laporan kinerja tahun 2019app.bpkp.go.id:9090/esakip/assets/dist/dok/lk_b000_2019.pdf · 2020. 3....

Memperkuat Kompetensi Pengawasan Intern Yang Berkelanjutan Demi Bakti Untuk Negeri

Laporan Kinerja Tahun 2019

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan www.bpkp.go.id

Nomor : LKIN-9/K/SU/2020

Tanggal : 27 Februari 2020

Laporan Kinerja

Tahun 2019

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

www.bpkp.go.id

Budi PriharyantoStamp


ii Laporan Kinerja 2019 - BPKP

Kata Pengantar

Muhammad Yusuf Ateh

Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan

Tahun 2019 merupakan tahun akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) dan juga Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2015-2019. Oleh karena itu, laporan

kinerja tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun terakhir dalam periode Renstra

tersebut. Sebagai laporan penutup implementasi Renstra, laporan kinerja tahun 2019

ini menyajikan pencapaian kinerja tahun 2019 dan juga pencapaian tujuan BPKP

sebagaimana direncanakan dalam Renstra periode 2015-2019.

Berakhirnya RPJMN dan Renstra BPKP tahun 2015-2019, membuka babak baru bagi

BPKP untuk merencanakan arah pengawasan yang akan dilakukan BPKP dalam

periode lima tahun ke depan, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pada

tahun 2019 BPKP telah menyusun Rancangan Renstra tahun 2020-2024 dengan

berpedoman pada Rancangan RPJMN tahun 2020- 2024.

Dalam rancangan RPJMN tahun 2020-2024, Pemerintah telah menetapkan arah

pembangunan pada akhir periode Rencana Pemerintah Jangka Panjang Tahun 2005 –

2025 dengan menitik beratkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

berujung pada optimalisasi penerimaan negara, peningkatan serta pemerataan

pembangunan infrastruktur pendukung dan kapasitas sumber daya manusia.

Pengawasan atas akuntabilitas dan kinerja tidak dapat dilepaskan dari fokus-fokus

pemerintah tersebut. Oleh karena itu, BPKP hadir menjalankan peran yang lebih

iv Laporan Kinerja 2019 - BPKP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL v DAFTAR GAMBAR vii RINGKASAN EKSEKUTIF x PERNYATAAN TELAH DIREVIU xiii PENDAHULUAN 02 Tugas dan Fungsi BPKP

Struktur Organisasi

Aspek Strategis Organisasi

Kegiatan dan Layanan Produk BPKP

Sistematika Laporan

04 05 09 10 11

PERENCANAAN KINERJA 12 Rencana Strategis 2015-2019

Perjanjian Kinerja 2018 14 31

AKUNTABILITAS KINERJA 32 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pencapaian Tujuan BPKP 2015-2019

Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis 1 - Indeks AP3N

Sasaran Strategis 2 - SPIP

Sasaran Strategis 3 - APIP

Dukungan Pengawasan

Kinerja Lainnya Tahun 2019

Akuntabilitas Keuangan

34 35 38 39 67 94 121 131 150

PENUTUP 152

KILAS PERISTIWA 2019 162

LAMPIRAN 166

BPKP - Laporan Kinerja 2019 v

DAFTAR TABEL

2.1 Indikator Kinerja Utama BPKP Tahun 2015-2019

27

2.2 Target Kinerja BPKP tahun 2015-2019

30

2.3 Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2019

31

3.1 Ringkasan Kinerja BPKP Tahun 2019

38

3.2 Kinerja Sasaran Strategis 1. 39

3.3 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

41

3.4 Hasil Pengukuran Indeks AP3N Tahun 2019

43

3.5 Area of Improvement (AOI) Indeks AP3N Tahun 2019

44

3.6 Reviu Tata Kelola PSN Tahun 2019

45

3.7 Peningkatan ruang fiskal hasil OPN 2015-2019

52

3.8 Penghematan pengeluaran negara pembangunan LRT

52

3.9 Penghematan pengeluaran negara dari hasil verifikasi tagihan tunggakan pihak ketiga 2015-2019

52

3.10 Penghematan pengeluaran negara dari hasil pengawasan ganti rugi pengadaan tanah PSN

53

3.11 Cost Saving 2015-2019 53

3.12 Perkembangan Capaian Opini WTP Pemda TA. 2016 - 2018

61

3.13 Perkembangan korporasi GCG "baik" 2015-2019

61

3.14 Perkembangan BUMN kinerja "baik" 2015-2019

61

3.15 Perkembangan PDAM kinerja "sehat" 2015-2019

62

3.16 Perkembangan BLUD kinerja "Baik" 2015-2019

62

3.17 Target dan Realisasi Output Kegiatan Keinvestigasian

62

3.18 penghematan keuangan negara dari hasil audit penyesuaian harga dan audit klaim 2015-2019

64

3.19 FCP, MPAK, dan HKP 2015-2019

64

3.20 Kinerja Sasaran Strategis 2 65

3.21 Perkembangan Jumlah K/L yang Mencapai Maturitas SPIP Level 3 menurut Kedeputian Pembina

67

3.22 Kondisi Maturitas SPIP K/L 2019

68

3.23 Peningkatan Maturitas SPIP K/L 2019

68

3.24 Lima AOI Tertinggi Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ lembaga Tahun 2019

69

3.25 Perkembangan Jumlah Pemerintah Provinsi yang Mencapai Maturitas SPIP Level 3

72

3.26 Peningkatan Maturitas SPIP Pemprov 2019

73

3.27 Perkembangan Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang Mencapai Maturitas SPIP Minimal Level 3 menurut Wilayah/ Provinsi

