRECHTS

LEHRE

INDIVIDUALLESTAATSLEHRE

SPESIALLESTAATSLEHRE

BESCHREIBENDESTAATSWISSENCHAFT

(kumpulan penget.ttg negara)

THEORETISCHE

STAATSWISSENCHAFT (Ilmui Negara)

PRACTISCHE

STAATSWISSENCHAFT

(ilmu politik/praktek-2 teori kenegaraan)

HTN

HAN/TUN

HK.ANTAR NEG

Secara umum Ilmu Negara adalah Ilmu

Pengetahuan Yang menyelidiki / mempelajari

tentang sendi-sendi /asas-asas pokok negara

Obyek Ilmu Negara adalah Negara dalam

pengertiannya yang abstrak artinya belum

mempunyai ajektif tertentu.

Dalam kedudukan obyek penyelidikan yang

sama Ilmu Negara memiliki keterkaitan dengan

Ilmu2 lain:

• Hukum Tata Negara , Hukum Administrasi

Negara / Pemerintahan, Hukum Politik, Hukum

Administrasi Negara/Tata Pemerintahan.

Bagaimana Hubunganya ???

HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN IMU LAIN

ILMU NEGARA

mempelajari Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat

waktu dan tempat.

mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara,

serta hakekat negara.

HUKUM TATA NEGARA

mempelajari Negara dalam keadaan konkrit

mempelajari Hukum Positif dalam suatu negara.

mempelajari negara dari segi struktur.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA/PEMERINTAHAN

mencakup semua pranata mengenai susunan organisasi, tata kerja,

formasi aparaturnya, tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung

jawab, serta hubungan kerja dari pada badan-badan pemerintahan.

6

HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN HUKUM

Hubungan antara ilmu negara dengan hukum yaitubahwa Hukum merupakan kemauan negara yang telahdinyatakan. Negara memiliki wewenang untukmemerintah, yaitu memaksakan kemauannya kepadaorang lain secara tidak terbatas.

7

8

HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU POLITIK

ILMU NEGARA• ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoritis dan hasil

penyelidikan yang telah dilakukan dipraktekkan oleh Ilmu

Politik,

• menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat teoritis

sehingga kurang dinamis.

• lebih memperhatikan unsur-unsur statis dari negara yang

mempunyai tugas utama untuk melengkapi dan memberikan

pengertian-pengertian pokok yang jelas tentang negara.

ILMU POLITIKmenitikberatkan pada faktor-faktor yang konkret terutama terpusat

pada gejala kekuasaan, baik yang mengenai organisasi negara

maupun yang mempengaruhi tugas-tugas negara. Oleh karena

itu Ilmu Politik bersifat lebih dinamis..

1. Asal mula Negara

2. Hakekat Negara

3. Bentuk Negara dan

Pemerintahan

OBYEK PENYELIDIKAN ILMU NEGARA

BERDASARKAN PENGERTIAN NEGARA

YANG ABSTRAK

1. Asal mula Negara

Yaitu merupakan sebuah pemikiran

atau angan-2 bagaimana

terbentuknya atau terjadinya

sesuatu apa yang dinamakan

negara, sehingga negara dalam

pengertiannya yang umum-abstrak-

universal

2. Hakekat Negara

Yaitu merupakan sebuah pemikiran tentang

hakekat dari apa yang dinamakan negara,

apakah itu merupakan keluarga besar, suatu

alat, atau wadah atau organisasi, atau

perkumpulan. Sehingga terdapat sifat-2

pokok atau tertentu yang menentukan dan

yang memberikan sifat-sifat pokok apa yang

dinamakan negara.

3. Bentuk Negara

Dalam membicarakan bentuk

negara, tidak membahas tentang

bentuk-bentuk negara tertentu,

tetapi membicarakan tentang

kemungkinan2 bentuk yang

diadakan oleh negara berdasarkan

suatu ciri-ciri tertentu.

