asuransi dalam tinjauan syariat islam

1 | P a g e

Asuransi dalam Tinjauan Syariat Islam

“ASURANSI DALAM TINJAUAN SYARIAT ISLAM”

By Miftahuddin1

A. Sejarah Asuransi

Banyak dari para ahli berpendapat bahwa jenis asuransi yang pertama muncul adalah asuransi

pelayaran (maritime), yang saat itu dipergunakan oleh kaum Babilonia dengan nama akad pinjam

meminjam di atas kapal. Bahkan beberapa pengamat berpendapat bahwa akad pinjam-meminjam

ini telah disinggung sebelumnya oleh Hukum Amurabi tahun 250 SM. Baru kemudian akad akad

ini tersampaikan kepada kaum Babilonia melalui kaum Phoenesia dan Hunud kuno. Lalu

menyusul Romawi di abad 6-7 SM dan Yunani di abad 4 SM.

Tetapi, akad pinjam-meminjam ini kemudian ditentang oleh pihak Gereja Roma. Karena konon

akad ini mefasilitasi timbulnya aktivitas riba. Penentangan ini yang selanjutnya menjadikan akad

pinjam-meminjam ini di amandemen menjadi akad asuransi.

Dokumen asuransi pertama pasca amandeman akad pinjam-meminjam yang bisa didapatkan

adalah dokumen Italia tertanggal: 23 Oktober 1347 M, tentang Asuransi maritime

(pelayaran).kemudian asuransi ini mulai menggaung di beberapa kota di Italia dan Negara-

negara sekitar laut tengah. Tetapi konsep asuransi kala itu hanya terbatas pada barang dagangan

yang dibawa oleh kapal, tidak pada asuransi pada kapal itu sendiri ataupun awak kapalnya.

Sementara, asuransi darat baru muncul paruh kedua abad ke tujuh Masehi di Inggris. Yakni saat

terjadi kebakaran besar selama empat hari di London tahun 1666 M yang membumihanguskan

lebih dari tiga belas ribu tempat tinggal dan seratusan gereja. Akhirnya dibentuk jasa asuransi

kebakaran dan disusul beberapa jenis lainnya. Lalu konsep asuransi ini menyebar di beberapa

Negara seperti Jerman, Perancis dan Negara-negara lainnya. Kemudian konsep asuransi jiwa

1 Penulis atau pengedit adalah seorang mahasiswa di STIE Muhammadiyah Pekalongan Jurusan S1 Ekonomi Islam,

dan Alhamdulillah saat ini sedang menjalani semester lima.

http://musze-infoku.blogspot.com/2012/12/asuransi-dalam-tinjauan-syariat-islam_9530.html

2 | P a g e


mulai dirumuskan di Inggris pada awal abad ke-19. Pasca Revolusi Industri di Eropa, muncul

jenis asuransi baru, yakni asuransi mas’uliah (asuransi tanggung jawab).

Asuransi dengan berbagai jenisnya itu kemudian menyebar ke negeri-negeri Islam. Hanya saja

kemudian tampak asuransi itu dalam pandangan syariah bermasalah, terutama karena adanya

unsur gharar, gambling, riba dan sebagainya. Karenanya pada sekitar tahun 1960-an banyak

cendekiawan muslim mulai melakukan pengkajian ulang tentang penerapan system hukum Eropa

ke dalam industry keuangan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah dalam

industry keuangannya. Pada awalnya prinsip syariah Islam diterapkan pada industry perbankan.

Dan, Cairo merupakan Negara yang pertamakali mendirkan bank Islam sekitar tahun 1971

dengan nama “Nasser Social Bank” yang operasionalnya berdasarkan system bagi hasil.

Kemudian diikuti berdiriannya bank Islam lainnya seperti Islamic Development Bank (IDB) dan

The Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt, Faisal Islamic of Sudan dan

Kuwait Finance House tahun 1977.

Majma’ al fiqh al –Islamy, pada kongresnya tanggal 10 Sya’ban 1398 H telah bersepakat

mengharamkan asuransi konvensional (asuransi komersial/at ta’min at-tijari) dengan sejumlah

alasan, yaitu: asuransi mengandung unsur judi, dan mengakibatkan memakan harta orang lain

secara tidak sah.

Oleh karenanya kemudian dikembangkan asuransi dengan prosedur atau tata cara yang dinilai

sesuai dengan prinsip syariah berbeda dengan asuransi komersial dan menghilangkan unsur riba,

gharar, jahalah, qimar dan kezaliman. Yaitu asuransi yang bersifat tolong-menolong (ta’awun)

dan saling menanggung (takaful) diantara peserta asuransi. Asuransi yang pertama kali didirikan

adalah asuransi takaful di Sudan pada tahun 1979, yang dikelola oleh Dar al-Mal al-Islami

(DMI) Group. Dar al-Mal melebarkan sayap bisnisnya ke Negara-negara Eropa dan Asia lainnya.

Setidaknya ada empat asuransi takaful dan retakaful pada tahun 1983, yang berpusat di Geneva,

Bahamas, Luxemburg, dan Inggris.

Dari sisi legalitas, system asuransi syariah baru diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun

1985. Pada tahun ini, Majma al-Fiqhi al-Islami mengadopsi dan mengesahkan takaful sebagai

3 | P a g e


system asuransi yang sesuai dengan syariah. Artinya, perkembangan takaful lebih didasarkan

atas kreasi kebutuhan umat muslim, ketimbang didorong oleh fatwa. Sistem asuransi diadopsi

sebagai system saling menolong dan membantu di antara para pesertanya.