78

3.28 Kondisi Maturitas SPIP Pemerintah Kab/Kota Tahun 2019 menurut Provinsi

84

3.29 Peningkatan Maturitas SPIP Pemkab/ Kota 2019

85

3.30 Lima AOI Penyelenggaraan SPIP Pemda Tahun 2019

88

3.31 Skema Penilaian Efektivitas SPI Korporasi

90

3.32 Efektivitas SPI Korporasi (Level 3) s.d. Tahun 2019

90

3.33 Komposisi level efektivitas SPI menurut jenis Badan Usaha (BU)

91

3.34 Ringkasan Kinerja Sasaran Strategis 3

94

3.35 Perkembangan Jumlah APIP K/L yang Mencapai Kapabilitas Level 3

96

3.36 Kondisi Kapabilitas APIP K/L Tahun 2019

97

3.37 Peningkatan Kapabilitas APIP K/L 2019

97

3.38 Lima AOI Tertinggi kapabilitas APIP Kementerian/ lembaga Tahun 2019

98

vi Laporan Kinerja 2019 - BPKP

3.39 Perkembangan Jumlah APIP Pemerintah Provinsi Kapabilitas Level 3

100

3.40 Kondisi Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Tahun 2019

100

3.41 Peningkatan Kapabilitas APIP Pemprov 2019

100

3.42 Perkembangan Jumlah APIP Pemerintah Kab/Kota yang Mencapai Kapabilitas minimal Level 3

106

3.43 Kondisi Kapabilitas APIP Pemerintah Kab/Kota Tahun 2019

115

3.44 Peningkatan Kapabilitas APIP Pemkab/ Kota 2019

115

3.45 AOI kapabilitas APIP Pemda Tahun 2019

119

3.46 Hasil seleksi dan penetapan diklat JFA tahun 2019

123

3.47 Jumlah K/L/Pemda yang mengimplementasikan JFA beserta auditor tahun 2019

123

3.48 Capaian Kegiatan Fasilitasi Penilaian Angka Kredit 2019

124

3.49 Jumlah lulusan program degree tahun 2015-2019

124

3.50 Jumlah peserta non degree tahun 2015-2019

125

3.51 Jumlah Peserta Diklat Teknis Substantif Tahun 2019

127

3.52 Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor Tahun 2019

127

3.53 Perkembangan Jumlah Peserta diklat Tahun 2015-2019

128

3.54 Roadmap pembentukan GIA Corpu

135

3.55 Anggaran dan Realisasi Keuangan BPKP Tahun 2019

150

3.56 Anggaran dan Realisasi Keuangan menurut Jenis Belanja

150

3.57 Anggaran dan Realisasi Keuangan menurut Program

150

4.1 Kesimpulan Pencapaian Tujuan BPKP 2015-2019

155

4.2 Kesimpulan Pencapaian Kinerja BPKP Tahun 2019

155

BPKP - Laporan Kinerja 2019 vii

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi BPKP 06

1.2 Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, didampingi istri berfoto bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden seusai dilantik sebagai Kepala BPKP di Istana Negara, 5 Februari 2020

07

1.3 Posisi pegawai per 31 Desember 2019

08

1.4 Peta SDM BPKP per 31 Desember 2019 menurut lokasi unit kerja

09

1.5 Sistematika laporan 11

2.1 Rencana Strategis BPKP periode 2015-2019

16

2.2 Empat Fokus Pengawasan 28

3.1 Konsep Pengukuran Indeks AP3N

40

3.2 Skala Skor Indeks AP3N 42

3.3 Perbandingan Kinerja Indeks AP3N

43

3.4 Kepala Perwakilan BPKP provinsi NTB melakukan pemantauan proyek PSN pembangunan Bendungan Bintang Bano di Sumbawa, NTB

45

3.5 Pelaksana Tugas Kepala BPKP dan Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman melakukan rapat pembahasan mengenai LRT dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

46

3.6 Inspeksi lapangan tim, dipimpin Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur memantau PSN Pembangunan Jembatan Pulau Balang II di Kabupaten Penajam Paser Utara

46

3.7 Inspeksi lapangan tim, dipimpin Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memantau progress PSN pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)

47

3.8 Inspeksi lapangan tim dipimpin Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memantau progress PSN pembangunan Jalan Lintas Utara Flores dari Labuan Bajo - Kedindi

47

3.9 Tim BPKP melakukan peninjauan dalam rangka reviu progres pembangunan LRT Cawang - Cibubur

48

3.10 Inspeksi lapangan tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memantau PSN Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

48

3.11 Tim BPKP melakukan inspeksi lapangan dalam rangka pemantauan akuntabilitas penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah

49

3.12 Rapat Koordinasi dan Pembahasan Hasil Reviu BPKP pada KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2019

50

3.13 Penyampaian hasil reviu LKJPP Tahun 2018 oleh Kepala BPKP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

51

3.14 Evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan bersama bidang migas antara Kementerian Keuangan, BPKP dan SKK Migas

53

3.15 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama SP2D online antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Bank BNI dan BPKP guna mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

55

3.16 Perkembangan Implementasi Siskeudes 2015-2019 (Desa)

56

viii Laporan Kinerja 2019 - BPKP

3.17 Kunjungan Deputi PKD ke desa-desa di Kabupaten Kampar, Riau untuk mengetahui tingkat tata kelola keuangan desa, keberhasilan pemanfaatan dana desa, dan inovasi desa

57

3.18 Peta Pemkab/ Kota yang menerapkan Siskeudes Online s.d. Tahun 2019

58

3.19 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan tim, memberikan pembinaan sistem informasi akuntansi dan aplikasi BUMDesa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja BUMDesa di Kabupaten Kolaka Timur

60

3.20 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan hasil diagnostic assessment pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba

63

3.21 Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

66

3.22 Perkembangan SPIP Level 3 K/L Tahun 2015-2019

69

3.23 Pelaksana Tugas Kepala BPKP menyerahkan Penghargaan Capaian SPIP Level 3 dan Kapabilitas APIP Level 3 pada Menteri Luar Negeri

70

3.24 Rapat Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

71

3.25 Perbandingan Kinerja Maturitas SPIP K/L (Level 3)

72

3.26 Workshop Peran Pimpinan Daerah Dalam Rangka Akselerasi Implementasi SPIP di Provinsi Aceh

73

3.27 Peta Maturitas SPIP Pemprov per 31 Desember 2019

74

3.28 Komposisi Pemprov SPIP Level 3 Th 2019 menurut Wilayah (7 wilayah) dan perkembangan maturitas SPIP Pemprov 2015-2019

