paparan seminar

Upload: mufrida-arifuddin

Post on 07-Jul-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    1/22

    SLIDE 2

    1. MBS merupakan salah satu jawaban dari pemberian

    otonomi daerah di bidang pendidikan dan telahdiundangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

    2003 tentang Sistem Pendidik Nasional Pasal 48 ayat (1)

    menyatakan bahwa Pengelolaan dana pendidikan

    berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan

    akuntabilitas publik.

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 ayat

    (1) menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan

    pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

    menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang

    ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi,

    keterbukaan, dan akuntabilitas”. 

    3. MBS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan

    kualitas sekolah dengan memberikan wewenang atau

    otonomi yang lebih luas kepada setiap sekolah. Pemberian

    otonomi yang lebih besar tersebut, bertujuan untuk

    memberdayakan sekolah secara maksimal dengan cara

    melibatkan semua warga sekolah yaitu guru, siswa, kepala

    madrasah, karyawan, orangtua siswa, dan masyarakat

    untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan

    pendidikan nasional.

    4. Kegagalan pengimplementasian ini disebabkan oleh

    beberapa factor yang antara lain, kurangnya pemahaman

    dan kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah selaku

    pengambil kebijakan, serta minimnya pengetahuan dan

    tata kerja MBS oleh masyarakat.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    2/22

    5. Bentuk partisipasi masyarakat yang tercipta yaitu, proses

    Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), perekrutan tenaga

    pengajar, pengawasan proses pembelajaran,

    pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dan

    pengelolaan keuangan sekolah.

    SLIDE 3

    Fokus utama penelitian ini adalah kepemimpinan kepala

    sekolah dalam mengimplementasikan MBS. Adapun sub fokus

    penelitian yaitu kepemimpinan kepala sekolah dalam

    meningkatkan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan

    (transparansi), dan akuntabilitas.

    SLIDE 4

    Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas

    kepemimpinan kepala sekolah dalam mengimplementasikan

    MBS dalam meningkatkan kemandirian, kemitraan, partisipasi,

    keterbukaan (transparansi), dan akuntabilitas.

    SLIDE 5

    1. Manfaat Teoritis

    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep

    dalam manajemen pendidikan khususnya tentang MBS.

    b. Sebagai bahan kajian mengenai pola pemberdayaan guruyang efektif dalam proses belajar mengajar guru MI oleh

    kepala sekolah.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    3/22

    2. Manfaat Praktis

    a.  Bagi pihak sekolah yang menjadi tempat/lokasi penelitian,

    bahwa temuan dalam penelitian ini sebagai bahan

    pertimbangan dalam memberdayakan guru, kepala sekolah,

    komite sekolah dan masyarakat, sehingga dapat dijadikan

    kerangka acuan bagi sekolah dalam memberdayakan dan

    meningkatkan kepemimpinan dalam mengimplementasikan

    MBS.

     b. Bagi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kendal, temuan

    dalam penelitian dapat dijadikan sebagai suatu penilaian

    mengenai kapasitas guru dalam mengajar dilihat dari

    kemampuan guru sekolah setelah adanya usaha

    pemberdayaan dari institusinya, serta perlunya

    kepemimpinan yang kuat dalam mengimplementasikan MBS.c.  Bagi masyarakat bahwa dalam penelitian dapat dijadikan

    sebagai suatu masukan mengenai kapasitas stakeholders 

    dalam rangka implementasi manajemen berbasis sekolah di

    MIN Kalibuntu Wetan. 

    SLIDE 6

    1. KEPEMIMPINAN

    a. Hakikat

    Jadi disipulkan bahwa kepemimpinan merupakan

    kegiatan untuk menggerakkan, mempengaruhi orang lain agar

    bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah untuk

    mencapai tujuan.

    b. Faktor

    Perilaku pemimpin dipengaruhi oleh berbagai faktor baik

    internal maupun eksternal. Faktor internal adalah kemampuan

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    4/22

    (pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan pengalaman) di

    bidangnya serta sikap mental yang luhur (watak, kepribadian,

    integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, keteladanan, berani

    menanggung resiko, berwibawa, tegas, profesionalitas, tenang,

    konsisten, empati, serta visioner, kreatif, dan inovatif). Faktor

    eksternal yaitu kekuasaan, kondisi organisasi, persepsi dan

    sikap para anggota, mutu sumber daya organisasi, tingkat

    persaingan, kondisi kompetitor, peluang dan tantangan, maupun

    perkembangan ekonomi, politik, dan social budaya (Pramono,

    2013: 62).

