PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

oleh

DR. Moch. Ardian NV, M.Si

1

Kementerian Dalam Negeri

DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM

JAMINAN SOSIAL

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG

KESEHATAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TTG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TTG

PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TTG JAMINAN

KESEHATAN

Lanjutan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006

TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR

DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21

TAHUN 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011

TTG HIBAH DAN BANSOS YG BERSUMBER DR APBD,

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DGN PERMENDAGRI NOMOR 39

TAHUN 2012

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2012

TTG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2013

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN

PEMERINTAHAN

(PP NO. 38/2007)

) ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT

(Urusan bersama Pusat, Provinsi,

dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)

WAJIB/OBLIGATORY

(Pelayanan Dasar)

Pertahanan

Keamanan

Moneter

Yustisi

Politik Luar Negeri

Agama

Contoh: kesehatan,

pendidikan, lingkungan

hidup, pekerjaan umum,

Olahraga , Dll

Contoh: pertanian,

industri, perdagangan,

pariwisata, kelautan dsb

URUSAN KESEHATAN

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan secara bersama dengan Pemerintah

Urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi disamping pendidikan

Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan

Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji.

Atas dasar hal tersebut pendanaan urusan kesehatan dapat bersumber dari APBN dan APBD

SUMBER PENDANAAN KESEHATAN DI DAERAH

JAMKESMAS

JAMPERSAL

BOK

PROGRAM DAN KEGIATAN KESEHATAN

DALAM APBN

PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH

JAMKESDA

PROGRAM KEGIATAN KESEHATAN

HIBAH KESEHATAN

BANSOS KESEHATAN

POLA BELANJA URUSAN KESEHATAN

SAAT INI

PEMERINTAH

DAERAH

PROGRAM

JAMKESDA

PROGRAM

KESEHATAN

LAINNYA

HIBAH

BANSOS

Jaminan Kesehatan diluar

cakupan

Jamkesmas

Kegiatan Berobat Gratis

Kegiatan Penanggulangan Gizi

Buruk

Kegiatan Operasi Katarak

Dll.....

Hibah Kelompok Masya Sunatan

Massal

Bansos Biaya Berobat Masyarakat

Miskin;

Dll.....

POLA BELANJA URUSAN KESEHATAN

SETELAH BPJS BEROPERASI (Pasal 60 (1) dan ayat 2 huruf a UU 24/2011)

PEMERINTAH

DAERAH

PROGRAM

JAMKESDA

PROGRAM

KESEHATAN

LAINNYA

HIBAH

BANSOS

Program Jamkesda merupakan komplementer dari program Jamkesmas

Pemda merasa khawatir dalam penganggaran Jamkesda TA 2014 mengingat tidak adanya lagi

program Jamkesmas.

DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM BPJS Kes

Penegasan pengaturan anggaran pada sektor kesehatan dan pelaksanaan bidang kesehatan, antara lain :

a. Konsitensi pemenuhan APBD pada urusan kesehatan min 10%, diluar gaji.

b. Percepatan penerapan PPK BLUD bagi Puskesmas dan RSUD sesuai Permendagri 61/2007.

c. Program pencapaian target MDGS : air minum/bersih, HIV, Malaria, penyediaan asuransi kesehatan bagi PNSD/pensiunan dll

d. Pengaturan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja bagi tenaga kesehatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

e. Fasilitasi pencapaian SPM bidang kesehatan di daerah

f. Pengaturan dalam penyusunan APBD

Penyusunan APBD TA 2014

1. Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2. Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan APBD TA 20142)

3. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial.

