paparan taskap_fabian_final
TRANSCRIPT
OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKATDALAM RANGKA
PEMBANGUNAN NASIONAL
FABIAN BUDDY PASCOAL, S.H., LL.M.
PAPARAN TASKAP PPRA LV LEMHANNAS RI
OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIAINDONESIA
GUNA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATMENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL
FABIAN BUDDY PASCOAL, S.H., LL.M.PAPARAN TASKAP PPRA LV LEMHANNAS RI
Jakarta, 27 Oktober 2016
OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIAGUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBANGUNAN NASIONALTERCAPAI
PENINGKATANKESEJAHTERAAN
MASYARAKATTERWUJUD
PERAN INVESTASIASING DI
INDONESIAYANG
DIHARAPKAN
PERAN INVESTASIASING DI
INDONESIASAAT INI
LANDASAN PEMIKIRAN
PELUANG & KENDALA
OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIAGUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
BANGNASTERCAPAI
PENINGKATANKESEJAHTERAAN
MASYARAKATTERWUJUD
OPTIMALISASI PERAN
INVESTASI ASING YANGDIHARAPKAN
PERAN INVESTASI ASING
SAAT INI
FEED BACK
TATA URUTTATA URUT
PENDAHULUAP1 PENDAHULUAN
INDONESIA MEMPUNYAI POTENSI BESAR
BAGI INVESTASI ASING
Presiden Jokowi menyampaikan sambutan sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada sesi pertama pertemuan G7, 27 Mei 2016 di Jepang
Sumber: http://setkab.go.id/presiden-jokowi-indonesia-siap-jadi-motor-terciptanya-asia-yang-damai-dan-sejahtera/
Indikator Ekonomi Yang Indikator Ekonomi Yang KuatKuat
PERAN INVESTASI ASING
POTRET FAKTA
IDR 545,4 T
IDR 463,1 T
17,8%
IDR 307,0 T IDR 156,1 T (US$ 14.5 B)
IDR 365,9 T
IDR 179,5 T (US$ 14.3 B)
19,2% 15,0%
0,3%
1.435.7111.430.846
1.430.8461.435.711
0,3%
19,2%
IDR 307,0 T(US$ 28.5 B)
IDR 365,9T (US$ 29.4 B)
Realisasi InvestasiJan – Des
Penanaman Modal Asing
Penyerapan Tenaga Kerja
Penanaman Modal Dalam Negeri
naik
naik
naik
naik
Realisasi Investasi 2015 (sumber: BKPM)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
14
NO. INDIKATOR 2016
Negara Indonesia
Singapura
Malaysia
Thailand Brunei Vietnam Filipina
Peringkat 109 1 18 49 84 90 103
1 Memulai Usaha (Starting a business) 173 10 14 96 74 119 165
2Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)
107 1 15 39 21 12 99
3 Pendaftaran Properti (Registering property) 131 17 38 57 148 58 112
4 Penyambungan Listrik (Getting electricity) 46 6 13 11 68 18 19
5 Pembayaran Pajak (Paying taxes) 148 5 31 70 16 168 126
6 Perdagangan Lintas Negara (Trading across boders) 105 41 49 56 121 99 95
7 Akses Perkreditan (Getting credit) 70 19 28 97 79 28 109
8Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)
88 1 4 36 134 112 155
9 Penegakan Kontrak (Enforcing contract) 170 1 44 57 131 74 140
10Penyelesaian Perkara
Kepailitan (Resolving insolvency)
77 27 45 49 98 123 53
Peringkat Indonesia
Survei Ease of Doing Business (EoDB 2016) dari 189 negara
POKOK PERMASALAHAN:
peran investasi asing di Indonesia belum optimal sehingga kesejahteraan masyarakat masih rendah dan pada