Sejak saat itu asuransi syariah berkembang bukan hanya ke negeri-negeri Islam tetapi juga

keseluruh dunia. Perkembangan asuransi dibilang cukup pesat. Dari asset $550 juta pada tahun

2000, $193 juta diantaranya berada di Asia Pasifik, meningkat menjadi $1,7 milyar. Pada tahun

2004 asetnya sudah mencapai $2 milyar. Angka-angka di atas merupakan kumulasi untuk

asuransi jiwa dan selain jiwa. Asuransi keluarga syariah mendominasi perkembangan asuransi

dunia, mencapai 75%, dimana 60% nya berasal dari asuransi jiwa syariah.

Perkembangan asuransi syariah yang cukup progresif terjadi di Negara-negara Arab, terutama

Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Di Bahrain pertama kali berdiri Asuransi Takaful

Internasional pada tahun 1989. Pangsa pasar asuransi di Bahrain diperkirakan mencapai 65 juta

dinar ($172). Di Arab Saudi berkembang perusahaan asuransi syariah diantaranya: Islamic Arab

Insurance Company (al-Baraka Group tahun 1980), Islamic Arab Insurance Corporation For The

Insurance Investment Dan Export Credit (1995), Islamic Insurance Compant Ltd., Islamic

Insurance And Reinsurance Company (1985), Di-Aman Co-Operative Insurance (as-rajhi tahun

1985), Global Islamic Insurance Co. (1986), Islamic Takaful And Retakaful Company (Dar Al-

Mal Al-Islami (DMI) group tahun 1986). Semantara di Afrika, di Ghana pertama kali berdiri

perusahaan Metropolitan Insurance Company Limited (MIT) tahun 1994 dan menjadi satu-

satunya asuransi syariah di Ghana dengan system mudharabah dan takafuli. Di Nigeria, African

Alliance Insurance Company Limited mendirikan Islamic Life Insurance System (takaful) pada

oktober 2003. Di Senegal didirikan Islamic Takaful And Retakaful Co. dan sonar al-amane (al-

baraka group). Di Trinidad and Tobago didirikan Takaful Trinidad And Tobago Friendly Society

pada tahun 1999.

Sementara di Eropa, Inggris merupakan pelopor pengembangan asuransi syariah. Melalui

HSBS’s Amanah, Inggris bercita-cita jadi Leading sector bagi pengembangan asuransi syariah di

Eropa dan Negara lainnya. Selai itu juga berdiri international corporative and mutual insurance

federation (ICMIF) yang menghimpun 150 orang dari 82 anggota organisasi dari 52 negara di

4 | P a g e


dunia. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan dan memperkenalkan sistem asuransi syariah ke

berbagai Negara.

Di Amerika, asuransi syariiah pertama kali pada Desember 1996 yaitu Takaful USA Insurance

Company untuk menampung sedikitnya 12 juta penduduk muslim di sana. Di Australia berdiri

Australia Takaful Association Inc. diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985. Malaysia

mendirikan Lembaga Penelitian Dan Pelatihan Bank Syariah (BIRTI), yang kosen pada bidang

pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Sekarang ini Malaysia memiliki beberapa

industri asuransi syariah, diantaranya: CIMB Aviva Takaful Berhad, Hong Leong Tokio Marine

Takaful Berhad, HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Berhad, MAA Takaful Berhad, Prudential

BSN Takaful Berhad, Syarikat Takaful Malaysia Berhad, Takaful Ikhlas Sdn Berhad, Takaful

Nasional Sdn Berhad.

Sementara di Indonesia, asuransi syariah mulai berkembang sejak tahun 1994. Diawali dengan

berdirinya perusahaan asuransi syariah yang pertama di Indonesia yaitu PT Syarikat Takaful

Indonesia (STI) pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim

Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa

Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim indonesia.

Selanjutnya, STI mendirikan dua anak perusahaan: perusahaan asuransi jiwa syariah yaitu PT

Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada 4 Agustus 1994 dan perusahaan Asuransi Kerugian

Syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2 Juli 1995. Setelah takaful dibuka,

berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di

Indonesia.

Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan ramai-ramai masuk bisnis asuransi

syariah. Diantaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh

seperti yang dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarakah yang bergerka pada asuransi jiwa

syariah. Sedangkan kebanyakannya dilakukan denganmembuka divisi atau cabang asuransi

syariah seperti yang dilakukan oleh PT MAA Life Assurance, PT MAA Deneral Assurance, PT

Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Prakarta, PT AJB Bumiputera 1912, Dan PT

Asuransi Jiwa Bringin Life Sejahtera, dan lainnya. Saat ini sesuai data dewan syariah nasional

5 | P a g e


(DSN) terdapat 42 asuransi syariah, tiga reasuransi syariah dan enam broker asuransi dan

reasuransi syariah. (sumber: Yahya Abdurrahman, Asuransi dalam tinjauan syariat, hlm: 8-14)

B. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi

bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata

“pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata insurance dengan (a) asuransi, dan (b)

jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan

verzekering (pertanggungan).

Dalam bahasa Arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata at-tamin yang secara bahasa

berarti tuma’ninatun nafsi wa zawalul khauf, tenangnya jiwa dan hilangnya rasanya takut.

