BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan

dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan

pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat

dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-

undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga

kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat

ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena

tuntutan dari masyarakat. Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja

suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai cara termasuk dengan memperbaiki

instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Salah

satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang  yang

berlaku sejak oktober 2009 dan tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2009 No 140 ini menggantikan peran dari UU No 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupuan

manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu

lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses

multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social,

sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar

akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta

pengentasan kemiskinan agar menjadi lebih baik dan sehat.

Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu hinterland Kota Surabaya. Selain

itu Kabupaten Gresik juga merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar

yang berada di Jawa Timur. Sektor penghasil Produk Domestik Regional Bruto

tertinggi Kabupaten Gresik adalah sektor industri, sehingga masyarakat luas

mengenal Kabupaten Gresik sebagai kota industri.

Dalam proses penataan ruang wilayah kabupaten Gresik Pemda beserta Dinas

Kebersihan dan Pertamanan mempunyai peranan penting, tugas pokok dan fungsi

dinas kebersihan dan pertamanan mencakup, membantu Bupati dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan

hidup, kebersihan dan pertamanan kabupaten Gresik.

1

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mempelajari dan mengkaji

bagaimana proses penerapan RTH di Kawasan Industri Gresik di wilayah Kabupaten

Gresik. Bagaimana proses penerapannya mulai dari mempelajari UU Penataan Ruang,

Pedoman Teknis Kawasan Industri, sampai penerapannya dalam pembangunan.

Kemudian permasalahan atau hal-hal apa saja yang harus dilakukan selama proses

penerapannya.

1.3 Ruang Lingkup

Wilayah penerapan RTH yang menjadi objek kajian di dalam penulisan makalah

ini adalah di Gresik, khususnya wilayah Kabupaten Gresik. Sedangkan penerapan RTH

yang dikaji adalah di wilayah Kawasan Industri Gresik.

2

BAB 2

DESKRIPSI WILAYAH

2.1 Kabupaten Gresik

A. Luas dan Batas Wilayah

Lokasi Kabupaten Gresik terletak disebelah barat laut Kota Surabaya yang

merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang

terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan.

Kabupaten Gresik juga mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan

beberapa pulau kecil di sekitarnya. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara

berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan

Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten

Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Kabupaten

Gresik Kawasan Industri Gresik.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografi s wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur

Timur dan 7° samapai 8° Lintang Selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan

dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut

kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas

permukaan air laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik

merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan

Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta

Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. Pada wilayah

pesisir Kabupaten Gresik telah difasilitasi dengan pelabuhan umum dan

pelabuhan/dermaga khusus, sehingga Kabupaten Gresik memiliki akses

perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografi s ini menjadikan Gresik

sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

C. Topografi

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik mempunyai dataran tinggi diatas 25 meter

diatas permukaan laut, mempunyai kelerengan 2-15 %, serta adanya faktor

pembatas alam berupa bentuk-bentuk batuan yang relatif sulit menyerap air (tanah

clay) yang terdapat di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun. Sebagian

kawasan pantai terdapat kawasan yang terabrasi dan intrusi air laut. Abrasi yang

terjadi meliputi Kecamatan Bungah, Ujung Pangkah, Panceng, Sangkapura dan

Tambak, Sedangkan Intrusi air laut terjadi di wilayah kecamatan Gresik, Kebomas,

Manyar, Bungah, Sidayu dan Ujung Pangkah. Hal ini juga diperparah dengan adanya

kawasan budidaya terbangun yang berbatasan langsung dengan garis pantai tanpa

memperhatikan sempadan pantai yang semestinya bebas dari bangunan.

3

D. Geologi

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial,

Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah

relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per t ahun. Berdasarkan ciri-ciri fi sik

tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Kabupaten Gresik bagian Utara ( meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah,

Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar) adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur

Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng).

Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang

bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah

hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan

4

lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman.

Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan

adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan

mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam

taraf eksploitasi.

b. Kabupaten Gresik bagian Tengah (meliputi wilayah; Duduk Sampeyan, Balong

Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas ) merupa kan kawasan dengan

tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali

Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini

merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.

c. Kabupaten Gresik bagian Selatan ( meliputi Menganti, Kedamean, Driyorejo

dan Wringin Anom) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup

subur dan seba gian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan

wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan

pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama

dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari

bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah

dalam taraf eksploitasi.

d. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil

sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah

merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah

mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit

sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian,

pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup

potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non logam spesifik (batu

onyx).

E. Hidrologi

Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif

dalam, hanya daerahdaerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa sajayang

mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupten

Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai

Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah

Selatan. Sungai-sungai ini mempunyai sifat aliran dan kandungan unsur hara yang

berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan

membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga

pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa

tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh

penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai

tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya

waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.

5

F. Klimatologi

Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur ratarata 28,5 °C dan

kelembaban udara rata-rata 75%. Curah hujan relative rendah, yaitu rata-rata

2.245 mm per tahun.

G. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-

2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai

berikut :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi 1.017 hektar;

b. Kawasan peruntukan pertanian 42.831,843 hektar;

c. Kawasan peruntukan perikanan 21.678,358 hektar;

d. Kawasan peruntukan pertambangan 817.249 hektar;

e. Kawasan peruntukan industri 12.448,026 hektar;

f. Kawasan peruntukan pariwisata 82.851 hektar;

g. Kawasan peruntukan pemukiman 26.097,091 hektar;

h. Kawasan andalan 8.555 hektar; dan

i. Kawasan peruntukan lainnya 6.644,010 hektar.

2.2 Kawasan Industri Gresik

Kawasan Industri Gresik adalah perusahaan developer yang khusus menyediakan lahan

industri untuk para investor lokal, nasional maupun internasional. Saat ini kami

menawarkan beragam fasilitas seperti: lahan industri, pergudangan, bangunan pabrik

sesuai standar dan pusat bisnis. Kawasan ini didukung dengan fasilitas dan

infrastruktur terpercaya yang memberi jaminan atas investasi penyewa. Kawasan

Industri Gresik berdiri di atas lahan seluas 135 Ha, dengan lahan infrastruktur seluas

44 Ha dan lahan komersil seluas 91 Ha. 

Seiring dengan perkembangan perusahaan, manajemen kami berencana untuk

memperluas usaha di kawasan lain. Saat ini kami mengembangkan Kawasan Industri

Tuban yang dikelola secara profesional seperti halnya Kawasan Industri Gresik. Kami

terus berupaya meningkatkan kinerja dan layanan kepada investor secara

berkelanjutan untuk mempertahankan kerjasama yang saling menguntungkan saat ini

maupun yang akan datang. Hal ini pun merefleksikan komitmen kami terhadap visi dan

misi perusahaan. 

