PROFESIONALISME ADVOKAT

Makalah

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah : Profesi Hukum

Dosen Pengampu : Bu Any Isamawati, SH. M.Hum

Disusun Oleh :

1. Nur Kholis : 209 045

2. Bahagiyanti Hananing Putri : 209 044

3. Solehul Huda : 209 061

4. Saiful Huda : 209 060

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KUDUS

JURUSAN SYARI’AH / AS

TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu institusi Peradilan kita sering mendengar dengan istilah

Advokat, Pengacara, Pokrol, dan sampe akhirnya menjadi Penasihat Hukum

yang sebenarnya mempunyai esensi yang sama, yaitu orang yang berprofesi

memberi jasa hukum baik dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Penasihat Hukum sangat berperan penting dalam Peradilan, karena dengan

adanya Penasihat Hukum tersangka/terdakwa memiliki perlakuan yang sama

dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi adanya

kesewenang-wenangan dalam tingkat pemeriksaan sampai pada tngkat

peradilan.

Dalam makalah ini kami sedikit memaparkan tentang apa saja ciri-ciri,

Kode Etik, dan juga Hak dan Kewajiban dari seseorang yang berprofesi

menjadi Advokat, dengan demikian kami bertujuan untuk pengembangan

keilmuan kita khususnya dalam bidang Hukum.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Sebutkan ciri-ciri Advokat?

2. Sebutkan isi dari Kode Etik dalam Advokat?

3. Apa Hak dan Kewajiban Advokat?

III. PEMBAHASAN

A. Definisi Advokat

pasal 1 ayat (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa

hukum baik dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan

berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 2 ayat (2) jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa

memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

1

mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk

kepentingan hukum klient.1

Setelah berakhirnya masa peralihan KUHP pada tanggal 31 Desember

1983, sebutan resmi dalam persidangan pidana bagi pengacara, advokat, pokrol

adalah Penasihat Hukum. Istilah ini diambil dari istilah “Penasihat Hukum”

dalam ketentuan Bab VII tentang Bantuan Hukum pasal 14 Tahun 1970

tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a) Warga Negara Republik Indonesia

b) Bertempat tinggal di Indonesia

c) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara

d) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun

e) Berijasah sarjanah yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum

f) Lulus ujian yang diadakan oleh Advokat

g) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor

Advokat

h) Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang

diancam dengan tindakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. CIRI-CIRI ADVOKAT

Ciri Khusus Profesi Advokat:

1. Harus ada ilmu yang dikelola di dalamnya.

2. Harus ada kebebasan dan tidak boleh ada hubungan Dinas (dienst

verhouding) atau hirarkhie.

3. Harus mengabdi kepada kepentingan umum dan mencari kekayaan

tidak menjadi tujuan utama.

4. Harus ada “clien verhouding” yaitu hubungan kepercayaan antara

Advokat dan klient.

5. Harus ada kewajiban merahasiakan informasi dari klient1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Pasal 1 dan 2

2

6. Harus ada Immuniteit (hak tidak boleh dituntut) atas

perbuatan/tindakan dalam melakukan pembelaan.

7. Harus ada kode etik dan peradilan kode etik oleh suatu dewan

kehormatan.

8. Boleh menerima honorarium yang tidak mesti seimbang dengan

hasil pekerjaan atau banyaknya usaha, atau jerih payah serta upaya

yang dicurahkan.

9. Harus ada kewajiban menolong orang yang tidak mampu secara

Cuma-Cuma (prodeo).

Ciri umum Profesi Advokat:

1. Pelayanan umum

2. Keahlian khusus

3. Sumpah

4. Kode etik

5. Penegak hukum

6. Mempunyai organisasi Advokat

C. ISI KODE ETIK ADVOKAT :

1. Ketentuan umum

2. Kepribadian Advokat

3. Hubungan dengan klient

4. Hubungan dengan teman sejawat

5. Tentang sejawat Asing

6. Cara bertindak menangani perkara

7. Ketentuan lain tentang kode etik

8. Pelaksanaan kode etik

9. Dewan kehormatan

10. Tata cara pengaduan

11. Kode etik.2

2 Di sampaikan oleh Mahendra Handoko S.Hi, pada acara Pelatihan Advokasi yang diadakan oleh HIMA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yogyakarta.

