non-muslim dan proses...

i

NON-MUSLIM DAN PROSES BERPERKARA

DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

WINANDA FIKRI PANEMIKO

NIM : 11150440000011

P R O G R A M S T U D I H U K U M K E L U A R G A

F A K U L T A S S Y A R I A H D A N H U K U M

U N I V E R S I T A S I S L A M N E G E R I

S Y A R I F H I D A Y A T U L L A H

J A K A R T A

1440 H/2019 M

ii

NON-MUSLIM DAN PROSES BERPERKARA

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah

satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) di Universitas Islam negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Ciputat, 10 Mei 2019

04 Ramadhan 1440 H

Winanda Fikri Panemiko

iv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

v

ABSTRAK

Winanda Fikri Panemiko. NIM 11150440000011. NON-MUSLIM DAN PROSES

BERPERKARA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH. Hukum Keluarga.

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

1440 H/2019 M.

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

terhadap perkara non-muslim, menganalisis hak-hak non-muslim di Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh dan alasan non-muslim memilih Mahkamah Syar’iyah Banda

Aceh sebagai tempat mencari keadilan.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data

penelitian ini adalah; dokumen-dokumen hukum dan putusan-putusan yang terkait

dengan perkara non-muslim di Mahkamah Syar’iyah di Banda Aceh, hasil wawancara

dan observasi serta sumber lain yang relevan dengan studi ini. Teknik pengumpulan

data dengan melakukan observasi dan wawancara kepada hakim-hakim di Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh, pihak-pihak yang berperkara, Wilayatul Hisbah Banda Aceh,

Polresta Banda Aceh, Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh, dan Kejaksaan Negeri

Banda Aceh, dan tokoh masyarakat.

Studi ini memperlihatkan bahwa secara konstitusional non-muslim berhak untuk

memilih Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk mencari keadilan. Karena

Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama

dan Peradilan Umum sepanjang memenuhi kompetensi absolut masing-masing

Peradilan. Non-muslim merasa lebih adil ketika memilih Mahkamah Syar’iyah Banda

Aceh sebagai penegak keadilan, karena ketentuan hukum Qanun Jinayah yang

digunakan dinilai lebih ringan dan efisien. Meskipun demikian, penerapan Qanun

Jinayah bagi non-muslim memberikan trauma secara psikologis dan dinilai masih

membatasi hak mereka dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Kata Kunci : Non-muslim, Mahkamah Syar’iyah, Tindak Pidana, Qanun Jinayah

Pembimbing : Dr. Abdul Halim, M.Ag

Daftar Pustaka : 1977-2018

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji untuk pemilik pujian, yakni Allah Subhaanahu wa Ta’ala. Shalawat

dan salam atas sebaik-baik manusia, baginda kita, kekasih Tuhan semesta alam, yaitu

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, yang memberi kabar gembira dan

peringatan, yang berasal dari Bani Hasyim yang mulia, yang penuh kasih sayang, yang

murah hati, yang dikenal dengan nama Ahmad, dan keselamatan atas keluarganya

yang paling suci dan sahabat-sahabatnya yang berbudi pekerti dengan budi pekertinya

Nabi.

Pada kesempatan ini, Penulis juga bermaksud untuk mengucapkan rasa terima

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan

skripsi ini, baik bantuan berupa moril maupun materil, khususnya kepada :

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag, S.H, M.H, M.A., Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta beserta

Wakil dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus

sebagai Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi penulis, yang terus

memberikan arahannya dan telah sabar membimbing penulis untuk segera

menyelesaikan skripsi ini dan Indra Rahamatullah, S.HI., M.H Sekretaris

Program Studi Hukum Keluarga, yang selalu memberikan motivasi dan

mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Kepada Bapak Rosmani Daud, Juwaini, Yusri, dan Ahmad Sobardi selaku

Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Bapak Safriyadi selaku Ketua

Wilayatul Hisbah Banda Aceh, Bapak Antoni Sanjaya selaku Penyidik Polresta

Banda Aceh, Bapak Husni Mubarak, selaku Kepala Bidang Bina Hukum Dinas

Syariat Islam Provinsi Aceh, dan Bapak Mursyid, selaku Jaksa Penuntut Umum

Kejaksan Negeri Banda Aceh, Bapak Dahlan Silitonga dan Ibu Tjia Nyuk Hwa

vii

Su Lung, serta seluruh rekan-rekan penulis yang tidak bisa sebutkan satu persatu,

namun tetap tidak mengurangi rasa hormat penulis, yang telah membantu atas

terselesaikannya penelitian ini.

4. Kepada Paman Jamhuri dan Keluarga yang sudah bersedia memberikan tempat

tinggal dan kendaraan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian,

sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

5. Paling teristimewa untuk kedua Orang Tua penulis, bapak tercinta H. Surja

Abdul Jalil, S.Ag, M.M. dan mama tersayang Elly Rosna, S.Pd., yang tidak

pernah bosan-bosannya menyemangati penulis agar segera menyelesaikan

skripsi ini dan senantiasa mendoakan penulis agar terus diberikan kemudahan

dalam setiap proses pendidikan yang dijalani.

6. Kepada Win Sahrial Efendi Aramiko dan Win Syahran Utama Arifmiko yang

menjadi sosok dan figur panutan bagi penulis dalam segala hal, serta keponakan

yang lucu-lucu, Win Hannan Simahate, Win Nazran Arifdi, dan Haura

Shaqueena Pintenate. Serta seluruh Keluarga Besar yang berada di Aceh dan

Bali.

7. Kepada seluruh teman-teman Yayasan (UICCI) Sulaimaniyah Cabang Ciputat,

Kelompok Abi Aqil, Kelompok Abi Lutfi, Kelompok Abi Ahmet, Kelompok

Abi Sinan, dan Kelompok Abi Sulaiman yang menjadi saksi hidup perjuangan

bersama hingga diselesaikannya skripsi ini.

8. Kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2015, Keluarga HMPS

Hukum Keluarga periode 2015, Keluarga DEMA Fakultas Syari’ah dan Hukum

periode 2017, dan teman-teman FORSA Catur UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

9. Teman-teman KKN 133 Metasaga dan Ibu Nafia Wafiqni, yang selalu

mendukung penelitian skripsi yang penulis laksanakan dikala melaksanakan

kegiatan KKN 2018.

10. Teman-teman “calon sarjana hukum”, Suparman, Kahfiel Waro, Ira Putri

Wahyuni, Ladina Anbiya Rosalinda, Nurmalia Ivani, Siti Muslikatun Rahmah,

viii

dan Khoirunnisa Fahmiyanti yang senantiasa menyemangati dan mendukung

penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat “Nusantaranger” yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan

pengethuan baru kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu mendapatkan perbaikan. Oleh

karena itu, saran dan kritik akan penulis perhatikan dengan baik. Semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca pada umumnya serta dicatat

sebagai amal ibadah di sisi Allah Swt.

Jakarta, 10 Mei 2019

Penulis

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN .......................................................................... iv

ABSTRAK .................................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 12

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 12

B. Identifikasi Masalah ................................................................................ 15

C. Pembatasan Masalah ............................................................................... 16

D. Perumusan Masalah................................................................................. 16

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................... 17

F. Metode Penelitian .................................................................................... 17

1. Pendekatan Penelitian ......................................................................... 18

2. Jenis Penelitian ................................................................................... 18

3. Data Penelitian.................................................................................... 19

4. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 20

5. Subjek Penelitian ................................................................................ 21

6. Teknik Pengolahan Data..................................................................... 21

7. Metode Analisis Data ......................................................................... 22

G. Sistematika Penelitian ............................................................................. 23

BAB II NON MUSLIM DALAM MAHKAMAH SYAR’IYAH ........................ 25

A. Non-muslim dalam Hukum Islam ........................................................... 25

1. Pengertian Non-Muslim ..................................................................... 25

2. Hak-Hak Non-Muslim ........................................................................ 29

3. Kewajiban Non-Muslim ..................................................................... 31

B. Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan di Indonesia ................... 33

1. Pengertian Mahkamah Syar’iyah ....................................................... 33

x

2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah ......................... 35

C. Qanun Dalam Sistem Hukum di Indonesia ............................................. 40

1. Definisi Qanun.................................................................................... 40

2. Kedudukan Qanun dalam Sistem Hukum Nasional ........................... 41

D. Teori Analisis Penelitian ......................................................................... 43

1. Teori Sejarah Hukum ......................................................................... 43

2. Teori Kekuasaan Kehakiman ............................................................. 43

3. Teori Positivisme Hukum ................................................................... 44

4. Teori Choice Of Law .......................................................................... 45

5. Teori Choice Of Forum ...................................................................... 45

6. Teori Sistem Hukum........................................................................... 45

E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ...................................................... 46

