t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas...

25
LAPORAN KINERJA (LKj) PSBG NIPOTOWE PALU TAHUN 2016 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PSBG NIPOTOWE PALU

Upload: hathuy

Post on 01-Aug-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

LAPORAN KINERJA (LKj) PSBG NIPOTOWE PALU TAHUN 2016

K E M E N T E R I A N S O S I A L R E P U B L I K I N D O N E S I A

P S B G N I P O T O W E P A L U

Page 2: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa

bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung

jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan

tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Inpres

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang No.

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas

umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara

negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut,

dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia

(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres

tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik

yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa

laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan

dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala

pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang

bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini juga

didasarkan kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/2000 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) di lingkungan

Kementerian Sosial.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) dimaksudkan

sebagai kewajiban Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu untuk

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

1

Page 3: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016, serta

sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe

Palu di tahun mendatang.

B. GAMBARAN PANTI SOSIAL BINA GRAHITA NIPOTOWE PALU

DASAR HUKUM

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu merupakan salah satu unit pelayanan teknis

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di lingkungan Kementerian Sosial yang melaksanakan

tugasnya berlandaskan Peraturan Perundangan-undangan, antara lain :

1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

4. UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

6. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

9. Permensos RI Nomor 106/HUK/2009 tentang Tata Kerja Panti Sosial Di lingkungan

Kementerian Sosial RI.

10. PP No. 20, 21, 24 dan 25 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

11. Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

12. Keppres RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

13. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

14. Permensos RI Nomor 85/HUK/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pedoman

Pelaksanaan Uji Coba Multi Layanan Panti Sosial Penyandang Cacat.

15. Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Nomor

19/PRS/Kep/R/IX/2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Eselon II, III

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

2

Page 4: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

dan IV Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial.

16. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penangangan Masalah Sosial Penyandang Cacat Mental

Retardasi Mental Sistem dalam Panti Tahun 1999.

17. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Nomor

133/PRS/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 mengenai Peningkatan Kinerja UPT dan

Memenuhi Kebutuhan Masyarakat terhadap Pelayanan Sosial yang semakin

berkembang.

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 106/HUK/2009 tentang Tata Kerja Panti

Sosial Di lingkungan Kementerian Sosial RI.

adalah sebagai berikut :

Tugas

PSBG “Nipotowe” Palu mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan, pelayanan

dan rehabilitasi sosial resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi

penyandang tuna grahita yang meliputi debil (mampu didik) dan embisil (mampu

latih), agar mempunyai kemampuan yang memadai untuk berperan serta dalam

kehidupan bermasyarakat guna mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang

layak.

Pelaksanaan tugas ini lebih lanjut diarahkan pada pengembangan kesadaran,

kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan

sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang

masalah kesejahteraan sosial.

Fungsi PSBG “Nipotowe” Palu mempunyai fungsi sebagai berikut :

a Pelaksanaan penyususnan rencana dan program, evaluasi dan laporan.

b. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, penetapan diagnosa sosial, serta

penyelenggaraan asrama dan pemeliharaan jasmani.

c. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental,

sosial, fisik dan keterampilan.

d. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut.

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

3

Page 5: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

e. Pemberian informasi dan advokasi.

f. Pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.

g. Pengelolaan urusan tata usaha.

Kewenangan Memperhatikan berbagai ketentuan yang mengatur kesejahteraan sosial, maka

ketentuan tentang Kewenangan Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu yakni

Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak penyandang Disabilitas Intelektual (Cacat

Mental) dalam bentuk bimbingan, pengetahuan dasar, pendidikan, fisik, mental, sosial

pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta pengkajian dan penyiapan standar

pelayanan dan rujukan.

