PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERIDALAM NEGERI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIANKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

FEBRUARI 2010

1. LATAR BELAKANG PERLUNYA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSIPENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI

DALAM NEGERI

A. INPRES NO.2 TAHUN 2009 TENTANG: PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pengadaan barang/jasa Pemerintah bertujuan untuk:a) Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk

PEMERINTAH :

a) Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasukrancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyediabarang/jasa nasional;

b) Memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyediajasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa;jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa;

2. Pengadaan barang/jasa Pemerintah agar berpedoman dan mengacu pada PedomanPeningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan olehMenteri Perindustrian.

3 Kampanye penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi Pemerintah3. Kampanye penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi PemerintahPusat/Daerah, BUMN dan BUMD dikoordinasikan oleh Menteri Perdagangan.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas P3DN dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

5 Ti P3DN ik l i l k t k d P id5. Timnas P3DN menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diminta Presiden.

3

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIMNAS P3DN (INPRES NO.2 TAHUN 2009)

Ketua : Menteri Perindustrian;Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

TAHUN 2009)

gg g2. Menteri Keuangan;3. Menteri Perdagangan;4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;y g p g5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunaan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;6. Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;g p g ;7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

: 8. Sekretaris Kabinet;9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan;p g g g ;10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

4

C. STRUKTUR ORGANISASI TIMNAS P3DN (PERMENPERIN NO 50 TAHUN 2009)(PERMENPERIN NO.50 TAHUN 2009)

Ketua Tim NasionalP3DN

Sekretariat

Ketua Pokja Tim Nasional P3DN

Kelompok KerjaBidang Kebijakan

Kelompok KerjaBidang Sosialisasi

Kelompok Kerja Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Masalah

5

D. POTENSI P3DN PEMERINTAHPertumbuhan & Kontribusi PDB 2009 (%)

Kontr. PDB (2008-2009)

5,1% Konsumsi Rumah Tangga

200861,0%

Pertumb. PDB (2009)2009*59,5%

• Kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDB pengeluaran terus meningkat, dari 8,4% pada tahun 2008 naik menjadi 8,9% tahun 2009.

12,9%

3,7% Investasi

KonsumsiPemerintah

8,4%

27,7%

8,9%

31,1%

• Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah tahun 2009 naik 12,9% dibanding tahun 2008. Dan diproyeksikan pada tahun 2010 tumbuh hanya 9,3%.

-16,1% Ekspor 29,8%

-18,5% Impor (28,6%)

Perubahan 1,7%

23,5%

(21,1%)

0,1%

• Kontribusi Belanja Barang dan Modal Pemerintah terhadap Belanja Pemerintah Pusat (BPP) naik dari 18,6% tahun 2008 menjadi 23,0% tahun

4,3% PDB 100%

PerubahanInventori

1,7% 0,1%

100%

, j ,2009.

• Total Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah pada APBN 2009 naik sebesar 23 4% dari Rp 128 7

Belanja Barang dan Modal 2009 (%)Kontr BPPnaik sebesar 23,4%, dari Rp 128,7

triliun tahun 2008 menjadi Rp. 158,8 triliun tahun 2009.

•Pada APBN 2010 diproyeksikan

12,4%

10,6%

Belanja Barang

Belanja Modal

8,1% 12,4%

10,5% 10,6%

Kontr. BPP2008 2009

6Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan

pertumbuhan belanja barang dan modal naik 19,2% menjadi Rp189.2 triliun

18,6% 23,0%23,4% Total

E. POTENSI P3DN BUMN

• Perputaran ekonomi BUMN memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja modal (capex) dan operasional (opex) 63 BUMN strategis tahun 2009 mencapai Rp 950,78 triliun atau hampir sama dengan 95% dari total APBN tahun 2009 sebesar Rp 1.000,8 triliuntriliun

• Belanja modal (capex) 63 BUMN pada tahun 2009 mencapai Rp143,93 triliun naik 21,74% dibanding tahun 2008 yang besarnya Rp 120,68 triliun, g y g y p ,

7

AnakPerusahaan

F. POTENSI PASAR P3DN

Pertamina

BUMNPerusahaanMigas

Perusahaan

Perusahaan

Pertamina

Pedoman P3DN Pedoman

P3DNKem.ESDM Kement.

