BAB IPENDAHULUAN

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang dan konsep kepemerintahan dalam sudut pandang ekonomi.

A. Latar BelakangSektor industri merupakan salah satu sektor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) (2011). Dari ke-22 kegiatan ekonomi utama nasional sesuai MP3EI, delapan diantaranya merupakan sektor yang menjadi fokus pengembangan dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Dua dari kedelapan fokus tersebut adalah sektor pertanian dan sektor kelautan, yang merupakan fokus tugas dari Direktorat Jenderal Industri Agro, selanjutnya disebut Ditjen Industri Agro. Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui pengembangan sektor industri khusunya industri agro berbasis komoditas hilir kelapa sawit, pembekalan pengetahuan terhadap kajian sistem yang menjadi fokus perhatian sangatlah penting dilakukan. Maka dari hal tersebut pada tahap pertama ini, dilakukan proses pengkajian terhadap Ditjen Industri Agro, yang berisikan tentang profil, rencana strategis dan program dari Ditjen Industri Agro, serta roadmap pengembangan industri hilir kelapa sawit.

B. Peran Pemerintahan Dalam Sudut Pandang EkonomiDalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sesuai MP3EI (2011), terdapat prinsip dasar keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu dengan adanya perubahan cara pandang dan perilaku seluruh komponen bangsa termasuk perubahan pola pikir yang dimulai dari Pemerintah dengan birokrasinya. Dalam hal tersebut Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif untuk percepatan dan perluasan investasi.Menurut Adam smith, konseptor sistem kapitalis murni, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomian moderen, peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar yaitu pemerintah sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi. Pemerintah sebagai stabilisasi yaitu fungsi Pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Pemerintah sebagai alokasi yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan infrastruktur. Pemerintah sebagai distribusi yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat (Prasetyia,2012). Sementara itu, Barton (2000) dalam prasetyia (2012) menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah peran alokasi sumber daya, peran regulator, peran kesejahteraan sosial dan peran mengelola ekonomi makro. Dengan perincian keempat peran tersebut, sebagai berikut :1. Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 2. Peran regulator mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi. 3. Peran kesejahteraan sosial mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial dan penyediaan sejumlah barang publik bagi masyarakat. 4. Peran mengelolan ekonomi makro yaitu peran yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran.

BAB IIPROFIL DITJEN INDUSTRI AGRO

Bab II profil Ditjen Industri Agro terdiri dari profil dan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi.

A. Profil dan Struktur OrganisasiSesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Ditjen Industri Agro adalah unsur pelaksana yang diberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian. Dibawah pimpinan Direktur Jenderal, Ditjen Idustri Agro mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro. Ditjen Industri Agro mempunyai struktur organisasi yang dihubungkan oleh garis komando dan koordinasi sesuai pada Gambar 1 sebagai berikut

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Industri Agro

Ditjen Industri Agro terdiri dari empat unit eselon II berupa satu Sekretariat Direktorat Jenderal dan tiga Direktorat pembina teknis. Direktur Jenderal membawahi tiga Direktur dan satu Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen).Masing-masing unit dari eselon II mempunyai struktur organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut penjelasan struktur organisasi dari masing-masing unit eselon II :1. Sekretariat Direktorat JenderalUnit dari eselon II yang pertama ialah Sekretariat Direktorat Jenderal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas suatu struktur organisasi yang tergambar pada gambar 2 sebagai berikut

Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri AgroSekretariat Direktorat Jenderal dari empat unit eselon III berupa Subdirektorat Koordinasi Program, Evaluasi dan Pelaporan, bagian Hukum dan Kerjasama, Bagian Keuangan dan Bagian Kepegawaian dan Umum. Sekretariat Direktorat Jenderal dipimpin oleh satu orang Sesditjen yang membawahi satu Kepala Subdirektorat (Kasubdit), tiga Kepala Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing masing Kepala Bagian dan Kasubdit membawahi tiga Kepala Seksi (Kasie) Subbagian. 2. Direktorat pembina teknisDirektur Jenderal membawahi tiga Direktorat pembina teknis, yaitu Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, selanjutnya disebut Direktorat IHHP, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, selanjutnya disebut Direktorat IMHLP, dan Direktorat Industri Minuman dan Tembakau, selanjutnya disebut Direktorat Industri MinTem. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat IHHP, Direktorat IMHLP dan Direktorat Industri MinTem tersusun atas suatu struktur organisasi, dimana struktur organisasi tersebut terkelompok berdasarkan spesialisasi kerja, dan dihubungkan oleh garis komando dan koordinasi. Struktur organisasi penyusun tiga Direktorat pembina teknis tergambar pada gambar 3, 4 dan 5 sebagai berikut

Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat IHHP

Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat IMHLP

Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Industri MinTemDirektorat IHHP, Direktorat IMHLP, Direktorat Industri MinTem masing-masing terdiri dari empat unit eselon III berupa tiga Subdirektorat pembina subsektor teknis dan satu Subdirektorat Koordinasi Program, Evaluasi dan Pelaporan. Masing-masing Direktorat dipimpin oleh satu orang Direktur yang membawahi empat Kepala Subdirektorat (Kasubdit), satu Kepala Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja (Kasubbag TU dan MK) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing masing Kasubdit pada masing-masing direktorat membawahi dua Kepala Seksi (Kasie) fungsi subsektor teknis.

B. Tugas Pokok dan FungsiDitjen Idustri Agro mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Industri Agro menyelenggarakan fungsi, anatara lain :1. Perumusan kebijakan di bidang industri agro termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri agro;2. Pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro termasuk pengembangan klaster industri;3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri agro;4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri agro;5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro.

Sebagaimana Ditjen Industri Agro, unit-unit dari eselon II dari struktur organisasi Ditjen Industri Agro masing-masing pun mempunyai tugas dan fungsi yang sejalan dengan Visi-Misi Ditjen Industri Agro. Berikut tugas dan fungsi dari masing-masing unit :1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Industri Agro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi antara lain:a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro;b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri agro;c) Koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi di bidang industri agro;d) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang industri agro;e) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal;f) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

2. Direktorat IHHPDirektorat IHHP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksana kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat IHHP menyelenggarakan fungsi antara lain:a) Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;b) Penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri pengolahan kelapa sawit, industri karet dan barang karet, industri furniture, industri kertas dan pengembangan klaster industri hasil hutan dan perkebunan lainnya;c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri pengolahan kelapa sawit, industri karet dan barang karet, industri furniture, industri kertas dan pengembangan klaster industri hasil hutan dan perkebunan lainnya;d) Penyiapan penyusunan norma, standarm prosedur dan kriteria di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;e) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang industri hasil hutan dan perkebunan;f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

3. Direktorat IMHLPDirektorat IMHLP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri makanan, hasil laut dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat IMHLP menyelenggarakan fungsi antara lain:a) Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri makanan, hasil laut dan perikanan;b) Penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri kakao, industri pengolahan kelapa, industri gula, industri pengolahan ikan dan pengembangan klaster industri makanan, hasil laut dan perikanan lainnya;c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri kakao, industri pengolahan kelapa, industri gula, industri pengolahan ikan dan pengembangan klaster industri makanan, hasil laut dan perikanan lainnya;d) Penyiapan penyusunan norma, standarm prosedur dan kriteria di bidang industri makanan, hasil laut dan perikanan;e) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang industri makanan, hasil laut dan perikanan;f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

4. Direktorat Industri MinTemDirektorat Industri MinTem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri minuman dan tembakau. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Industri MinTem menyelenggarakan fungsi antara lain:a) Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri minuman dan tembakau;b) Penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri pengolahan kopi, industri hasil tembakau, industri pengolahan buah, industri pengolahan susu dan pengembangan klaster industri minuman dan tembakau lainnya;c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri pengolahan kopi, industri hasil tembakau, industri pengolahan buah, industri pengolahan susu dan pengembangan klaster industri minuman dan tembakau lainnya;d) Penyiapan penyusunan norma, standarm prosedur dan kriteria di bidang industri minuman dan tembakau;e) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang industri minuman dan tembakau;f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

BAB IIIRENCANA STRATEGI DAN PROGRAM DITJEN INDUSTRI AGRO

Bab III rencana strategi dan program Ditjen Industri Agro terdiri dari rencana strategis, program pembangunan industri nasional, program hilirisasi industri agro dan roadmap hilirisasi industri berbasis komoditas hilir kelapa sawit.

