laporan kinerja - ppatk.go.id

Laporan Kinerja2020

Tahun Anggaran

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatlillahi Wabarakatuh

Laporan Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kellanga,n (PPATK) merupakan bentllk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis yang bennanfaat dalam memberikan infonnasi mengenai keberhasilan dan kegagalan, serta tantangan dalam pelaksanaan program dan sasaran strategis yang teltuang dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 20202024. Laporan kinerja ini merupakan tahun pertama dari implementasi Rencana Strategis PPATK Tahun 20202024. Penyusunan Laporan Kinerja PPATK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024.

Seluruh kebijakan yang ditempuh pada tahun 2020 merupakan penjabaran dari visi dan misi PPATK yang dalam sistem pengelolaan kinerja PPATK ditetapkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia dan satu indikator kinerja utama, yaitu Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.

Kinerja PPA TK telah berhasil tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja PPATK pada tahun 2020 adalah 120% dengan reaIisasi anggaran sebesar 85 ,37%. Atas capaian kinerja ini, kami sangat mengapresiasi dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang berasal dari pi'hak internal dan eksternal PPATK yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK. Segala kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja akan kami laksanakan evaluasi dan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2021.

Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja PPATK. Inilah saatnya bagi PPATK, aparat penegak hukum, dan stakeholders PPATK lainnya untuk saling bersinergi untuk menghadapi segala tantangan dan menjaga Indonesia dari tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Wassalamllalaikum Warahmaflillahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2021 Kepala PP K

Dian Ediana Rae

ii Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

PERNYATAAN TELAH DIREVIU vi

RINGKASAN EKSEKUTIF vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi 1

B. Struktur Organisasi 3

C. Isu-isu Strategis 6

D. Dasar Hukum 9

E. Sistematika Penyajian 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 12

B. Perjanjian Kinerja 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja 22

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 23

C. Realisasi Anggaran 45

D. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya 47

E. Kinerja dan Capaian Lainnya 49

F. Rencana Pengembangan 51

BAB IV PENUTUP 53

LAMPIRAN A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK

B. Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan

Tahun 2019 PPATK

C. Penghargaan atas Capaian Opini WTP 10 kali berturut-turut untuk

Laporan Keuangan Tahun 2010-2019 PPATK

D. Peringkat I “Sangat Memuaskan” pada Kategori Lembaga Tinggi

Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Nonstruktural

Dan Lembaga Penyiaran Publik Berdasarkan Hasil Pengawasan

Tahun 2019 yang Diberikan oleh Arsip Nasional RI

E. Penghargaan Bank Dunia dalam Best Egmont Case Award (BECA)

sebagai Pemenang World Bank’s Stolen Asset Recovery Initiative

(StAR) Recognition Tahun 2020 pada September 2020

(https://egmontgroup.org/en/content/2020-beca-winner)

DAFTAR ISI

iii Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020

F. Aplikasi Rencana Kinerja dan Anggaran (Aplikasi e-RKA)

G. JDIH PPATK Meraih Predikat Terbaik III atas Pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2020

Berdasarkan Hasil Penilaian dari BPHN Kementerian Hukum dan

HAM

H. Kepala PPATK Melantik Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat

Adminstrator, dan Pejabat Fungsional di PPATK pada 18 Desember

2020

I. PPATK Menyelenggarakan Pelantikan Jabatan Fungsional dan

Sumpah Pegawai di PPATK pada 14 Mei 2020

J. Kegiatan Soft-Launching Public-Private Partnership di Jakarta pada

17 Desember 2020

K. Kegiatan Webinar Persiapan Implementasi Aplikasi goAML bagi

BPR dan BPRS pada 25 November 2020

L. Rapat Komite TPPU yang Dipimpin oleh Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU

pada 22 September 2020 yang menetapkan Stranas TPPU dan TPPT

Periode 2020-2024 dan Rencana Aksi Tahun 2020

M. Kegiatan Diseminasi Naskah Akademik dan Pilot Project Indeks

Efektivitas Tahun 2020 di Jakarta pada 1 Desember 2020

N. Kegiatan FGD Preliminary NRA TPPU dan TPPT/PPSPM Tahun

2020 di Bandung

O. Kegiatan Peluncuran Hasil Financial Integrity Rating (FIR) Tahun

2020 di Bandung

P. Rencana Aksi PPATK Tahun 2020

iv Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PPATK per 31 Desember 2020 6