A. ASAL MULA NEGARA

Kapan dan Apa latar belakang

timbulnya

negara dan hukum

Diawali sejak Yunani Kuno

Latar belakang Bangsa Yunani Kuno mengenalnegara dan hukum :

Adanya sifat agama yang tidak mengenal ajarantuhan yang ditetapkan sebagai kaidah

Keadaan geografis negara tsb yang menjuruskepada perdagangan dan perantauan shg dapatbertukar pikiran dengan bangsa-2 lain

Bentuk negara yaitu republik demokrasi

Kesadaran bangsa yunani sebagai suatukesatuan

ASAL MULA NEGARA JAMAN YUNANI KUNO

Menurut para Ahli :

SOCRATES (399 SM)

Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat

oleh manusia demi kepentingan dirinya pribadi,

melainkan negara itu suatau susunan yang

obyektif berdasarkan kepada sifat hakikat

manusia, yang karena itu bertugas untuk

melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum

yang obyektif, termuat”keadilan bagi umum”,

dan tidak hanya melayani kebutuhan para

penguasa yang saling berganti-ganti orangnya

2. PLATO (429-347 SM)

Negara timbul karena kebutuhan dan keinginan

manusia yang beraneka macam yang

mengharuskan mereka untuk bekerjasama guna

memenuhi kebutuhannya. karena masing-2

orang secara sendiri-2 tidak dapat memenuhi

kebutuhannya, maka sesuai dengan

kecakapannya, tiap-2 orang itu mempunyai

tugas sendiri-2 dan bekerjasama untuk

memenuhi kepentingan mereka bersama.

Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut

masyarakat atau negara.

Hakekat negara menurut Plato :

Luas negara itu harus diukur atau

disesuaikan dengan dapat atau tidaknya,

mampu atau tidaknya negara memelihara

kesatuan didalam negara itu. Oleh karena

negara sebetulnya pada hakekatnya

merupakan suatu keluarga yang besar.

Oleh sebab itu negara tidak boleh

mempunyai luas daerah yang tidaktertentu

Bentuk negara menurut Plato Menurut Plato ada 5 bentuk negara (aristokrasi,

Monarki, oligarki, Tyrani, Demokrasi) yang

sesuai dengan sifat-2 tertentu daripada jiwa

manusia. Bentuk suatu negara tidak dapat hidup

(bertahan) kekal karena sifat-2 jiwa manusia

yang merupakan dasar-2 kehidupan yang

prinsipiel yang dijalankan sejauh mungkin itu

merubah keadaan mereka menjadi buruk, baik,

akhirnya memusnahkan mereka sendiri.

Bentuk negara dapat berubah karena bentuk

negara ditentukan bentuk pemerintahan dan

bentuk pemerintahan ditentukan oleh jiwa

manusia yang memegang pemerintahan.

Menurut Plato bahwa Bentuk negara adalah sesuai

dengan sifat tertentu daripada jiwa manusia yang

selalu berubah dan bentuk negara itu tidak dapat

hidup kekal karena sesuai sifat-sifat jiwa manusia

yang selalu berubah.

monarki

Aristokrasi

Oligarki

DemokrasiTyrani

BENTUK NEGARA MENURUT PLATO

Menurut Plato bahwa negara terjadi karena

kebutuhan dan keinginan manusia untuk

bekerjasama. Apabila sifat-2 negara sama dengan

sifat-2 manusia, maka negara memiliki sifat:

1. Sifat kepandaian (pikiran)

2. Sifat keberanian

3. Sifat akan adanya kebutuhan yang beraneka

macam

Tiga sifat itulah pada akhirnya mengakibatkan

timbulnya tiga golongan orang-2 dalam negara :

1. Golongan Penguasa memerintah

2. Golongan Tentara menjaga3. Golongan Pengusaha/pekerja memenuhi

Menurut Plato, untuk mengetahui

bentuk suatu negara atau pemerintahan

dapat ditentukan dengan dua ukuran,

kriteria atau patokan sbb :

1. Jumlah orang yang memegang

pemerintahan

2. Hubungan antara Penguasa dengan

Perundang-undangan.

3. ARISTOTELES (384-322 SM)

Dalam Bukunya Politica, mengatakan :

Negara merupakan suatu persekutuan yang

mempunyai tujuan tertentu.

Negara terjadi karena penggabungan keluarga-

keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih

besar, kelompok itu bergabung menjadi desa.

Dan desa itu bergabung lagi, demikian

seterusnya hingga timbul negara yang sifatnya

masih merupakan suatu kota/polis.