Visi:

Menjadi perusahaan pengembang properti terkemuka yang senantiasa tumbuh dan

berkembang secara berkelanjutan.

Misi :

PT Kawasan Industri Gresik senantiasa mengedepankan nilai inovasi dalam

menyediakan solusi kebutuhan properti bagi industri dan masyarakat.

6

PT Kawasan Industri Gresik senantiasa mengembangkan layanan dan sistem

manajemen yang handal guna meningkatkan nilai tambah bagi konsumen dan

pemegang saham.

Mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif sehingga menjadi pilihan utama

karyawan bekerja dan berkarir secara profesional.

Mengemban tanggung jawab sosial secara proposional melalui aktivitas-aktivitas

Corporate Social Responsibility.

7

BAB 3

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan

lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Ruang

terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana

lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya

pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian

air dan tanah. Klasifikasi bentuk RTH umumnya antara lain RTH Konservasi/Lindung

dan RTH Binaan.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan

Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya

ruang yang cukup bagi:

kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; 

kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; 

area pengembangan keanekaragaman hayati; 

area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan; 

tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; 

tempat pemakaman umum; 

pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; 

pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis; 

penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria

pemanfaatannya; 

area mitigasi/evakuasi bencana; dan 

ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan

tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Istilah dan Definisi

Elemen lansekap, adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan

suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun

buatan manusia. Elemen lansekap yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu

benda hidup dan benda mati; sedangkan yang dimaksud dengan benda hidup ialah

tanaman, dan yang dimaksud dengan benda mati adalah tanah, pasir, batu, dan

elemen-eleme lainnya yang berbentuk padat maupun cair.

Garis sempadan, adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan

dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar

kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk,

tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.

8

Hutan kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang

kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun

tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Jalur hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang

terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan

jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya

adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Kawasan, adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.

Kawasan perkotaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan

kegiatan ekonomi.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan antara

luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan

rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau (KDH), adalah angka persentase perbandingan antara

luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi

pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Lansekap jalan, adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada

lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen lansekap alamiah seperti bentuk

topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk

dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya.

Lansekap jalan ini mempunyai ciri-ciri khas karena harus disesuaikan dengan

persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan

pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah,

nyaman dan memenuhi fungsi keamanan.

Penutup tanah, adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup

tanah.

Peran masyarakat, adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas

kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan

kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Perdu, adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang

dan memiliki lebih dari satu batang utama.

Pohon, adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.

Pohon kecil, adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.

Pohon sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa  7-12 meter.

Pohon besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.

9

Ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik

dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana

dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja

ditanam.

Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak

termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa

badan air.

Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang

perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa

kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami

tumbuhan.

Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh

pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan

masyarakat secara umum.

Sabuk hijau (greenbelt), adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk

membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu

dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Semak, adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai

herbaseus.

Tajuk, adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameter tajuk.

Taman kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana

kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

Taman lingkungan, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai

sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.

Tanaman penutup tanah, adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang

bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang

kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman antara bagi tanah yang

kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen).

Tanggul, adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan

teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air

sungai.

Vegetasi/tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik

yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu,

semak, dan rumput.

Wilayah, adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis. 

10

Fungsi dan Manfaat

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:

memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara

(paru-paru kota);

pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat

berlangsung lancar; 

sebagai peneduh; 

produsen oksigen;  

penyerap air hujan; 

penyedia habitat satwa; 

penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta; 

penahan angin.

Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

1. Fungsi sosial dan budaya: 

menggambarkan ekspresi budaya lokal; 

merupakan media komunikasi warga kota; 

tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam

mempelajari alam. 

2. Fungsi ekonomi: 

sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur

mayur; 

bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-

lain. 

3. Fungsi estetika:

meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala

mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap

kota secara keseluruhan; 

menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;

pembentuk faktor keindahan arsitektural; 

menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak

terbangun. 

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan

sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti

perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

11

Manfaat RTH

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu

membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan

mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);

2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu

pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan

persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan

fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati). 

Tipologi RTH

Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:

Fisik : RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami,

kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan

seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan. 

Fungsi : RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.

Struktur ruang : RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok,

memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan

struktur ruang perkotaan. 

Kepemilikan : RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

Penyediaan RTH

Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada:

Luas wilayah

Jumlah penduduk

Kebutuhan fungsi tertentu

1. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai

berikut:

Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH

privat; 

Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30%

yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari

ruang terbuka hijau privat; 

Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang

bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau

perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap

dipertahankan keberadaannya. 

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin

keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi

dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang

12

dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan

masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. 

2. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan

dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar

luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku. 

250 jiwa : Taman RT, di tengah lingkungan RT

2500 jiwa : Taman RW, di pusat kegiatan RW

30.000 jiwa : Taman Kelurahan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat

kelurahan 

120.000 jiwa : Taman kecamatan, dikelompokan dengan sekolah/

pusat kecamatan 

480.000 jiwa : Taman Kota di Pusat Kota, Hutan Kota (di

dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar).

3. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau

pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian

sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan

penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak teganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau

jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat

berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH

pengamanan sumber air baku/mata air. 

Prosedur Perencanaan

Ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:

penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan

dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR Kawasan Perkotaan/RDTR

Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah setempat; 

penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; 

tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi: 

perencanaan; 

pengadaan lahan;

perancangan teknik; 

pelaksanaan pembangunan RTH; 

pemanfaatan dan pemeliharaan. 

penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh

masyarakattermasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan

pembangunan; 

13

pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame

(billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai

berikut: 

mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing 

daerah; 

tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya

menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat

merusak keutuhan bentuk tajuknya; 

tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH; 

memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; 

tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis. 

3.2 Kawasan Industri

Menurut National Industrial Zoning Committee’s (USA) 1967 , yang dimaksud dengan

kawasan industri atau Industrial Estate atau sering disebut dengan Industrial Park

adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif

dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri,

karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, ketersediaan semua

infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi.

Definisi lain, menurut Industrial Development Handbook dari ULI ( The Urban Land

Institute), Washington DC (1975)1, kawasan industri adalah suatu daerah atau

kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri.

Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-

peralatan pabrik (industrial plants), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan,

bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum

yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan

lainnya.

Istilah kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah tersebut digunakan

untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan kelompok perusahaan

industri dalam suatu areal tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai padanan

atas industrial estates. Sebelumnya, pengelompokan industri demikian disebut “

lingkungan industri”.

