putusan mahkamah agung ttg demosi

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 319 K/PDT.SUS/2007

P U T U S A N

Nomor. 319 K/PDT.SUS/2007.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi

telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. ROBBY Y.H. PANGKEY, beralamat di Kampung Rawa

Sawah No. 8 RT. 10/08 Johar Baru-Jakarta Pusat ;

2. HASANUDIN, beralamat di Jalan Gunung Indah Raya

RT. 04/11 No. 15 Cirendeu Ciputat, Tangerang ;

3. WAHYUDIN, beralamat Perum Cendikia Blok C8 No. 26

Parung-Bogor ;

4. NURHASANAH, beralamat di Komplek Kostrad No. 18

RT. 05/07, Kebayoran Lama-Jakarta Selatan ;

5. NANANG EDI SUMARNA, beralamat di Jalan Ciledug

Raya RT. 03/05 Ciledug-Tangerang ;

6. TUTI AMALIA, beralamat di Jalan Nipah VIII No. 3 RT.

09/01, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan ;

7. TASIWEN, beralamat di Komplek Perum Sasmita Jalan

Pinus Asri Blok AI No. 4 RT. 03/20 Tangerang, dalam hal

ini memberi kuasa kepada :

1. Timbul Siregar, Jabatan Wakil Ketua Umum OPSI

(Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia).

2. Saepul Tavip, Jabatan Ketua Dewan Penasehat OPSI

(Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), kedua

beralamat Wisma Raudha Lt. 2 Terusan Kuningan

Mampang Prapatan Jalan HR. Rasuna Said No. 21

Compiled by SSAJ&[email protected]


Jakarta 12710, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus

tanggal 10 Agustus 2007 ;

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat ;

m e l a w a n :

PT. METROPOLITAN RETAILMART, berkedudukan di Mal

Pondok Indah Level 3 Utara Jalan Metro Pondok Indah Blok III

B, Jakarta Selatan, diwakili oleh Christine Barki, Jabatan

Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Pram Said, SH,MPA,LL.M.

2. Elly Puspita Sari, SH.

3. Mansuri, SH.

4. Jujun Gunawan, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Firma

Hukum, Said, Sudiro & Partners, beralamat di Sudirman

Square Office Towers, Tower B, 19 Floor, Jalan Jenderal

Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 sesuai dengan Surat

Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2007 ;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa telah melihat bukti-bukti surat dan keterangan yang diajukan

bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan didirikan berdasarkan hukum

Republik Indonesia, bergerak dalam bidang perdagangan retail dan

menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan remunerasi/gaji bagi



hampir seribu orang pekerja, termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;

Bahwa para Tergugat adalah para pekerja yang bekerja pada

Penggugat dimana :

1. Bahwa Tergugat I/Sdr. Robby Y.H. Pangkey adalah sales assistant (asisten

penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1A. Sebelumnya ia adalah sales

assistant, dengan golongan 1C ;

2. Bahwa Tergugat II/Sdr. Hasanudin adalah sales assistant (asisten

penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1A. Sebelumnya ia adalah sales

assistant dengan golongan 2A ;

3. Bahwa Tergugat III/Sdr. Wahyudin adalah sales assistant (asisten

penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1B. Sebelumnya ia adalah sales

supervisor (pengawas penjualan) dengan golongan 2B ;

4. Bahwa Tergugat IV/Sdri. Nurhasanah adalah sales assistant (asisten

penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1B. Sebelumnya ia adalah sales

supervisor (pengawas penjualan) dengan golongan 2A ;

5. Bahwa Tergugat V/Sdr. Nanang Edi Sumarna adalah sales assistant

(asisten penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1A. Sebelumnya ia adalah

sales supervisor (pengawas penjualan) dengan golongan 2A ;

6. Bahwa Tergugat VI/Sdri. Tuti Amalia adalah sales assistant (asisten

penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1C. Sebelumnya ia adalah sales

supervisor (pengawas penjualan) dengan golongan 2C ;

7. Bahwa Tergugat VII/Sdri. Tasiwen adalah security (keamanan) dengan

golongan 1A. Sebelumnya ia adalah security dengan golongan 1C ;

Bahwa seperti pada umumnya di awal perjanjian kerja, masing-

masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat

VI dan Tergugat VII telah setuju untuk tunduk pada peraturan-peraturan dan

ketentuan yang dikeluarkan dan berlaku dalam perusahaan Penggugat.



Bahwa di perusahaan Penggugat telah ada perjanjian kerja bersama

(selanjutnya disebut PKB) yang telah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja

dan Transmigrasi, dan karenanya setiap pekerja, tanpa terkecuali masing-


VI dan Tergugat VII wajib tunduk pada PKB ;

Bahwa dalam PKB ditegaskan kewajiban setiap pekerja di

perusahaan Penggugat antara lain dalam pasal 8, 15, 18, 19, 20, 21, 25 PKB,

yang pada pokoknya adalah (vide bukti P-1) ;

Kewajiban berdasarkan pasal 8 PKB meliputi :

- Kewajiban menjalankan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sesuai

dengan diskripsi kerja serta sistem manajemen mutu PT. Metropolitan

Retailmart, serta menaati peraturan yang berlaku ;

- Kewajiban menciptakan dan menumbuhkan iklim kerja yang baik dalam

perusahaan ;

- Kewajiban menyimpan rahasia perusahaan ;

- Kewajiban menjaga nama baik perusahaan ;

- Kewajiban bertindak jujur, efisien dan penuh rasa tanggung jawab terhadap

kekayaan perusahaan, berupa uang maupun barang, yang secara

langsung maupun tidak langsung ia pergunakan atau dipercayakan

penggunaan dan pengelolalaannya kepadanya, seperti :

a. Ikut serta menjaga kebersihan dan menjaga barang, peralatan, dan harta

milik perusahaan pada umumnya dari kerusakan dan kehilangan ;

b. Segera melaporkan kepada yang berwenang mengenai setiap peristiwa

atau perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya dan/atau merugikan

perusahaan ;

c. Mencegah dan menghindarkan diri dari penyalahgunaan alat-alat dan

perlengkapan milik perusahaan yang bukan untuk keperluan perusahaan.



- Kewajiban memberikan keterangan yang benar mengenai dirinya dan

memberitahukan/melaporkan bila ada perubahaan mengenai status diri,

susunan keluarga, alamat, dan lain-lainnya ;

- Kewajiban menjalankan segala ketentuan yang ada di PKB.

- Atas pelanggaran ketentuan pasal 8 PKB diatur didalam pasal 25 PKB.

Ketaatan terhadap waktu kerja berdasarkan pasal 15 PKB, yaitu :

- Setiap karyawan wajib bekerja 6 (enam) hari seminggu dan berhak atas

hari istirahat 1 (satu) hari ;

- Waktu kerja di perusahaan adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat

puluh) jam seminggu ;

- Karena kepentingan perusahaan, maka hari kerja, waktu kerja dan jam

istirahat karyawan diatur dengan ketentuan tersendiri dengan

mengindahkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara

Republik Indonesia ;

- Dalam hal sifat pekerja dan atau kepentingan perusahaan meng-

hendakinya, pimpinan perusahaan dapat menetapkan waktu kerja

dengan system gilir kerja (shift) pada unit kerja tertentu dengan mengacu

pada peraturan dan perundangan yang berlaku ;

- Perusahaan dapat mengubah pengaturan jam kerja dan waktu istirahat

tersebut diatas di kemudian hari sesuai perkembangan dan kebutuhan

perusahaan dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan

yang berlaku ;

Kewajiban mematuhi tata tertib kerja berdasarkan pasal 18 PKB, meliputi :

- Kewajiban mentaati segala ketentuan perusahaan yang berlaku,

melaksanakan tugas dan kewajibannya, sesuai dengan peraturan tertulis.