BUMN

PerusahaanListrik

P3DN

Pedoman P3DN

Kemerin

DaftarInventarisasi

Keppres 80/2003& Perubahannya

K

Inpres 2 tahun 2009

Barang/Jasa

ProduksiDN

Kem.PU

PerusahaanKonstruksi

Kem.Kominfo

Pedoman P3DN

Pedoman

ProdusenDN

SurveyorIndependen

PerusahaanTelekom

Pedoman P3DN

DN Independen

8

G. P3DN DALAM UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi• Pengutamaan pemanfaatan barang/jasa dalam negeri

B d h t b t k h t t l k k k i t• Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi • Mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa

dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaingg g g p g• Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan

rancang bangun dalam negeri

Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang KetenagalistrikanUndang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan• Usaha jasa penunjang listrik wajib mengutamakan produk dan potensi

dalam negeri• Usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan

potensi dalam negeripotensi dalam negeri

9

H. RUU P3DN (masuk dalam Prolegnas 2010-2014)

Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomiUntuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, memberdayakan sektor industri dalam negeri, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja, dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata maka saat inikesejahteraan rakyat secara adil dan merata maka, saat ini sedang disusun RUU P3DN yang mencakup:

H k d K jib P l k I d t i• Hak dan Kewajiban Pelaku Industri, • Hak dan Kewajiban Konsumen, • Kewenangan dan Peran Pemerintah,Kewenangan dan Peran Pemerintah,• Sanksi,

10

I. P3DN DALAM KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003

• Instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri (Pasal 40 ayat 1)

• Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana ps 40 ayat 1 dilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai persiapan s.d penyelesaian perjanjian/kontrak (Pasal 40 ayat 2)p j j ( y )

• Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri (Pasal 43 ayat 1)

• Pengaturan Daftar Inventarisasi Barang/jasa Produksi Dalam Negeri untuk digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan barang/jasa & penyebarluasannya Kem. Perindustrian (Pasal 44)

11

J. P3DN DALAM KONSEP PENYEMPURNAAN PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

• Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN minimal 40%

New

• TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian

New

• Preferensi Harga untuk barang/jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku dalam pengadaan barang/jasa bernilai di atas 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

New

• Preferensi harga hanya diberikan kepada barang/jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) hingga lebih kecil dari 40% (empat puluh persen)

New

• Preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri setingi-tinginya 15% (lima belas persen) di atas harga penawaran barang impor, tidak termasuk beamasuk

New

12

K. REGULASI P3DN DI BERBAGAI INSTANSI

1. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 41 tahun 2009 tentang tata cara penilaian pencapaian tingkat komponen dalam negeri padapenyelenggaraan telekomunikasi:– Kewajiban setiap penyelenggara telekomunikasi memenuhi TKDN belanja modal

(capex) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2009 tentang2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2009 tentangpenataan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband)– Kewajiban perangkat telekomunikasi yang digunakan pada frekuensi radio 2,3

GHz dan 3 3 GHz memenuhi kandungan lokal (TKDN) minimal 30% untukGHz dan 3,3 GHz memenuhi kandungan lokal (TKDN) minimal 30% untuk subscriber station (SS) dan 40% untuk base station (BS).

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 tahun 2009 tentangpenyelenggaraan layanan televisi protokol internet (IPTV) di Indonesia– Penggunaan Internet Protocol Set-Tap-Box (IP-5TB) dengan Tingkat Kandungan

Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluhda seca a be a ap d g a a se u a g u a g ya e jad 50 % ( a pu uperseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

13

L. REGULASI P3DN DI BERBAGAI INSTANSI

4. Peraturan Menteri Negara Bumn Nomor PER-05/MBU/2008 tentang pedoman umumpelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara

– Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, sertaperluasan bagi kesempatan usaha kecil, sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapatdipertanggungjawabkan

– Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang/jasa dapat memberikanpreferansi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkanketentuan perundanga-undangan yang berlaku.