Beberapa peraturan perundangan yang ada belum menggunaan istilah kawasan

industri, seperti: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, belum

mengenal istilah-istilah semacam Lingkungan, Zona atau Kawasan industri. Pasal 14

UUPA baru mengamanatkan pemerintah untuk menyusun rencana umum persediaan,

peruntukan dan penggunaan tanah dan baru menyebut sasaran peruntukan tanah yaitu

untuk keperluan pengembangan industri, transmigrasi dan pertambangan ayat (1)

huruf (e) Pasal 14 UUPA.

14

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, juga belum mengenal istilah

“kawasan Industri”. Istilah yang digunakan UU No. 5/1984 dalam pengaturan untuk

suatu pusat pertumbuhan industri adalah Wilayah Industri.

Di Indonesia pengertian kawasan industri dapat mengacu kepada keputusan Presiden

(Keppres) Nomor 41 Tahun 1996 . Menurut Keppres tersebut, yang dimaksud dengan

kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi

dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh

Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri.

Menurut Marsudi Djojodipuro1, kawasan industri (industrial estate) merupakan

sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan

luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah

tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah

dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang

diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.

Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kawasan industry tersebut, dapat

disimpulkan, bahwa suatu kawasan disebut sebagai kawasan industri apabila memiliki

ciri-ciri sebagai berikut :

1. adanya areal/bentangan lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan,

2. dilengkapi dengan sarana dan prasarana,

3. ada suatu badan (manajemen) pengelola,

4. memiliki izin usaha kawasan industri,

5. biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis).

Ciri-ciri tersebut diatas yang membedakan “kawasan industri” dengan “Kawasan

Peruntukan Industri”, “ Zona Industri”, dan ” Cluster Industri”. Kawasan Peruntukan

Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Zona Industri

adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri,

baik berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir

dengan populasi tinggi sebagai pengerak utama yang secara keseluruhan membentuk

berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan

memiliki daya ikat spasial. Cluster Industri adalah pengelompokan di sebuah wilayah

tertentu dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.

3.3 Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Industri

1. Kebutuhan Lahan

Pembangunan kawasan industri minimal dilakukan pada areal seluas 20 hektar.

Hal ini didasarkan atas perhitungan efisiensi pemanfaatan lahan atas biaya

pembangunan yang dikeluarkan, dan dapat memberikan nilai tambah bagi

pengembang.

15

Disamping itu setiap jenis industri membutuhkan luas lahan yang berbeda sesuai

dengan skala dan proses produksinya. Oleh karena itu dalam pengalokasian ruang

industri tingkat kebutuhan lahan perlu diperhatikan, terutama untuk menampung

pertumbuhan industri baru ataupun relokasi. Secara umum dalam perencanaan

suatu kawasan industri yang akan ditempati oleh industri manufaktur, 1 unit

industri manufaktur membutuhkan lahan 1,34 Ha. Artinya bila di suatu daerah

akan tumbuh sebesar 100 unit usaha industri manufaktur, maka lahan kawasan

industri yang dibutuhkan adalah seluas 134 Ha.

2. Pola Penggunaan Lahan

Sesuai dengan SK Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 50/1997 tentang

standar teknis kawasan industri, terdapat 2 komponen penggunaan lahan yang

diatur, yaitu:

Luas areal kapling industri maksimum 70% dari total luas areal

Luas ruang terbuka hijau (RTH) minimum 10% dari total luas areal.

Sedangkan dari segi teknis perencanaan terdapat pula 2 komponen lain, yaitu :

Jalan dan saluran antara 8 – 12% dari total luas areal

Fasilitas penunjang antara 6 – 12% dari total luas areal

Ketentuan tentang pemanfaatan tanah untuk bangunan seperti Koefisien Dasar

Bangunan (KDB/BCR), Koefisien Lantai Bangunan/KLB, Garis Sempadan

Bangunan/GSB diatur sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah yang berlaku.

16

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 UU RTH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008tentang Pedoman Penyediaan dan

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa

pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,

baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam UU

No. 26 Tahun 2007, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan

pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit

30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan,

mengklasifikasikan RTH yang ada sesuai dengan tipologi berikut :

Berdasarkan Fisik

RTH Alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman

nasional.

RTH Non Alami/Binaan, yang terdiri dari taman, lapangan lahraga, makam, dan

jalur-jalur hijau jalan.

Berdasarkan Struktur Ruang

RTH dengan pola ekologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengelompok,

memanjang, tersebar.

RTH dengan pola planologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengikuti

hirarki dan struktur ruang perkotaan.

Berdasarkan Segi Kepemilikan

1. RTH Publik

2. RTH Privat

Berdasarkan Fungsi

1. Fungsi Ekologis

2. Fungsi Sosial Budaya

3. Fungsi Arsitektural/Estetika

4. Fungsi Ekonomi

Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Permendagri No.1

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

17

Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2007

Taman Kota

Taman Wisata Alam

Taman Rekreasi

Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial

Taman Hutan Raya

Hutan Kota

Hutan Lindung

Cagar Alam

Kebun Raya

Kebun Bintang

Pemakaman Umum

Lapangan Olah Raga

Lapangan Upacara

Parkir Terbuka

Lahan Pertanian Perkotaan

Jalur Dibawah Tegangan Tinggi (SUTT dan SUTET)

Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan Rawa

Jalur Pengaman Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Apu, Pipa Gas dan Pedestrian

Kawasan dan Jalur Hijau

Daerah Penyangga (Buffer Zone) Lapangan Udara

Taman Atap

BERDASARKAN PERMEN PU NO.5/PRT/M/2008

RTH Pekarangan

RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (Roof Garden)

RTH Taman Rukun Tetangga

RTH Taman Rukun Warga

RTH Kelurahan

RTH Kecamatan

RTH Taman Kota

Hutan Kota

Sabuk Hijau

RTH Jalur Hijau Jalan

RTH Ruang Pejalan Kaki

RTH di Bawah Jalan Layang

RTH Fungsi Tertentu

18

PERAN STAKEHOLDER TERHADAP RUANG TERBUKA HIJAU

Peran Masyarakat

Peran Individu/Kelompok

Peran Swasta

Peran Lembaga/Badan Hukum

ISU-ISU RUANG TERBUKA HIJAU

Dalam makalah lokakarya pengembangan sistem RTH di perkotaan dalam rangkaian

acara Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 60 Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Departemen Pekerjaan Umum oleh Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur

Lanskap Fakultas Pertanian – IPB, disebutkan bahwa empat issue utama dari

ketersediaan dan kelestarian RTH adalah :

RTH kota yang tidak memenuhi persyaratan jumlah dan kualitas

Menurunnya kualitas ini bisa berupa RTH yang hanya sedikit atau tidak ada, ada

RTH tetapi tidak fungsional, dan berkurangnya RTH karena maraknya alih guna

dan fungsi lahan. Hal ini selanjutnya memberikan dampak yang cukup berarti

tehadap kesinambungan kota. Diantaranya adalah:

a. Menurunkan kenyamanan kota: penurunan kapasitas dan daya dukung

wilayah (pencemaran meningkat, ketersediaan airtanah menurun, suhu kota

meningkat, dll).

b. Menurunkan keamanan kota: hal ini bisa terjadi karena ruang-ruang untuk

interaksi antar penduduk berkurang sehingga satu sama lain tidak saling

mengenal dan mudah terjadi gesekan-gesekan.

c. Menurunkan keindahan alami kota (natural amenities) dan artifak alami

sejarah yang bernilai kultural tinggi.

d. Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (menurunnya kesehatan

masyarakat secara fisik dan psikis).

