BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perjanjian Internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan

pesat seiring dengan perkembangan Hukum Internasional. Hubungan internasional

akibat globalisasi telah ditandai dengan perubahan – perubahan mendasar, antara lain

munculnya subjek – subjek baru non – negara disertai dengan meningkatnya interaksi

yang intensif antara subjek – subjek baru tersebut. Perubahan mendasar tersebut

bersamaan dengan karakter pergaulan internasional yang semakin tidak mengenal

batas negara, berpeluang untuk melahirkan perkara – perkara hukum yang bersifat

lintas negara.1

Perjanjian – perjanjian dewasa ini khususnya di bidang ekonomi, investasi dan

perdagangan telah banyak menyentuh bukan hanya kepentingan negara sebagai pihak

perjanjian melainkan juga melahirkan hak dan kewajiban terhadap individu – individu

di negara pihak. Praktik di negara – negara yang telah mengalami pasar bebas

menunjukkan bahwa pemahaman hukum perjanjian internasional oleh para praktisi

hukum menjadi mutlak karena perjanjian internasional telah menjadi kepentingan

bagi para pelaku pasar, investor, serta pedagang. Sebagai contoh dengan telah

terbentuknya WTO (World Trade Organization), APEC (Asian Pasific Economic

Cooperation), EEC (European Economic Council), dan masih banyak lagi perjanjian

– perjanjian bilateral dan multilateral lainnya.2

Hukum Internasional pun telah menyediakan dasar hukum bagi perjanjian

internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian

Internasional, Konvensi Wina 1978 terkait dengan Suksesi Negara terkait Perjanjian

Internasional, serta Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional dan

Organisasi Internasional. 3

1 Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia(Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hlm. 2 – 3

2 “Politik Hukum Perjanjian Internasional Indonesia : Suatu Usulan”(http://www.slideshare.net/atsturdy/politik-hukum-perjanjian-internasional-indonesia, diakses pada 4 Oktober 2013)

3 Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia(Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hlm. 4

1

Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki politik luar negeri bebas

aktif yang berarti Indonesia tidak memihak dan juga terus berperan aktif dalam

melakukan hubungan internasional. Hubungan itu dapat diwujudkan dalam bentuk

perjanjian internasional. Dari perjanjian internasional yang dilakukan tentu akan

membawa perubahan bagi Indonesia, baik perubahan dalam hubungannya dengan

negara lain dalam dunia internasional dan juga dalam menentukan kebijakan nasional

yang dibuat.4

Tidak dapat diragukan lagi pada era globalisasi ini bahwa batas – batas

teritorial suatu negara bukanlah sebagai penghalang bagi berbagai aktivitas antar

negara, apalagi dalam bidang ekonomi, investasi dan perdagangan. Dalam

perkembangan kehidupan masyarakat global yang semakin tidak mengenal batas –

batas negara ini, maka kesepakatan – kesepakatan antar negara untuk menyelesaikan

berbagai persoalan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian – perjanjian

internasional menjadi salah satu sumber hukum yang penting. Dikarenakan, semakin

banyak masalah – masalah transnasional yang penyelesaiannya hanya dapat dijangkau

dengan instrumen perjanjian internasional.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh globalisasi terhadap pentingnya Hukum Perjanjian

Internasional khususnya pada Indonesia?

2. Bagaimanakah interaksi antara perjanjian internasional sebagai hukum

internasional dengan hukum nasional Indonesia?

4 Doel Zone, “Pengaruh Perjanjian Internasional Terhadap Kebijakan Nasional Indonesia”,(http://doelzone.blogspot.com/2012/06/perjanjian-internasional.html, diakses pada 4 Oktober 2013)

2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Perjanjian Internasional telah berkembang pesat dan telah terkodifikasi ke

dalam berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian

Internasional, Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional dan Organisasi

Internasional, Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara terkait Perjanjian Internasional.