Maksudnya, orang yang ikut dalam kegiatan asuransi, jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa

takut ataupun was-was dalam menjalani kehidupan, karena ada pihak yang memberikan jaminan

atau pertanggungan. Hal ini sama dengan seseorang yang sedang kuliah atau sekolah yang

keperluan sehari-harinya ada yang menjamin dalam pelaksanaan kuliah dia akan merasa tenang

dan tidak perlu kuatir. Berbeda dengan seseorang yang menjalani kuliah tanpa adanya jaminan

dari orang tua atau orang lain, kuliah sambil kerja, orang tersebut menjalani kuliah tidak tenang

dan ada perasaan kuatir, karena harus mencari biaya sendiri selama kuliah.

Mengenai definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari peraturan (perundang-undangan) dan

beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi, seperti yang tertulis di bawah ini:

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya Insurance and Islamic Law mengadopsi pengertian

asuransi dari Encyclopaedia Britanica sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok

orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan,

sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian

tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.

6 | P a g e


Lebih jauh Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi dalam sudut pandang yang berbeda,

serta mengalami kesimpangsiuran. Ada yang mendefinisikan asuransi sebagai perangkat untuk

menghadapi kerugian, dan ada yang mengatakannya sebagai persiapan menghadapi risiko.

Dilihat dari signifikansi kerugian, Adam Smith berpendapat bahwa asuransi dengan

menyebarkan beban kerugian kepada orang banyak, membuat kerugian menjadi ringan dan

mudah bagi seluruh masyarakat.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar: at-ta’min) adalah “transaksi

perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain

berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang

menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang

dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbal balik), dengan mana

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu

premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa

tak tentu (onzeker vooral).”

Asuransi menurut UU RI No. 2 th. 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dimaksud dengan

asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan

suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang

dipertanggungkan.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI, yang lebih dikenal dengan

ta’min, takaful, atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara

7 | P a g e


sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah .

Definisi Asuransi Syariah menurut Kitab Al Ma’ayir Al Syar’iyah (Sharia Standards) yang

dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial

Institutions) edisi tahun 2010 :

األضرار الناشئة عن ھذه األخطار، وذلك بدفع التأمین اإلسالمي ھو اتفاق أشخاص یتعرضون ألخطار معینة على تالفي

اشتراكات على أساس اإللتزام بالتبرع، ویتكون من ذلك صندوق التأمین لھ حكم الشخصیة اإلعتباریة، ولھ ذمة شخصیة

یتم منھ التعویض عن األضرار التي تلحق أحد المشتركین من جراء وقوع األخطار المؤمن منھا) صندوق(مستقلة،

)364، ص 2010ر الشرعیة المعایی(

“Asuransi Islami adalah kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi risiko-risiko tertentu

dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya-bahaya yang muncul dari risiko-risiko tersebut,

dengan cara membayar kontribusi-kontribusi berdasarkan keharusan tabarru’ (hibah), yang

darinya terbentuk dana pertanggungan – yang mempunyai badan hukum sendiri dan tanggungan

harta independen– yang darinya akan berlangsung penggantian (kompensasi) terhadap bahaya-

bahaya yang menimpa salah seorang peserta sebagai akibat terjadinya risiko-risiko yang telah

ditanggung.”

Definisi ringkas menurut AAOIFI edisi tahun 2010 adalah sebagai berikut :

التأمین التعاوني ھو عقد تأمین جماعي یلتزم بموجبھ كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبیل التبرع لتعویض األضرار التي

تصیب أیا منھم عند تحقق الخطر المؤمن منھقد

)376، ص 2010المعاییر الشرعیة (

“Asuransi Islami adalah akad pertanggungan oleh sekelompok orang yang berdasarkan akad itu

setiap peserta membayar sejumlah harta atas dasar tabarru’ (hibah) untuk mengganti bahaya-

bahaya yang mungkin menimpa kepada siapa saja dari para peserta ketika terjadi risiko yang

telah ditanggung.”

8 | P a g e


C. Deskripsi Fakta Asuaransi Syariah

1. Dalil-dalil asuransi syariah

Dalil-dalil yang diajukan pihak yang melaksanakan Asuransi Syariah saat ini antara lain :

(1) Dalil-dalil tolong menolong (misal QS Al Maidah : 2)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi`ar-syi`ar Allah, dan jangan

melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu)

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam,

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(2) Dalil tabarru’, yaitu akad untuk kebajikan dan tolong menolong, seperti hibah.

(3) Dalil-dalil yang membolehkan mudharabah / musyarakah.

(4) Dalil-dalil ijarah (wakalah bil ujrah)

(5) Dalil yang membolehkan ta’widh (pemberian kompensasi), yaitu hadist laa dharara wa laa

dhirara. (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain).

ال ضرر والضرار (رواه ابن ماجھ والدارقطني )

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

(HR. Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari

Yahya)

Ada dalil hadist yang sering disebut yang diklaim sebagai dasar Asuransi Syariah, yakni hadis

tentang Kaum Asy’ariyin. Dari Abu Musa RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda:

9 | P a g e


حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن برید عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى اللھ علیھ وسلم

إن الأشعریین إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عیالھم بالمدینة جمعوا ما كان عندھم في ثوب واحد ثم اقتسموه بینھم

في إناء واحد بالسویة فھم مني وأنا منھم

Sesungguhnya orang-orang Asya'ariy jika mereka berperang atau harta kebutuhan keluarga

mereka di Madinah menipis maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu kain

lalu mereka membagi rata diantara mereka pada tiap masing-masing, maka mereka adalah

bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka.