    2. Menejemen Berbasis Sekolah

    a. Pengertian

    Peneliti menyimpulkan bahwa MBS merupakan proses

    pengintegrasian, pengkoordinasian dan pemanfaatan denganmelibatkan secara menyeluruh elemen-elemen yang ada pada

    sekolah untuk mencapai tujuan (mutu pendidikan) yang

    diharapkan secara efisien. MBS dapat juga diartikan sebagai

    model manajemen yang memberikan otonomi (kewenangan)

    yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan

    keputusan yang partisipatif yaitu melibatkan semua warga

    sekolah berdasarkan kesepakatan bersama.

    b. Tujuan

    Menurut peneliti ada tiga tujuan diterapkannya manajemen

    berbasis sekolah (MBS) yaitu:

    a. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru

    dan unsur komite sekolah dalam aspek MBS untuk

    meningkatkan mutu sekolah.

     b. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru

    dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    5/22

    yang aktif dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di

    lingkungan masyarakat setempat.

    c.  Mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif

    dalam masalah umum sekolah dan unsur komite sekolah

    dalam membantu peningkatan mutu sekolah.

    c. Pinsip

    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang

    Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 ayat (1) menyatakan:

    "Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

    dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang

    ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi,

    keterbukaan, dan akuntabilitas”.  Berdasarkan kedua isi

    kebijakan tersebut, prinsip MBS meliputi:

    1) Kemandirian berarti kewenangan sekolah untuk mengelola

    sumberdaya dan mengatur kepentingan warga sekolah

    menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi seluruh warga

    sekolah sesuai peraturan perundangan.

    2) Keadilan berarti sekolah tidak memihak terhadap salah satu

    sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan

    sumberdaya sekolah, dan dalam pembagian sumber daya

    untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah. Sumber daya

    manusia yang terlibat, baik warga sekolah maupun pemangku

    kepentingan lainnya diberikan kesempatan yang sama untuk

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    6/22

    ikut serta memberikan dukungan guna peningkatan mutu

    sekolah sesuai dengan kapasitas mereka.

    3) Keterbukaan manajemen dalam konteks MBS dilakukan

    secara terbuka atau transparan, sehingga seluruh warga

    sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui

    mekanisme pengelolaan sumberdaya sekolah.

    4) Kemitraan yaitu jalinan kerjasama antara sekolah dengan

    masyarakat, baik individu, kelompok/organisasi maupun

    Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Prinsip kemitraan

    antara sekolah dengan masyarakat dalam posisi sejajar, yang

    melaksanakan kerjasama saling menguntungkan untuk

    meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

    5) Partisipatif dimaksudkan sebagai keikutsertaan semua

    pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam

    mengelola dan pembuatan keputusan.

    6) Efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan sumberdaya

    (dana, sarana prasarana dan tenaga) sedikit mungkin dengan

    harapan memperoleh hasil seoptimal mungkin. Efisiensi juga

    berarti hemat terhadap pemakaian sumberdaya namun tetap

    dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sekolah.

    7) Akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban

    penyelenggaraan pendidikan di sekolah, utamanya

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    7/22

    pencapaian sasaran peningkatan mutu sekolah. Sekolah

    dalam mengelola sumberdaya berdasar pada peraturan

    perundangan dan dapat mempertangungjawabkan kepada

    pemerintah, seluruh warga sekolah dan pemangku

    kepentingan lainnya. Pertanggungjawaban meliputi

    implementasi proses dan komponen manajemen sekolah.

    Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara tertulis disertai

    bukti-bukti administratif yang sah, menunjukkan bukti fisik

    (seperti bangunan gedung, bangku, dan alat-alat

    laboratorium), atau lisan misalnya rapat dengan mengundang

    pemangku kepentingan.

    d. Indikator

    Indikator dirumuskan mengacu pada instrumen akreditasi

    sekolah dan berdasarkan 7 komponen MBS (a) kurikulum dan

    pembelajaran (b) peserta didik (c) pendidik dan tenaga

    kependidikan (d) sarana dan prasarana (e) pembiayaan (f)

    hubungan sekolah dengan masyarakat (f) budaya dan

    lingkungan sekolah (Permendiknas, 2014: 29)

    SLIDE 7Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memusatkan

    perhatian pada peranan kepala sekolah dalam pemberdayaan

    guru dan pengembangan mutu pendidikan.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    8/22

    . Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode

    kualitatif. Peneliti menggunakan situasi nyata sebagai sumber

    data langsung guna mengungkap permasalahan-permasalahan.

    Situasi nyata itu adalah perkataan, perbuatan dan dokumentasi

    administrasi sekolah dan kepala sekolah dalam

    memberdayakan para guru, peserta didik, orang tua, komite

    sekolah, dan stakeholders dalam rangka peran sertanya pada

    pendidikan di MIN Kalibuntu Wetan Kendal.

    Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan metode

    observasi (Pengamatan secara langsung ke tempat penelitian),

    wawancara ( melakukan wawancara secara langsung kepada

    responden dalam hal ini adalah beberapa warga sekolah), dan

    dokumentasi (melihat secara langsung dokumen- dokumen

    administrasi yang ada).

    SLIDE 8

    a. Mengumpulkan data

    Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari

    wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

    b. Mendeskripsikan data

    Data yang diperoleh pada saat di lapangan dikumpulkan

    dan disusunlah transkip wawancara, hasil observasi, dan

    pengumpulan dokumen.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    9/22

    c. Mereduksi data

    Reduksi adalah membuat rangkuman terkait dengan data

    hasil penelitian. Reduksi data akan memudahkan peneliti

    dalam memahami dan menganalisa data sehubungan dengan

    laporan data penelitian.

    d. Menyeleksi data

    Tahap selanjutnya setelah membuat rangkuman adalah

    penyeleksian data yang akan dituangkan dalam tesis. Peneliti

    menyeleksi data tanpa menambah atau mengurangi data

    hasil penelitian.

    e. Menguji keabsahan data

    Peneliti menguji keabsahan data dengan empat kriteria

    yaitu transferbilitas, kredibilitas, konfirmabilitas, dan

    dependabilitas.f. Menyimpulkan data

    Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan akhir data

    penelitian. Kesimpulan ini juga memuat implikasi hasil

    penelitian dan saran penelitian.

    SLIDE 9

    1. Transferbilitas

    Transferbilitas merupakan pertanyaan empirik yang tidak

    dijawab oleh peneliti itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh

    pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif

    mempunyai standar transferbilitas yang tinggi apabila para

    pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran dan

    pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    10/22

    2. Kredibilitas

    Upaya yang dilakukan peneliti untuk mencapai kredibilitas

    adalah dengan cara sebagai berikut:

    a. Konsisten pada paradigma penelitian interpretative

    atau fenomenologis

    b. Peneliti menggunakan komunikasi yang baik untuk

    menggali data yang valid. Peneliti mengikuti gaya bicara dari

    subyek dan terlebih dahulu melakukan pendekatan personal

    pada subyek

    c. Membuat pertanyaan panduan yang merujuk pada

    konsep strategi membentuk budaya organisasi sebagai

    kerangka agar selama proses wawancara dan analisa data

    tidak melebar.

    d. Peneliti menggunakan triangulasi data, triangulasimengacu pada upaya mengambil sumber-sumber data yang

    berbeda untuk menjelaskan suatu hal tertentu. Data dari

    berbagai sumber berbeda dapat digunakan untuk

    mengelaborasi dan memperkaya penelitian.

    3. Konfirmabilitas

    Upaya yang ditempuh oleh peneliti untuk mencapai

    obyektivitas pada penelitian ini adalah dengan cara penelitian

    transparan (terbuka) dalam mengungkapkan proses dan

    elemen-elemen penelitiannya kepada orang lain. Konfirmabilitas

    ini memungkinkan orang lain menilai hasil penelitian ini.

