makalah ttg tanah wakaf htn-hi

1

PERALIHAN PENGUASAAN YURIDIS HAK ATAS TANAH WAKAF

DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH NASIONAL DAN HUKUM

ISLAM.

OLEH, Drs. MUCHLIS, SH,.MH.

(Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B LubukLinggau)

A. PENDAHULUAN

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada

Pasal 33 ayat (3) menentukan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar–besar kemakmuran rakyat“. Prinsip hak menguasai dari negara atas

bumi (tanah) sebagaimana pernyataan konstitusi ini dijabarkan lebih lanjut ke

dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUPA), yang dimuat

dalam Pasal 2 ayat (1) di mana hak menguasai dari negara itu memberikan

wewenang kepada negara untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Salah satu bidang pembangunan pertanahan yang sedang dilaksanakan

dan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka pembangunan

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/

2

nasional adalah catur tertib pertanahan, terutama yang berkaitan dengan hak

kepemilikan atas tanah. Dalam upaya mewujudkan tertib kepemilikan tanah

oleh badan hukum dan perseorangan diharapkan adanya perlindungan hukum.

Usaha untuk mencapai keadaaan itu, dilaksanakan dengan jalan melaksanakan

penertiban kepemilikan tanah yang bertujuan untuk meningkatkan catur tertib

pertanahan. Catur tertib pertanahan sebagai landasan operasional tersebut

adalah:1

1. Tertib hukum pertanahan

2. Tertib administrasi pertanahan

3. Tertib penggunaan tanah

4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup

Berdasarkan program catur tertib pertanahan tersebut di atas dapat

dipahami bahwa betapa pentingnya masalah pertanahan sebagai masalah

nasional yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua

pihak. Masalah tanah merupakan persoalan yang sangat dominan yang sering

menimbulkan perselisihan dan juga menimbulkan sengketa di antara warga

masyarakat. Untuk menghindari terjadinya sengketa masalah tanah perlu

diadakan penataan penguasaan tanah yang berupa tertib administrasi

pertanahan. Hal ini di samping untuk menghindari adanya persengketaan

dalam bidang pertanahan, dan di sisi lain dapat mewujudkan rasa keadilan

sosial.

1Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional

Sadar Tertib Pertanahan



3

Implementasi konkrit atas wewenang menguasai dari negara dalam

menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan

hukum mengenai bumi (tanah), satu di antaranya diwujudkan oleh negara

dengan mengatur perbuatan perwakafan atas tanah milik.

Di antara berbagai persoalan masalah tanah yang banyak menimbulkan

masalah dalam masyarakat, salah satunya adalah persoalan tanah wakaf.

Permasalahan tanah wakaf ini di anataranya adalah beralihnya fungsi tanah

wakaf dari keinginan wakif, beralihnya fungsi tanah wakaf karena

dipergunakan untuk kepentingan umum, serta pengakuan hak oleh ahli waris

si wakif. keadaan ini menyebabkan terjadinya sengketa, hal tersebut mestinya

tidak perlu terjadi apabila semua pihak telah memahami ketentuan yang

berkaitan dengan wakaf.

Pada waktu yang lalu pengaturan tentang perwakafan di dalam suatu

perundang-undangan belum ada, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari

hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya

beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-

lain) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang

diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus

(Nazhir).2

Mengingat pentingnya persoalan tanah wakaf, sehingga UUPA

mengatur ketentuan khusus mengenai wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal

49 ayat (3) UUPA yang menentukan “Perwakafan tanah milik dilindungi dan

2Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di

Negara Kita. Alumni, Bandung, 1979, hlm 2.



4

diatur dengan peraturan pemerintah.” Perintah UUPA tersebut kemudian

dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Perkembangan praktik perwakafan

tanah milik yang sangat dinamis, diikuti oleh pemerintah dengan membuat

berbagai pranata hukum yang mengaturnya, dan puncaknya pada tanggal 27

Oktober 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf seterusnya disingkat dengan Undang-Undang Wakaf.

Keberadaan Undang-Undang Wakaf dalam perspektif ilmu perundang-

undangan merupakan payung hukum praktik perwakafan, termasuk wakaf

tanah di seluruh Indonesia. Sasaran berlakunya ketentuan wakaf tersebut tidak

semata terbatas bagi kalangan umat Islam Indonesia, melainkan berlaku

mengikat terhadap setiap warga negara Indonesia.

Di dalam pertimbangan Undang-Undang Wakaf disebutkan, bahwa

lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan

manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan

ibadah dan untuk mewujudkan kesajahteraan umum. Wakaf sebagai perbuatan

hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang

pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan

perundang-undangan.

Pernyataan tersebut bermakna bahwa undang-undang wakaf

dimaksudkan pula untuk meningkatkan pengaturan wakaf secara lengkap,

dengan menghimpun semua produk hukum mengenai wakaf yang selama ini

bersebaran dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya yang



5

dimuat dalam peraturan pemerintah mengenai perwakafan tanah milik dan bab

wakaf kompilasi hukum Islam.

Undang-undang wakaf diposisikan sebagai hukum materil dan formil

wakaf, yang dalam penerapannya terkait dengan bidang hukum lain. Dalam

hal perwakafan tanah, maka wakaf dengan pemberian hak atas tanah dan

pendaftaran tanah, artinya sudah memasuki bidang hukum pertanahan.

Jenis hak yang dilekatkan terhadap tanah wakaf bergantung pada

peruntukan tanahnya. Jika tanah wakaf dimaksudkan untuk keagamaan dan

sosial, maka diberikan status hak milik khusus, sebagaimana diatur dalam

UUPA Pasal 49 ayat (1) ”Hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial

sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial,

diakui dan dilindungi”. Tanah objek wakaf yang telah dilekati sesuatu hak atas

tanah tertentu itu, selanjutnya didaftarkan menurut ketentuan pendaftaran

tanah wakaf, sehingga memiliki kepastian hukum.3

A.P. Perlindungan menyatakan “Hak atas tanah wakaf yang sudah

diberikan kepada usaha sosial dan keagamaan, hanya ada right to use saja,

sedangkan right to disposal-nya tidak ada, karena dianggap ditariknya hak atas

tanah tersebut dari peredaran lalu lintas ekonomi, sehingga tidak boleh

diasingkan ataupun dijadikan jaminan hutang.4 Pendapat ini kemudian

3Kepastian hukum hak atas tanah yang mencakup kepastian hukum obyek hak atas tanah

dan kepastian hukum subyek hak atas tanah, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan pembangunan pertanahan nasional yang tercakup ke dalam catur tertib pertanahan (tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup).

4A.P. Perlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 146



6

diapresiasi secara hukum dalam undang-undang wakaf yang secara tegas

menentukan bentuk-bentuk perbuatan hukum yang dilarang terhadap harta

benda obyek wakaf, mulai dari pengikatan jaminan, penyitaan, hibah, jual beli,

pewarisan, tukar menukar bahkan dalam bentuk perbuatan hukum lainnya

yang mengakibatkan terjadinya peralihan harta benda wakaf.5 Jika setiap

orang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan,

mengalihkan, dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang

telah diwakafkan tanpa izin, maka dapat dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banya

Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Jika setiap orang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda

wakaf tanpa izin, dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

Demikian juga jika setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau

mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda

wakaf, melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana paling lama 3 (tiga) tahun

dan/atau didenda Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;

b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;

c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;

5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40



7

d. memberhentikan dan mengganti Nazhir; e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah di dalam

penyusunankebijakan di bidang perwakafan. Dikaitkan dengan hukum Islam, ternyata sebagai sebuah lembaga

keagamaan yang bersumber dari agama Islam memiliki peran besar dalam

memenuhi kebutuhan materil dalam rangka pengembangan kehidupan

keagamaan dan sosial ekonomi. Wakaf dapat dijadikan sebagai alat dalam

mewujudkan kesejahteraan spritual dan materil menuju kehidupan masyarakat

makmur dan damai.

Agama Islam sebagai agama wahyu yang sempurna selalu memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal

perbuatan yang baik atau amal shaleh dengan berbagai macam cara yang telah

disyari’atkan dalam agama Islam. Satu di antara perbuatan atau amal shaleh

tersebut ialah perbuatan wakaf.

Dibandingkan dengan perbuatan amal shaleh lainnya, wakaf

mempunyai keutamaan tersendiri, sebab keutamaan benda yang diwakafkan

akan terus mengalir selama benda wakaf tersebut dipergunakan. Dengan

demikian imbalan perbuatan baik si pewakaf akan terus mengalir pula. Hal ini

sejalan dengan terjemahan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh

Muslim dari Abu Hurairah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan

“Sesungguhnya Nabi Muhamad SAW telah bersabda : Apabila seseorang

mati, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali

tiga perkara, sedekah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang

mendo’akan untuk ibu dan bapaknya.”



8

Hukum Islam pun melarang peralihan tanah wakaf, sebagaimana hadis

yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Sabda Rasulullah SAW yang artinya:

Sesungguhnya Umar bertanya kepada Rasulullah SAW. ”Apakah perintahmu

kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini? Jawab beliau, “

Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya.