Tabel 2.1 Misi PPATK 14

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan IKU PPATK Tahun 2020-2024 15

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja PPATK Tahun 2020 19

Tabel 2.4 Pagu Anggaran PPATK per Program dan Kegiatan Tahun 2020 20

Tabel 3.1 Capaian Kinerja PPATK Tahun 2020 23

Tabel 3.2 Kategori Efektivitas Berdasarkan Metodologi FATF 26

Tabel 3.3 Dimensi Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia

30

Tabel 3.4 Bobot Dimensi Pembentuk Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia

30

Tabel 3.5 Skala Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia

31

Tabel 3.6 Key Stakeholders PPATK Bidang Pencegahan 32

Tabel 3.7 Key Stakeholders PPATK Bidang Pemberantasan 34

Tabel 3.8 Target Sampel Responden 34

Tabel 3.9 Realisasi Sampel Responden 35

Tabel 3.10 Hasil Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia Tahun 2020

35

Tabel 3.11 Indeks Efektivitas PPATK Pilot Project Tahun 2020 [Eksternal] 36

Tabel 3.12 Indeks Efektivitas PPATK Pilot Project Tahun 2020 [Internal] 37

Tabel 3.13 Nilai Gap Hasil Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia Tahun 2020

39

Tabel 3.14 MER Tahun 2018 dan IE PPATK Pilot Project Tahun 2020 40

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2020-2024 42

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020-2024 43

Tabel 3.17 Prioritas Perbaikan pada Indeks Efektivitas yang Masih Berada di Bawah Nilai

7,50 dari Skor yang Terendah

43

Tabel 3.18 Prioritas Perbaikan pada Indeks Efektivitas Berdasarkan Saran dari Para

Responden

44

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK Tahun 2019 dan 2020 46

Tabel 3.20 Indikator Pelaksanaan Anggaran PPATK Tahun 2020 48

DAFTAR TABEL

V Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPATK 4

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Baru PPATK 5

Gambar 2.1 Visi dan Misi PPATK Tahun 2020-2024 14

Gambar 2.2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Target IKU PPATK Tahun 2020-2024 15

Gambar 2.3 Peta Strategi PPATK Tahun 2020-2024 17

Gambar 2.4 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK 19

Gambar 3.1 Capaian Kinerja PPATK Tahun 2020 23

Gambar 3.2 Rerangka Model Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan


29

Gambar 3.3 Penghargaan Opini WTP Tahun 2010-2019 49

Gambar 3.4 Predikat I Kearsipan Tahun 2020 50

DAFTAR GAMBAR

vii Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi

baru yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu “Mewujudkan stabilitas

perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Untuk mendukung

pencapaian visi tersebut, PPATK memiliki empat misi, yaitu (1) Meningkatkan

kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan

dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; (2) Meningkatkan peran

serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun

internasional; (3) Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan

memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan (4)

Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan

PPATK.

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, PPATK

telah menetapkan satu sasaran strategis dan satu indikator kinerja utama. Sasaran strategis

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan

pendanaan terorisme di Indonesia memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu

Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan

pendanaan terorisme Indonesia. Sesuai dengan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, rencana

kerja, dan arah kebijakan, capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan hasil yang sangat

memuaskan dengan realisasi IKU Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia sebesar 6,98 indeks, sehingga

capaian kinerja PPATK adalah 120%.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020, PPATK memperoleh alokasi

anggaran sebesar Rp216.641.414.000,00. Pada tahun berjalan, PPATK melakukan

refocusing kegiatan dan anggaran untuk program percepatan penanganan pandemik

COVID-19, sehingga pagu anggaran PPATK berubah menjadi Rp243.960.199.000,00.