    4. Dependabilitas

    Peneliti memperhitungkan perubahan-perubahan yang

    mungkin terjadi menyangkut fenomena-fenomena yang diteliti,

     juga perubahan dalam desain sebagai hasil pemahaman yang

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    11/22

    lebih mendalam tentang setting yang diteliti. Upaya yang

    dilakukan peneliti agar memenuhi standar dependibilitas :

    a. Mencatat hal-hal penting serinci mungkin, mencakup catatan

    pengamatan obyektif terhadap setting, partisipan, atau hal

    lain yang terkait. Terutama ketika proses wawancara

    dilakukan

     b.  Mendokumentasikan dan menyusun secara rapi data yang

    terkumpul, proses pengumpulan data maupun strategi

    analisisnya segera setelah wawancara dilakukan untuk

    menghindari bias personal (lupa atau terdistorsi hal lain)

    c.  Konsultasi terus-menerus dengan dosen pembimbing dan

    dosen lain yang terkait dengan tema penelitian, serta

    membaca referensi tambahan berkaitan dengan

    kepemimpinan kepala sekolah  maupun teknik penggaliandata setiap selesai melakukan wawancara untuk mempelajari

    kekurangan yang terjadi selama melakukan wawancara (agar

    tidak diulangi lagi pada wawancara sesi berikutnya, jika

    ternyata wawancara pertama belum memenuhi kecukupan

    data).

    d. Melakukan pengecekan kembali data untuk menguji

    keyakinan dugaan-dugaan yang berbeda melalui penyajian

    pertanyaan-pertanyaan tentang data. Demikian uraian

    tentang teknis kredibilitas penelitian.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    12/22

    SLIDE 10

    A. PERENCANAAN

    1. Analisis SWOT

    Kegiatan analisis SWOT di MIN Kalibuntu Wetan dilakukan

    pada masa akhir tahun pelajaran, untuk persiapan program

    pendidikan pada tahun berikutnya.

    2. Merumuskan RAPBM

    Rapat perumusan RAPBM dilakukan setelah rapat analisis

    SWOT. Kepala sekolah bersama guru menyusun rancangan

    RAPBM yang belum disahkan oleh pihak komite. Selanjutnya

    draft RAPBM tersebut dirapakan bersama orangtua/wali murid.

    Setelah dirapatkan serta mendapatkan pengesahan dari komite

    dan orangtua maka kepala sekolah baru dapat memulai

    menjalankan program.

    3. Menentukan Target

    a) Target perolehan siswa baru 

    Sesuai ketersedian ruangan 

    b) Target hasil belajar  

    dengan cara menaikkan nilai KKM setiap mata pelajaran.Rata-rata nilai KKM dari semua mata pelajaran adalah 75. Siswa

    kelas I dan II hasil belajarnya ditunjukkan dengan kemampuan

    CALISTUNG (membaca, menulis, dan menghitung). 

    c) Target prestasi baik akademik maupun non akademik

    (1)  Kegiatan ekstrakurikuler terjadwal dengan baik.

    (2)  Jadwal ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pelajaran

    inti.

    (3)  Jenis cabang ekstrakurikuler beragam dengan fasilitas

    yang mendukung.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    13/22

    (4)  Pelatih ekstrakurikuler di bidang ahlinya masing-masing

    (Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi MIN

    Kalibuntu Wetan)

    d) Merencanakan pembangunan baik secara fisik maupun non

    fisik

    Target yang ingin diraih dari pembangunan fisik biasanya

    adalah renovasi bangunan. Masyarakat selalu dilibatkan dalam

    setiap ada program pembangunan.

    e) Menentukan sumber pembiayaan

    bahwa dalam urusan pembiayaan, masyarakat

    membatasi besaran anggaran yang dapat diambil dari orangtua

    peserta didik. Kepala sekolah dan komite sepakat untuk mencari

    donatur untuk keperluan program pendidikan khususnya untuk

    anggaran yang berskala besar seperti pembangunan gedung.B. PENGORGANISASIAN

    1) Menentukan koordinator dan penanggung jawab program

    Penentuan koordinator dalam hal ini dilakukan atas

    kesepakatan antara orang yang diberikan tanggung jawab dan

    masyarakat.

    2) Menentukan garis koordinasi manajerial program

    Penentuan garis koordinasi ini dilakukan berdasarkan

    pengalaman pernah terjadinya konflik yang disebabkan adanya

    budaya “melu ngatur ”. 