5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berisi antara lain, besaran nilai TKDN barang dan jasa adalah:- Minimal 70% untuk kapasitas terpasang s.d 8 MW - Minimal 50% untuk kapasitas terpasang 8-25 MW- Minimal 45% untuk kapasitas terpasang 25-100 MW- Minimal 40% untuk kapasitas terpasang >100 MW

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 tahun 2009 tentang harga resmi tabung baja 3 (tiga) kg beserta asesorisnya Dan Kompor Gas Satu Tungku Untuk Usaha Mikro Dalam Rangka Programbeserta asesorisnya Dan Kompor Gas Satu Tungku Untuk Usaha Mikro Dalam Rangka Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG, yang berisi ketentuan nilai TKDN dan BMP minimal antara lain–Tabung Baja LPG 3 Kg minimal 40%–Kompos gas bahan bakar LPG satu tungku dengan pemantik minimal 40%–Regulator tekanan rendah untuk tabung LPG minimal 40%–Konpor gas satu tungku untuk usaha mikro minimal 40%p g g

14

L. REGULASI P3DN DI BERBAGAI INSTANSI (lanjutan)

7. PTK NO. 007 REVISI-1/PTK/IX/2009 BP MIGAS 2009Kontraktor KKS dalam memenuhi kebutuhan barang wajib mengikutitatacara sebagai berikut:tatacara sebagai berikut:

• WAJIB MENGGUNAKAN BARANG PRODUKSI DALAM NEGERIBila dalam Daftar Barang Wajib Dipergunakan terdapat paling kurang 1 (satu) pabrikan yang memproduksi jenis barang yang dibutuhkan dengan penjumlahanp y g p j g y g g p jTKDN ditambah BMP mencapai minimal 40% (empat puluh persen);

• MENGUTAMAKAN PENGGUNAAN BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI:Untuk jenis barang yang dibutuhkan, di dalam negeri sekurangkurangnya terdapat 1 (satu) pabrikan dengan pencapaian TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) dan(satu) pabrikan dengan pencapaian TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) dan dalam Daftar Barang Wajib Dipergunakan belum terdapat pabrikan yang memproduksi barang dengan penjumlahan TKDN ditambah BMP minimal 40% (empatpuluhpersen)

• MEMBERDAYAKAN PENGGUNAAN BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI:• MEMBERDAYAKAN PENGGUNAAN BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI: Untuk jenis barang yang dibutuhkan, di dalam negeri sekurangkurangnya terdapat 1 (satu) pabrikan namun pencapaian TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan dalam Daftar Barang Wajib Dipergunakan maupun Daftar Barang Produksi Dalam Negeri belum terdapat pabrikan yang memproduksi barang dengan pencapaian TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen);minimal 25% (dua puluh lima persen);

15

1. Dukungan Kementerian Luar Negeri

M. DUKUNGAN P3DN DI BERBAGAI INSTANSI (lanjutan)

a. Mewajibkan kepada seluruh PNS Pusat dan Perwakilan di luar negeri untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki, dan peralatan lainnya hasil produksi dalam negeri.

b. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS di Pusat dan Perwakilan Luar Negeri.

c Mengusulkan penggunaan kendaraan produksi dalam negeri bagi kantor kantor Perwakilan di luar negeric. Mengusulkan penggunaan kendaraan produksi dalam negeri bagi kantor-kantor Perwakilan di luar negeri.

2. Dukungan Kementerian Dalam Negeria. Mewajibkan kepada seluruh PNS Pusat untuk mengunakan seragam termasuk alas kaki, dan peralatan

lainnya hasil produksi dalam negeri.b Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari hari tertentu setiap minggub. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu

kepada seluruh PNS .c. Membuat surat edaran kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan kewajiban penggunaan

seragam kerja hasil produksi dalam negeri bagi PNS termasuk Guru.

3 Dukungan Kementerian Pendidikan Nasional3. Dukungan Kementerian Pendidikan Nasionala. Mewajibkan penggunaan seragam sekolah (Negeri & Swasta) termasuk alas kaki hasil produksi dalam negeri.b. Mewajibkan penggunaan Peralatan sekolah misalnya; ballpoint, pensil, penggaris, penghapus, tas, dan

peralatan edukasi lainnya hasil produksi dalam negeri.c. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu.