”Maka dengan petunjuk beliau itu Umar sedekahkan manfaatnya dengan

perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan

tidak boleh dihibahkan.”6

Hadis di atas, menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tanah wakaf

merupakan milik hak Allah SWT, tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan,

dihibahkan, digadaikan dan sebagainya yang dikuasakan kepada nahzir dan

digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang diridhoi Allah SWT guna

kehidupan dunia dan akhirat. Memanfaatkan tanah wakaf berarti mengambil

manfaat, tanpa meniadakan benda asalnya atau pokoknya, tetap tidak boleh

dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Secara logis apa yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang

wakaf sudah sangat tepat, sebab benda yang sudah diwakafkan sudah

dikeluarkan atau dibebaskan dari obyek perdagangan. Benda wakaf yang

sudah dibebaskan dari obyek perdagangan tersebut selanjutnya kekal

penggunaannya untuk keperluan umum di bidang pendidikan, agama sosial,

kesehatan dan sebagainya.

6Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1998, hlm 340



9

Namun problemnya, jika suatu ketika karena perubahan kebijakan tata

ruang suatu daerah, di mana kawasan yang di dalamnya terdapat tanah wakaf

tidak memungkinkan untuk dipertahankan, bisakah situasi demikian menjadi

pengecualian berlakunya larangan peralihan tanah wakaf.

Problema hukum lainnya selain dalam ranah hukum publik dengan

alasan perubahan rencana tata ruang wilayah dan kebutuhan tanah untuk

pembangunan kepentingan umum, banyak perbuatan hukum dalam ranah

perdata yang dilakukan masyarakat yang mengakibatkan beralihnya

penguasaan yuridis hak atas tanah wakaf.

Perbuatan-perbuatan hukum baik disengaja maupun karena memang

tidak mengetahui ketentuan hukum peralihan tanah wakaf, tidak berhenti pada

beralihnya tanah wakaf, tetapi mengakibatkan pula terjadinya sengketa tanah

horizontal yang menganggu ketertiban masyarakat. Pengamatan penulis,

bahwa pola peralihan tanah wakaf yang sering ditemukan dalam kehidupan

masyarakat di antaranya beralihnya fungsi tanah wakaf dari keinginan si wakif

oleh nazhir, beralihnya status hukum tanah wakaf karena dipergunakan untuk

kepentingan umum, terjadinya peralihan hak tanah wakaf oleh pewaris nazhir

dengan akta di bawah tangan, dan pengakuan hak oleh waris wakif. Selain itu

terjadi pula masalah sengketa perwakafan tanah milik, yang disebabkan dalam

penyerahan penguasaan tanah wakaf kepada nazhir tidak disertai dengan surat

bukti penyerahan. Keadaan ini menyebabkan terjadinya sengketa dari para ahli

waris terhadap tanah yang telah diwakafkan oleh pewaris, dan tidak adanya

tanggung jawab nadhzir dalam mengurus tanah wakaf. Hal itu semua mestinya



10

tidak perlu terjadi apabila semua pihak telah mamahami hukum wakaf, baik

wakaf dalam hukum positip maupun hukum Islam. Konsep hukum positip

dalam pandangan penulis tidak lain peraturan perundang-undangan dalam

sistem hukum nasional yang berlaku mengatur tanah wakaf, dalam hal ini

undang-undang wakaf dan UUPA, masing-masing dengan peraturan

pelaksanaannya.

Mengingat potensi berlangsungnya perbuatan hukum yang berdampak

pada peralihan penguasaan yuridis atas tanah wakaf dapat terjadi sepanjang

masa, maka penulis termotivasi merumuskan telaah normatif atas problem

peralihan tanah wakaf tersebut yang dilihat dari sudut pandang hukum positip

(Hukum tanah Nasional) dan perbandingannya dengan hukum Islam.



11

B. Hak Penguasaan Yuridis Atas Tanah Wakaf

Boedi Harsono menyatakan bahwa pengertian penguasaan dan

menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek

perdata dan beraspek publik.7 Hak penguasaan tanah di sini merujuk pada hak

penguasaan yuridis dan fisik yang beraspek keperdataan.

Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan

umumnya memberi keweangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara

fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun

memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada

kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya kalau tanah

yang dimiliki dikuasai disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang

menguasainya secara fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak

lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan

yuridisnya berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang

bersangkutan secara fisik kepadanya. Dalam hukum tanah dikenal juga

penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah

secara fisik. Kreditor pemegang jaminan hak atas tanah mempunyai hak

penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaan secara

fisik tetap ada pada yang empunya tanah.8

7Ibid, hlm 22

8Ibid, hlm 22



12

Dikaitkan dengan tanah wakaf, maka penguasaan yuridis dan fisik atas

tanah wakaf berada pada Nazhir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf

dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nazhir dapat perorangan atau badan hukum.

Adijani A-Alabij menjelaskan Iman Syafi’i, Malik dan Ahmad

berpendapat bahwa “wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafaz atau

sighat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Dan milik semula dari wakif,

telah hilang atau berpindah.”9 Dengan terjadinya lafaz, walaupun barang itu

masih berada di tangan wakif, maka dengan keterangan di atas terlihat bahwa

dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur

atau tata cara pelaksanaan wakaf.

Setelah selesai Akta Ikrar wakaf maka PPAIW atas nama Nazhir

diharuskan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan

setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain

akta wakaf tersebut juga dibuat salinan akta wakaf yang dibuat rangkap empat

untuk disampaikan kepada Wakif, Nazhir, Kandepag Kabupaten/Kota dan

Kepala desa yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf lebih lanjut ditentukan bahwa Nazhir perseorangan hanya dapat

menjadi Nazhir jika memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia

9Adijani A-alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek,

Rajawali Press, Jakarta, 1989, hlm 25-26.



13

b. beragama Islam c. dewasa d. amanah e. mampu secara jasmani dan rohani f . tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Menurut undang-undang wakaf Pasal 10 ayat (2) bahwa “Organisasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir

apabila memenuhi persyaratan :

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan

nadhzir

b. Perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),

dan

c. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,

kemasyarakatan dan/atau,

d. Keagamaan Islam

Selanjutnya badan hukum hanya dapat menjadi Nazhir apabila

memenuhi persyaratan :

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan

nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial,

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.



14

Menyangkut masalah tugas nazhir, berdasarkan undang-undang wakaf

Pasal 11 sangat jelas ditentukan bahwa dalam pelaksanaan wakaf, nazhir

mempunyai tugas:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

tujuan, fungsi dan peruntukannya.

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

C. Status Hukum Tanah Wakaf

Status hukum yang penulis maksudkan di sini berkaitan dengan jenis

hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditentukan terdapatnya

macam-macam hak atas tanah, yang terdiri dari:

a. hak milik

b. hak guna usaha

c. hak guna bangunan

d. hak pakai

e. hak sewa

f. hak membuka tanah

g. hak memungut hasil hutan

h. hak-hak yang bersifat sementara



15

Selanjutnya secara khusus mengenai hak-hak atas tanah untuk keperluan

suci dan sosial, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria yang

berbunyi:

(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai

dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

(3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, maka status hukum atau jenis hak

yang melekat terhadap tanah wakaf bisa berupa hak milik khusus badan

keagamaan bisa juga hak pakai untuk keperluan peribadan.

Tanah wakaf yang diberikan dengan status hak milik khusus badan

keagamaan, mempunyai sifat yang sama dengan hak milik pada umumnya.

Namun perbedaannya, tanah wakaf yang berstatus hak milik itu dikuasai oleh

lembaga keagamaan dan dikeluarkan dari obyek perdagangan, karena

pemanfaatannya adalah bersifat kekal dan abadi.

Subjek hak milik badan keagaman yang bersifat organisasi keagamaan

ini didasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang pokok Agraria yang

menyatakan “Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat

mempunyai hak milik dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan

pemerintah”. Peraturan yang dimaksud oleh ketentuan di atas ialah Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum

Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, di antara badan-badan hukum



16

tersebut adalah badan hukum yang bererak di bidang sosial keagamaan. Tanah

yang dimiliki oleh badan hukum tersebut bisa saja bersasal dari tanah wakaf.

Status hak milik atas tanah wakaf atau hak milik atas tanah yang berasal

dari wakaf tersebut baru terjadi setelah tanah wakaf didaftarkan menurut

peraturan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf, ditentukan bahwa “Instansi yang berwenang menerbitkan

bukti pendaftaran harta benda wakaf.” Selanjutnya dalam Pasal 36 diatur pula

bahwa:

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tta cara pendaftaran harta benda wakaf. Menurut Penjelasan Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa instansi yang berwenang di bidang wakaf

tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Dengan demikian pendaftaran tanah wakaf yang berstatus hak milik

badan keagamaan tersebut tetap menjadi wewenang Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan dan menerbitkan sertipikat tanahnya.

Berdasarkan ketantuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa tanah wakaf

dapat juga diberikan dengan status hak pakai. Hal ini dapat diketahui dari

rumusan ayat (2) tersebut yang menyatakan bahwa untuk keperluan peribadatan

dan keperluan suci lainnya dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh

negara dengan hak pakai.



17

Menurut peneliti tanah wakaf itu begitu diwakafkan oleh pemegang

haknya, statusnya dikosongkan dulu dari hak-hak orang atau masyarakat, dan

saat itu tanah itu dikembalikan kepada negara sebagai pemegang hak menguasai

dari negara (HMN). Kemudian penerima wakaf (nazhir) mengajukan

permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan

setempat. Dengan terbitnua surat keputusan pemberian hak, maka lahirlah hak

pakai atas tanah wakaf itu.

