kumpulan yurisprudensi pilihan ma ri (pbh pphki) file1 kompilasi kaidah hukum yurisprudensi pilihan...
TRANSCRIPT
1
KOMPILASI KAIDAH HUKUM YURISPRUDENSI PILIHAN MAHKAMAH AGUNG RI
Dikompilasi ulang oleh:
PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN PROFESI HUKUM KRISTIANI INDONESIA
(PBH PPHKI)
Ketua Umum : Fredrik Pinakunary, SH, SE
Pengawas : Tony Budidjaja, SH, LLM, FCIArb
Direktur PBH : Albert Aries, SH, MH
Sekjen : Hasudungan Manurung, SH, MH
Diketik oleh : Rini Dameria Simbolon, SH
“DO JUSTLY, LOVE MERCY & WALK HUMBLY.”
Adapun yang menjadi sumber pengambilan kutipan ini adalah:
1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d
2006, dan 2008 , yang di beri kode (Y)
2. Buku Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun
1969-1991, Mahkamah Agung RI 1993, yang diberi kode (HKH)
3. Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah
Agung Ri Cet II 1993 yang diberi kode (RY)
2
NO
URUT
PERIHAL KAIDAH HUKUM PUTUSAN MA
- RI
SUMBER
1 2 3 4 5
1. Adanya
perselisihan
syarat mutlak
suatu gugatan
Syarat mutlak untuk menuntut
seseorang didepan Pengadilan adalah
adanya perselisihan hukum antara
kedua pihak
No. 4
K/Slp/1958
RY.306
2. Alasan cerai Isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi
apabila judex facti berpendapat
bahwa alasan perceraian telah
terbukti tanpa mempersoalkan siapa
yang salah
No. 266
K/Ag/1993
Y.1993:40
7
3. - Pernikahan bukanlah sekedar
perjanjian biasa untuk hidup bersama
sebagai suami-isteri, akan tetapi suatu
“mistaqon gholidon” (pasal 2 Hukum
Perkawinan Kompilasi Hukum Islan),
perjanjian suci, yang untuk
memutuskannya tidak boleh diukur
dengan kesalahan dari salah satu
pihak. Kalau Pengadilan telah yakin
bahwa perkawinan telah pecah berarti
hati kedua pihak telah pecah maka
terpenuhilah isi pasal 29 f Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975
No. 38
K/AG/1990
Y 1994 :
301
4. - Pertengkaran antara Penggugat
(suami) dan Tergugat (isteri) yang
disebabkan karena ternyata
N0.2249
K/Pdt/1992
Y.1995:15
7
3
Penggugat berhubungan dengan
wanita lain sebagai wanita
simpanannya yang telah hidup
bersama, tidak dapat dijadikan alasan
untuk perceraian, karena
pertengkaran tersebut bukan
merupakan perselisihan yang tidak
dapat diharapkan untuk rukun kembali
sebagai disebut pada pasal 19 f
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975
5 - Bahwa dalam hal perceraian tidak
perlu dilihat dari siapa penyebab
percekcokan atau salah satu pihak
telah meninggalkan pihak lain, tetapi
yang perlu dilihat adalah perkawinan
itu sendiri apakah perkawinan itu
masih dapat dipertahankan atau tidak.
No.534K/Pdt/
1996
Y.1996:20
2
6. - Suami isteri yang telah pisah tempat
tinggal selama 4 (empat) tahun dan
tidak saling memperdulikan, sudah
merupakan fakta adanya perselisihan
dan pertengkaran sehingga tidak ada
harapan untuk hidup rukun dalam
rumah tangga dapat dijakdikan alasan
untuk mengabulkan perceraian
No. 1354
K/Pdt/2001
Y.2004 :
14
7. Anak Angkat Bahwa menurut hukum adat di daerah
Jawa Barat seseorang dianggap
sebagai anak angkat bila telah
No.
53K/Pdt/1995
Y.1996 :
148
4
memenuhi syarat sebagai berikut:
diurus, dikhitankan, disekolahkan dan
dikawinkan dimana anak angkat
tersebut berasal dari keluarga ibu
angkatnya maka anak angkat tersebut
berhak mewarisi harta gono gini orang
tua angkatnya.
8. - Tujuan pengangkatan anak bukanlah
untuk menerima kembali jasa dari si
anak angkat kepada orang tua
angkatnya, akan tetapi justru
merupakan pelimpahan kasih sayang
orang tua kepada anak angkat,
sehingga hubungan hukum
pengangkatan anak yang telah
disahkan pengadilan tidak dapat
dinyatakan tidak berkekuatan hukum
hanya dengan alasan bahwa anak
angkat telah menelantarkan atau tidak
merawat dengan baik orang tua
angkatnya. Demikian pula dengan
harta gono-gini orang tua angkat yang
sudah direlakan dengan prosedur yang
sah menurut hukum kepada anak
angkatnya. Demikian pula dengan
harta gono-gini orang tua angkat yang
sudah direlakan dengan prosedur yang
sah menurut hukum kepadda anak
angkatnya, tidak dapat begitu saja
5
ditarik kembali oleh yang
merelakannya (orang tua angkatnya).
9. - Apakah seseorang anak angkat atau
bukan tidak semata-mata tergantung
pada formalitas-formalitas
pengangkatan anak, tetapi dilihat dari
kenyataan yang ada yaitu bahwa ia
sejak lahir dipelihara, dikhitankan dan
dikawinkan oleh orang tua angkatnya
Np. 1413
K/Pdt/1998
HKH : 81
10 Asuransi Karena permohonan pembatalah surat
pernyatan persetujuan pembayaran
claim polis diluar kontrak polis yang
penyelesaiannya disepakati melalui
arbitrase, maka pengadilan negeri
berwenang mengadili perselisihan ini
No. 1155
K/Pdt/1996
Y. 1997 :
170
11. - Pembayaran uang asuransi harus
diberikan kepada tertanggung yang
namanya tercantum dalam polis,
sehingga sesuai dengan adagium
setiap pembayaran uang asuransi
harus selalu melihat polis secara
transparan akan menunjuk siapa yang
berhak menerima uang claim.
Pembayaran uang asuransi yang
menyimpang dari ketentuan polis
merupakan perbuatan melawan
hukum
No. 2831
K/Pdt/1996
Y.2000 : 1
12 - Secara yuridis tertanggung
mempunyai kewajiban untuk
No. 698
PK/Pdt/2001
Y.2004 :
58
6
memberitahukan keadaan yang
sebenarnya dari kapal yang
diasuransikan, jika ternyata ada yang
disembunyikan sewaktu penutupan
polis asuransi, makam perjanjian
asuransi batal demi hukum.
13. Bank menjual
jaminan tanah
Barang jaminan hanya dapat dijual
melalui lelang, Bank tidak berhak
menjual sendiri tanah yang
dikaminkan pada Bank tanpa seijin
pemilik.
Pengalihan ha katas tanah
berdasarkan surat kuasa mutlak
adalah batal demi hukum.
Np. 1400
K/Pdt/2001
Y.2006 :
74
14. Bantahan
terhadap
eksekusi
Bantahan terhadap eksekusi yang
diajukan setelah eksekusi itu
dilaksanakan ridak dapat diterima
No. 1281
K/Sip/1979
HKH : 61
15 - Judex factie telah menempuh acara
yang salah sebab eksekusi telah
berlangsung atau sebenarnya eksekusi
semu karena barang sengketa dari
semula telah dikuasai pihak yang
berwenang, seharusnya pembantah
mengajukan gugatan biasa / baru
No. 954
K/Sip/1973
RY : 372
16. Batas tanah
sengketa
berbeda pada
gugatan dengan
Karena setelah diadakan pemeriksaan
setempat oleh Pengadilan Negeri atas
perintah Mahkamah Agung, tanah
yang dikuasai tergugat ternyata tidak
No. 81
K/Sip/1971
RY : 306
7
pemeriksaan
setempat
sama batas-batas dan luasnya dengan
yang tercantum dalam gugatan,
gugatan harus dinyatakan tidak
terima.
17. Batas waktu
sewa Sewa menyewa rumah dengan
perjanjian tidak tertulis atau tertulis
tanpa batas waktu yang telah
ditentukan bersama dinyatakan
berakhir dalam waktu 3 (tifa) tahun.