4. Dukungan Kementerian Negara PANa. Menerbitkan peraturan bahwa penggunaan produksi dalam negeri menjadi kewajiban PNS/TNI/POLRI.b. Menerbitkan peraturan bahwa setiap instansi (Kementrian/Lembaga) mengoptimalkan penggunaan produksi

dalam negeri memonitor mengevaluasi dan melaporkan setiap enam bulan kepada Kementerian

16

dalam negeri, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan setiap enam bulan kepada Kementerian Perindustrian.

5. Dukungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

a. Mewajibkan kepada seluruh PNS untuk mengunakan seragam, termasuk alas kaki hasil produksi dalam negeri.

b. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS .

c Menghimbau pada kaum perempuan tentang peningkatan kecintaan kepada hail produksi dalamc. Menghimbau pada kaum perempuan tentang peningkatan kecintaan kepada hail produksi dalam negeri.

6. Dukungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM

M jibk k d l h PNS t k k t k l k ki h il d k ia. Mewajibkan kepada seluruh PNS untuk menggunakan seragam, termasuk alas kaki hasil produksi dalam negeri.

b. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS dan turut mensukseskan kampanye penggunaan produksi dalam negeri.

7. Dukungan TNI dan POLRI

a. Mewajibkan kepada seluruh PNS untuk menggunakan seragam, termasuk alas kaki, rompi tahan peluru, kopel rim, baret, dan peralatan non alutsista hasil produksi dalam negeri.

b. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada PNS di lingkungan TNI dan POLRI

17

2. PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERIPRODUKSI DALAM NEGERI

(PERMENPERIN NOMOR 102 TAHUN 2009 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERMENPERIN NOMOR 49 TAHUN 2009)PERUBAHAN ATAS PERMENPERIN NOMOR 49 TAHUN 2009)

A. SUBSTANSI PERMENPERIN NO.102 TAHUN 2009

Untuk mengimplementasikan isi Keppres No. 80 Tahun 2003 dan inpres No.2 tahun 2009 perubahannya Menteri Perindustrian menerbitkan Peraturan No:102/M-IND/PER/9/2009;menerbitkan Peraturan No:102/M IND/PER/9/2009; yang isinya antara lain:

- Mewajibkan instansi menggunakan produksi dalam negeriang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) danyang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) tertentu;

- Memberikan preferensi harga pada produksi dalam negerip g p p gyang memiliki nilai TKDN tertentu pada Tender;

- Mewajibkan instansi membentuk Tim Peningkatan Pengguna-an Produksi Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong Pengguan Produksi Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong Penggu-naan Produksi Dalam Negeri yang diimplementasikan mulaidari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai denganmonitoring.

19

B. PENGATURAN PELAKSANAAN P3DN DI INSTANSI PEMERINTAH KETUA

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS

WAKIL KETUA

KETUA HARIAN

KEMENTRIAN/SEKRETARIS UMUM

TIM KERJATIM FASILITASI

PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN

PUSAT

KOORDINATOR

SEKRETARIS

KOORDINATOR

SEKRETARIS

TKDN

ANGGOTAANGGOTA

KETUADAERAH

TIM KERJATIM FASILITASI

PERBEDAAN PENAFSIRAN

SEKRETARIS DAERAH / PROPINSI / KABUPATEN / KOTAWAKIL KETUA

KETUA HARIAN

DAERAH

TIM KERJA

KOORDINATOR

SEKRETARIS

PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN

KOORDINATOR

SEKRETARIS

ANGGOTA

SEKRETARIS

ANGGOTA1. WAKIL DINAS INDUSTRI2. WAKIL KADINDA3. WAKIL ASOSIASI

20

C. CONTOH PENETAPAN TKDN :

1. BIAYA MATERIAL LANGSUNG (Variabel)2. BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG (Variabel)3 BIAYA TIDAK LANGSUNG (Factory Overhead) (Variabel + Tetap) Biaya3. BIAYA TIDAK LANGSUNG (Factory Overhead) (Variabel + Tetap)

__________________________________________+4. BIAYA PRODUKSI (Cost to Make) (Variabel + Tetap)

Biaya Produksi

5. BEBAN PEMASARAN (Marketing Expences)6. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (G&AExpences)

+

Harga Barang Jadi

_________________________________________+7. HARGA POKOK PENJUALAN (Cost of Goods Sold)

8. KEUNTUNGAN DAN PAJAK (Profit & Tax)8. KEUNTUNGAN DAN PAJAK (Profit & Tax)_________________________________________+

9 . HARGA JUAL (Selling Price)10. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN10. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