CAKUPAN BPJS Kes PADA APBN TA 2014

Alokasi Jamkes PBI pada Tahun Anggaran 2014 APBN diperkirakan Rp. 16,07 triliun untuk menjamin 86,4 juta peserta PBI, sedangkan

jumlah penduduk miskin berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 sebesar 96,7 juta jiwa

10,3 Juta*) Penduduk Miskin Belum Tercover Jamkes

*) Data Tahun 2011

SISTEM

JAMINAN

SOSIAL

86,4 juta PBI

PESERTA &/

ANGGOTA

KELUARGA

HIBAH

MENJAMIN

MASY DPT

HIDUP LAYAK

BADAN

PENYELENGGARA

JAMINAN SOSIAL

(B P J S)

B P J S

PROVINSI/

KAB/KOTA

PEMERINTAH

96,7 juta

miskin

PEMERINTAH

DAERAH

TERSELENG-

GARANYA

PROG JAM KES

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG

IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN

Program dan

Kegiatan Kesehatan

Bantuan Keuangan

Kab/Kota

Bantuan Sosial

dalam bentuk PBI

10,3 jt

PROSES INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS Kes

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan

Integrasi Kepesertaan Jamkesda ke BPJS Kesehatan

86,4 juta peserta dikelola BPJS

Kesehatan

96,7 juta jiwa miskin (2011) semua penduduk

dikelola BPJS Kesehatan

KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan 10,3 juta belum

tercover

Proses Intergrasi JKN

APBD mencover penduduk miskin di luar cakupan BPJS

APBD Fokus pada peningkatan fasilitas kesehatan

PORSI BELANJA KESEHATAN DALAM APBD KABUPATEN/KOTA PERPROVINSI TA. 2012*)

NO DAERAH TOTAL BELANJA KESEHATAN PROSENTASE

1 Nanggroe Aceh Darussalam 13.462.767,80 1.420.755,89 10,55

2 Sumatera Utara 24.984.275,27 2.411.151,30 9,65

3 Sumatera Barat 12.602.315,84 1.103.580,84 8,76

4 Riau 17.324.377,27 1.153.646,87 6,66

5 Kepulauan Riau 7.361.607,61 725.353,58 9,85

6 Jambi 8.449.056,35 710.146,74 8,41

7 Bengkulu 5.205.027,34 515.244,38 9,90

8 Sumatera Selatan 15.872.712,71 1.367.160,86 8,61

9 Bangka Belitung 4.000.314,98 466.285,67 11,66

10 Lampung 11.935.681,97 924.179,04 7,74

11 DKI Jakarta 0,00 0,00 0,00

12 Jawa Barat 43.878.823,32 4.709.222,85 10,73

13 Banten 11.631.965,50 1.299.394,43 11,17

14 Jawa Tengah 41.702.350,02 4.483.527,58 10,75

15 DI Yogyakarta 5.482.118,82 620.540,26 11,32

16 Jawa Timur 49.453.355,14 5.336.835,68 10,79

17 Kalimantan Barat 10.377.047,55 929.353,67 8,96

18 Kalimantan Tengah 9.354.646,55 782.059,65 8,36

19 Kalimantan Selatan 10.623.271,43 1.028.873,03 9,69

20 Kalimantan Timur 26.706.807,90 2.078.179,32 7,78

21 Sulawesi Barat 2.794.611,07 227.737,07 8,15

22 Sulawesi Utara 7.138.175,44 574.305,29 8,05

23 Gorontalo 2.952.663,85 323.212,78 10,95

24 Sulawesi Tengah 7.072.419,41 672.559,97 9,51

25 Sulawesi Selatan 16.938.849,57 1.752.534,66 10,35

26 Sulawesi Tenggara 7.263.244,10 595.233,84 8,20

27 Bali 9.243.069,85 1.041.169,60 11,26

28 Nusa Tenggara Barat 7.646.889,64 713.294,28 9,33

29 Nusa Tenggara Timur 11.305.434,37 1.070.016,20 9,46

30 Maluku 5.607.440,64 397.816,55 7,09

31 Maluku Utara 4.006.778,40 292.369,36 7,30

32 Papua 20.886.253,83 1.605.269,89 7,69

33 Papua Barat 7.436.029,32 723.144,72 9,72

440.700.382,84 42.054.155,86TOTAL

Dalam juta rupiah

*) Termasuk belanja gaji

PORSI BELANJA KESEHATAN DALAM APBD KABUPATEN/KOTA PERPROVINSI TA. 2012 *)