akhirnya dapat mempengaruhi pembangunan nasional.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsepsi yang tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut
PENDAHULUAP2 LANDASAN PEMIKIRAN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN TEORI PEMBENTUKAN MODAL
INVESTASI TEORI EKONOMI PASAR
(LIBERALISME) TEORI PERAN NEGARA DALAM
EKONOMI (SOSIALISME) 17
LANDASAN
HISTORIS
LANDASAN
OPERASIONAL
LANDASAN TEORI
LANDASAN FILOSOFIS
LANDASAN
KONSEPTUAL UU NO 13 TH 2003 : KETENAGAKERJAAN
UU NO 25 TH 2007 : PENANAMAN MODAL UU NO 17 TH 2007 : RPJPN 2005-2025 UU NO 25 TH 2009 : PELAYANAN PUBLIK PP NO 2 TH 2015 : RPJMN 2015-2019 INPRES NO 4 TH 2015 : PTSP PUSAT DI BKPM
L. IDIIL : PANCASILA L. KONSTITUSIONAL : UUD’45
L. VISIONAL : WANUS L. KONSEPSIONAL : TANNAS
PENDAHULUAP3 KONDISI PERAN PMA SAAT INI
19
FAKTA TAHUN 2015: FAKTA TAHUN 2015: BANYAK INVESTOR TIDAK REALISASIKAN
KOMITMEN INVESTASI
1.852triliun rupiah
Komitmen
investasi 2015
45% (yoy)45% (yoy)
Pertumbuhan Komitmen
investasi 2015
545,4triliun rupiah
Realisasi investasi 2015
17,8% (yoy)17,8% (yoy)
Pertumbuhan Realisasi
investasi 2015
Kontribusi investasi terhadap PDB
Triwulan 1/2015
Triwulan 2/2015
Triwulan 1/2016
Triwulan 2/2016
Investasi 32,85 32,53 33,15 32,45
POSTUR APBN
Sumber: ttp://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+-+harga+minyak+naik%2C+pemerintah+cuma+pangkas+belanja+rp+12%2C8+triliun
Perlambatan investasi TW II-2016 thd TW I-2016
swasta belum cukup percaya diri untuk melakukan belanja => keengganan untuk melakukan realisasi atas komitmen penanaman modalnya
peran dan manfaat PMA menjadi tidak optimal
Tingkat Pertumbuhan Investasi Triwulan I-
2016 Terhadap Triwulan IV-2015
Triwulan II-2016 Terhadap Triwulan I-2016
Triwulan I-2016 Terhadap Triwulan I-2015
Triwulan II-2016 Terhadap Triwulan II-2015
Investasi
-5,75 2,55 5,57 5,06
RENDAHNYA KAPASITAS RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANKELEMBAGAAN
TATA KELOLA PERKOTAAN
Sumber ilustrasi: http://www.kabaranyar.com/2016/03/ini-jawaban-cerdas-dari-menteri-susi.html
Sumber ilustrtasi: http://www.silet.co.id/2016/04/dituding-wapres-jk-bikin-susah-rakyat.html
RENDAHNYA KAPASITAS RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANKELEMBAGAAN
TATA KELOLA PERKOTAAN
RENDAHNYA KAPASITAS RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANKELEMBAGAAN
Kepala daerah yang tersangkut kasus hukum:• hingga 2010 206 • 2011 40• 2012 41 • 2013 23• 2014 56
(Cat: Indonesia punya 34 gubernur, 414 bupati dan 97 walikota)
RENDAHNYA KAPASITAS RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANKELEMBAGAAN
Men PAN-RB:
“Kemampuan lebih dari 60% pegawai hanya sebatas administratif.
Yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan, tidak sampai 40%.”
Temukan dan cabut 3.143 Perda yang hambat pertumbuhan ekonomi daerah, perpanjang jalur birokrasi, dan hambat investasi dan kemudahan berusaha.