UU NO. 4 Tahun 1992, PP NO. 44 Th 94
ps. 21 (! Dan ps 12 (6).
No. 3280
K/Pdt/1995
Y. 1996 :
214
18. Bukti kwitansi
yang tidak
bermaterai
Pertimbangan PengadilanNegeri yang
dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung : Kwitansi yang
diajukan oleh tergugat sebagai bukti,
karena tidak bermaterai, oleh hakim
dikesampingkan.
No. 983
K/Sip/1972
RY :319
19. Bukti palsu
tidaknya tanda
tangan
Tanda tangan palsu atau tidaknya
harus ada pemeriksaan dari
Laboratorium Kriminologi dan atau
ada putusan pidana yang menyatakan
tanda tangan palsu, hal ini tidak dapat
dibuktikan oleh Penggugat.
No. 1974
K/Pdt/2001
Y.2004 :
56
20. Bukti photo
copy
Dalam keadaan tertentu photo copy
dari photo copy dapat diterima
sebagai bukti. Dalam perkara ini majlis
hakim tingkat pertama menggunakan
alat bukti photo copy untuk
No. 1498
K/Pdt/2006
Y. 2008:
18
8
menunjang pengakuan Termohon
kasasi/Tergugat III bahwa tanah
sengketa semula milik orang tua
Pemohon Kasasi/Penggugat yang
setelah beralih ketangan Termohon
Kasasi/Tergugat III.
Untuk membuktikan apakah jual beli
tanah sengketa terjadi dengan cara
yang benar, berdasarkan asas
billijkheid beginsel, maka yang harus
membuktikannya adalah pembeli (i.c.
Termohon Kasasi/Tergugat III), karena
apabila ia benar telah membeli tanah
tersebut, maka ia akan akan lebih
mudah untuk membuktikannya
21. - Besarnya denda keterlambatan
membayar 10% setiap bulan dari sisa
hutang pokok, meskipun hal itu
diperjanjikan, menurut Mahkamah
Agung denda sebesar itu dipandang
adalah patut dan adil apabila denda
keterlambatan membayar tersebut
ditetapkan sebesar 3% setiap bulan X
(kali) sisa hutang sampai sisa hutang
pokok bayar lunas.
No. 494
K/Pdt/1995
Y. 1996 :
195
22. - Walaupun sudah diperjanjikan dan
disepakati oleh kedua belah pihak
No. 1076
K/Pdt/1996
Y. 2001 : 1
9
23. - Pengadilan Tinggi yang menyatakn
gugatan tidak dapat diterima atas
alasan karena dalam gugatan yang
berisi tuntutan penyerahan sebidang
tanah warisan seseorang yang dikuasai
oleh pihak ketiga tanpa hak dan
jandanya tidak diikut sertakan sebagai
pihak dalam perkara, telah bertindak
terlampau formalistis, karena hakim
selalu dapat memanggil jandanya itu
untuk disertakan dalam
persengketaan sebagai salah satu
pihak, sehingga karena itu putusan PT
harus dibatalkan.
No. 218
K/Sip/1960
RY : 287
24. Gugatan
warisan oleh
sebagian ahli
waris
Putusan PT yang menyatakan gugatan
tidak dapat diterima oleh karena tidak
jelas mengenai berapakah keturunan
dan dimanakah kedudukan daripada
para penggugat dalam silsilah keluarga
almarhum, baik dalam surat gugatan
maupun dalam pemeriksaan
Pengadilan, harus dibatalkan karena
tergugat-tergugat dalam
kasasi/tergugat asal tidak pernah
menyangkal bahwa penggugat-
penggugat asal adalah ahli waris lain
mereka masih saja dapat menggugat
bagiannya dikemudian hari.
No. 1032
K/Sip/1973
RY : 283
10
25. - Pertimbangan PT yang dibenarkan
MA. Walaupun tidak semua ahli waris
turut menggugat, tidaklah menjadikan
batalnya atau tidak sahnya surat
gugatan,sebab sebagaimana ternyata
dalam surat gugatan para penggugat /
terbanding semata-mata menuntut
tentang haknya (MA : para tergugat
dalam kasasi / penggugat-penggugat
asal hanya menuntut barang-barang
dari warisan yang telah dihibahkan
pada mereka pada waktu almarhum
masih hidup, hal mana tidak
bertentangan dengan hukum) dan
tidak ternyata ada intervensi dari ahli
waris lainnya, lagi pula para penggugat
terbanding tidaklah minta untuk
ditetapkan sebagai satu-satunya ahli
waris dari almarhum
No. 64
K/Sip/1974
RY : 286
26. Gugatan yang
penggugatnya
meninggal dunia
Dengan meninggalnya penggugat asli
dan tidak adanya persetujuan dari
semua warisnya untuk melanjutkan
gugatan semula, gugatan harus
dinyatakan gugur.
No. 431
K/Sip?1973
RY : 288
27. Hadionah Pertimbangan utman dalam masalah
hadionah (pemeliharaan anak) adalah
kemaslahatan dan kepentingan si
anak, bukan semata-mata yang secara
normatif paling berhak. Sekalipun si
No.
110K/AG/200
7
Y. 2008 :
207
11
anak belum berumur 7 (tujuh) tahun,
tetapi karena si ibu sering bepergian
ke luar negeri sehingga tidak jelas si
anak harus bersama siapa, sedangkan
selama ini telah terbukti si anak telah
hidup tenang bersama ayahnya, maka
demi kemaslahatan si anak hak
hadionah diserahkan kepada ayahnya.
28. - Bila terjadi perceraian, anak yang
masih dibawah umur pemeliharaanya
seyogyanya deserahkan pada orang
terdekat dan akrab dengan si anak
yaitu ibu.
No. 126
K/Pdt/2001
Y. 2006 :
29
29. Hibah Hibah yang melibihi 1/3 dari luas
obyek sengketa yang dihibahkan
adalah bertentangan dengan
ketentuan hukum
No. 76
K/AG/1992
Y. 1995 :
245
30. - Hibah wasiat baru berlaku setelah
orang yang mengibahkan wasiatkan
meninggal dunia, sedangkan pengibah
sebagai yang mengibah wasiatkan
masih hidup, maka hibah wasiat itu
dapat dicabut kembali (1669-1672
KUHPdt).
No. 3704
K/Pdt/1991
Y. 1996 :
38
31. - Bahwa didalam perkara gugatan
mengenai hibah dapat dinyatakan
batal apabila sipenerima hibah tidak
dapat membuktikan secara nyata
No. 55
K/AG/1998
Y. 2000 :
101
12
barang tersebut telah dihibahkan
kepadanya.
32. - Bahwa sebelum menerapkan pasal
210 ayat (1) KHI maka terlebih dahulu
harus dijelaskan oleh Penggugat
jumlah harta keseluruhannya sehingga
dapat ditentukan apakah hibah
tersebut melampaui batas 1/3 harta
pengibah atau tidak.
No. 75
K/AG/2003
Y. 2005 :
181
33. - Barang gono-gini harus jatuh kepada
anak kandung bukan anak gawan, oleh
karena itu hibah tanpa sepengetahuan
yang berkepentingan patut dibatalkan.
No. 400
K/Sip/1975
HKH : 43
34. - Hibah dari suami kepada isteri
mengenai barang asal tidak dapat
disahkan karena ahli waris suami
tersebut menjadi kehilangan hak
warisnya.
No. 562
K/Sip/1979
HKH : 60
35. - Hibah wasiat tidak boleh merugikan
ahli waris, dalam hal ada ahli waris
yang dirugikan oleh karena hibah
wasiat itu, hibah tersebut harus
dibatalkan dan diadakan pembagian
lagi.