- Kewajiban mentaati segala pedoman kerja yang berlaku, antara lain

menyangkut keselamatan diri dan teman sekerja serta menyangkut

keselamatan peralatan kerja dan barang lainnya ;



- Kewajiban memelihara ketertiban dan kebersihan tempat kerjanya, serta

memelihara kondisi mesin, peralatan dan barang lainnya yang berada

dibawah tanggung jawabnya ;

- Kewajiban bersikap, berperilaku dan berpakaian yang pantas dan sopan,

dan bagi mereka yang bekerja di bagian tertentu yang karena sifat

pekerjaannya memerlukan keseragaman dan atau perlindungan diri serta

alat-alat pengaman, diharuskan memakai pakaian kerja dan alat-alat

pengamanan yang telah ditentukan ;

- Kewajiban ikut menciptakan dan memelihara iklim kerja yang baik bagi

perusahaan serta tidak melakukan perbuatan atau perkataan yang dapat

meresahkan karyawan dan mengganggu iklim kerja perusahaan ;

- Dalam melakukan tugas sehari-hari, setiap karyawan diwajibkan bersikap

ramah serta bertingkah laku sopan, berpakaian rapih dan pantas, agar dapat

menimbulkan kesan yang baik kepada relasi atau tamu perusahaan yang

sedang berkunjung ke lokasi kerja/toko ;

- Setiap karyawan diwajibkan memakai pakaian kerja yang bersih, rapih dan

pantas dalam melaksanakan pekerjaannya guna memberikan citra yang baik

kepada pelanggan dan relasi perusahaan yang berkunjung ke perusahaan ;

- Bagi karyawan yang mendapatkan pakaian kerja/seragam, diwajibkan untuk

mengenakannya selama bekerja ;

- Kewajiban untuk selalu memelihara lingkungan kerja agar selalu bersih dan

teratur serta wajib memelihara dengan baik semua peralatan inventaris yang

disediakan oleh perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap

kehilangan atau kerusakan peralatan tersebut harus segera dilaporkan oleh

karyawan yang memakai dan/atau bertanggung jawab atas peralatan dan

inventaris tersebut kepada atasannya langsung atau pejabat yang

berwenang ;



- Peralatan inventaris milik perusahaan hanya boleh dipergunakan untuk

keperluan-keperluan perusahaan. Karyawan dilarang untuk memindahkan

barang-barang inventaris perusahaan dari tempatnya, tanpa persetujuan

terlebih dahulu dari atasannya atau dari pejabat yang berwenang ;

- Kewajiban untuk memakai Kartu Tanda Pengenal (ID) Card) selama berada

dalam lingkungan perusahaan dan selama melaksanakan tugas-tugas

perusahaan ;

- Setiap karyawan yang diberi kepercayaan menguasai password/kode uji,

diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan passwordnya ;

- Setiap karyawan diharapkan untuk memperhatikan pengumuman-

pengumuman resmi dari perusahaan yang diedarkan kepada karyawan

dan/atau terpasang pada papan pengumuman ;

- Setiap karyawan harus memberitahukan kepada Perusahaan bila terjadi

perubahan data pribadi yang diantaranya sebagai berikut :

a. Pergantian alamat KTP ;

b. Perubahan status yang menyangkut kelahiran, perkawinan, kematian ;

c. Perubahan dalam gelar akademis atau tambahan klasifikasi lainnya dalam

bidang pendidikan ;

Dalam hubungannya dengan setiap pelanggan dan tamu perusahaan ;

a. Setiap karyawan harus menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan

menarik kepada pelangganan dan tamu perusahaan, sehingga menimbulkan

kepuasan, kepercayaan serta citra yang positif atas semua pelayanan yang

diberikan ;

b. Apabila ada keluhan dari pelanggan, baik yang dinyatakan secara lisan

maupun melalui surat wajib untuk segera diselesaikan/dijawab secara cepat

dan memberikan kepuasan bagi pelanggan ;



- Setiap karyawan harus menghindarkan terjadinya perkelahian atau

pertengkaran mulut yang keras atau yang mendorong karyawan lain

untuk melakukan kekerasan ;

- Bagi karyawan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 18

PKB dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai peraturan perundangan yang

berlaku ;

Kewajiban mentaati ketertiban masuk kerja berdasarkan pasal 19 PKB, yaitu :

- Wajib masuk pada setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja yang telah

ditentukan ;

- Datang terlambat atau pulang lebih cepat dari jam kerja yang telah

ditentukan tidak dibenarkan oleh Perusahaan, kecuali telah mendapat ijin

dari pimpinan perusahaan ;

- Wajib menggunakan tanda pengenal selama berada di area PT. Metropolitan

Retailmart ;

- Wajib melakukan pencatatan saat masuk dan saat keluar pada mesin

pencatat pada saat tiba dan pada saat akan meninggalkan tempat kerja.

Apabila karyawan karena satu dan lain hal, tidak melakukan pencatatan

meskipun karyawan tersebut hadir di Kantor, maka harus segera

melaporkannya kepada perusahaan.

- Apabila tidak melakukan pencatatan pada mesin pencatat seperti yang

disebutkan di dalam pasal 19 PKB, maka dianggap tidak hadir dan tidak

berhak atas fasilitas dan atau tunjangan yang dikaitkan dengan kehadiran

karyawan ;

- Bagi yang berhalangan masuk kerja, secepatnya dan/atau sebisa mungkin,

sebelum sampai pada waktu kerja, memberitahukan hal tersebut kepada

pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

perusahaan.



- Apabila halangan kerja disebabkan karena sakit, karyawan wajib segera

dalam kesempatan pertama menyampaikan surat keterangan dari dokter

yang merawatnya kepada pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku didalam perusahaan ;

- Hal-hal lain akan diatur kemudian secara tertulis sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan perusahaan ; ‘

Kewajiban untuk tidak terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat, sehingga

pasal 20 PKB mengatur bahwa :

- Bagi karyawan yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat

diwajibkan melapor kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku di dalam perusahaan ;

- Apabila karyawan datang terlambat atau pulang lebih cepat dari waktu yang

telah ditentukan tanpa ijin dari pimpinan dapat diberikan peringatan sesuai

ketentuan pasal 25 PKB ;

Kewajiban menghindari mangkir, sehingga pasal 21 PKB mengatur bahwa :

- Karyawan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh

perusahaan dianggap mangkir ;

- Apabila karyawan mangkir selama 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut

dan telah dipanggil oleh pimpinan perusahaan secara tertulis, dapat

diberikan peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam pasal 25 PKB ;

- Apabila karyawan mangkir selama 5 (lima) hari tidak berturut-turut dalam

satu bulan, karyawan tersebut dapat dikenakan skorsing sebagaimana

disebutkan pada pasal 27 PKB ;

- Apabila karyawan mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut,

dan dilakukan pemutusan hubungan kerja yang ketentuannya diatur dalam

pasal 28 PKB.

Kewajiban menerima dan mematuhi pemberian sanksi, sebagaimana pasal 25

PKB mengatur bahwa :



- Kepada karyawan yang melakukan perbuatan melanggar hukum, melanggar

PKB, atau bertingkah laku yang dapat merugikan perusahaan dapat

dikenakan sanksi ;

- Sanksi yang dapat dikenakan adalah :

Peringatan lisan.

Peringatan tertulis.

Skorsing.

Ganti kerugian.

Pemutusan hubungan kerja.

- Peringatan tertulis dapat berupa peringatan pertama, kedua dan terakhir.

Apabila karyawan telah mendapatkan peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali

berturut-turut tetapi tetap melakukan perbuatan pelanggaran, maka

perusahaan dapat dan berhak untuk memutuskan hubungan kerja

kepadanya selama masa surat peringatan masih berlaku.

- Tergantung dari sifat perbuatan yang dilakukan karyawan, maka perusahaan

dapat dan berhak langsung memberikan peringatan terakhir atau pemutusan

hubungan kerja kepada karyawan yang bersangkutan tanpa harus melalui

tahap-tahap peringatan pertama, kedua, ketiga atau peringatan-peringatan

lain sebelumnya.