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

4

Page 6: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

STRUKTUR ORGANISASI PANTI SOSIAL BINA GRAHITA NIPOTOWE PALU

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu sebagai salah satu Unit Kerja Eselon III

dilingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, struktur organisasinya berdasarkan

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial terdiri dari tiga unit kerja eselon IV dengan uraian tugas dan fungsi

sebagai berikut:

KEPALA PANTI

SEKSI PROGRAM DAN ADVOKASI

SOSIAL FUNGSIONAL

SEKSI REHABILITASI

SOSIAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

SHELTERED WORKSHOP

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

5

Page 7: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

1. Kepala Panti Berdasarkan Keputusan Dirjen Yanrehsos No.19/PRS-I/KEP/R/I/2006 tanggal 20

September 2006, Kepala Panti mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas

manajerial dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Panti antara lain :

a. Penyusunan rencana program, evaluasi dan laporan b. Pelaksanaan registrasi,observasi,identifikasi diagnosa sosial dan perawatan

c. Pelaksanaan pelayanandan rehabilitasi yg meliputibimbingan mental, sosial, fisik

dan keterampilan.

d. Pelaksanaan resosialisasi,penyaluran dan bimbingan lanjut

e. Pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi

f. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan stnadar pelayanandan rehabilitasi sosial.

g. Pelaksanaan urusan tata usaha

2. Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan dukungan pelayanan administrasi, penyiapan penyusunan rencana

anggaran, urusan dalam surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

rumah tangga serta kehumasan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bag. Tata usaha antara lain :

a. Melakukan persiapan bahan rencana kegiatan tahunan

b. Melakukan urusan surat menyurat

c. Mendistribusikan dan menindaklanjuti surat

d. Menyiapkan bahan laporan kegiatan panti

e. Melakukan kegiatan administrasi perkantoran

f. Menghimpun dan merekap DP3, DUK, dan Daftar Hadir.

g. Menyiapkan urusan cuti, KARIS/KARSU, ASKES dan TASPEN

h. Menyiapan usulan diklat pegawai dan kenaikan pangkat serta kenaikan gaji

berkala

i. Menyiapkan bahan mutasi dan pembinaan pegawai

j. Menyiapkan bahan sangsi administrasi kepegawaian

k. Menyiapkan analisa kebutuhan pegawai

l. Menyiapkan urusan gaji dan honor pegawai

m. Menyiapkan rencana dan analisa penggunaan dana rutin

n. Melakukan penyusunan anggaran dan pembahasan

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

6

Page 8: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

o. Menyiapkan bahan panduan operasional panti

p. Menyiapkan laporan realisasi keuangan

q. Melakukan Unit Akutansi Wilayah (UAW) dan Sistem Akutansi Instansi (SAI)

mengenai barang dan keuangan, data inventaris barang, ruangan, gedung,

laporan mutasi, penghapusan, penggunaan dan memelihara keamanan barang.

r. Mengusulkan kepanitiaan perlengkapan

s. Menyiapkan analisa Kebutuhan Perlengkapan Kantor, dapur dan asrama

t. Menyelenggarakan keamanan, kebersihan dan penerangan lingkungan panti.

u. Menyiapkan bahan permakanan dan kebutuhan klien

v. Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka

penyusunan laporan kegiatan panti.

w. Menyiapkan bahan kehumasan

x. Menyiapkan bahan dokumentasi pameran, dan sosialisasi program.

3. Seksi Program dan Advokasi Sosial Menyusun rencana program pelayanan Rehabilitasi Sosial, pemberian informasi,

advokasi sosial dan kerjasama, penyiapan bahan standarisasi pelayanan,

resosialisasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan dan penyusunan laporan

pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Program dan Advokasi antara lain :

a. Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang

berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Melakukan perumusan rencana kegiatan tahunan

c. Melakukan konsultasi kegiatan kepada pimpinan

d. Melakukan pengkajian program, penyiapan standarisasi pelayanan, pemantauan

dan evaluasi.

e. Melakukan penyiapan bahan program pendampingan yang memerlukan

advokasi

f. Melakukan penyusunan bahan program pelayanan

g. Menyiapkan bahan panduan operasional panti

h. Menyiapkan bahan panduan petugas pelayanan klien

i. Melakukan program Pertemuan Orang tua Klien ( POT ) / keluarga.

j. Melakukan penyiapan bahan LAKIN serta program dan informasi

k. Melakukan pendistribusian informasi ketentuan/peraturan/tata tertib setiap unit

pelayanan dan klien yang wajib dipatuhi

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

7

Page 9: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

l. Melakukan pendampingan penyesuaian bagi setiap klien yang terhambat selama

mengikuti tahapan / proses rehabilitasi dalam panti.

m. Melakukan penghimpunan, pengolahan hasil pelaksanaan kegiatan bidang

sebagai bahan laporan.

n. Melakukan penyelenggaraan dan pengolahan perpustakaan

o. Melakukan penghimpunan, pengolahan data dan informasi sebagai bahan

penyusunan laporan

p. Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka

penyusunan laporan kegiatan panti

q. Melakukan tugas lain dari kepala panti sesuai peraturan yang berlaku.

