paparan karo tapem
TRANSCRIPT
PAPARAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
UMUM
Biro Tata Pemerintahan merupakan salah satu sub unit kerja dilingkungan Sekretariat Aceh yang dipimpin seorang Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.
Tugas Pokok Biro Tata Pemerintahan
Sesuai Qanun Aceh nomor 4 tahun 2007 tentang SOTK jo Pergub nomor 15 tahun 2008Tugas Pokok Biro Tata Pemerintahan:• Mempersiapkan bahan pembinaan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah;• Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
umum;• Pengembangan perangkat daerah;• Pembinaan otonomi daerah;• Pembinaan perangkat pemerintah mukim dan
gampong.
Fungsi Biro Tata Pemerintahan:Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi: • Kegiatan dan adm bagi perangkat
pemerintahan daerah;• Penyelenggaraan pemerintahan umum,
penyusunan rencana program dan juknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan dan pertanahan;
• Tatakelola keuangan mukim dan gampong;• Administrasi kependudukan dan capil;• Pelaksanaan Otda & Otsus, TP dan menyusun
juknis evaluasi penyelenggaraan PUM, Otda, Otsus dan penyelenggaraan Pemko;
Fungsi Biro Tata Pemerintahan:• Pengembangan perangkat pemerintahan mukim dan gampong;
• Pelaksanaan keamanan, ketertiban dan ketenagakerjaan dengan juknisnya; serta
• Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan SEKDA melalui Asisten Pemerintahan.
ISSU KRUSIAL• Belum tuntasnya penyelesaian batas daerah antara
Aceh-Sumut, dan batas kab/kota di Aceh;• Belum selesai peraturan perundang-undangan turunan
UUPA terutama RPP Kewenangan dan Perpres Peralihan Kanwil BPN Aceh;
• Belum selesainya penataan kewenangan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kab/kota sesuai dengan amanah UUPA.
• Belum tuntasnya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan lembaga pemerintah;
• Persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum optimal;
• Belum optimalnya pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong dalam pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat;
• Banyaknya jumlah gampong di Aceh (6.464) sehingga kurang efektif dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
VISI DAN MISI
VISI PEMERINTAH ACEH
ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDAS-KAN UNDANG-UNDANG PEME-RINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI
VISI BIRO TATA PEMERINTAHAN
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH, ASPIRATIF, AKUN-TABEL, TRANSPARAN, BAIK DAN BENAR DISEMUA STRATA PEMERINTAHAN
MISI PEMERINTAH ACEH1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan
Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi;
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat;
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.
MISI BIRO TATA PEMERINTAHAN1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan, mukim dan gampong;2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan (good
govenrnance and geverment);3. Menigkatkan pelelayanan pemerintahan kepada
masyarakat;4. Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah dan
otonomi khusus Aceh dan kabupaten/kota;5. Meningkatkan penyelenggaraan urusan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan;6. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan adm
dukcapil, meningkatkan SIAK;7. Mendukung dan memfasilitasi Pemilu dan
Pemilukada;8. Memfasilitasi terbentuknya PP, Perpres dan Qanun
bidang pemerintahan sebagai implementasi MoU Helsinki dan UUPA;
9. Meningkatkan percepatan penyelesaian tata batas wilayah administrasi pemerintahan Aceh-Sumut dan antar Kab/Kota;
10. Meningkatkan upaya penyelesaian proses ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan dan meminimalisasi konflik atau sengketa pertanahan;
11. Meningkatkan koordinasi untuk terciptanya situasi, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
STRUKTUR ORGANISASI BIRO TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BIRO
KABANG PUM & KEPENDUDUKAN
KASUBBAG TU
KASUBBAG TRANTIB DAN PERTANAHAN
KASUBBAG ADM KEPENDUDUKAN
KABAG OTDA
KASUBBAG PENGEMB OTDA
KASUBBAG DK & TP
KASUBBAG PENGENDALIAN &
EVALUASI
KABAG PEM MUKIM & GAMPONG
KASUBBAG PRKT MUKIM & GAMPONG
KASUBBAG PEM MUKIM & GAMPONG
KASUBBAG KEUANGAN MUKIM
&GAMPONG
KABAG PENATAAN PENGEMB
PERANGKAT PEMERINTAHAN
KASUBBAG TATA BATAS
KASUBBAG PERANGKAT
PEMERINTAHAN
KASUBBAG PEMILU & PILKADA
JUMLAH PEGAWAI : 42 ORANG
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAAN
I. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah
1. Rapat Kerja Bupati/Walikota Akan dilaksanakan pada bulan November dengan target terciptanya KISS Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai wadah mengumpulkan permasalahan yg dihadapi daerah dan mencari solusi permasalahannya.