76

3.29 Perbandingan Kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

77

3.30 Peta Maturitas SPIP Level 3 Pemkab/Kota per 31 Desember 2019

82

3.31 Komposisi Pemkab/Kota Level 3 menurut wilayah dan perkembangan maturitas SPIP Pemkab/Kota 2015-2019

86

3.32 Perbandingan Kinerja Maturitas SPIP Kab/Kota (Level 3)

87

3.33 Deputi Akuntan Negara menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop self assessment dan peningkatan kapabilitas SPI PTPN III

91

3.34 Kepala Perwakilan BPKP Sulsel melakukan Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Perumda Air Minum Kota Makassar

92

3.35 Sharing Session dengan BUMN, BUMD dan BLUD se-Jawa Tengah mengenai Governance, Risk, and Control (GRC) bersama Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

92

3.36 Perbandingan Kinerja Efektivitas SPI Korporasi (Level 3)

93

3.37 Tingkat Kapabilitas dan Karakteristik APIP

96

3.38 Asistensi Pengumpulan Dokumen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) di Lingkungan Kementerian Sosial

97

3.39 Perkembangan Kapabilitas level 3 APIP K/L tahun 2015-2018

98

3.40 Perbandingan Kinerja Kapabilitas APIP K/L (Level 3)

99

3.41 Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

101

3.42 Workshop peningkatan kapabilitas APIP Pemda di Provinsi Kepulauan Riau

101

3.43 Peta APIP Pemprov per 31 Desember 2019

102

3.44 Komposisi APIP Pemprov dengan Kapabilitas Level 3 Th 2019 menurut Wilayah (7 wilayah) dan Perkembangan Kapabilitas level 3 APIP Pemprov tahun 2015-2019

104

3.45 Perbandingan Kinerja Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

105

3.46 Peta Kapabilitas APIP Level 3 Pemkab/ Kota per 31 Desember 2019

108

BPKP - Laporan Kinerja 2019 ix

3.47 Workshop peningkatan kapabilitas APIP se Provinsi Aceh atas kerjasama Perwakilan BPKP Aceh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

114

3.48 Diklat Audit Intern berbasis Risiko bagi Inspektorat Kab. Yalimo

116

3.49 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten menyampaikan materi pada kegiatan Workshop peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat di wilayah Provinsi Banten

116

3.50 Komposisi APIP Pemkab/ Kota dengan kapabilitas level 3 tahun 2019 dan perkembangan kapabilitas APIP Pemkab/Kota level 3 tahun 2015-2019

117

3.51 Workshop telaah sejawat antar APIP Kabupaten di Provinsi Papua merupakan salah satu upaya meningkatkan kapabilitas APIP Kab/Kota di Papua

118

3.52 Perbandingan Kapabilitas APIP Pemerintah Kab/Kota (Level 3)

119

3.53 Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer untuk Diklat Penjenjangan Auditor BPKP

127

3.54 Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer untuk Diklat Penjenjangan Auditor dari TNI AL

128

3.55 Model GIA Corpu yang dikembangkan BPKP

133

3.56 Struktur Organisasi GIA Corpu yang dikembangkan BPKP

134

3.57 Grand Launching GIA Corpu dalam rangka Memperkuat Kompetensi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan, tanggal 30 Mei 2019 di Aula Gandhi, BPKP

136

3.58 Sosialisasi MOOC kepada pejabat di lingkungan BPKP

138

3.59 Video Conferences BPKP dan CCA Bhutan dalam rangka knowledge sharing

139

3.60 MoU Kerjasama BPKP dan CCA Bhutan

139

3.61 BPKP menerima Head of Korean Development Institute

140

3.62 Kepala BPKP menerima kunjungan studi Banding delegasi AGIA Filipina

141

3.63 Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan (Rakornaswas) Tahun 2019 Tanggal 21 Maret 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta

142

3.64 BPKP menerima penghargaan untuk K/L yang meraih opini WTP untuk laporan Keuangan Tahun 2014-2018 dari Menteri Keuangan

145

3.65 BPKP menerima penghargaan untuk K/L dengan kualifikasi "Menuju Informatif" dari Komisi Informasi Pusat (KIP)

146

3.66 Piagam penghargaan Menteri Keuangan RI sebagai Peringkat I Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik Tahun 2018 kategori Pagu Kecil

147

3.67 Piala Bronze Winner Public Relations Indonesia Awards 2019 kategori Media Sosial sub kategori Lembaga

147

3.68 Piala Silver Winner Insan PR Indonesia 2019 kategori Kepala Subbagian Humas

148

3.69 BPKP menerima BKN Awards 2019 Kategori Penilaian Kompetensi Tingkat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

148

3.70 BPKP menerima penghargaan “The Most Innovative Institution” dalam penilaian instansi pembina jabatan fungsional terbaik tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB

149

3.71 Pohon Kinerja BPKP Tahun 2020-2024

149

x Laporan Kinerja 2019 - BPKP

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPKP merupakan lembaga pengawasan internal pemerintah yang bertugas melakukan

pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, pada periode 2015-2019, BPKP memfokuskan

pengawasan pada pengawalan program pembangunan nasional dan perbaikan

akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan melalui implementasi sistem pengendalian

intern pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern

pemerintah (APIP).

Tahun 2019 ini merupakan tahun akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) dan juga Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) tahun 2015-2019. Oleh karena itu, laporan kinerja tahun 2019

ini juga merupakan laporan kinerja tahun terakhir dalam periode Renstra tersebut.

Sebagai laporan penutup implementasi Renstra, laporan kinerja tahun 2019 ini

menyajikan pencapaian tujuan BPKP sebagaimana direncanakan dalam Renstra

periode 2015-2019.

Pencapaian Tujuan 2015-2019

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Pada akhir renstra tahun 2019, BPKP telah berhasil meningkatkan kualitas

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang semula berada

pada skala 2 (skala 1-5) pada tahun 2017, menjadi skala 3 (skala 1-5) pada tahun

2019 sesuai dengan target renstra (tercapai 100%). Dengan pencapaian kualitas

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional skala 3 (skala 1-5),

secara umum pengelolaan program pembangunan nasional cukup baik.