PPATK berhasil merealisasikan anggaran per 31 Desember 2020 sebesar

RINGKASAN EKSEKUTIF

viii Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020

Rp208.269.277.734,00 atau 85,37% dari total alokasi anggaran sebesar

Rp243.960.199.000,00. Hal tersebut menunjukkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran

apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 120%.

Efisiensi tersebut berasal dari penghematan dalam paket-paket pengadaan

barang/jasa, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, seminar atau webinar

yang sebagian besar dilaksanakan secara daring, dan perubahan pola kerja menjadi

sebagian pegawai melaksanakan Work From Home, serta meminimalkan kegiatan yang

menggunakan biaya perjalanan dinas karena terdapat kebijakan Pembatasan Sosial

Berskala Besar oleh pemerintah terkait merebaknya pandemik COVID-19 di Indonesia.

PPATK terus berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara

berkelanjutan atas pengelolaan kinerja dan penyelenggaraan reformasi birokrasi di tengah

kondisi lingkungan yang dinamis. PPATK selalu melakukan upaya perbaikan untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi

dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian PAN dan Reformasi

Birokrasi dan Inspektorat PPATK atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan

penyelenggaraan reformasi birokrasi PPATK. Selain itu, upaya lain yang telah dilakukan,

antara lain:

a. PPATK telah menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2020-2024

melalui Keputusan Kepala PPATK Nomor 179 Tahun 2020 sebagai wujud komitmen

PPATK dalam mendukung program reformasi birokrasi.

b. Penetapan Renstra PPATK Tahun 2020-2024 melalui Peraturan PPATK Nomor 03

Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun

2020.

c. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di tingkat unit kerja dengan

memperbaiki mekanisme pelaksanaan evaluasi, meningkatkan kapabilitas evaluator,

dan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

akuntabilitas kinerja pada unit kerja secara berkala.

d. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan melakukan reviu secara berkala

terhadap kegiatan dan komponen anggaran.

e. Menyempurnakan aplikasi e-RKA, yaitu suatu aplikasi perencanaan, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan anggaran dan kinerja yang digunakan untuk pengelolaan

ix Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020

kinerja dan anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan

kualitas pelaporan kinerja dan anggaran.

f. Koordinasi yang lebih intensif antara PPATK dan para penyidik dalam

mengoptimalkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi, serta pemenuhan

data kepada para penyidik.

PPATK juga meraih beberapa prestasi pada tingkat nasional dan internasional,

meliputi:

1. Capaian kinerja pada tingkat nasional, meliputi:

a. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan

Keuangan PPATK selama sepuluh tahun berturut-turut, yaitu Laporan Keuangan

PPATK tahun 2010-2019.

b. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan

Keuangan PPATK tahun 2019.

c. Penghargaan Komisi Informasi Publik kepada PPATK sebagai Badan Publik Menuju

Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 tingkat Lembaga Non

Struktural.

d. JDIH PPATK meraih predikat terbaik III atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) tahun 2020 yang mengedepankan aspek terintegrasi,

informatif, dan inovatif berdasarkan hasil penilaian dari BPHN Kementerian Hukum

dan HAM.

e. Predikat I (sangat memuaskan) pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga

Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Penyiaran Publik

berdasarkan hasil pengawasan Arsip Nasional RI.

f. PPATK telah menghasilkan lima Hasil Pemeriksaan yang telah berkekuatan hukum

tetap (inkhract). Putusan pengadilan atas lima hasil pemeriksaan tersebut telah

berkontribusi pada penerimaan negara dari pengenaan denda sebesar

Rp3.050.000.000,00, uang pengganti kerugian negara sebesar Rp584 miliar,

penyitaan tujuh sertifikat tanah, dan satu mobil Bentley. Selain itu, PPATK juga

telah menyampaikan 908 Hasil Analisis dengan total yang telah ditindaklanjuti

sebanyak 178 Hasil Analisis.

x Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020

g. Dalam upaya mendukung penerimaan negara, penyampaian data/informasi PPATK

kepada Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2013-2019 telah menghasilkan

kontribusi penerimaan negara sebesar Rp8.236.342.260.365,00 dan PNBP dari tindak

pidana bidang perpajakan sebesar Rp784.427.042.181,00.