(HR Muttafaq ‘alaih No. 2307).

Dalil hadist lain yang juga sering disebut adalah hadist Abu Ubaidah bin Jarrah RA bahwa

Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah RA bersama 300 pasukan. Di jalan

bekal habis, lalu Abu Ubaidah memerintahkan pasukan mengumpulkan semua bekal makanan,

lalu mereka memakannya sedikit demi sedikit sampai habis. Sampailah mereka di tepi laut dan

melihat seekor ikan besar seperti bukit, lalu mereka memakan ikan itu selama 18 malam.

(HR Bukhari).

Menurut para penggagas asuransi syariah, hadist-hadist tersebut menunjukkan upaya tolong

menolong dalam rangka menanggulangi musibah, sesuatu yang juga terdapat dalam akad

Asuransi Syariah di jaman modern ini.

2. Akad-Akad dalam Asuransi Syariah

Dalam asurasi syariah transaksi atau akad yang ada di dalamnya ada tiga macam akad, yaitu akad

Tabarru’, Akad Mudharabah dan Akad Wakalah Bil Ujrah. Penggunaan ketiga akad

tersebut bergantung pada model pengelolaan asuransi syariahnya. Dan Secara garis besar

asuransi syariah ada dua jenis, non saving dan yang disertai saving.

10 | P a g e


Tiga Akad dalam Asuransi Syariah :

Pertama, akad hibah (tabarru’) di antara sesama pemegang polis (peserta asuransi) di mana

peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena

musibah.

Kedua, akad mudharabah / musyarakah, dimana peserta bertindak sebagai shahibul mal

(pemegang polis), sedang perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola). Akadnya berupa

mudharabah, jika perusaan asuransi tidak sharing modal. Jika perusahaan asuransi ikut sharing

modal, berarti akadnya musyarakah,

Ketiga, akad ijarah (wakalah bil ujrah), yaitu akad wakalah (pemberian kuasa) dari peserta

kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memperoleh imbalan

(ujrah/fee).

Akad Wakalah bil ujrah terdapat pada asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving)

maupun unsur tabarru’ atau yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving).

Praktik Umum Dalam Asuransi Syariah Non Saving (Tanpa Tabungan)

Dalam asuransi syariah non saving ini, seluruh premi yang dibayarkan peserta asuransi, menjadi

dana tabarru’ (hibah). Diklaim bahwa tak ada dana untuk investasi pada akad ini. Pengelolaan

dana tabarru’ tersebut dan aktivitas takaful (saling menanggung di antara peserta) selanjutnya

dijalankan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mendapat ujrah (fee) dari pengelolaan

dana tabarru’ tersebut berdasar akad wakalah bil ujrah. Sementara itu peserta akan mendapat

dana pertanggungan dari dana tabarru’ tersebut sesuai ketentuan yang ada.

Jadi pada asuransi non saving terdapat 2 (dua) akad :

Pertama, akad hibah (tabarru’) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan.

Kedua, akad ijarah (wakalah bil ujrah) antara semua peserta dengan perusahaan.

11 | P a g e


Praktik Umum Asuransi Syariah Dengan Saving (Dengan Tabungan)

Adapun dalam asuransi syariah dengan saving, premi yang dibayarkan peserta asuransi kepada

perusahaan asuransi dibagi dua : (1) dana untuk tabarru’, dan (2) dana untuk investasi (biasanya

lebih besar dari dana tabarru’). Dana tabarru’ ini lalu dikelola perusahaan asuransi dengan akad

ijarah (wakalah bil ujrah). Perusahaan asuransi mendapat ujrah (fee) dari akad wakalah bil ujrah

tersebut. Peserta akan mendapat dana pertanggungan dari dana tabarru’ tersebut sesuai ketentuan

yang ada. Sementara dana investasi dikelola perusahaan asuransi dengan akad mudharabah /

musyarakah, dan selanjutnya perusahaan asuransi mendapat bagi hasil dari akad investasi

tersebut.

Jadi, dalam asuransi dengan saving ini terdapat 3 (tiga) akad :

Pertama, akad hibah (tabarru’) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan

Kedua, akad ijarah (wakalah bil ujrah) antara semua peserta dengan perusahaan.

Ketiga, akad mudharabah / musyarakah antara antara semua peserta dengan perusahaan.

Perlu diberi catatan di sini bahwa dalam akad mudharabah / musyarakah tersebut, peserta

asuransi bertindak sebagai shahibul mal; perusahaan sebagai mudharib, atau sekaligus shahibul

mal. Mengapa dikatakan demikian? Sebab perusahaan tidak mengelola langsung dana yang

diinvestasikan denhgan melakukan bisnis riil (produksi barang atau jasa), melainkan melakukan

re-asuransi, atau menginvestasikan dana ke bank. Keuntungan yang diperoleh dari mudharabah /

musyarakah ini kemudian dibagi sesuai kesepakatan, antara peserta asuransi dan perusahaan

asuransi. Sebagian keuntungan ini disisihkan untuk dana tabarru’.

Konsep dasar asuransi syariah atau takaful adalah pembagian resiko (sharing of risk) kepada

seluruh peserta asuransi. Mudahnya adalah bahwa seluruh peserta sepakat untuk saling tolong

menolong dan saling menanggung diantara mereka. Maka setiap peserta menyetorkan sejumlah

uang (premi) yang telah disepakati (ditentukan), dan disebut sebagai tabarru’

(derma/sumbangan). Seluruh uang premi dari seluruh peserta itu dihimpun menjadi satu dan

dimasukkan dalam satu akun yang disebut dana tabarru’. Jika terjadi sesuatu yang telah

12 | P a g e


disepakati pada salah seorang peserta maka akan diberi uang pertanggungan yang diambil dari

dana tabarru’.