4. Seksi Rehabilitasi Sosial Melakukan observasi, identifikasi, registrasi, pemeliharaan jasmani dan penetapan

diagnosa, perawatan, bimbingan, pengetahuan dasar pendidikan, mental, sosial, fisik,

keterampilan, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas

intelektual.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial antara lain :

a. Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang

berkaitandengan tugas dan tanggung jawabnya

b. Membagi tugas / kegiatan kepada staf

c. Melakukan persiapan rencana kegiatan bimbingan fisik, perawatan kesehatan,

mental, sosial, dan keterampilan serta mengkonsultasikan kepada kepala panti.

d. Melakukan koordinasi kegiatan tahunan dengan unit terkait.

e. Melakukan penyusunan kurikulum, seleksi, kegiatan bimbingan sosial, mental,

fisik, kecerdasan dan keterampilan.

f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial termasuk

perkembangan klien.

g. Melakukan identifikasi, registrasi, seleksi dan penerimaan serta penjelasan

program kepada calon klien.

h. Melakukan tes awal untuk pengungkapan dan pemahaman masalah

(assessment)

i. Melakukan tes penelusuran minat dan bakat termasuk kemampuan IQ dan EQ.

j. Melakukan penempatan klien dalam program

k. Melakukan pendekatan kepada masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait

dalam rangka penyiapan resosialisasi

l. Melakukan penyiapan bahan rujukan sesuai masalah

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

8

Page 10: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

m. Melakukan konsultasi keluarga

n. Melakukan penyiapan bahan kelengkapan file klien

o. Melakukan penyelenggaraan pengasramaan

p. Melakukan penyiapan kegiatan PBK/ magang, dan kunjungan keluarga

q. Melakukan penyiapan bahan keterampilan, bimbingan kecerdasan dan

kesehatan

r. Melakukan pembinaan terhadap Pembina asrama dan instruktur

s. Melakukan konsultasi kegiatan dengan pimpinan

t. Melakukan penghimpunan, pengolahan data dan informasi sebagai bahan

penyusunan laporan

u. Melakukan tugas lain dari kepala panti sesuai peraturan yang berlaku.

C. PERMASALAHAN REHABILITASI SOSIAL Kecenderungan yang terjadi dalam era Otonomi Daerah adalah adanya kecenderungan

pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran pembangunan daerah pada sektor-

sektor ekonomi dan fisik yang mengakibatkan tersisihkannya penanganan permasalahan

kesejahteraan sosial sangat konsumtif. Beberapa permasalahan sosial yang tumbuh dan

berkembang di masyarakat salah satunya kurang perhatian orang tua, keluarga, baik secara

fisik, mental dan sosial bagi anak penyandang Disabilitas Intelektual (Cacat Mental).

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini adalah

untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance result) 2016 tersebut diperbandingkan

dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Dengan pola pikir tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu disusun dengan sistematika penyajian

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek strategis dan

struktur organisasi.

Bab II Perencanaan Dan Penetapan Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu tahun 2010-2014 dan Penetapan

Kinerja 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Panti Sosial

Bina Grahita Nipotowe Palu dikaitkan dengan pertanggungjawaban anak

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

9

Page 11: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

Penyandang Disabilitas Intelektual (Cacat Mental) terhadap pencapaian

strategis untuk tahun 2016.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan

datang.

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

10

Page 12: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. PERENCANAAN

RENCANA STRATEGIS REHABILITASI SOSIAL

Dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial, peran Panti Sosial Bina Grahita

Nipotowe Palu sebagai penanggung jawab terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dengan

sasaran utama yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya pelayanan sosial terhadap penyandang Disabilitas Intelektual

(Cacat Mental).