     Adanya asas kekeluargaan dalam proses manajerial di MIN

    Kalibuntu Wetan

    3) Memberikan arahan dan bimbingan teknis

    Proses pelaksanaan perencanaan dilakukan terlebih dahulu

    kepala sekolah memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    14/22

    dengan jenis pekerjaan yang akan dipikul oleh masing-masing

    pihak. Bimbingan teknis dilakukan untuk menghindari

    permasalahan yang muncul berkaitan dengan teknis kerja.

    SLIDE 11

    C. PELAKSANAAN

    1) Mendelegasikan tugas dan wewenang

    Kepala sekolah menyampaikan bimbingan teknis

    secukupnya dan memberikan koreksi jika diperlukan perbaikan.

    2) Memberikan motivasi kepada pelaksana tugas

      Motivasi yang diberikan dapat berbentuk reward yang akan

    diterima jika tugas yang diberikan selesai sesuai yang

    diharapkan. Reward yang dimaksudkan biasanya berupa

    insentif kesejahteraan guru.

      Memberikan apresiasi secara lisan kepada personil yang

    mendapatkan tugas. Apresiasi ini disampaikan ketika ada

    rapat dengan cara kepala sekolah memuji hasil pekerjaan

    dan untuk diperhatikan oleh teman personil yang lain.  Meningkatkan beban tugas yang lebih tinggi atau berat.

    3) Melaksanakan kegiatan supervisi

      Kepala sekolah melakukan supervisi secara rutin.

      Kegiatan supervisi dilakukan dengan cara melakukan

    pengamatan guru saat mengajar di kelas.

      Kepala sekolah memberikan koreksi kepada guru yang

    disupervisi.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    15/22

      Kepala sekolah selalu memberikan motivasi untuk menjadi

    guru yang berprestasi dalam mengajar dalam rangka

    meningkatkan kualitas lembaga secara keseluruhan.

      Guru antusias ketika mendapati dirinya sedang disupervisi.

    4) Mengoptimalkan upaya koordinasi

    Melakukan kontrol secara kontinyu untuk memastikan

    proses koordinasi berjalan sesuai yang diharapkan.

    D. PENGAWASAN

    1) Melakukan pemantauan secara rutin

    Pemantauan dilakukan secara rutin oleh kepala MIN

    Kalibuntu Wetan.

    2) Mengadakan kegiatan evaluasi

    Kepala Sekolah memberikan koreksi jika memang

    diperlukan dan ditindaklanjuti oleh personil yang bersangkutan.

    3) Melaksanakan pelaporan

      Pihak-pihak yang mendapatkan laporan dari hasil

    implementasi MBS di MIN Kalibuntu Wetan adalah sebagai

    berikut:

    a) Komite Madrasah

    b) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

    c) Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecataman Kendal

    d) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal

      Adanya prosedur yang jelas bagaimana tahapan manajemen

    yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian

    (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan

    (controlling) dapat terkoordinasi dengan baik.

      Adanya nuansa kerja bareng dari semua personel yang ada.

    Kepala sekolah dengan bawahan dapat melakukan

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    16/22

    koordinasi dengan baik. Kepala sekolah mau terjun ke

    lapangan dan melakukan usaha pemotivasian dengan

    sebaik-baiknya. Kepala sekolah memimpin dengan teladan.

    Para personil di MIN Kalibuntu Wetan tergabung dalam tim

    yang solid.

    SLIDE 12

    A. KEMANDIRIAN

    1) Menjaga independensi kepala sekolah 

    Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kemandirian

    dengan menjaga indepedensi dari segala bentuk intervensi dari

    semua pihak. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan

    Kankemenag misalnya saja adalah masalah rekruitmen tenaga

    pengajar, dalam hal ini adalah penempatan guru dengan status

    Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Intervensi dengan komite sekolah adalah berkaitan dengan

    rekruitmen guru swasta atau honorer. Indepedensi atau

    kemerdekaan dalam mengambil kebijakan merupakan syarat

    utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin.2) Bekerja sama tanpa syarat mengikat 

    Kepala MIN Kalibuntu menggunakan prinsip mau bekerja

    sama dengan pihak manapun, baik itu lembaga pemerintah

    maupun swasta, atau juga kerja sama dengan perseorangan

    maupun kelompok.