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

Pada akhir renstra tahun 2019, BPKP telah berhasil meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah yang semula sebesar 0,96% pada

tahun 2015, menjadi sebesar 60,16% pada tahun 2019, atau mencapai 81,86% dari

target sebesar 73,49%. Pencapaian tersebut bermakna bahwa 60,16% instansi

pemerintah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi

dengan baik.

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten

Pada akhir renstra tahun 2019, BPKP telah berhasil meningkatkan kapabilitas aparat

pengawasan intern pemerintah (APIP) yang semula sebesar 0,96% pada tahun 2015,

menjadi sebesar 57,94% pada tahun 2019, atau mencapai 79,45% dari target sebesar

72,81%. Pencapaian tersebut bermakna bahwa 57,94% APIP telah mampu menilai

efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu kegiatan dan mampu memberikan

konsultansi terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

BPKP - Laporan Kinerja 2019 xi

Pencapaian Kinerja Tahun 2019

Kinerja Tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan, walaupun belum

seluruhnya mencapai target tahun 2019. Dari delapan indikator kinerja, sebanyak satu

indikator kinerja mencapai target (100%), sebanyak 6 indikator kinerja kinerjanya

mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dan sebanyak satu indikator kinerja

belum mencapai target.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional

Pencapaian sasaran strategis ini diukur oleh satu indikator Kinerja yaitu “Indeks

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas dalam

Nawacita”. Dari hasil pengukuran kinerja, rata-rata skor indeks akuntabilitas pengelolaan

program pembangunan nasional (AP3N) sebesar 64,28, berada pada skala 3 sesuai

target, atau tercapai 100%.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Maturitas SPIP dan Efektivitas SPI Korporasi

Pencapaian sasaran strategis ini diukur oleh empat indikator Kinerja. Dari hasil

pengukuran kinerja, tiga indikator mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun

lalu, namun belum mencapai target, dan sebanyak satu indikator belum mencapai

target.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah

Pencapaian sasaran strategis ini diukur oleh tiga indikator Kinerja. Dari hasil

pengukuran kinerja, seluruhnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun

lalu, namun belum mencapai target.

Untuk meningkatkan capaian kinerja ke depan, maka perlu ditempuh strategi sebagai

berikut:

1. Pembinaan pengelolaan risiko pada K/L/Pemda.

2. Meningkatkan komunikasi dengan pimpinan K/L/Pemda melalui forum-forum untuk

mengingatkan kembali tentang awareness dalam pengelolaan risiko.

3. Memantau, mendorong dan melakukan asistensi pada K/L/Pemda dalam

melaksanakan tindak lanjut dari action plan perbaikan area of improvement

maturitas SPIP dan kapabilitas APIP

4. Peningkatan kompetensi SDM APIP (termasuk di bidang audit keinvestigasian)

yang didukung dengan Training Need Analysis (TNA), antara lain melalui GIA

Corporate University dan MOOC.

5. Melaksanakan koordinasi dengan AAIPI untuk implementasi peer review bagi APIP

yang sudah siap menuju level 3.

Dalam rangka memperkuat kompetensi pengawasan intern yang berkelanjutan, pada

tahun 2019 BPKP membentuk Government Internal Auditor Corporate University (GIA

Corpu), dan mengembangkan Massive Open Online Courses (MOOC) yaitu metode

pembelajaran baru yang sepenuhnya berbasis elektronik (Full E-Learning).

Di samping kinerja sebagaimana tersebut di atas, beberapa peristiwa penting

mencerminkan pengakuan internasional atas kinerja BPKP, antara lain yaitu:

xii Laporan Kinerja 2019 - BPKP

1. Video Conference dalam rangka Sharing Knowledge BPKP dan Central

Coordinating Agency (CCA) Bhutan.

2. Kerja sama BPKP dan Korean Development Institute (KDI) melalui knowledge

Sharing Program untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui penguatan

fungsi audit internal.

3. Studi Banding Association of Government Internal Auditors (AGIA) Filipina ke BPKP

mengenai internal audit best practices di Indonesia.

Pada tahun 2019, BPKP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan

Intern dengan tema “Penguatan APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan

Pembangunan yang Berkualitas”. Kegiatan tersebut secara langsung dibuka oleh Wakil

Presiden RI Jusuf Kalla sekaligus bertindak sebagai Keynote Speaker. Kegiatan

tersebut diselenggarakan dalam rangka terus memperkuat peran APIP.

Dalam tahun 2019, BPKP memperoleh sembilan penghargaan yang mencerminkan

pengakuan instansi lain atas kinerja BPKP yaitu: 1) Penghargaan untuk K/L yang

meraih opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2014 - 2018 dari Menteri

Keuangan, 2) Anugerah Keterbukaan Informasi dengan kualifikasi “Menuju Informatif”

pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Negara Non Kementerian dari Komisi

Informasi Pusat (KIP), 3) Penghargaan dari Kementerian Keuangan berupa plakat

atas pencapaian Kinerja Terbaik Pengelolaan Anggaran Tahun 2018 dari Menteri

Keuangan, 4) Penghargaan sebagai K/L dengan pengelolaan anggaran terbaik

dengan kategori pagu anggaran kecil dari Menteri Keuangan, 5) Bronze Winner Public

Relations Indonesia Awards 2019 kategori Media Sosial sub kategori Lembaga,

6) Silver Winner Insan PR Indonesia 2019, 7) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Awards 2019 Kategori Penilaian Kompetensi Tingkat Lembaga Pemerintah Non-

Kementerian, dan 8) Penghargaan “The Most Innovative Institution” dalam penilaian

instansi pembina jabatan fungsional terbaik tahun 2019 dari Kementerian PAN dan RB,

dan 9) Penghargaan perolehan nilai pengawasan eksternal ANRI terhadap BPKP, di

mana BPKP mendapatkan nilai 91,97 dengan predikat "Sangat Memuaskan".

Perbaikan perencanaan kinerja yang telah dilakukan BPKP pada tahun 2019 yaitu:

1) menyusun Pohon Kinerja tahun 2020-2024, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi

evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB, dan 2) penyusunan profil indikator

kinerja, yang memuat rumus pengukuran, dan target kinerja tahun 2020-2024. Pohon

kinerja dan profil indikator kinerja tersebut telah digunakan dalam penyusunan Renstra

BPKP Tahun 2020-2024.