2. Melaksanakan kebijakan baru dalam pelayanan sosial.

VISI

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam menjalankan tanggungjawabnya

merumuskan visi sebagai berikut :

“Mewujudkan Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu sebagai lembaga

penyelenggara rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Intelektual secara

prima.”

Visi ini mengandung arti bahwa Panti Sosial Bina Grahita “Nipotowe” Palu sebagai

sebuah institusi sosial dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dilaksanakan secara

profesional berkualitas, sehingga proses pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang

Disabilitas Intelektual mendapatkan hasil yang optimal, yang menghasilkan terwujudnya

kemandirian penyandang Disabilitas Intelektual yang terampil. Panti Sosial Bina Grahita

“Nipotowe” Palu tidak hanya institusi yang memberikan pelayanan saja namun menjadi pusat

percontohan bagi panti lainnya dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

mempunyai misi yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik, misi tersebut adalah :

a. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penerima Manfaat sesuai

dengan Standar Pelayanan;

b. Melaksanakan program dan advokasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi

Penerima Manfaat yang efisien dan efektif;

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

11

Page 13: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

c. Melaksanakan dukungan, manajemen pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti yang

akuntabel, transparan, dan efisien.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja yang dimaksud sesuai dengan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus

penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organsasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagi dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu telah membuat penetapan kinerja tahun 2016

yang ditandatangani pada bulan januari 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan,

tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penetapan kinerja Panti Sosial Bina Grahita

Nipotowe Palu tahun 2016 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2016

yang telah ditetapkan. Ringkasan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja

Tahunan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA

(IKU)

TARGET TAHUN 2016

Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat

Jumlah PM yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya 70 Penerima manfaat

Meningkatnya kualitas kemampuan sosial PM

Jumlah PM yang telah memiliki

Kemampuan Sosial

70 Penerima manfaat

Meningkatnya kualitas program penjangkauan bagi PM yang berada di luar panti

Jumlah PM yang telah

mendapatkan pelayanan dan

rehabilitasi di luar panti

200 Penerima Manfaat

Meningkatnya kualitas program dan advokasi sosial bagi penerima manfaat

• Jumlah dokumen Program Pelayanan

• Jumlah bahan estándar

• 5 Dokumen • 5 Dokumen

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

12

Page 14: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

pelayanan • Jumlah laporan resosialisasi • Jumlah laporan Monev

• 12 Dokumen • 26 Dokumen

Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti

• Jumlah Dokumen Kepegawaian

• Jumlah Laporan Keuangan • Jumlah Laporan Barang Milik

Negara • Jumlah Dokumen

Perencanaan Anggaran

• 12 Dokumen

• 12 Dokumen

• 3 Dokumen

• 1 Dokumen

Meningkatnya kualitas pelayanan melalui peningkatan infrastruktur

• Jumlah Bangunan yang mendapatkan renovasi

• Jumlah kendaraan dalam mrndukung proses pelayanan

• Jumlah sarana penunjang yang berhubungan langsung dengan PM

• Jumlah pengolah data PM

• 12 Bangunan

• 5 Unit

• 489 Unit

• 12 Unit

JUMLAH ANGGARAN : Program Utama : Program Rehabilitasi Sosial sebelum penghematan

Rp. 8.563.042.000,-

Program Utama : Program Rehabilitasi Sosial sebelum penghematan

Rp. 8.217.802.000-

C. STRATEGI

KEBIJAKAN

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan

masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan

kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat didaerah didalam seluruh aspek

kegiatan pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas

potensi-potensi dan sumber-sumber yang tersedia didaerahnya.

Kementerian Sosial mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas

pembangunan kesejahteraan sosial dibidang Rehabilitasi Sosial, sedangkan fungsi yang

diembannya meliputi :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Rehabilitasi Sosial.

2. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial.

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

13

Page 15: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi tersebut serta perkembangan

permasalahan sosial tingkat global, regional, nasional dan berbagai komiten yang telah

disepakati, maka ditetapkan kebijakan teknis dibidang pelayanan sosial yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme rehabilitasi sosial bagi Anak baik yang dilaksanakan

pemerintah maupun masyarakat.