BAB III PROSES PENYELESAIAN PERKARA NON-MUSLIM DI

MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH......................................... 49

A. Lembaga Pelaksana Syariat Islam bagi Non-Muslim di Banda Aceh .... 49

1. Lembaga Kepolisian Banda Aceh ...................................................... 49

2. Wilayatul Hisbah Banda Aceh ........................................................... 51

3. Lembaga Kejaksaan Negeri Banda Aceh ........................................... 54

4. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ..................................................... 55

B. Ketentuan dan Prosedur Hukum Non-Muslim di MS Banda Aceh ........ 60

1. Ketentuan Hukum Non-Muslim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

............................................................................................................ 60

2. Prosedur Hukum Non-Muslim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh62

C. Hak Non-Muslim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ........................ 68

1. Hak-Hak Tersangka ............................................................................ 68

2. Hak-Hak Terdakwa ............................................................................ 70

BAB IV NON-MUSLIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH

BANDA ACEH ........................................................................................... 72

A. Pertimbangan Non-Muslim Memilih Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ..

................................................................................................................. 72

xi

1. Struktur Hukum (Legal Structure) ..................................................... 74

2. Substansi Hukum (Legal Substance) .................................................. 76

3. Budaya Hukum (Legal Culture) ......................................................... 77

B. Putusan Non-Muslim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh .................. 78

1. 33/JN/2017/Ms.Bna ............................................................................ 78

2. 6/JN/2018/Ms.Bna .............................................................................. 82

3. 7/JN/2018/Ms.Bna .............................................................................. 86

4. 22/JN/2018/Ms.Bna ............................................................................ 90

C. Analisis Putusan Non-Muslim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh .... 93

1. Analisis Putusan Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam ............ 93

2. Analisis Putusan Ditinjau dari Hak Keadilan Non-muslim di

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ..................................................... 97

3. Analisis Putusan Ditinjau dari segi Prosedur Berperkara Non-Muslim

Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ................................................ 99

D. Eksekusi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Terhadap Non-Muslim .. 102

BAB V PENUTUP ................................................................................................. 105

A. Kesimpulan............................................................................................ 105

B. Saran ...................................................................................................... 107

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 109

LAMPIRAN ............................................................................................................ 116

12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan syariat Islam di propinsi Aceh sampai sekarang masih

menimbulkan polemik dan respon yang beragam di kalangan masyarakat

Indonesia dan bahkan di dunia internasional. Pertentangan pendapat tentang

penerapan syariat Islam di Aceh sering mengatasnamakan hak asasi manusia dan

tuduhan terhadap Qanun Aceh yang kejam dan tidak manusiawi serta primitif. Isu-

isu utama yang sangat krusial pasca pemberlakuan Qanun Aceh diantaranya

terkait dengan persoalan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas, khususnya

non-muslim.1

Studi ini bermaksud menganalisis isu seputar pemberlakuan syariat Islam

yang berhubungan dengan pelaksanaan hukuman cambuk terhadap non-muslim

melalui Mahkamah Syar’iyah di Aceh. Respon dan kritikan bermunculan dari

tingkat Nasional dan Internasional. Dari kalangan Nasional, Institute for Criminal

Justice Reform (ICJR) menjadi salah satu pihak yang menyampaikan keberatan.

Bagi ICJR, hukuman badan atau tubuh melalui cambuk, “sistem pemidanaan

Indonesia secara tegas melarang penggunaan hukuman cambuk.”2 Dari kalangan

Internasional keberatan disampaikan oleh Amnesty International, yang

menyatakan “this sickening spectacle, carried out in front of more than a thousand

jeering spectators, is an act of utmost cruelty”.3

1 Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional. (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2018), h., 20. 2 Bonardo Maulana Wahono, Warga Budhis yang Dicambuk dan Qanun Jinayat Aceh,

https://beritagar.id/artikel/berita/warga-buddha-yang-dicambuk-dan-qanun-jinayat-aceh yang diakses

pada Senin 18 Desember 2018. 3 Amnesty International, Pernyataan Amnesty International : Mencambuk Pria Gay Suatu

Kekejaman yang Keterlaluan, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/indonesia-caning-of-

gay-men-an-outrageous-act-of-cruelty/ yang diakses pada 18 Desember 2018.

https://beritagar.id/artikel/berita/warga-buddha-yang-dicambuk-dan-qanun-jinayat-acehhttps://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/indonesia-caning-of-gay-men-an-outrageous-act-of-cruelty/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/indonesia-caning-of-gay-men-an-outrageous-act-of-cruelty/

13

Beberapa kasus yang mengundang kontroversi dalam konteks perkara Non-

Muslim yang diproses melalui Mahkamah Syar’iyah dengan menerapkan Qanun

Aceh tercatat sejak dimulai diterapkannya Qanun Jinayah di Aceh sudah terdapat

13 kasus, dengan kecenderungan non-muslim yang lebih memilih Mahkamah

Syar’iyah daripada Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

4 Husaini, “Keadaan Perkara Jinayat Mahkamah Syar’iyah Kutacane dan Eksekusi Tahun 2014-

2016”, (Kutacane: Makalah Mahkamah Syar’iyah Kutacane, 2017), h.,13, t.d. 5 Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional. (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2018), h., 393 6 Husaini, “Keadaan Perkara Jinayat Mahkamah Syar’iyah Kutacane dan Eksekusi Tahun 2014-

2016”, (Kutacane: Makalah Mahkamah Syar’iyah Kutacane, 2017), h.,18, t.d. 7 Husaini, “Keadaan Perkara Jinayat Mahkamah Syar’iyah Kutacane dan Eksekusi Tahun 2014-

2016”, h.,18, t.d. 8 Syamsul Bahri, “Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim di

Aceh”, Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, No. 2, (2018), h., 874. 9 Syamsul Bahri, “Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim di

Aceh”, h., 874. 10 Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional. (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2018), h., 395 11 Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional, h., 398 12 Rekapitulasi Laporan Perkara Jinayat Yang Telah Putus Belum dan Sudah Dieksekusi Pada

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tahun 2017, t.d. 13 Laporan Perkara Jinayat Yang Telah Putus Belum dan Sudah Eksekusi Tahun 2018, t.d. 14 Laporan Perkara Jinayat Yang Telah Putus Belum dan Sudah Eksekusi Tahun 2018, t.d.

No Mahkamah

Syar’iyah Tahun Jenis Perkara Agama Nomor Perkara Jenis Hukuman

1 Kutacane 2015 Khalwat Kristen 09/JN/2015/Ms.Kc4 Denda 5 gr emas

2 Takengon 2016 Khamr Kristen 1/JN/2016/Ms.Tkn5 Cambuk 28 kali

3 Kutacane 2016 Maisir Kristen 33/JN/2016/Ms.Kc6 Cambuk 8 kali

4 Kutacane 2016 Maisir Kristen 35/JN/2016/Ms.Kc7 Cambuk 8 kali

5 Jantho 2017 Maisir Budha 1/JN/2017/Ms.Jth8 Cambuk 9 kali

6 Jantho 2017 Maisir Budha 1/JN/2017/Ms.Jth9 Cambuk 7 kali

7 Sabang 2017 Khalwat Kristen 12/JN/2017/Ms.Sab10 Denda 30 gr emas

8 Sabang 2017 Khalwat Kristen 14/JN/2017/Ms.Sab11 Denda 30 gr emas

9 Banda Aceh 2018 Khamr Kristen 33/JN/2017/Ms.Bna12 Cambuk 40 kali

10 Banda Aceh 2018 Maisir Kristen 6/JN/2018/Ms.Bna13 Cambuk 8 kali

11 Banda Aceh 2018 Maisir Kristen 7/JN/2018/Ms.Bna14 Cambuk 8 kali

14

Meskipun sudah terdapat beberapa kasus non-muslim memilih Mahkamah

Syar’iyah sebagai wadah mencari keadilan. Penerapan syariat Islam bagi

minoritas non-muslim di Aceh tetap dinilai telah mencoreng konsep hak asasi

manusia (HAM). Penduduk non-muslim yang hanya berjumlah 61.135 jiwa dari

4.413.244 jiwa jumlah penduduk Aceh17 merasakan kekhawatiran terhadap

penerapan syariat Islam bagi kehidupan mereka apabila menjadi hukum positif.18

Studi ini juga bermaksud untuk menganalisis isu dualisme hukum yang

terjadi bagi non-muslim yang berperkara di propinsi Aceh, karena minoritas non-

muslim dianggap kehilangan kepastian hukumnya dalam menentukan dan

menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyelesaikan perkara. Selain itu,

studi ini juga bermaksud mengungkap alasan non-muslim memilih Mahkamah

Syar’iyah sebagai tempat mencari keadilan dibandingkan Pengadilan Negeri, dan

bagaimana tanggapan non-muslim yang pernah berperkara di Mahkamah

Syar’iyah terkait perlakuan dan hak yang diterima, apakah merasa diperlakukan

lebih adil dengan adanya penerapan syariat Islam atau justru mengkritik dan

memberi ungkapan sinis terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang

dijalankan oleh Mahkamah Syar’iyah.