Hak pakai untuk tanah wakaf yang pengelolaannya diserahkan kepada

nazhir, termasuk hak pakai yang tidak terbatas jangka waktunya.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan tentang hak pakai terdapat

pengaturannya dalam Undang-Undang pokok Agraria yaitu dalam Pasal 41

sampai dengan 43. Menurut Pasal 41 ayat (2), Hak pakai dapat diberikan :

a. Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan

untuk keperluan tertentu;

b. Dengan Cuma-Cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa

berupa apapun.

Ketentuan di atas hanya menentukan jangka waktu hak pakai, dengan

rumusan “selama jangka waktu tertentu” atau “selama tanahnya masih

digunakan untuk keperluan tersebut”.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dalam Pasal 45 ayat (1)

lebih rinci mengatur jangka waktu hak pakai atas tanah, yang menentukan

bahwa hak pakai diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, yaitu

selama tanah yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan



18

tugasnya. Hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

yaitu selama dipergunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diberikan

kepada subjek hak yang merupakan :

a. Departemen;

b. Lembaga Pemerintah Non Departemen;

c. Pemerintah Daerah;

d. Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional;

e. Badan Keamanan, dan

f. Badan-badan sosial, keagamaan.

Dengan demikian bertambah jelas, bahwa badan keagamaan dan

badan sosial yang biasanya mendapatkan tanah berasal dari wakaf, kepadanya

diberikan status hak pakai.

D. Prosedur Peralihan Atas Tanah Wakaf

Peralihan atas tanah wakaf merupakan bagian dari perbuatan hukum.

Oleh karena itu terlebih dahulu perlu diperjelas mengenai pengertian perbuatan

hukum. Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang

dilakukan oleh subyek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Menurut CST

Kansil, bahwa “Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh

seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya

membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan dinamakan perbuatan

hukum”.10

10CST. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, PN. Balai

Pustaka, 1986, hlm 119



19

Perbuatan hukum itu terdiri dari: a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan

oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya pembuatan surat wasiat, dan pemberian hadiah sesuatu (benda).

b. Perbuatan hukum dua pihak, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbal balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.11

Peralihan penguasaan yuridis hak atas tanah wakaf tentulah merupakan

suatu perbuatan hukum. Di mana peralihan penguasaan yuridiks tersebut dapat

terjadi melalui jual beli atas tanah wakaf, tukar menukar atas tanah wakaf,

menghibahkan tanah wakaf, menyewakan tanah wakaf, atau membebankan hak

tanggungan atas tanah wakaf.

Peralihan hak penguasaan yuridis atas tanah wakaf harus melibatkan

PPAIW (Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Siapa PPAIW tersebut, diatur

dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik yang berbunyi:

(1) Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan ditunjuk sebagai

penjabat pembuat akta ikrar wakaf.

(2) Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan.

(3) Dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya,

maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama menunjuk

Kepala Kantor Urusan Agama terdekat sebagai Penjabat Pembuat

Akta Ikrar Wakaf di kecamatan tersebut.

11Ibid, hlm 119



20

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

tentang Perwakafan Tanah Milik, KUA selaku PPAIW mempunyai tugas:

a. Meneliti kehendak wakif;

b. Meneliti dan mengesahkan nazhir atau anggota nazhir yang baru;

c. Meneliti saksi ikrar wakaf;

d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf;

e. Membuat akta ikrar wakaf;.

f. Menyampaikan Akta Ikrar wakaf dan salinannya sebagaimana

diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan ini selambat-

lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya;

g. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf;

h. Menyampaikan dan memelihara akta dan daftarnya;

i. Mengurus pendaftaran perwakafan.

Apabila nazhir berkehendak melakukan perubahan penggunaan tanah

wakaf, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, ditentukan sebagai berikut:

(1) Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, nazhir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama cq Kepala Bidang melalui Kepala Kantor Urusan Agama dan Kepala Kantor Departemen Agama secara hierarkhis dengan menyebutkan alasannya.

(2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan

tersebut pada ayat (1) secara hierarkhis kepada Kepala Kanwil Depag cq Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan.

(3) Kepala Kanwil Depag cq Kepala Bidang diberi wewenang untuk

memberi prsetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.



21

Selanjutnya sebagai kelanjutan permohonan perubahan status dan

penggunaan tanah wakaf itu, di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditentukan sebagai berikut:

(1) Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kanwil Depag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama cq Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan.

(2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah wakaf.

(3) Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

Berkaitan dengan peralihan hak atas tanah wakaf, menurut ketentuan

dalam Undang-Undang Wakaf dalam Pasal 40 mengatur bahwa harta benda

wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk:

a. dijadikan jaminan;

b. disita;

c. dihibahkan

d. dijual

e. diwariskan

f. ditukar; atau

g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 41 menentukan:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.



22

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan

pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Melakukan peralihan penguasaan tanah wakaf di luar pengecualian

yang dimaksud dalam Pasal 41 di atas dapat dikenakan sanksi pidana dan

administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41

tahun 2004 yang secara lengkap berisi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta

benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil

fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Di samping sanksi pidana terdapat juga sanksi administratif

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 yang secara lengkap berisi:



23

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

peringatan tertulis; penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga kuangan syariah; penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW

E.Penyebab Terjadinya Peralihan Penguasaan Yuridis hak atas Tanah

Wakaf

Peralihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

memindahkan, sedangkan hak berarti benar.12 Jadi dalam pengertian peralihan

hak atas tanah wakaf adalah memindahkan atau beralihnya penguasaan tanah

wakaf yang semula milik sekelompok masyarakat ke masyarakat lainnya.

Peralihan tersebut dapat dilakukan dengan cara menukar/memindahkan tanah

wakaf. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan

umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai

secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang

biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik,

pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.

Peralihan penguasaan yuridis atas tanah wakaf tersebut, bisa

beralihnya itu penguasaannya karena terjadi sengketa, dan bisa juga beralihnya

itu karena peruntukan tanah wakaf tersebut tidak produktif lagi. Masalah

perwakafan sebagai salah satu peralihan hak dalam hukum Islam, selain cara

12Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 156.



24

perolehannya melalui jual beli, hibah, wasiat, tukar-menukar maupun dengan

cara membuka lahan baru (Ihyaul mawat).13 Dalam perspektif Hukum Islam

wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan kebaikan (Al-Khayr),

dalam hal ini Allah SWT telah berfirman:

$ygïÉr'̄»tÉ�öú ïÏ%©!$#�


25

berbenturannya dua kepentingan di atas, tidak menutup kemungkinan juga hal

tersebut juga terjadi pada tanah wakaf.

Tanah wakaf dalam perkembangannya masih banyak terdapat masalah

baik dari segi pengelolaannya, maupun dari segi pengamanan atau

penguasaannya. Tidak sedikit terdapat kasus tanah wakaf yang terjadi di

tengah tengah masyarakat yang pada akhirnya terjadi peralihan penguasaan

tanah wakaf yang semula merupakan aset umat dan digunakan untuk

kepentingan umat menjadi penguasaan hak milik pribadi.

Beberapa contoh kasus berubahnya status penguasaan tanah wakaf

menjadi milik pribadi dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Alun-alun Kota Bandung dan tanah disekitar Masjid Agung Kota Bandung

yang saat ini ditempati toko-toko dan Hotel, konon berdasarkan informasi

dari saksi-saksi, tanah-tanah tersebut merupakan tanah wakaf, yang

merupakan kesatuan dari tanah masjid Agung Kota Bandung. Dengan

dibangunnya toko-toko dan hotel, berarti tanah tersebut sekarang statusnya

bukan lagi tanah wakaf, melainkan telah menjadi milik perseorangan atau

perusahaan.16

2. Gedung di Jalan Tanjungan Kota Surabaya, berdasarkan informasi-

informasi tanah tersebut semula merupakan tanah wakaf dan sekarang

menjadi gedung gedung pertokoan yang dimiliki orang-orang warga

Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina, India dan lain lain.17

16Rahmat Djatmika, Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-aspek

Fundamental). Mimbar Hukum Nomor 7 Tahun ke III, Jakarta, 1992 hlm 2 17Ibid.



26

3. Tanah bekas gedung Madrasah Ibtidaiyah(MI) Nurul huda km 6 samping

Masjid Taqwa Simpang Padang Harapan Kota Bengkulu, semula tanah

tersebut merupakan tanah wakaf dan sekarang menjadi milik perorangan

setelah digugat oleh keluarga (cucu) si Wakif. Lantaran kurang kuatnya

bukti-bukti kepemilikan tanah wakaf tersebut, yang menjadi pegangan

Departemen Agama.18

Karena besarnya potensi wakaf bagi kepentingan umat, maka

diperlukan langka langka antisipatif dan memberikan pemahaman kepada

masyarakat bahwa tanah wakaf merupakan milik bersama, dan harus

dipelihara dan dijaga secara bersama pula. Penyerobotan dan pengambilalihan

tanah wakaf menjadi milik pribadi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya

bukti otentik sebagai hak milik wakaf yang seharusnya dibuktikan dengan

sertipikat wakaf sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, di mana setiap

bidang tanah tentunya termasuk tanah wakaf harus didaftarkan sehingga

terjadi kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf prihal pendaftaran tanah wakaf ini juga disebutkan dalam Pasal

34 dan Pasal 36, yaitu menjadi kewenangan Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat.