2. Memperluas jangkauan dan pemerataan rehabilitasi sosial sehingga dapat

menjangkau segenap kelompok sasaran diberbagai tingkat wilayah.

3. Meningkatkan dan memperkuat peran masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan

Rehabilitasi Sosial dengan melibatkan seluruh unsur dan komponen masyarakat

termasuk dunia usaha, atas dasar swadaya dan kesetiakawanan sosial, sehingga dapat

melembaga dan berkesinambungan.

4. Meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi baik

fisik, personil maupun pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

5. Meningkatkan koordinasi intra dan inter sektoral, antar berbagai instansi pererintah

terkait di pusat dan daerah serta dengan masyarakat/orsos termasuk dunia usaha, untuk

mendukung penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial.

6. Memantapkan manajemen rehabilitasi sosial dengan penyempurnaan aspek-aspek

manajemen termasuk koordinasi dan keterpaduan dengan pemerintah daerah dan

masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga terwujud pelayanan sosial yang makin

berkualitas dan akuntabel.

7. Mengembangkan dan meningkatkan informasi masalah kesejahteraaan sosial dalam

koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

14

Page 16: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

PROGRAM

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu hanya memliki satu program yaitu Program

Rehabilitasi Sosial. Program Rehabilitasi Sosial menitikberatkan kegiatannya pada upaya

yang bersifat rehabilitatif tanpa mengesampingkan upaya pencegahan dan pelayanan sosial

dasar guna pemenuhan hak dasar guna warga masyarakat. Oleh karena itu upaya yang

dilakukan bersifat terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan

mental dan keagamaan, bimbingan sosial, edukasional dan penyesuaian psikososial untuk

meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri, serta

mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki, baik potensi

fisik, mental, sosial dan ekonomi.

Dalam melaksanakan program teknis tersebut Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

juga melakukan kegiatan dukungan manajemen yaitu :

1. Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan

fungsi manajemen dalam penyelenggaraan dan pemerintahan.

Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan tugas manajemen

dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi

pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan sasaran tersedianya

sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan

yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan penyelenggaraan Negara.

Sasaran program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan

penyelenggaraan negara.

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi setiap jabatan yang berhubungan langsung dengan

pelayanan dan rehabilitasi sosial. Kendala yang ada dapat berupa kekosongan peta

jabatan yang diakibatkan ketidaktersediaan SDM yang mempunyai kompetensi baik

secara pendidikan maupun pengalaman. Disamping itu salah satu upaya dilakukan

dalam meningkat kualitas SDM yaitu mengikutsertakan dalam berbagai jenis pelatihan

dan pendidikan (Diklat) seperti diklat umum, Fungsional maupun struktural.

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

15

Page 17: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. GAMBARAN UMUM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 Penanganan masalah anak-anak penyandang Disabilitas Intelektual (Cacat Mental)

permasalahan sosial menjadi tugas pokok Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu melalui

peningkatan Rehabilitasi Sosial termasuk pelayanan sosial dasar terdiri atas upaya-upaya

medis, bimbingan mental dan keagamaan, bimbingan sosial, edukasional dan penyesuaian

psikososial untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong

diri sendiri, serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi-potensi yang

dimiliki, baik potensi fisik, mental, sosial dan ekonomi.

. Dengan demikian diharapkan sasaran garapan Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe

Palu dapat memanfaatkan pelayanan yang tersedia sehingga dapat kembali memfungsikan

peranannya dalam kehidupan bermasyarakat.

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Capaian kinerja Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu adalah untuk meningkatkan

taraf hidup anak-anak penyandang Disabilitas Intelektual (Cacat Mental) melalui kegiatan

strategis Rehabilitasi Sosial, yaitu program kesejahteraan sosial anak.

Indikator capaian untuk meningkatkan taraf hidup anak-anak penyandang Disabilitas

Intelektual (Cacat Mental) melalui kegiatan strategis Rehabilitasi Sosial, yaitu program

kesejahteraan sosial anak yaitu terjaminnya hak-hak untuk tumbuh kembang anak.