15 Laporan Perkara Jinayat Yang Telah Putus Belum dan Sudah Eksekusi Tahun 2018, t.d. 16 BBC News Indonesia, Penganut Kristen Dihukum Cambuk Di Aceh: 'Saya Pilih Dicambuk

Ketimbang Dipenjara', https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45097240 yang diakses pada 8

Januari 2019. 17 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Data Sensus Penduduk Tahun 2010 Berdasarkan

Klasifikasi Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut,

https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=1100000000 yang diakses pada 27

Agustus 2018. 18 Hukumonline.com, Dua Kategori Non-Muslim yang Bisa Terjerat Qanun Jinayah,

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-

terjerat-qanun-jinayah yang diakses pada 16 November 2018.

12 Banda Aceh 2018 Khamr Kristen 22/JN/2018/Ms.Bna15 Cambuk 30 kali

13 Lhoksemauwe 2018 Khamr Kristen 10/JN/2018/Ms.Lsm16 Cambuk 20 kali

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45097240https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=1100000000https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-terjerat-qanun-jinayahhttps://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-terjerat-qanun-jinayah

15

Untuk mendapatkan data yang valid dalam studi ini, maka penelitian ini

akan dilaksanakan di Banda Aceh. Mengingat mayoritas jumlah kasus

pemberlakuan syariat Islam terhadap non-muslim terjadi di Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh, dan secara sosiologis Banda Aceh merupakan wilayah yang

memiliki penduduk beragama Budha terbanyak di Aceh, dengan jumlah penduduk

2.755 jiwa.19 Kota Banda Aceh juga menjadi kota dengan tingkat kepadatan

penduduk yang paling tinggi, yaitu 4.470 jiwa/km2 dan memiliki tingkat variasi

agama yang paling banyak di Aceh, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha,

Khong Hucu, dan lainnya.20

Sehingga, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis isu seputar

pemberlakuan syariat Islam terhadap non-muslim melalui Mahkamah Syar’iyah

di Banda Aceh, proses berperkara non-muslim di Mahkamah Syar’iyah Banda

Aceh dan tanggapan terhadap Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam

menjalankan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis bermaksud untuk

memunculkan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menangani

kasus non-muslim?

2. Bagaimana proses berperkara bagi non-muslim di Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh?

3. Bagaimana penerapan Qanun Jinayah terhadap non-muslim berdasarkan

perspektif Hak Asasi Manusia?

19 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Data Sensus Penduduk Tahun 2010 Berdasarkan

Klasifikasi Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut.

https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=1100000000 yang diakses pada 27

Agustus 2018. 20 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Provinsi Aceh Dalam Angka (Aceh Province In

Figures) 2016, (Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2016), h., 34.

https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=1100000000

16

4. Apa saja bentuk jarimah dan ‘uqubah dalam Qanun Jinayah?

5. Bagaimana pendapat non-muslim yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh?

6. Bagaimana sejarah pembentukan Qanun Jinayah di Mahkamah Syar’iyah?

7. Apa kelebihan Qanun Jinayah dibandingkan KUHP?

8. Kenapa non-muslim lebih memilih Mahkamah Syar’iyah dalam mencari

keadilan?

9. Bagaimana pelaksanaan Hukum Islam bagi non-muslim yang melakukan

jarimah?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar, jelas, dan terarah, maka

penulis memberikan beberapa batasan masalah; pertama, penulis membatasi

pembahasan non-muslim dari sudut pandang hukum Islam, hanya pandangan

keempat imam madzhab; kedua, penulis membatasi wilayah penelitian hanya

pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh; ketiga, penulis juga hanya membatasi

penelitian terhadap perkara-perkara yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Banda

Aceh saja secara spesisifik, sedangkan perkara yang terjadi diluar Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh secara umum saja.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis jabarkan diatas, maka

rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Syar’iyah terhadap perkara non-

muslim?

2. Bagaimana proses berperkara non-muslim di Mahkamah Syar’iyah Banda

Aceh?

3. Kenapa non-muslim lebih memilih Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam

mencari keadilan?

17

4. Apakah non-muslim bisa mendapatkan hak-haknya selama berperkara di

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan dan memberikan gambaran perihal kewenangan Mahkamah

Syar’iyah terhadap perkara non-muslim.

b. Memberikan gambaran secara detail terkait proses berperkara non-muslim

di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

c. Menjelaskan alasan yang mendasari non-muslim memilih Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh dalam mencari keadilan.

d. Untuk mengetahui tanggapan terkait hak-hak yang diberikan bagi non-

muslim yang pernah berperkara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih bagi

akademisi, praktisi, minoritas non-muslim, pembaca pada umumnya, serta

seluruh lapisan masyarakat terkait penerapan syariat Islam bagi non-muslim

dan diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi

pengembangan wacana keilmuan di bidang sistem peradilan hukum nasional.

Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan hukum yang bersubstansi

hukum Islam, perumusuan RUU KUHP terbaru dan hasil riset terkait non-

muslim di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris

dengan pendekatan kasus (case approach). Dengan jenis dan pendekatan penelitian

tersebut, penulis akan mengumpulkan data yang dapat menjawab empat pertanyaan,

yang meliputi : pertama, kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam menangani

perkara non-muslim; kedua, gambaran berkaitan dengan proses berperkara non-

18

muslim di Mahkamah Syar’iyah; ketiga, alasan non-muslim lebih memilih

Mahkamah Syar’iyah dibanding Pengadilan Negeri; keempat, hak-hak yang

diperoleh oleh non-muslim ketika berperkara di Mahkamah Syar’iyah.

Terhadap keempat data yang diperlukan tersebut, penulis akan

mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait

dengan proses berperkara non-muslim di Mahkamah Syar’iyah, yaitu Polresta

Banda Aceh, Wilayatul Hisbah Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh,

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, non-muslim yang berperkara dan Dinas Syariat

Islam Aceh. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum berupa peraturan

perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, serta

surat kabar. yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah

pendekatan empiris yang secara spesifik penulis sebut sebagai pendekatan

kasus (case approach) yang bertujuan untuk mengkaji terhadap kasus-kasus

yang berkaitan putusan kontroversial Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan objek kajian pokok di dalam

pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan

para pihak dan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.21

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis

penelitian kualitatif, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik

tentang objek yang sebenarnya. Dengan metode deskriptif kualitatif ini penulis

akan mendeskripsikan secara komprehensif dan mendalam tentang suatu

peristiwa atau kejadian yang berlangsung pada saat sekarang yang

21 Salim HS. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta : Rajawali

Pers, 2017), ed.1. cet. 5, h., 18.

19

berhubungan dengan objek penelitian. Melalui metode ini, diharapkan akan

memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dan

data di lapangan untuk kemudian dianalisis dan ditemukan jawaban dari

pertanyaan penelitian yang dimaksud.

Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan

untuk menggali data dan informasi baik tentang proses dan mekanisme. Selain

itu penelitian ini merupakan paduan dari penelitian lapangan dan penelitian

kepustakaan, karena diawali dengan penelitian di lapangan dan kemudian

dilakukan telaah bahan pustaka dan literatur.

3. Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang meliputi

data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data atau hasil

penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data primer ini, penulis

mengadakan observasi serta wawancara mendalam (depth interview)

kepada pihak non-muslim yang berperkara, lembaga penegak hukum dan

pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari beberapa

literatur baik dari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian,

jurnal, skripsi, majalah ilmiah, surat kabar, artikel dari internet ataupun

materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

20

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti akan melaksanakan penelitian lapangan secara langsung ke

lokasi penelitian di Banda Aceh selama 30 hari, untuk memperoleh data-

data yang diperlukan terkait non-muslim dan proses berperkara di

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada

beberapa pihak yang di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh guna mengetahui

dimensi sosial non-muslim di Banda Aceh dan dimensi hukum proses

berperkara bagi non-muslim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Adapun

pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1) Antoni Sanjaya, Penyidik Polresta Banda Aceh.