Lemahnya lembaga pengelola RTH

Karena beberapa hal lembaga yang seharusnya mengelola RTH menjadi lemah

dan kurang berperan. Hal itu diantaranya adalah

a. Belum terdapatnya aturan hukum dan perundangan yang tepat.

b. Belum optimalnya penegakan aturan main pengelolaan RTH.

c. Belum jelasnya bentuk kelembagaan pengelola RTH.

d. Belum terdapatnya tata kerja pengelolaan RTH yang jelas.

Lemahnya peran stake holders

a. Lemahnya persepsi masyarakat.

b. Lemahnya pengertian masyarakat dan pemerintah.

Keterbatasan lahan kota untuk peruntukan RTH

Belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk RTH

fungsional.

19

4.2 UU KAWASAN INDUSTRI

Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan

industri yang berwawasanlingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik

untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1984 tentang Perindustrian bahwa upaya untuk mendorong pembangunan

industri perlu dilakukan melalui pembangunan lokasi industri yaitu berupa Kawasan

Industri. Guna mendorong percepatan pembangunan kawasan industri dimaksud,

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Kawasan Industri, di mana setiap perusahaan industri baru setelah diberlakukannya

Peraturan Pemerintah tersebut, wajib masuk dalam Kawasan Industri. Dasar

pertimbangan mewajibkan industri baru masuk dalam kawasan industri agar industri

yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, akrab lingkungan,

pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan

pengadaan infrastruktur yang diperlukan.

Dengan dibangunnya kawasan industri diharapkan dapat memberikan dampak

sebagai berikut:

a. Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kaveling industri siap

bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai;

b. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala

bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha;

c. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan masalah

dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Pembangunan suatu kawasan industri memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu

yaitu harus memenuhi kaidah-kaidah kelayakan teknis, ekonomis dan finansial; di

samping dukungan peraturan dan kebijakan pemerintah yang kondusif, yang diatur

dalam suatu Pedoman Teknis Kawasan Industri. Dengan adanya Pedoman Teknis

Kawasan Industri ini, diharapkan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya

dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelaku investasi dalam upaya

pengembangan kawasan industri di daerah.

LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Pedoman Teknis Kawasan Industri ini, dilandasi oleh beberapa

peraturan perundangan yang terkait, yakni:

a. Undang-Undang:

1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4) Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

5) Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

6) Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

20

8) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. Peraturan Pemerintah:

1) Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan

Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

2) Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

3) Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup;

4) Peraturan Pemerintah Nomor: 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan;

5) Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6) Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

7) Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air:

8) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;

c. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden:

1) Keputusan Presiden Nomor: 33 Tahun 1990 tentang Pembangunan Tanah

bagi Pembangunan Kawasan Industri;

2) Keputusan Presiden Nomor: 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di

Bidang Pertanahan;

3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

4) Peraturan Presiden Nomor: 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri

Nasional;

5) Peraturan Presiden Nomor: 39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

d. Peraturan Menteri/Keputusan Menteri:

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1992 tentang Rencana

Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta prosedur

Pemberian IMB dan Ijin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi

perusahaan yang berlokasi dalam Kawasan Industri;

2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 63/PRT/1993 tentang Garis

Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai

dan Bekas Sungai;

3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 07/M-IND/PER/5/2005 tentang

Penetapan jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat

Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;

21

4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 08 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 11 Tahun 2006 tentang

Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

6) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan

Tanda Daftar Industri;

7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor:

2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI

Di samping kriteria lokasi dan kebutuhan infrastruktur, kegiatan industri juga harus

memenuhi standar teknis tertentu, yang juga akan mempengaruhi pengalokasian

ruang yang diperuntukkan bagi kegiatannya.

Pemahaman terhadap standar teknis kawasan industri diperlukan baik dalam rangka

memilih lokasi yang tepat bagi rencana lokasi kawasan industri maupun dalam

menilai apakah rencana pengembangan kawasan industri yang diusulkan oleh

investor dapat memenuhi berbagai prasyarat teknis, sehingga dapat menghindari

terjadinya permasalahan teknis dan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut

beberapa persyaratan teknis kawasan industri akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kebutuhan Lahan

Pembangunan kawasan industri minimal dilakukan pada areal seluas 50 hektar.

Hal ini didasarkan atas perhitungan efisiensi pemanfaatan lahan atas biaya

pembangunan yang dikeluarkan, dan dapat memberikan nilai tambah bagi

pengembang. Di samping itu setiap jenis industri membutuhkan luas lahan yang

berbeda sesuai dengan skala dan proses produksinya. Oleh karena itu dalam

pengalokasian ruang industri tingkat kebutuhan lahan perlu diperhatikan,

terutama untuk menampung pertumbuhan industri baru ataupun relokasi. Secara

umum dalam perencanaan suatu kawasan industri yang akan ditempati oleh

industri manufaktur, 1 unit industri manufaktur membutuhkan lahan 1,34 Ha.

Artinya bila di suatu daerah akan tumbuh sebesar 100 unit usaha industry

manufaktur, maka lahan kawasan industri yang dibutuhkan adalah seluas 134 Ha.

b. Pola Penggunaan Lahan

Pola Penggunaan Lahan untuk pengembangan kawasan industri adalah sebagai

berikut:

Luas areal kapling industri maksimum 70% dari total luas areal.

Luas ruang terbuka hijau (RTH) minimum 10% dari total luas areal.

Jalan dan saluran antara 8 12% dari total luas areal.

Fasilitas penunjang antara 6 12% dari total luas areal.