:

Hakekat negara menurut Aristoteles “negara itu merupakan suatu kesatuan, suatu

organisme yaitu suatu keutuhan yang mempunyai

dasar-dasar hidup sendiri, negara dapat timbul,

berkembang, pasang, surut dan kadang-kadang

bisa mati, demikian pula seperti manusia.

Menurut Aristoteles untuk mengetahui suatu bentuk

negara yang dijadikan kriteria adalah :

1. Jumlah orang yang memegang pemerintahan

2. Sifat/tujuan pemerintahannya

BENTUK-2 NEGARA

MENURUT ARISTOTELES:

1. Negara yang pemerintahannya dipegang satu orang

dimana kekuasaannya terpusat pd satu tangan :

• Monarki (dipegang satu orang, sifat pemerintahanya

untuk kepentingan umum/bersifat baik )

• Tyrani (dipegang satu orang, sifat pemerintahanya

untuk kepentingan penguasa/bersifat jelek )

2. Negara yang pemerintahannya dipegang beberapa

orang, berdasarkan sifatnya dibagi :

• Aristokrasi (dipegang bbrp orang, sifat pemerintahan

untuk kepentingan umum/bersifat baik )

• Oligarki dipegang bbrp orang, sifat pemerintahanya

untuk kepentingan penguasa/bersifat jelek )

3. Negara yang pemerintahannya dipegang rakyat, :

• Republik/Republik Konstitusionil

(dipegang rakyat, sifat pemerintahan

kepentingan umum/bersifat baik )

• Demokrasi (dipegang rakyat, sifat

pemerintahan untuk kepentingan

penguasa/bersifat jelek )

4. EPICURUSAjaran Idealisme “terkait negara hal yang terpenting

bukanlah negara/masyarakat tetapi Individu-2

sebagai anggota masyarakat.

Negara adalah merupakan hasil pembentukan oleh

manusia yang dicipta untuk menyelenggarakan

kepentingan anggota-anggotanya, sehingga negara

menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan-2

Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan

ketertiban dan keamanan.

B. ASAL MULA NEGARA JAMAN ROMAWI KUNO

Pada Jaman Romawi Kuno Ilmu

Pengetahuan tidak berkembang dengan

pesat :

karena bangsa romawi lebih

menitikberatkan soal-2 yang praktis

daripada berpikir teoritis

karena kerajaan romawi dalam keadaaan

terpecah belah karena peperangan

Asal Mula Negara berasal dari keluarga besar lalubergabung lagi menjadi sebuah keluarga yang lebihbesar lagi dengan cara devide et impera.

Tujuan negara adalah menciptakan suatu negarayang besar yaitu negara seluruh dunia.Peran penting zaman romawi kuno bukanlah individu-2 tetapi penguasa karena yang mengatur semuapemerintahan adalah para penguasa sedangkanrakyat/individu tidak boleh ikut campur tangan dalamkekuasaan negara.

1. POLYBIUS

• Bentuk Negara/pemerintahan adalah

merupakan akibat daripada bentuk negara yang

lain yang telah ada mendahuluinya.

• Bentuk Negara yang terakhir kemudian akan

merupakan sebab daripada bentuk negara yang

berikutnya dan seterusnya.

• Sehingga bentuk negara akan berubah-ubah

dengan perubahannya tersebut merupakan

sebuah lingkaran/suatu siklus. Sistem

perubahan tersebut dinamai Cyklus Theori

Polybius.

MONARKI TYRANI

DEMOKRASI OLIGARKI

ARISTOKRASIOKHLOKRASI

CYKLUS THEORI POLYBIUS

2. CISERO

Adanya negara adalah merupakan suatu

keharusan dan yang harus didasarkan atas rasio

manusia.

Bentuk pemerintahan yang baik adalah bentuk

yang merupakan campuran dari tiga bentuk

pemerintahan yang baik-2 yaitu monarki, aristokrasi

dan demokrasi.

Hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan

atas rasio yang baik dan hukum positif harus

berdasarkan atas dalil-2/asas hukum kodrat alam,

jika tidak hk. Positif tidak mempunyai kekuatan

mengikat.

C. ASAL MULA NEGARA PADA JAMAN ABAD

PERTENGAHAN

Dengan runtuhnya peradaban bangsa romawi

maka timbulah perubahan ketatanegaraan karena

kekuasaan dipegang oleh agama kristen yang

semakin berkembang sehingga para kaisar banyak

yang menganut agama kristen maka munculah

organisasi gereja.