2. Capaian kinerja pada tingkat internasional, meliputi:

Penghargaan Bank Dunia dalam Best Egmont Case Award (BECA) sebagai pemenang

World Bank’s Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) Recognition Tahun 2020.

Meskipun target kinerja PPATK pada tahun 2020 telah berhasil tercapai, PPATK

menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala yang perlu segera dievaluasi dan

menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode

berikutnya. Kegiatan evaluasi kinerja dilaksanakan melalui perbaikan pada setiap proses

yang terdapat di setiap unit kerja. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan PPATK

tahun 2020 telah dilaksanakan dan diharapkan dapat berdampak positif bagi para

stakeholders PPATK dan masyarakat.

1 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020

A. Gambaran Umum Organisasi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga

independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian

uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. PPATK sangat berperan aktif dalam upaya

menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal

(predicate crimes). PPATK terus berupaya menunjukkan kinerja terbaik, meskipun

masih dihadapkan dengan tantangan pandemik COVID-19.

PPATK mendukung penuh upaya pencapaian tujuan Agenda Pembangunan

Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan

berkualitas dan berkeadilan dalam arah kebijakan ke IV, yaitu Penguatan pilar

pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Strategi yang pertama, yaitu melalui

harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas dasar kedaulatan,

stabilitas, dan integritas sistem keuangan, prinsip kehati-hatian, serta pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Agenda Pembangunan yang ketujuh, yaitu stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan

keamanan, serta transformasi pelayanan publik, yaitu:

a. Mempermudah akses pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri melalui

upaya untuk menghilangkan diskrimasi terhadap pelaku usaha nasional;

b. Mempermudah akses keadilan dan sistem anti korupsi, khususnya pada strategi

penegakan hukum nasional untuk mengupayakan asset recovery melalui konsep

follow the money dan pengenaan pasal-pasal TPPU;

pendahuluan BAB I


c. Keamanan, yaitu upaya untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan

masyarakat melalui pemberantasan narkotika, terorisme, perdagangan manusia,

dan tindak pidana lainnya;

d. Meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil, yaitu upaya untuk mewujudkan

pemilu yang jujur dan adil melalui pengawasan asal usul dan penggunaan dana

kampanye; dan

e. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas, yaitu

membantu Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan aparatur negara yang

berintegritas, akuntabel, dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Surat

Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan

Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas,

Akuntabel, dan Transparan, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun

2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dengan

pemberian informasi mengenai laporan transaksi keuangan kandidat pejabat eselon

I dan eselon II, serta calon pejabat publik lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, PPATK telah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) PPATK Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut ditetapkan dengan

Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun

2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis PPATK Tahun 2020-2024. Renstra PPATK tersebut memuat visi, misi, tujuan,

arah kebijakan, dan sasaran strategis tahun 2020-2024 dan merupakan dasar bagi

pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di PPATK.

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada PPATK melalui Peraturan

Presiden Nomor 103 Tahun 2016 dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana


pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK

menyelenggarakan fungsi, yaitu:

a. Pencegahan dan pemberantasan TPPU;

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh oleh PPATK;

c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan

d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang

berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Struktur Organisasi PPATK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, susunan organisasi dan

unsur PPATK terdiri atas:

1. Kepala PPATK;

2. Wakil Kepala PPATK;

3. Sekretariat Utama;

4. Deputi Bidang Pencegahan;

5. Deputi Bidang Pemberantasan;

6. Pusat;

7. Inspektorat;

8. Jabatan Fungsional; dan

9. Tenaga Ahli.

Penjabaran organisasi dan tata kerja PPATK ditetapkan dalam Peraturan Kepala

PPATK Nomor 3 Tahun 2017 dengan struktur organisasi, sebagai berikut:


Gambar 1.1

Struktur Organisasi PPATK

Presiden RI melantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK pada 6 Mei

