Moh. Arifin Purwakananta www.gerakanzakatindonesia.blogspot.com

Baru-baru ini gerakan zakat dikejutkan dengan beredarnya draft amandemen UU No 38 tentang pengelolaan zakat versi Depag.

Berikut hal-hal yang perlu dicermati oleh masyarakat sebelum draft ini akhirnya dikietuk menjadu UU.

Silakan memberikan komentar atas pointer yang saya cermati dan silakan juga memberi komentar secara umum.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR………TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNGANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN

ZAKAT

Pandangan saya sebaiknya diubah menjadi : UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

No…..Tentang ZAKAT SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNGANG UNDANG

NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Point d bahwa organisasi pengelolaan Zakat

sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat tidak sesuai dengan ketentuan agama dan beberapa ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Zakat dalam memaksimalkan potensi Zakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia

Pasal 3 Pemerintah berkewajiban melakukan

bimbingan,pembinaa dan pelayanan kepada Muzaki,Mustahik,dan amil Zakat.

   

Pasal 6 ayat 1 dan 2 Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang

dibentuk oleh pemerintah di semua tingkatan pemerintahan

Pembentukan badan amil zakat:◦ nasional oleh Presiden atas usul Mentri;◦ Propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah

departement Agama propisi ;◦ kabupaten/kota oleh bupati/wali kota atas usul kepala kantor

departement agama kabupaten/kota; ◦ Kecamatan oleh camat atas usul kepalakantor urusan agama

kecamatan,◦ desa/kelurahan oleh kepala desa /lurah atas usul musyawarah

dewan desa/kelurahan dengan wakil-wakil organisasi islam dan tokoh-tokoh Islam setempat.

Pasal 7 ayat 2 dan 3 Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di

instansi pemerintah dan swasta diubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat.

Lembaga amil zakat yang telah dilakukuhkan selain yang tersebut pada ayat (2) Pasal ini diintegrasikan ke dalam badan amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat dan pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14 ayat 1 dan 2 muzaki melakukan penghiyungan sendiri

hjartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri lantaran dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitung hartanya

Pasal 14 ayat 3 Zakat yang telah dibayarkan kepada badan

amil zakat dapat dikurangkan dari pajak yang harus di bayar oleh muzakki/wajib pajak

Pasl 16 Ayat 2 Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat

dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahikq dan dapat dimaanfaatkan untuk usaha yang Produktif;

Pasal 19 ayat 1 dan2 Badan amil zakat memberikan laporan

tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sesuai dengan tinggkatannya.

Untuk kepentingan kordinasi pengumpulan ,pendistribusian dan pendayagunaan zakat badan amil zakat memberikan laporan berkala kepada badan amil zakat setingkat lebih tinggi yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 20 ayat 1 dan 2 Aparatur pengawasan pemerintah

melakukan pengawasan terhadap badan amil zakat sesuai tingkatnya;

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat

Pasal 23 ayat Dalam menunjang pelaksanaan tugas

badan amil zakat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membiayai operasional badan amil zakat

Pasal 24 ayat 3 dan 4 Selambat-lambatnya dua bulan sejak

diundangkannya Undang-Undang ini setiap lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) telah mengubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat.

 Selambat-lambatnya enam bulan sejak diundangkanya undang-undang ini, setiap lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) telah mengintegrasikan diri kedalam badan amil zakat setempat.