Dalam hukum internasional dewasa ini ada kecenderungan mengatur hukum perjanjian antara

organisasi internasional dengan organisasi internasional atau antara organisasi internasional

dengan subjek hukum internasional lain secara tersendiri.5

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang

diadakan oleh masyarakat bangsa – bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat –

akibat hukum tertentu.6 Dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional

didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan

diatur oleh Hukum Internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau lebih yang berkaitan

dan apapun nama yang diberikan padanya. Definisi perjanjian internasional kemudian di

kembangkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dimana dijelaskan bahwa perjanjian internasional

adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh Hukum Internasional

dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara,

organisasi atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban

pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional dikatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan

nama tertentu yang diatur dalam Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.7

5 Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia(Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hlm. 20

6 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional (Bandung : PT Alumni,2003) hlm. 117

7 L. Tri Setyawanta R, Handout Pokok – Pokok Kuliah Hukum Internasional, (Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro, 2008) hlm. 12

3

Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara

lain:

1. Traktat (Treaty)

Menurut pengertian umum, treaty mencakup segala macam bentuk

perjanjian internasional. Sedangkan menurut pengertian khusus, Treaty

merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urusan

perjanjian. Dalam bahasa istilah, Treaty disebut sebagai perjanjian

internasional.

2. Konvensi (Convention)

Pasal 38 ayat (1) huruf a Statuta Mahkamah Internasional menyebut,

Konvensi Internasional sebagai salah satu sumber Hukum Internasional.

Istilah Konvensi juga mencakup Perjanjian Internasional secara umum dan

juga digunakan untuk perjanjian – perjanjian multilateral yang

beranggotakan banyak pihak.

3. Deklarasi (Declaration)

Deklarasi merupakan perjanjian yang berisi ketentuan – ketentuan umum

dimana para pihak berjanji untuk melakukan kebijaksanaan –

kebijaksanaan tertentu di masa yang akan datang. Deklarasi yang dibuat

tersebut biasanya hanya berisi prinsip pernyataan – pernyataan umum. 8

Suatu hal yang tidak dapat di pungkiri ialah saling membutuhkannya antara negara

yang satu dengan negara lainnya yang di berbagai lapangan kehidupan, tentunya hal tersebut

mengakibatkan hubungan yang terus – menerus bahkan tetap antar bangsa – bangsa.

Sehingga tentunya diperlukan suatu aturan untuk memelihara dan mengatur hubungan yang

demikian tersebut.

Seiring dengan pesatnya era globalisasi, perkembangan hukum internasional pun telah

mengalami perubahan-perubahan mendasar, antara lain munculnya subjek-subjek baru non-

negara yang pada awalnya negara adalah satu – satunya subjek yang diakui dan

kedudukannya tertinggi dalam dunia internasional. Namun, globalisasi membawa perubahan

hal tersebut dalam studi hubungan internasional dan mengalami perubahan yang signifikan

karenanya. Perubahan akibat terglobalisasinya studi hubungan internasional, maka lahirlah

berbagai aktor – aktor baru selain negara seperti organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi

8 L. Tri Setyawanta R, Handout Pokok – Pokok Kuliah Hukum Internasional, (Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro, 2008) hlm. 13

4

nonpemerintah (NGO), serta korporasi multinasional (MNC). Subjek – subjek baru ini

kemudian diakui eksistensinya dalam kancah internasional dan memiliki peranannya masing

– masing dalam hubungan internasional. Selain itu dengan meningkatnya interaksi yang

intensif antar subjek-subjek baru tersebut. Disebabkan oleh perubahan mendasar tersebut,

semakin berpeluang lahirnya perkara-perkara hukum yang bersifat lintas negara. Sehingga

hukum perjanjian internasional telah mengikat di semua sektor kehidupan manusia.9

9 Devi Anggraini, “Globalisasi dalam Ruang Lingkup Hubungan Internasional”, (http://devi-anggraini-

fisip12.web.unair.ac.id/, diakses pada 4 Oktober 2013)

5

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Globalisasi terhadap Pentingnya Hukum Perjanjian Internasional

khususnya pada Indonesia

Globalisasi merupakan sebuah masa dimana terjadi perubahan di segala bidang dan

perubahan – perubahan yang terjadi tersebut memberikan dampak positif maupun negatif di

setiap bidang. Kata globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitte pada tahun

1985. Namun, fenomena pertama kali yang menandai adanya globalisasi tidak bisa

dinyatakan dengan satu fenomena atau kejadian, karena hal tersebut tergantung dari sudut

pandang individu. Pada zaman sekarang ini kata globalisasi bukanlah kata yang asing untuk

didengar. Era globalisasi dewasa ini sudah menjadi kenyataan yang harus dihadapi setiap

negara.10

Di era globalisasi seperti saat ini komunikasi lintas negara bukan merupakan hal yang

sulit untuk dilakukan. Akses untuk melakukan hubungan lintas negara tidak dapat diragukan

lagi kemudahannya dengan didukung teknologi yang terus berkembang. Hubungan yang

dilakukan tidak hanya sebatas  antar perseorangan namun juga lebih kompleks pada

hubungan antara subjek-subjek hukum internasional, salah satunya negara. Negara

melakukan hubungan dengan negara lain didasari keinginan untuk melengkapi kebutuhannya

karena tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hubungan tersebut dapat

diwujudkan melalui perjanjian internasional.

Setiap negara pun tidak dapat menghindari adanya saling mempengaruhi kepentingan.

Jika saat dulu perebutan pengaruh menggunakan jalan kekerasan (perang), maka di era

globalisasi ini forum yang dijadikan arena “peperangan” tersebut adalah perjanjian

internasional.

Perjanjian internasional menjadi salah satu tolok ukur keaktifan negara dalam

berhubungan dengan negara lain. Untuk itu perlu dimengerti seberapa pentingnya perjanjian

internasional bagi suatu negara. Perjanjian internasional penting bagi suatu negara dalam

10 Devi Anggraini, “Globalisasi dalam Ruang Lingkup Hubungan Internasional”, (http://devi-anggraini-

fisip12.web.unair.ac.id/, diakses pada 4 Oktober 2013)

6

mendorong kemajuannya, karena melalui perjanjian internasional negara tidak hanya

mendapat keuntungan dari perjanjian yang dibuat tetapi juga akses internasional.11

Perwujudan atau realisasi hubungan – hubungan internasional dalam bentuk

perjanjian internasional sudah sejak lama dilakukan oleh negara – negara di dunia. Faktor –

faktor lain yang mendorong perkembangan dari perjanjian internasional seperti :

a. Semakin besar dan semakin meningkatnya saling ketergantungan antara umat

manusia di dunia, yang mendorong diadakannya kerjasama internasional yang

dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional.

b. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau

kepercayaan tidak lagi merupakan faktor penghambat dalam mengadakan

hubungan dan kerjasama hingga kancah internasional

c. Kemajuan iptek yang membawa dampak positif dan negatif mendorong perlunya

pengaturan – pengaturan tegas dan pasti, yang dirumuskan dalam bentuk

perjanjian internasional

d. Substansi yang diatur dalam perjanjian internasional tidak hanya masalah atau

objek yang di ada di bumi saja, melainkan juga mencakup objek – objek yang ada

di luar bumi seperti tentang ruang angkasa, tata surya dan lainnya.

e. Pengaturan suatu masalah dalam bentuk perjanjian internasional lebih menjamin

kepastian hukum dan kejelasan, sehinggan memperkecil kemungkinan timbulnya

perselisihan atau persengketaan antar para pihak.12

Indonesia tentu saja tidak dapat menghindar dari arus globalisasi. Perjanjian –

perjanjian internasional yang telah diikuti pada akhirnya ikut mempengaruhi hukum nasional

Indonesia, seperti TRIPs, WTO maupun UDHR (United Declaration of Human Rights).

Globalisasi yang mewarnai kehidupan internasional saat ini telah menciptakan

interaksi yang intensif antara Indonesia dengan masyarakat internasional bukan hanya antar

pemerintah tetapi juga antar individu. Interaksi ini akan mengakibatkan meningkatnya

persentuhan-persentuhan hukum antara Indonesia dengan negara-negara lainnya dan bahkan

dalam tingkat tertentu akan menimbulkan tumpang tindih antara hukum internasional

11 Doel Zone, “Pengaruh Perjanjian Internasional Terhadap Kebijakan Nasional Indonesia”,(http://doelzone.blogspot.com/2012/06/perjanjian-internasional.html, diakses pada 4 Oktober 2013)

12 Ronalto Tan, “Selayang Pandang Hukum Perjanjian Internasional”,(http://pustakailmuhukum.blogspot.com/p/selayang-pandang-hukum-perjanjian.html, diakses pada 5 Oktober 2013)

7

termasuk perjanjian internasional dengan hukum nasional. Dengan fenomena ini, maka cepat

atau lambat, publik hukum Indonesia dari seluruh lapisan harus bersentuhan dengan

perjanjian internasional dan akan semakin menepis anggapan bahwa hukum perjanjian

internasional hanya milik diplomat saja. 13

Peradilan di Indonesia juga telah dihadapkan oleh eksistensi hukum positif yang

bersumber dari hukum internasional khususnya perjanjian internasional, semisal beberapa

yurisprudensi peradilan Indonesia telah menggunakan dalil – dalil hukum perjanjian

internasional.14 Salah satu dari perjanjian internasional yang berhubungan dengan peradilan di

Indonesia saat ini adalah perjanjian ekstradisi. Perjanjian tersebut ramai dibicarakan pada

kasus Nazaruddin yang melarikan diri ke Columbia dan ditangkap disana karena terkait

dengan suatu kasus dugaan korupsi. Dengan perjanjian tersebut, Pemerintah Indonesia

meminta Pemerintah Columbia untuk mengangkap dan memulangkan Nazaruddin ke

Indonesia untuk keperluan proses penyidikan. Ekstradisi sendiri menurut I Wayan Parthiana,

S.H. adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi

yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang

tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang

dilakukannya (terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi

kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas

permintaan dari negara tersebut, dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan

hukumannya.15 Hal ini pun menjadikan perjanjian internasional sebagai sumber hukum yang

hidup.

Globalisasi dibidang perdagangan dan investasi serta lahirnya pasar bebas telah

melahirkan pula pola hubungan yang lintas batas teritorial negara, yang mengharuskan

adanya pemahaman terhadap hukum perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian dewasa

ini khususnya dibidang ekonomi, investasi, dan perdagangan telah banyak menyentuh bukan

hanya kepentingan negara sebagai pihak perjanjian melainkan juga melahirkan hak dan

kewajiban terhadap individu-individu di negara pihak.16 Salah satu contoh konkrit adalah

peran Indonesia dalam APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Menurut Abdul Hakim,

13 Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia(Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 3

14 Ibid15 Andre Victor Holomoan Nainggolan, “Perjanjian Ekstradisi”,

(http://andrevictornainggolan.blogspot.com/2011/08/perjanjian-ekstradisi.html, diakses pada 5 Oktober 2013)

16 Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia(Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 3

8

M.S., APEC bernilai strategis bagi Indonesia lantaran besarnya potensi yang ada. Merujuk

data yang dilansir oleh kesekretariatan APEC, negara – negara yang tergabung dalam forum

internasional ini merupakan representasi dari 47 persen transaksi perdagangan dunia. Selain

itu, jumlah penduduk di 21 negara anggota APEC juga merupakan penyumbang 40 persen

dari populasi penduduk dunia. Tentu dengan potensi sebesar itu, Indonesia sangat

berkepentingan untuk menjalin kerjasama dengan negara – negara anggota guna terus

menjaga baiknya trend ekonomi Indonesia saat ini.17

Lalu, dengan meningkatnya jumlah perjanjian internasional lain di bidang HAM dan

lingkungan hidup yang diratifikasi oleh Indonesia juga memberikan dampak tersendiri bagi

perkembangan hukum perjanjian internasional di Indonesia. Kecenderungan ini semakin

mendorong keperluan bagi penegak hukum di Indonesia untuk semakin mendalami hukum

perjanjian internasional karena pemberlakuannya yang tidak lagi mengenal batas dan

kedaulatan negara.