22

Ketentuan tentang pemanfaatan tanah untuk bangunan seperti Koefisien Dasar

Bangunan (KDB) atau Building Coverage Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan

(KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB) diatur sesuai dengan ketentuan

Pemerintah Daerah yang berlaku.

c. Sistim Zoning

Mengingat kawasan industri sebagai tempat beraglomerasinya berbagai kegiatan

industri manufaktur dengan berbagai karakteristik yang berbeda, dalam arti

kebutuhan utilitas, tingkat/jenis polutan maupun skala produksi, dan untuk

tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan infrastruktur dan utilitas,

serta tercapai efisiensi dalam biaya pemeliharaan serta tidak saling mengganggu

antar industri yang saling kontradiktif sifat-sifat polutannya, maka diperlukan

penerapan sistem zoning dalam perencanaan bloknya, yang didasarkan atas:

Jumlah limbah cair yang dihasilkan

Ukuran produksi yang bersifat bulky/heavy

Polusi udara Tingkat kebisingan

Tingkat getaran Hubungan antar jenis industri

4.3 Pembangunan Kawasan Industri Ramah Lingkungan

Perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan juga berdampak pada konsep

perencanaan konstruksi, pengaturan jendela berkaca dan penempatan massa. Iklim

sangat mempengaruhi konsep pembangunan suatu gedung yang nyaman ditambah

pula dengan konsep penghematan energi untuk pengaturan suhu dengan

menggunakan AC (air conditioner). Di Indonesia yang mempunyai iklim tropis panas

lembab membutuhkan efek pencahayaan yang tepat dan pengaturan suhu yang sesuai

agar suasana kerja dapat nyaman. Suhu dan kelembaban yang tinggi sangat tidak

nyaman karena penguapan sedikit dan gerak udara biasanya kurang. Beberapa unsur

pembangunan suatu kawasan baik perkotaan maupun industry yang perlu diamati

antara lain:

1. Desain dan konstruksi bangunan.

Adanya kemungkinan terdapat masalah bangunan dan geoteknik. Desain untuk

ventilasi dan pendinginan dengan cara alami, mungkin akan sangat diperlukan.

2. Ruang terbuka dan ekologi perkotaan.

Desain perkotaan sebaiknya menggabungkan koridor-koridor habitat, badan air

dan anak sungai, dan pohonpohon peneduh. Penggunaan lahan multi fungsi

mungkin menjadi kunci adaptasi ekologi perkotaan, dengan fokus pada kelompok

permukiman baru untuk perencanaan dan pemeliharaan karakter ekologis.

3. Utilitas.

Area-area yang jauh dari pelayanan fasilitas dan utilitas, serta area-area pantai

akan menjadi area yang rentan. Pengaruh yang paling besar akan terjadi pada

perubahan geoteknik dalam hidrologi dan air tanah, yang akan mempengaruhi

23

drainase serta jaringan suplay air bersih. Infrastruktur utama lainnya sering kali

berada pada lintas otoritas kewenangan dan membutuhkan pendekatan yang

kolaboratif.

4. Transportasi.

Berbagai prasarana transportasi seperti jalan kereta api (terutama di daerah

pantai dan daerahdaerah yang berpotensi banjir) kanalkanal, pelabuhan laut dan

udara harus diadaptasikan terhadap kejadiankejadian cuaca ekstrim.

5. Pengembangan sistem drainase dan pembuangan air kotor.

Area perkotaan akan membutuhkan desain engineering yang memasukkan unsur

area permeabel dan soft engineering.

6. Perencanaan dan zoning sensitive terhadap iklim dan menuntut konsistensi

pembuatan keputusankeputusan yang didasarkan pada pengetahuan mengenai

keterhubungan unsur-unsur iklim dan elemen kota serta berbagai konsekuensi

terhadap berbagai perubahan.

Batas kemampuan suatu lingkungan menerima beban adalah permasalahan global,

sedangkan kegiatan manusia membebani lingkungan secara individual merupakan

permasalahan lokal. Oleh karena itu manusia merupakan pusat perhatian pada

pemikiran yang berkesinambungan terhadap perencanaan lingkungan dan

pembangunan. Gambar berikut menerangkan daya tamping ekosistem dan beban

lingkungan maksimal yang dapat diakibatkan oleh kegiatan pembangunan. Beban

lingkungan tersebut mengandung pencemaran yang disebabkan oleh persiapan

pembangunan, yang meliputi bahan, penggunaan dan pembongkaran.

Berdasarkan ambang batas dan factor ekonomi (statistik pengeluaran, statistik lalu

lintas, standar amdal dan pelaksanaan nyata) akan dapat ditentukan pencemaran

lingkungan maksimal yang diperbolehkan per unit hunian. Pada lahan yang akan

digunakan untuk membangun gedung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan

yaitu mengenai kesuburan tanah yang ada apakah dapat hilang dengan adanya

pembangunan. Tanah yang berpotensi subur sebaiknya dipertahankan sebagai lahan

hijau dan tidak dialihfungsikan sebagai daerah yang terbangun.

Gedung juga membutuhkan perlindungan terhadap radiasi matahari, hujan, serangga

dan perlindungan terhadap angin keras3). Secara fisiologis iklim mempengaruhi

kenyamanan termal manusia. Suhu inti manusia adalah ± 37 ºC pada otot dan di

permukaan kulit manusia suhu menjadi lebih rendah yaitu 30 - 35ºC sedangkan pada

ujung hidung dan telinga yaitu 22ºC. Dengan metabolisme energy dalam tubuh maka

badan manusia melepaskan kalor sebesar ± 100 Watt. Pertukaran panas manusia

dengan lingkungannya tergantung dari suhu udara, suhu permukaan yang berada di

sekelilingnya, penyalur panas oleh permukaan tersebut, kelembapan dan angin.

Pengaruh iklim terhadap bangunan juga dapat menjadi pertimbangan yaitu sebaiknya

dibuat secara terbuka dengan jarak yang cukup di antara bangunan tersebut agar

gerak udara terjamin. Orientasi bangunan ditempatkan diantara lintasan matahari

24

dan angin sebagai kompromi antara letak gedung berarah dari timur ke barat dan

yang terletak tegak lurus terhadap arah angin. Gedung sebaiknya berbentuk persegi

panjang yang memberikan efek penerapan ventilasi silang. Ruang di sekitar bangunan

sebaiknya dilengkapi pohon peneduh tanpa menganggu aliran angin. Perlu

dipersiapkan saluran dan resapan air hujan dari atap dan halaman yang telah

diperkeras. Meskipun demikian tetap harus menyisakan minimal 30% lahan terbuka

untuk penghijauan.