- Pelaksanaan pemberian sanksi diatur dalam Surat Keputusan Manajemen

yang didasarkan pada Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan ;

Bahwa hak Penggugat sebagai pengusaha antara lain diatur dalam

pasal 6, 11, 12, 13 dan 14 PKB. Salah satu hak Penggugat adalah melakukan

evaluasi secara periodik terhadap kinerja seluruh karyawan di perusahaan

Penggugat, ketentuan mana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) PKB yang

berbunyi guna mendukung tercapainya sasaran perusahaan, dilaksanakan

program penilaian prestasi kerja (performance appraisal) secara periodik yang



hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau promosi,

atau demosi ataupun pemutusan hubungan kerja. Hak-hak Penggugat lainnya

antara lain adalah (vide bukti P-2) :

Hak pimpinan perusahaan berdasarkan pasal 6 PKB, meliputi :

- Menetapkan dan menempatkan karyawan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku didalam perusahaan ;

- Memberi tugas kepada karyawan sesuai dengan deskripsi kerja yang

berlaku didalam perusahaan ;

- Meminta karyawan untuk melakukan kerja lembur sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dalam perusahaan ;

- Menuntut prestasi kerja dari karyawan sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya ;

- Menentukan peraturan dan atau ketentuan baru sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara

Republik Indonesia ;

Hak untuk melakukan penilaian prestasi kerja, sebagaimana pasal 11 PKB

mengatur antara lain bahwa :

- Guna mendukung tercapainya sasaran perusahaan, dilaksanakan program

penilaian prestasi kerja (performance appraisal) secara periodic yang

hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau

promosi, atau demosi ataupun pemutusan hubungan kerja.

- Karyawan yang dinilai berprestasi kerja baik berhak mendapatkan

penghargaan dan atau promosi sebagaimana diatur didalam Surat

Keputusan Manajemen ;

- Karyawan yang dinilai berprestasi kerja buruk dapat dikenakan tindakan dan

atau demosi yang diatur didalam Surat Keputusan Manajemen berdasarkan

ketentuan dan perundangan yang berlaku ;



Hak untuk menetapkan mutasi dan pemindahan, sebagaimana pasal 12 PKB

mengatur bahwa :

- Pimpinan perusahaan berwenang memindahkan dan/atau memutasikan

seorang karyawan ke bagian/divisi, jabatan/tempat, dan/atau ke bidang

pekerjaan lain yang berbeda apabila perusahaan membutuhkan hal tersebut

atau karena adanya hubungan keluarga antara seorang karyawan dengan

karyawan yang dapat mempengaruhi fungsi pengawasan. Karenanya yang

akan dimutasi mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dan penjelasan

tentang maksud dan tujuan mutasi dari pihak pimpinan perusahaan ;

- Karyawan yang dipindahkan dan/atau dimutasikan tersebut harus bersedia

melakukannya. Karyawan dapat mengajukan keberatan atas rencana mutasi

yang dilakukan pimpinan perusahaan dan pimpinan perusahaan dapat

mempertimbangkan keberatan tersebut ;

- Karyawan yang dipindahkan dan/atau dimutasikan terssebut wajib mengikuti

jam kerja dan sistim/prosedur di bagian/divisi, jabatan/tempat, dan/atau

bidang pekerjaan yang baru ;

- Karyawan yang dipindahkan dan/atau dimutasikan tersebut tidak dibenarkan

untuk mengalihkan tugasnya kepada karyawan lain dan/atau mengambil alih

tugas karyawan lain tanpa sepengetahuan, dan seijin pimpinan perusahaan.

- Mutasi dapat dilaksanakan setelah karyawan mendapat surat keputusan

mutasi dari pimpinan perusahaan.

Hak untuk menetapkan promosi, sebagaimana pasal 13 PKB mengatur bahwa :

- Pimpinan perusahaan dapat memberikan promosi kepada karyawan yang

berdasarkan penilaian prestasi kerjanya dinilai telah berprestasi, loyal

kepada perusahaan, bersikap kerja dan berketrampilan menonjol serta

memenuhi persyaratan jabatan lain yang lebih tinggi.



- Promosi yang dimaksud dalam pasal 13 PKB adalah penambahan/

peningkatan tugas dan tanggung jawab dengan disertai perubahan

golongan dan atau jabatan ke jenjang yang lebih tinggi ;

- Karyawan yang dipromosikan akan ditinjau remunerasinya sesuai dengan

golongan dan jabatan baru selambat-lambatnya sampai 3 (tiga) bulan

setelah promosi dijalankan ;

- Karyawan yang dipromosikan akan memasuki masa percobaan pemastian

jabatan/golongan baru paling lama 3 (tiga) bulan. Selama masa percobaan

tersebut, karyawan mendapatkan tunjangan promosi.

- Apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus masa promosi, maka tunjangan

promosi akan dihapus dan mendapat penyesuaian gaji kegolongan/jabatan

yang baru. Apabila yang bersangkutan tidak lulus masa promosi, maka

tunjangan promosi akan dihapus dan yang bersangkutan akan mendapatkan

gaji sesuai dengan saat sebelum dipromosikan ;

- Ketentuan tentang promosi, baik syarat kebutuhan dan/atau pemenuhan

kebutuhan golongan dan jabatan, ditentukan oleh pimpinan perusahaan ;

- Promosi dapat dilaksanakan setelah karyawan mendapat surat keputusan

promosi dari pimpinan perusahaan ;

Hak untuk menetapkan demosi, sebagaimana pasal 14 PKB mengatur bahwa :

- Pengusaha dapat memberikan demosi kepada karyawan yang berdasarkan

penilaian prestasi kerjanya setelah mendapat pembinaan dinilai tidak

berprestasi, atau tidak loyal kepada Perusahasan, atau bersikap kerja dan

berketrampilan lebih rendah dari yang dipersyaratkan jabatannya ke jabatan

lain yang lebih rendah ;

- Demosi yang dimaksud dalam pasal 14 PKB adalah penurunan/

pengurangan tugas dan tanggung jawab dengan disertai penurunan

golongan dan jabatan ;



- Pengusaha perlu meninjau remunerasi karyawan yang dipindahkan karena

demosi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan atau golongan dan

jabatan yang baru selambat-lambatnya satu bulan setelah pemindahan ;

- Demosi dapat dilaksanakan setelah karyawan mendapat surat keputusan

demosi dari pimpinan perusahaan ;

Bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 11 PKB, penghargaan

atau promosi maupun tindakan atau demosi terhadap pekerja diatur dalam surat

keputusan manajemen ;

Bahwa berdasarkan keputusan manajemen (Penggugat) No.

001/SKM/2004 tanggal 01 Juni 2004 mengenai perubahan format jenis surat

keputusan ditetapkan bahwa format surat keputusan demosi, surat keputusan

promosi dan surat keputusan penyesuaian remunerasi dilebur menjadi satu

format (vide bukti P-3) ;

Bahwa sebagaimana suatu surat keputusan pada umumnya, setiap

surat keputusan yang dikeluarkan oleh manajemen (Penggugat) harus

dimengerti dari isinya, karena suatu surat keputusan diperlakukan sesuai isinya,

bukan format semata.

Bahwa sejak dikeluarkannya format surat keputusan yang baru pada

tahun 2004 hingga dipergunakan berkali-kali dalam promosi maupun demosi,

tidak pernah menimbulkan pertanyaan ataupun protes dari serikat pekerja

dalam perusahaan, maupun para pekerja ;

Bahwa sebagaimana umumnya suatu perusahaan yang mempunyai

hak untuk mengadakan/melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawannya/

pekerjanya, maka Penggugat pun telah mempergunakan haknya tersebut yaitu

mengadakan evaluasi terhadap kinerja kasryawannya/pekerjanya tanpa

terkecuali pula terhadap para Tergugat, dan dari hasil penilaian, evaluasi dan

pengamatan yang dilakukan oleh pengawas/atasan langsung dari masing-

masing pekerja bersangkutan, dalam suatu kurun waktu tertentu sejumlah



karyawan/pekerja telah mendapatkan teguran dan pengarahan untuk

meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan job descriptionnya ;

Bahwa beberapa diantara pekerja yang mendapatkan teguran

tersebut tersadarkan dan berusaha memperbaiki kualitas kerjanya sehingga

mencapai performance dan tingkat kedisiplinan cukup baik. Bagaimanapun

sebagian lainnya, yaitu masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak menunjukkan

upaya perbaikan/peningkatan untuk mencapai standar kualitas kerja pada

umumnya sesuai bidang masing-masing ;

Bahwa hasil penilaian, evaluasi dan pengamatan pengawas/atasan

langsung dari masing-masing pekerja i.c. para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Tergugat I/Sdr. Robbi Y.H. Pangkey :

Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja tertanggal 1 Juli 2006,

Tergugat I telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2005 yang hasilnya

menunjukkan kekurangan-kekurangan (vide bukti P-4.1) ;

Pencapaian Metro Productivity Program (MPP) tidak menunjukkan

perubahan dari tahun sebelumnya (kontribusinya hanya 5,6% dari total MPP

staf di departemen).