3

Dalam praktek, sebelum mendampingi seorang terdakwa di persidangan

maka penasihat hukum tersebut harus mendapatkan “surat kuasa khusus” dari

terdakwa yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang

menyidangkan perkara tersebut atau dapat ditunjuk secara lisan oleh terdakwa

di persidangan dan apabila terdakwa seorang yang tidak mampu dapat di

dampingi penasihat hukum yang ditunjuk berdasarkan “Penetapan” penunjukan

oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu. untuk mendapatkan

bantuan huku secara cuma-Cuma maka terdakwa itu harus membuktikan

dirinya tidak mampu berdasarkan surat keterangan dari Pamong Praja.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP maka Penasihat Hukum sangat

diperlukan oleh karena pasal tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi

Pejabat untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa yang diancam pidana

mati atau ancaman pidana lima tahun atau lebih, juga bagi mereka yang tidak

mampu. Apabila dalam suatu Pengadilan Negeri tidak terdapat Penasihat

Hukum yang berkedudukan di tempat itu, maka dapat ditunjuk orang lain yang

ahli hukum asal bukan hakim berdasarkan ketentuan pasal 250 ayat (5) HIR.

Hal ini Imperatif siafatnya dan bahkan ketentuan tersebut dengan tegas

adanya Penasihat Hukum mendampingi tersangka/tetdakwa pada semua tingkat

pemeriksaan, jadi berlaku juga pada penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini

damaksudkan sebagai Implementasi dijunjung tingginya Hak Asasi terdakwa

sebagimana dasar dikeluarkannya KUHP sehingga tidak diharapkan adanya

kesewenang-sewenangan dalam hal pemeriksaan tersangka/terdakwa.3

D. HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Advokat berhak :

a) Dalam menjalankan profesinya memperoleh informasi, data dan

dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain

yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk

3 Lilik Mulyadi, SH, Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 1996, hal 28

4

pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan perUndang-Undangan

(P.17)

b) Atas kerahasiaan hubungannya dengan klient, termasuk perlindungan

atas berkas dan dokumennya terhadap pernyataan atau pemeriksaan

dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik

Advokat. (P.18)

Advokat Wajib :

a. Mengenakan atribut dalam sidang menangani perkara pidana (toga).

(P.25)

b. Memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari

keadilan yang tidak mampu.(P.22)

c. Tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.(P.26)

d. Memberikan bimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon

Advokat yang melakukan magang.

e. Bagi Advokat Asing memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma

untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian

hukum.4

IV. KESIMPULAN

Definisi Advokat : pasal 1 ayat (1) Advokat adalah orang yangg berprofesi

memberi jasa hukum baik dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP maka penasihat Hukum sangat

diperlukan oleh karena pasal tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi

Pejabat untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa yang diancam pidana

mati atau ancaman pidana lima tahun atau lebih.

CIRI-CIRI ADVOKAT:

4 Op.Cit

5

1) Ciri Khusus Profesi Advokat

2) Ciri umum Profesi Advokat

Hak seorang Advokat adalah mendapatkan infomasi baik berupa data

maupun dokumen lainnya serta mendapatkan perlindungan terkait data-data

yang diperoleh agar terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Adapun kewajiban dari Advokat adalah manaati segala peraturan yang telah

ditetapkan baik dalam persidangan maupun dalam kode etik yang ada pada

Advokat itu sendiri.

V. PENUTUP

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menambah hasanah

pada kita semua, saran dan kritik senantiasa kami nantikan dalam membangun

sempurnanya makalah ini, dan dari kami apabila ada kesalahan baik dalam

penyampaian ataupun penulisan kami mohon maaf.

VI. REFERENSI

Lilik Mulyadi, SH, Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung,

1996.

Di sampaikan oleh Mahendra Handoko S.Hi, pada acara Pelatihan Advokasi

yang diadakan oleh HIMA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yogyakarta.

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Pasal 1 dan 2

6