Kinerja BPKP tahun 2015-2019 masih akan dilanjutkan pada Renstra tahun 2020-

2024. Dalam Renstra BPKP tahun 2020-2024, BPKP menetapkan enam indikator

kinerja, tiga indikator di antaranya merupakan indikator kinerja yang telah digunakan

dalam Renstra tahun 2015-2019, sedangkan tiga lainnya merupakan pengembangan

baru, yaitu: 1) Indeks Manajemen Risiko, 2) Indeks Akuntabilitas Tata Kelola

Pembangunan Nasional, 3) Tingkat Maturitas SPIP, 4) Tingkat Kapabilitas APIP, 5)

Indeks Komposit Akuntabilitas Kinerja Korporasi (KOMPAK), dan 6) Indeks Efektivitas

Pencegahan Korupsi (EPK).

BPKP - Laporan Kinerja 2019 xiii

xiv Laporan Kinerja 2019 - BPKP

Pelantikan pejabat struktural di lingkungan BPKP berkenaan dengan penataan organisasi BPKP, 5 April 2019

Pendahuluan Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja Penutup

BPKP - Laporan Kinerja 1

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pendahuluan Perencanaan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Penutup

2 Laporan Kinerja 2019 - BPKP

GIA Corpu merupakan wadah pengembangan kompetensi bersama bagi seluruh komunitas APIP dan stakeholders terkait. GIA Corpu hadir sebagai mitra strategis bagi pengguna dan stakeholders untuk membangun tata kelola yang baik, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang akuntabel.

BAB 1 Pendahuluan


BPKP - Laporan Kinerja 2019 3



PENDAHULUAN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tugas utama

membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

negara serta pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait.

A. TUGAS DAN FUNGSI BPKP

Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali

penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103

Tahun 2001 beserta perubahannya. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah

dan pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang

bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan

penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan

kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

2) Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan

negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh

atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau

subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat

kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

3) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

negara/daerah;

4) Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan

tata kelola terhadap instansi/badan usaha/ badan lainnya dan program/ kebijakan

pemerintah yang strategis;

5) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan

yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian

harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang

berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian

keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan

korupsi;



6) Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama

dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya;

7) Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Pusat;

8) Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem

pengendalian intern kepada instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan

badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan

lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

9) Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai

peraturan perundang-undangan;

10) Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan

fungsional auditor;

11) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang

pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

12) Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil

pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP;

14) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,

ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Kepala BPKP

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur organisasi BPKP

terdiri atas Kepala BPKP yang membawahkan satu Sekretariat Utama, lima

Kedeputian, empat Pusat, serta satu Inspektorat. BPKP juga memiliki 34 Perwakilan

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Struktur organisasi BPKP sebagaimana

disajikan dalam Gambar 1.1.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala BPKP dibantu oleh enam Pimpinan

Tinggi Madya, yaitu Sekretaris Utama, dan lima Deputi Kepala BPKP, yaitu:

1. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman;

2. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam, Pembangunan

Manusia, dan Kebudayaan;

3. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

4. Deputi Bidang Akuntan Negara;

5. Deputi Bidang Investigasi.

Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP terdiri atas:

1. Para Kepala Biro yang berada di bawah Sekretaris Utama; 2. Para Direktur yang berada di bawah Deputi Kepala BPKP; 3. Inspektur; 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;

5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan;

6. Kepala Pusat Informasi Pengawasan;

7. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;

8. Kepala Perwakilan BPKP di 34 provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.



Gambar 1.1.

Struktur Organisasi BPKP

Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi yang diamanatkan melalui Perpres 192

Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tahun

2019, BPKP melaksanakan penataan organisasi dan tata kerja BPKP yang telah

disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Reorganisasi BPKP dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian sekaligus antisipasi

terhadap tugas-tugas saat ini dan tantangan ke depannya. Sebagai tindak lanjut

penataan organisasi dan tata kerja BPKP, telah terbit Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun

2019 dan telah diundangkan dalam Berita Negara Nomor 352 tanggal 29 Maret 2019.

Hal tersebut diikuti oleh terbitnya Keputusan Kepala BPKP tentang pembagian lingkup

tugas di kedeputian.



Beberapa penguatan pada struktur organisasi baru BPKP yaitu:

1. Penguatan Perencanaan dan Pengendalian

Dalam mengawal pencapaian Rencana Strategis BPKP, pada fungsi Sekretariat

Utama penguatan perencanaan dan pengendalian disiapkan dalam tugas dan

fungsi Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola dimana Proses Bisnis

Manajemen/ Pengarah dimasukan dalam satu koordinasi struktur dengan

pengabungan fungsi organisasi, ketatalaksanaan serta koordinasi

penyelenggaraan SPIP dan RB BPKP. Sehingga kegiatan perencanaan dan

pengendalian dapat dilakukan secara efektif.

2. Penambahan Direktorat dan Penataan Ulang

Dalam Peraturan BPKP Nomor 5 ini dilakukan penambahan Direktorat pada tiga

Kedeputian meliputi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan,

Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dan Deputi Bidang

Investigasi untuk memperkuat tugas dan fungsi BPKP. Selain itu dilakukan

penataan ulang pada direktorat pengawasan bidang-bidang pada Kedeputian

sesuai fokus pelayanan pada stakeholder serta efektifiktas pelaksaan tugas dan

fungsi BPKP.

3. Pembentukan Sub Direktorat Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan

Penguatan tata kelola pada Kedeputian dilakukan dengan hadirnya Sub Direktorat

Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pelaksana fungsi

koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, pelaporan hasil pengawasan dan

kinerja penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara dan pembangunan

nasional serta koordinasi penyelenggaraan SPIP dan RB di masing-masing

Kedeputian.