2) Safriyadi, Ketua Wilayatul Hisbah Banda Aceh

3) Mursyid S.H, M.H, JPU Kejaksaan Negeri Banda Aceh

4) Rosmani Daud, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

5) Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

6) Juwaini, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

7) Dahlan Silitonga, Non-muslim yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh

8) Tjia Nyuk Hwa Su Lung, Non-muslim yang berperkara di Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh

9) Husni Mubarak, Kabid Bina Hukum Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui benda-benda tertulis,

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, dan sebagainya. Metode ini

21

digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang keadaan non-

muslim dan proses berperkara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah alasan hukum (legal reason)

non-muslim memilih berperkara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Sehingga

penulis akan melakukan wawancara terhadap non-muslim yang pernah berperkara

di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Kejaksaan Negeri

Banda Aceh, Wilayatul Hisbah Banda Aceh. Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda

Aceh, dan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh untuk menjamin bahwa unsur yang

diteliti masuk dalam kategori pembahasan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan

untuk menjelaskan prosedur pengolahan dari sumber data yang sudah didapatkan

sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Karena penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif, sehingga pengolahan data akan mengalami beberapa

tahapan sebagai berikut:

a. Pengeditan Data (Editing)

Pada tahap ini, data yang sudah penulis kumpulkan akan dilakukan

pemeriksaan ulang. kemudian pengeditan data dilakukan dengan melengkapi

kekurangan dan menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah.

Dalam penelitian ini penulis melakukan proses editing terhadap hasil

wawancara narasumber non-muslim yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Wilayatul Hisbah Banda Aceh, Kejaksaan

Negeri Banda Aceh, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dan Dinas Syariat

Islam Aceh.

22

b. Klasifikasi (Classifying)

Pada tahap ini, dilakukan proses pengelompokan semua data baik yang

berasal dari hasil wawancara, putusan, data perkara, dan catatan lapangan.

Setelah data dibaca secara mendalam, data tersebut kemudian digolongkan

sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang sudah didapat

dapat dipahami oleh penulis.

c. Verifikasi (Verifying)

Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan data ulang, dengan cara

memeriksa data yang sudah didapat dilapangan untuk dilakukan uji validitas

data agar dapat digunakan dalam penelitian. Yaitu dengan menyerahkan data

yang sudah didapat kepada subjek penelitian. Hal ini dilakuakn untuk

menjamin data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada

manipulasi.

d. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data.

Tahap inilah yang akan menjadi data terkait objek penelitian yang digunakan

setelah melalui tahapan-tahapan pengolahan data dari editing, classifying,

verifying, dan concluding.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang

tersusun secara sistematis untuk mempermudah penulis dalam memperoleh

kesimpulan. Analisis data yang penulis gunakan merupakan mencari dan

menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lain untuk dilakukan interpretasi data sehingga dapat

dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis ini data ini

menggunakan metode analisis kualitatif berikut:

23

a. Metode induktif, yaitu analisis yang berangkat dari bentuk data yang khusus

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya penulis

bermula dari suatu putusan terhadap non-muslim di Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh, kemudian melakukan analisis terhadap putusan-putusan serupa

yang menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari ketentuan peraturan

perundang-undangan yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang

bersifat khusus. Artinya ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-

undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis proses

berperkara bagi non-muslim yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah Banda

Aceh.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini merujuk pada Buku Pedoman Penelitian Skripsi

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan

Hukum. Untuk mengetahui gamabaran secara keseluruhan isi penelitian dalam

penelitian ini, penyusun menguraikan secara singkat sebagai berikut:

Bab Kesatu, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi

terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang menguraikan kajian pustaka. Bab kedua terdiri dari

dua bagian. Bagian yang pertama, berisi pembahasan terkait pengertian non-muslim

dalam hukum Islam, Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan di Indonesia,

dan Qanun dalam Sistem Hukum Nasional. Bagian kedua, menjelaskan teori yang

digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data, dan menjelaskan review

kajian terdahulu.

24

Bab Ketiga, pada bagian ini dipaparkan data hasil observasi dan wawancara di

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan dibahas tentang prosedur berperkara bagi

non-muslim juga hak-hak mereka yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah Banda

Aceh, meliputi lembaga pelaksana syariat Islam bagi non-muslim di Banda Aceh,

ketentuan dan prosedur hukum non-muslim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,

dan hak yang didapatkan non-muslim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Bab Keempat, berisi gambaran kasus non-muslim dalam putusan Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh, meliputi alasan atau pertimbangan non-muslim memilih

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, putusan dan analisis putusan kasus non-muslim

di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dan pelaksanaan eksekusi putusan

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap non-muslim.

Bab Kelima, penutup. berisi kesimpulan hasil penelitian non-muslim dan

proses berperkara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Pada bagian ini juga

dicantumkan rekomendasi atau saran agar penelitian dievaluasi dan dapat

dikembangkan lagi pada aspek yang lainnya.

25

BAB II

NON MUSLIM DALAM MAHKAMAH SYAR’IYAH

A. Non-muslim dalam Hukum Islam

1. Pengertian Non-Muslim

Non-muslim secara bahasa diambil dari kata non dan muslim. Non

merupakan kata serapan bahasa inggris yang berarti tidak atau bukan,22

sedangkan muslim merupakan isim fa’il yang diambil dari akar kata bahasa

arab aslama-yuslimu-islāman-muslimun, yang mengindikasikan seseorang

yang beragama Islam. Dengan demikian secara harfiah non-muslim adalah

seseorang yang bukan beragama Islam. Namun, di dalam konsep Islam, non-

muslim sering diistilahkan dengan sebutan ahl al-dhimmī23 dan ahl al-kitab24

yang berarti komunitas pemeluk agama-agama non Islam dan kafir.25

Istilah ahl al-dhimmī dan ahl al-kitab memiliki perbedaan ketika dikaitkan

dengan keadaan sebuah negara. Ahl al-dhimmī adalah sebuah istilah bagi

22 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2008), h., 547. 23 Kata ahl al-dhimmī berarti keamanan, perjanjian, dan jaminan. Mereka disebut demikian karena

memiliki jaminan perjanjian (al-‘aqd) dari Allah dan Rasulnya serta dari kaum muslimin untuk hidup

aman dan tenteram di bawah perlindungan Islam serta dalam lingkungan masyarakat Islam. Jadi, mereka

berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin untuk hidup berdasarkan ‘aqd al-dzimmah. Dengan

‘aqd ini mereka memperoleh Negara lainnya. Atas dasar itu, kaum minoritas (non-muslim) termaksud

ahl al-dar al-Islam (warga Negara Islam) dan menurut Yusuf Al-Qardhawi selama-lamanya serta

mengandung ketentuan membolehkan orang-orang non-muslim yang bersangkutan tetap dalam Agama

mereka. Lihat Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, (Banda

Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), cet.1, h., 53. 24 Konsep ahl al-kitab pada dasarnya merupakan konsep mengenai pengakuan Islam atas agama-

agama di luar Islam sebelum datangnya Nabi Muhammad. Secara umum, kaum Yahudi dan Nasrani

merupakan dua komunitas agama yang dalam al-Qur’an disebut ahl al-kitab dan mempunyai

kesinambungan dengan kaum Muslim. Lihat Muji Mulia. Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut

Syariat Islam di Aceh. (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), cet. 1, h., 101-102. 25 Muji Mulia. Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut Syariat Islam di Aceh. (Banda Aceh :

Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), cet. 1, h., 101-102.

26

mereka yang non-muslim ketika tinggal di sebuah negara Islam. Sedangkan ahl

al-kitab adalah sebuah istilah yang menggambarkan seorang non-muslim

secara umum, dimanapun ia berada. Oleh karena itu al-Ghazali berpendapat

bahwa yang dimaksud oleh ahl al-dhimmī adalah setiap ahli kitab yang baligh,

berakal, merdeka laki-laki, mampu berperang dan membayar jizyah.26 Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa non-muslim adalah ahl al-kitab, orang

murtad, dan orang musyrik.

Berdasarkan sikap non-muslim terhadap umat Islam para ulama fiqih

mengklasifikasikan non-muslim menjadi dua kelompok: ahl al-harb dan ahl

al-‘ahd. Ahl al-harb adalah golongan orang-orang kafir (non-muslim) yang

memerangi atau terlibat peperangan dengan kaum Muslim. Yusuf al-Qardhawi

menyebut ahl al-harb ini dengan istilah kafir harbi, yaitu sebutan bagi

golongan non-muslim yang tinggal di wilayah muslim yang disebut dar al-

harb dan menyatakan permusuhan terhadap kaum muslim dan para pemimpin

mereka atau yang tidak mengakui negara Islam. Golongan kafir harbi ini

adalah semua orang kafir yang menampakkan permusuhan dan menyerang

kaum Muslim, baik dari kalangan musyrik maupun para ahl al-kitab.

Sementara ahl al-‘ahd merupakan orang-orang non-muslim yang bersikap

baik, menjalin hubungan yang harmonis terhadap kaum muslim, dan tidak

terlibat dalam memusuhi mereka. Golongan ini adalah mereka yang berdamai

dan mengadakan ikatan perjanjian dengan kaum muslim, baik yang memilih

tinggal di dalam dar al-Islam maupun yang tetap tinggal di wilayahnya.27

26 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Gramedia

Pratama, 2007), h., 233. 27 Syamsul Hadi Untung, “Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim”, Jurnal Kalimah, Vol.