*) Termasuk belanja gaji

NO PROVINSI TOTAL BELANJA KESEHATAN

TOTAL % BL THDP

TOTAL BELANJA *) BTL BL

1 Aceh 11.779.837 162.623 723.956 886.579 6,15%

2 Sumatera Utara 8.866.922 59.705 238.239 297.944 2,69%

3 Sumatera Barat 3.313.160 118.899 234.575 353.473 7,08%

4 Riau 8.432.096 141.610 397.210 538.821 4,71%

5 Kepulauan Riau 2.554.465 - 125.661 125.661 4,92%

6 Jambi 2.652.391 93.862 158.386 252.248 5,97%

7 Bengkulu 1.768.329 90.605 128.601 219.206 7,27%

8 Sumatera Selatan 5.763.278 58.204 118.572 176.775 2,06%

9 Bangka Belitung 1.909.259 32.917 53.237 86.154 2,79%

10 Lampung 4.410.730 87.729 303.500 391.229 6,88%

11 DKI Jakarta 45.576.329 667.046 3.825.826 4.492.872 8,39%

12 Jawa Barat 17.516.652 109.060 334.804 443.864 1,91%

13 Banten 6.052.003 22.373 360.119 382.492 5,95%

14 Jawa Tengah 12.730.237 311.630 937.206 1.248.836 7,36%

15 DI Yogyakarta 2.454.919 36.519 131.353 167.872 5,35%

ALOKASI BELANJA URUSAN KESEHATAN PROVINSI TA 2013 dalam juta

NO PROVINSI TOTAL BELANJA KESEHATAN

TOTAL % BL THDP

TOTAL BELANJA BTL BL

16 Jawa Timur 15.356.564 448.220 1.622.090 2.070.310 10,56%

17 Kalimantan Barat 3.337.135 109.992 188.345 298.337 5,64%

18 Kalimantan Tengah 2.547.202 72.919 115.468 188.387 4,53%

19 Kalimantan Selatan 4.551.706 137.859 531.903 669.762 11,69%

20 Kalimantan Timur 12.900.000 235.561 918.633 1.154.193 7,12%

21 Sulawesi Barat 1.143.813 23.301 27.104 50.404 2,37%

22 Sulawesi Utara 1.961.890 56.592 65.996 122.589 3,36%

23 Gorontalo 1.078.802 17.154 37.458 54.612 3,47%

24 Sulawesi Tengah 2.207.836 63.054 116.181 179.235 5,26%

25 Sulawesi Selatan 5.644.397 156.722 183.934 340.656 3,26%

26 Sulawesi Tenggara 2.039.366 85.871 50.075 135.946 2,46%

27 Bali 4.316.449 81.571 595.757 677.328 13,80%

28 Nusa Tenggara Barat 2.488.709 96.810 130.170 226.980 5,23%

29 Nusa Tenggara Timur 2.400.818 79.056 98.004 177.060 4,08%

30 Maluku 1.570.083 96.581 62.600 159.181 3,99%

31 Maluku Utara 1.403.442 40.166 50.263 90.429 3,58%

32 Papua 8.034.736 162.949 510.017 672.966 6,35%

33 Papua Barat 4.253.303 18.823 64.083 82.906 1,51%

TOTAL 213.016.858 3.975.983 13.439.324 17.415.307 6,31%

Lanjutan...

*) Diluar gaji pegawai

dalam juta

PORSI BELANJA LANGSUNG URUSAN KESEHATAN PROVINSI TA 2013

REKAPITULASI DATA BLUD RSUD PADA PROVINSI/KAB/KOTA

Data sampai dengan Januari 2013