No. 990
K/Sip/1974
RY : 109
36. - Hinah yang dilakukan oleh orang yang
berjiwa sehat tidak memerlukan
persetujuan ahli waris;
No. 225
K/Sip/1960
RY : 154
13
Suatu hibah tidak boleh merugikan ahli
waris, seperti dalam perkara ini :
almarhum Hj. Murhadi sebelum
meninggal dunia telah mengibahkan
barang tersengketa kepada mbok
Amari, Tergugat asli, dengan
perjanjian bahwa jikalau mbok Amari
meninggal lebih dahulu atau cerai,
barang-barang yang dihibahkan
kembali kepada Hj. Muradi. Almarhum
meninggalkan sebagai ahli waris
seorang janda yaitu Tergugat asli dan
seorang anak yaitu Penggugat asli yang
lahir dari perkawinan almarhum
dengan isterinya yang terdahuku;
Mahkamah Agung memandang
adilnya harta almarhum tersebut
dibagi menjadi tiga bagian : 1/3 untuk
Penggugat asli, 2/3 untuk Tergugat asli
37. - Bahwa sekalipun penghibahan tanah-
tanah sengketa oleh Tergugat I adalah
tanpa izin Penggugat, namun karena ia
membiarkan tanahnya dalam keadaan
tersebut sekian lama, yakni mulai 23
Oktober 1962 sampai gugatan
diajukan yakni 18 Juni 1971, sikap
Penggugat harus dianggap
membenarkan keadaan tersebut
bahwa Tergugat I selaku isteri
NO. 695
K/Sip/1973
RY : 159
14
Penggugat berhak pula atas bagian
gono-gini, maka pengibahan tersebut
dan juga penjualan tanah itu dari
Tergugat II dan Tergugat III karena
telah memenuhi ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku, yakni UUPA jo.
PP NO. 10 Th 1961, adalah sah.
38. - Pasal 124 ayat (3) KUHPdt melarang
suami untuk mengibahkan sebagian
dari harta bersama tanpa persetujuan
isterinya, kecuali untuk memberikan
suatu kedudukan kepada anak-anak
yang lahir dari perkawinan mereka.
No. 871
K/Sip/1973
RY : 238
39. - Berdasarkan pasal 124 ayat (2) dan (3)
BW seorang suami dilarang untuk
mengibahkan barang harta bersama
kepada orang laintanpa persetujuan
isteri.
No. 946
K/Sip/1973
RY : 238
40. Hak bantah
penyewa
Penyewa tidak berhak mengajukan
bantahan terhadap eksekusi, yang
berhak melakukan bantahan eksekusi
adalah pemilik atau orang yang
merasa bahwa ia pemilik barang yang
disita
No. 1403
K/Pdt/1995
Y. 1997 :
130
41. Ha katas tanah
karena
menguasai terus
menerus
Bila seseorang secara terus menurus
menguasai/ menggarap tanah dan
tidak pernah memindah tangankan
hak usaha tanah tersebut kepada
pihak lain dengan menerima
No. 1409
K/Pdt/1996
Y. 1997 :
87
15
pembayaran uang muka ia adalah
penggarap yang beritikad baik dan
patut diberikan hak sebagai pemilik
atas tanah
42. Hak waris Tentang kesimpulan pengadilan tinggi
yang menyatakan gugat baru diajukan
setelah 33 tahun, sehingga dijadikan
dasar alasan bahwa para penggugat
tidak berhak atas tanah berperkara,
pendapat dan kesimpulan tersebut
tidak tepat.
Pertama : menggugat sesuatu
menurut hukum adalah hak dan hak
itu bisa dipergunakan kapan
dihendaki.
Kedua : apa yang mereka gugat adalah
hak hak warisan dan mengenai hak
menggugat harta warisan menurut
hukum adat tidak mengenal batas
jangka waktu serta mengenal
daluwarsa.
No. 3114
K/Pdt/1991
Y. 1994 :
107
43. - Menurut hukum adat Minangkabau
yang bersifat matrilinial, suami tidak
berhak atas harta bawaan isterinya
karena harta sengketa terbukti
sebagai harta bawaan
almarhumah/isteri Penggugat,
No. 1686
K/Pdt/1995
Y. 1996 :
264
16
sehingga Penggugat tidak berhak atas
harta bawaan isterinya sehingga
gugatan Penggugat harus ditolak
44. - Karena ahli waris pengganti maupun
ahli waris yang digantikan telah sama-
sama meninggal, maka waktu
meninggalnya masing-masing harus
disebutkan dengan jelas, baik dalam
surat gugatan maupun dalam
konstatering hakim. Apabila tidak
maka gugatan tidak dapat diterima
(NO) karena kabur.
No. 334
K/AG/2005
y. 2008 :
183
45. - Karena perkawinan Tergugat I dengan
almarhum dibatalkan oleh Pengadilan
Agama / MIT Solo, maka ia bukan isteri
almarhum dan anaknya bukanlah anak
sah almarhum sehingga tidak berhak
atas warisan almarhum.
No. 13oo
K/Sip/1977
HKH : 53
46. Hubungan
saudara
kandung antara
hakim anggota
dengan kuasa
hukum
Adanya hubungan kakak adik antara
hakim anggota majelis Pengadilan
Tinggi dengan kuasa hukum salah satu
pihak merupakan pelanggaran
terhadap pasal 702 RBg, maka
Pengadilan Tinggi harus memeriksa
kembali pokok perkaranya dan
memutuskan dalam tingkat banding
dengan susunan majelis hakim yang
lain.
No. 1192
K/Sip/1974
RY : 416
17
47. Hukum acara Pengadilan telah berlaku terlalu formil
dengan menyatakan gugat tidak dapat
diterima hanya karena Penggugat
minta supaya tanah terperkara
disahkan menjadi “miliknya”
sedangkan Penggugat mendasarkan
gugatannya pada “hak guna usaha”
karena walaupun petitum menyebut
milik tetapi yang dimaksud adalah
tanah dalam hak guna usaha.
No. 1360
K/Sip/1973
HKH : 35
48. - Karena yudex factie menandaskan
keputusannya melulu atas surat-surat
bukti yang terdiri dari foto copy- foto
copy yang tidak secara sah dinyatakan
sesuai dengna aslinya, sedang
terdapat diantaranya yang penting-
penting yang secara substansial masih
dipertengkarkan oleh kedua belah
pihak, yudex factie, sebenarnya telah
memutuskan perkara ini berdasarkan
bukti-bukti yang tidak sah.
No. 701
K/Sip/1974
HKH : 39
49. - Karena tanah-tanah sengketa
sesungguhnya tidak hanya dikuasai
oleh Tergugat I – pembanding sendiri-
tetapi bersama-sama dengan saudara
kandungnya, seharusnya gugatan
ditujukan terhadap Tergugat I-
pembanding sesaudara, nukan hanya
terhadap Tergugat I-pembanding
No. 437
K/Sip/1973
RY : 280
18
sendiri, sehingga oleh karena itu
gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima.
50. - Pengadilan Tinggi yang menyatakan
gugatan tidak dapat diterima atas
alasan : “karena dalam gugatan ini
yang berisi tuntutan penyerahan
sebidang tanah warisan seseorang
yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa
hak, jandanya tidak diikut sertakan
sebagai pihak dalam perkara”, telah
nertindak terlampau formalistis
karena hakim selallu dapat memanggil
jandanya itu untuk disertakan dalam
persengketaan sebagai salah satu
pihak, sehingga karena itu putusan
Pengadilan Tinggi harus dibatalkan.
No. 218
K/Sip/1960
RY : 287
51. - Dengan meninggalnya penggugat asli
dan tidak adanya persetujuan dari
semua warisnya untuk melanjutkan
gugatan semula, gugatan harus
dinyatakan gugur.
No. 431
K/Sip/1973
RY : 288
52. Jual beli harta
bersama
Jual beli tanah yang merupakan harta
bersama disetujui pihak isteri atau
suami.
Harta bersama berupa tanah yang
dijual suami tanpa persetujuan isteri
No. 701
K/Pdt/1977
Y. 1999 :
63
19
adalah tiada sah dan batal demi
hukum.
Sertifikat tanah yang dibuat atas jual
beli yang tidak sah tidak mempunyai
kekuatan hukum
53. Jual beli rumah
belum terjadi
dengan semata-
mata adanya
panjar
Dengan adanya uang panjar saja,
belumlah ada jual beli mengenai
rumah sengketa
No/ 86
K/Sip/1972
HKH : 48
54. Jual beli tanah
tidak dihadapan
PPAT
Untuk sahnya jual beli tanah tidak
mutlak harus dengan akte yang dibuat
oleh dan dihadapan pejabat pembuat
akta tanah, akte pejabat ini hanya
suatu alat bukti.