2. Rapat Kerja APPSI Telah dilaksanakan dalam bentuk penyetoran Iuran dan mengikuti Rapat APPSI
II. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Konsultasi Pembahasan RPP Kewengan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh
1. Telah terbentuk Tim Percepatan RPP dan Perpres Turunan UU No.11 Tahun 2016 sebagaimana Keputusan Gubernur Aceh Nomor 118/43526 terdiri dari: T. Setia Budi, Dr. Iskandar A. Gani, SH, MH, Nurzahri, ST, Edrian, SH, M.Hum, M.Adli Abdullah, SH, MCL dan Fakhrulsyah Mega.
2. Telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 118/414/2013 tentang Tim Penyusun dan Pembahas Draf Qanun Kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota, dan sedang disusun draf Qanun tersebut.
III. Penataan Daerah Otonomi Baru
4. Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah Induk ke Daerah Pemekaran
Telah terfasilitasi pelaksanaan P3D antara daerah induk dengan daerah pemekaran yaitu:1. Kabupaten Aceh Timur dengan Kota Langsa dengan kesepakatan.2. Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe sudah ada kesepakatan
penyerahan aset dengan kompensasi.
5. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
1. Telah diajukan 5 segmen batas daerah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dengan Permendagri.
2. Telah diberikan dukungan pemasangan batas daerah bersumber anggaran APBN pada sektor batas Aceh Tamiang-Gayo Lues, Aceh Tamiang-Aceh Timur, Aceh Timur-Gayo Lues, Aceh Tengah-Bener Meriah dan batas daerah dengan anggaran APBA sedang pelaksaan pemasangan pada sektor Nagan Raya-Abdya dan Aceh Tengah-Gayo Lues.
3. Rakor Batas akan dilaksanakan pada Bulan November ini.
PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAANIII. Penataan Otonomi Baru
6. Koordinasi dan Pemantapan Pemerintahan Daerah dan Kecamatan
1. Telah dilaksanakan fasilitasi pengumpulan Profil Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota se Aceh dan telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri
2. Telah terfasilitasi penerbitan Surat Perintah Tugas 35 Bupati dan Wakil/Walikota dan Wakil mengikuti Diklat Orientasi Kepemimpinan
3. Telah terfasilitasi penerbitan 8 rekomendasi izin keluar negeri Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
4. Telah diverifikasi sebanyak 5 Pejabat Negara yang pensiun5. Menghipun data kepala daerah yang telah mengikuti diklat6. Fasilitasi PAW dan Koordinasi Pemantapan tugas dan fungsi DPRK7. Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah.
7. Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota
Kegiatan ini dalam bentuk EKPOD dan merupakan kegiatan baru, sampai saat ini sedang dilakukan penghimpunan data EKPOD dan tanggal 19 November 2013 direncanakan melakukan Rapat Sosialisasi kepada Aparatur Kabupaten Kota.