Tidak memeriksa dan memastikan barang-barang di dalam departemen ;

Tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga tujuan tim standar

tercapai ;

Sehari-hari saat bekerja, tidak berpenampilan sesuai dengan standar yang

diharapkan perusahaan.

Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, sehingga pada tanggal 30

Juni 2006, dari hasil penilaian atasan langsung Tergugat I tetap tidak

menunjukkan perbaikan, dimana kekurangannya sebagai berikut :



- Pencapaian Metro Productivity Program (MPP) yang menjadi salah satu

tugas utamanya tidak mengalami kenaikan yang berarti (kontribusinya

hanya 10,4% dari total staf di departemen).

- Belum ada perbaikan kedisiplinan ;

- Walaupun sudah sering diberikan pengarahan, kinerjanya tetap tidak

membaik ;

- Tetap berpenampilan dibawah standar yang diharapkan perusahaan,

walaupun sudah sering diberikan peringatan ;

2. Tergugat II/Sdr. Hasanudin.

Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja tertanggal 20 Juni

2006, Tergugat II telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2005 yang

hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (vide bukti P-4.2.a) ;

Tidak bisa melakukan komunikasi sesuai dengan standar perusahaan.

Pada tanggal 30 Mei 2005, mendapat surat peringatan (SP) 1 karena lalai

menyerahkan setoran dan tertinggal di laci Customer service (vide bukti P-

4.2.b) ;

Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, hingga tanggal 18 Junik

2006, Tergugat II tetap tidak menunjukkan perbaiki, dimana kekurangannya

adalah :

Masih tidak menyampaikan laporan bulanan secara periodik.

Pada tanggal 3 Nopember 2004, Tergugat II juga pernah mendapat surat

peringatan (SP) I yang berlaku sampai dengan tanggal 2 mei 2005, karena

tidak bertanggung jawab atas barang-barang Best Buy A & P (vide bukti P-

4.2.c) ;

3. Tergugat III/Sdr. Wahyudin.

Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja tertanggal 30 Agustus

2006, Tergugat III telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2005 yang

hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (vide bukti P-4.3.a) ;



Tidak bisa menyampaikan laporan bulanan departemen secara periodik.

Tidak bisa membuat perencanaan saat promosi berlangsung ;

Tidak bisa menyampaikan analisa penjualan dan tindakan yang diambil

untuk mencapai target departemen.

Tidak melakukan komunikasi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh

perusahaan.

Pada tanggal 15 Juli 2005, mendapat surat peringatan (SP) 1 karena lalai

tidak melakukan pengecekan terhadap barang yang akan keluar (vide bukti

P-4.3.b) ;

Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, hingga pada tanggal 28

Agustus 2006, Tergugat III tetap tidak menunjukkan perbaikan, dimana

kekurangannya sebagai berikut :


Masih tidak bisa membuat perencanaan untuk persiapan promosi.

Tetap tidak bisa menyampaikan analisa penjualan dan tindakan yang

diambil untuk mencapai target departemen ;

4. Tergugat IV/Sdri. Nurhasanah.

Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja tertanggal 2 Juni

2005, Tergugat IV telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2004 yang

hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (vide bukti P-4.5.a).

Tidak bisa menyampaikan analisa penjualan departemen baik secara lisan

atau tulisan.

Tidak melakukan control inventory secara tepat dan sesuai dengan arahan

dari atasan.

Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, pada tanggal 25 Mei

2005, Tergugat IV tetap tidak menunjukkan perbaikan, dimana




Masih tidak bisa menyampaikan analisa penjualan departemen baik secara

lisan atau tulisan ;

Masih belum melakukan control inventory secara tepat dan sesuai dengan

arahan dari atasan.

Pada tanggal 2 Juni 2005, Tergugat IV mendapatkan surat peringatan (SP) 3

karena penyalahgunaan jabatan dan perkataan yang dapat merugikan

nama baik perusahaan (vide bukti P-4.5.b) ;

5. Tergugat V/Sdr. Nanang Edi Sumarna.

Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja, Tergugat V telah

mendapatkan evaluasi selama tahun 2003 yang hasilnya menunjukkan

kekurangan-kekurangan (vide bukti P-4.6.a).

Tidak bisa menyampaikan analisa penjualan dan tindakan yang diambil

untuk mencapai target departemen.

Tidak dapat melakukan kontrak inventory secara tepat.

Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, hingga tanggal 31 Juni

2004, Tergugat V tetap tidak menunjukkan perbaikan, dimana keku-

rangannya sebagai berikut :

Tetap tidak bisa menyampaikan analisa penjualan dan tindakan yang diambil

untuk mencapai target departemen ;

Tidak adanya perubahan kehadiran.

Tidak menunjukkan perbaikan dalam melakukan control inventory sesuai

dengan arahan atasan.

Pada tanggal 23 Agustus 2004 mendapatkan surat peringatan (SP) 3 karena

tidak disiplin terhadap kehadiran kerja, tidak melaksanakan tanggung jawab

dan fungsi supervisor serta lalai dalam melakukan tindak lanjut kehilangan

barang (vide bukti P-4.6.b) ;

6. Tergugat VI/Sdri. Tuti Amalia.



Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja tertanggal 21 Mei

2004, Tergugat VI telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2003 yang

hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (Vide bukti P-4.7).

Tidak bisa mengelola barang jual yang menjadi tanggung jawabnya,

sehingga beberapa barang dilaporkan hilang ;

Melaporkan kehilangan barang pada tanggal 8 Nopember 2003 atas

kejadian kehilangan pada tanggal 11 Juli 2003 (terlambat melapor).

Terjadi kehilangan barang Monsoon pada tanggal 4 Juli 2003 yang

dilaporkan oleh Dewi (staff), tetapi pada saat kejadian Tergugat VI tidak

melaporkan kehilangan pada yang berwenang.

Tidak bisa membuat keputusan yang seharusnya dilakukan oleh seorang

Supervisor, sehingga proses pelacakan kehilangan barang terkatung-katung.

Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, sehingga tanggal 10 Mei

2004, Tergugat VI tetap tidak menunjukkan perbaikan, dimana



Tetap tidak bisa membuat keputusan yang seharusnya dilakukan

Supervisor.

7. Tergugat VII/Sdri. Tasiwen.

Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja tertanggal 30 Agustus

2006, Tergugat VII telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2005 yang

hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (Vide bukti P-4.8.a) :

Tidak disiplin waktu kerja (5 kali terlambat).

Sering terlambat dalam apel/pengarahan tim.

Dalam pelaksanaan tugas sering mendapat komplain.

Tidak ada semangat/tanggung jawab kerja.



Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, hingga tanggal 30 Agustus

2006, Tergugat VII tetap tidak menunjukkan perbaikan, dimana


Tidak menunjukkan hasil kinerja sebagai Senior Security golongan 1C.

Menyalahi aturan perusahaan dengan berdagang di area loket.

Tidak menjalankan jadwal training CCTV.

Satu-satunya security yang tidak lulus tes pengoperasian CCTV.

Pada tangggal 24 Nopember 2004, Tergugat VII juga pernah mendapat

surat peringatan (SP) 2 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2005

antara lain karena telah bertindak semaunya dan lebih mementingkan

kepentingan pribadi diatas kepentingan tim kerja dalam perusahaan

Penggugat (vide bukti P-4.8.b).

Bahwa evaluasi atau penilaian tersebut didasarkan pada Job

Description sesuai dengan jabatan dan golongan dari masing-masing Tergugat.