No. 126
K/Sip/19776
HKH : 53
55. - Dengan telah terjadinya jual beli
antara penjual dan pembeli yang
diketahui oleh kepala kampung yang
bersangkutan dan dihadiri oleh dua
orang saksi serta diterimanya harga
pembelian oleh penjual, maka jual beli
itu sudah sah menurut hukum,
sekalipun belum dilaksanakan
dihadapan PPAT.
No. 665
K/Sip/1979
HKH :58
56. Knator cabang
suatu bank
dapat digugat
dan menggugat
Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru
dalam pertimbangannya yang
menyatakan bahwa Bank Duta Cabang
Lhokseumawe hanya merupakan
No. 2678
K/Pdt/1992
Y. 1995 :
285
20
cabang dari Bank Data Pusat, dengan
demikian tidak mempunyai legitimasi
personal stand in yudicio, padahal
cabang adalah perpanjangan tangan
dari kantor pusat, oleh karena itu
dapat digugat dan menggugat
57. Keyakinan
hakim
Dalam hukum acara perdata tidak
perlu adanya keyakinan hakim (i.c.
oleh PN dipertimbangkan bahwa
“menurut hukum dan keyakinan
hakim” perlawanan harus ditolak.
No. 290
K/Sip/1976
Ry : 420
58. Konpensi
diputus dan
rekonpensi tidak
Karena gugatan rekonpensi yang telah
diputus oleh judex facti erat
hubungannya dengan gugatan
konpensi, sedang gugatan konpensi ini
tidak / belum diperiksa, karena
dinyatakan tidak dapat diterima, maka
gugatan direkonpensinya tidak dapat
diperiksa dan diputus sebelum
gugatan konpensinya
diperiksa/diputus
No. 1527
K/Sip/1976
RY : 420
59. Konpensi tidak
diterima tidak
dengan
sendirinya
rekonpensi tidak
dapat diterima
Karena gugatan rekonpensi tidak
didasarkan atas inti gugatan dalam
konpensi melainkan berdiri sendiri
(terpisah) dengan tidak diterimanya
gugatan dalam konpensi tidak dengan
sendirinya gugatan dalam rekonpensi
ikut tidak dapat diterima.
No. 1057
K/Sip/1973
RY : 303
21
60. Korelasi petitum
dengan diktum
Dalam hal surat gugat dimohonkan :
1. Ditetapkan bahwa kedua pihak
adalah ahli waris dari
seseorang;
2. Ditetapkan bahwa tanah
sengketa adalah warisan orang
tersebut;
3. Dihukum tergugat untuk
menyerahkan tanah sengketa
kepada penggugat untuk dibagi
waris antara kedua pihak;
Meskipun permohonan ke 2 dan ke 3
ditolak, Pengadilan masih harus juga
memberi keputusan atas permohonan
ke 1 karena dalam pemeriksaan
banding masih mungkin permohonan
ke 2 dan ke 3 dikabulkan dalam
keputusan. Mengenai permohonan ke
1 dikemudian hari masih dapat
dipergunakan, apabila ternyata masih
ada barang lain yang merupakan harta
warisan orang tersebut.
No. 109
K/Sip/60
RY : 336
61. Lelang bukan
ditempat barang
berada
Bahwa pelelangan tidak diadakan
ditempat barang-barang itu berada,
ialah di Desa dan Kecamatan
Semarang tapi dialihkan ke PN Garut,
tidaklah dilarang oleh UNdang-Undang
karena pemindahan tempat
pelelangan memang dimungkinkan
No. 316
K/Sip/1973
RY : 372
22
berdasarkan pasal 20 ayat (2) alinea 6
dari Vendu Reglement S. 1908 – 189.
62. Mahjub dalam
pembagian
warisan
Selama masih ada anak laki-laki
maupun perempuan maka hak waris
dari orang-orang yang mempunyai
hubunfan darah dengan pewaris
kecuali orang-orang tua, suami dan
isteri menjadi tertutup (berhijab)
No. 86
K/AG/1994
Y. 1996 :
391
63. - Dengan adanya anak perempuan dari
pewaris, maka saudara-saudara
kandung pewaris tertutup oleh
Tergugar asal I, oleh karenanya
Penggugat-penggugat asal tidak
berhak atas harta warisan.
No. 184
K/AG/1995
Y. 1996 :
407
64. Menambah
alasan hukum
adalah tugas
hakim
Menambahkan alasan-alasan hukum
yang tidak diajukan oleh pihak-pihak
merupakan kewajiban hakim
berdasakan pasal 178 HIR
NO. 1043
K/Sip/1971
RY : 265
65 Menjatuhkan
putusan atau
mengundurkan
sidang adalah
kewenangan
Pengadilan
Keberatan yang diajukan dalam
memori kasasi : bahwa karena
penggugat tidak menghadiri sidang
sebanyak dua kali, PN seharusnya
menjatuhkan putusan dan
menyatakan gugatan penggugat itu
gugur, tidak dapat dibenarkan karena
adalah wewenang PN untuk dalam hal
tersebut menjatuhkan keputusan atau
mengundurkan pemeriksaan perkara.
No. 66
K/Sip/1970
RY : 424
23
66. Nafkah anak
dalam
kandungan
Tuntutan mengenai nafkah anak yang
belum lahir tidak dapat diterima
No.850/K/Sip/
1975
RY :105
67. Nafkah bagi
bekas isteri
Faktor penyebab perceraian dari pihak
suami maka wajiblah ia memberikan
nafkah/mut’ah kepada isterinya
selama belum menikah lagi.
No. 441
K/AG/1996
y. 1997 :
202
68. Nafkah iddah
dan nafkah anak
Bahwa apabila telah terjadi
perceraian, maka akibat perceraian
harus ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan hidup minimum
berdasakan kepatutan dan keadilan
dan untuk menjamin kepastian dan
masa depan anak perlu ditetapkan
kewajiban suami untuk membiayai
nafkah anak-anaknya.
No. 280
K/G/2004
Y. 2005 :
210
69. - Gugatan rekonpensi yang diajukan
oleh kuasa Termohon dalam perkara
cerai talak yang melampaui batas
kewenangan yang diberikan
kepadanya, sebatas mengenai akibat
perceraian dapat dikabulkan secara ex
officio;
Kewajiban seorang ayah untuk
memberi nafkah kepada anaknya
adalah lilintifa’ bukan litamli, maka
kelalaian seorang ayah yang tidak
dapat memberi nafkah kepada
No. 608
K/AG/2003
Y. 2006 :
358
24
anaknya (nafkah madilyah anak) tidak
dapat digugat.
Jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan
dan kiswah selama masa iddah serta
nafkah anak harus memenuhi
kebutuhan hidup minimum,
berdasarkan kepatutan dan rasa
keadilan sesuai ketentuan KHI dan
perundang-undangan yang berlaku.
70. - Kewajiban membiayai penghidupan
pendidikan dan pemeliharaan anak
tidak hanya dibebankan kepada ayah
saja, tetapi juga kepada ibu sehingga
patut kepada masing-masing
dibebankan separoh dari jumlah
termaksud (kewajiban hukum orang
tua terhadap anak sesudah
perceraian).
No. 392
K/Sip/1969
RY : 108
71. - Biaya hidup anak yang wajib
ditanggung oleh orang tua tidak
terbatas sampai umur 10 tahun saja,
jumlah biaya hidup itu dapat berobah
setiap waktu tergantung kepada harga
bahan-bahan keperluan hidup, maka
biaya tersebut tidak dapat dituntut
pembayarannya sekaligus untuk 10
tahun yang akan datang.
No. 296
K/Sip/1974
Ry :235
25
72. Nafkah iddah
dalam perkara
gugat cerai
Isteri yang menggugat cerai suaminya
tidak sellalu dihukum nusyuz.
Meskipun gugatan cerai diajukan oleh
isteri tetapi tidak terbukti isteri telah
berbuat nusyuz, maka secara ex officio
suami dapat dihukum untuk
memberikan nafkah iddah, yang
tujuannya antara lain untuk istibra’
yang juga menyangkut kepentingan
suami.