Pengaruh suhu terhadap bangunan dapat diatur dengan memperhatikan letak, bentuk

dan lapisan permukaan gedung. Bidang yang kurang panas selalu akan menerima

panas dari bidang yang lebih panas. Hal yang sama juga terjadi antara dua benda

(lewat udara) maupun antara dua permukaan dinding (lewat tembok) dimana benda

hangat berupa udara yang hangat akibat radiasi matahari dan benda dingin berupa

udara di dalam rumah. Penukaran panas pada lapisan bidang permukaan luar gedung

dapat juga dipengaruhi oleh faktor pantulan dan penyerapan sinar panas. Panas

diserap oleh bagian dinding luar dan akan menghangatkan juga permukaan dinding

dalam sesudah beberapa saat menurut daya serap panas dan tebalnya dinding.

Perlindungan bangunan terhadap matahari merupakan tuntutan utama pada iklim

tropis panas lembab. Langkah yang paling sederhana adalah dengan penanaman

pohon peneduh di sekitar bangunan.Dengan melihat situasi pembangunan dan

masalah- masalah lingkungan di perkotaan yang sangat kompleks dan parah dan

mengakibatkan kualitas lingkungan menurun, maka pengembangan daerah hijau

(hutan kota dan taman kota) sebagai peredam sumber polusi udara harus

dikembangkan.

Masalah-masalah lingkungan yang mendorong perlunya pengembangan daerah hijau

adalah :

1. Tingkat polusi udara (debu, asap, aerosol dan sebagainya) sudah melewati

ambang batas. Satu hektar hutan memiliki potensi untuk mengikat 1.000 kg

debu/tahun yang diakibatkan oleh polusi udara dan mengolahnya menjadi

humus.

2. Suhu udara yang semakin panas. Setiap pohon yang ditanam mempunyai

kapasitas mendinginkan udara sama dengan rata-rata lima pendingin udara (AC)

yang dioperasikan selama 20 jam setiap harinya.

3. Kebisingan yang semakin parah. Setiap 93 m² hutan mampu menyerap

kebisingan sebesar 8 dB dan setiap hektar hutan dapat menetralisir CO2 yang

diakibatkan oleh 20 kendaraan bermotor.

4. Air tanah semakin terkuras. Setiap pohon besar mampu menguapkan 280 – 380 L

air/hari dan 170 – 230 L air/hari dapat diterserap oleh tanah di sekeliling

akarnya dan kemudian air tersebut meresap kedalam tanah menjadi air tanah.

5. Kebutuhan Oksigen setiap jam atau setiap hari bagi manusia terus meningkat.

Setiap pohon besar mampu memproduksi 4.580 kg O2 pertahun dan setiap

25

manusia membutuhkan 2,9 kg O2 per hari, sedangkan sebuah mobil sedan 100 kg

O2 untuk setiap 100 km.

6. Ruang terbuka hijau yang seharusnya 30% dari luas wilayah permukiman

semakin sempit karena taman-taman berubah fungsi menjadi bangunan gedung.

Hal ini perlu dihentikan segera dan melakukan penataan ulang.

Telah diketahui perubahan iklim dapat mempengaruhi fungsi dan struktur ruang

hijau, yang pada akhirnya berdampak pada lingkungan perkotaan pada kawasan itu

sendiri. Pengetahuan mengenai hal ini menjadi penting untuk memberikan respon

terhadap pengaruh-pengaruh perubahan iklim dengan strategi yang adaptif melalui

manajemen, perancangan dan perencanaan ruang hijau perkotaan.

Adanya 3 (tiga) tujuan penataan RTH, yaitu:

1. Dapat menciptakan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan dan manusiawi

serta serasi sesuai dengan keindahan kota;

2. Dapat meningkatkan dan memelihara mutu lingkungan hidup perkotaan yang

hijau, segar, nyaman, bersih, indah dan teratur dan

3. Dapat menjaga dan memelihara lingkungan alam dengan lingkungan binaan yang

berguna bagi kebutuhan hidup masyarakat penghuni.

Banyak pendapat tentang luas RTH ideal yang dibutuhkan oleh suatu kawasan. Hal

tersebut dinyatakan bahwa dari sudut kesehatan seorang penduduk kota maksimal

memerlukan ruang terbuka seluas 15 m2, kebutuhan normal 7 m2 dan minimal harus

tersedia 3 m2. Pendapat lain berasal dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui

World Development Report (1984) menyatakan bahwa prosentase RTH yang harus

ada di kota adalah 50% dari luas kota atau bila kondisi sudah sangat kritis minimal

15% dari luas kota. Untuk Indonesia, Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen

Pekerjaan Umum menyatakan bahwa luas RTH yang dibutuhkan untuk satu orang

adalah seluas 1,8 m2. Jadi RTH walaupun hanya sempit atau dalam bentuk tanaman

dalam pot tetap harus ada di sekitar individu. Lain halnya jika RTH akan dimanfaatkan

secara fungsional, maka luasannya harus benar-benar diperhitungkan dan

proporsional.

4.4 Keberadaan Rth Di Kawasan Industri

Secara umum keberadaan RTH bertujuan untuk menjaga menjaga kelestarian,

keserasian dan keseimbangan ekosistem yang meliputi unsur-unsur lingkungan,

sosial dan budaya. Demikian pula halnya dengan keberadaan RTH di suatu kawasan

industri penelitian dari Dirjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum pada

tahun 2006 dapat menjelaskan bahwa keberadaan RTH yang berkaitan dengan suatu

kawasan industri diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan dapat

berfungsi antara lain sebagai:

26

1. Penahan dan penyaring partikel padat dari udara

Dengan adanya RTH-kota, partikel padat yang tersuspensi pada lapisan biosfer

bumi akan dapat dibersihkan oleh tajuk pohon melalui proses jerapan dan

serapan. Dengan adanya mekanisme ini jumlah debu yang melayang-layang di

udara akan menurun. Partikel yang melayang- layang di permukaan bumi

sebagian akan terjerap (menempel) pada permukaan daun, khususnya daun yang

berbulu dan yang mempunyai permukaan yang kasar dan sebagian lagi terserap

masuk ke dalam ruang stomata daun. Manfaat dari adanya tajuk pada RTH-kota

ini adalah menjadikan udara yang lebih bersih dan sehat jika dibandingkan

dengan kondisi udara pada kondisi tanpa tajuk di RTH- kota.

2. Ameliorasi iklim

Keberadaan RTH diupayakan untuk mengelola lingkungan agar pada saat siang

hari tidak terlalu panas, sebagai akibat banyaknya permukaan yang diperkeras,

misalnya jalan (beraspal maupun dari beton), gedung bertingkat, jembatan laying,

papan reklame, menara, antene pemancar radio dan lain-lain. Sebaliknya pada

malam hari dapat lebih hangat karena tajuk pepohonan dapat menahan radiasi

balik dari bumi6). Selanjutnya dijelaskan bahwa jumlah pantulan radiasi surya

suatu RTH sangat dipengaruhi oleh panjang gelombang, jenis tanaman, umur

tanaman, posisi jatuhnya sinar matahari, keadaan cuaca dan posisi lintang. Suhu

udara pada daerah hijau lebih nyaman daripada daerah yang tidak ditumbuhi

oleh tanaman.