_________________________________________+11 . HARGA FOB

D. KRITERIA & PERSYARATAN BMPFAKTOR PENENTUAN BOBOT

PERUSAHAAN KRITERIA Nilai BOBOT MAKSIMUM TOTAL

Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk- Min. Rp 500 Juta 5%

30%Koperasi Kecil melalui kemitraan. 30%- Setiap KelipatanRp 500 Juta 5%

Sertifikasi OHSAS 18000 (bobot 30%) / ISO 14000 Series (bobot 70%)

- Tidak Ada 0%20%

15%

ISO 14000 Series (bobot 70%) - Ada 20%

Pemberdayaan Lingkungan

- Minimal Rp 250 Juta 3%

30%Pemberdayaan Lingkungan 30%- Setiap kelipatanRp 250 Juta 3%

- Investasi Min Rp 1 5%Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna Jual

Milyar 5%

20%- Setiap kelipatanRp 1 Milyar 5%

22

3. DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAMBARANG/JASA PRODUKSI DALAM

NEGERI

A. DAFTAR INVENTARISASI

Daftar Inventarisasi barang/jasa Produksi DN adalah daftar barang/jasa produksi DN yang diterbitkan secara berkala oleh Kementerian Perindustrian

Daftar Inventarisasi barang/jasa Produksi DN akan menjadi acuan bagi Penyedia barang / Pengguna barang dalam pelaksanaan lelanglelang.

Daftar Inventarisasi dipaerbarui setiap awal tahun dan dievaluasi i dik l b t l b t ti 2 t h k lisecara periodik selambat-lambatnya setiap 2 tahun sekali.

Daftar Inventarisasi disebarluaskan oleh Kem. Perindustrian kepada Pengguna barang/jasa dan Penyedia barang/jasa atau atau yang terkait dengan pengadaan barang/jasa atau pihak lain yang memerlukan.

24

B. VERIFIKASI TKDN TAHUN 2007-2009

• Kementerian Perindustrian dari tahun telah melakukan verifikasi terhadap 1.057 produk, dengan rincian nilai TKDN sebagai berikut:

• <25% = 261 produk (24,69%)• 25% ≤ x ≤ 40% = 175 produk (16,56%)• >40% = 618 produk (58,75%)

25

C BUKU DAFTAR BARANG/ JASA PRODUKSI DALAM NEGERIC. BUKU DAFTAR BARANG/ JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

27

28

29

4. PENUTUP

• Perlu adanya kebijakan yang berpihak penuh kepada industri dalam negeri untukPerlu adanya kebijakan yang berpihak penuh kepada industri dalam negeri untuk dapat menumbuhkembangkan dan memberdayakan industri dalam negeri dan tentunya akan berdampak perbaikan dalam perekonomian nasional.

P i d i li i dil k k k d i t i i t h t d• Promosi dan sosialisasi dilakukan kepada instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat tentunya untuk memberikan edukasi yang menjadikan program P3DN sesuai dengan tujuannya yaitu menumbuhkembangkan dan memberdayakan industri dalam negeri, menyerap tenaga kerja,

• Proses monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan diperlukan diperlukan untuk melakukan pengawasan, dan evaluasi untuk menilai sejauh mana berjalannya program P3DN, mana yang dapat dipertahankan mana yang dihapuskan dan mana p g y g p p y g pyang harus diperbaiki.

• Perlu adanya komitmen dari Kementerian yang melaksanakan pengadaan barang/jasanya yang banyak menyerap produksi dalam negeri seperti Kementerianbarang/jasanya yang banyak menyerap produksi dalam negeri seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, untuk dapat mencapai sasaran penyerapan produksi dalam negeri 20%-30% dari belanja barang pemerintah.

31

LAMPIRAN

1 M k d i k k bij k t t i d t k

A.TUGAS TIMNAS P3DN1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program untuk

mengoptimalkan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri danpenyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasapemerintah;p ;

2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangkamemaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeridan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa

i t hpemerintah;3. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif

penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyediabarang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

4. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaianpermasalahan yang menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden ini;dan

5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Presidenini.