No. 137
K/AG/2007
Y. 2008 :
223
73. Ne bis in idem Pertimbangan PN yang dibenarkan PT
dan MA.
Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-
tergugat bahwa perkara ini (No. 70/74
G) ne bis in idem dengan perkara NO.
114/1974 G harus ditolak karena
dalam diktum putusan NO. 114/1973
G tsb dinyatakan gugatan tidak dapat
diterima sedang dalam
pertimbangannya dinyatakan bahwa
tidak dapat diterimanya gugatan ini
adalah karena ada kesalahan formil
mengenai pihak yang harus digugat
ialah orang yang seharusnya digugat
belum digugat.
No. 1424
K/Sip/1975
RY : 301
74. - Pertimbangan PN yang dibenarkan
oleh PT dan MA.
No. 497
K/Sip/1973
RY : 301
26
Karena terbukti perkara ini pernah
diperiksa dan diputus PN Surakarta,
gugatan penggugat tidak dapat
diterima, Pendapat penggugat bahwa
karena diktum putusan yang terdahulu
berbunyi : Pengadilan tidak
berwenang untuk memutuskan
perkara ini, maka perkara masih dapat
diperiksa kembali, tidak dapat
dibenarkan.
75. Pembatalan gaji Bahwa pemberian ½ bagian dari gaji
Tergugat kepada Penggugat
sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP
no. 10 Th 1983 yang dirubah dengan
PP No. 45 TH 1990 mengenai
peraturan disiplin pegawai negeri sipil
bukan merupakan hukum acara
Peeradilan Agama , karena pemberian
½ gaji tergugat kepada penggugat
merupakan hukum acara Peradilan
Agama, karena pemberian ½ gaji
tergugat kepada penggugat
merupakan keputusan pejabat tata
usaha Negara sehingga tuntutan gaji
tersebut seharusnya diajukan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara.
No. 11
K/AG/2001
Y. 2004 :
113
76. Pembatalan
nikah
Bahwa suatu perkawinan yang
dilakukan oleh seseorang yang telah
mempunyai isteri, seyogyanya harus
No. 02
K/AG/2001
y.2004 :
132
27
disertai izin dari Pengadilan Agama,
sebagaimana yang telah ditetapkan di
dalam pasal 3,9,24 dan 25 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974.
Bahwa dalam perkara ini tidak
diperlukan pihak ketiga seperti kepala
KUA, Lurah dan lain-lain ikut ditarik
sebagai pihak.
77. Pembatalan
sertifikat
Pencabutan dan pembatalan surat
sertifikar adalah semata-mata
wewenang dari Kantor Pendaftaran
Tanah, bukan termasuk wewenang
Pengadilan Negeri, maka gugatan
penggugat mengenai pencabutan/
pembatalan sertifikat tidak dapat
diterima.
No. 716
K/Sip/1973
RY : 110
78. - Karena pengeluaran sertifikat itu
semata-mata wewenang administrasi
dan bukan wewenang Pengadilan
sehingga pembatalannya juga
wewenang administrasi, bukan
pengadilan
No. 1198
K/Sip/1973
RY : 273
79 Pembebanan
biaya perkara
kepada kedua
pihak
Dalam hal biaya perkara dipikulkan
kepada kedua belah pihak, haruslah
dengan ditegaskan berapa bagiankah
yang dibayar oleh masing-masing
No. 432
K/Sip/1972
RY : 374
28
80. Pembagian
warisan secara
musyawarah
Dengan adanya pembagian harta
warisan secara musyawarah oleh para
ahli waris yang bersangkutan dan yang
kemudian disetujui pula, berakibat
bahwa apa yang ditetapkan dalam
penentuan bagian masing-masing
merupakan suatu perjanjian sehingga
mempunyai kekuatan mengikat,
menurut hukum.
No. 1184
K/Sip/1972
RY : 209
81. - Apabila terjadi perdamaian /
persetujuan mengenai pembagian
harta peninggalan antara penggugat
dengan tergugat sedang tidak ternyata
ada penipuan atau paksaan dalam
perdamaian itu, maka gugatan
Penggugat/ Termohon kasasi harus
ditolak
No. 132
K/Sip/1975
RY : 110
82. Pembeli lelang
harus dilindungi
Pembeli dalam lelang executie harus
dilindungi apabila telah terjadi
executie by noomraad, sedang
putusan Pengadilan yang
bersangkutan kemudian dibatalkan,
jalan yang dapat ditempuh untuk
mengembalikan keadaan semula
adalah penuntutan terhadap barang-
barang jaminan yang diserahkan oleh
executant pada waktu mengajukan
permohonan executie.
No. 323
K/Sip/1968
RY : 373
29
83. Pembuktian Sesuai dengan hukum yang berlaku
bahwa buku letter C Desa, bukan
merupakan bukti hak milik, tetapi
hanya merupakan bukti hak milik,
tetapi hanya merupakan kewajiban
seseorang untuk membayar pajak
terhadap tanah yang dikuasainya.
No. 234
K/Pdt/1992
Y. 1994 :
211
84. - Keterangan atau pengakuan salah satu
pihak berperkara yang dilakukan di
luar persidangan dan tidak dibawah
sumpah, tidak mempunyai kekuatan
pembuktian dan tidak dapat
melumpuhkan kekuatan pembuktian
surat-surat bukti yang merupakan akta
otentik.
No. 507
K/Pdt/1996
y. 1996 :
284
85. - Dalam hal bukti kepemilikan
Penggugat dapat dilumpuhkan oleh
Bukti Tergugat, maka gugatan
seharusnya dinyatakan tidak terbukti,
bukan dinyatakan tidak beralasan,
karena itu gugatan harus ditolak.
No. 294
K/Pdt/2001
Y. 2006 :
64
86. - Ketentuan mengenai sertifikat tanah
sebagai tanda atau bukti hak milik
tidaklah mengurangi hak seseorang
untuk membuktikan bahwa sertifikat
yang bersangkutan adalah tidak benar.
No. 327
K/Sip/1976
HKH : 41
87. - Adalah wewenang Yudex factie untuk
menentukan diterima atau tidaknya
permohonan pembuktian.
No. 1087
K/Sip/1973
RY : 311
30
88. Pemeliharan
anak
Bila terjadi perceraian, anak yang
masih dibawah umur, pemeliharannya
seyogyanya diserahkan pada orang
terdekat dan akrab dengan sianak itu.
No. 126
K/Pdt/2001
Y. 2006 :
29
89. Pemenang
lelang yang
tidak beritikad
baik
Pemenang lelang dinyatakan tidak
beritikad baik dan tidak mendapat
perlindungan hukum jika pemenang
lelang ternyata adalah kreditur sendiri
yang membeli dengan harga jauh lebih
rendah dari agunan.
Jual beli tanah jika tidak diikuti dengan
penyerahan tanah dan uang
penjualan, dipakai untuk membayar
hutang kepada pembeli selisihnya
sangat besar, jumlah tersebut
direkayasa dan dinyatakan cacat
hukum.
No. 252
K/Pdt/2002
Y. 2005 :
69
91. Pemeriksaan
saksi
Pemeriksaan 2 (dua) orang saksi
secara bersama-sama dan sekaligus
adalah bertentangan dengan pasal 144
ayat (1) RID (salah menerapkan
hukum) sehingga kedua keterangan
saksi tersebut tidak dapat
dipergunakan. Ratio dari pasal 144 (1)
RID adalah agar kedua saksi tidak
dapat menyesuaikan diri dengan
keterangannya masing-masing
sehingga diperoleh keterangan saksi
No. 731
K/Sip/1975
HKH : 43,
RY : 423
31
yang sudah bersepakat menyatakan
hal-hal yang sama mengenai suatu hal.
92. Pengertian
cekcok terus
menerus
Pengertian cekcok terus menerus yang
tidak dapat didamaikan bukanlah
ditekankan kepada penyebab cekcok
yang harus dibuktikan, akan tetapi
melihat dari kenyataan adalah benar
terbukti adanya cekcok yang terus
menerus sehingga tidak dapat
didamaikan lagi
No. 3180
K/Pdt/1985
HKH : 73
93. Pengoperan hak
atas tanah
Pengoperan ha katas tanah menurut
pasal 26 Undang-Undang Pokok
Agraria jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1961 harus dibuat di
hadapan pejabat pembuat akta tanah
dan tidak dapat dilaksanakan secara di
bawah tangan seperti halnya sekarang
ini. Cara yang harus ditempuh oleh
Penggugat kalau para Tergugat tidak
mau memenuhi perjanjian tersebut
dengan sukarela adalah mohon agar
kedua akta di bawah tangan itu oleh
Pengadilan dinyatakan sah dan
berharga serta mohon agar Tergugat
dihukum untuk bersama-sama dengan
penggugat menghadap kepada
seorang pejabat pembuat akta tanah
untuk membuat akta tanah mengenai
kedua bidang persil tersebut.
No. 480
K/Sip/1973
RY : 114
32
94. Perbedaan
batas tanah
pada posita dan
petitum
Bilamana terdapat perbedaan luas
batas-batas tanah sengketa dalam
posita dan petitum, maka petitum
tidak mendukung posita, karena itu
gugatan dinyatakn tidak dapat
diterima sebab tidak jelas dan kabur.
No. 586
K/Pdt/2000
Y. 2003 : 1
95. Perjanjian
perdamaian
Perjanjian perdamaian yang disepakati
oleh kedua belah pihak tanpa ada
paksaan dan para pihak cakap untuk
membuat perjanjian, meski salah satu
pihak dalam status penahanan,
perjanjian tersebut adalah sah.
No. 792
K/Pdt/2002
Y. 2003 :
134
96. - Akta pembagian warisan di luar
sengketa (P3HP) eks pasal 107
Undang-undang nomor 7 tahun 1989
sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 harus
mencantumkan seluruh ahli waris,
apabila tidak, maka akta tersebut
dapat digugat kembali dan
menyatakan tidak berkekuatan hukum
dengan alasan terdapat kekeliruan
yang nyata.
No. 353
K/AG/2005
Y. 2008 :
196
97. - Pertimbangan PT yang dibenarkan
MA.
Putusan hakim pertama yang
menyangkut 14 orang tergugat, yang
selama sidang berlangsung, di luar
No. 201
K/Sip/1974
RY : 290
33
sidang persoalannya telah selesai
dengan pihak penggugat secara damai
kemudian dalam diktum bagian kedua
menghukum mereka untuk mentaati
dan melaksanakan isi perjanjian yang
telah dibuatnya adalah tidak tepat;
bahwa seharusnya dalam hal tersebut
hakim pertama harus mengusulkan
kepada para penggugat agar mereka
sebelum perkara diputus mencabut
gugat mereka terhadap 14 orang
tersebut , dan apabila pihak penggugat
tidak mau melakukan hal itu, dengan
putusan oleh karena antara mereka
tidak ada persoalan lagi, menyatakan
gugat terhadap mereka tidak dapat
diterima.
98. Perjanjian untuk
mengawini
Dengan tidak dipenuhinya janji untuk
mengawini, perbuatan tersebut
adalah suaru perbuatan melawan
hukum karena melanggar norma
kesusilaan dan kepatutan dalam
masyarakat.
(Analog dengan putusan MA tanggal 8
Pebruari 1986 Nomor 3191
K/Pdt/1984)
No. 3277
K/Pdt/2000
Y. 2009 : 1
34
99. Perkembangan
batas tanah
sengketa
Masalah tidak sesuainya identitas
batas-batas tanah adalah merupakan
permasalahan hukum yang takluk
pada pemeriksaan tingkat kasasi.
Pendapat Pengadilan Tinggi yang
menyatakn bahwa adanya cacat hibah
semata-mata alasan identitas
perbatasan yang kurang jelas tanpa
mempertimbangkan bahwa
perbatasan suatu tanah selalu
mengalami perubahan oleh karena
sering terjadinya mutasi tanah di
sekitarnya yang sekaligus
mengakibatkan perubahan identitas
perbatasan, adalah kesalahan
penerapan hukum.
No. 263
K/Pdt/1988
HKH : 79
100. Perlawanan Meskipun mengenai perlawanan
terhadap pensitaan conservatoir tidak
diatur secara khusus dalam HIR,
menurut jurisprudensi, perlawanan
yang diajukan oleh pihak ketiga selaku
pemilik barang yang disita dapat
diterima, juga dalam hal sita
conservatoir ini belum disahkan (van
waarde verklaard).
No. 306
K/Sip/1962
RY : 370
101. - Judex factie telah menempuh acara
yang salah sebab eksekusi telah
berlangsung atau sebernanya eksekusi
semu, karena barang sengketa dari
No. 954
K/Sip/1973
RY : 372
35
semula telah dikuasai pihak yang
berwenang, seharusnya pembantah
mengajukan gugatan biasa/baru.
102. - Keberatan yang diakukan oleh
penggugat untuk kasasi, bahwa
perlawanan seharusnya ditolak karena
putusan PN yang dilawan itu telah
dieksekusi, tidak dapat dibenarkan,
karena perlawanan terhadap sesuatu
keputusan dimungkinkan.
No. 1237
L/Sip/1975
RY : 431
103. - Keberatan mengenai pelelangan
seharusnya diajukan sebagai
perlawanan terhadap eksekusi,
sebelum pelelangan dilaksanakan.
No. 697
K/Sip/1974
RY : 431
104. Perlawanan
terhadap
penetapan
eksekusi
putusan arbiter
Permohonan perlawanan untuk
membatalkan putusan arbiter adalah
cacat formil bila diajukan melebihi
tenggang waktu 30 hari.
No. 2773
K/Sip/2002
y. 2005 :
50
105. Permohonan
penetapan atas
tanah
Pengadilan tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili
permohonan penetapan “ha katas
tanah” tanpa adanya sengketa atas
hak tersebut.
No. 1341
K/Sip/1974
HKH : 52
106. - Pengadilan Negeri yang telah
memeriksa/ memutus permohoinan
tentang penentuan ha katas tanah
tanpa adanya suatu sengketa,
menjalankan yurisdiksi voluntair yang
No. 1210
K/1984
HKH : 72
36
tidak ada dasar hukumnya.
Permohonan tersebut seharusnya
dinyatakan tidak dapat diterima.
107. Perubahan
gugatan
Jurisprudensi mengizinkan perubahan
atau tambahan dari gugatan, asal hal
ini tidak mengakibatkan perubahan
dari posita dan tergugat tidak
dirugikan dalam haknya untuk
membela.
No. 1043
K.Sip/1971
RY : 296
108. Persaksian
dengan
pernyataan
Surat bukti yang merupakan
pernyataan belaka dari orang-orang
yang memberi pernyataan tanpa
diperiksa di persidangan, tidak
mempunyai kekuatan pembuktian
apa-apa (tidak dapat disamakan
dengan kesaksian)
No. 3901
K/Pdt/1985
HKH : 78
109. Pertimbangan
hukum yang
kurang cukup
Putusan-putusan PN dan PT yang
kurang cukup dipertimbangkan
(onvoldoende) harus dibatalkan.
Pengadilan Negeri yang putusannya
dikuatkan oleh PT setelah
menguraikan tentang keterangan
saksi-saksi, barang-barang bukti yang
diakukan terus saja menyimpulkan
“bahwa oleh karena itu gugat
penggugat dapat dikabulkan sebagian”
dengan tidak ada penilaian sama sekali
terhadap penyangkalan (tegen
No. 638
K/Sip/1969
RY : 337
37
bewijis) dan pihak tergugat-tergugat
asli.
110. Petitum bersifat
negatif
Tuntutan penggugat yang berbunyi :
“menghukum tergugat supaya
mengambil tindakan yang bersifat
merusakkan bangunan-bangunan
tersebut”, tidak dapat dikabulkan
sebab bersifat negatif.
No. 1380
K/Sip/1973
RY : 305
111. - Putusan yang menetapkan status
hukum suatu barang tidak dapat
bersifat negatif, seharusnya
dinyatakan sebagai hukum siapa yang
berhak (i.c. oleh PT diputuskan:
menyatakan bahwa
tergugat/pembanding adalah tidak
berhak atas tanah sengketa).
No. 209
K/Sip/1970
RY :341
112. Perwalian Untuk menentukan mengenai
perwalian terhadap seorang anak,
berdasarkan baik pasal 63 Ordonansi
Perkawinan Orang Indonesia Kristen
maupun pasal 229 KUH Perdata, harus
terlebih dulu didengar para keluarga
sedarah dan semenda yang terdekat
daripada anak tersebut.
No. 102
K/Sip/1973
RY : 106
113. - Dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, maka
berdasarkan pasal 50 Undang-undang
tersebut batas umur seseorang yang
No. 477
K/Sip/1976
HKH : 41,
RY : 395
38
berada di bawah kekuasaan perwalian
adalah 18 tahun bukan 21 tahun.
114. - Pertimbangan PT yang dibenarkan
MA;
Meskipun tidak dituntut (disinggung)
dalam gugatan perceraian, jikalau ada
anak-anak yang masih dibawah umur,
berdasarkan pasal 229 BW hakim
wajib untuk setelah menetapkan siapa
dari kedua orang tua yang harus
melakukan perwalian terhadap anak
itu, kecuali dalam hal kedua orang tua
ini telah dibebaskan atau dipecat dari
kekuasaan orang tua.
No. 432
K/Sip/1973
RY : 237
115. Putusan tidak
berdasarkan
pada berita
acara yang
semestinya
Karena judex factie telah melakukan
pemeriksaan dengan menyimpang
dari tertib hukum acara yang berlaku
sehingga keputusannya tidak
berdasarkan berita acara pemeriksaan
yang semestinya. Kepada PN
diperintahkan untuk melakukan
pemeriksaan kembali dan memutus
perkara ini.
No. 223
K/Sip/1975
RY : 413
116. Provisi Permohonan provisi seharusnya
bertujuan agar ada tindakan hakim
yang tidak mengenai pokok perkara;
permohonan provisi yang bersifat
pokok perkata harus ditolak.
No. 279
K/Sip/1976
RY : 421
39
117. Rekonvensi
diajukan dalam
duplik
Gugatan rekonvensi dapat diajukan
selama masih berlangsung jawab
menjawab, karena itu dalam pasal 158
RBg / 132 HIR hanya disebut
“jawaban” saja dan misalnya
duplikpun merupakan jawaban,
meskipun bukan jawaban pertama.
No. 239
K/Sip/1968
RY : 303
118. - Karena gugatan rekonvensi baru
diajukan pada jawaban tertulis kedua,
gugatan rekonvensi tersebut adalah
terlambat.
No. 346
K/Sip/1975
RY : 420
119. Rekonvensi
setelah
pembuktian
Karena gugatan rekonvensi diajukan
setelah 8 X (delapan kali) sidang dan
setelah pendengaran saki-saksi,
gugatan rekonvensi tersebut
dinyatakan tidak dapat diterima.
No. 642
K/Sip/1972
RY : 303
120. Saksi dalam
perkara cerai
thalak
Ketentua pasal 145 ayat (1) HIR adalah
ketentuan umum, sedangkan pasal 76
ayat (1) Undang-undang nomor 7 Th
1989 ketentuan khusus, oleh
karenanya berdasarkan pasal 76 ayat
(1) Undang-undang nomot 7 Th 1989
pihak keluarga penggugat dalam hal ini
ayah dan ibu penggugat dapat
didengar keterangannya sebagai saksi.
Disamping itu keterangan saksi dari
pihak penggugat saja tanpa
mendengar keterangan saksi dari
Mo. 83
K/Ag/1999
Y. 2002 :
132
40
pihak keluarga tergugat sudah
memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1)
121. - Dalam gugatan perceraian itu, ibu
kandung dan pembantu rumah tangga
salah satu pihak dapat didengar
sebagai saksi.
No. 1282
K/Sip/1979
HKH : 59
122. Sertifikar tanah
terbit lebih
dahulu dari akta
jual beli
Sertifikat tanah yang terbit lebih
dahulu dari akta jual beli, tidak
berdasarkan hukum dan dinyatakan
batal. Penerbitan sertifikat tanah
tanpa ada pengajuan permohonan
dari pemilik adalah tidak sah.
No. 1588
K/Pdt/2001
Y. 2005 :
27
123. Sidang ditempat Karena judex facti belum pernah
mengadakan pemeriksaan mengenai
batas-batas tanah sengketa, kepada
PN diperintahkan untuk mengadakan
pemeriksaan tambahan mengenai
batas-batas tanah tersebut.
No. 436
K/Sip/1974
RY :424
124. Sita jaminan Sita jaminan tidak dapat dilakukan
terhadap barang-barang milik pihak
ketiga.
No. 476
K/Sip/1971
RY : 368
125. - Pengadilan Tinggi tidak dapat secara
ambtshalve menjatuhkan
conservatoir beslag (sita jaminan)
tambahan; conservatior beslag
tambahan harus diminta oleh
penggugat ke pengadilan Negeri.
No 1076
K/Sip/1974
RY : 368
126. - Permohonan CB yang diajukan oleh
penggugat–terbanding dalam contra
No. 258
K/Sip/1973
RY : 369
41
memori banding harus dinyatakan
tidak dapat diterima karena
berdasarkan pasal 262 RBg hal ini
adalah menjadi wewenang PN untuk
memutuskannya dan PT adalah
instansi banding.
127. - Menetapkan pernyataan conservatoir
dalam diktu putusan adalah
bertentangan dengan tata tertib
hukum acara.
No. 876
K/Sip/1973
RY : 369
128. - Terhadap harta bawaan dari isteri
tidak dapat disita sebagai jaminan atas
hutang almarhum suaminya sebab
bukan merupakan harta peninggalan
almarhum suaminya.
No. 3574
K/PDT/2000
Y. 2003 :
42
129. - Barang-barang yang sudah dijadikan
jaminan hutang kepada Bank, tidak
dapat dikenakan CB
No. 394
K/Pdt/1984
HKH : 70
130. Somasi Permintaan untuk memenuhi (het
vragen vannakoming) yang
diperjanjikan tidak diharuskan dengan
tegoran oleh juru sita i.c. Oleh
Pengadilan Tinggi dipertimbangkan :
bahwa untuk menyatakan seseorang
telah melakukan wanprestasi terlebih
dahulu harus sudah dilakukan, maka
Pengadilan belum dapat menghukum
para tergugat/ pembanding telah
melakukan wanprestasi, oleh karena
No. 852
K/Sip/1972
RY : 135
42
itu gugatan penggugat/ terbanding
harus dinyatakan tidak dapat diterima.
131. - Keberatan : “bahwa karena tergugat
asli tidak ditegur terlebih dahulu maka
gugatan tidak dapat diterima” tidak
dapat dibenarkan karena surat gugat
yang terlebih dulu telah diberitahukan
kepada Tergugat asli dapat dipandang
sebagai surat penagihan.
No. 117
K/Sip/1956
RY : 134
132. Sumpah Bahwa bukti tambahan tidak dapat
mematahkan sumpah suppletoir yang
telah dilakukan, sebab sumpah
tersebut tidak tunduk pada
pemeriksaan banding atau kasasi.
No. 935
K/Pdt/1998
Y. 2001
:37
133. - Untuk sumpah tambahan, lain
daripada untuk sumpah decisoir, tidak
disaratkan harus berkenan dengan
perbuatan yang dilakukan sendiri oleh
orang yang disumpah.
No. 809
K/Sip/1973
RY : 324
134. - Sumpah tambahan yang mengenai
hal-hal yang tidak dialami sendiri oleh
yang bersumpah adalah tidak sah.
No. 324
K/Sip/1973
RY : 325
135. - Keputusan PN Harus dibatalkan karena
gugatan dikabulkan berdasarkan
sumpah yang oleh hakim dibebankan
kepada penggugat asal tanpa
pertimbangan-pertimbangan dari hal-
hal mana dapat dibebankan
No. 1362
K.Sip/1973
RY : 325
43
pengankatan sumpah suppletoir
tersebut.
136. - Sumpah suppletoir yang dibebankan
kepada penggugat asal untuk
membuktikan bahwa yang
mempunyai hak milik atas harta
sengketa adalah almarhum, adalah
salah karena hal tersebut bukanlah
fakta yang ia alami sendiri.
No. 18
K/Sip/1975
RY : 325
137. - Oleh karena tergugat-pembanding
telah meninggal dunia, maka sumpah
tambahan yang akan diucapkan
tergugat-pembanding dalam
keputusan sela Pengadilan Tinggi,
maka dibebankan kepada seluruh ahli
warisnya dengan mengingat pasal 185
RBg.
No. 200
K/Sip/1974
RY : 325
138. Surat gugat
dengan cap
jempol
Gugatan yang diajukan secara tertulis
dengan dibubuhi cap jempol harus
dinyatakan tidak dapat diterima.
No. 1077
K/Sip/1972
RY :299
139. - Gugatan bercap jempol yang tidak
dilegalisir, berdasarkan jurisprudensi
bukanlah batal menurut hukum, tetapi
dikembalikan untuk dilegalisir
kemudian.
No. 769
K/Sip/1975
RY : 418
140. Surat kuasa Surat kuasa yang tidak menyebutkan
semua nama-nama tergugat secara
lengkap tidak menyebabkan surat
kuasa tidak sah.
No. 1992
K/Pdt/2000
Y.2003 :
86
44
141. - Pengoperan pemberian kuasa dari
pihak kuasa penjual dengan hanya
membuat suatu pernyataan dan bukan
berdasarkan surat kuasa substitusi
adalah tidak sah.
No. 312
K/Sip/1974
RY : 157
142. - Surat kuasa yang isinya : “dengan ini
kami memberi kuasa kepada … guna
mengurusi kepentingan kami untuk
mengajukan gugatan, bukti-bukti serta
saksi-saksi di PN…” adalah bukan surat
kuasa khusus dan surat gugatan yang
ditanda tangani dan diajukan oleh
kuasa berdasarkan surat kuasa
tersebut dinyatakan tidak dapat
diterima.
No. 116
K/Sip/1973
RY : 295
143. - Judex facti telah salah menerapkan
hukum karena surat gugatan
penggugat dibuat dan ditanda tangani
oleh kuasanya terlebih dahulu
daripada tanggal surat kuasa yang
diberikan oleh penggugat kepada
kuasanya, dengan demikian pada
tanggal pembuatan surat gugatan
yang bersangkutan belum menjadi
kuasa sehingga ia tidak berhak
menandatangani surat gugatan
tersebut.
No. 359
K/Pdt/1992
Y.1995 :
307
144. - Surat kuasa yang dilegalisir oleh
panitera selaku penjabat publik
No. 626
K/Pdt/2002
Y. 2005
:42
45
dipengadilan, maka legalitas dari surat
kuasa dapat dibenarkan dan surat
kuasa dinyatakan sah.
145. Syarat
perkawinan
Untuk sahya perkawinan seorang
wanita yang telah berumur 24 tahun
dan berstatus janda, tidak diperlukan
izin orang tua atau wali
No.
02/K/AG/198
5
Y. 1992 :
129
146. Tafsiran harga
harta warisan
Dalam sengketa waris mal waris, tidak
perlu ditetapkan tafsiran harga dan
penunjukan obyek sengketa yang
menjadi bagian masing-masing,
karena harga tersebut dapat berubah
pada saat eksekusi.
No 32
K/AG/2002
Y. 2006 :
334
147. Tanggung jawab
ahli waris pada
hutang pewaris
Tanggung jawab ahli waris terhadap
hutnag sipewaris hanya terbatas pada
jumlah atau nilai harta peninggalan
(KHI pasal 175 ayat 2)
Terhadap harta bawaan dari isteri
tidak dapat disita sebagai jaminan atas
hutang almarhum suaminya sebab
bukan merupakan harta peninggalan
almarhum suaminya.
No. 3674
K/PDT/2000
Y. 2003
:42
148. Tanggung jawab
suami/isteri
terhadap hutang
isteri/suami
Bahwa terhadap hutang keluarga
(untuk kepentingan sekeluarga)
sekalipun hutang tersebut dibuat oleh
pihak suami atau pihak isteri senditi,
pihak yang lain (isteri/suami) juga
No. 80
K/Sip/1976
RY : 394
46
bertanggung jawab dengan harta
pribadinya.
149. - Isteri tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas hutang-
hutang yang dibuat oleh almarhum
suaminya karena ternyata isteri kawin
/ nikah dengan mengadakan
perjanjian perkawinan.
No. 217
K/Sip/1976
RY : 395
150. Tergugat
meninggal
sebelum
perkara diputus
Dalam hal sebelum perkara
diputuskan, tergugat meninggal,
haruslah ditentukan lebih dulu siapa-
siapa yang menjadi ahli warisnya dan
terhadap siapa selanjutnya gugatan itu
diteruskan, karena bila tidak,
putusannya akan tidak dapat
dilaksanakan.
No. 332
K/Sip/1971
RY : 278
151. - Karena tergugar I telah meninggal
dunia sebelum perkara diputus oleh
PN, adalah tidak tepat jika nama
tergugat I diikut sertakan sebagai
pihak dalam perkara ini, yang digugat
adalah ahli warisnya.
No. 459
K/Sip/1973
RY : 278
152. - Dalam hal pada waktu perkara
disidangkan, tergugat ternyara telah
meninggal dunia, apabila penggugat
tidak keberatan, perkara dapat
diteruskan oleh ahli waris tergugat.
No. 429
K/Sip/1971
RY : 279
47
Karena i.c. dari berita-berita acara
persidangan PN tidak ternyata bahwa
pihak penggugat berkeberatan
perkara diteruskan oleh ahli waris
tergugat, putusan PT yang
menyatakan gugatan tidak dapat
diterima atas pertimbangan bahwa
seharusnya gugatan diperbaiki dulu
dengan menunjukkan gugatan kepada
ahli waris, harus dibatalkan dan
diperintahkan agar PT memeriksa
kembali dan selanjutnya memutus
pokok perkaranya.
153. Tergugat tidak
lengkap
Gugatan harus dinyatakn tidak dapat
diterima karena tidak semua ahli waris
almarhum bukan hanya isterinya.
No. 2438
K/Sip/1980
HKH : 63
154. - Gugatan tidak dapat diterima karena
dalam perkara ini penggugat
seharusnya menggugat semua ahli
waris almarhum bukan hanya
isterinya.
No. 546
K/Pdt/1984
HKH : 70
155. Ultra petitum Mengabulkan lebih dari petitum
diizinkan asal saja sesuai dengan
posita. Disamping itu dalam hukum
acara yang berlaku di Indonesia baik
hukum acara pidana maupun acara
perdata, hakim bersifat aktif.
No. 425
K/Sip/1975
RY : 263
156. - Jawaban tergugat dalam perkara
perceraian yang hanya
No. 448
K/Sip/1959
RY : 333
48
mengemukakan bahwa dialah yang
seharusnya diserahi pendidikan dan
pemeliharaan anak-anak tidaklah
dapat diperlakukan sebagai gugatan
dalam rekonvensi yang berisi tuntutan
atas pemeliharaan anak-anak itu,
sehingga PN yang dalam putusannya
mencantumkan sebagai putusan.
Dalam gugat balik : -menyerahkan
kepada penggugat dalam gugat balik
pemeliharaan daripada anak-anak
tersebut, telah memberi putusan atas
hal yang tidak dituntut, maka
putusannya harus dibatalkan.
157. - Pengadilan dapat mengabulkan lebih
dari yang digugat, asal masih sesuai
dengan kejadian materiil.
No. 556
K/Sip/1971
RY : 335
158. Wasiat Hibah wasiat tidak boleh merugikan
ahli waris; dalam hal ada ahli waris
yang dirugikan oleh adanya hibah
wasiat itu, hibah tersebut harus
dibatalkan dan diadakan pembagian
lagi.
No. 990
K/Sip/1974
RY : 109
159. - Bantahan yang diajukan tergugat
bahwa wasiat itu tidak berlaku lagu
karena pembuat wasiat telah masuk
Islam tidak dapat dibenarkan karena
dalam undang-undang tidak
disebutkan bahwa pemberi wasiat
No. 550
K/Sip/1973
RY : 109
49
atau penerima wasiat tukar agama
menyebabkan batalnya wasiat itu (i.c.
mengenai wasiat/testamen yang dibut
oleh notaris)