Bahwa sebagaimana disebut dalam pasal 11 ayat (1) PKB, hasil

evaluasi atas penilaian prestasi kerja tersebut dapat digunakan Penggugat

sebagai dasar dalam pemberian penghargaan dan/atau promosi, atau demosi

ataupun pemutusan hubungan kerja ;

Bahwa meskipun para Tergugat telah diberi waktu dan kesempatan

yang cukup untuk memperbaiki kinerja/prestasi kerjanya, namun para Tergugat

tetap tidak menunjukkan upaya peningkatan kinerja, bahkan cenderung

menurun. Akibat dari kinerja para Tergugat yang tidak baik tersebut, telah

menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat bahkan berpengaruh

besar pada situasi kerja di tempat Penggugat. Apabila kondisi demikian tetap

dibiarkan maka usaha Penggugat akan merugi bahkan dapat bangkrut dan

mengakibatkan penutupan usaha yang mana akan berpengaruh besar bagi

karyawan/pekerja lainnya.



Bahwa untuk menunjukan punishment dan reward serta keadilan

(fairness) bagi ratusan karyawan/pekerja lainnya yang telah berusa memelihara

standar kualitas kerja dengan baik, maka atas kinerja yang tidak baik, terhadap

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan

Tergugat VII terpaksa diterapkan ketentuan demosi sebagaimana telah diatur

didalam PKB yang sah dan mengikat bagi para pihak, termasuk para Tergugat.

Bahwa pasal 14 jo pasa 11 PKB berbunyi :

- Pasal 14 ayat (1) Pengusaha dapat memberikan demosi kepada karyawan

yang berdasarkan penilaian prestasi kerjanya setelah mendapat pembinaan

dinilai tidak berprestasi, atau tidak loyal kepada perusahaan, atau bersikap

kerja dan berketrampilan lebih rendah dari yang dipersyaratkan jabatannya

ke jabatan lain yang lebih rendah, kemudian dalam ayat (3) ditegaskan

bahwa pengusaha perlu meninjau remunerasi karyawan yang dipindahkan

karena demosi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan atau golongan

dan jabatan yang baru ;

- Pasal 11 ayat (1) guna mendukung tercapainya sasaran perusahaan,

dilaksanakan program penilaian prestasi kerja (performance appraisal)

secara periodik yang hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian

penghargaan dan/atau promosi, atau demosi, ataupun pemutusan hubungan

kerja. Kemudian dalam ayat (4) ditegaskan bahwa, karyawan yang dinilai

berprestasi kerja buruk dapat dikenakan tindakan dan/atau demosi yang

diatur dalam Surat Keputusan Manajemen berdasarkan ketentuan dan

perundangan yang berlaku.

Bahwa sebelum menerapkan demosi yang diikuti dengan

penyesuaian remunerasi, Penggugat telah terlebih dahulu memanggil masing-


VI dan Tergugat VII untuk membicarakan sekaligus memberitahukan bahwa

kepada masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,



Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII akan diterapkan demosi dan

penyesuaian remunerasi akibat kinerja yang tidak baik, dimana hal ini dilakukan

Penggugat sebagai salah satu upaya agar para Tergugat dapat mengerti,

memahami serta menyadari kekurangannya sehingga para Tergugat dapat

memperbaiki diri dan kinerjanya ;

Tergugat I/Sdr. Robby Y.H. Pangkey :

- Tergugat I telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh atasannya

pada tanggal 24 September 2006, bahwa kinerjanya masih kurang dan

penyesuaian remunerasi akan diberlakukan sesuai golongan terbaru (Vide

bukti P-5.1a) ;

- Pada tanggal 25 September 2006, Tergugat I menerima surat keputusan

yang berisi keputusan demosi dan penyesuaian remunerasi serta

menandatangani surat keputusan tersebut sebagai tanda menerima dan

mengerti isi surat keputusan tersebut (vide bukti P-5.1b) ;

- Bahwa Tergugat I setelah menerima surat keputusan yang berisi keputusan

mengenai demosi dan penyesuaian remunerasi, hingga kini telah menjalani

pekerjaannya pada jabatan dan golongan yang baru.

Tergugat II/Sdr. Hasanudin.

- Bahwa Tergugat II telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh

atasannya pada tanggal 11 September 2006 (vide bukti P-5.2a) ;

- Pada tanggal 21 September 2006 Tergugat II juga telah mendapat

pemberitahuan tertulis dari atasannya bahwa sesuai dengan pembicaraan

dan surat keputusan mengenai demosi yang sudah diterima oleh Tergugat II

yaitu tertanggal 22 Juni 2006, Tergugat II akan menerima surat keputusan

mengenai penyesuaian remunerasi sesuai dengan golongan jabatan terbaru

(vide bukti P-5.2b) ;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2006, Tergugat II menerima surat

keputusan yang berisi keputusan penyesuaian remunerasi sesuai dengan



golongan terbaru serta menandatangani surat keputusan tersebut sebagai

tanda menerima dan mengerti isi surat keputusan tersebut (vide bukti P-

5.2c).

- Bahwa Tergugat II setelah menerima surat keputusan yang berisi keputusan

mengenai demosi dan penyesuaian remunerasi, hingga kini telah menjalani

pekerjaannya pada jabatan dan golongan yang baru.

Tergugat III/Sdr. Wahyudin.

- Bahwa Tergugat III telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan

oleh atasannya pada tanggal 18 September 2006 sehubungan dengan

proses demosi dan penyesuaian remunerasi yang akan diterima oleh

Tergugat III (vide bukti P-5.3a) ;

- Pada tanggal 21 September 2006, Tergugat III juga telah mendapat

pemberitahuan tertulis dari atasannya bahwa mengenai keputusan

demosi jabatan dari Supervisor golongan 2B menjadi sales assistant

golongan 1B yang akan diberikan oleh Manajemen, penyesuaian

remunerasi akan dilakukan sesuai dengan golongan jabatan terbaru (vide

bukti P-5.3b) ;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2006, Tergugat III menerima surat

keputusan yang berisi keputusan demosi dan penyesuaian remunerasi

serta menandatangani surat keputusan tersebut sebagai tanda menerima

dan mengerti isi surat keputusan tersebut (vide bukti P-5.3c) ;

- Bahwa Tergugat III setelah menerima surat keputusan yang berisi

keputusan mengenai demosi dan penyesuaian remunerasi, hingga kini

telah menjalani pekerjaannya pada jabatan dan golongan yang baru ;

Tergugat IV/Sdri. Nurhasanah.

- Bahwa Tergugat IV telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh




- Pada tanggal 21 September 2006 Tergugat IV juga telah mendapat

pemberitahuan tertulis dari atasannya bahwa sesuai dengan pembicaraan

dan surat keputusan mengenai demosi yang sudah diterima oleh Tergugat

IV, yaitu surat keputusan tanggal 8 Juni 2005, Tergugat IV akan menerima

surat keputusan mengenai penyesuaian remunerasi sesuai dengan

golongan jabatan terbaru (vide bukti P-5.5b (i) dan P-5.5b (i) ;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2006, Tergugat IV menerima surat

keputusan yang berisi keputusan penyesuaian remunerasi (vide bukti P-

5.5c).

- Bahwa Tergugat IV setelah menerima surat keputusan yang berisi

keputusan mengenai demosi dan penyesuaian remunerasi, hingga kini telah

menjalani pekerjannya pada jabatan dan golongan yang baru.

Tergugat V/Sdr. Nanang Edi Sumarna.

- Bahwa Tergugat V telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh


- Pada tanggal 21 September 2006 Tergugat V juga telah mendapat

pemberitahuan tertulis dari atasannya bahwa sesuai dengan pembicarsaan

dan surat keputusan mengenai demosi yang sudah diterima oleh Tergugat

V, yaitu surat keputusan tanggal 22 September 2004, Tergugat V akan

menerima surat keputusan mengenai penyesuaian remuneraasi dengan

golongan jabatan terbaru (vide bukti P-5.6b (i) dan P-5.6b (ii) ;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2006, Tergugat V menerima surat

keputusan yang berisi keputusan penyesuaian remunerasi serta

menandatangani surat keputusan tersebut sebagai tanda menerima dan

mengerti isi surat keputusan (vide bukti P-5.6c) ;

- Bahwa Tergugat V setelah menerima Surat Keputusan yang berisi


menjalani pekerjaannya pada jabatan dan golongan yang baru.



Tergugat VI/Sdri. Tuti Amalia.