Dalam kondisi demikian ilmu pengetahuan tidak

berkembang karena dipengaruhi pemikiran yang

kurang kritis yang disebabkan bahwa segala hal

yang ada didunia sudah dikehendaki Tuhan.

Siapakah yang berkuasa/ wakil Tuhan di dunia ini

Raja/Paus , Negara atau gereja ???

Kaum Legist

“tidak hanya gereja yang mempunyai tugas dan tujuan

keadilan dan ketertiban hukum, tetapi negara

mempunyai juga bahkan negara lebih dahulu daripada

gereja.

Kaum Canonnist Paus

Kekuasaan didunia yang asli adalah paus, raja itu hanya

mendapatkan kekuasaan dari paus.

Akibat munculnya organisasi negara dan gereja

menimbulkan dua hukum dalam masyarakat:

Hukum yang mengatur soal kenegaraan

/keduniawian

Hukum yang mengatur soal keagamaan/

kerohanian

Untuk mengatasi kesenjangan dua hukum tersebut

maka dilakukan KODIFIKASI HUKUM :

• Corpus Juris yaitu kodifikasi hukum yang

diselenggarakan oleh raja Theodosius dan

Justinianus yaitu kodifikasi peraturan-2 yang

dikeluarkan negara

• Corpus Juris Canonici yaiu kodifikasi hukum

yang diselenggarakan Paus

Corpus Juris berisi 4 bagian :

Instituten : sebuah ajaran yang mempunyai

kekuatan mengikat spt UU, jika sesuatu hal

tidak terdapat pengaturannya maka dapat

dlihat pada Instituten

Pandecten : suatu penafsiran oleh para

sarjana thd sesuatu peraturan

Codex : Peraturan-2/UU yang ditetapkan Raja

Novellen : tambahan-2 daripada sesuatu

peraturan atau undang-2

Sebelum SesudahPERANGSALIB

ABAD PERTENGAHANABAD V-XV

?D. ASAL MULA NEGARA PADA JAMAN

ABAD PERTENGAHAN

Ajaran Negara dan Hukum

sangat dihubungkan dengan

Tuhan/Agama

Ajaran negara dan Hukum telah

dipengaruhi sarjana-2 Yunani Kuno

Saat terjadi perang penganut

agama kristen pergi untuk

mengamankan makam-2

Setelah perang kembali membawa

kebudayaan

TEOKRASI : Mutlak/Kristis

Pandangan Augustinus terhadap negara

• Kedudukan gereja yang dipimpin Paus lebih tinggi

daripada negara yang dipimpin oleh Raja. adanya

negara suatu kejelekan tetapi merupakan suatu

keharusan, yang terpenting suatu negara seperti yang

diangan-angankan/dicitakan oleh agama / kerajaan

Tuhan.

• Tugas negara adalah memusnahkan perintang-

perintang agama dan musuh gereja.

Menurut Augustinus terdapat dua macam negara yaitu :

- Civitas Dei / negara tuhan

- Civitas Terrena /negara iblis/negara duniawi

Pandangan Augustinus tentang kedudukan manusia

terhadap negara :

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk

kemasyarakatan, oleh karena itu ia harus hidup

bersama-sama dengan orang lain dalam masyarakat,

untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya.

Dalam bermasyarakat dibutuhkan penguasa

Tujuan sesungguhnya manusia adalah mencapai

kemulyaan yaitu kemulyaan abadi dalam waktu

sesudah manusia itu mati

Menurut Augustinus bentuk pemerintahan suatu

negara dapat digolongkan menjadi tiga :

1. Dipegang tunggal : bersifat baik monarki yang

jelek Tyrani

2. Dipegang beberapa orang : yang baik

Aristokrasi dan yang buruk Oligarki

3. Dipegang rakyat yang baik disebut politeia /

Republik Konstitusi dan yang buruk

demokrasi.

Menurut Thomas Aquinas, Perubahan bentuk

negara/pemerintahan disebabkan adanya kesewenang-

wenangan penguasa, untuk membatasinya maka

dengan sarana hukum/ Perundang-undangan.