Dalam asuransi syariah (takaful) akad tabarru’ ini harus ada. Karena akad tabarru’ inilah yang

menjadi konsep dasar takaful. Jika akad ini tidak ada maka dengan sendirinya takaful yang

dirumuskan itu menjadi tidak ada.

Dalam asuransi yang non saving, akad yang digunakan adalah akad tabarru’. Pengelolaan atau

manajemen dana tabarru’ dan saling menanggung diantara peserta diamanahkan kepada

perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah berhak mendapat kompensasi atas

administrasi dan manajemen yang dilakukan. Akad yang digunakan dengan perusahaan dalam

hal ini adalah akad wakalah bil ujrah. Sehingga akad yang ada pada asuransi non saving ini ada

dua akad yaitu akad hibah (tabarru’) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan dan

ijarah (wakalah bil ujrah) antara semua peserta dengan perusahaan.

Sedangkan dalam asuransi yang disertai saving, maka premi yang dibayarkan peserta sejak awal

dibagi dua bagian. Sebagian diakadkan sebagai tabarru’ dan dikelola seperti pengelolaan dana

tabarru’ di atas. Sedangkan sebagian lagi dan biasanya bagian yang lebih besar, di akadkan

sebagai penyertaan modal. Pengelolaan dana saving ini dilakukan oleh perusahaan asuransi

syariah sebagai pengelola. Akad yang digunakan dalam hal ini adalah mudharabah. Hasil

pengelolaan dana saving ini dibagi diantara nasabah dengan perusahaan dengan nisbah tertentu

misalnya 40:60.

D. Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Hampir semua ulama sepakat mengenai pentingnya asuransi dalam kehidupan sosial. Namun

mereka berbeda pandangan ketika berbicara mengenai hukum dari Asuransi, dilihat dari sudut

fiqh Islam. Secara umum, pandangan ulama terhadap asuransi terwakili dalam tiga golongan

pendapat,

13 | P a g e


1. Golongan pendapat yang menghalalkan asuransi

Diantara ulama yang menghalalkan asuransi adalah :

Syekh Abdul Wahab Khalaf, Musthafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman

Isa, Bahjat Ahmad Hilmi dsb. Diantara alasan pendapat yang menghalalkan asuransi adalah:

a. Tidak adanya nash Qur’an maupun hadits yang melarang.

b. Peserta asuransi dan perusahaan sama-sama rela dan ridha.

c. Tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

d. Asuransi bahkan memberikan keuntungan kedua pihak.

e. Asuransi termasuk akad mudharabah, peserta sebagai shahibul mal dan perusahaan

asuransi sebagai mudharibnya.

f. Usaha asuransi sangat menguntungkan kemaslahatan umum.

2. Golongan pendapat yang mengharamkan asuransi

Diantara ulama yang mengharamkan asuransi adalah:

Syekh Ahmad Ibrahim, Sayid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah, Abdullah Al-Qalqili, Syekh

Muhammad Bakhit Al-Mu’thi’i, dsb. Diantara alasan pendapat yang mengharamkan asuransi

adalah:

a. Asuransi mengandung unsur perjudian (maysir/ qimar)

b. Asuransi mengandung unusr ketidakjelasan dan ketidakpastian (gharar).

c. Asuransi mengandung unsur riba.

d. Potensi terjadi dzulm bagi nasabah yang tidak bisa melanjutkan pembayaran premi, yaitu

berupa hilang atau hangusnya premi yang telah dibayarkannya.

e. Asuransi termasuk akad sharf, yaitu terjadinya tukar menukar uang, namun tidak sama

dan juga tidak tunai.

14 | P a g e


3. Golongan pendapat yang memperbolehkan asuransi dengan syarat dan catatan tertentu

Asuransi menurut golongan ketiga ini boleh tetapi dengan syarat dan catatan tertentu. Alasan

mengapa golongan ketiga ini membolehkan asuransi dengan syarat tertentu adalah sbb:

a. Dalam muamalah hukum asalnya adalah boleh (ibahah), selama tidak ada nash yang

malarangnya.

b. Asuransi sudah menjadi dharurah ijtima’iyah, khususnya di negera-negera maju.

Diantara syarat-syarat diperbolehkannya asuransi yaitu:

a. Menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan yang terdapat dalam asuransi, yaitu gharar,

riba dan maisir.

b. Merubah sistem asuransi yang bersifat jual-beli (tabaduli) menjadi sistem yang bersifat

tolong menolong (ta’awuni), di mana peserta asuransi saling tolong menolong terhadap

peserta lain yang tertimpa musibah.

c. Konsekuensinya adalah menjadikan premi yang dibayarkan peserta sebagiannya

dijadikan tabarru’, (hibah/ derma) yang dikelola dalam satu fund khusus, yang

peruntukannya khusus untuk memberikan manfaat asuransi.

d. Pengelolaan dana atau investasinya haruslah pada proyek-proyek yang sesuai dengan

syariah.

E. Tarjih

Pendapat yang paling rajih menurut kami adalah pendapat yang mengharamkan karena memang

asuransi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Kemudian hujjah yang digunakan oleh

pendapat yang membolehkan dengan kaidah fiqih,

الأصل فى المعاملات الإباحة إال أن یدل دلیل على تحریمھا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya.”