12, No. 1, (Maret 2014), h., 31

27

Di dalam Al-Qur’an juga terdapat beberapa ayat yang menyebutkan

kelompok non-muslim secara umum, seperti surat al-Hajj ayat 17:

ِين ََّّإِن َّ ُنواَّْو ََّّٱَّل ِين َّء ام اُدواَّْو ََّّٱَّل َِّٰبَّه ىََّّٰو ََّّي َّٱلص َّٰر َّو ََّّٱنل ص ِين َّو ََّّٱلۡم ُجوس ََّّٱَّل ُكٓواَّْإِن ۡۡش ۡفِصََّّٱّلل َّأ ُلَّي

َّ ةِ َّب ۡين ُهۡمَّي ۡوم َّٰم َّإََِّّٱۡلقِي ِهيٌدََّّٱّلل َّن ءَّٖش ۡ ََّش َُِّكل َّٰ ١٧ََّّلَع

17. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-

orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang

musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat.

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengkategorikan kelima kelompok

tersebut sebagai non muslim, yaitu al-shabi’ah, al-majus, al-musyrikun, al-

dahriyah, dan ahl al-kitab. Masing-masing kelompok tersebut dijabarkan

sebagai berikut:

a. Al-shabi’ah

Yaitu kelompok yang memercayai pengaruh planter terhadap alam

semesta.

b. Al-majus

Yaitu para penyembah api yang memercayai bahwa jagat raya dikontrol

oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-

masing bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang

celaka dan seterusnya.

c. Al-musyrikun

Yaitu kelompok yang mengakui ketuhanan Allah Swt, tapi dalam ritual

mempersekutukannya dengan yang lain seperti penyembahan berhala,

matahari dan malaikat.

28

d. Al-dahriyah

Yaitu kelompok yang menolak adanya Tuhan Pencipta. Karena

menurut mereka alam ini eksis dengan sendirinya. Kelompok identik

dengan komunitas atheis masa kini.

e. Ahl al-kitab

Dalam hal ini jumhur ulama terbagi menjadi dua pendapat yang

berbeda.

1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang termasuk ahl al-kitab adalah

orang yang menganut salah satu agama samawi yang memiliki kitab

suci seperti Taurat, Injil, Suhuf, Zabur, dan lainnya.

2) Mazhab Syafi’i dan Hanbali mengartikan ahl al-kitab hanya terbatas

kepada kaum Yahudi dan Nasrani.

Berbeda halnya dengan pendapat fuqaha klasik, beberapa pemikir muslim

seperti Nurcholis Madjid dan Muhammad Ali, mereka mengategorikan non-

muslim bukan hanya menilai dari segi kitab suci ataupun sejarahnya, mereka

lebih memaknai, bahwa non-muslim adalah agama selain Islam tanpa

mempersyaratkannya.

Nurcholis Madjid (Cak Nur), mengatakan bahwa penganut semua agama-

agama selain Islam adalah ahl al-kitab. Sehingga pandangan ini berimplikasi

terhadap hubungan legal formal seperti dalam perkawinan, hubungan sosial

budaya yang terjadi sehari-hari, dan telah menjadi fondasi teologis pluralisme

dari para pemikir Islam progresif.

Muhammad Ali, salah seorang ulama India, menyebutkan bahwa agama-

agama Kristen, Yahudi, Majusi, Budha, Hindu dan Shikh adalah ahl al-kitab.

Mereka tidak termasuk musyrikin, sebab mereka memeluk agama Allah.

29

2. Hak-Hak Non-Muslim

Dasar yang paling utama dalam perlakuan Negara terhadap kaum

minoritas non-muslim adalah keadilan. Dalam artian kaum minoritas non-

muslim memiliki hak yang sama dan seimbang sebagaimana yang dimiliki oleh

kaum muslimin, kecuali dalam beberapa hal tertentu. Disisi lain, mereka juga

memiliki kewajiban yang sama seperti yang dibebankan kepada kaum

muslimin, kecuali dalam beberapa hal tertentu.28

Penetapan hak-hak bagi non muslim dalam Islam, baik yang bersifat

politik dan non-politik, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan Islam bagi prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan persamaan hak

setiap individu dihadapan undang-undang.29 Pernyataan yang serupa juga

diungkapkan oleh al-Maududi, bahwa darah seorang dhimmī sama nilainya

dengan darah seorang muslim. Apabila seorang muslim melakukan

pembunuhan terhadap seorang dhimmī, ia harus diqisas seperti halnya apabila

ia membunuh seorang muslim.

Menurut al-Maududi, secara umum hak-hak non-muslim dibagi menjadi

enam bagian:30

a. Hak perlindungan terhadap jiwa, dimana darah seorang non-muslim sama

nilainya dengan darah seorang muslim.

b. Hak perlindungan dalam undang-undang hukum pidana, dimana hukum

pidana dilakukan sama baik untuk seorang muslim dan non-muslim.

Undang-undang pidana Islam memberikan perlakuan terhadap kedudukan

28 Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, (Banda Aceh :

Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), cet.1, h., 54. 29 Muji Mulia. Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut Syariat Islam di Aceh. (Banda Aceh :

Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), cet. 1, h., 115. 30 Muji Mulia. Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut Syariat Islam di Aceh, h., 115.

30

yang sama antara muslim dan non-muslim. Hukuman terhadap seorang

muslim yang melakukan tindak pidana, sama dengan hukuman seorang

non-muslim yang melakukan tindak pidana serupa.

c. Perlindungan dalam undang-undang hukum perdata, dimana undang-

undang perdata juga memberikan perlakuan dan kedudukan yang sama

terhadap muslim dan non-muslim. Harta benda yang menjadi hak milik

non-muslim harus mendapatkan perlindungan hukum seperti halnya harta

kaum muslimin, sebab pada dasarnya keduanya memiliki hak yang sama.

d. Hak perlindungan terhadap kehormatan, dimana seorang muslim amat

dilarang menyakiti non-muslim, baik dengan lidah maupun dengan tangan

e. Hak perlindungan masalah-masalah pribadi, dimana masalah pribadi non-

muslim diatur sesuai dengan undang-undang mereka yang berlaku. Dalam

hal ini mereka tidak diperlakukan dengan undang-undang Islam. Karena

sesuatu yang terlarang bagi umat Islam dalam undang-undang yang

berlaku adalah sebuah kebolehan bagi non-muslim dalam undang-undang

mereka. Sebagai contoh, bagi non-muslim dibolehkan menikah pada masa

iddah atau menikahi mahramnya sendiri, sedangkan bagi umat Islam hal

tersebut dilarang.

f. Hak perlindungan terhadap syiar-syiar agama, dimana non-muslim

diberikan hak untuk menyelenggarakan syiar-syiar agama dan tradisi yang

ada pada mereka. Dengan catatan kegiatan tersebut dilakukan pada

kampung-kampung yang memang penduduknya non-muslim. Sedangkan

apabila non-muslim melakukannya di daerah perkotaan. Maka Islam

mempunyai dua sikap: pertama, membiarkan hal itu berlangsung, kedua,

mengaturnya dengan beberapa ketentuan khusus.

31

g. Hak perlindungan tempat-tempat ibadah, dimana umat Islam tidak boleh

mengganggu tempat-tempat ibadah non-muslim yang berada di daerah

kota-kota Islam. Apabila terjadi suatu kerusakan, mereka hanya berhak

memperbaikinya, tidak boleh membangun tempat ibadah baru. Kecuali

pada daerah-daerah yang sudah tidak menjadi pusat syiar dan kegiatan

Islam.

3. Kewajiban Non-Muslim

Karena non-muslim memiliki kedudukan yang sama seperti halnya umat

Islam selaku warga negara, maka non-muslim pun memiliki kewajiban sebagai

konsekuensi atas hak-hak yang telah diberikan dan atas perjanjian yang telah

disepakati bersama.31 Kewajiban khusus bagi non-muslim tersebut adalah

menunaikan jizyah, mengikat diri dengan hukum konstitusi Islam dalam bidang

muamalah, dan menghormati syiar-syiar Islam serta menjaga perasaan-

perasaan kaum muslim.32

Kewajiban bagi non-muslim yang pertama adalah jizyah. Kata jizyah

diambil dari kata jaza-yajzi-jaza’an yang berarti mencukupi, memenuhi,

menempati, dan menggantikan tempatnya sebagai sebagai balasan atas

kekafirannya. Dasar hukum pelaksanaan jizyah ini adalah surat at-Taubah ayat

29:

ر ُسوُلَُّ َّو ُ َّٱّلل م ر اَّح َّم ُِمون َُُّي رل َل َّبِٱۡۡل ۡوِمَّٱٓأۡلِخرَِّو َل َِّو َّبِٱّلل َّيُۡؤِمُنون ََّل ِين َّٰتِلُواَّْٱَّل َّي ِديق َل َّۥَّو ُنون

َّ َّٰغُِرون نَّي ٖدَّو ُهۡمَّص َّع ۡزي ة َُّيۡعُطواَّْٱۡۡلِ َّٰ َّت َّح َّٰب وتُواَّْٱۡلِكت َُّأ ِين َّٱَّل َِّمن ِ َّٱۡۡل قل ٢٩ََّّدِين

31 Syamsul Hadi Untung, “Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim”, Jurnal Kalimah, Vol.

12, No. 1, (Maret 2014), h., 43 32 Muji Mulia. Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut Syariat Islam di Aceh. (Banda Aceh :

Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), cet. 1, h., 123.