Hukum/perundang-undangan digolongkan 4 bagian :

1. Hukum abadi hukum yang berakar dalam jiwa

tuhan

2. Hukum alam manusia sbg makhluk berpikir yang

merupakan bagian dari alam

3. Hukum Positif pelaksanaan hukum alam oleh

manusia, yang disesuaikan dengan syarat-syarat

khusus untuk mengatur masalah2 keduniawian

4. Hukum Tuhan hukum yang mengisi kekurangan-2

daripada pikiran manusia dan memimpin manusia

dengan wahyu-2nya dengan kesucian untuk hidup di

alam baka

3. Pandangan Marsilius

Pemikir tentang negara dan hukum yang hidup

pada masa 1270-1340, karya yang sangat terkenal

adalah Defensor Pacis (pembela perdamaian)

Pendapatnya tentang negara :

• Negara adalah suatu badan/organisme yang

mempunyai dasar-2 hidup dan mempunyai

tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan

mempertahankan perdamaian.

• Terbentuknya negara bukan semata-mata

kehendak Tuhan/karena kodrat tuhan melainkan

negara terjadi karena perjanjian daripada orang-

orang yang hidup bersama untuk

menyelenggarakan perdamaian. Dalam

perjanjian tersebut rakyat menunjuk seseorang

yang diserahi untuk memelihara perdamaian.

• Dengan menyerahkan kepada seseorang berarti

terjadi penundukan diri kepada penguasa atauyang disebut factum subjectiones terdiri dari- Censessio = penundukan diri sifatnya terbatas- Translatio = penundukan diri secara mutlak

Perbedaan pandangan Augustinus, Thomas Aquinas dan

Marsillius terhadap keberadaan Negara dan Gereja :

Augustinus :

• Gereja lebih tinggi dari

negara

• Negara hanya sebagai alat

memusnahkan musuh-2

gereja

Marsillius :

• Negara lebih tinggi dari gereja

karena egara lebih dulu ada

daripada gereja

• Negara terbentuk adanya

perjanjian masyarakat

• Negara untuk menyelenggarakan

perdamaian

• Negara dapat membuat

peraturan-2 /hukum yang

bersumber pada kekuasaan

rakyat

Thomas Aquinas

• Negara dan Gereja

kedudukanya sama

• Ada kerjasama antara

negara dengan gereja

• Negara mengurusi

keduniawian dan gereja

dibidang kerohanian

D. JAMAN RENAISANCE (ABAD XVII)

Pandangan tentang negara hukum berbeda dengan

pandangan pada abad pertengahan yaitu bahwa

manusia hidup sebagai bagian dari kristen sehingga

segala kehidupan dipersiapkan untuk dunia dan

akherat tetapi pada jaman renaisance pandangan

hidup manusia untuk mencari kedudukan dan

penghargaan yang tinggi.

Paham Negara dan Hukum pada jaman renaisance

dipengaruhi oleh beberapa paham yaitu :

- Berkembangnya kebudayaan kuno- Sistem Feodalisme

1. Nicolo Machiavelli

Tujuan negara adalah mengusahakan

terlenggaranya ketertiban, keamanan dan

ketentraman. Keadaan demikian dapat dicapai

hanya dengan adanya raja yang kekuasaanya

mutlak/absolut.

Negara itu adanya untuk kepentingan negara sendiri

dan seharusnya negara mengejar tujuan dan

kepentingan sesuai cara yang dianggap tepat,

sehingga kepentingan negara dijadikan ukuran

tertinggi pelaksanaan pemerintahan dan segala

perbuatan manusia.

Hukum dan kekuasaan itu sama karena siapa

yang mempunyai kekuasaan ia mempunyai

hukum dan siapa yang tidak mempunyai

kekuasaan tidak akan pernah mempunyai

hukum.

Bentuk pemerintahan yang paling baik menurut

Nicollo Machiavelli adalah monarki.

2. Jean Bodin (1530-1596)

Tujuan negara adalah kekuasaan. Untuk

mewujdukan kekuasaan tersebut dengan

kedaulatan .

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk

membuat hukum didalam negara, sifat-sifat

kedaulatan : 1). Tunggal, 2) Asli, 3) Abadi, 4).

Tidak dapat dibagi-bagi.

Bentuk pemerintahan yang paling baik adalah

monarki.