15 | P a g e


Kaidah ini tidak tepat dimana kaidah ini berasal dari kaidah fiqih,

الأصل اإلباحة مالم یرد دلیل التحریمھ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkan”

Padahal kaidah fiqih tersebut, hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada

muamalah (sebab muamalah bukan benda, melainkan aktivitas manusia). kaidah fiqih tersebut

bertentangan dengan nash hadits, yg menunjukkan bahwa para sahabat selalu bertanya lebih

dahulu kepada Rasulullah SAW dalam muamalah mereka. Andaikata hukum asal muamalah itu

boleh, tentu mereka tak perlu bertanya kepada Rasulullah SAW.

Sebagai contoh, perhatikan hadits yg menunjukkan sahabat bertanya kpd Rasul SAW dalam

masalah muamalah :

أن حكیم بن حزام أخبره قال قلت یا رسول اللھ إني أشتري بیوعا فما یحل لي منھا وما یحرم علي قال :

(فإذا اشتریت بیعا فلا تبعھ حتى تقبضھ)

Dari Hakim bin Hizam RA, dia berkata,”Aku bertanya,’Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya

aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagiku dan yang haram bagiku?’ Rasulullah

SAW menjawab,’Jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu

menerima barang itu.” (HR Ahmad).

Pada pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu artinya asuransi ini di syariahkan

meskipun syarat itu terpenuhi tetap saja haram.

Asuransi syariah memiliki setidaknya 6 penyimpangan yang terjadi pada asuransi syariah yang

berjalan sekarang yaitu sebagai berikut :

16 | P a g e


Pertama, karena dalil-dalil yang digunakan tidak tepat, khusunya hadist Asy’ariyin dan hadis

Abu Ubaidah bin Jarrah RA di atas. Pada kedua hadis tersebut, peristiwa bahaya terjadi lebih

dahulu, baru kemudian terjadi proses ta’awun (tolong menolong). Sedang pada asuransi syariah,

sudah diadakan akad ta’awun lebih dahulu, padahal peristiwa bahayanya belum terjadi sama

sekali. Menurut Syaikh ‘Atha` Abu Rasyta, menggunakan hadis Asy’ariyin sebagai dasar

asuransi syariah adalah istidlal yang keliru. (Ajwibatu As`ilah, tanggal 7 Juni 2010).

Kedua, karena terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad). Padahal multi

akad telah dilarang dalam syariah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud RA bahwa Nabi SAW telah

melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan.” (HR Ahmad, hadis sahih). Yang dimaksud

“dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqataini fi shafqah wahidah)” adalah adanya dua

akad dalam satu akad (wujudu ‘aqdaini fi aqdin wahidin).

Fakta menunjukkan bahwa pada asuransi syariah tanpa saving, terjadi penggabungan akad hibah

dengan akad ijarah. Sementara pada asuransi syariah dengan saving, terjadi penggabungan akad

hibah, akad ijarah, dan akad mudharabah.

Ketiga, karena tidak sesuai dengan akad dhaman (jaminan / pertanggungan) dalam Islam.

Terdapat ketidaksesuaian dalam 3 segi sebagai berikut :

(1) Dari segi karakter akad. Karakter akad dhaman adalah akad tabarru’ (bertujuan kebajikan /

tolong menolong), bukan akad tijarah (bertujuan komersial). Sedangkan asuransi syariah

hakikatnya bukan akad tabarru’, tapi akad tijarah, karena peserta mengharap mendapat klaim

(dana pertanggungan) dan keuntungan dalam mudharabah. Jadi pernyataan bahwa Asuransi

Syariah adalah akad ta’awun dan bukan akad mu’awadhah / tabaduli (pertukaran), tidak tepat

dan tidak sesuai dengan faktanya.

(2) Ketidaksesuaian dengan akad dhaman juga dapat dilihat dari segi tidak sesuainya jumlah para

pihak dalam akad. Pada akad dhaman (jaminan / pertanggungan), terdapat 3 pihak, yaitu : (1)

yang menjamin/ penanggung (dhamin), (2) yang dijamin / tertanggung (madhmun anhu), dan (3)

yang mendapat jaminan / tanggungan (madhmun lahu).

17 | P a g e


Adanya tiga pihak tersebut didasarkan pada hadis Abu Qatadah RA bahwa kepada Nabi SAW

pernah didatangkan sesosok jenazah agar beliau menshalatkannya. Lalu beliau bertanya,

“Apakah ia punya hutang?” Para Sahabat berkata, “Benar, dua dinar.” Beliau bersabda,

“Shalatkan teman kalian!” Kemudian Abu Qatadah berkata, “Keduanya (dua dinar itu) menjadi

kewajibanku, wahai Rasulullah.” Nabi SAW pun lalu menshalatkannya. (HR Ahmad, Abu

Dawud, an-Nasa’i dan al-Hakim).

Dalam hadist tersebut ada tiga pihak; Pertama, pihak yang menjamin/ penanggung (dhamin)

adalah Abu Qatadah RA. Kedua, pihak yang dijamin / tertanggung (madhmun anhu) adalah

jenazah. Ketiga, pihak yang mendapat jaminan / tanggungan (madhmun lahu) adalah orang yang

memberi utang kepada jenazah.