- Bahwa Tergugat VI telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh


- Bahwa pada tanggal 25 September 2006 Tergugat VI menerima surat

keputusan yang berisi keputusan penyesuaian remunerasi sebagai

kelanjutan surat keputusan penyesuaian remunerasi tanggal 29 Juli 2004

yang berisi keputusan mengenai demosi (vide bukti P-5.7b (1) dan P-5.7b

(ii) ;

- Bahwa Tergugat VI telah menerima Surat Keputusan (SK) yang berisi

keputusan mengenai demosi dan penyesuaian remunerasi, serta

menandatangani surat keputusan mengenai penyesuaian remunerasi

sebagai tanda menerima dan mengerti isi surat keputusan tergugat ;

- Bahwa Tergugat VI setelah menerima surat keputusan yang berisi


menjalani pekerjaannya pada jabatan dan golongan yang baru ;

Tergugat VII/Sdri. Tasiwen.

- Bahwa Tergugat VII telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh


- Bahwa pada tanggal 25 September 2006, Tergugat VII menerima surat

keputusan yang berisi keputusan demosi dan penyesuaian remunerasi (vide

bukti P-5.8b) ;

- Bahwa Tergugat VII setelah menerima surat keputusan demosi dan

penyesuaian remunerasi, hingga kini telah menjalani pekerjaannya pada

jabatan dan golongan yang baru ;

Bahwa kemudian perwakilan dari salah satu serikat pekerja dalam perusahaan

yaitu serikat pekerja PT. Metropolitan Retailmart (SPMR) meminta pertemuan

yang membahas demosi terhadap para Tergugat ;



Bahwa melalui surat No. 070/M/06 tertanggal 30 September 2006,

surat No. 071/M/06 tertanggal 2 Oktober 2006 dan surat No. 072/M/06

tertanggal 5 Oktober 2006, Penggugat menanggapi dengan bersedia

memberikan waktu pertemuan yang dilakukan satu persatu pekerja, karena

demosi telah dilakukan satu persatu (bukan masal) dengan alasan dan latar

belakang yang berbeda-beda (vide bukti P-6a, bukti P-6b dan bukti P-6c).

bahwa para Tergugat menolak pertemuan satu persatu (vide bukti P-7) ;

Bahwa kemudian perwakilan SPMR menghadirkan aspek Indonesia

(serikat pekerja di luar perusahaan) sebagai perwakilan dari para Tergugat ;

Bahwa upaya penyelesaian bipartit tidak tercapai, karena perwakilan

para Tergugat memaksa menghadirkan aspek Indonesia (serikat pekerja

diluar perusahaan) kedalam forum bipartit, sedangkan PKB telah mengatur

pihak-pihak yang dapat hadir dalam forum bipartit.

Bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat dan masing-masing

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan

Tergugat VII aquo, Penggugat telah mengusulkan penyelesaian secara bipartit,

namun hal tersebut ditolak oleh para Tergugat dengan tidak menghadiri

undangan dari Penggugat.

Bahwa para Tergugat berusaha menghadirkan aspek Indonesia

dalam forum bipartit, sedangkan aspek Indonesia bukanlah serikat pekerja

pada perusahaan. Perwakilan pengusaha dan pekerja yang dapat menghadiri

forum bipartit telah diatur dalam PKB yaitu himpunan karyawan PT.

Metropolitan Retailmart (Himkamart) dan SPMR (vide pasal 53 PKB).

Bahwa para Tergugat memperselisihan demosi ke Dinas Tenaga

Kerja Propinsi DKI Jakarta serta membesar-besarkan demosi tersebut dengan

membawa perselisihan kepada aspek Indonesia yang bukan merupakan serikat

pekerja di Penggugat ;



Bahwa sebenarnya Penggugat mempunyai hak untuk memutuskan

hubungan kerjanya dengan Tergugat IV dan V karena mereka telah mendapat

surat peringatan ketiga (SP3). Namun demikian Penggugat dengan bijaksana

tidak segera menggunakan haknya untuk melakukan PHK terhadap mereka.

Penggugat hanya menerapkan demosi dengan tujuan untuk memberi

kesempatan bagi masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk memperbaiki kinerjanya.

Bahwa upaya para Tergugat mengajukan perselisihan ini ke Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta telah ditangani oleh

mediator. Tetapi sangat disayangkan bahwa mediator yang diharapkan dapat

menyelesaikan perselisihan dan menempatkan persoalan sebagaimana

mestinya, telah bertindak janggal seolah tidak mengerti apa yang menjadi objek

permasalahan, sehingga perannya sebagai mediator sangat tidak berhasil.

Bahwa yang menjadi substansi permasalahan adalah penerapan

demosi disertai penyesuaian remunerasi, namun secara janggal yang

dipermasalahkan mediator justru hal lain tanpa fakta-fakta dan dasar-dasar

yang benar, sehingga pembahasan dan anjuran mediatorpun terasa janggal

dan tidak relevan dengan pokok permasalahan yang sebenarnya ;

Bahwa walaupun pasal 13 dari Undang-undang Nomor. 2 Tahun

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur

bahwa anjuran mediasi dikeluarkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, akan

tetapi anjuran mediator Disnaker Propinsi DKI Jakarta baru diterima oleh

Penggugat 25 (dua puluh lima) hari kerja kemudian, yaitu pada tanggal 19

Januari 2007 dengan surat pengantar tertanggal 16 Januari 2007 ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan penolakan atas anjuran

Disnaker Propinsi DKI Jakarta, diantaranya sebagai berikut (Vide bukti P-8) ;

- Bahwa pendapat dan pertimbangan mediator dilandasi pemikiran mediator

yang sangat keliru, tanpa fakta dan terkesan sengaja dibuat keliru karena



tidak pernah dalam persidangan maupun keterangan tertulis pihak

Pengusaha diungkapkan bahwa surat penerapan demosi kepada pekerja

tidak dibuat dalam format surat keputusan, melainkan dalam bentuk redaksi

surat keterangan penilaian unjuk kerja. Pernyataan tertulis mediator bahwa

pengenaan tindakan demosi kepada karyawan oleh pihak pengusaha tidak

dibuat dalam format surat keputusan, tetapi dalam bentuk lain yaitu surat

keteranghan penilaian unjuk kerja adalah sangat menyesatkan dan

merugikan pihak pengusaha ;

- Bahwa pernyataan-pernyataan mediator pada paragraph 12, 13 dan 14 dari

anjuran sangatlah rancu dan terkesan sengaja dikaburkan. Di satu pihak

mediator membicarakan surat keputusan manajemen tentang format surat

keputusan demosi, di lain pihak mediator membicarakan masalah PKB.

Mediator tidak menunjukkan ketentuan PKB mana yang dilanggar dengan

adanya perubahan format surat keputusan demosi, tetapi mediator langsung

tanpa dasar memvonis bahwa seolah-olah Pengusaha melakukan

perubahan PKB secara sepihak, hal mana sangat tidak relevan dan tanpa

bukti.

Bahwa hingga saat diajukannya gugatan ini, Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak juga

menunjukkan adanya upaya peningkatan kinerja seperti semula serta adanya

penolakan secara berlebihan terhadap demosi, sehingga jelas dan terang

bahwa para Tergugat sudah tidak menginginkan hubungan kerja yang baik

dengan Penggugat; Oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sudah tidak menginginkan

melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka Penggugat dengan

terpaksa memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan tetap

mendasarkan adanya kesalahan masing-masing Tergugat I, Tergugat II,



Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII

sebagaimana telah dikemukakan diatas ;

Bahwa karena penerapan demosi merupakan hak Penggugat sesuai

dengan PKB yang mengikat para pihak, maka masing-masing Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII

wajib melaksanakan demosi dan penyesuaian remunerasi tanpa syarat ;

Bahwa aspek Indonesia (Asosiasi Serikat Pekerja) atau kini

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bukanlah serikat pekerja yang ada

pada Perusahaan para Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dikemukakan

diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya

berkenan memutuskan :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi ;

2. Memerintahkan masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tetap melaksanakan

surat keputusan demosi dan penyesuaian remunerasi sampai ada putusan

yang berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

Primer :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat

dalam perkara ini ;

3. Menyatakan bahwa penerapan demosi dan penyesuaian remunerasi

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI

dan Tergugat VII merupakan hak Penggugat sesuai perjanjian kerja

bersama (PKB) dan ketentuan hukum yang berlaku ;



4. Menyatakan bahwa penerapan demosi pada Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan

penyesuaian remunerasinya adalah sah menurut ketentuan hukum yang

berlaku ;

5. Menyatakan masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan pelanggaran

karena tidak menerima dan melaksanakan demosi dan penyesuaian

remunerasi dengan baik ;

6. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI dan Tergugat VII melaksanakan demosi dan penyesuaian

remunerasi serta merta dan tanpa syarat ;

7. Menyatakan bahwa anjuran yang dikeluarkan Disnakertrans Propinsi DKI

Jakarta dalam perselisihan ini adalah tidak tepat dan karenanya tidak

berlaku.