33

B. SUBSTANSI TIMNAS (PERMENPERIN) TENTANG PEDOMANPENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAMPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI PENJABARANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI PENJABARANDARI INPRES NO. 2 TAHUN 2009

Karena dirasakan bahwa aturan-aturan yang telah dikeluarkan tersebut belumdilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah maka akan dikeluarkan Peraturan Menteridilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah maka akan dikeluarkan Peraturan Menteriyang isinya sebagai berikut:1. Mempertegas kewajiban:

Kementerian, Lembaga Non Kementerian,Pemda (Propinsi, Kabupaten/Kota),BUMN (Badan Usaha Milik Negara),BI (Bank Indonesia)BI (Bank Indonesia),BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),BHMN (Badan Hukum Milik Negara),KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama), menggunakan hasil Produksi Dalam Negeri.( j ), gg g

2. Menyusun Daftar Barang/Jasa yang sudah diproduksi di dalam negeri.3. Daftar produsen (Company Profile) barang/jasa produksi dalam negeri akan ditetapkan

oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.4 M l k l k ti 6 b l4. Melaporkan pelaksanaan setiap 6 bulan.5. Menugaskan BPKP untuk melakukan audit P3DN.

34

C. DAFTAR KELOMPOK BARANG DAN JASA PRODUKSI DALAM NEGERINEGERI

1. Bahan Penunjang Produksi P t i

12. Bahan dan Peralatan KesehatanPertanian

2. Alat Mesin Pertanian 3. Peralatan Penunjang

Pertambangan

Kesehatan 13. Alat Instrumentasi dan

Laboratorium14. Alat Tulis dan Peralatan Pertambangan

4. Peralatan Penunjang Migas 5. Peralatan Kelistrikan 6. Peralatan Telekomunikasi

Kantor 15. Alat Olah Raga dan

Pendidikan 16 Pakaian dan Perlengkapan7. Peralatan Elektronika

8. Bahan Bangunan dan Konstruksi Mesin

9 P l t P b ik

16. Pakaian dan Perlengkapan Kerja

17. Bahan Kimia 18. Logam dan Produk Logam 9. Peralatan Pabrik

10. Alat Besar dan Konstruksi11. Alat Transportasi

g g19. Sarana Pertahanan 20. Barang Lainnya 21. Jasa Keteknikan EPC

35

D. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN KELOMPOKKERJA TIMNAS P3DN DALAM PENGADAAN BARANGDAN JASA PEMERINTAH (PERMENPERIN NO 50 TAHUNDAN JASA PEMERINTAH (PERMENPERIN NO.50 TAHUN2009)

• Sekretariat bertugas membantu kelancaran tugas Pokja P3DN dalam g g jrangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

• Pokja terdiri atas 3 (tiga) bidang dengan masing-masing tugasnya:a. Bidang Kebijakan: menyiapkan kebijakan umum, peraturan

pelaksanaan, kaji ulang, dan langkah-langkah promosib. Bidang Sosialisasi: mengupayakan kepada seluruh instansi

Pemerintah untuk: optimalisasi P3DN, membuat Daftar InventarisasiBarang dan Jasa PDN, membentuk tim penyelesaian sengketa,melakukan koordinasi dan monitoring, dan sosialisasi.melakukan koordinasi dan monitoring, dan sosialisasi.

c. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Masalah:mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan penyelesaian masalah,mediasi kasus-kasus, pengawasan, serta evaluasi dan monitoring.

36

E. TUGAS POKJA DAN SEKRETARIAT TIMNAS P3DN

1. Tugas Pokja Bidang Kebijakan– Menyiapakan kebijakan umum yang berkaitan dengan P3DN– Menyiapkan berbagai peraturan pelaksanaan P3DN– Melakukan kaji ulang efektivitas implementasi kebijakan P3DN– Memberikan Konsultasi dan advokasi P3DN kepada seluruh satker/instansi– Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan instansi (Pemerintah, BUMN, BUMD, g p ( , , ,

BHMN & KKS)– Melaporkan kegiatan Pokja kepada Ketua Pokja Timnas P3DN

2 Tugas Pokja Bidang Sosialisasi2.Tugas Pokja Bidang Sosialisasi– Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan P3DN– Melakukan promosi produk dalam negeri di insatansi pemerintah– Mengkoordinasikan sosialisasi Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk dalam negeri.