3. Pengelolaan Sampah

RTH-kota dapat diarahkan untuk pengelolaan sampah yaitu dapat berfungsi

sebagai penyekat bau,. penyerap bau, pelindung tanah hasil bentukan

dekomposisi dari sampah dan penyerap zat yang berbahaya dan beracun/B3 yang

mungkin terkandung dalam sampah seperti logam berat, pestisida serta B3 lain.

4. Pelestarian air tanah

Sistem perakaran tanaman dan serasah yang berubah menjadi humus akan

memperbesar jumlah pori-pori tanah. Karena humus bersifat lebih higroskopis

dengan kemampuan menyerap air yang lebih besar maka kadar air tanah hutan

akan meningkat. Selain itu sistem perakaran dan serasahnya dapat memperbesar

porositas tanah, sehingga air hujan banyak yang meresap masuk kedalam tanah

sebagai air infiltrasi dan hanya sedikit yang menjadi air limpasan (surface run off).

Jika hujan lebat terjadi, maka air hujan akan turun masuk meresap ke lapisan

tanah yang lebih dalam menjadi air infiltrasi dan air tanah (aquifer). Dengan

demikian RTH-kota yang dibangun pada daerah resapan air akan dapat

membantu mengatasi masalah kekurangan air baku (air dengan kualitas yang

baik).

27

x X

5. Mengurangi tekanan yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan

Kesejukan dan kenyamanan yang ditimbulkan akibat adanya RTH mampu

mengurangi kejenuhan dan kepenatan. Cemaran timbal, CO, SO , NO dan lainnya

dapat dikurangi oleh tajuk dan keberadaan RTH tersebut. RTH juga mampu

mengurangi kekakuan dan monotonitas suatu kegiatan di kawasan yang sudah

mulai terkena dampak pencemaran lingkungan.

4.5 Penerapan Rth Di Kawasan Industri Gresik

Ketersediaan RTH di Kecamatan Gresik masih minim jika. Beberapa bentuk RTH yang

terdapat di wilayah perencanaan adalah makam, kolam, belukar, lahan-lahan kosong,

tanah urug dan tambang kapur. Selain itu, beberapa bentuk RTH di Kecamatan Gresik

yang dapat diidentifikasi karena sudah memiliki fungsi antara lain adalah RTH di

lingkungan PT. Petrokimia dan PT. Semen Gresik, seperti lapangan sepakbola dan golf,

taman-taman kota, RTH di sepanjang jalur pipa gas, dan alun-alun.

Penggunaan lahan untuk RTH di Kecamatan Gresik adalah 89,39 Ha atau sebesar

16,14% dari total penggunaan lahan dengan penjabaran 4,59 % berupa makam,

0,91% kolam, 7,75 % lahan kosong, 2,88 % belukar. Jadi, total Ruang Terbuka Hijau di

wilayah perencanaan adalah 651,56 Ha atau sebesar 18,3 % dari total penggunaan

lahan.

Terdapat dua jenis kegiatan industri dan pergudangan di Kota Gresik yaitu yang

membentuk kawasan dan yang tersebar (scattered). Kegiatan industri dan

pergudangan di wilayah perencanaan yang membentuk kawasan/kelompok

tersendiri yaitu Komplek Industri Semen Gresik, Petrokimia Gresik, dan Maspion.

Ruang Terbuka Hijau pada kawasan industri tersebut meliputi RTH pekarangan

pemukiman, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, dan kawasan penyangga/buffer zone.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Industri di Kota Gresik

No.KawasanIndustri

LuasWilayah

KDB(%)

Luas RTH(Ha)

1 Semen Gresik 201,25 60 80,52 Petrokimia 123,125 55 55,41

Jumlah 201,25 135,41

Sumber: Data non-fisik program adipura 2007-2008

Sedangkan industri yang relatif besar tersebar di daerah Selatan dan Barat, seperti

PT. Nusantara Plywood, Perusahaan Nippon Paint, Pabrik Baja Barata, Pabrik Sepatu

New Era, Pabrik spare part kendaraan, SumberMas Plywood dan beberapa lainnya.

Untuk industri dan pergudangan luas seluruhnya adalah 786,685 Ha.

Ruang Terbuka Hijau/green belt yang difungsikan sebagai buffer zone akan

dikembangkan disekitar pusat kegiatan industri. Tujuan utama pengembangan ruang

terbuka hijau ini diantaranya adalah :

28

Membatasi pengaruh yang ditimbulkan oleh kegiatan yang akan dikembangkan

terhadap lingkungan sekitamya atau sebaliknya

Sebagai pengaman

Menjaga kelestarian lingkungan

Sebagai peneduh dan menciptakan lingkungan yang sejuk dan asri

Mengurangi tingkat polusi, terutama polusi udara dan suara

Kawasan industri sangat potensial terhadap pencemaran udara (CO, CO2, Timbal,

Merkuri, debu) , air dan suara maka Green belt yang difungsikan sebagai buffer zone

akan direncanakan berbentuk memanjang mengikuti batas-batas area industri yang

dipenuhi pepohonan/tanaman yang mempunyai kemampuan menyerap polusi udara,

air dan suara sehingga meminimalisir dampak polusi kawasan-kawasan industri

tersebut.

Rencana Jenis Vegetasi Sebagai Buffer Kawasan Industri

Fungsi Buffer Jenis Vegetasi Keterangan

Peredam Kebisingan

Bambu Cina Penanaman :< 1 m (rapat)

Kembang sepatu Penanaman :< 1 m (rapat)

Perawatan:- Frekuensi pemupukan 1 kali/ 4 – 6 bulan

(pupuk kandang/ kompos)- Pemangkasan secara insidental

Akasia Penanaman :< 3 m (rapat)

Perawatan :- penyiraman non intensif- cahaya penuh

Fungsi Buffer Jenis Vegetasi Keterangan

Jati Penanaman : 3 m (rapat)

Soka Penanaman : 3 m (rapat)

Perawatan- Frekuensi pemupukan 1 kali/3 bulan- Frekuensi pemangkasan 1 kali/ bulan

29

Penyerap Polusi Udara

Mahoni Penanaman :- 3 -4 m

Perawatan :- Pemupukan NPK kandungan nitrogen

tinggi (masa pertumbuhan) dan NPK kandungan fosfor tinggi (masa pembungaan)