B. Interaksi Perjanjian Internasional sebagai Hukum Internasional dengan Hukum

Nasional di Indonesia

Globalisasi hubungan internasional dewasa ini telah semakin meningkatkan

persentuhan dan interaksi antara Hukum Internasional khususnya perjanjian internasional

dengan Hukum Nasional di Indonesia. Proses-proses ekonomi yang semakin global disertai

berbagai bentuk aktivitas transnasionalnya akan terus berlangsung dan tidak mungkin

dibendung. Suasana perubahan ke arah kehidupan masyarakat antar bangsa-bangsa yang

semakin menyatu, tentu saja mempengaruhi model pranata hukum yang harus dipersiapkan.

Jika penyiapan pranata hukum yang dilakukan negara nasional seperti Indonesia semata-mata

menggunakan model kodifikasi sebagaimana berlangsung selama ini, dikhawatirkan model

semacam itu akan sulit mengadaptasikan diri dengan berbagai proses perubahan yang

berlangsung sangat cepat.18

Aktivitas internasional akan mempengaruhi arah dan perkembangan hukum nasional

bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Pengaruh itu antara lain muncul dalam wujudnya

17 Abdul Hakim MS, “APEC dan Kepentingan Indonesia”, (http://abdul-

hakim.blogspot.com/2012/09/apec-dan-kepentingan-indonesia.html, diakses pada 5 Oktober 2013)18 Eman Suparman, Perjanjian Internasional sebagai Model Hukum bagi Pengaturan Masyarakat Global

(Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2000)

9

kenyataan bahwa bidang hukum internasional semakin mengalami proses nasionalisasi,

dimana arena internasional bagi praktik-praktik hukum semakin terbuka luas, dan semakin

terasa betapa kekuatan-kekuatan dan logika-logika yang bekerja dalam bidang ekonomi,

negara, dan tatanan internasional, telah berdampak pada bidang hukum.

Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia, telah meningkat jumlahnya

dewasa ini. Pada hakikatnya bersifat lintas sektor dan menjamah beberapa disiplin ilmu

hukum di Indonesia seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan bahkan

Hukum Perdata. Dengan demikian, pada hakikatnya semua pemangku kebijakan di

pemerintahan, legislatif, dan yudikatif memiliki keterlibatan kuat terhadap perjanjian

internasional.19

Proses nasionalisasi terhadap kaidah – kaidah hukum internasional menjadi hukum

nasional berupa akseptasi atas berbagai kumpulan norma yang diwujudkan melalui

kesepakatan negara-negara, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Di dalam hukum

perjanjian internasional akseptasi semacam itu dikenal dengan istilah pengesahan atau

ratifikasi. Ratifikasi di sini merupakan tindakan suatu negara yang dipertegas oleh pemberian

persetujuannya untuk diikat dengan suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu,

nasionalisasi norma-norma hukum internasional dalam suatu negara pada dasarnya

merupakan suatu proses masuk dan diterimanya norma internasional ke dalam pranata hukum

nasional suatu negara. Selanjutnya norma-norma tersebut menjadi bagian dari hukum positip

negara tersebut. Hal ini sesuai dengan teori transformasi yang dianut oleh Indonesia, bahwa

norma – norma hukum internasional dalam hal ini perjanjian internasional, baru bisa

dijadikan sebagai suatu sumber hukum nasional jika telah diratifikasi menggunakan suatu

peraturan perundang – undangan Indonesia.20

Pada sisi lain, apa yang di atas disebut sebagai arena internasional bagi praktik hukum

juga telah tercipta. Sebagai contoh, mekanisme penyelesaian sengketa niaga yang melibatkan

pihak-pihak multinasional, hampir dapat dipastikan telah menggeserkan peran dan

kompetensi pengadilan negeri. Ada gejala ke arah pengesampingan cara-cara konvensional

untuk menyelesaikan konflik melalui institusi hukum negara yang bernama pengadilan

negeri. Terlebih lagi jika sengketa niaga itu melibatkan pihak-pihak multinasional.