Kalau dikaitkan dengan pendapat A.P. Perlindungan, yang

menyatakan “Hak atas tanah wakaf yang sudah diberikan kepada usaha sosial

dan keagamaan, hanya ada right to use saja, sedangkan right to disposal-nya

18Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bengkulu, Direktori Wakaf Provinsi

Bengkulu Tahun 1995.



27

tidak ada, karena dianggap ditariknya hak atas tanah tersebut dari peredaran

lalu lintas ekonomi, sehingga tidak boleh diasingkan ataupun dijadikan

jaminan hutang.19 Dengan berpedoman pada pendapat ini bertambah jelas,

bahwa tanah wakaf bukan menjadi obyek perdagangan, artinya tidak bisa

dialihkan secara hukum penguasannya sehingga menjadi hak milik

perorangan.

Dalam undang-undang wakaf sendiri secara tegas menentukan

bentuk-bentuk perbuatan hukum yang dilarang terhadap harta benda obyek

wakaf, mulai dari pengikatan jaminan, penyitaan, hibah, jual beli, pewarisan,

tukar menukar bahkan dalam bentuk perbuatan hukum lainnya yang

mengakibatkan terjadinya peralihan harta benda wakaf.20 Bahkan disertai

ancaman pidana, disebutkan jika setiap orang dengan sengaja menjaminkan,

menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan, dalam bentuk pengalihan

hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan tanpa izin, maka dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

denda paling banya Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tanah mempunyai

peran yang amat penting, baik sebagai tempat tinggal, maupun kegiatan

perkantoran, tempat kegiatan usaha, baik perdagangan, pertanian, perternakan

dan lain- lainnya, maupun sebagai kegiatan pendidikan, peribadatan , tempat

pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa modal utama dalam kehidupan kemasyarakatan Indonesia adalah

19A.P. Perlindungan, Loc. Cit, hlm 146 20Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40



28

tanah.21 Apalagi dengan perkembangan yang begitu pesat, pembangunan di

berbagai bidang membuat kedudukan tanah menjadi sangat penting.

Akibatnya muncul berbagai perbedaan kepentingan antara pemerintah,

pengusaha dan masyarakat sehingga bermunculan kasus-kasus tanah termasuk

pengalihan dan penguasaan tanah wakaf. memang secara umum ada

kelemahan dalam masalah wakaf tanah yaitu mengenai adminitrasi

perwakafan yang masih sangat lemah. Hal inilah di antaranya yang sering

menjadi masalah dalam perwakafan.

Berdasarkan data di atas, maka peneliti simpulkan penyebab

terjadinya peralihan penguasaan yuridis atas tanah wakaf yang banyak terjadi

sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf adalah disebabkan belum dilaksanakannya pendaftaran tanah wakaf,

sehingga terjadi ketidakpastian hukum status tanah wakaf. Nazhir yang

mengelola tanah wakaf dalam kaaus di mana tanah wakaf tidak didaftarkan,

menjalankan fungsinya sebagai nazhir di bawah tangan. Keadaan ini dapat

disalahgunakan oleh nazhir yang diberi kewenangan mengurus tanah wakaf itu

untuk mengaku tanah wakaf sebagai miliknya. Yang diperparah lagi tidak

adanya pengumuman kepada masyarakat bahwa bidang tanah tertentu itu

merupakan tanah wakaf. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat tidak adanya

dokumen tanah wakaf yang kuat, yaitu yang dibuat berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

21Van Dijk, Pengadilan Hukum Adat di Indonesia, Terjemahan MR. A.Serkardi,Cetakan

III, Bandung, 1984, hlm 54.



29

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf, walaupun belum terevaluasi, namun kemungkinan akan terjadinya

penyalahgunaan tanah wakaf oleh nazhir masih cukup besar, apalagi kalau

pengawasan terhadap nazhir tidak berjalan maksimal. Hal ini bisa terjadi

karena menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

setiap bidang tanah wakaf yang didaftarkan dan disertipikatkan atas nama

Nazhir. Untuk mengatasi terlalu bebasnya nazhir dalam menguasai tanah

wakaf secara fisik, maka pengawasan terhadap nazhir harus diperketat, yakni

dengan meminta laporan tahunan pelaksanaan tugas nazhir.

Penyebab lainnya, peneliti melihat bahwa tanah wakaf

penguasaannnya diserahkan kepada nazhir, penguasaan tanah waaf oleh nazhir

termasuk penguasaan fisik, karena wewenang nazhir terbatas pada wewenang

mengurus/mengoah belaka, jadi nazhir bukan pemilik. Akan tetapi dalam

sertipikat tanah wakaf, yang muncul adalah nama nazhir. Apabila pengawasan

oleh Badan Wakaf Indonesia lemah, maka peluang disalahgunakannya tanah

wakaf oleh nazhir menjadi sangat besar. Dengan demikian peneliti

menyatakan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan tanah wakaf yang

dilakukan oleh badan wakaf Indonesia, atau sebelum adanya undag-undang

wakaf pengawasan yang dilakukan oleh Kakanwil Depag cq kepala bidang

yang diserahi mengawasi tanah wakaf, menjadi penyebab beralihnya

penguasaan yuridis tanah wakaf kepada perorangan atau lembaga.



30

F.Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Wakaf Menurut

Hukum Tanah Nasional.

Peralihan hak atas tanah menurut hukum agraria nasional selain dapat

dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, warisan dan lain-

lainnya, peralihan hak atas tanah dapat juga dilakukan dengan wakaf..22

Peralihan tanah dengan cara wakaf ini bersifat kekal, abadi dan untuk selama-

lamanya. Dengan kata lain suatu tanah hak milik yang sudah dialihkan

haknya kepada pihak lain dengan cara wakaf, berakibat tanah tersebut

terlembagakan untuk selama-lamanya dan tidak bisa dialihkan kepada pihak

lain lagi, baik melalui cara jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya,

kecuali ada alasan-alasan hukum yang membolehkannya.23

Mengingat sifat tanah wakaf itu kekal, artinya tidak boleh ada wakaf

untuk jangka waktu tertentu saja, karena wakaf merupakan amal untuk

mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan atau

menyisihkan sebahagian hartanya di jalan Allah SWT. Oleh karena itu maka

benda (tanah) yang diwakafkan adalah benda yang manfaatnya berlaku secara

berkepanjangan seperti tanah.24 Adapun tanah yang dapat diwakafkan adalah

tanah yang mempunyai status hak milik, sehingga yang berstatus hak-hak

22Taufik Hamami, Perwakafan tanah dalam politik HukumAgraria Nasional,Tata

Nusa,Jakarta 2003. hlm 30 23Ibid 24Ahmad Faisal Haq, 0p-cit, hlm 41



31

lainnya misalnya tanah status hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai

dan sebagainya tidak dapat diwakafkan.25

Menurut penulis dikhususkannya tanah obyek wakaf terhadap tanah

hak milik, hal ini sesuai dengan sifat hak milik atas tanah, yaitu berlaku terus

menerus, turun temurun, sehingga patut dijadikan obyek wakaf. Pelaksanaan

wakaf tidak dibatasi jangka waktu terentu, melainkan sekali tanah itu

diserahkan kepada nazhir (diwakafkan) maka untuk selama-lamanya tanah

tersebut menjadi kekal penggunaannya sebagai tanah wakaf. Oleh karena itu

tanah hak miliklah yang layak dijadikan obyek wakaf. Tanah hak milik yang

diwakafkan itupun harus bebas dari segala beban ikatan, jaminan, sita dan

sengketa.26 Berbeda dengan hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak

pakai atas tanah, yang dibatasi jangka waktu tertentu. Ketentuan ini

dimaksudkan agar setelah terjadinya peralihan hak atas tanah wakaf tidak

menimbulkan permasalahan hukum dengan pihak lain.

Sebagaimana ketentuan peralihan hak milik atas tanah yang diatur

dalam Hukum Agraria Nasional, juga berlaku dalam peralihan hak atas tanah

wakaf, dinyatakan “Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk

penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan

pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).27 Secara rinci lagi proses

peralihan hak milik tanah wakaf diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor

25Sudaryo Sejimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafik, Jakarta, 1985, hlm

69 26Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan

Pelaksanannya, Djambatan, Jakarta,1999, Hlm 333 27Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



32

42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf, tepatnya dalam Pasal 37 yang menentukan:

(1) pejabat pembuat ikrar wakaf benda tidak bergerak berupa tanah adalah

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan atau pejabat yang

menyelenggarakan urusan wakaf.

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak menutup

kesempatan bagi wakif untuk membuat Akta ikrrar wakaf di hadapan

notaris.

Setelah tanah wakaf dibuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Penjabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka tanah wakaf tersebut didaftarkan

pada Kantor Pertanahan melalui Kantor Departemen Agama kabupaten/ Kota

untuk diproses penerbitan dan sertipikatnya. Adapun tata cara pendaftaran

tanah wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang menentukan bahwa

pendaftaran sertipikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar wakaf

atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut :

a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah

wakaf atas nama Nazhir.

b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebahagian dari luas

keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertipikat hak milik terlebih

dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nahzir.