Temukan 42.000 aturan di bawah UU yang masih berlaku
REGULASI & PERIJINAN YG BELUM REGULASI & PERIJINAN YG BELUM TERTATATERTATA
“Mereka (investor) hitung izin itu hampir 2.000 izin. Lembarnya (dokumen) bisa mencapai 20.000 lembar. Kalau dari pusat diurutkan sampai ke daerah,” kata Jokowi
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 28Source: World Economic Forum
NegaraPeringkat
2009-2010
2010- 2011
2011- 2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Swiss 1 1 1 1 1 1 1Singapore 3 3 2 2 2 2 2US 2 4 5 7 5 3 3Japan 8 6 9 10 9 6 5Malaysia 24 26 21 25 24 20 18China 29 27 26 29 29 28 28Thailand 36 38 39 38 37 31 32Indonesia 54 44 46 50 38 34 37Russia 63 63 66 67 64 53 45India 49 51 56 59 60 71 55Vietnam 75 59 65 75 70 68 56Philippines 87 85 75 65 59 52 47Brazil 56 58 53 48 56 57 75Jumlah Negara
131 139 140 144 148 144 140
Global Competitiveness Index 2015-2016
DAYA SAING GLOBAL YANG MASIH DAYA SAING GLOBAL YANG MASIH RENDAHRENDAH
PROSES TRI-PARTI PENETAPAN PROSES TRI-PARTI PENETAPAN UPAH MINIMUM YG BELUM UPAH MINIMUM YG BELUM
SEIMBANGSEIMBANG
(sumber ilustrasi : http://nasional.kontan.co.id/news/kspi-upah-buruh-indonesia-terendah-di-asia)
PELAYANAN INVESTASI DI DAERAH PELAYANAN INVESTASI DI DAERAH YANG BELUM MEMENUHI HARAPANYANG BELUM MEMENUHI HARAPAN
KURANGNYA INFRASTRUKTURKURANGNYA INFRASTRUKTUR
INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA(sumber: The Global Competitiveness Report 2015-2016 - World Economic
Forums)
Tahun Peringkat
2010 – 2011 902011 – 2012 822012 - 2013 922013 - 2014 82
2014 - 2015 562015 - 2016 62
KETIMPANGAN KAWASAN BARAT KETIMPANGAN KAWASAN BARAT DAN KAWASAN TIMURDAN KAWASAN TIMUR
TOTAL REALISASI INVESTASI PMDN/PMA KAWASAN BARAT INDONESIA
DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
NO URAIAN 2013 % 2014 % 2015 %(Rp. Milyar) (Rp. Milyar) (Rp. Milyar)
1 Indonesia Bagian Barat
250,910,469.70
83.47
281,722,050.30
85.90
318,968,017.52 87.1
2
2Indonesia Bagian Timur
49,688,843.00
16.53
46,244,275.80
14.10
47,160,948.34 12.8
8
TOTAL 300,599,312.70
100.00
327,966,326.10
100.00
366,128,965.86
100.00
IMPLIKASIIMPLIKASI
IMPLIKASI PERAN PMA IMPLIKASI PERAN PMA TERHADAP KESEJAHTERAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKATMASYARAKAT
IMPLIKASI KESEJAHTERAAN IMPLIKASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL
Masyarakat yang tidak sejahtera akan menjadi beban pembangunan nasional.
POKOK-POKOK POKOK-POKOK PERSOALAN PERSOALAN
OPTIMALISASI OPTIMALISASI PERAN PMAPERAN PMA
RENDAHNYA KAPASITAS RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANKELEMBAGAAN
LEGISLASI BELUM EFEKTIF
BELUM MEMADAINYA IKLIM BELUM MEMADAINYA IKLIM INVESTASI ASINGINVESTASI ASING
PENDAHULUAP4 PERKEMBANGAN LINGSTRA
PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN GLOBALGLOBAL
Sumber ilustrasi: https://www.researchgate.net/figure/263045210_fig1_Figure-1-Boeing-787-Global-Work-Breakdown-Structure13
Sumber ilustrasi: http://defence.pk/threads/indonesia-military-news-discussion-thread.229571/page-491
Sumber ilustrasi: http://www.bidnessetc.com/35363-crude-oil-price-drops-on-supply-glut-concerns/Sumber ilustrasi: http://www.businessinsider.sg/what-is-tpp-
2016-9/
Sumber ilustrasi: https://www.theguardian.com/business/live/2016/jun/24/global-markets-ftse-pound-uk-leave-eu-brexit-live-updates
Sumber ilustrasi: http://themiddleeastandislam.blogspot.co.id/2013/02/art-of-arab-spring.html
Sumber ilustrasi: https://racanaunwahas.blogspot.co.id/2014/10/pemuda-mea-antara-peluang-dan-ancaman.html
Sumber ilustrasi: Paparan Materi TaNas, M. Nasir, Lemhannas RI, 2016
keunggulan komparatif Indonesia dapat menjadi daya saing Indonesia dalam merangkul dan memanfaatkan globalisasi;
gejolak-gejolak di kawasan Eropa-Amerika, akan makin mendorong pergeseran pusat ekonomi dunia ke depan ke kawasan Asia Pasifik;
proses transisi di Tiongkok membentuk tren perdagangan jasa yang diperkirakan terus meningkat;
harga produk manufaktur dalam tren meningkat; hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor;
implementasi MEA; posisi geografi Indonesia di titik silang perdagangan
dunia memberi Indonesia daya tarik, daya tawar dan daya saing bagi investasi asing;
populasi penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar potensial bagi investasi asing;
ideologi Pancasila yang terbuka memberi kondisi kondusif bagi investasi asing;
perkembangan politik Indonesia yang makin matang akan lebih memberi kepastian berusaha;
ke-13 paket ekonomi yang telah dihasilkan pemerintah;
keragaman sosial budaya Indonesia; dan TNI dan Polri yang mendukung pemeliharaan
keamanan dan stablitas nasional.