A. Rencana Strategi Sesuai dengan Rencana Strategis Ditjen Industri Agro tahun 2010-2014, Ditjen industri Agro mempunyai Visi Terwujudnya Industri Agro Yang Berdaya Saing Global Pada Tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Ditjen Industri Agro mempunyai misi sebagai berikut :1. Menunjang wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;2. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;3. Menjadi wahana untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;4. Meningkatkan industri yang berbasis sumber daya alam;5. Pengembangan SDM yang kompeten;6. Mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan energi alternatif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi Direktorat Jenderal Industri Agro, serta mempertimbangkan tantangan, permasalahan dan peluang yang ada, maka Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : Tujuan 1 : Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, serta rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri agro yang terkena dampak krisis. Sasaran Strategis : kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri agro Indikator Kinerja utama : jumlah investasi industri agro hulu dan hilir. Tujuan 2 : Tumbuhnya industri agro yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar.Sasaran strategis : Tersebarnya pembangunan industri agro.Indikator Kinerja Utama : Rasio PDB industri agro di pulau Jawa dengan di luar pulau Jawa dan pertumbuhan industri agro baru di luar pulau Jawa. Tujuan 3 : Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan.Sasaran Strategis : Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri agro.Indikator Kinerja Utama : Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan dan diversifikasi produk olahan yang berbasis sumber daya alam. Tujuan 4 : Semakin meningkatnya daya saing industri agro yang berorientasi ekspor.Sasaran Strategis : Tingginya penguasaan pasar produk industri agro.Indikator Kinerja Utama : Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional, pangsa pasar produk industri agro nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri dan kontribusi bahan baku industri agro dari luar negeri. Tujuan 5 :Tumbuhnya industriindustri agro potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan.Sasaran Strategis : Meningkatnya produktifitas SDM industri agro.Indikator Kinerja Utama : Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri agro. Tujuan 6 : Tumbuh berkembangnya industri hulu dan hilir sub sektor agro.Sasaran Strategis : Tingginya nilai tambah industri agro.Indikator Kinerja Utama : Laju pertumbuhan industri agro, kontribusi industri agro terhadap PDB nasional.

Selain tujuan, adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pembangunan industri agro. Berikut sasaran strategis pembangunan industri agro :a) Meningkatnya nilai tambah industri agro menjadi sebesar 6,68 persen dan kontribusi industri agro terhadap PDB nasional sebesar 9,2 persen pada tahun 2014;b) Meningkatnya penguasaan pasar produk industri agro yang diukur melalui konstribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional menjadi sebesar 25 persen dan pangsa pasar produk industri agro nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri sebesar 15 persen serta kontribusi bahan baku industri agro dari luar negeri sebesar 23 persen pada tahun 2014;c) Meningkatnya produktifitas SDM industri agro ratarata sebesar 70.000 rupiah per tenaga kerja pada periode tahun 20102014;d) Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri agro yang diukur melalui jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan ratarata 2 buah hasil litbang per tahun serta jumlah produk hasil diversifikasi produk olahan yang berbasis SDA menjadi sebanyak 9 produk olahan pada tahun 2014;e) Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri agro yang diukur melalui jumlah investasi industri agro hulu dan hilir mencapai jumlah 90 pada tahun2014;f) Tersebarnya pembangunan industri agro yang diukur melalui rasio PDB industri agro di pulau Jawa dengan luar pulau Jawa menjadi sebesar 87:13 persen pada tahun 2014 serta pertumbuhan industri agro baru di luar pulau Jawa ratarata sebesar 23,5 persen pada periode tahun 20102014;

Dengan sasaran pengembangan masing-masing cabang industri agro dan kimia terlihat dalam tabel 1 sebagai berikut Tabel 1. Sasaran strategis industri agro