    3) Mengadakan kegiatan kewirausahaan

    Membuka kantin dan koperasi sekolah. Kedua jenis usaha

    ini bertujuan untuk mencari sumber dana tambahan dalam

    rangka melancarkan program pendidikan. Melalui kegiatan

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    17/22

    kewirausahaan ini menurut kepala sekolah income sekolah tidak

    hanya diperoleh dari sumbangan orangtua, pemerintah, dan

    pihak yang lain yang sifatnya dana hibah.

    B. KEMITRAAN

    Prinsip kemitraan yang digunakan di MIN Kalibuntu

    memandang semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap

    sekolah merupakan pihak yang dapat didayagunakan dan

    mampu membantu sekolah dalam rangka peningkatan mutu

    pendidikan. Kepala sekolah tetap menjaga hubungan kemitraan

    agar tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kemandirian.

    Kemitraan yang berlaku di MIN Kalibuntu Wetan adalah

    menggunakan prinsip egaliter. Masing-masing pihak yang

    bermitra dengan MIN Kalibuntu memiliki posisi dan tanggung

     jawab yang sama. Hubungan atasan dan bawahan tidak berlaku

    dalam konteks kemitraan. Masing-masing menjalankan fungsi

    dan perannya sesuai dengan tugas dan batas-batas wewenang

    yang dimiliki.

    C. PARTISIPASI MASYARAKAT

    1) Pembangunan gedung 

    2) Penyusunan RAPBS 

    3) Penjaringan siswa baru

    4) Mencarikan sumber dana 

    5) Mengawasi penyelenggaraan sekolah secara menyeluruh

    6) Pengevaluasian program pendidikan dan rencana tindak

    lanjut.

     Ada beberapa kendala dalam meningkatkan partisipasi :

    1) Pertama, MIN Kalibuntu Wetan berada di lingkungan

    masyarakat ekonomi pas-pasan.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    18/22

    2) Kedua, masyarakat umumnya berprofesi sebagai petani.

    3) Ketiga, anggota komite sekolah banyak yang berlatar

    belakang tokoh agama dan pebisnis bukan seorang tenaga

    profesional di bidang pendidikan.

    4) Keempat, tingkat pengetahuan masyarakat perihal

    manajemen di bidang pendidikan masih minim.

    5) Kelima, masyarakat masih berpikir secara tradisional

    sehingga terjadi penolakan atau resistensi dari masyarakat

    ketika sekolah hendak melakukan inovasi pendidikan yang di

    dalamnya menyangkut besaran biaya yang harus

    dianggarkan.

    Faktor pendukung partisipasi yaitu:

    1) Para orangtua siswa cenderung memiliki tingkat religiusitas

    yang tinggi atau bersifat agamis. Hal ini mengingat motivasipara orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke MIN

    Kalibuntu Wetan murni untuk mengejar materi agama.

    Bersekolah di MIN Kalibuntu Wetan adalah pilihan karena

    mayoritas siswa berasal dari luar desa Kalibuntu Wetan.

    2) Para orangtua banyak yang berasal dari golongan ekonomi

    menengah ke atas meskipun sebagian berasal dari golongan

    ekonomi pas-pasan.

    3) Banyaknya tokoh agama di lingkungan masyarakat sekitar

    4) Lokasi berada di lingkungan padat penduduk dan di

    perkotaan.

    5) Memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan

    adanya perasaan saling memiliki sehingga nuansa

    kekeluargaan antara personil sekolah dan masyarakat sangat

    kental.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    19/22

    D. TRANSPARANSI

    Kepala sekolah menjalankan prinsip keterbukaan dengan

    cara memberikan laporan secara kontinyu setiap diadakan rapat

    bulanan. Secara bergiliran para bendahara melaporkan data

    keluar masuknya anggaran yang sudah dilakukan. Para guru

    dan karyawan lainnya berhak untuk bertanya kepada bendahara

    kapan saja.

    Prinsip transparansi keuangan kepada pihak eksternal

    diterapkan dengan cara memberikan laporan

    pertanggungjawaban secara tertulis. Laporan ini diberikan

    kepada komite sekolah dan wali murid. Jenis keuangan yang

    dilaporkan yaitu dana BOS, DIPA, dan dana ekstrakurikuler.