kondisi defisit APBN-P 2016 yang membatasi belanja pemerintah, terutama dalam pengadaan maupun peningkatan kualitas infrastruktur;
iklim investasi Indonesia yang masih belum optimal; daya saing Indonesia yang masih lebih banyak
berbasis komoditas SKA; kelembagaan pemerintahan, yang masih diwarnai ego
sektoral; dan regulasi yang belum sepenuhnya memberi kepastian
dan kemudahan berinvestasi.
PENDAHULUAP5 KONDISI PERAN INVESTASI ASING YANG DIHARAPKAN
KEUANGANKEUANGAN dana segar sumber devisa pajak fluktuasi bunga bank & valas hemat devisa
PERSAINGANPERSAINGAN
akses bahan baku & perusahaan asing lainnya
pasar domestik dan internasional baru
ciptakan permintaan alat2 produksi dlm negeri
perkuat struktur ekonomi nasional
tingkatkan daya saing industri ekspor, dan bangkitkan industri lokal;
perlindungan polkam wilayah; gulirkan gerak pembangunan tarik investasi asing lain
TEKNOLOGITEKNOLOGI bawa teknologi lebih tinggi rangsang litbang teknologi lokal perkenalkan best practices bawa pengetahuan pemasaran
produk kelola SKA optimal dgn perhatikan
lingk.hidup
TENAGA KERJATENAGA KERJA perkenalkan pola manajemen baru lapangan kerja tenaga kerja lokal dptkan
penghasilan lebih baik, dan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan baru
karir di luar negeri
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA LOKALPELAKU USAHA LOKAL
utk taat pada DNI, partner lokal dptkan kesempatan tumbuh bersama pihak asing, sebagai pemegang saham lokal atau pemasok
PEMERATAAN PEMERATAAN PEMBANGUNANPEMBANGUNAN
buka wilayah baru, wilayah perbatasan, daerah tertinggal dan daerah terpencil
bawa efek berganda ke wilayah dan daerah tersebut;
bangun konektivitas wilayah; kurangi kesenjangan antar daerah seimbangkan kawasan
Agar peran-peran di atas dapat optimal, diharapkan adanya
kondisi-kondisi, a.l.:
KAPASITAS KELEMBAGAAN BERKUALITASKAPASITAS KELEMBAGAAN BERKUALITAS
STRUKTUR LEMBAGA : struktur organisasi, kapasitas tata laksana, budaya kerja, anggaran, sarana dan prasarana, dan standar pelayanan
PERSONEL LEMBAGA : integritas dan kompetensi
KULTUR LEMBAGA : sinergitas kelembagaan
ADANYA REGULASI YANG EFEKTIF YG DITANDAI OLEH ADANYA REGULASI YANG EFEKTIF YG DITANDAI OLEH PERIJINAN BERKEPASTIAN, BERKEADILAN & BERMANFAAT, PERIJINAN BERKEPASTIAN, BERKEADILAN & BERMANFAAT, DAN OTORITAS PENGELOLA LEGISLASI PERIJINAN DAN OTORITAS PENGELOLA LEGISLASI PERIJINAN INVESTASIINVESTASI
DAFTAR NEGATIF INVESTASI : satu-satunya rujukan pengaturan persentase saham PMA, sesuai dgn peraturan2 sektoral, dan dinamis
PERATURAN-PERATURAN DAERAH: tidak menghambat investasi
PROSES PERIJINAN YANG SINGKAT DAN CEPAT
ADANYA IKLIM INVESTASI YANG BERPARADIGMA ADANYA IKLIM INVESTASI YANG BERPARADIGMA NASIONALNASIONAL
PERSAINGAN USAHA DOMESTIK YANG SEHAT
PEMERINTAH MAMPU MENJAGA KESEIMBANGAN KEPENTINGAN PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM HAL PENETAPAN UPAH MINIMUMKOMUNIKASI YG EFEKTIF ANTARA PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS WILAYAH KBI DAN KTI MENUJU KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL ANTAR WILAYAHPEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN INOVATIF DLM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH
KONTRIBUSIKONTRIBUSI
EKSPOR EKSPOR (18,8%)(18,8%)
KONSUMSI KONSUMSI DOMESTIK DOMESTIK (55,23%)(55,23%)
INVESTASIINVESTASI(32,45%)(32,45%)
PERTUMBUHAN EKONOMI
Sumber: Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 2-2016
PENGELUARAPENGELUARAN N PEMERINTAH PEMERINTAH (9,44%)(9,44%)
KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
INVESTASIINVESTASI PERTUMBUHAN EKONOMI
KESEMPATAN KESEMPATAN KERJAKERJA
PENDAPATANPENDAPATAN
KESEJAHTERAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATMASYARAKAT
KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKATKONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP PEMBANGUNAN NASIONALTERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL
Masyarakat yang sejahtera Masyarakat yang sejahtera merupakan pilar pembangunan merupakan pilar pembangunan nasionalnasional
Sumber ilustrasi: http://achmadrezafadillah.blogspot.co.id/2012/02/lima-pilar-pembangunan-nasional.html
PENDAHULUAP6 KONSEPSI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA
KEBIJAKANKEBIJAKAN
MEMPERKUAT EKOSISTEM YANG KONDUSIF BAGI
INVESTASI ASING DI INDONESIA MELALUI KELEMBAGAAN
LEGISLASIIKLIM INVESTASI
EKOSISTEM INVESTASIEKOSISTEM INVESTASI
STRATEGISTRATEGI
STRATEGI 1MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN
STRATEGI 2MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN KEMANFAATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
STRATEGI 3MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI ASING DI
INDONESIA YANG BERPARADIGMA NASIONAL
STRATEGI 1MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN STRUKTUR KELEMBAGAAN1)K/L dan pemda lakukan evaluasi, analisa dan penataan struktur organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran;2)K/L dan pemda membenahi mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi;3)K/L dan pemda merumuskan budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu; 4)K/L dan pemda menguatkan dan memantapkan metode pengalokasian anggaran;5)K/L dan pemda lakukan menyediakan sarana dan prasarana sesai standar; 6)K/L dan pemda lakukan membuat prosedur kerja dan penerapan metode kerja modern berbasis iptek;7)K/L dan pemda lakukan meminimalkan pengaruh negatip elit politik atau kelompok kepentingan;8)Kementerian PAN-RB memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik (SPBE) yang terintegrasi, untuk peningkatan pelayanan publik, termasuk dalam rangka perijinan usaha penanaman modal
UPAYA-UPAYA
PERSONALIA KELEMBAGAAN9)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan amanat UU NRI No.5 Tahun 2014 tentang ASN dalam proses rekrutmen ASN: memberi nilai tinggi atas integritas pribadi , menggunakan Merit System, transparan, akuntabel, lembaga pemantau independen ;10)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan revitalisasi dan re‐branding government untuk menarik minat angkatan muda;11)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan pembinaan karier berbasis merit system dan memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja;12)K/L dan pemda meningkatkan kompetensi ASN secara terukur dan terarah;13)Kemenkeu, Kemen PAN-RB dn pemda meningkatkan kesejahteraan ASN berbasis kinerja dgn metode yang transpan dan akuntabel, serta memanfaatkan teknologi;14)lembaga-lembaga pengawasan melakukan fungsi-fungsi pengawasan pre-emptif, preventif, dan represif;15)lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya, terkait tindak pidana korupsi melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum.
KULTUR KELEMBAGAAN16)tiap Kemenko menerapkan metode KISSMe (Komunikasi, Integrasi, Simplikasi, Sinkronisasi, Mekanisasi) dalam proses koordinasi internal organisasi Kemenko;17)semua Kemenko saling menerapkan metode KISSMe di atas satu sama lain terkait kebijakan PMA;18)semua dan setiap Kemenko saling melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan BKPM dan lembaga-lembaga yang sehari-hari berada di sekitar presiden/wakil presiden dan berinteraksi langsung dengan presiden/wakil presiden;19)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan revolusi mental yakni dari birokrasi bermental priyayi (dilayani) menjadi birokrasi bermental melayani dan beretos kerja tinggi; 20)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan fokus tugas dan fungsi pada program prioritas kementerian dan lembaga terkait; 21)BKPM bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Lemhannas RI, pemerintah daerah terkait dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyelenggarakan program pendidikan khusus, baik terpusat di Jakarta dan/atau di masing-masing daerah yang menjadi daerah unggulan untuk optimalisasi PMA.