Sementara itu dalam Asuransi Syariah, hanya ada dua pihak, bukan tiga pihak. Dua pihak

tersebut adalah : Pertama, pihak yang menjamin/ penanggung (dhamin), yaitu para peserta

semua; kedua, pihak yang mendapat jaminan / tanggungan (madhmun lahu) yaitu para peserta

semua. Jadi dalam asuransi syariah tidak terdapat pihak ketiga, yaitu pihak yang dijamin /

tertanggung (madhmun anhu).

(3) ketidaksesuaian ketiga dengan akad dhaman, dapat dilihat dari segi dhammu dzimatin ila

dzimmatin, yakni penggabungan tanggungan satu pihak kepada tanggungan pihak lainnya.

Dalam akad dhaman telah terjadi dhammu dzimatin ila dzimmatin, sebegaimana nampak pada

hadis Abu Qatadah RA di atas, bahwa Abu Watadah telah menggabungkan dzimmah

(tanggungan) si jenazah, kepada tanggungan diri Abu Qatadah RA itu sendiri. Jadi tanggungan

yang wajib ditunaikan jenazah, berpindah menjadi tanggungan Abu Qatadah RA. Adapun dalam

asuransi syariah, dhammu dzimatin (penggabungan tanggungan) itu tidak terjadi dan tidak ada.

Karena ketika seorang peserta asuransi membayar premi, dia tidak sedang mempunyai

tanggungan apa pun kepada siapa pun, yang wajib dia tunaikan. Jadi, asuransi syariah tidak

sesuai dengan akad dhaman dalam Islam.

18 | P a g e


Keempat, karena akad hibah (tabarru’) dalam Asuransi Syariah tidak sesuai dengan pengertian

hibah itu sendiri. Sebab hibah dalam pengertian syar’i adalah pemberian kepemilikan tanpa

kompensasi / pengganti (tamliik bilaa ‘iwadh). (Imam Syaukani, Nailul Authar, Bab Hibah,

Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000, hlm. 1169)

Sementara dalam Asuransi Syariah, peserta asuransi memberikan dana hibah, tapi mengharap

mendapat kompensasi (‘iwadh / ta’widh), bukannya tidak mengharap. Jadi sebenarnya tidaklah

tepat Asuransi Syariah dikatakan sebagai akad hibah, tapi harus jujur disebut sebagai akad

investasi yang mengharapkan keuntungan !

Kelima, karena hibah (tabarru’) yang diberikan peserta dalam Asuransi Syariah, akan kembali

kepada peserta itu (jika terjadi risiko atas suatu peristiwa yang ditanggung misal kebakaran)

ditambah dengan hibah dari para peserta lainnya. Menurut kami ini haram hukumnya, sebab

menarik kembali hibah yang telah diberikan hukumnya haram. (Yahya Abdurrahman, Asuransi

dalam Tinjauan Syariah, hlm. 42).

Sabda Nabi SAW :

عن ابن عباس رضي اللھ عنھما قال : قال النبي صلى اللھ علیھ وسلم : العائد في ھبتھ كالكلب یقيء ثم یعود في قیئھ

(علیھ متفق)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dia berkata, Rasul Saw bersabda: orang yang meminta

kemabli hibahnya adalah laksan anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali

muntahnya.

(H.R Bukhari Muslim)

Keenam, karena telah terjadi gharar (ketidaktentuan, uncertainty) dalam Asuransi Syariah.

Sebab peserta tidak tahu dengan jelas apakah betul perusahaan asuransi bertindak sebagai

pengelola, ataukah sebagai pengelola sekaligus sebagai pemodal ketika perusahaan

menginvestasikan kembali dana premi ke pihak ketiga, dan seterusnya. Peserta juga tak tahu

dengan jelas ke mana perusahaan asuransi akan menginvestasikan dana yang ada, apakah ke

bank, bank konvensional atau bank syariah, ataukah melakukan re-asuransi ke perusahaan

19 | P a g e


asuransi berikutnya, dan seterusnya. Adanya gharar ini berarti menegaskan keharaman Asuransi

Syariah yang ada saat ini.

Dari penyimpangan-pentimpangan ini maka semakin menguatkan pendapat yang mengharamkan

asuransi. Bahkan asuransi syariah itu sendiri terjadi penyimpangan yang tentunya itu melanggar

ketentuan-ketentuan syariat Islam.

F. Kesalahan Islamisasi Asuransi

Kesalahan dari islamisasi asuransi ini adalah dari islamisasi asuransi itu sendiri. Karena pada

zaman Rosulullah SAW. dulu tidak pernah ada yang namanya asuransi. Asurasni ini muncul dari

barat artinya asuransi ini lahir dari sistem sekuler bukan dari Islam. Dimana asuransi ini di

syariahkan sebagai jalan untuk menutup berbagai hal yang menjadikan asuransi itu tidak sesuai

dengan ketentuan syariat Islam. Ketika semua hal yang lahir dari sistem sekuler-kapitalisme baik

itu perbankan dan produknya dan juga termasuk asuransi di islamisasi. Maka, tidak akan pernah

bisa lepas dari paradigma dasar dari mana semua itu muncul. Sehingga semua itu meskipun

sudah di syariahkan masih saja tidak akan pernah sesuai dengan syariah. Asuransi sebenarnya

terkait dengan jaminan terhadap kehidupan/kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga banyak orang

ikut dalam asuransi ini. Karena harapannya kehidupannya dimasa yang akan datang terjamin.