B. Program Pembangunan Industri NasionalRencana strtegi pembangunan industri nasional yang dicanangkan Kementerian perindustrian dioperasionalkan melalui programprogram dan fokus kegiatan serta rencana aksinya yang dirinci sebagai berikut :1. Program I : Program Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriProgram ini bertujuan untuk memulihkan kinerja industriindustri yang terkena dampak krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat yang mengimbas pada industriindustri yang melakukan ekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat. Program ini tidak saja dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan aktual industri melainkan juga untuk menumbuhkan industri yang utamanya diarahkan pada penguasaan pasar ekspor. Penanggungjawab pelaksanaan program ini adalah para Direktur Jenderal yang menangani pengembangan industri. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri ini dilaksanakan melauil 8 (delapan) fokus kegiatan yang menjadi tanggungjawab para Direktur di bawah Direktorat Jenderal. Ke 8 (delapan) fokus kegiatan tersebut adalah:a) Merevitalisasi Industri;b) Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri;c) Menyebarkan dan mengembangkan industri melalui pengembangan klaster industri prioritas, industri unggulan dan kompetensi inti industri;d) Memfasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di seluruh wilayah Indonesia;e) Mengembangkan Kompetensi Inti Industri di Kabupaten/Kota;f) Mengembangkan Kerjasama Industri;g) Mengembangkan IKM;h) Meningkatkan Peran Faktor Pendukung Industri.

2. Program II : Program Penelitian dan Pengembangan IndustriProgram ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam uji komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, rancangan produk baru, proses produksi, energi terbarukan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja serta sarana dan prasarana industri sebagai faktor pendukung berhasilnya pembangunan industri. Pada dasarnya program ini memanfaatkan hasil litbang yang telah dilakukan oleh balaibalai penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung daya saing maupun melindungi konsumen, seperti menetapkan standardisasi bagi produk hasil industri. Penanggung jawab pelaksanaan program ini adalah Eselon I yang menangani Penelitian dan Pengembangan Industri. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) fokus kegiatan yang menjadi tanggung jawab para Eselon II yang berada di bawah Eselon I yang menangani Penelitian dan Pengembangan Industri. Ke 4 (empat) fokus kegiatan dimaksud sebagai berikut :a) Mengidentifikasikan, menseleksi meneliti dan mengembangkan kebaruan (up dating) teknologi proses produk;b) Merencanakan kebijakan iklim usaha industri;c) Merencanakan kebijakan standardisasi industri;d) Mengembangkan penelitian dan pengembangan terkait sumber daya, lingkungan hidup dan energi.

3. Program III : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PerindustrianProgram ini bertujuan untuk memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan melalui 5 (lima) fokus yang meliputi :a) Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten;b) Membangun organisasi yang Profesional dan Probisnis;c) Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal;d) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan;e) Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang profesional.4. Program IV : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PerindustrianProgram ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui fokus kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja.5. Program V : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian PerindustrianProgram ini bertujuan untuk mengawal jalannya pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Kementerian Perindustrian agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaannya program ini difokuskan kegiatannya pada Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas program-program pelaksanaan pengembangan sektor industri.

C. Program Hilirisasi Industri AgroDitjen industri Agro mempunyai peta strategi pembangunan industri agro, seperti terlihat pada gambar 6 sebagai berikut :