8. Menyatakan bahwa aspek Indonesia atau kini Organisasi pekerja seluruh

Indonesia (OPSI) bukanlah serikat pekerja pada perusahaan Penggugat

karenanya tidak berhak ikut serta dalam pertemuan forum bipartit dalam

perusahaan Penggugat ;

Subsider :

Apabila masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak bersedia melaksanakan demosi

maupun penyesuaian remunerasi, dan tidak bersedia melanjutkan hubungan

kerja, maka :

1. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat

VII putus terhitung sejak putusan Majelis Hakim diucapkan ;



2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI dan Tergugat VII dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK)

karena kesalahannya ;’

3. Menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan kesalahan Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat

VII maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI dan Tergugat VII mendapat uang pesangon, uang

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar 1 kali

ketentuan pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dihitung berdasarkan gaji pokok

terakhir ditambah tunjangan tetap dalam satu bulan ;

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Hubungan Inudustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil

putusan, yaitu putusan tanggal 09 Agustus 2007 Nomor. 124/PHI.G/2007/

PN.JKT.PST yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



dan Tergugat VII merupakan hak Penggugat sesuai perjanjian kerja bersama

(PKB) dan ketentuan hukum yang berlaku ;



penyesuaian remunerasi adalah sah menurut ketentuan hukum yang

berlaku.




Tergugat VI dan Tergugat VII untuk melaksanakan demosi dan

penyesuaian remunerasi tanpa syarat ;



berlaku.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

7. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.500.000,-

(Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

kepada para Tergugaqt pada tanggal 09 Agustus 2007 kemudian

terhadapnya oleh para Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 10 Agustus 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan

pada tanggal 29 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan

kasasi Nomor. 149/Srt.Kas/2007/PHI.PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

tanggal 11 September 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat pada tanggal 27

September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan

Industrial tersebut pada tanggal 08 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat

diterima ;



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah tindakan

Termohon Kasasi yang telah menjatuhkan sanksi demosi sekaligus dengan

melakukan penurunan upah pada bulan September 2006 kepada 8 orang

karyawan selaku Pemohon Kasasi, yaitu :

Tergugat Sdr. Robby Y.H. Pangkey turun dari Rp.2.263.000,- menjadi

Rp.900.000,- ;

Tergugat Sdr. Hasanudin turun dari Rp. 1.905.000,- menjadi

Rp.1.000.000,- ;

Tergugat Sdr. Wahyudin turun dari Rp. 2.263.000,- menjadi Rp.900.000,- ;

Tergugat Sdr. Nurhasanah turun dari Rp.1.518.000,- menjadi

Rp.1.000.000,- ;

Tergugat Sdr. Nanang Edi Sumarna turun dari Rp.1.205.000,- menjadi

Rp.900.000,- ;

Tergugat Sdri. Tuti Amaliah turun dari Rp.2.043.000,- menjadi

Rp.1.350.000,- ;

Tergugat Sdri. Tasiwen turun dari Rp.969.000,- menjadi Rp.900.000,- ;

Tergugat Sdr. Doddy Ramadhan turun dari rp.1.516.000,- menjadi

Rp.1.000.000,- ;

2. Bahwa akibat tindakan tersebut, Pemohon Kasasi telah dirugikan hak-

haknya, yaitu hilangnya kesempatan berkarir dan hilangnya sejumlah

penghasilan yang biasa diterima oleh Pemohon Kasasi dalam jumlah yang

cukup besar dan berarti bagi diri dan keluarganya ;

3. Bahwa Judex Factie telah keliru dan tidak cermat dalam membaca dan

memeriksa gugatan Termohon Kasasi berikut bukti-bukti yang diajukannya.



4. Bahwa demosi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi meski telah diatur

dalam perjanjian kerja bersama (PKB) pasal 14, namun tidak jelas dan

tidak ada aturan pelaksananya mengenai beberapa hal berikut ini :

- Prestasi kerja seperti apa yang dapat mengakibatkan demosi.

- Jika prestasi kerja tidak mencapai standar yang ditetapkan, berapa lama

waktu yang diberikan kepada karyawan yang bersangkutan untuk

dilakukan pembinaan ;

- Berapa tingkat seorang karyawan yang bersangkutan untuk dilakukan

pembinaan penurunan golongan. Terbukti ada karyawan yang

mengalami penurunan 1 tingkat, 2 tingkat 3 tingkat.

- Berapa besar upah (presentase maupun nominalnya) yang mengalami

penurunan akibat sanksi demosi tersebut. Jika dilihat dari nilai

penurunan, sangat bervariasi :

Tergugat Sdr. Robby Y.H. Pangkey mengalami penurun sebesar

Rp.1.363.000,- ;

Tergugat Sdr. Hasanudin mengalami penurunan sebesar Rp.905.000,- ;

Tergugat Sdr. Wahyudin mengalami penurunan sebesar Rp.1.363.000,- ;

Tergugat Sdri. Nurhasanah mengalami penurunan sebesar Rp.518.000,-.

Tergugat Sdr. Nanang Edi Sumarna mengalami penurunan sebesar

Rp.305.000,- ;

Tergugat Sdri. Tuti Amaliah mengalami penurunan sebesar

Rp.693.000,-.

Tergugat Sdri. Tasiwen mengalami penurunan sebesar Rp.69.000,- ;

Tergugat Sdr. Dobby Ramadhan mengalami penurujan sebesar

Rp.516.000,- ;

5. Bahwa akibatnya tindakan demosi yang disertai penurunan upah yang

dilakukan oleh Termohon Kasasi sangat serampangan, tidak terukur, tanpa

kriteria yang jelas dan tidak transparan sehingga hal tersebut



mencerminkan perbuatan sewenang-wenang yang jelas-jelas bertentangan

dengan semangat awal dari PKB itu sendiri yang bertujuan menciptakan

kenyamanan kerja, kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan bagi

semua ;

6. Bahwa dalam hal ini sangat jelas, Judex Factie tidak memandang

permasalahan ini secara keseluruhan. Judex Factie hanya berhenti pada

satu dalil tentang hak melakukan evaluasi terhadap kinerja para karyawan,

tindakan demosi dan penyesuaian remunerasi yang dimiliki oleh Termohon

Kasasi namun tidak memeriksa lebih lanjut aturan main yang lebih bersifat

teknis mengenai pelaksanaan hak tersebut yang berlaku di perusahaan

Termohon Kasasi yang sampai hari ini memang tidak ada dan tidak bisa

dibuktikan oleh Termohon Kasasi selama proses persidangan berlangsung.

7. Bahwa aturan pelaksana itu sangat diperlukan agar para karyawan yang

telah dievaluasi kinerjanya secara periodik dapat memahami dan

menerima sanksi yang dijatuhkan manakala hasil evaluasi tersebut

menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Dalam hal ini perlu

ditegaskan bahwa memang benar Pemohon Kasasi dapat menerima hasil

penilaian prestasi kerja, namun tidak berarti menerima sanksi demosi dan

penurunan upah yang digunakan secara serampangan, tanpa criteria yang

jelas sebagaimana diuraikan pada butir 4 diatas. Judex Factie tidak cermat

meneliti hal-hal ini. Sehingga menjadi pertanyaan, atas dasar apa Judex

Factie menyatakan penerapan sanksi demosi (tanpa kejelasan berapa

tingkat penurunan golongannya) dan penurunan upah (tanpa kejelasan

berapa nilai nominal atau persentase penurunannya) terhadap Pemohon

Kasasi telah sah secara hukum.

8. Bahwa selain itu, Judex Factie juga tidak cermat dalam memeriksa system

penggolongan pegawai dan skala upah yang berlaku dan diterapkan secara

transparan kepada para karyawan. Terbukti bahwa di Perusahaan



Termohon Kasasi tidak ada sistem penggolongan dan skala upah.