Masalah asuransi ini muncul dalam konteks sistem kapitalisme dimana peran Negara harus

seminimal mungkin. Masalah asuransi ini tidak akan marak dalam kerangka sistem Islam. Hal itu

karena Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok tiap-tiap individu rakyat,

dan menjamin pemberian kemungkinan kepada tiap orang untuk bisa memenuhi kebutuhan

sekunder dan tersiernya sesuai kemampuannya. Kebutuhan pokok yang wajib dijamin

pemenuhannya oleh Negara untuk tiap individu rakyat adalah pangan, sandang dan tempat

tinggal. Negara juga wajib menjamin langsung pemenuhan kebutuhan akan kesehatan,

pendidikan dan keamanan.

Dengan demikian tentu tidak akan diperlukan adanya asuransi pendidikan dan kesehatan karena

pemenuhan pendidikan dan pelayanan kesehatan diberikan Negara secara gratis dan memadai

kepada setiap individu rakyat. Begitu pula dengan diterapkan sistem Islam, peluang berusaha

20 | P a g e


menjadi terbuka bagi setiap orang. Dalam ketentuan Islam, Negara berkewajiban memelihara

segala urusan rakyat. Diantara pemeliharaan urusan rakyat itu, Negara memberi bantuan yang

diperlukan oleh rakyat dalam menjalankan usaha baik modal, sarana, informasi atau lainnya. Jika

hal demikian diterapkan, maka asuransi dengan berbagai jenisnya tidak menjadi sesuatu yang

penting di tengah-tengah masyarakat.

Tambal sulam atau modifikasi asuransi yang ada agar Islami, tidak akan menyelesaikan

permasahan yang ada secara tuntas. Jadi untuk mensolusi masalah asuransi secara tuntas tidak

lain adalah dengan menerapkan syariah Islam itu ke dalam Negara.

G. Kesimpulan

Asuransi muncul pada tahun 250 SM oleh kaum Babilonia yang pada saat itu disebut akad

pinjam – meminjam di atas kapal. Kemudian terus berkembang hingga sampai saat ini. Dan

kemudian terjadi Islamisasi karena menurut pandangan syariat Islam akad asuransi ini

mengandung riba, gharar dan maysir. Asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong-

menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau

tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang

sesuai dengan syariah. Sesuai dengan syariah maksudnya tidak mengandung riba, gharar dan

maysir.

Ada beberapa pendapat terkait dengan asuransi terbagi menjadi tiga yaitu pendapat yang

membolehkan, mengharamkan, dan membolehkan dengan syarat tertentu. Pendapat yang yang

paling rajih adalah pendapat yang mengharamkan dengan alasan yang sudah dijelaskan di atas.

Dengan demikian dari kajian terkait dengan asuransi syariah ini maka dengan tegas dapat

dinyatakan bahwa asuransi syariah akadnya bathil (tidak sah) dan haram hukumnya.

21 | P a g e


H. Saran

Oleh karena itu disarankan bagi para pihak (stakeholders) yang terlibat dalam akad haram ini

bertobat dan kembali kepada kebenaran (ruju’ ilal haq) dengan ikhlas, baik pemerintah, MUI,

dunia bisnis asuransi, maupun masyarakat. Marilah kita bertaubat, sebelum kita menjadi

makhluk tersesat dengan memakan harta yang bathil atas nama syariah ! Astaghfirullaahal’adhim

Wallaahu A’lam Bish-Showabi.

22 | P a g e


DAFTAR PUSTAKA

An-Nabhani, Taqiyyudin, 1990, Nizamul-iqtishady fil-islam, Daarul Ummah, Beirut, Libanon,

Cet. Ke- III

Al-jawi, Sidiq, Makalah- Kririk Terhadap Asuransi Syariah, 19 Mei 2012.

Abdus Sattar, Abu Ghuddah, Nizham At Ta`min At Takafiuli min Khilal Al Waqf,

Abdurrahman, Yahya, 2012, Asuransi Dalam Pandangan Syariat, Al-Azhar Press, Jakarta, Cet.

Ke- IV

Dahlan, Abdul Aziz dkk (editor), 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve,

Jakarta

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Dewan Syariah

Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Jakarta; 2001

Hassan, Husein Hamid, Hukm al-Syari’ah al-Islamiyyah fi Uqud al-Ta’min, Darul I’tisham,

Arab Saudi, tth

Hasan Ali, AM, 2005, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis

Historis, Teoritis, Dan Praktis, Prenada Media, Jakarta, Cet. Ke- II

Muslehuddin, Muhammad, 1999, Insurance and Islamic Law, Penerj: Burhan Wirasubrata,

Menggugat Asuransi Modern: mengajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam,

Lentera, Jakarta, Cet. Ke- I

Nardratuzzaman Hosen, Muhamad & Ali, Hasan, Makalah- Kapita Selekta Asuransi Syariah:

Tela’ah Umum Tentang Asuransi Syariah di Indonesia, 2010

23 | P a g e


Soemitra, Andri M.A, 2009, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, Jakarta, Cet. Ke- I

Triono, Dwi Condro, 2011, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid I, Irtikaz, Yogyakarta, Cet.

Ke- I

http://risalahasuransi.blogspot.com/2010/10/pandangan-ulama-terhadap-asuransi.html

(Diakses 23 Mei 2012)

http://safir78.wordpress.com/2011/03/11/rbc-prudential-766/ (Diakses 5 April 2012)

http://dai.or.id/ (Diaskses 8 Mei 2012)

asuransi dalam tinjauan syariat islam

Education