33

c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah

milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nahzir.

d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah

negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (c) yang

telah mendapat persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di

bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nahzir.

e. Terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musholla,

makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nahzir.

f. Pejabat yang bewenang di bidang pertanahan kabupaten/ kota setempat

mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan

sertipikatnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, artinya

pemanfaatan tanah harus berdasarkan pada tujuan untuk kepentingan

masyarakat dan kepentingan pribadi. AP. Parlindungan menyatakan “dengan

fungsi sosial itu dimaksudkan hak atas tanah itu tidak boleh dibiarkan

merugikan kepentingan masyarakat. Beliau menyebutkan fungsi soaial sebagai

jalan kompromis antara hak multak dari tanah, dengan sistem kepentingan

umum atas tanah, di mana tanah tidak diperkenankan semata-mata untuk

kepentingan pribadi, kegunaannya harus disesuaikan dengan sifat dan tujuan

haknya sehingga bermanfaat, baik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang

mempunyai, maupun untuk masyarakat dan kepentingan negara”.28

28AP. Parlindungan, Op. Cit, hlm 66



34

Kembali ke masalah peralihan tanah wakaf, menurut Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa proses peralihan hak

atas tanah wakaf, harus mendapatkan persetujuan dan izin tertulis dari Menteri

Agama dan Badan Wakaf Indonesia.Izin tertulis dari menteri hanya dapat

diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk

kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR)

berdasarkan ketentuan peraturan peundangan dan tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar

wakaf.

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung

dan medesak.

Jadi perubahan tersebut dapat dilakukan setelah terlebih dahulu

mendapat persetujuan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai alasan-alasan dibolehkannya

perubahan tersebut, yaitu:

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh

wakif.

b. Karena kepentingan umum.

Adapun yang dimaksud kepentingan umum, menurut Pasal 1 butir 3

Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan Kepentingan Umum, disebutkan pengertian Kepentingan umum



35

adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat, di mana kepentingan umum

dibatasi untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki

pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan.

Rincian kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut

diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Untuk Keptningan Umum, yang lengkapnya berbunyi:

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi: a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas

tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/saluran pembuangan air dan sanitasi;

b. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;

c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; d. Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api dan terminal; e. Peribadatan; f. Pendidikan atau sekolah; g. Pasar umum; h. Fasilitas pemakaman umum; i. Fasilitas keselamatan umum; j. Pos dan telekomunikasi; k. Sarana olah raga; l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya; m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing,

perserikatan bangsa-bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan perserikatan bangsa-bangsa;

n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

o. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan; p. Rumah susun sederhana; q. Tempat pembuangan sampah; r. Cagar alam dan cagar budaya; s. Pertamanan; t. Panti sosial; u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Jadi dalam Perpres tersebut terdapat 21 bidang kegiatan pembangunan

yang bersifat kepentingan umum. Dengan demikian kemungkinan terjadinya



36

peralihan tanah wakaf, dapat terjadi dengan salah satu alasan terpenuhinya

kriteria kepentingan umum sesuai yang diatur dalam Perpres di atas.

Namun meskipun pemerintah memberikan kelonggaran terhadap

kemungkinan terjadinya perubahan penggunaan tanah wakaf. Tetapi

kelonggaran tersebut masih diikuti dengan persyaratan yang cukup ketat, yaitu

harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama dan Badan Wakaf

Indonesia, itupun ditambah syarat lainnya yaitu selama manfaat hasil tanah

wakaf tersebut sudah tak bisa memenuhi tujuan sebagaimana yang dimaksud

wakif atau karena adanya kepentingan umum yang menghendaki pemakaian

tanah wakaf.

G.Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Wakaf Menurut Hukum

Islam

Di dalam hukum Islam harta (termasuk tanah) yang telah diikrarkan

untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan

wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf.29 Imam Syafi’i

dan Imam Hambali berpendapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari

milik si wakif dan menjadi milik Allah SWT atau milik umum. begitu pula

wewenang mutlak si wakif menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf

diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah SWT atau milik umum.30

dengan demikian penguasaan harta wakaf itu beralih dari kepemilikan si wakif

menjadi milik si penerima wakaf serta mengakibatkan tidak dapat ditarik lagi.

29Departemen Agama, Fiqh Wakaf, Jakarta 2006. hlm 69 30 Faisal Haq dan Syaiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan diIndonesia, Garuda

Buana Indah, Surabaya, 2004, hlm 37



37

Hal ini dikarenakan pengalihan hak atas tanah wakaf merupakan perbuatan

hukum yang diperbolehkan menurut beberapa ahli hukum Islam :31

1. Ulama Hanafiyah, mengenai peralihan atau penukaran tanah wakaf yang

sudah tidak fungsional lagi dapat dibagi menjadi :

a. Bila si wakif pada waktu mewakafkan harta mensyaratkan dirinya atau

pengurus harta wakaf (Nahzir) berhak menukar/mengalihkan, maka

pengalihan atau penukaran harta wakaf boleh dilakukan.

b. Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak

mengalihkan atau menukar, kemudian ternyata wakif itu tidak

memungkinkan diambil manfaatnya, maka dibolehkan mengalihkan

harta wakaf tersebut dengan izin hakim.

1. Ulama Malikiyah, berpendapat tidak boleh menukar/mengalihkan harta

wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak walaupun benda itu akan

rusak atau tidak menghasilkan.

2. Ulama Syafi’iyah, Imam Syafii sendiri dalam masalah peralihan/tukar

menukar tanah wakaf hampir sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu

sangat mencegah adanya peralihan atau tukar menukar harta wakaf.

3. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, boleh pengalihan harta wakaf bahkan

boleh dijual, kemudian diganti dengan harta wakaf lainnya.

Adapun alasan ulama Mazhab (ahli hukum) yang melarang dan

membolehkan harta wakaf dijual, dihibahkan, diwariskan terdapat dalam

31Departemen Agama..Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf, Produktif Strategis,

Jakarta,2005.hlm 66-68



38

hadis dari ibnu Umar yang artinya, Harta yang sudah diwakafkan tidak boleh

dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh pula diwariskan.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual,

dihibahkan dan diwariskan, atau dialihkan dalam bentuk apapun, menurut

Islam yang melarang konsekuensinya tanah wakaf tersebut dibiarkan saja

sebagaimana adanya. Walaupun golongan Mahzab Hanafi berpendapat dalam

asas pengambilan manfaat, apabila harta wakaf tersebut tidak bermanfaat lagi,

maka boleh dialihkan dalam bentuk apapun. Menurut Ibnu Muqadamah, salah

seorang pengikut Mazhab Hambali menyatakan bahwa apabila harta wakaf

mengalami rusak, sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan

tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian hasil penjualannya diberikan

barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan si wakif

dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.32

Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tanah wakaf dapat dipindah

ke tempat lain apabila tempat yang lama kurang manfaat untuk tujuan yang

telah ditentukan oleh pewakaf (wakif) dengan syarat:

a. Penggantian itu dilakukan karena suatu kebutuhan.

Misalnya karena tanah wakaf tersebut tidak berfungsi lagi

sebagaimana yang telah ditentukan oleh pewakaf. Dalam keadaan seperti

tersebut, maka tanah wakaf itu dapat dijual dan hasil penjualannya

dibelikan barang lain yang dapat menggantikan kedudukan tanah/barang

yang dijual tersebut. Masjid yang telah musnah perkampungan di daerah

32Ansori, Abdul Ghafur, Op. Ccit, hlm 36



39

sekelilingnya, dapat dipindahkan ketempat lain atau dijual dan hasil

penjualannya dibelikan tanah di tempat lain untuk didirikan masjid

lagiyang dapat menggantikan kedudukannya. Dan apabila barang wakaf

tersebut (tanah) sudah tidak lagi memungkinkan untuk di manfaatkan

sebagaimana yang sudah diikrarkan oleh si wakif, maka barang wakaf

tersebut dapat dijual dan hasilnya penjualannya dibelikan barang lain yang

dapat menggantikan kedudukannya.

b. Penggantian barang wakaf untuk kegunaan yang lebih jelas

Misalnya suatu Masjid dibangun yang lebih layak untuk penduduk

suatu daerah dan masjid yang pertama dijual (untuk kepentingan lain yang

lebih bermanfaat kegunaannya). Hal tersebut juga menurut Imam Ahmad

bin Hambal pernah dilakukan oleh Khalipah Umar ibn al-Khattab r.a. yang

pernah memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang lain,

sedangkan tempat masjid yang lama dijadikan pasar untuk orang-orang

Tammar. Ini suatu contoh pemindahan lokasi masjid. Adapun penggantian

bangunan masjid dengan bangunan lain, hal tersebut meniru apa yang

dicontohkan oleh Khalipah Usman Ibn Affan r.a. da. Khalipah Umar Ibn

al-Khattab r.a. di mana kedua Khalifah tersebut pernah membangun masjid

Nabawiya di tempat lain yang bukan tempat asalnya dan memperluas

bangunannya.33

Adapun ijtihad Ibnu Umar bin Khattab yang mengganti Masjid di

Kuffah dengan masjid yang baru dan tempatnya dipindahkan ke tempat yang

33Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah Jilid 3, Dar al-Fikr Beirut 1980, hlm 385.