8. Evaluasi dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi LPPD 23 Kabupaten/Kota dan telah tersusun Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota yang akan ditandatangani Gubernur Aceh dan baru dapat dipublikasikan sebagaimana kebiasaan pada peringatan Hari Otda tahun mendatang
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Wilayah kecamatan
Telah dilaksanakan Pelatihan PATEN 190 orang bagi aparatur 23 Kabupaten/KotaTelah dilaksanakan Rapat Koordinasi PATEN di Banda Aceh
IV. Penataan Penguasaan, Pemilkan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
10. Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah Telah dilakukan inventarisasi Konflik Pertanahan sebanyak 33 Kasus:1. Konflik di Kabupaten/Kota 15 Kasus2. Proses Penyelesaian oleh intansi terkait 13 Kasus3. Yang telah selesai 5 Kasus
PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAANV. Peningkatan Kualitas Kelembagaan
11. Penyusunan LPPD Gubernur Telah Tersusunnya LPPD Gubernur dan dengan ketepatan waktu sebagaimana peraturan perundang-undangan
12. Penyusunan LKPJ Gubernur Telah disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dengan ketepatan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan baru dibacakan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada bulan Juli 2013
13. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Gampong/Kelurahan
Telah tersusunnya Draf Pergub tentang Tata Cara Pengeloaan Tanah Kas Gampong.Telah terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Gampong bagi aparatur Pemerintahan 23 Kabupaten/KotaTelah terinventarisir aset-aset gampong pada 23 Kabupaten/Kota
14. Bimbingan Teknis Penataan Batas Wilayah Gampong
Telah dilakukan penyempurnaan Nama dan Kode Wilayah Administrasi dan Kode Gampong sebanyak 23 Kab/Kota, 289 Kec, 761 Mukim dan 6.464 Gampong.Telah dilaksanakan Fasilitasi Bimbingan Teknis Penataan Batas Wilayah Gampong sebanyak 69 orang dari Kabupaten/Kota
15. Sosialisasi Simbol Keistimewaan Aceh dan Kekhususan Aceh (Bendera, Lambang dan Himne)
Kegiatan ini berupa persiapan bentuk bendera, lambang, dan himne, dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, belum dapat direalisasikan karena masih dalam proses konsultasi dengan Pemerintah Pusat.
16. Rapat Kerja Camat se Aceh Telah dilaksanakan Rakor Camat 2 kali dengan jumlah peserta 293 camat se Aceh di Banda Aceh dengan hasil rekomendasi diantranya tentang dukungan camat terhadap program dan kegiatan pemerintah aceh dan camat siap menjadi agen perobahan (agent of chang) dalam pelayanan publik
VI. Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu
17. Persiapan Pelaksanaan Pemilu Telah terfasilitasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan monitoring pelaksanaan pada tanggal 29 Oktober 2013 pada Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam.Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Legislatif Thn 2014.
PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAANVII. Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan
dan Catatan Sipil
18. Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan 23 Kabupaten/Kota telah mengikuti SIAK untuk Pencatatan Sipil23 Kabupaten/Kota telah membuat Qanun Penyelenggaraan kependudukan2.889.223 jiwa telah terekam dan penerbitan e-KTPTelah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kependudukan tahun 2013
VIII. Peningkatan Kelembagaan Aparatur
19. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Terlaksananya administrasi penyelenggaraan pemerintahanTerlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian biroTerlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap pegawai biro
20. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Kelurahan
19 Kabupaten/Kota telah menyusun Qanun tentang Gampong1.077 Gampong telah melakukan pemilihan Keuchiek secara demokrasiPelaksanaan Pelatihan Manajemen Gampong untuk 220 orang untuk Keuchik Kabupaten Pidie , Pidie Jaya, Banda Aceh dan Aceh Besar
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK
PELAKSANAANHASIL YANG DIHARAPKAN USULAN
ANGGARAN (RP.)I. Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah 350.000.0001. Rapat Kerja
Bupati/WalikotaRapat Kerja Bupati/ Walikota se Aceh
Terciptanya KISS dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Aceh
200.000.000
2. Rapat Kerja APPSI Peran Serta Pemerintah Daerah di APPSI
Pemerintah Aceh dapat ikut serta/berperan aktif dalam rangka kerjasama antar daerah di Indonesia
150.000.000
II. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000
3. Konsultasi Pembahasan RPP Kewengan Pemerin-tah yang Bersifat Nasional di Aceh
Fasilitasi Penuntasan Penyelesaian RPP KewenanganFasilitasi Penyusunan Rancangan Qanun Kewenangan Kab/KotaSosialisasi PP Kewenagan dan Qanun Kewenangan Kab/Kota
1. Terselesaikannya RPP menjadi PP Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh.
2. Terselesaikannya Penyusunan Raqan Kewenagan Kab/Kota.
3. Tersosialisasinya PP kewenagan dan UU turunan UUPA lainnya.
500.000.000
III. Penataan Daerah Otonomi Baru 2.150.000.000
4. Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah Induk ke Daerah Pemekaran
Fasilitasi Pelaksanaan P3D Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe
Tertuntaskannya pelaksanaan P3D antara daerah induk dengan daerah pemekaran yaitu Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe sudah ada kesepakatan dengan kompensasi.