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

16

Page 18: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016:

• Sasaran Strategis

Tabel 3.1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis

Tahun 2016

Indikator Kinerja (IKU)

Target Realisasi Capaian (%)

Ket

Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat

Jumlah PM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya;

70 Anak usia 15 s/d 35 tahun

65 Anak usia 15 s/d 35 tahun

93%

Meningkatnya kualitas kemampuan sosial PM

Jumlah PM yang telah memiliki Kemampuan Sosial

70 Anak usia 15 s/d 35 tahun

65 Anak usia 15 s/d 35 tahun

93%

Meningkatnya kualitas program penjangkauan bagi PM yang berada di luar panti

Jumlah PM yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi di luar panti

200 Anak usia 15 s/d 35 tahun

200 Anak usia 15 s/d 35 tahun

100 %

Meningkatnya kualitas program dan advokasi sosial bagi penerima manfaat

• Jumlah dokumen Program Pelayanan

• Jumlah bahan standar pelayanan

• Jumlah laporan resosialisasi

• Jumlah laporan Monev

5 Dokumen 5 Dokumen 12 Dokumen 26 Dokumen

5 Dokumen 5 Dokumen 12 Dokumen 26 Dokumen

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam

• Jumlah Dokumen Kepegawaian

• Jumlah Laporan

12 Dokumen

12 Dokumen

100%

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

17

Page 19: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

panti Keuangan

• Jumlah Laporan Barang Milik Negara

• Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran

12 Dokumen

3 Dokumen

1 Dokumen

12 Dokumen

3 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

100%

Meningkatnya kualitas pelayanan melalui peningkatan infrastruktur

• Jumlah Bangunan yang mendapatkan renovasi

• Jumlah kendaraan dalam mrndukung proses pelayanan

• Jumlah sarana penunjang yang berhubungan langsung dengan PM

• Jumlah pengolah data PM

• 12 Bangunan

• 5 Unit

• 489 Unit

• 12 Unit

• 12 Bangunan

• 5 Unit

• 489 Unit

12 Unit

100 %

100 %

100 %

100 %

KENDALA YANG DIHADAPI DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH :

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan anak-anak penyandang

Disabilitas Intelektual (Cacat Mental) :

a. Terbatasnya anggaran

b. Terbatasnya sarana daya tampung penerima manfaat.

c. Terbartasnya SDM (Sumber Daya manusia)

d. Belum memadainya standar pedoman pelayanan kesejahteraan sosial.

e. Terbatasnya ketersediaan data dibidang kesejahteraan sosial.

f. Kurangnya pelatihan peningkatan SDM.

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

18

Page 20: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH : a. Peningkatan anggaran kebutuhan di Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu.

b. Adanya penambahan sarana dan prasarana di Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu.

c. Penambahan jumlah pegawai di Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu.

d. Adanya tambahan bantuan buku pedoman standar pedoman pelayanan kesejahteraan

sosial.

e. Tersedianya himpunan data yang dirangkum dalam satu database.

f. Ditingkatkannya kualitas dan kuantitas pelatihan bagi SDM.

AKUNTABILITAS KEUANGAN : Realisasi anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Akuntabilitas Keuangan

NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI % 1 Belanja Pegawai Rp. 3.574.908.000,- Rp. 3..429.220.345,- 96 %

2 Belanja Barang Rp. 4.362.894.000,- Rp. 4.262.046.020,- 98 %

3 Belanja Bantuan Sosial

Rp. 280.000.000,- Rp. 280.000.000,- 100 %

Perbandingan Capaian Target tahun 2016-2020

Perbandingan capaian target sasaran tahun 2016 dengan capaian target sasaran tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Target Sasaran

Tahun 2016 dan 2016

TARGET SASARAN 2016 2017

Jumlah anak-anak penyandang Disabilitas Intelektual (Cacat Mental) yang mendapatkan pelayanan dalam panti

70 Orang 70 Orang

Jumlah anak-anak penyandang Disabilitas Intelektual (Cacat Mental) yang mendapatkan pelayanan di luar panti

200 orang 90 orang

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

19

Page 21: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

Perbandingan capaian tahun 2016 dan 2017 untuk target sasaran ” anak-anak penyandang Disabilitas Intelektual (Cacat Mental)” yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti tidak mengalami penurunan maupun kenaikan atau sama dengan 0 %. Sedangkan penyandang Disabilitas Intelektual (Cacat Mental)” yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial diluar panti turun sekitar 41 % dari 200 orang menjadi 90 orang.