32

29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)

kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama

yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka

dalam keadaan tunduk.

Pembahasan mengenai jizyah ini sering dimaknai sebagai bentuk

diskriminasi kepada non-muslim, berdasarkan interpretasi atas akhir ayat َوُهۡم

ِغُرونَ َص yang menganggap sebagai dasar memperlakukan kaum non-muslim

yang membayar jizyah secara hina.33 Namun, pernyataan tersebut oleh

Muhammad Rasyid Ridho dalam kitab tafsirnya al-Manar yang mengatakan

bahwa jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh non-muslim yang tinggal di

dar al-Islam kepada pemerintah Islam sebagai wujud loyalitas mereka kepada

pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang

diberikan pemerintah Islam untuk mereka.34

Kewajiban selanjutnya adalah komitmen terhadap konstitusi Islam. Sistem

pemerintahan dalam negara Islam wajib melindungi hak kaum non-muslim

untuk hidup aman dan tentram dalam negara Islam, sebagaimana halnya warga

mayoritas muslim. Atas dasar itu, para non-muslim juga dituntut kewajibannya

untuk ikut membela negara ketika diserang musuh.35

Selain itu, ahl al-dzimmah juga berkewajiban menjaga perasaan kaum

muslim. Islam tidak membenarkan sikap-sikap non-muslim yang provokatif

33 Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, (Banda Aceh :

Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), cet.1, h., 61. 34 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Gramedia

Pratama, 2007), h., 278. 35 Syamsul Hadi Untung, “Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim”, Jurnal Kalimah, Vol.

12, No. 1, (Maret 2014), h., 44

33

dan menyulut konflik di tengah-tengah kaum muslim. Meskipun diberikan hak

kebebasan melakukan aktivitasnya sebagaimana penduduk muslim lainnya,

namun kebebasan non-muslim juga terikat dengan kebebasan warga muslim

lainnya. Mereka tidak dibenarkan merusak kebebasan golongan lainnya.

Sebagai contoh dalam hal makanan dan berpakaian, umat non-muslim berhak

mengikuti aturan agama mereka tentang tata kehidupan publik, namun hal-hal

tersebut akan dilarang jika meresahkan umat Islam dalam menjalankan

keyakinannya.36

B. Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan di Indonesia

1. Pengertian Mahkamah Syar’iyah

Mahkamah Syar’iyah secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu

mahkamah dan syar’iyah. Mahkamah berasal dari kata bahasa arab محكمة

dengan bentuk jama’ محاكم yang berarti pengadilan.37 Tidak jauh berbeda

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mahkamah sebagai badan tempat

memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran; pengadilan.38 Kata

syar’iyah berasal dari kata bahasa arab شرعية yang berarti menurut peraturan,

legal, sesuai dengan undang-undang. Atabik Ali juga dalam Kamus

Kontemporer Arab-Indonesia menerjemahkan kata شرعية menjadi محكمة

pengadilan agama.39 Tidak jauh berbeda Teuku Abdul Manan memaknai

Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan syariat atau pengadilan berdasarkan

36 Syamsul Hadi Untung, “Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim”, h., 44 37 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, , (t.tp : Multi

Karya Grafika, 1999), cet. 9, h.,1650. 38 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2008), h., 573. 39 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Cet. 9, (Penerbit

: Multi Karya Grafika, 1999), h.,1650.

34

legalitas (kesahan).40 Meskipun dalam pengertiannya Mahkamah Syar’iyah

disebut juga sebagai pengadilan agama. Namun dalam konteks ke-Indonesiaan,

ada sedikit perbedaan antara Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga pengadilan khusus di

Indonesia, selain Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dikatakakan sebagai pengadilan khusus, karena Pengadilan Agama hanya

berwenang di bidang perdata tertentu, tidak termasuk bidang pidana dan hanya

orang-orang Islam di Indonesia, serta dalam perkara-perkara perdata Islam

tertentu dan tidak mencakup seluruh perdata Islam.41 Sedangkan Mahkamah

Syar’iyah merupakan bagian dari Pengadilan Agama sebagaimana yang

disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Peradilan Syariat Islam di Provinsi

NAD merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama,

sepanjang kewenangannya menyangkut Peradilan Agama, dan merupakan

Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang

kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.”

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Peradilan Syariat Islam di

Provinsi NAD terdiri atas Mahkamah Syar’iyah untuk tingkat pertama dan

Mahkamah Syar’iyah Provinsi untuk tingkat banding, sebagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD.

Perlu dijelaskan juga bahwa pemilihan nomenklatur Mahkamah Syar’iyah

sebagai nama resmi untuk peradilan syariat Islam di Aceh, muncul dan


Prenadamedia Group, 2018), h., 1. 41 Basiq Djalil, Peradilan Islam, Cet. 1, (Jakarta : Amzah, 2012), h., 6.

35

berkembang dari kehendak masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh sendiri bukan

kehendak pemerintah. Meskipun demikian, Mahkamah Agung tidak

mempermasalahkan nomenklatur Mahkamah Syar’iyah sebagai nama

Peradilan Agama yang berada di Provinsi Aceh.42

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Mahkamah Syar’iyah atau

Peradilan Syariat Islam di NAD adalah nama lain Peradilan Agama di Aceh.

Oleh karena itu, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah Aceh serta

Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota di Aceh adalah sama dengan kekuasaan

dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Akan

tetapi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,

Mahkamah Syar’iyah memiliki kekuasaan dan kewenangan yang melebihi

kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia, karena diberikan

kewenangan untuk mengadili perkara-perkara jinayah atau pidana Islam yang

telah diatur oleh qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya.43

2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut konsep Trias Politica

dalam pengertian sebagai pembagian kekuasaan (distribution of power) bukan

pemisahan kekuasaan (separation of power).44 Konsep ini digunakan untuk

menghindari pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan mutlak yang

sewenang-wenang, agar terjadi saling pengecekan dan keseimbangan antar

kekuasaan (check and balances). Montesquieu dalam teori ini membaginya

menjadi tiga bentuk kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.45


Prenadamedia Group, 2018), h., 15. 43 Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional, h., 16. 44 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.,158 45 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), h., 228.

36

Dalam konsep distribution of power tersebut dapat diketahui bahwa

Mahkamah Syar’iyah merupakan lembaga yudikatif bersama dengan peradilan

lainnya yang berfungsi mengawasi pelaksanaan hukum, menegakkan hukum,

dan mempertahankan hukum terhadap pelanggaran hukum.46

Kedudukan Mahkamah Syar’iyah di Aceh didasarkan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah

Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, dan Qanun Nomor 10

Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, serta Keputusan Presiden Nomor

11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.47 Selain menjadi dasar kedudukan Mahkamah Syar’iyah dalam

Sistem Peradilan di Indonesia, peraturan perundang-undangan tersebut juga

mengatur kewenangan khusus dari Mahkamah Syar’iyah tersebut, yaitu “al-

ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan

jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan hukum Islam.”48

Mahkamah Syar’iyah yang merupakan bagian dari sistem peradilan

Indonesia mempunyai dua kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama

dan wewenang peradilan umum. Hal inilah yang menjadikan Mahkamah

Syar’iyah memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan Pengadilan

Agama.49 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tim Lindsey dan Cate

Summer, bahwa kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi oleh undang-undang

yang hanya diberikan kewenangan pada beberapa aspek hukum Islam. Adapun


Prenadamedia Group, 2018), h., 16. 47 Erina Pane, “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman”, Al-

‘Adalah, Vol. XIII, No.1, (Juni 2016), h., 42. 48 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. 49 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2016), h., 15.