M l k k i t P kj k d K t P kj Ti P3DN– Melaporkan kegiatan Pokja kepada Ketua Pokja Timnas P3DN.

37

3. Tugas Pokja Bidang Monitoring dan Evaluasi– Mengkoordinasikan penyelesaian masalah TKDN di sektor-sektor yang berkaitan denganMengkoordinasikan penyelesaian masalah TKDN di sektor sektor yang berkaitan dengan

upaya P3DN– Melakukan mediasi penyelesaian kasus-kasus yang menghambat P3DN– Melakukan fasilitasi dan advokasi kepada Tim P3DN Instansi untuk mengoptimalkan

pelaksanaan P3DNp– Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan P3DN instansi Pemerintah– Melakukan penilaian untuk penetapan peringkat guna memberikan penghargaan kepada

instansi yang melaksanakan P3DN secara maksimal.– Melakukan analisis dan kompilasi laporan Tim P3DN masing-masing instansi untuk p p g g

disampaikan kepada Ketua Timnas P3DN

4. Tugas Sekretariat Timnas P3DN:– Memberikan layanan administrasi, informasi da layanan lainnya yang diperlukan dalam

kelancaran tugas Timnas P3DN– Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan tahunan, standar kerja,

jaringan kerja dengan seluruh unit kerja/instansi terkait– Menyiapkan bahan-bahan laporan pelaksanaan kegiatan P3DN– Menyiapkan bahan laporan Menperin selaku Ketua Timnas atas pelaksanaan P3DN instansi

Pemerintah kepada Presiden.

38

F. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIMNAS P3DN (PERMENPERIN NO.50 TAHUN 2009)

Pokja Bidang Kebijakan

• Ketua : Deputi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

O 50 U 009)

• Anggota : 1. Kepala Biro Perekonomian dan Industri, Kedeputian Hukum, Sekretaris Kabinet;2. Wakil dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;3. Asisten Deputi Penegakan Integritas SDM Aparatur, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur p g g p , g y g p

Negara;4. Wakil dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;5. Kepala Biro Umum, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;6. Kepal Biro Perlengkapan, Kementerian Keuangan;7. Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;8. Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber

Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum;9. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;12. Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian;, g , ;

39

F. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIMNAS P3DN (PERMENPERIN NO.50 TAHUN 2009) lanjutan

Pokja Bidang Sosialisasi

• Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan

O 50 U 009) a juta

• Anggota : 1. Direktur Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam

Negeri;2. Kepala Biro Perencanaan dan SDM, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;3. Kepala Pusat Informasi Perekonomian-Badan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan

Informatika;4. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Bisnis, Deputi Bidang Pengembangan dan

Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah;5. Kepala Pusat Dagang dan Menengah, Kementerian Perdagangan;6. Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan, Direktorat Jenderal Industri Alat

Transportasi dan Telematika, Kementerian Perindustrian;7. Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka,

K t i P i d t iKementerian Perindustrian;

40

F. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIMNAS P3DN (PERMENPERIN NO.50 TAHUN 2009) lanjutan

Pokja Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Penyelesaian Masalah

• Ketua : Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Badan

O 50 U 009) a juta

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan• Anggota :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;2. Kepala Bagian Pengadaan, Biro Perlengkapan, Kementerian Keuangan;3. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri, Kementerian Perdangangan;4. Asisten Deputi Program dan Evaluasi Bidang Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara;5. Wakil dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;6. Kepala Inspektorat, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;7. Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, Badan Pengawasan

K d P bKeuangan dan Pembangunan;8. Direktur Industri Kimia dan Bahan Bangunan, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah,

Kementerian Perindustrian;9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri, Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian;Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;

41

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

BANGSA MANDIRI, CINTA DAN BANGGA PRODUKSI DALAM NEGERIPRODUKSI DALAM NEGERI

Marilah lihat diri kita apakah kita telah menghargai dan Marilah lihat diri kita, apakah kita telah menghargai dan menggunakan produksi dalam negeri