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

20

Page 22: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

BAB IV PENUTUP

Proses Rehabilitasi Sosial merupakan peran wajib pemerintah dan memiliki posisi

strategis dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial. Mengingat posisi strategis

tersebut maka diharapkan upaya Rehabilitasi Sosial dapat mengurangi permasalahan

kesejahteraan sosial yang semakin kompleks dan berat.

Proses dan upaya Rehabilitasi Sosial saat ini masih berhadapan dengan permasalahan,

kendala-kendala dan rekomendasi rencana strategis pada Panti Sosial Bina Grahita

Nipotowe Palu. Maka pelaksanaan akuntabilitas tujuan utamanya adalah dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada anak-anak penyandang Disabilitas Intelektual (Cacat

Mental). Oleh karena itu Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan

pembangunan kesejahteraan sosial menganggap bahwa penyusunan LAKIN merupakan

bagian integral dari proses pembangunan itu sendiri yang perlu dilaksanakan secara berkala

sebagai wujud tanggung jawab dan evaluasi terhadap berbagai upaya yang dilakukan dalam

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

LAKIN ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja

serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good

government).

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Panti Sosial Bina

Grahita Nipotowe Palu ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami

mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang terkait guna perbaikan laporan ini ditahun-

tahun mendatang. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini kami

ucapkan terima kasih.

Sigi, Pebruari 2017

Kepala Panti,

Hj. Suriaty

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

21

Page 23: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

22

Page 24: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PANTI SOSIAL BINA GRAHITA “NIPOTOWE” PALU

Jl. Guru Tua No. 26 Telp. (0451) 481566 Fax. (0451) 481566 Sigi 94364

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Kamsiaty Rotty, M.Pd

Jabatan : Kepala PSBG Nipotowe Palu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Samsudi, MM

Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sigi, Januari 2016

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. Samsudi, MM Dra. Kamsiaty Rotty, M.Pd NIP.19551225 198303 1 001 NIP. 19661008 199203 2 002

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

23

Page 25: t r s xintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/upt/...umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA

(IKU)

TARGET TAHUN

2016

Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat

Jumlah PM yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya 70 Penerima manfaat

Meningkatnya kualitas kemampuan sosial PM

Jumlah PM yang telah memiliki

Kemampuan Sosial

70 Penerima manfaat

Meningkatnya kualitas program penjangkauan bagi PM yang berada di luar panti

Jumlah PM yang telah mendapatkan

pelayanan dan rehabilitasi di luar

panti

200 Penerima

Manfaat

Meningkatnya kualitas program dan advokasi sosial bagi penerima manfaat

• Jumlah dokumen Program Pelayanan

• Jumlah bahan estándar pelayanan

• Jumlah laporan resosialisasi • Jumlah laporan Monev

• 5 Dokumen • 5 Dokumen

• 12 Dokumen • 26 Dokumen

Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti

• Jumlah Dokumen Kepegawaian • Jumlah Laporan Keuangan • Jumlah Laporan Barang Milik

Negara • Jumlah Dokumen Perencanaan

Anggaran

• 12 Dokumen

• 12 Dokumen

• 3 Dokumen

• 1 Dokumen

Meningkatnya kualitas pelayanan melalui peningkatan infrastruktur

• Jumlah Bangunan yang mendapatkan renovasi

• Jumlah kendaraan dalam mrndukung proses pelayanan

• Jumlah sarana penunjang yang berhubungan langsung dengan PM

• Jumlah pengolah data PM

• 12 Bangunan

• 5 Unit

• 489 Unit

• 12 Unit

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 8.563.042.000,- (Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Dua

Ribu Rupiah)

Sigi, Januari 2016 Kepala PSBG Nipotowe Palu

Dra. Kamsiaty Rotty, M.Pd

laporan Akuntabilitas PSBG Nipotowe Palu 2016

24