37

Mahkamah Syar’iyah lebih luas kewenangannya, bahkan dapat memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara pidana yang sebelumnya

merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Umum.50

Untuk mengetahui lebih jelasnya kewenangan Mahkamah Syar’iyah,

maka kewenangan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Relative Competency (Kewenangan Relatif)

Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili oleh mahkamah

yang didasarkan kepada wilayah yurisdiksinya masing-masing. Dalam hal

ini, Mahkamah Syar’iyah hanya menerima perkara yang berada di

wilayahnya masing-masing.51 Singkatnya, kewenangan relatif ini mengatur

pembagian kekuasaan antar Mahkamah Syar’iyah yang lain.

Contoh, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah

Janthoe (Aceh Besar), maka untuk menentukan dan menjawab apakah

kewenangan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh atau Mahkamah Janthoe,

harus dilihat kepada wilayah hukum tergugat, kecuali dalam perkara cerai

gugat bagi yang beragama Islam, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iyah dimana penggugat bertempat tinggal.52

Dengan demikian, untuk mengetahui kewenangan relatif Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh, maka harus diketahui wilayah Banda Aceh secara

keseluruhan. Wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh adalah

terdiri dari dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan. Semula

hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraksa, Baiturrahman,


Prenadamedia Group, 2018), h., 270 51 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta:

Prenadanmedia Group, 2016), h., 21 52 Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional. (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2018), h., 270

38

Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kemudian Kota Banda Aceh dikembangkan

lagi menjadi 9 kecamatan baru dan 1 kecamatan baru yang akan digabung

dari Kabupaten Aceh Besar, yaitu: Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru,

Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraksa, Syiah Kuala, Ulee Karang,

dan Darul Imarah.53

b. Absolute Competency (Kewenangan Absolut)

Kewenangan mutlak adalah wewenang peradilan dalam memeriksa

suatu perkara tertentu yang mutlak tidak bisa diperiksa oleh badan peradilan

yang lain.54 Singkatnya kewenangan mutlak ini adalah jenis perkara yang

menjadi lingkup kewenangannya.

Contohnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi

mereka yang beragama Islam, sedangkan non-islam menjadi kekuasaan

peradilan umum. Pengadilan Agama yang berkuasa, memeriksa, dan

mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara

ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Banding dari

Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh

diajukan ke Pengadilan Tinggi Negeri.55

Apabila kewenangan relatif dapat dilihat berdasarkan wilayah

yurisdiksi pengadilan, maka kewenangan absolut suatu pengadilan dapat

dilihat melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintah Aceh, pada Pasal 128 ayat (3) disebutkan bahwa

53 Wikipedia.com, Kota Banda Aceh, diakses pada tanggal 18 Maret 2018 jam 23:14 dari

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh#Kecamatan 54 Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional. (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2018), h., 271 55 Basiq Djalil, Peradilan Islam, , (Jakarta: Amzah, 2012), cet. 1, h., 204.

39

“Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa dan mengadili, memutus, dan

menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah,

muamalah, dan jinayah yang didasarkan atas syariat Islam.”56

Jadi secara perinci kewenangan absolut Mahkamah Syar’iyah dapat

dikelompokkan, sebagai berikut:57

1) Bidang ahwal al-syakhsiyah

Sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya kecuali bidang wakaf,

hibah, dan sedekah.

2) Bidang muamalah

Dalam bidang muamalah Mahkamah Syar’iyah berwenang

mengadili perkara, yang meliputi jual-beli, utang-piutang, qiradh,

musahaqah, muzaraah, mukhabarah, wakilah, syirkah, ariyah, hajru,

syufah, rahnuh, ihyaul mawat, ma’dhin, luqathah, perbankan, ijarah,

takaful, perburuhan, harta rampasan, waqaf, hibah, wasiat, shadaqah,

hadiyah, dan lain-lain.

3) Bidang jinayah

Dalam bidang jinayah Mahkamah Syar’iyah berwenang mengadili

perkara, yang meliputi, hudud, zina, menuduh zina (qadzaf), mencuri,

merampok, minuman keras dan napza, murtad, pemberontakan

(bughat), qisas, hukum membunuh dan melukai, hukum denda (diyat),

dan ta’zir.

56 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta:

Prenadanmedia Group, 2016), h., 17 57 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),

h.,232.

40

C. Qanun Dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Definisi Qanun

Secara bahasa kata qanun berasal dari bahasa Arab dengan asal kata qānun

yang artinya kompilasi, himpunan peraturan, undang-undang, atau norma-

norma yang telah mapan.58 Namun demikian, kata qanun bukan berasal dari

bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa Yunani, kanon, yang berarti untuk

memerintah, tolak ukur atau mengukur.59 Berdasarkan beberapa pengertian

tersebut, kemudian al-Ghazali menggambarkan penggunaan qanun ini dalam

istilah kenegaraan, ia memaknai qanun sebagai undang-undang positif pada

suatu negara atau daerah Islam.60

Secara historis penggunaan istilah qanun sebagai aturan dalam sejarah

Islam terjadi ketika masa kekhalifahan Turki Utsmaniyah (1299-1923 M),

ketika Sultan Suleiman I berhasil menyusun kembali sistem undang-undang

Utsmaniyah, yang dikenal dengan sebutan Qanun.61 Pada masa kerajaan Aceh,

tercatat istilah qanun juga digunakan sebagai aturan hukum Islam yang telah

menjadi hukum adat. Qanun tersebut dibuat oleh Tengku di Mulek atas

perintah Sultan Alaudin Mansyur Shah dengan judul Qanun Syara’ Kerajaan

Aceh. Di Malaysia, terdapat juga kodifikasi hukum Islam yang dinamakan

58 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997), cet, 14, h., 349. 59 Ahmad Bahiej, “Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-

Syir’ah, Vol. 48, No. 2, (Desember 2014), h., 339. 60 Kamarusdiana, “Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, Jurnal

Ahkam, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XVI, No.2, (Juli 2016), h., 154. 61 Ahmad Bahiej, “Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-

Syir’ah, Vol. 48, No. 2, (Desember 2014), 339.

41

Qanun Melaka. Begitu pula di Yordania terdapat Undang-Undang Perkawinan

Nomor 92 tahun 1951 dengan nama Qanun, Huquq al-A’ilah.62

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penggunaan istilah qanun

sebagai aturan yang berlaku pada suatu daerah Islam bukanlah suatu hal yang

asing. Namun perlu diketahui bahwa di dalam hukum Islam, selain qanun

terdapat juga sumber hukum lain, yang dinamakan syariah. Oleh karena itu,

Yusuf al-Qardhawi membedakan antara syariah dan qanun. Menurutnya

syariah berasal dari wahyu Allah, sedangkan qanun merupakan produk atau

buatan manusia. Sehingga ketika qanun disandingkan dengan istilah syariah,

maka ia akan berfungsi sebagai hukum yang diproduksi oleh manusia untuk

mengatur kehidupannya dan hubungannya dengan sesama, baik secara individu

maupun sosial, karena ia disebut qanun wadh’i.63

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka qanun dapat penulis

pahami sebagai aturan hukum yang dibuat oleh manusia atas prinsip syariah,

untuk dijadikan sebagai hukum positif pada suatu negara agar aturan tersebut

dapat diterapkan bagi warga negara yang tinggal di wilayah tersebut. Sehingga

dapat dikatakan bahwa qanun dalam konteks keindonesiaan saat ini adalah

jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Kedudukan Qanun dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia sendiri, istilah qanun

pertama kali dimunculkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh


Prenadamedia Group, 2018), h., 372. 63 Kamarusdiana, “Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, Jurnal

Ahkam, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XVI, No.2, (Juli 2016), h., 154-155.

42

Darussalam. Qanun merupakan salah satu produk perundang-undangan yang

memiliki kekuatan yuridis kuat disamping peraturan perundang-undangan

lainnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-

undang (Perpu), peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan

daerah.64

Apabila kita lihat dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Tata

Urutan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis dan

hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:65

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Memang apabila kita cermati, tidak ditemukan jenis peraturan qanun

dalam tata perundang-undangan di Indonesia, namun perlu diketahui bahwa

qanun merupakan hasil dicapainya perdamaian dengan MoU (Memorandum Of

Understanding) Helsinki 2005 yang dilakukan antara Gerakan Aceh Merdeka

(GAM) dan Repbulik Indonesia yang salah satu muatannya meminta

pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.66 Dimana kemudian

muatan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006

64 Syahrizal Abbas dan Muhammad Amin, Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh, (Banda

Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), h., 49 65 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan. 66 Ahmad Bahiej, “Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-

Syir’ah, Vol. 48, No. 2, (Desember 2014), 338.