19 Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia,(Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2

20 Eman Suparman, Perjanjian Internasional sebagai Model Hukum bagi Pengaturan Masyarakat Global(Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2000)

10

Dan juga, untuk menghadapi kawasan Asia Pasifik sebagai wilayah perdagangan

bebas mendatang, mau tidak mau Indonesia harus meninjau kembali perangkat norma hukum

yang telah tersedia dan segera membenahi model pembentukan pranata hukum secara

sistematis dan berencana. Hal itu menjadi mutlak perlu untuk dilakukan, mengingat di masa-

masa mendatang timbulnya kasus-kasus sengketa niaga sebagai akibat berlangsungnya

transaksi niaga multinasional semakin tidak mungkin dihindarkan dan karena kasus-kasus

yang muncul maupun putusan-putusan yang dihasilkan tidak lagi hanya bernuansa lokal

nasional, tapi sudah berkembang ke kancah internasional.21

Berikut ini merupakan contoh – contoh perjanjian internasional berupa konvensi yang

dinasionalisasikan norma – normanya ke dalam hukum nasional oleh Indonesia. Dikaji

berdasarkan pihak-pihak yang mengadakannya, konvensi ini digolongkan

sebagai perjanjian multilateral, yakni perjanjian internasional yang dilakukan

antara banyak pihak. Adapun konvensi itu adalah:

- Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International

Telecommunication Convention) Nairobi 1982, dengan instrumen

nasional Undang – Undang Nomor 11 tahun 1985

- Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum

Laut (United Nations Convention the Law of the Sea) New York

1982, dengan instrumen nasional Undang – Undang Nomor 17 tahun

1985 22

Contoh interaksi antara perjanjian internasional dengan hukum nasional Indonesia

yang lain yaitu ratifikasi terhadap WTO Agreement yang kemudian disusul dengan

pengundangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 merupakan pintu gerbang bagi

perkembangan globalisasi ekonomi. Ratifikasi WTO Agreement menimbulkan sebuah

konsekuensi yuridis bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan harmonisasi ketentuan

hukum nasionalnya khususnya di bidang ekonomi agar sesuai dengan standar-standar

WTO Agreement.23

Disadari maupun tidak, kondisi objektif yang dialami Indonesia dari hari ke hari

merupakan bukti bahwa sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa Indonesia semakin

21 Ibid22 Ibid23 Eman Suparman, Perjanjian Internasional sebagai Model Hukum bagi Pengaturan Masyarakat Global

(Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2000)

11

terkooptasi ke dalam kancah dan percaturan ekonomi global. Hingga muncul fenomena

institusi hukum negaranya pun sungguh sangat kena implikasinya dalam konteks pencaturan

internasional

BAB IV

PENUTUP

12

A. Kesimpulan

1. Eksistensi perjanjian internasional semakin meningkat dalam era globalisasi

dikarenakan perkembangan kehidupan masyarakat global yang semakin tidak

mengenal batas – batas negara, maka kesepakatan – kesepakatan antar negara

untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian

– perjanjian internasional menjadi salah satu sumber hukum yang penting.

Dikarenakan pula, semakin banyak masalah – masalah transnasional yang

penyelesaiannya hanya dapat dijangkau dengan instrumen perjanjian

internasional. Indonesia pun tidak bisa menghindar dari arus globalisasi tersebut,

apalagi jika meninjau semakin banyaknya perjanjian – perjanjian internasional

yang diikuti oleh Indonesia, baik perjanjian bilateral maupun multilateral.