100.000.000
PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK PELAKSANAAN
HASIL YANG DIHARAPKAN USULAN ANGGARAN (RP.)
III. Penataan Daerah Otonomi Baru
5. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
Dukungan Fasilitasi Penyelesaian Batas Provinsi oleh Pemerintah PusatPemasangan Pilar Batas Daerah 4 Segmen
Terlaksananya Penyelesaian Batas Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumut .Terpasangnya 4 Segmen Batas daerah Kab/Kota.
1.200.000.000
6. Koordinasi dan Pemantapan Pemerin-tahan Daerah dan Kecamatan
Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Implementasi UU No. 11 tahun 2006 dan serta PP No. 19 Tahun 2009 Tentang Kecamatan
Terkoordinasi Pemantapan Pemerintahan dan Terlaksananya peran Kecamatan sebagaimana PP No.19 Tahun 2009 Terfasilitasi SK anggota/Pimmpinan DPRA dan Penyusunan SK anggota/Pimpinan DPRK dan Penyelesaian PAW DPRA/DPRKTerlaksananya Pelantikan KDH/WKDH definitif Kab. Pidie Jaya dan Kota Subulussalam
300.000.000
7. Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota
Melakukan Pembinaan dan Pengumpulan Data EKPOD 23 Kab/Kota
Terbinanya Kabupaten/Kota dalam pengisian data EKOD untuk evaluasi 100.000.000
8. Evaluasi dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota
Melakukan Rapat Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota dan Melakukan monitoring penyusunan LPPD Kabupaten/Kota sebagai percepatan dan ketepatan waktu.
Tersosialisasinya tat a cara Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota sesuai dengan PP No.3 Tahun 2007
200.000.000
PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK PELAKSANAAN
HASIL YANG DIHARAPKAN USULAN ANGGARAN (RP.)
III. Penataan Daerah Otonomi Baru
9. Pembinaan Penyeleng-garaan Pelayanan Admi-nistrasi Terpadu (PATEN) di wilayah Kecamatan
Melakukan Fasilitasi dan Pembinaan terhadap beberapa kecamatan yang menjadi Pilot Project
Adanya Kecamatan yang mandiri yang mampu melayani publik dengan optimal dan menjadi sampel Penyelenggaraan yang mandiri, efisien dan tepat guna
250.000.000
IV. Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah
650.000.000
10. Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah
Melakukan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan umumMenfasilitasi penyele-saian konflik dan sengketa pertanahan
Terinventarisasinya dan tersusunnya serta terdelegasinya pelaksanaan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.Terfasilitasinya penyelesaian konflik dang sengketa tanah antara masyarakat dengan HGU dan pemerintah
650.000.000
V. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.425.000.000
11. Penyusunan LPPD Gubernur
Penghimpunan data dan penyusunan LPPD Gubernur tahun 2013
Tersiapkannya LPPD Gubernur dengan baik dan tepat waktu sebagaimana amanat PP no. 3 Tahun 2007
225.000.000
12. Penyusunan LKPJ Gubernur
Penghimpunan data dan penyusunan LKPJ Gubernur tahun 2013
Tersiapkannya LKPJ Gubernur dengan baik dan tepat waktu sebagaimana amanat PP no. 3 Tahun 2007
250.000.000
PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK PELAKSANAAN
HASIL YANG DIHARAPKAN USULAN ANGGARAN (RP.)
V. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
13. Rapat Kerja Camat se Aceh
Melakukan Raker Camat se-Aceh
Terkoordinasinya Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Provinsi dalam mempersamakan persepsi pengembangan dan pembangunan Aceh
150.000.000
14. Penataan Kelembagaan dan Aparatur Pemerin-tahan Mukim
Melakukan bantuan sarana dan prasarana Mukim
Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dapat berjalan dengan baik 200.000.000
15. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Gampong
Pengadaan Aplikasi Keuangan dan aset gampong.Pelatihan operasional aplikasi keuangan dan aset gampong
Tersusunnya laporan keuangan dan aset gampong 200.000.000
16. Fasilitasi Penataan Batas Wilayah Mukim dan Gampong
Melakukan Fasilitasi Rapat Pembinaan Penataan Wilayah Mukim dan Gampong
1. Tertatanya Wilayah Mukim dan Gampong
2. Tersedianya Peta Wilayah Administrasi Mukim dan Gampong
250.000.000
17. Pembekalan Tugas-Tugas Sekretaris Gampong
Melakukan Fasilitasi Rapat Pembinaan Sekretaris Gampong
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi yang baik. 150.000.000
PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK PELAKSANAAN
HASIL YANG DIHARAPKAN USULAN ANGGARAN (RP.)