Gambar 6. Peta Strategi Direktorat Jenderal Industri Agro

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Industri Agro memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Strategi kebijakan dan pendanaan merupakan uraian lengkap, tidak hanya menyangkut yang dilakukan langsung oleh Ditjen Industri Agro, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan peran daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Arah kebijakan dan strategi untuk Direktorat Jenderal Industri Agro khusunya komoditas hilir kelapa sawit merupakan pokok bahasan langkah pengkajian sistem ini. Dimana sistem tersebut merupakan subsistem dari Direktorat IHHP, maka fokus perhatian mengenai arah kebijakan dan strategi Ditjen Industri Agro akan dipersempit menjadi kebijakan dan strategi Direktorat IHHP. Dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat IHHP sebagai berikut :Arah Kebijakan : Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical Sosialisasi ke kalangan perbankan bahwa industri hasil hutan perlu mendapat perhatian untuk bangkit kembali Pengembangan komunikasi dan koordinasi antar instansi melalui pengembangan forum bersama antara pemerintah, dunia usaha maupun kalangan akademisi Pengembangan komunikasi dan koordinasi antara sektor hulu (hutan, perkebunan) dan sektor hilir (industri pengolah) dalam rangka mengatasi kesulitan bahan baku Pembuatan terminal stok bahan baku bersama pada beberapa wilayah industri hasil hutan Perpanjangan hak pengusahaan lahan dari 25 tahun menjadi 35 tahun agar konsep hutan lestari dapat terjadi Peninjauan ulang kebijakan pengenaan PPN 10% pada beberapa industri perkebunan

Strategi : Pengembangan wilayah hutan berbasis hutan tanaman industri yang terbagi dalam zonazona pengembangan berdasar perioda waktu dengan jenis yang heterogen Perbaikan sistem budidaya tanaman perkebunan untuk menghasilkan mutu produk yang baik dan konsisten Peningkatan infrastruktur di daerahdaerah produksi hasil hutan dan perkebunan Pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan industri hasil hutan untuk memperoleh sertifikasi eco label Pengembangan sistem ecolabel yang dimulai sejak penyediaan lahan, sistem budidaya, teknologi hingga pemanfaatan Pemberian insentif bagi industri permesinan untuk lebih kreatif memanfaatkan teknologi asal impor melalui duplikasi maupun modifikasi

D. Roadmap Hilirisasi Industri Berbasi Komoditas Hiliri Kelapa SawitDalam rangka pengembangan industri CPO (Hilir kelapa sawit) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, investasi, perolehan devisa, serta penyerapan tenaga kerja, sesuai roadmap industri pengolahan CPO maka telah ditetapkan sasaran pengembangan industri CPO. Sasaran pengembangan industri CPO terbagi atas jangka menegah dan jangka panjang dengan sasraran pengembangan jangka menengah (2010-2014) antara lain : Terbentuknya klaster industri pengolahan CPO dan turunannya di Sumut dan Riau; Iklim usaha dan investasi yang kondusif dan sasaran pengembangan industri CPO jangka panjang (2015-2025) anatar lain : Memperluas pengembangan produk akhir; Terbentuknya centre of excellence industri oleokimia; Penguasaan pasar; Terintegrasinya industri turunan kelapa sawit di Kaltim, Kalbar, Kalteng dan Papua.Sesuai sasaran tersebut, pendekatan yang dipilih dalam meralisasikan pengembangkan hasil turunan CPO adalah dengan pendekatan klaster industri. Klaster industri berbasis CPO diharapkan dapat memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai (value chain) dari industri hulunya, mampu meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun visi dan misi yang selaras sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, dan memfokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya terbarukan (green product). Dalam rangka mengimplementasikan sasaran tersebut, adapun tahapan implementasi yang telah dan akan diterapkan, antara lain : Tahap diagnostik yaitu mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan klaster serta menyusun strategi pengembangan prioritas yang diarahkan pada industri oleokimia dan industri surfaktan. Sosialisasi dan mobilisasi pembentukan klaster CPO kepada pemerintah setempat dan pelaku usaha di daerah yang telah ditetapkan untuk dikembangkan menjadi lokasi pengembangan klaster industri berbasis CPO diantaranya melalui pembentukan Working Group Industri CPO di daerah tersebut. Kerjasama penelitian dan pengembangan antara dunia usaha dengan lembaga penelitian /perguruan tinggi. Pembuatan Pilot Plant pengembangan industri turunan CPO. Pembentukan Dewan Sawit Nasional yang merupakan gabungan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang industri sawit.