40

baru, sebab tempat yang lama dijadikan pasar sebagai tempat jual beli

umum.34 dari pendapat para ulama (yang ahli hukum) inilah yang menjadi

dasar hukum kebolehan tanah wakaf dijual ataupun dialihkan. Yang menjadi

dasar hukum kebolehan tanah wakaf itu dialihkan adalah al-Quran Surat Al-

A’raaf Ayat 142 :

$tRôâtãºurur�4Óyõ qãB�öú üÏW»n=rO�)Tj/F10 14.0391 Tf1 0 0 1 359.16 568.8898 Tm (')Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 363.6 568.8898 Tm (s)Tj/F10 14.0391 Tf1 0 0 1 363.6 568.8898 Tm (#)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 368.28 568.8898 Tm (ø)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 368.28 568.8898 Tm (ã)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 373.32 568.8898 Tm (s)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 373.32 568.8898 Tm (9)Tj/F9 12 Tf1 0 0 1 354.12 568.8898 Tm 12 TL<0000>Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 302.52 568.8898 Tm 14.0391 TL($)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 306.96 568.8898 Tm (y)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 306.96 568.8898 Tm (g)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 314.04 568.8898 Tm (»)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 317.28 568.8898 Tm (u)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 317.28 568.8898 Tm (Z)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 322.68 568.8898 Tm (ô)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 322.68 568.8898 Tm (J)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 331.32 568.8898 Tm (y)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 331.32 568.8898 Tm (J)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 339.96 568.8898 Tm (ø)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 339.96 568.8898 Tm (?)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 344.64 568.8898 Tm (r)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 344.64 568.8898 Tm (&)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 348.36 568.8898 Tm (u)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 348.36 568.8898 Tm (r)Tj/F9 12 Tf1 0 0 1 297.48 568.8898 Tm 12 TL<0000>Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 272.76 568.8898 Tm 14.0391 TL(9)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 272.76 568.8898 Tm (é)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 276.48 568.8898 Tm (ô)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 276.48 568.8898 Tm (³)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 286.56 568.8898 Tm (y)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 286.56 568.8898 Tm (è)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 292.92 568.8898 Tm (Î)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 292.92 568.8898 Tm (/)Tj/F9 12 Tf1 0 0 1 267.84 568.8898 Tm 12 TL<0000>Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 249.36 568.8898 Tm 14.0391 TL(§)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 249.36 568.8898 Tm (N)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 257.28 568.8898 Tm (t)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 257.28 568.8898 Tm (G)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 262.56 568.8898 Tm (s)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 262.56 568.8898 Tm (ù)Tj/F9 12 Tf1 0 0 1 244.44 568.8898 Tm 12 TL<0000>Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 210 568.8898 Tm 14.0391 TL(à)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 210 568.8898 Tm (M)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 222.48 568.8898 Tm (»)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 225.84 568.8898 Tm (s)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 225.84 568.8898 Tm ()ãÏB�ÿ¾ÏmÎn/uë�öÆ äÏèt/öër&�


41

perbaikan ataupun pencegahan sangatlah tidak terpuji, apalagi sampai

membiarkan tanah yang telah diwakafkan oleh si wakif tidak dimanfaatkan

lagi.

H. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Tanah

Nasional dalam hal Peralihan Penguasaan Yuridis Atas Tanah Wakaf

Pada dasarnya tujuan wakaf yang paling utama adalah mengabadikan

harta wakaf agar manfaat atau hasilnya dapat diambil secara terus menerus,

sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang

mewakafkan hartanya di Haibar dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan

keluarga dan kepentingan umum. Untuk menjaga keabadian harta wakaf

tersebut diperlukan pembatasan pembatasan yang memungkinkan harta wakaf

tersebut tidak mengalami penyusutan atau pengurangan maupun jatuh ke

pihak lain, yang dapat mengakibatkan terhentinya tujuan wakaf. Pembatasan-

pembatasan tersebut antara lain tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Seiring dengan perkembangan zaman, meskipun sudah dilakukan pembatasan

pembatasan sebagai upaya tetap menjaga kekalnya harta wakaf, pada ahirnya

sering terbentur pada kenyataan yang memungkinkan terhentinya amalah

wakaf tersebut.

Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan terhentinya amalan wakaf

tersebut adalah :

1. Berkurangnya produktivitas tanah wakaf.

2. Adanya pembebasan tanah wakaf demi kepentingan umum.

3. Beralihnya penguasaan tanah wakaf karena adanya sengketa.



42

Persoalan yang timbul apakah dengan demikian tanah wakaf tersebut

dapat dialihkan haknya, berbeda dengan jenis ibadah lainnya, amalan wakaf

sangat tergantung pada dapat atau tidaknya benda wakaf tersebut

dipergunakan.sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dengan demikian tanah

wakaf akan bernilai ibadah bila benar benar berfungsi sebagaimana yang

dimaksudkan. Untuk menjaga agar tanah wakaf tetap berfungsi sebagaimana

mestinya, maka peralihan tanah wakaf seharusnya bukan merupakan halangan.

Sebab dengan adanya larangan terhadap peralihan hak pada tanah wakaf pada

akhirnya justru akan mengakibatkan hilangnya fungsi wakaf, terhadap

permasalahan tersebut terdapat dua pendapat yaitu:35

1. Sebahagian ulama membolehkan mengadakan penukaran agar tanah yang

kurang produktif tersebut tetap memberi manfaat, sehingga fungsinya tetap

berlansung. Dengan demikian kelompok ini membolehkan menjual tanah

wakaf yang sudah tidak dapat diharapkan manfaat atau hasilnya. Mereka

berpendapat bahwa penjualan itu lebih baik dari pada membiarkannya.

2. Sebahagian ulama yang lain melarang mengadakan penukaran. Dengan

demikian kelompok ini tidak membolehkan adanya penjualan atau

peralihan hak atas tanah wakaf.

Bagi yang melarang penjualan atau peralihan hak atas tanah wakaf

berdasarkan pada pendapat zahirnya Hadis tentang larangan penjualan,

penghibahan, dan pewarisan harta wakaf, sebagai konsekuensinya tanah wakaf

tersebut dibiarkan saja sebagaimana adanya, sedangkan bagi para ulama yang

35Abi Ishak Syairozi, Al-Muhazza, Mustapa Babil Halaby, Mesir, 1957, hlm 164.



43

membolehkan penukaran dan penjualan tanah wakaf yang kurang produktif,

berpijak pada asas kemaslahatan, yakni menghindari hilangnya manfaat tanah

wakaf tersebut, terhadap hal ini ada pendapat:36

Menukar tanah wakaf adalah boleh, begitu pula menjual tanah wakaf

yang hasilnya dibelikan tanah lain. Tanah yang dibeli dari hasil penjualan

tanah wakaf yang kurang produktif tersebut nantinya akan berstatus tanah

wakaf pengganti yang kedudukannya sama dengan tanah wakaf yang asli.

Hanya saja setelah mempertimbangkan kemaslahatannya.

Dari pendapat tersebut, dapatlah diketahui bahwa penukaran dan

penjualan tanah wakaf bukanlah perbuatan melanggar hakum, karena hal

tersebut dilakukan demi terpenuhinya maksud dan tujuan wakaf, sedangkan

hakekat wakaf adalah manfaat dan hasil dari wakaf tersebut. Adapun izin

Hakim dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-

wenang seperti penipuan, serta demi tegaknya keadilan. Terhadap hal tersebut

kiranya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mengadakan penukaran atau

penjualan terhadap tanah wakaf yang kurang produktif lebih baik dari pada

membiarkannya, karena dengan mengadakan penukaran atau penjualan untuk

dibelikan tanah yang lain, akan lebih mendatangkan kemaslahatan terutama

manfaatnya akan lebih dapat diharapkan. Hal ini sejalan dengan salah satu

sendi hukum Islam yaitu “memelihara kemaslahatan seluruh umat manusia”37

36Muhammad Ibnu Abidin, Radd AL-Mukhtar, Mustapa Babil al-Halaby, Mesir, 1966,

hlm 384 37Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang wakaf ijarah dan syirkah, Almaarif

bandung,1987. hlm 34.



44

Di samping itu dalam kaidah hukum Islam juga disebutkan:”Hukum itu

berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”.38

Dari beberapa Hadits tentang masalah perwakafan dapatlah diketahui

tentang illat larangan penjualan dan penukaran harta wakaf yakni pengambilan

manfaat, sehingga apabila manfaat itu sudah tidak dapat diambil atau sudah

tidak ada lagi, maka secara otomatis illat larangan tersebut menjadi tidak

berlaku lagi. Kalau dihubungkan dengan masalah tersebut, maka penjualan

atau penukaran tanah wakaf yang tidak produktif lagi diperbolehkan, setidak

tidaknya masih dibutuhkan dengan pembatasan dengan syarat-syarat tertentu,

menurut Abu Zahrah bahwa syarat-syarat tersebut adalah:39

1. Tidak ada unsur penipuan.

2. Pembayaran harus kontan.

3. Tanah pengganti harus lebih baik dan lebih bermanfaat.

Adapun sebab lain yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan hak

atas tanah wakaf adalah adanya pembebasan dan kepentingan umum.

Pembebasan tanah termasuk tanah wakaf merupakan salah satu konsekuensi

logis dari adanya upaya pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah. Di

samping itu ada juga penyebab peralihan tanah wakaf tersebut karena

terjadinya sengketa terhadap tanah wakaf itu sendiri, dan hal ini biasanya

terjadi karena sewaktu penyerahan tanah wakaf dari si wakif tidak disertai

dengan kelengkapan administrasi sebagaimana yang disyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan tentang perwakafan itu sendiri. Akibatnya

38Asmuni A.Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh, Bulan Bintang Jakarta,1976, hlm 72. 39Abu Zahrah, Muhadarat Fil Al-Waqf. Dar Al-Fikri, Beirut, 1971, hlm 174.



45

keturunan dari si wakif tersebut yang menggugat keberadaan tanah wakaf

tersebut, sehingga karena lemahnya pembuktian di pengadilan akhirnya

pengelola wakaf sering kalah.

Mengingat status tanah wakaf yang boleh dikatakan sudah terhenti

oleh lalu lintas hukum, tentunya pembebasan tanah tersebut menimbulkan dua

masalah yang kontradiktif, di satu pihak pembangunan merupakan sesuatu

yang harus dilakukan demi kemajuan bangsa, sementara di pihak lain

peralihan hak atas tanah wakaf (dalam arti yang masih produktif) merupakan

hal yang dilarang. Kalau pembebasan atau peralihan menyangkut tanah wakaf

yang tidak produktif lagi, maka masih bisa merujuk pada pendapat Ulama

yang membolehkan peralihan hak atas tanah wakaf tersebut, sepanjang syarat-

syaratnya terpenuhi. Akan tetapi bila pembebasan atau peralihan tanah wakaf

tersebut menyangkut tanah wakaf yang masih produktif, tentunya masih harus

diupayakan jalan yang terbaik tanpa harus melakukan pelanggaran hukum.

Untuk mencari jalan pemecahan terhadap masalah yang kontradiktif

tersebut, tampaknya harus dikembalikan kepada dalil-dalil kemaslahatan yang

telah diformulasikan ke dalam kaidah kaidah hukum Islam, salah satu kaidah

tersebut adalah ”Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat”.40

Kaidah tersebut diaplikasikan pada permasalah itu, maka dapat diambil

kesimpulan yang berpijak kepada kemaslahatan dari kedua hal tersebut di atas.

Untuk dapat menilai kadar kemaslahatan tersebut maka dapat digunakan

kriteria sebagai berikut:

40Asmuni A.Rahman, Op-cit, hlm 71.



46

a. Tujuan pembaharuan itu adalah untuk memelihara kemaslahatan dan

kebajikan umum.

b. Mewujudkan kemaslahatan umum dengan berpijak kepada dua sendi

akhlak yaitu keadilan dan kebenaran.41

Sementara itu menurut Rasyid Ridha adalah42 keadilan itu adalah

sesuatu yang engkau pergunakan untuk memelihara kebenaran dengan tidak

mencondongkan satu segi dari dua segi atau lebih yang bertentangan atau

berhubungan dengannya, sedangkan pengertian kebenaran adalah sesuatu yang

tetap dan ada dalam syara’, jika ia mengenai Hukum Syara’, dan ada dalam

kenyataan dan dalam dirinya sendiri jika mengenai sesuatu yang riil.

Dengan demikian apabila dengan adanya pembebasan tanah wakaf itu

justru lebih mendatangkan maslahat, maka hal tersebut diperbolehkan. untuk

mendapatkan maslahat yang lebih besar ini, dapat dilakukan dengan

mengganti tanah wakaf tersebut dengan tanah yang lain yang lebih baik. Di

samping itu bekas tanah wakaf tersebut tidak boleh digunakan untuk tempat

maksiat, tetapi untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat. Hal ini sesuai

dengan Firman Allah SWT Pada Surat Al-Maidah Ayat 6:

¢()Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 209.4 237.6898 Tm (ü)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 209.4 237.6898 Tm (É)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 209.4 237.6898 Tm (Ç)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 216.24 237.6898 Tm (Ë)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 218.52 237.6898 Tm (È)Tj/F0 14.0391 Tf1 0 0 1 225.72 237.6898 Tm (.)Tj1 0 0 1 229.2 237.6898 Tm (.)Tj1 0 0 1 232.68 237.6898 Tm (.)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 236.16 237.6898 Tm (b)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 245.04 237.6898 Tm (º)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 247.32 237.6898 Tm (u)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 247.32 237.6898 Tm (r)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 252.96 237.6898 Tm (ô)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 252.96 237.6898 Tm (â)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 261.96 237.6898 Tm (ã)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 261.96 237.6898 Tm (è)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 268.32 237.6898 Tm (ø)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 268.32 237.6898 Tm (9)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 272.76 237.6898 Tm ($)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 272.76 237.6898 Tm (#)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 276.48 237.6898 Tm (u)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 276.48 237.6898 Tm (r)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 282.12 237.6898 Tm (O)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 291.24 237.6898 Tm (ø)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 291.24 237.6898 Tm (O)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 296.04 237.6898 Tm (M)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 296.04 237.6898 Tm (})Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 306.48 237.6898 Tm ($)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 306.48 237.6898 Tm (#)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 310.2 237.6898 Tm (í)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 317.52 237.6898 Tm (n)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 317.52 237.6898 Tm (?)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 321.36 237.6898 Tm (t)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 321.36 237.6898 Tm (ã)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 330 237.6898 Tm (#)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 333.72 237.6898 Tm (q)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 339.96 237.6898 Tm (ç)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 339.96 237.6898 Tm (R)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 344.64 237.6898 Tm (u)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 344.64 237.6898 Tm (r)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 350.28 237.6898 Tm ($)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 354.72 237.6898 Tm (y)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 354.72 237.6898 Tm (è)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 361.08 237.6898 Tm (s)Tj/F5 14.0391 Tf1 0 0 1 361.08 237.6898 Tm (?)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 365.76 237.6898 Tm (w)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 376.2 237.6898 Tm (u)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 376.2 237.6898 Tm (r)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 381.84 237.6898 Tm (ì)Tj/F6 14.0391 Tf1 0 0 1 394.8 237.6898 Tm (u)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 394.8 237.6898 Tm (q)Tj/F8 14.0391 Tf1 0 0 1 400.92 237.6898 Tm (ø)Tj/F7 14.0391 Tf1 0 0 1 400.92 237.6898 Tm ()G9$#ur�éÉ9ø9$#ín?tã


47

Oleh karena itu bila pembebasan tanah wakaf tersebut dimaksudkan

untuk pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,

seperti pembuatan atau pelebaran jalan, pembuatan waduk dan irigasi yang

diyakini lebih bermanfaat bagi kepentingan umum, maka dibolehkan dengan

syarat ada tanah pengganti yang setimpal atau bahkan lebih baik dan tidak

ada unsur penipuan. Syarat lainnya menurut Rasyid Ridha adalah:43 Apabila

pemerintah sudah sepakat terhadap sesuatu urusan atau undang undang, maka

wajiblah masyarakat mematuhinya, sepanjang pemerintah tidak menyimpang

dari tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya dan kesepakatan tersebut hanya di

bidang muamalah.

Bagaimana dengan hukum agraria nasional? Terhadap peralihan atau

perubahan status tanah wakaf adalah tidak dapat dilakukan perubahan, baik

perubahan status, peruntukan ataupun penggunaan selain dari pada apa yang

sudah ditentukan di dalam ikrar wakaf. Akan tetapi tidak ada satupun di atas

dunia ini yang abadi. Menurut kodratnya segala sesuatu akan berubah, dan

bahkan karena kemajuan-kemajuan yang terjadi di dalam kehidupan

manusia telah banyak dilakukan perubahan. Oleh karena itu dalam keadaan

tertentu, seperti keadaan tanah wakaf yang sudah tidak sesuai lagi dengan

tujuan wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif, atau

kepentingan umum yang menghendakinya,44 maka perubahan fungsi tanah

wakaf dapat dilakukan.

43Ibid, hlm 181

44Taupik Hamami, Op.Cit, Hlm 91.



48

Hal tersebut di atas termasuk pengecualian dari jangkauan ketentuan

tersebut. Dengan kata lain bahwa jika sesuatu keadaan menghendaki tanah

wakaf dihadapkan pada kenyataan di atas dapat dilakukan suatu perubahan

atasnya. Baik perubahan status, peruntukan ataupun penggunaannya.45

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,

bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya pemanfaatan

tanah harus didasarkan pada tujuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa

dan negara, di samping untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain fungsi

sosial ini berarti kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi saling

mengimbangi, sehingga dapat mencapai tujuan pokok kemakmuran,

keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.46 Demikian halnya juga

dengan tanah wakaf. Unsur tanah wakaf dan kepentingan umum lebih

menonjol. Oleh karena itu dimungkinkan untuk mengadakan perubahan

peruntukan atau penggunaan lain tanah wakaf yang sudah tidak berfungsi

lagi sebagaimana yang dimaksudkan oleh wakif, ketika ikrar dilaksanakan,

karena kepentingan umum menghendaki atau tanah wakaf tersebut yang

sudah tidak produktif lagi.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan seperti tanah wakaf

persawahan yang diperuntukan sebagai sumber dana suatu yayasan yatim

piatu, dan ternyata sawah tersebut akhirnya menjadi kering dan tidak subur

lagi, sehingga mengakibatkan tidak dapat lagi diambil hasilnya. Dengan

demikian berarti wakaf sawah tersebut dapat dikatagorikan sebagai tanah

45Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 46Sudargo Gautama, Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria, Citra Aditya Bandung,

1990, hlm 22.



49

wakaf yang mengalami kerusakan. Keadaan semacam ini tentu sangat

mengancam akan kelestarian dan keabadian pemanfaatan hasilnya. Padahal

justru pemanfaatannya inilah yang merupakan Shadaqah jariyah yang

senantiasa akan mengalir pahalanya secara terus menerus kepada pemberi

wakapnya, selama harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan, meskipun orang

yang berwakaf tersebut sudah meninggal dunia.