43

dalam Pasal 1 butir 8 menyebutkan bahwa qanun adalah sejenis peraturan

daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah

Provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Lebih spesifik,

ditegaskan pada butir berikutnya, yaitu Pasal 1 butir 21, Qanun Aceh adalah

peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang

mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.67

D. Teori Analisis Penelitian

1. Teori Sejarah Hukum

Von Savigny merupakan promotor teori sejarah hukum yang inti pokok

ajarannya adalah “Das Recht wird nicht gemacht est ist und wird mit dem

volke” (hukum itu tidak dibuat melainkna tumbuh dan berkembang dalam jiwa

bangsa). Sehingga, hukum senantiasa dinamis, karena ia produk dari spirit dan

jiwa suatu bangsa yang senantiasa berubah dan dinamis. Bagi mazhab sejarah,

hukum terbentuk lewat mekanisme yang bersifat bottom up (dari bawah ke

atas), bukan top down (atas ke bawah). Hukum adalah bagian dari sejarah.

Hukum adalah nilai yang berakar dari jiwa suatu bangsa (volksgeist).68 Juga

mnegingatkan, bahwa untuk membangun hukum, studi terhadap sejarah suatu

bansa mutlak perlu dilakukan.69

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan

peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa,


Prenadamedia Group, 2018), h., 373. 68 Atip Latipulhayat, “Friedrich Karl Von Savigny”, Jurnal Khazanah, (t.th), h., 198. 69 Sukarno Aburaera, dkk, Filsafat Hukum : Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2006), h., 120

44

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh

masyarakat pencari keadilan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara

konstitusional diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 UUD

Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen MPR. Hasil amandemen

tersebut telah menguah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping

Mahkamah Agung juga terdapat lembaga kekuasaan kehakiman yang baru,

yaitu Mahkamah Konstitusi.

Kemudian secara khusus, kekuasaan kehakiman telah diatur dalam UU

No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

ada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun meliputi

badan peradilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.70

3. Teori Positivisme Hukum

Positivisme hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, Aliran

Hukum Positif Analitis (Analitical Jurisprudence) atau biasa juga disebut

positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin. Kedua, Aliran

Hukum Murni (Reine Rechtslehre) atau dikenal juga positivisme yuridis yang

dikembangkan oleh Hans Kelsen.71

Aliran Hukum Positif Analitis memandang bahwa hukum yang

sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan

70 Komaruddin, ”Otokritik Terhadap kemandirian Badan Peradilan Dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Justitia Islamica, Vo. 11, No. 1, (Januari-juni 2014),

h., 73. 71 Sukarno Aburaera, dkk, Filsafat Hukum : Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana), h., 107

45

kedaulatan. Sedangkan aliran Hukum Murni memiliki prinsip-prinsip, yaitu

hukum sama dengan Undang-Undang, tidak terdapat suatu hubungan mutlak

antara hukum dan moral, dan hukum adalah “closed logical system”.72

4. Teori Choice Of Law

Choice of Law bermakna, bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki

kebebasan untuk mengikatkan diri pada perjanjian. Dalam perkembangannya

kebebasan para pihak untuk berkontrak ini dimanifestasikan pula dalam

kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk mengantur kontrak

yang mereka buat (freedom to choose the applicable law).73

5. Teori Choice Of Forum

Choice of Forum bermakna, bahwa para pihak di dalam kontrak bersepakat

memilih forum atau lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan yang

mungkin timbul diantara kedua belah pihak. Choice of Forum dimaksud di atas

selain dapat menunjuk kepada sesuatu pengadilan di negara tertentu, juga dapat

menunjuk badan arbitrase tertentu. Pengadilan atau arbitrase sebelum

memeriksa atau mengadili perkara yang diajukan kepadanya, terlebih dahulu

harus meneliti apakah ia berwenang mengadili perkara tersebut.74

6. Teori Sistem Hukum

Dalam menganalisis masalah hukum, persoalannya tidak terlepas dari

beroperasinya tiga komponen sistem hukum (legal system) yang menurut

Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”.

Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu

72 Zulkarnaen, Dinamika Sejarah Hukum Dari Filosofi Hingga Profesi Hukum, (Jakarta: Pustaka

Setia, 2018), h., 56. 73 Choice Of Forum & Choice of Law Dalam Hukum Perdata Internasional: Study Kasus Yasmina

– The Worls Food Programme (WFP)”, h., 25, t.d. 74 “Choice Of Forum & Choice of Law Dalam Hukum Perdata Internasional: Study Kasus

Yasmina – The Worls Food Programme (WFP)”, h., 25, t.d.

46

mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual

yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum

yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang

mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk

penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.75

E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu telah mengkaji beberapa tulisan

terkait penelitian ini, baik berupa skripsi, tesis, disertasi ataupun karya ilmiah yang

memiliki fokus yang hampir sama terhadap penelitian ini. Maksud pengkajian ini

adalah untuk mengetahui bahwa penelitian yang penulis buat adalah berbeda

dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini judul beberapa karya ilmiah dan fokus

bahasan yang memiliki beberapa keterkaitan dengan tema riset yang penulis

lakukan:

1. Jurnal yang berjudul “Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku

Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/JN/2016/MS.

TKN)” yang ditulis oleh Sudirman Suparmin (Pascasarjana Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara). Penelitian ini membahas tentang jenis-jenis jarimah

yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah,

sejarah pemberlakuan syariat Islam di Aceh, dan hak-hak minoritas non-

muslim di dalam konsep Islam.76

75 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social

Science Perspective), (Bandung: Nusa Media, 2009), h., 33. 76 Sudirman Suparmin. “Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe

Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/JN/2016/MS. TKN)”. Jurnal Analytica Islamica : Vol. 6 No.

2, (Juli – Desember 2017).

47

2. Jurnal yang berjudul “Inkonsistensi Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim

di Aceh” yang ditulis oleh Syamsul Bahri (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS)

Nahdlatul Ulama Aceh). Penelitian ini membahas tentang pemberlakuan

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan dampaknya terhadap

non-muslim yang berada di Aceh, membandingkan jenis hukuman yang

terdapat dalam Qanun dan KUHP, dan menjelaskan tidak konsistensinya

peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman cambuk bagi non-

muslim di Aceh.77

3. Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman

Cambuk Bagi non-muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisis Putusan

Mahkamah Syar’iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN)”

yang ditulis oleh Aina Salsabila (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Penelitian ini membahas tentang kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah

Syar’iyah Takengon dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Jinayah dalam memutuskan perkara non-muslim yang melakukan jarimah.78

4. Jurnal yang berjudul “Syari’at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang

Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari’at Islam di Aceh)” yang ditulis oleh

Danial (STAIN Malikussaleh Lhokseumawe). Penelitian ini membahas tentang

77 Syamsul Bahri, “Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim di

Aceh”, Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, No. 2, (2018). 78 Aina Salsabila, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non-Muslim

Sebagai Pelaku Jarimah Khamr (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Aceh Tengah Nomor

01/JN/2016/MS-TKN)”, (Skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara, 2017).

48

asas pemberlakuan Qanun syari’at Islam di Aceh dan posisi serta implikasinya

terhadap minoritas non-Muslim dalam Qanun syari’at Islam.79

5. Penelitian yang dibukukan dan diberi judul “Relasi Muslim dan Non Muslim

Menurut Syariat Islam di Aceh” yang ditulis oleh Muji Mulia. Buku ini

membahas tentang relasi muslim dan non-muslim pasca penerapan syariat

Islam di Aceh dari aspek sosial, agama, politik, dan hukum. Buku ini juga

menjelaskan model-model hubungan muslim dan non-muslim yang terjalin.80\

6. Jurnal yang berjudul “Non-Muslim The Regulation of Islamic Law In Aceh

Province” yang ditulis oleh Safrilsyah (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Penelitian ini membahas tentang persepsi minoritas non-muslim terhadap

peraturan perundangan-undangan hukum Islam di Aceh. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa 17% merasa tidak terganggu dan 76% menjawab mereka

tidak kehilangan haknya.81

7. Penelitian yang dibukukan dan diberi judul “Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam

Politik Hukum Nasional” yang ditulis oleh Abdul Manan (Ketua Pusat

Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani). Buku ini membahas

tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan posisi Mahkamah Syar’iyah

dalam konstelasi sistem peradilan nasional secara utuh.82

79 Danial, “Syari’at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun

Syari’at Islam di Aceh)”, Jurnal Analisis, Vol XII, No. 1, (Juni 2012). 80 Muji Mulia. Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut Syariat Islam di Aceh. (Banda Aceh :

Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), cet. 1. 81 Safrilsyah, “Non-Muslim Under The Regulation of Islamivc Law In Aceh Province”,

Conference Proceedings of Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), (2012). 82 Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional. (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2018).

49

BAB III

PROSES PENYELESAIAN PERKARA NON-MUSLIM

DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH

A. Lembaga Pelaksana Syariat Islam bagi Non-Muslim di Banda Aceh

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sangat ditentukan oleh instansi maupun

lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan qanun. Oleh sebab itu, dalam

implementasinya qanun jinayat dan p

non-muslim dan proses...

Documents