2. Aktivitas internasional telah mempengaruhi arah dan perkembangan hukum

nasional bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Pengaruh itu antara lain muncul

dalam wujudnya kenyataan bahwa bidang hukum internasional semakin

mengalami proses nasionalisasi, sebaliknya arena internasional bagi praktik-

praktik hukum semakin terbuka luas, dan semakin terasa betapa kekuatan-

kekuatan dan logika-logika yang bekerja dalam bidang ekonomi, negara, dan

tatanan internasional, telah berdampak pada bidang hukum. Oleh karena itu,

interaksi antara hukum internasional, dalam hal ini perjanjian internasional

semakin kuat eksistensinya terhadap hukum nasional Indonesia. Dibuktikan

dengan banyaknya konvensi – konvensi yang telah diratifikasi oleh instrumen

hukum nasional Indonesia.

B. Saran

Perkembangan hukum perjanjian internasional dalam era globalisasi tentu banyak

mempengaruhi pembentukan – pembentukan hukum nasional negara – negara di dunia, tak

terkecuali Indonesia. Hal ini pun akan menyebabkan tumpang tindih antara hukum

internasional dengan hukum nasional sendiri. Indonesia harus tetap menyaring norma –

norma internasional yang sesuai dengan dasaar dari semua dasar hukum di Indonesia yaitu

Pancasila. Walaupun globalisasi sangat membawa dampak bagi kehidupan internasional, baik

itu antar negara maupun individu, sebaiknya norma – norma internasional itu tidak

melunturkan identitas bangsa Indonesia. Keselarasan antara norma – norma internasional

13

dengan norma – norma yang telah hidup dalam bangsa Indonesia sejak lama itu harus

dikondisikan dengan baik. Karena identitas suatu bangsa adalah salah satu hal penting yang

mendukung negara tersebut tetap eksis dalam blantika kehidupan yang sudah hampir tidak

mengenal batas – batas teritorial negara ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

14

Dumoli Agusman, Damos. Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik

Indonesia). 2010. PT Refika Aditama : Bandung

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. 2003. PT

Alumni : Bandung

Handout “Pokok – Pokok Kuliah Hukum Internasional” oleh Prof. Dr. L. Tri Setyawanta

R, S.H., M.H.

File PDF :

Eman Suparman, Lektor Kepala Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas

Padjajaran, “Perjanjian Internasional sebagai Model Hukum bagi Pengaturan

Masyarakat Global (Menuju Konvensi ASEAN sebagai Upaya Harmonisasi Hukum”,

Tahun 2003

Internet :

Abdul Hakim MS, “APEC dan Kepentingan Indonesia”, (http://abdul-

hakim.blogspot.com/2012/09/apec-dan-kepentingan-indonesia.html, diakses pada 5

Oktober 2013)

Andre Victor Holomoan Nainggolan, “Perjanjian Ekstradisi”,(http://andrevictornainggolan.blogspot.com/2011/08/perjanjian-ekstradisi.html,

diakses pada 5 Oktober 2013)

Devi Anggraini, “Globalisasi dalam Ruang Lingkup Hubungan Internasional”, (http://devianggraini-fisip12.web.unair.ac.id/, diakses pada 4 Oktober 2013)

Doel Zone, “Pengaruh Perjanjian Internasional Terhadap Kebijakan Nasional Indonesia”,(http://doelzone.blogspot.com/2012/06/perjanjian-internasional.html, diakses pada 4

Oktober 2013)

“Politik Hukum Perjanjian Internasional Indonesia : Suatu Usulan”

(http://www.slideshare.net/atsturdy/politik-hukum-perjanjian-internasionalindonesia,

diakses pada 4 Oktober 2013)

Ronalto Tan, “Selayang Pandang Hukum Perjanjian Internasional”,(http://pustakailmuhukum.blogspot.com/p/selayang-pandang-hukum-perjanjian.html,

diakses pada 5 Oktober 2013)

15

16