- Pemangkasan secara incidental

Tanjung Penanaman- Jarak penanaman : 3-4 meter- Jika ditanam rapat < 3 m berfungsi sebagai

pemecah angin Pemeliharaan- Pemupukan saat pertumbuhan (NPK

berkadar N tinggi) dan saat pembuangan (NPK dengan kadar P tinggi)

- Pemangkasan secara insidental- Penyiraman semiintensif

Asam Kranji Penanaman- Jarak : 3 m

Pemeliharaan- Pemupukan 1 kali/4 bulan- Pemangkasan secara insidental.- Penyiraman intensif

Angsana Penanaman- 3- 5 m

Fungsi Buffer Jenis Vegetasi Keterangan

Kiara Payung Penanaman- Jarak : 3-4 m- Jika ditanam rapat < 3 m berfungsi sebagai

pemecah angin Pemeliharaan- Pemupukan pada masa pertumbuhan

(NPK dengan N tinggi) dan pemupukan pada masa pembungaan (NPK dengan kadar P tinggi)

- Penyiraman intensifPenyerap

Debu Semen

Mahoni Penanaman :- 3 -4 m

Perawatan :- Pemupukan NPK kandungan nitrogen

tinggi (masa pertumbuhan) dan NPK kandungan fosfor tinggi (masa pembungaan)

- Pemangkasan secara insidental

30

Tanjung Penanaman- Jarak penanaman : 3-4 meter- Jika ditanam rapat < 3 m berfungsi sebagai

pemecah angin Pemeliharaan- Pemupukan saat pertumbuhan (NPK

berkadar N tinggi) dan saat pembuangan (NPK dengan kadar P tinggi)

- Pemangkasan secara insidental- Penyiraman semiintensif

Kiara Payung Penanaman- Jarak : 3-4 m- Jika ditanam rapat < 3 m berfungsi sebagai

pemecah angin Pemeliharaan- Pemupukan pada masa pertumbuhan

(NPK dengan N tinggi) dan pemupukan pada masa pembungaan (NPK dengan kadar P tinggi)

- Penyiraman intensifSumber: Hasil Rencana, Tahun 2010

31

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Ruang Terbuka Hijau berpotensi dapat memperbaiki kondisi kualitas udara dan

air tanah. Tanaman dalam RTH melalui proses fotosintesis dapat menyerap

polutan udara yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan cerobong asap

pabrik. Tanaman melalui proses evapotranspirasi dapat menyimpan air hujan

sebagai imbuhan untuk air tanah, meningkatkan kenyamanan dan paru- paru

kota.

2. Bentuk fisik tanaman yang khas secara tidak langsung bermanfaat untuk

melindungi, mencegah bising, mencegah erosi dan sedimentasi.

3. Keberadaan RTH dewasa ini semakin menyusut dengan laju pertumbuhan

penduduk yang mendorong adanya alih fungsi lahan, sebagai tempat permukiman

dan perluasan areal usaha dan industri.

4. Keberadaan pengurangan jumlah RTH sangat dipengaruhi antara lain oleh

strategi kebijakan pengembangan kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah setempat dan preferensi masyarakat dalam menentukan skala prioritas

kebutuhan ruang bagi masing-masing kepentingan kegiatan.

5.2 SARAN

1. Meningkatkan pembuatan RTH dikawasan industry akan mengurangi dampak

polusi, karena di kabupaten Gresik terdapat banyak kawasan industri yang

dibangun. Dengan begitu limbah pabrik yang mencemari udara dan air tanah akan

berkurang.

2. Memperbanyak penanaman pohon-pohon yang dapat mengurangi dampak polusi.

3. Adanya sosialaisasi terhadap stakeholder mengenai pentingnya RTH untuk

lingkungan.

4. Menimbang betul adanya pembangunan untuk pengembangan kawasan yang

menyebabkan berkurangnya RTH dengan mengingat UU RTH pada suatu wilayah.

32

REFERENSI

http://penataanruang.pu.go.id/

http://office.pusdakota.or.id/

http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html

http://penataanruang.pu.go.id/

http://ruangterbukahijaukotamalang.weebly.com/

http://williamarsitektur.blogspot.co.id/

https://dedewulanhapsari.wordpress.com/

https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_Terbuka_Hijau

http://bappeda.bandaacehkota.go.id/

http://www.enciety.co/

https://kafiarchitect.wordpress.com/2015

http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/UU_No26_2007.pdf

33

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Izin-Nya kami dapat

menyelesaikan makalah yang berjudul “RTH di Kawasan Industri Gresik” sebagai tugas

mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Makalah kami ini berisi

tentang penerapan RTH di Kawasan Industri Gresik.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah

berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi

penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya sebagai ilmu dan pengetahuan

tentang RTH di Kawasan Industri Gresik pada mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan

Lingkungan Hidup.

Kami menyadari bahwa makalah kami masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu

kritik dan saran dari semua pihak sangat kami butuhkan untuk menyempurnakan makalah

ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Penyusun

34

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………. i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………. ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………. 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………. 1

1.2 Tujuan ……………………………………………………………………………. 2

1.3 Ruang Lingkup ……………………………………………………………………………. 2

BAB 2 DESKRIPSI WILAYAH ……………………………………………………………………………. 3

2.1 Kabupaten Gresik ……………………………………………………………………………. 3

2.2 Kawasan IndustriGresik

……………………………………………………………………………. 6

BAB 3 KAJIAN PUSTAKA ……………………………………………………………………………. 8

3.1 Ruang TerbukaHijau

……………………………………………………………………………. 8

3.2 Kawasan Industri ……………………………………………………………………………. 14

3.3 RTH di KawasanIndustri

……………………………………………………………………………. 15

BBA 4 PEMBAHASAN ……………………………………………………………………………. 17

4.1 UU RTH ……………………………………………………………………………. 17

4.2 UU KawasanIndustri

……………………………………………………………………………. 20

4.3 PembangunanKawasan IndustriRamah Lingkungan

……………………………………………………………………………. 23

4.4 Keberadaan RTHDi Kawasan Industri

……………………………………………………………………………. 26

4.5 Penerapan RTH Di

Kawasan Industri Gresik

……………………………………………………………………………. 28

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

……………………………………………………………………………. 32

5.1 Simpulan ……………………………………………………………………………. 32

5.2 Saran ……………………………………………………………………………. 32

REFERENSI ……………………………………………………………………………. 33

35

ii

TUGASPendidikan Kependudukan dan

Lingkungan Hidup

MAKALAH“Penerapan RTH di Kawasan Industri”

Oleh :Marlia Utami

NIM 20157279046

JURUSAN MAGISTER PENDIDIKANMATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS INDRAPRASTA JAKARTA

2017

36