VI. Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil
18. Rapat Bidang kepen-dudukan
Melakukan Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan
Samanya Persepsi tentang KependudukanTerkumpulnya bahan regulasi kependudukan 200.000.000
VII. Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu 700.000.000
19. Persipan Pelaksanaan Pemilu
Melakukan Pembe-ntukan Desk pemilu Legislatif dan Presiden
Terfasilitasinya Persipan dan Pelaksanaan Pemilu 2014.Terkoordinasinya Pelaksanaan Pemilu 2014
700.000.000
VIII. Ppeningkatan Kelembagaan dan Aparatur 1.000.000.000
20. Pembinaan Penyeleng-garaan Pemerintahan Umum
Pelayanan Aparatur PemerintahanMemberikan Pelatihan bagi aparaturPembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum bagi Kab/Kota
Terlayani aparatur pemerintahanMeningkatnya SDM aparatur pemerintahanTerlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Umum
700.000.000
21. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
Fasilitasi Rapat Pembinaan Penyeleng-garaan pemerintahan Gampong
Terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana amanat UUPA 2006
300.000.000
KEGIATAN DEKONSENTRASI DALAM MENDUKUNG DAN FASILITASI TUGAS
GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH
DASAR PELAKSANAAN
Permendagri No.66 tahun 2012 ttg Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah provinsi.
PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA REALISASINo KEGIATAN PELAKSANA ANGGARAN
(Rp.)REALISASI s/d
SAAT INI %1 Penunjang Adm Satker Biro Tata
Pemerintahan300.660.000 147.748.000 49,14
2 Penataan Adm Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Biro Tata Pemerintahan 452.395.000 364.207.000 80,51
3 Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
BAPPEDA 452.292.000 181.018.000 40,02
4 Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi
Biro Pembangunan 244.504.000 173.095.000 70,79
5 Fasilitasi Perundang-Undangan
Biro Hukum 265.284.00 211.303.000 79,65
No KEGIATAN PELAKSANA ANGGARAN(Rp.)
REALISASI s/d SAAT INI %
6 Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam di Prov. NAD
Biro Tata Pemerintahan
400.000.000 11.421.000 2,85
7 Fasilitasi Peningkatan Peran Gubernur terhadap Kabupaten/ Kota di Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas
Biro Perekonomian
400.000.000 70.303.600 17,57
8 Fasilitas Pencitraan Satpol PP di Daerah (Aceh)
Satpol PP & WH 350.000.000 0 00,00
9 Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan
Biro Tata Pemerintahan
350.000.000 136.223.000 38,92
KENDALA-KENDALA1. Dalam penyelesaian batas daerah kab/kota, segmen yang telah
disepakati oleh kepala daerah yang lama dianulir oleh kepala daerah yang baru.
2. Pejabat daerah yang ditugaskan oleh kepala daerah untuk penyelesaian batas daerah tidak berani mengambil keputusan, sangat tergantung kepada kepala daerah.
3. Kegiatan sosialisasi bendera dan lambang Aceh belum dapat dilaksanakan karena sampai saat ini masih dalam kondisi collingdown.
4. Kegiatan penyusunan draf qanun himne Aceh tidak dapat dilaksanakan dalam tahun 2013 karena pada Biro Tata Pemerintahan tidak tersedia personil yang memahami lirik/syair himne dan notasi musik, maka untuk itu kegiatan ini sudah dialihkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sesuai dengan surat Sekda Aceh No. 188/51290 Tgl 25 Oktober 2013.
PENUTUP
Demikian laporan singkat ini kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan Bapak Gubernur, agar dapat meningkatnya kinerja dalam mempercepat program dan kegiatan di instansi kami.
Terimakasih.