Jadi untuk menjaga kelestarian dan keabadian pemanfaatan sebagai titik tolak

dalam masalah perwakafan, maka penanggung jawab pengelolaannya yang dalam

hal ini adalah Nazhir, dapat saja merubah status tanah wakaf tersebut dengan

menjualnya dan selanjutnya menggantikan dengan tanah wakaf yang baru yang

seharga dengan hasil penjualan.47 Atau ia (Nazhir) dapat juga merubah peruntukan

dan penggunaannya dengan peruntukan atau penggunaan yang lain, yang

sekiranya akan dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.

Kejadian semacam ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap sebuah

masjid di Kuffah dan dipindahkan ke tempat lain, serta bekas Masjid tersebut

selanjutnya dijadikan sebagai pasar.48 Jadi jelasnya meskipun peraturan

pemerintah memberikan kelonggaran terhadap kemungkinan terjadinya perubahan

penggunaan tanah wakaf, namun kelonggaran tersebut masih harus diikuti dengan

persyaratan yang cukup ketat, yaitu perubahan status harta benda wakaf dalam

bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan

pertimbangan Badan Wakaf Indonesia(BWI).49 Itupun selama manfaat atau hasil

47Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunah Jilid III,Darul Kitabil Arabiyi, Beirut, tt, hlm 350 48Ibid 49Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.



50

tanah wakaf tersebut sudah tidak bisa memenuhi tujuan sebagaimana yang

dimaksud oleh Wakif atau karena adanya kepentingan umum yang menghendaki

pemakaian tanah wakaf tersebut.

Dengan adanya sifat kepentingan umum, maka timbul masalah di dalam

menentukan mana yang harus diutamakan, sebab wakaf di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 juga untuk kepentingan umum yang bersifat

keagamaan. Untuk mengatasi hal tersebut dapatlah dikembalikan kepada Pasal 2

Inpress Nomor 9 Tahun 1973. Pedoman-pedoman pelaksanaan pencabutan hak

atas tanah dan benda di atasnya dan benda yang ada di atasnya, yaitu bahwa

kegiatan pembangunan tersebut harus sudah masuk dalam rencana induk

pembangunan daerah yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) setempat dan harus bersifat terbuka untuk umum. Jadi

dimungkinkan status penggunaan tanah wakaf adalah jika rencana induk

pembangunan daerah setempat menghendaki pemakaian tanah wakaf tersebut.

dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah tersebut.

Dengan demikian yang berhak mengajukan permohonan pencabutan hak

atas tanah wakaf tersebut adalah instansi pemerintah.

Permohonan perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan

perubahan penggunaannya harus melalui proses-proses sebagai berikut:50

1. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan

alasan perubahan status/tukar menukar tersebut.

50Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



51

2. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada

Kantor Departeman Agama Kabupaten/Kota.

3. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima

permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud

seperti dalam Pasal 49 Ayat (3) dan selanjutnya Bupati/Walikota

setempat membuat surat keputusan.

4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan

permohonan tersebut. Permohonan tersebut dengan dilampirkan hasil

penilaian dari tim Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada

Menteri.

5. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar

ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke

kantor pertahanan dan atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih

lanjut.

Bila perubahan atau pencabutan hak atas tanah wakaf tersebut

dilaksanakan, maka instansi pemerintah atau usaha-usaha yang bersangkutan

mengganti kerugian, baik dengan jalan mengganti dengan tanah lain atau

membayar ganti rugi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini dapat

dilakukan dengan menaksir harga secara objektif dan memperhatikan harga tanah

pada saat itu.

Dengan uang ganti rugi tersebut, maka Nazhir berkewajiban untuk

membeli tanah lain sebagai ganti tanah wakaf yang dipergunakan untuk



52

kepentingan umum tersebut. Pembelian tanah tersebut untuk menjamin

kelangsungan maksud dan tujuan wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh

wakif.

H. PENUTUP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peralihan

hak atas tanah wakaf dapat dibenarkan bila alasan-alasannya telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum

tanah nasional dalam masalah peralihan hak yuridis atas tanah wakaf, bertitik

tolak dari uraian-uraian sebelumnya jelas menunjukkan ada benang merahnya

antara hukum perwakafan Islam dengan peraturan-peraturan perwakafan yang

berlaku di Indonesia.

Memang kalau dilihat dari kenyataan yang ada, bahwa mayoritas

penduduk Indonesia adalah Islam, maka sudah selayaknya kalau peraturan-

peraturan yang ada dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pun banyak

diilhami oleh hukum Islam, termasuk masalah peraturan tentang perwakafan.

Meskipun demikian bukan berarti bahwa hukum atau peraturan-peraturan

perwakafan yang berlaku di Indonesia tersebut sudah indetik dengan hukum

perwakafan Islam, karena sebelum adanya peraturan perwakafan yang dikeluarkan

oleh pemerintah Indonesia tersebut, bangsa Indonesia telah mengenal terlebih

dahulu bentuk yang menyerupai perwakafan.



53

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan perwakafan yang

berlaku di Indonesia merupakan hukum perwakafan Islam yang telah dimodifikasi

dan disesuaikan dengan kondisi serta pandangan hidup bangsa Indonesia.

Oleh karena itu di dalam masalah peralihan penguasaan yuridis hak atas

tanah wakaf terlihat sekali persamaan pandangan antara hukum Islam dengan

Hukum Tanah Nasional, hukum Islam dan peraturan perwakafan di Indonesia

sama-sama melarang adanya peralhan yuridis hak atas tanah wakaf. Meskipun

demikian larangan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya dalam keadaan tertentu

peralihan terhadap tanah wakaf diperbolehkan. Menurut Hukum Islam dan

Hukum Tanah Nasional apabila tanah wakaf tersebut tidak berfungsi lagi

sebagaimana yang dimaksud wakif pada saat dilaksanakannya ikrar wakaf, maka

tanah wakaf tersebut boleh ditukar dengan tanah lain atau dijual, kemudian hasil

penjualan tersebut dibelikan dengan tanah lain yang lebih bermanfaat.

Parsamaan yang lain terlihat pada masalah kebolehan mengadakan

peralihan hak yuridis atas tanah wakaf, yang disebabkan oleh keadaan darurat

yang menyangkut kepentingan negara dan masyarakat umum. Akan tetapi

kebolehan ini masih disyaratkan harus adanya tanah- tanah pengganti yang senilai

atau sepadan dengan tanah wakaf semula, tanah pengganti ini selanjutnya akan

menggantikan kedudukan dan fungsi tanah wakaf semula.

Selanjutnya di dalam masalah peralihan yuridis hak atas tanah wakaf ini

antara hukum Islam dengan peraturan-peraturan perwakafan yang berlaku di

Indonesia tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan peraturan-

peraturan perwakafan yang berlaku di Indonesia memang bersumber dari hukum



54

Islam. Hanya saja di dalam peraturan-peraturan perwakafan yang berlaku di

Indonesia telah disertai dengan penjabaran-penjabaran yang bersifat prosedural

(praktis). Hal tersebut memang cukup beralasan karena hukum Islam lebih bersifat

universal, sedangkan hukum perwakafan jelas bersifat khusus.Wallahua”lam



55

DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, 1979, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah

Wakaf di Negara Kita, Alumni, Bandung Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 2006, Menuju Era Wakaf Produktif

Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, Jakarta, Mitra Abadi Press.

Adijani A-Alabij, 1989, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan

Praktek. Rajawali Press, Jakarta Ahmad Azhar Basyir, 1987, “Hukum Islam Tentang Wakaf, ijarah dan syirkah”,

al-Ma’arif, Bandung Ahmad Faisal Haq, 1993, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia PT. GBI.

(Anggota IKADI) Pasuruan Jatim Ahmad Faishal Haq, dan Ahmad Saiful Anam, 1994, Hukum Wakaf dan

Perwakafan di Indonesia, Pasuruan, PT. GBI, Cetakan kedua AP. Parlindungan, 1998, Komentar Atas`Undang-Undang Pokok Agraria, Citra

Aditya Bakti, Bandung. Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi

dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam Departemen Agama RI, 2006, Fiqh Wakaf, Jakarta Direktorat Peningkatan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH, 2000, Himpunan

Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik, Jakarta, Depag RI

Direktorat Peningkatan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH, 2006, Proses Lahirnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta, Depag RI



56

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Jakarta, Departemen Agama RI

Direktorat Peningkatan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH, 2006, Pedoman

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta, Depag RI Direktorat Peningkatan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH, 2006, Paradigma Baru

Wakaf di Indonesia, Jakarta, Depag RI Hasbi ash-Shiddiqy, 1982, “Hukum-Hukum Fiqh Islam”, Bulan Bintang, Jakarta Imam Suhadi, 1987, Hukum Wakaf di Indonesia, Dua Dimensi, Yogyakarta Muhammad Daud Ali, 1988, Sistem dan Pengembangan Ekonomi Islam Melalui

Zakat dan Wakaf, Jakarta, UI Press Muhammad Dawam Raharjo, 2002, Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam

Pemberdayaan Ekonomi Umat, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag.R I.

Panjimas Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik Sayyid Sabiq, 1971, Fiqh as Sunnah 14 Juz, Beirut, Dar alkitab Al Arabi Sudargo Gautama, 1990, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung,

Citra Aditya Bakti.



makalah ttg tanah wakaf htn-hi

Documents