4. Nomenklatur tidak sekedar nama tapi juga konten

Pada Sekretariat Utama perubahan organisasi juga dilakukan untuk meningkatkan

layanan dan fokus pencapaian tugas dan fungsi sebagai enabler BPKP. Hal

Gambar 1.2. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, didampingi istri berfoto bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden seusai dilantik sebagai Kepala BPKP di Istana Negara, 5 Februari 2020




tersebut antara lain dengan adanya penguatan struktur organisasi, tugas dan

fungsi pada Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Hukum dan

Komunikasi, serta Biro Umum. Selain itu pada unit kerja Pusat-Pusat dilakukan

penataan organisasi sesuai dengan beban kerja dan efektifitas pencapaian kinerja

BPKP yang didelegasikan kepada mereka.

Pada akhir Juni 2019, Kepala BPKP, Dr. Ardan Adiperdana Ak., MBA., CA, CFrA

memasuki masa purnabakti, dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 71/TPA Tahun 2019, terhitung tanggal 1 Juli 2019 menunjuk Deputi Bidang

Investigasi, Iswan EImi, Ak, M.S.Acc sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKP.

Setelah mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKP selama tujuh

bulan, Iswan EImi, Ak, M.S.Acc memasuki masa purnabakti pada 31 Januari 2020, dan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan

Pejabat Pimpinan Tinggi Tetap di Lingkungan BPKP, Presiden RI melantik Muhammad

Yusuf Ateh, Ak., MBA sebagai Kepala BPKP.

Pelaksanaan tugas BPKP didukung oleh SDM yang andal. Posisi pegawai per 31 Desember

2019 berjumlah 6.240 orang. dengan Komposisi pegawai menurut unit kerja, tingkat

pendidikan, usia, masa kerja, gender, dan jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.3,

sedangkan peta SDM BPKP menurut lokasi unit kerja dapat dilihat pada gambar 1.4.

Gambar 1.3.

Posisi Pegawai per 31 Desember 2019



Gambar 1.4. Peta SDM BPKP per 31 Desember 2019

menurut lokasi unit kerja

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan mengawal pencapaian target Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah, BPKP telah

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.

Pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh

BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan BPKP juga

diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan

intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional,

kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional, dan

sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional

yang efisien dan efektif. Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai

berikut:

1) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IACM (Internal

Audit Capability Model) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan

sistem pengendalian intern Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan

Korporasi (KLPK) serta mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) baik dalam melakukan

pengawasan keuangan negara/ daerah maupun pembangunan nasional;

2) Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis

bersama-sama dengan APIP Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan

Korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang

bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;

Sebanyak 355 pegawai lainnya dalam status tugas belajar (119 orang), dan dipekerjakan pada instansi lain (236 orang)



3) Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan

penerimaan negara/ daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran

negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/

daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/ daerah; dan pengawasan

terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

4) Pengamanan keuangan negara/ daerah yang efektif melalui debottlenecking dan

clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah fokus pada

peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan

SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan sumber daya manusia BPKP.

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK BPKP

Sesuai dengan renstra 2015-2019, BPKP melaksanakan kegiatan pengawasan disesuaikan

dengan nomenklatur, yang mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/satker berisi komponen

kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja terukur. Kegiatan dari masing-

masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi pengawasan. Rekomendasi

dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan,

maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan. Komponen teknis pengawasan

menggunakan berbagai alat (tools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

sedangkan komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan

diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi, dan lain-lain.

Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur

organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan,

penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung kegiatan teknis

pengawasan secara tidak langsung.

BPKP telah menghasilkan beberapa produk dan layanan yang bermanfaat bagi

pembenahan manajemen pemerintahan, antara lain:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);

2. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);

3. Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes);

4. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;

5. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;

6. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;

7. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO;

8. Program Anti Korupsi (PAK);

9. Fraud Control Plan (FCP);

10. Fraud Risk Assessment (FRA);

11. Management Assessment Center (MAC);

12. Pedoman Pengukuran Indeks AP3N;

13. Pedoman Penilaian Maturitas SPIP;

14. Pedoman Pengembangan Kapabilitas APIP;

15. Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK).

16. Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)

17. Pedoman Pengawasan Lintas Sektor



E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja BPKP Tahun 2019 melaporkan capaian kinerja BPKP tahun 2019 yang

diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja. Analisis atas capaian kinerja dapat

mengidentifikasi adanya kesenjangan kinerja (performance gap) beserta berbagai

penyebabnya, yang berguna sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan kinerja BPKP tahun 2019 terdiri atas empat bab sebagaimana pada gambar 1.5.

Gambar 1.5.

Sistematika Laporan



BAB 2 Perencanaan

Kinerja

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Dalam rangka terus memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan



PERENCANAAN

KINERJA

Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang

pengawasan intern untuk mendukung keberhasilan program pembangunan nasional

sebagaimana telah diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka menengah

nasional (RPJMN) 2015–2019. Oleh karena itu, arah kebijakan strategi, kerangka

regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP difokuskan untuk memberikan kontribusi

kepada pemerintah dalam mencapai keberhasilan sasaran pembangunan nasional

yang dicita-citakan selama lima tahun ke depan.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Sebagai alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka

mengimplementasikan strategi pengawasan, BPKP menyusun rencana jangka

menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019 dengan mengacu

kepada Peraturan Menteri PPN/ Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Renstra K/L.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Renstra yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan

dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif.

1. Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga

pimpinan tertingginya, BPKP menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi

BPKP, yaitu:

Visi: Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Pernyataan visi BPKP ini konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi

visi pembangunan nasional. Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau

setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua

tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu

diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara

insan pegawai di lingkungan BPKP.

1. 1. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frasa auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern

dan auditor pemerintah RI.



i) Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi

Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu “an independent,

objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an

organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing

a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk

management, control, and governance processes”.

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktivitas peran BPKP dalam melaksanakan

pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasa

consultancy. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa

assurance dan consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan

metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko,

pengendalian dan proses governance.

ii) Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan

intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai

pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga

Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta

lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem

pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas. Menteri atau Kepala

Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, Direktur Utama BUMN,

adalah pembantu Presiden atau delegate kekuasaan Presiden. Demi kepentingan

Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis kementerian, lembaga,

pemerintah daerah, dan korporasi (KLPK) dalam hal pemberian jasa consultancy. Jika

informasi assurance di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan

program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk

memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran

pembangunan nasional, dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung

jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun

simtom-simtom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam

konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan

keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap

asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem

pengendalian dan proses governance.

Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam

rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance

terhadap semua KLPK di bawah Presiden. Dengan demikian, informasi yang

dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat objektif,

tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan

prinsip independensi.



Gambar 2.1.

Rencana Strategis BPKP Periode 2015 - 2019



1. 2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal

berkelas dunia yaitu aspek sumber daya manusia (SDM), aspek organisasi dan aspek

produk.

i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

SDM BPKP wajib menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan

penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan

tersebut ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai

organisasi profesi. SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang

pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai

tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran

profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan Standard Operating

Procedure (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA,

dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan

pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan strategis

sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (risk based

planning). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikan risiko

pengawasan (risk based audit) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas sektor di kementerian, lembaga

dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan

objektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi

pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai

dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta

sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan

peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan

kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami

perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan SDM BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan

dalam mencapai pengelolaan risiko, proses governance yang efektif dan efisien serta

tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Kepala

Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap

keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai

Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan strategis yang perlu diperbaiki dari

pelaksanaan program pembangunan nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern

tersebut telah dinyatakan dalam audit charter yang telah mendefinisikan kewenangan,

ruang lingkup dan tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui

Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung peran

BPKP serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan

melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara



lain (best practices benchmarking) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi

internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus

tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat

pengawasan pemerintah lainnya.

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan pada

kerangka penilaian Internal Audit Capability Model dengan target minimal kapabilitas

pada level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:

1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa assurance & consulting

diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (Service and Role

of Internal Audit Element).

2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional,

meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim

(People Management Element).

3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategis pengawasan berfokus pada

kebutuhan shareholder dan stakeholder dengan memperhatikan fokus prioritas

dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses

internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (Professional Practices

Element).

4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun

individu, melalui SIMA untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun

untuk manajemen sumber daya pengawasan (Performance Management and

Accountability Element).

5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam

melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak

lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil

pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan KLPK

dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra

kerja (Organizational Relationship and Culture Element).

6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan pengawasan

secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun

sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam

rangka meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan

kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (Governance Structure

Element).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa

dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi

keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern

diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan

implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada pada level 3,

dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur

pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian

(control design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan

atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan

secara konsisten.



iii) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi

assurance dan/atau consultancy. Informasi assurance memberikan jaminan kepada

Presiden dan Pemangku Kepentingan Utama lainnya bahwa tata kelola pemerintahan

atas seluruh program-program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan

standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan

governance lainnya.

Informasi consultancy berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko,

aktivitas pengendalian dan proses governance dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan program pembangunan. Kualitas informasi assurance dan rekomendasi strategis

tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang

cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program

pembangunan.

1. 3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan

intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan

meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal.

Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada

pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian

lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis. Dengan kualitas tersebut, BPKP

diharapkan dapat menjadi mitra srategis KLPK dalam mensukseskan pembangunan

nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Visi BPKP sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 2019. Hal

tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan

beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) antara lain agenda

kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup

yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan

fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut

sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata

Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Peran penting BPKP

tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1.3.1. Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai pada

tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan

oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai

keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk

memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan

pembangunan dan pembangunan pengawasan.



Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut; baik

program lintas sektoral maupun program yang masuk dalam kategori current issue

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan akuntabilitasnya

diharapkan menghasilkan informasi hasil pengawasan yang sifatnya strategis sebagai

masukan penting bagi Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Kehadiran

fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan

dapat memberikan nilai tambah atau added value yang mempunyai makna mendorong

pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

1.3.2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangun

suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan tools pengawasan berupa sosialiasi,

bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan

Agenda Pembangunan Nasional, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui

tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam

memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat

memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun SPIP serta mendorong

peningkatan level maturitas SPIP pada setiap KLPK. Hal penting lainnya yang harus

dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada program lintas sektor. Di samping

itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIP

untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Jika

beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola

pemerintahan di Indonesia akan semakin baik.

1.3.3. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upaya yang

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam

bentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang memadai dan berkualitas

merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif. Kehadiran fungsi

pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknya dapat memastikan bahwa

program dan kegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat

secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian,

pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh

BPKP. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya missing link antara kebutuhan

masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal

oleh BPKP dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

1.3.4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya

Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai upaya

yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publik pada

instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat



sebagai profil yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya

koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar kesan negatif

tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang

dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para

penyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Misi

Misi 1: Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata

Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Misi ini menggambarkan dua hal yaitu tugas dan manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah

“Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan”

dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih

dan efektif".

2.1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam

misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas

penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk

merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang

pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada

penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,

serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP

menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance, jasa

consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang

capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa

consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan

kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern

tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui

informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian

tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran

pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini

terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas

manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan

Nasional dalam RPJMN 2015 - 2019.

Kegiatan assurance dan consultancy yang dilakukan BPKP mengacu kepada PP 60

Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden

Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai



seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

2.1.1. Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP

melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak

diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi : pelaporan

keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode

2015 - 2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP termasuk

mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat

mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

2.1.2. Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka APBN.

Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya

meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara. Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan,

BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas

laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK

KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum

mendapatkan opini WTP dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan

negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan untuk mengalokasikan

belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern

diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan

Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakan

pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatan pengawasan

atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan:

(a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk

meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c)

Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d)

Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.

2.1.3. Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara

menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada

implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional

membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia

yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas;



dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu

menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi.

Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam

Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 - 2019.

Dalam RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program lintas sektor dimana sasaran

pokok program pembangunan tersebut dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih

KLPK. Dalam hal ini, BPKP harus dapat memastikan sejauh mana program lintas

sektor tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari

program lintas sektor tersebut. Arah Pengawasan BPKP selanjutnya adalah

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK

untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang bersifat program lintas sektor

dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk melakukan

pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara

komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait mengawal

pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal

pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK masing-masing, sedangkan BPKP

meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan juga

mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan

bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan utama.

Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan dilakukan secara

memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien

dan efektif. BPKP berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan

pembangunan telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 - 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan sejalan

dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu program atau

kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus

pada pembangunan nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah,

BPKP berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tiga Strategi Pembangunan Nasional,

Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan

merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat

dua atau lebih KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk

pembangunan nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk

menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur

dan birokrasi KLPK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan

kewenangan ini sering menghambat sinergi yang pada akhirnya menghambat

pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern yang berkualitas dari

BPKP diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja

program pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan

untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan.



2.2. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif,

termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan

bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu,

terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam

menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk

korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan

target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang

memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan

pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara

menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi

kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau

menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan

menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan

tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

Misi 2: Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

Efektif

Misi kedua BPKP yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang Efektif”, terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan

seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi,

termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem

pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan

efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset

yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60

Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP

diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk

meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program

(prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan

tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai

pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan

untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan

pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di

seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan

dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan

pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan

dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler

terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan

menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan

pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi

SPIP secara keseluruhan di KLPK.



Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan

misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih

dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1

menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi

pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan

misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem

pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem

pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan

melekat.

Misi 3: Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten

Misi ini juga terkait dengan dua misi sebelumnya. Unsur pertama SPIP, yaitu Lingkungan

Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan

memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif bagi

penerapan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya

pengendalian ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan

intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat

pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya serta sesuai

dengan PP 60 Tahun 2008, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan

intern tersebut difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP dengan mengarah pada

peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya.

Peningkatan kapabilitas APIP melalui peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu

(a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktik

profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan

akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan

satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi

APIP.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih dari satu sampai dengan lima tahun.

Dalam penetapan tujuan, BPKP mengadopsi konsep Balanced Score Card (BSC)

dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai

organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor private/ bisnis yang

berorientasi kepada profit, BPKP memodifikasi perspektif keuangan menjadi perspektif

manfaat bagi stakeholders dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi

auditan/pengguna jasa. Dengan menggunakan pendekatan BSC tersebut maka tujuan

utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan auditan/pengguna

jasa diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses

internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam.

Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional yang bersih dan efektif;



b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten.

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan

secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan pencapaiannya dalam kurun waktu

satu tahun. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja pencapaian tujuan strategis

sehingga merupakan dampak (impact) dari sasaran program. Dengan pengertian ini,

dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP yang diharapkan dicapai

setiap tahun adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional;

b. Meningkatnya maturitas SPIP dan Efektivitas SPI korporasi;

c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah Kementerian, Lembaga,

dan Pemda.

Memerhatikan peran BPKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang SPIP, BPKP diberi amanat besar dalam melakukan pengawasan intern dan

pembinaan SPIP termasuk pembinaan APIP. Amanat ini dieksplisitkan dan

diperbaharui lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peran BPKP yang mengemuka adalah kewajiban

melakukan sinergi dan koordinasi dengan APIP lain. Sinergi dan koordinasi ini menjadi

kaidah pelaksanaan tugas pengawasan BPKP dalam pelaksanaan tugas

pengawasannya. Sinergi dan koordinasi wajib diterapkan dalam meningkatkan

kapabilitas pengawasan intern, meningkatkan maturitas SPIP dan dalam

melaksanakan pengawasan terhadap keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional.

Rumusan arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP terkait antara satu dengan

lainnya. Kebijakan BPKP merupakan penjabaran dari urusan pengawasan intern

nasional sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional yang berisi satu atau

beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pengawasan dan

pembangunan pengawasan intern dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk

mencapai sasaran strategis yang dirumuskan sebelumnya, dibuatlah strategi-strategi

BPKP sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi BPKP.

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung

terwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekat pengawasan

intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata kelola,

memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan sistem pengendalian intern. Dengan

demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan dan aparatur tidak dapat lepas dari

pengawasan intern yang akan diperankan oleh BPKP dalam lingkup nasional.

Arah Kebijakan Pengawasan BPKP

Dengan mengacu pada kerangka kebijakan dan strategi di atas, pengawasan

pembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP diarahkan

untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih,



efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mencapai

terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan

pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan

pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis, serta kebijakan

penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.

Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai berikut:

a. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis

bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan

korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang

bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;

b. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan

penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran

negara/daerah;pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset

negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan

pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

c. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan

clearing house; pengawasan represif untuk preventif, serta pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi;

d. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang

mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern

kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu

bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional.

Empat arah kebijakan pengawasan BPKP tersebut selanjutnya menjadi empat fokus

pengawasan BPKP sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan nasional,

yaitu pengawalan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset

negara/daerah, dan peningkatan governance system, sebagaimana pada gambar 2.2.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada

perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama BPKP dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

IKU BPKP periode 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 9

tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan tahun 2015-2019, dengan jumlah Indikator kinerja utama

di tingkat K/L BPKP sebanyak 8 indikator kinerja, sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama BPKP tahun 2015-2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1 Meningkatnya kualitas

akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan

pembangunan nasional

1.1 Indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan program prioritas dalam Nawacita



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

2 Meningkatnya maturitas

SPIP dan efektivitas SPI

korporasi

2.1 Persentase KL dengan Maturitas SPIP level 3

2.2 Persentase pemerintah provinsi dengan Maturitas

SPIP level 3

2.3 Persentase pemerintah kabupaten/ kota dengan

Maturitas SPIP level 3

2.4 Persentase korporasi dengan efektivitas SPI level 3

3 Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern

pemerintah kementerian,

lembaga, dan pemda

3.1 Persentase APIP K/L dengan kapabilitas level 3

3.2 Persentase APIP pemerintah provinsi dengan

kapabilitas level 3

3.3 Persentase APIP pemerintah kabupaten/ kota

dengan Kapabilitas level 3

Gambar 2.2.

Empat Fokus Pengawasan BPKP



Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan d

laporan kinerja tahun 2019app.bpkp.go.id:9090/esakip/assets/dist/dok/lk_b000_2019.pdf · 2020. 3....

Documents