STRATEGI 2MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN KEMANFAATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
22)Kemenko Perekonomian, BKPM dan Kemkumham melakukan telaahan mendalam atas peraturan perundangan yang dibuat pada jaman kolonial dan masih berlaku hingga kini, yang menghalangi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia;
23)BKPM, Kemkumham dan Kemendagri secara periodik melakukan telaahan mendalam atas peraturan perundangan daerah yang masih berlaku yang mempunyai potensi menghalangi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia;
24)BKPM dan kementerian dan lembaga terkait, melakukan telaahan mendalam atas peraturan perundangan yang menyangkut kementerian dan lembaga dimaksud yang mempunyai potensi menghalangi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia;
25)BKPM, Kemkumham dan Kemenlu secara periodik melakukan perbandingan atas model-model legislasi negara-negara lain yang terkait investasi asing;
UPAYA-UPAYA
26)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham mempercepat program pembaruan hukum nasional yang berisi legislasi yang disempurnakan, diharmonisasikan dan disederhanakan;
27)Pemerintah dan DPR menyusun program legislasi nasional, khususnya legislasi yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia;
28)Pemerintah menetapkan BKPM sebagai otoritas pengelola legislasi perijinan investasi;
29)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
30)BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan investasi senantiasa memutakhirkan website BKPM dengan peraturan perundang-undangan terkait investasi;
31)BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan investasi sebanyak mungkin menuangkan kebijakan secara tertulis dalam suatu peraturan;
32)BKPM memuat dalam, dan kemudian secara periodik memutakhirkan, website-nya tersebut di atas, petunjuk-petunjuk resmi yang bersifat umum yang pernah diberikan BKPM dari waktu ke waktu kepada berbagai pihak tertentu atas dasar permintaan untuk itu dari pihak bersangkutan mengenai suatu hal tertentu;
33)BKPM dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang mempunyai otoritas perijinan investasi, melakukan sinkronisasi perijinan dari pusat ke daerah, sehingga sepanjang sudah diselesaikan di pusat, instansi pemerintah daerah terkait sudah langsung mengetahuinya dan/atau tidak lagi meminta dibuatkan perijinan serupa di tingkat daerah;
34)BKPM memantau pelaksanaan realisasi rencana investasi sebagaimana dimuat dalam ijin prinsip dari BKPM yang diberikan ke investor bersangkutan, sesuai dengan waktu yang diberikan, guna memperkecil jarak antara nilai rencana investasi yang sudah mendapatkan ijin prinsip dari BKPM, dengan nilai realisasi investasi;
35)perusahaan-perusahaan PMA bersangkutan menggunakan jasa-jasa profesi yang akan menunjang pelaksanaan investasinya, seperti konsultan hukum dan konsultan pajak;
36)Kemenkumham, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Sekretariat DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan pelatihan proses pembuatan perundang-undangan yang berkualitas bagi anggota-anggota DPR, setidaknya bagi anggota DPR yang baru;
37)Pemerintah tetap harus jeli dan selektif dalam membuka bidang-bidang yang dapat dimasuki oleh asing,;
38)BKPM memantau kepatuhan investor atas syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perijinan investasi yang diberikan BKPM ke investor bersangkutan; dan
39)BKPM dan lembaga-lembaga penegak hukum melakukan penegakan kepatuhan atas perijinan dan hukum yang berlaku, secara terukur dan terarah.
STRATEGI 3MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI ASING DI
INDONESIA YANG BERPARADIGMA NASIONAL
PELAYANAN PENANAMAN MODAL 40)Kemenko Perekonomian lewat perubahan-perubahan Daftar Negatif Investasi dari waktu ke waktu, memberi kesempatan bagi penanaman modal asing untuk memasuki bidang-bidang usaha yang memberi mereka keuntungan yang wajar, namun sekaligus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;41)Keminfokom menuntaskan peta jalan ekonomi digital (e-commerce road map) bagi pengembangan industri ekonomi digital (e-commerce);42)Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia I, dan PT Pelabuhan Indonesia II mengurangi waktu inap (dwelling time) barang di pelabuhan-pelabuhan;43)BKPM dan pemerintah daerah melakukan pemangkasan, penyederhanaan, peringkasan dan percepatan proses perijinan;
UPAYA-UPAYA
44)BKPM, K/L dan pemda melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM (PTSP):
45)BKPM dan Kementerian PAN-RB makin mendorong daerah untuk lebih giat melakukan inovasi pelayanan publik, khususnya untuk potensi-potensi investasi yang merupakan keunikan sekaligus keunggulan daerah bersangkutan;
46)BKPM bekerjasama dengan Kemendagri, Kemeninfokom, Lemhannas RI dan pemerintah daerah bersangkutan menciptakan suatu aplikasi digital interaktif khusus yang dapat membuat pengolahan data dan memberi perkiraan hasil terkait prospek PMA di tiap daerah;
47)BKPM dan Kementerian PAN-RB menerapkan UU NRI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menetapkan standar pelayanan bagi publik, khususnya bagi para investor;
48)BKPM, Kemendagri dan pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud dalam UU NRI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (4) ;
49)BKPM, Kemendagri, Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) secara periodik melakukan analisa dan evaluasi terhadap perkembangan investasi di daerah;
50)Kepolisian RI menjaga dan menjamin keamanan investasi sehingga dapat ikut mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif;
51)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), APPSI dan APEKSI secara periodik menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) yang diikuti oleh jajaran masing-masing pemerintah daerah terkait;
52)BKPM, KADIN, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara periodik melakukan pembangunan jaringan perkenalan antar mereka;
KETENAGAKERJAAN53)Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kemenakertrans), Federasi Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di tingkat pusat dan di tingkat daerah, secara periodik melakukan forum komunikasi bersama;
54)Kemenakertrans menetapkan dan menerapkan kompetensi dan integritas yang tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok penekan yang bermaksud hanya untuk melindungi kepentingan suatu pihak semata;
55)Terkait penetapan upah minimum regional, pemerintah daerah harus mampu mengkalkulasi secara efektif dan efisien berapa kira-kira besaran UMR (Upah Minimum Regional) secara netral tanpa mengorbankan salah satu pihak, yakni antara pihak pekerja maupun pihak pengusaha;
INFRASTRUKTUR56)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas;57)Kementerian Kominfokom menuntaskan proyek infratsruktur komunikasi Palapa Ring pada tahun 2018 guna menunjang industri e-commerce yang sangat potensial dikembangkan di Indonesia; 58)Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengadakan evaluasi dengan wakil dari keempat kementerian di atas, untuk mengikuti dengan ketat perkembangan pengadaan tanah dan kemajuan pembangunan konstruksi serta sarana dan prasarana infrastruktur di daerah bersangkutan; 59)Pemerintah melakukan sejumlah inovasi terobosan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan segera, di tengah defisit APBN saat ini;
PEMBANGUNAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)60)Pemerintah merubah politik anggaran dimana anggaran tidak lebih besar berada di kementerian dan lembaga, tetapi akan lebih banyak di daerah;61)Pemerintah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan di KTI, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah;62)Pemerintah memfasilitasi keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, melalui infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu;63)Pemerintah makin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan Iptek penduduk KTI, dengan percepatan dan perluasan pembangunan SMK-SMK, politeknik, akademi komunitas, Balai Latihan Kerja (BLK), dan Science dan Techno Park; 64)Pemerintah melakukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan di KTI, untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; dan65)Pemerintah daerah secara inovatif membangun daerahnya masing-masing sebagai pusat-pusat keunggulan.
PENDAHULUAP7 PENUTUP
INVESTASIINVESTASIPERTUMBUHAN EKONOMI
KESEJAHTERAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATMASYARAKAT
PEPEMBANGUNMBANGUNAN AN
NASIONALNASIONAL
KESIMPULANKESIMPULAN
kapasitas kelembagaan pemerintahan
peraturan perUUan yg efektif dan bermanfaat
iklim investasi asing yg berparadigma nasional
MEMPERKUAT EKOSISTEM YG KONDUSIF BAGI INVESTASI ASING DI INDONESIA
rendahnya kapasitas kelembagaan
legislasi belum efektif
belum memadainya belum memadainya iklim investasi asingiklim investasi asing
SARANSARAN