Akibatnya, hal tersebut menimbulkan kebingunan bagi para karyawan yang

bekerja di Perusahaan Termohon Kasasi.

9. Bahwa terkait bukti tambahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi P-8a,

P-8b dan P-8c, yaitu soal surat keputusan Manajemen mengenai ketentuan

remunerasi. Jika diperhatikan bahwa nomor-nomor suratnya sangat tidak

beraturan padahal dibuat pada tanggal yang sama, yaitu 25 September

2006. Nomor-nomor surat keputusan tersebut berinterval sangat jauh.

Bukti P-8a, nomor surat keputusan 663 & 665. Bukti P-8b nomor. Surat

keputusan-surat keputusan tersebut merupakan sebuah rekayasa untuk

sekedar membuktikan seolah-olah sudah ada aturan mengenai sistem

remunerasi. Oleh karenanya, bukti-bukti tersebut harus ditolak karena

dianggap tidak sah ;

10. Bahwa Pemohon Kasasi masih tetap berpegang pada pendiriannya terkait

soal pelanggaran PKB yang dilakukan oleh Termohon Kasasi menyangkut

soal surat keputusan demosi. Di dalam pasal 14 PKB sangat jelas dikatakan

bahwa demosi baru bisa dilaksanakan setelah karyawan mendapat surat

keputusan demosi. Kenyataannya, para Pemohon Kasasi tidak pernah

mendapat surat keputusan dimaksud. Justru yang diterima oleh para

Pemohon Kasasi adalah surat pemberitahuan tentang penyesuaian hak

renumerasi (bukti T-1) ;

11. Bahwa untuk menutupi kekeliruannya, Termohon Kasasi mengajukan bukti

P-3, yaitu salinan Surat Keputusan Manajemen No. 001/SKM/2004

tertanggal 1 Juni 2004 tentang perubahan format jenis surat keputusan yang

menjelaskan peleburan surat keputusan demosi, surat keputusan promosi

dan surat keputusan penyesuaian remunerasi menjadi satu format yaitu

surat keputusan penyesuaian hak renumerasi. Bukti itu harus ditolak karena

bagaimana mungkin format surat keputusan demosi, surat keputusan



promosi dan surat keputusan penyesuaian remunerasi dilebur pada saat

PKB (perjanjian kerja bersama) baru saja dinyatakan berlaku, yaitu 1 Juni

2004 sampai dengan 31 Mei 2006. Lagi pula, nomor surat keputusan itu

sangat janggal dan terkesan dipaksakan. Jelas hal ini lagi-lagi merupakan

bentuk rekayasa untuk sekedar menunjukkan seolah-olah tanpa surat

keputusan demosi tersebut sudah sah secara hukum.

12.Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi,

khususnya mengenai unjuk kerja, Judex Factie tidak cukup cermat dalam

memeriksa bukti-bukti tersebut. Dalam gugatannya, ternyata Termohon

Kasasi mendasarkan penilaian unjuk kerja terhadap para Pemohon Kasasi

pada periode tahun yang berbeda-beda.

Sebagai contoh :

Tergugat Sdr. Robby Y.H. Pangkey berdasarkan penilaian tahun 2006 ;

Tergugat Sdr. Hasanudin berdasarkan penilaian tahun 2006 ;

Tergugat Sdr. Wahyudin berdasarkan penilaian tahun 2006 ;

Tergugat Sdri. Nurhasanah berdasarkan penilaian tahun 2005 ;

Tergugat Sdr. Nanang Edi SDumarna berdasarkan penilaian tahun 2003 ;

Tergugat Sdri. Tuti Amaliah berdasarkan penilaian tahun 2004 ;

Tergugat Sdri. Tasiwen berdasarkan penilaian tahun 2006 ;

Dengan demikian sangat jelas, bahwa penilaian unjuk kerja tersebut

diterapkan tanpa standar yang baku dan secara tidak konsisten. Oleh

karena itu, seharusnya Judex Factie menolak atau mengesampingkan bukti-

bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi.

13. Bahwa demikian pula dengan bukti surat-surat peringatan (SP) diajukan

oleh Termohon Kasasi yang sesungguhnya sudah kadaluarsa masa

berlakunya sebagai contoh :

- Tergugat Sdr. Hasanudin dikatakan pernah mendapat SP-1 pada tanggal

2 Mei 2005 ;



- Tergugat Sdri. Nurhasanah dikatakan pernah mendapat SP-3 pada

tanggal 2 Juni 2005 ;

- Tergugat Sdr. Nanang Edi Sumarna dikatakan pernah mendapat SP-3

pada tanggal 23 Agustus 2004 ;

- Tergugat Sdri. Tasiwen dikatakan pernah mendapat SP-2 pada tanggal

23 Mei 2005 ;

Jika surat-surat peringatan yang hanya berlaku selama paling lama 6 bulan

sudah kadaluarsa, maka sangat tidak beralasan jika masih digunakan

sebagai salah satu alasan Termohon Kasasi melakukan demosi dan

penurunan upah. Lagi-lagi Judex Factie mengabaikan fakta-fakta tersebut.

14. Bahwa keterangan para saksi ahli tidak ada satupun yang menguatkan dalil

Termohon Kasasi. Pendapat para saksi ahli sangat normative, semata-mata

berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku yang memang sangat

umum (general) sifatnya. Oleh karenanya keterangan para saksi ahli tidak

perlu dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi ;

15.Bahwa begitu juga keterangan saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh

Termohon Kasasi harus dikesampingkan. Di samping tidak disumpah, juga

dikarenakan para saksi tersebut tidak mampu menjelaskan alasan-alasan

adanya tindakan demosi yang disertai penurunan upah, serta sama sekali

tidak mampu memperlihatkan bukti adanya aturan pelaksana mengenai

demosi dan penurunan upah tersebut ;

16. Bahwa terkait dengan salah seorang Pemohon Kasasi bernama Sdr.

Doddy Ramadhan, mengingat yang bersangkutan juga telah dirugikan hak-

haknya dan namanya masuk dalam surat anjuran Disnakertrans DKI

Jakarta, kendati telah mengundurkan diri sebagai karyawan dari

Perusahaan Termohon Kasasi sejak bulan Maret 2007, maka masih dapat

disertakan dalam perkara ini sebagai salah satu Pemohon Kasasi.



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan butir 1 s/d. 16 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena

Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, dan keberatan-keberatan

tersebut hanya merupakan pengulangan dalil-dalil jawaban Pemohon

Kasasi/Tergugat dan keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,

hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi,

karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985

sebagamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi putusan Pengadilan Hubungan

Industrial, haruslah diperbaiki, karena tidak mempertimbangkan dan memutus

tentang provisi, akan tetapi hal ini tidak membatalkan putusan Judex Factie ;

Menimbang, bahwa dalil provisi tidak dapat dikabulkan, karena tuntutan

provisi Penggugat sudah merupakan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak berperkara tidak

dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor. 2

Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun

2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 13

Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. ROBBY

Y.H. PANGKEY, 2. HASANUDIN, 3. WAHYUDIN, 4. NURHASANAH, 5.

NANANG EDI SUMARNA, 6. TUTI AMALIA, 7. TASIWEN tersebut dengan

perbaikan :

Tentang Provisi :

- Menolak provisi untuk seluruhnya ;

Tentang Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



dan Tergugat VII merupakan hak Penggugat sesuai perjanjian kerja bersama

(PKB) dan ketentuan hukum yang berlaku ;



penyesuaian remunerasi adalah sah menurut ketentuan hukum yang

berlaku.


Tergugat VI dan Tergugat VII untuk melaksanakan demosi dan

penyesuaian remunerasi tanpa syarat ;



berlaku.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 3 MARET 2008 oleh Widayatno

Sastrohardjono, SH.MSc Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. dan

Fauzan, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai

Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Dwi Tjahyo

Soewarsono, SH. dan Fauzan, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc sebagai

Hakim-Hakim Anggota dan Benar Sihombing, SH.MH. sebagai Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

d.. ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. Widayatno Sastrohardjono,SH.MSc

ttd.

Fauzan, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP. 040.049.629.


putusan mahkamah agung ttg demosi

Documents