Selain tahapan implementasi, adapun program jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun dalam mengembangkan industri turunan CPO tersebut, antara lain:1. Jangka Menengah (2010-2014) Adapun program jangka menengah yang telah disusun antara lain: Menjalin kerjasama di antara industri CPO dan turunannya dengan industri/institusi pendukung/terkait; Integrasi industri pengolahan CPO dan turunannya; Pengembangan industri turunan CPO ke arah industri surfaktan, industri pelumas dan biodiesel; Menjalin kerjasama R&D antara lembaga penelitian, perguruan tinggi dan industri; Meningkatkan kualitas produk sesuai SNI; Mengembangkan industri mesin peralatan; Mengembangkan industri bahan penolong; Meningkatkan kualitas SDM melalui penyusunan dan penerapan SKKNI industri kimia berbasis kelapa sawit; Mendorong peran lembaga keuangan dalam penyediaan layanan kredit dan permodalan dengan suku bunga rendah; Mendorong peran lembaga terkait dalam pemasaran; Promosi investasi; Pengembangan infrastruktur; Peningkatan koordinasi dan sinergi instansi terkait dalam penetapan kebijakan; Kebijakan insentif mendukung pengembangan industri; Penghapusan Perda yang menghambat pengembangan industri; Terbentuknya Badan Otorita Pengembangan Investasi.

2. Jangka Panjang (2015-2025) Adapun program jangka menengah yang telah disusun antara lain: Diversifikasi produk oleokimia yang bernilai tambah tinggi; Inovasi produk dan teknologi melalui peningkatan R & D; Pemberian insentif bagi pelaku R&D pengembangan produk turunan kelapa sawit; Penguatan linkage antara industri kecil menengah dengan industri besar dalam rangka alih teknologi; Mendorong kegiatan penelitian pasar (market research) guna mencari orientasi dan sasaran pasar yang baru dan bernilai tambah tinggi; Peningkatan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk kimia turunan kelapa sawit yang terintegrasi; Pemenuhan pasar di dalam negeri dan perluasan pasar ekspor; Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran; Pengembangan teknologi proses yang efisien dan berwawasan lingkungan; Penerapan manajemen penanganan Dampak Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) di lingkungan industri kimia berbasis kelapa sawit. Adapun kerangka pengembangan industri pengolahan CPO, kerangka keterkaitan industri pengolahan CPO dan peran pemangki kepetingan pengembangan industri pengolahan CPO yang secara runtut tersaji pada gambar 7,8 dan tabel 2 (terlampir).

BAB IVPENUTUPPengerjaan laporan tahap pertama dalam upaya memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan dengan pencarian informasi terhadap kajian sistem yang akan menjadi fokus penelitian selanjutnya, yaitu Ditjen Industri Agro yang merupakan salah satu Direktorat jendral yang dipimpin langsung oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Laporan awal ini telah menjelaskan mengenai profil, struktur, tugas pokok dan fungsi dari Ditjen Industri Agro, serta rencana strategis, program pembagunan industri nasional, pembangunan hilirisasi industri agro dan roadmap pengembangan industri berbasis komoditas hilir kelapa sawit.

Daftar PustakaDirektorat Jenderal Industri Agro. 2012. Rencana Strategi Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2010-2014. Kementerian Perindustrian. JakartaDirektorat Jenderal Industri Agro Dan Kimia. 2009. Roadmap Industri Pengolahan CPO. Departemen Perindustrian. JakartaKementerian Koordinator Bidang Ekonomi. 2011. Masterplan Percepatan Dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian. Jakarta Prasetyia, Ferry. 2012. Model Ekonomi Publik Bagian I : Peran Pemerintah.Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya. Malang

DAFTAR DOKUMENPeraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

29

LAMPIRAN

Gambar 7. kerangka pengembangan industri pengolahan CPO

Gambar 8. kerangka keterkaitan industri pengolahan CPO

Tabel 2. peran pemangki kepetingan pengembangan industri pengolahan CPO

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN MANAJEMEN KINERJA

KEOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA

SUBDIREKTORAT PROGRAM, EVALUASI, DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN PROGRAM

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN PERATURAN IKLIM USAHA

SUB BAGIAN PERATURAN STANDARDISASI DAN TEKNOLOGI

SUB BAGIAN PEMBENDAHARAAN DAN GAJI

SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN VERIVIKASI

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

SUB BAGIAN KERJASAMA

SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU

DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN

DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN