MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI

INDONESIA DAN PERANGKAP DEMOKRASI ELEKTORAL

Realitas politik kontemporer dewasa ini tidak bisa dipisahkan dari faktor kegagalan sipil mengonsolidasikan diri dan pascalengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998.

Dalam konteks Indonesia, pola transisi yang mendekati salah satu model dalam perspektif teoretis Alfred Stephan yakni perubahan yang disebabkan oleh tekanan oposisi di luar rezim otoriter yakni mahasiswa dan massa rakyat.

Emmerson mengemukakan ada empat hipotesis yang saling berkaitan yakni:Soeharto mundur karena inisiatif dirinya sendiri tanpa tekanan dari siapapunSoeharto mundur karena tekanan dan desakan mahasiswa dan massa rakyat Soeharto mundur karena perpecahan elite, terutama 14 menteri yang tidak mau bergabung dengannyaSoeharto mundur karena tekanan Amerika Serikat melalui IMF.

Permasalahan besar dalam transisi politik yang dialami Indonesia pasca-Orde baru adalah (1)relatif tidak adanya kekuatan oposisi yang terlembaga sebagau alternatif bagi kekuatan status quo yang berpusat pada militer, Golkar, dan kroni Soeharto, (2)terpolarisasinya kekuatan reformasi sehingga tidak terjadi konsolidasi yang diperlukan untuk mendukung perubahan secara signifikan(3)tiadanya konsensus minimum diantara kalangan oposisi sendiri, terutama mengenai arah, visi, platform, politik dan atau format perubahan politik pasca-Soeharto.

Krisis etika dan kegagalan kepemimpinan, akumulasi pendangkalan pemahaman terhadap politik tersebut berdampak pada terjadinya krisis etika dan kepemimpinan sangat serius di semua tingkat, negara dan masyarakat di pusat dan daerah.

Kata kunci perubahan untuk menuju tumah Indonesia yang lebih baik tidak lain adalah membangun saling percaya, kerja sama, dan konsolidasi di antara berbagai kekuatan elemen kekuatan civil society.

“SALAH URUS” NEGARA DAN RAPUHNYA KEINDONESIAAN

Nasionalisme dan Proyek “Indonesia”

Para pendiri negara melalui forum BPUPKI dan Panitia Sembilan sebenarnya telah merumuskan fondasi yang kokoh bagi format Indonesia sebagai Republik dan negara bangsa modern seperti tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Sebagian akar itu telah tercermin dalam sumpah pemuda 1928: satu nusa, satu bangsa satu bahasa-bahasa Indonesia.

Tarik menarik atas pilihan bentuk negara, sistem politik dan pemerintahan, dualitas struktur ekonomi, ketegangan dan konflik Pusat-daerah.

Format nasionalisme dan proyek keindonesiaan pada akhirnya lebih didasarkan pada perspektif subyektif negara tentang apa yang terbaik bagi dirinya sendiri dalam hal ini elite penyelenggara negara dan pemerintahan.

Sentralisasi Politik dan DampaknyaPergolakan politik lokal yang terjadi di Aceh dan papua mengindikasikan persoalan serius di dalam relasi negara-masyarakat secara umum dan hubungan pusat-daerahPergolakan politik di daerah-daerah yang terjadi pasca-Soeharto bersumber pada akumulasi kekecewaan rakyat daerah terhadap arah dan kecenderungan pembangunan yang eksploitatif dan memarjinalkan peran serta kontribusi masyarakat lokal di dalamnya dan menghasilkan rasa keadilan masyarakat.

Demokratisasi dan Dilema KeindonesiaanEra reformasi dan demokratisasi yang berkembang pesat sejak 1998 merupakan momentum bagi para penyelenggara negara dan pemerintahan untuk meninjau kembali kecenderungan politik “salah urus” negara seperti berlangsung pada periode sebelumnya.era reformasi dan demokratisasi menjadi momentum berbagai kelompok masyarakat yang termarjinalisasi dalam era otoriter untuk mengaktualisasikan diri memanfaatkan kondisi melemahnya negara dalam rangka memperjuangkan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan.

PROBLEM DEMOKRASI PRESIDENSIAL PASCA-AMANDEMEN KONSTITUSI

Reformasi politik 1998, yang kemudian diikuti pemilu bebas dan demokratis pada 1999, telah mengubah secara cukup mendasar pola relasi Presiden dan DPR. Era ORBA relasi eksekutif dan yudikatif cenderung executive heavy, sedangkan hasil pemilihan umumj 1999 pola relasi antara executive dan yudikatif cenderung legislative heavy.

Presidensialisme-Sistem Mulipartai

Faktor-Faktor InstitusionalModel Koalisi dan Disiplin Partai

Faktor-Faktor Non-Institusional a. Personalitas dan Gaya Kepemimpinan Presiden b. Perlementarianisme dan persepsi-diri DPR

PLURALISME, KEBANGSAAN, DAN PARADOKS DEMOKRASI

Setelah mengalami lebih dari tiga dekade sistem politik otoriter Orde baru, sejak 1999 Indonesia memasuki tahap transisi menuju sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis.

Bernagai agenda reformasi akhirnya bergulir, seperti amandemen UUD 1945, pemilihan umum yang lebih terbuka dan demokratis, perluasan partisipasi rakyat serta melembaganya jaminan hak-hak politik dan kebebasan sipil bagi setiap warga negara.

Anatomi Kegagalan- Bidang politik dan pemerintahan-Bidang ekonomi-Bidang budaya Faktor NegaraSulit dipungkiri bahwa aktor terpenting yang semstinya paling bertanggungjawab atas kegagalan negara dalam mengawal dan menyantuni perbedaan serta keberagaman sebagai fondasi bagi nasionalisme Indonesia adalah elite penyelenggara negara di semua tingkat serta cabang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.Faktor lain yaitu dilatarbelakangi masyarakat sendiri

DEMOKRASI DAN POLITIK KELAS MENENGAH: Beberapa Catatan Awal

Berdasarkan survei Kompas (2012), kelas menengah berjumlah 50,3 persen dari total jumlah penduduk. Di luar itu adalah mereka yang termasuk kategori kelas “menengah atas” sekitar 3,6 persen, sisanya merupakan kelas atas (1 persen), kelas bawah (39,6 persen) dan sangat bawah atau kelas yang betul-betul miskin (5,6 persen).

Pertanyaannya apakah benar demikian? Apakah kelas menengah memiliki peran signifikan dalam reformasi politik, ekonomi, dan hukum yang berlansung sejak 1998-1999?

Kelas Sosial Berwajah BanyakPertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi memfasilitasi pesatnya pertumbuhan populasi kelas menengah, sehingga Indonesia pun dengan pendapatannya per kapita USD 3. 542 (tahun 2011) telah termasuk kategori negara dengan pendapatan per kapita mengengah.Fenomena lain yang memperlihatkan kecenderungan konsumtif kelas menengah Indonesia adalah konser musik, khususnya dari mancanegara, yang tidak sepi pengunjung.

Kelas Menengah dan PolitikPopulasi kelas menengah yang semakin besar turut diwadahi oleh sistem demokrasi, sikap politik cenderung simplisistis. Semua partai politik lebih memberi dan mengutak-atik potensi popularitas dan elekstabilitas bagi kandidatnya ketimbang mendiseminasikan gagasan alternatif terbaik untuk membenahi aneka persoalan krusial dan strategis bangsa.

ISLAM KEINDONESIAN:RELASI PASCA-SOEHARTO

Di Indonesia pasca-Orde Baru, demokratisasi tidak hanya membuka peluang bagi kemunculan dan menguatnya nilai-nilai iniversal seperti toleransi, pluralism, dan keinklusifan melainkan juga pada saat yang sama membuka peluang bangkitnya kembali primordialisme dan ikatan-ikatan lokal serta cenderung ekslusif, baik atas dasar atas nama agama, etnik, dan daerah, maupun hubungan darah.

Islam dan Negara: Dari sukarno ke SuhartoSeperti diketahui, sila pertama Pancasila berikut tujuh kata yang menyertainya adalah kesepakatan yang dicapai oleh para pendiri negara yang dikenal sebagai Panitia Sembilan ketika membahas dasar Negara pada 22 Juni 1945. Momentum penting lagi yang menghadapkan Islam dan negara adalah sidang-sidang Konstituante, lembaga pembentukan undang-undang dasar yang dibentuk berdasarkan UUD Sementara 1950 dan dihasilkan oleh Pemilu 1955

DESENTRALISASI ASIMETRIS: SOLUSI ATAU PROBLEM?

Dalam konteks negara kesatuan yang memiliki trauma historis, baik dalam relasi Pusat-Daerah maupun isu federalisme.

Tahap-tahap perubahan format kebijakan desentralisasi pasca Orde Baru tersebut jelas memperlihatkan tidak adanya desain besar yang jelas mengenai kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Pilihan realistis bagi negeri kita adalah menempatkan pilihan desentralisasi asimetris sebagai komplementer bagi kegagalan desentralisasi simetris.

implementasi desentralisasi asimetris tidak hanya dan tidak harus berujung otonomi khusus atau otonomi sangat luas, melainkan otonomi luas dan otonomi terbatas.