    Masyarakat bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima

    sekolah dari orangtua siswa dan digunakan untuk apa saja uang

    itu.

    E. AKUNTABILITAS

    Pengelolaan akuntabilitas pembiayaan MIN Kalibuntu

    Wetan dilakukan dengan membagi anggaran pendidikan dipisah

    dalam tiga kategori, yaitu: biaya operasional, biaya

    pengembangan, dan biaya investasi. Pengelolaan anggaran

    tersebut terdapat pihak masing-masing yang bertanggung

     jawab. Pembagian tugas dilakukan dengan penunjukkan

    bendahara yang berbeda-beda. Penunjukkan koordinator tidak

    saja pada urusan anggaran tetapi juga program pembelajaran.

    Contohnya koordinator ekstrakurikuler, koordinator pramuka,

    koordinator lomba-lomba, dan lain sebagainya.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    20/22

    SLIDE 13

    a. Pemberian otonomi luas kepada sekolah

    MBS memberikan otonomi luas kepada sekolah disertaiseperangkat tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan

    pengembangan strategi sesuai dengan posisi setempat.

    Sekolah diberi kekuasaan dan kewenangan yang luas untuk

    mengembangkan kurikulum dan pelajaran sesuai dengan

    kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat.

    Usaha yang dapat dilakukan MIN Kalibuntu Wetan adalah

    dengan cara sebagai berikut:

    1) Merumuskan strategi dalam peningkatan mutu sekolah

    2) Mengoptimalkan potensi sekolah

    3) Meningkatkan kreatifitas dalam mengelola lembaga

    4) Melakukan inovasi-inovasi

    5) Mengembangkan sumber daya manusia

    6) Melakukan perencanaan dengan mendasarkan pada hasil

    analisis SWOT

    b. Kepemimpinan yang demokratis dan professional

    MBS menuntut kepala sekolah mengimplementasikan

    proses buttom-up  secara demokratis sehingga semua pihak

    memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil

    beserta pelaksanaannya. Pola kepemimpinan demokratis dan

    profesional ini dilaksanakan kepala sekolah dalam segala

    bentuk keputusan, termasuk di dalamnya adalah pengangkatan

    guru dan karyawan.

    c. Team-work  yang kompak dan transparan

    Keberhasilan program-program sekolah tentunya

    didukung oleh kinerja team  yang kompak dan transparan dari

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    21/22

    berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Asas

    yang digunakan dalam bekerja di MIN Kalibuntu Wetan adalah

    asas kekeluargaan.

    Segala program yang terselenggara di MIN Kalibuntu

    Wetan selalu mengedepankan transparansi dan akuntabel.

    Indikatornya antara lain adalah kepala sekolah selalu berembuk

    untuk membahas RAPBS, termasuk di dalamnya adalah

    pelaporan yang dilakukan secara rutin selama 3 bulan sekali.

    Indikator lainnya adalah kepala sekolah bersama dengan komite

    bekerja sama dalam mencari sumber pendanaan bagi

    terlaksananya program pendidikan di MIN Kalibuntu Wetan.

    Beberapa strategi untuk mencapai keberhasilan

    implementasi MBS, strategi-strategi tersebut adalah:

    a. Sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal yaitudimilikinya kekuasaan dan kewenangan, pengembangan

    pengetahuan yang berkesinambungan, akses informasi ke

    segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap

    orang yang berhasil.

    b. Peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan,

    proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan

    instruksional serta non-instruksional.

    c. Kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan

    dan mendayagunakan setiap sumberdaya sekolah secara

    efektif.

    d. Proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam

    kehidupan komite sekolah yang aktif.

    e. Semua pihak harus memahami peran dan

    tanggungjawabnya.

  • 8/18/2019 Paparan Seminar

    22/22

    f. Guidelines dari kementerian terkait sehingga mampu

    mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan

    efektif. Guidelines  itu jangan sampai berupa peraturan-

    peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah.

    g. Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang

    minimal diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban

    setiap tahunnya.

    h. Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja

    sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan

    pencapaian belajar siswa.

    i. Implementasi diawali dengan sosialisasi MBS, identifikasi

    peran, mengadakan pelatihan, implementasi pada proses

    pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan

    dilakukan perbaikan-perbaikan.