2020 di Istana Negara, Jakarta. Sebelumnya, Dian Ediana Rae menjabat sebagai

Wakil Kepala PPATK sejak 26 Oktober 2016 bersama-sama dengan dengan Kepala

PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin. Namun, Kiagus Ahmad Badaruddin telah

berpulang ke Rahmatullah pada 14 Maret 2020. Berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 37/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK, ditetapkan bahwa Dr. Dian

Ediana Rae, S.H., LL.M sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan tahun 2020-

2021, melanjutkan sisa masa jabatan Kepala PPATK yang digantikannya.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sehingga perlu untuk segera

dilaksanakan penataan organisasi. Oleh karena itu, pada 11 Desember 2020, Kepala


PPATK telah menetapkan Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Salah

satu ketetapan dalam peraturan ini adalah perubahan nama Direktorat Pemeriksaan,

Riset, dan Pengembangan menjadi Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I dan

perubahan nama Direktorat Analisis Transaksi menjadi Direktorat Analisis dan

Pemeriksaan II.

Struktur organisasi PPATK yang baru yang ditetapkan dalam Peraturan

PPATK Nomor 12 Tahun 2020, sebagai berikut:

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Baru PPATK

Sistem kepegawaian PPATK mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3

Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian PPATK. Dalam keputusan tersebut,

PPATK terdiri dari pegawai tetap, pegawai dipekerjakan, dan pegawai kontrak.

Berdasarkan data kepegawaian PPATK hingga 31 Desember 2020, jumlah sumber

daya manusia yang dimiliki oleh PPATK sebanyak 440 orang dengan rincian

yang termuat dalam Tabel 1.1, sebagai berikut:


Tabel 1.1

Jumlah Pegawai PPATK

per 31 Desember 2020

No. Jenis Pegawai Jumlah Pegawai

1. Pegawai tetap 327 orang

2. Pegawai dipekerjakan 36 orang

3. Pegawai kontrak 77 orang

Total pegawai 440 orang

C. Isu-isu Strategis PPATK

Isu-isu strategis PPATK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja PPATK

selama tahun 2020, antara lain:

1. Seiring dengan kebutuhan penataan organisasi PPATK, Presiden Republik

Indonesia telah memberikan arahan mengenai penyederhanaan birokrasi pada

kementerian/lembaga yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28

Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan

Fungsional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam menciptakan birokrasi

yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan

efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu

dilakukan penyederhaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke

dalam jabatan fungsional. Menindaklanjuti hal tersebut, PPATK perlu melakukan

peninjauan kembali terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi unit-unit organisasi.

Melalui peninjauan ulang ini dapat diidentifikasi tugas dan fungsi unit-unit kerja

yang perlu dipertajam, ditambahkan, dikurangi, atau dialihkan ke unit kerja

lainnya.

2. Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri

Sipil dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, PPATK perlu untuk segera

mengimplementasikan jabatan fungsional pada seluruh fungsi di PPATK.


3. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2020-2024 sebagai

wujud komitmen dan kesungguhan PPATK dalam mendukung program reformasi

birokrasi melalui Keputusan Kepala PPATK Nomor 179 Tahun 2020. Roadmap

ini disusun sebagai panduan program kerja PPATK dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi tahun 2020-2024.

4. Guna mengantisipasi munculnya pelaku financial technology baru yang hingga

saat ini belum dapat teridentifikasi, pemerintah perlu mengatur penyelenggara

layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi yang penetapannya

sebagai Pihak Pelapor dilakukan selaras dengan pelaksanaan pengaturan dan

pengawasan sektoral sesuai dengan kewenangan Lembaga Pengawas dan

Pengatur. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dalam

upaya mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme berupa penerapan

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan penyampaian laporan kepada PPATK jika

terdapat transaksi keuangan mencurigakan dari nasabahnya. Salah satu upaya

mitigasi risiko tersebut adalah PPATK telah menginisiasi penyusunan Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.

5. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, PPATK dapat

berkontribusi kepada negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

khususnya melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) bagi pihak

pelapor dan denda administrasi yang berasal dari pelanggaran kewajiban pelaporan

kepada PPATK. Pengaturan atas pengelolaan PNBP yang lebih profesional,

terbuka, dan bertanggung jawab, serta berkeadilan berpotensi mengoptimalkan

penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam

pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan

pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang

berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PPATK yang juga


memberikan fungsi pelayanan kepada pemangku kepentingan perlu memiliki

pengaturan terhadap jenis dan tarif atas jenis pada PNBP yang berlaku di PPATK.

6. PPATK menggunakan aplikasi SIAPU-PPT (Sistem Informasi Anti Pencucian

Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) dalam melakukan analisis. Seiring

dengan perkembangan teknologi, perlu dilakukan pembaruan pada sistem analisis

yang digunakan untuk dapat memenuhi tantangan dalam pengungkapan tindak

pidana yang semakin bervariasi. PPATK telah melakukan instalasi aplikasi Go-

AML dan memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait pengoperasian sistem Go-

AML tersebut kepada seluruh stakeholders PPATK. Aplikasi Go-AML tersebut

akan menggantikan aplikasi SIAPU-PPT dan diharapkan proses integrasi data

PPATK dengan pihak stakeholders akan berjalan dengan lancar. Aplikasi Go-

AML direncanakan akan mulai beroperasi pada Februari 2021.

7. PPATK mengoordinasikan pembentukan Public Private Partnership (PPP).

Pembentukan PPP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas LTKM

sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, PPP bertujuan untuk optimalisasi

penanganan kasus-kasus TPPU tertentu dan asset recovery. PPP dibentuk sebagai

wadah koordinasi seluruh lembaga yang meliputi lembaga penegak hukum,

Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga intelijen keuangan, dan Pihak Pelapor

untuk membahas mengenai kasus-kasus tertentu.

8. PPATK menyelenggarakan Focus Group Discussion dan sosialisasi proses MER

FATF dalam serangkaian kegiatan penguatan Indonesia menuju keanggotaan

FATF pada lingkup nasional. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemangku

kepentingan di dalam negeri yang meliputi aparat penegak hukum, Lembaga

Pengawas dan Pengatur (LPP), Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang

dan Jasa (PBJ), dan Pihak Pelapor Profesi yang terdiri dari advokat, notaris,

pejabat pembuat akta tanah, dan perencana keuangan. Komitmen peningkatan

peran PPATK di dunia internasional dalam rezim APU-PPT juga ditunjukkan

melalui partisipasi aktif PPATK dalam kegiatan Counter-Terrorism Financing

Summit (CTF Summit) Workstream. Forum ini merupakan forum regional yang


membahas isu-isu terkait pendanaan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya

di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru.

9. PPATK menyusun Financial Integrity Review (FIR) on ML/TF. FIR on ML/TF

didefinisikan sebagai penilaian integritas pihak pelapor dalam mendukung

efektivitas program APUPPT dengan pendekatan kinerja pelaporan APUPPT.

Pengukuran FIR dilakukan melalui consolidated assessment dari Pihak Pelapor,

PPATK, aparat penegak hukum, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

10. PPATK menjadi leading sector dalam melakukan penilaian NRA TPPU dan TPPT

Holistik yang dikoordinasikan oleh Ketua Komite TPPU dan TPPT. Penilaian

NRA TPPU dan TPPT Holistik mencakup Domestic and Foreign Risk dengan

berbagai Point of Concern (PoC), antara lain profil, wilayah, pihak industri,

emerging risk, analisis politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Target

output yang dihasilkan pada tahun 2020, yaitu Preliminary Report NRA.

11. Penetapan Strategi Nasional TPPU dan TPPT Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi

Tahun 2020. Strategi Nasional tersebut memiliki lima strategi yang diharapkan

dapat membantu PPATK dalam mencapai hal-hal, sebagai berikut:

a. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan, serta upaya pencegahan dan

pemberantasan TPPU, TPPT, dan proliferasi senjata pemusnah massal.

b. Terlaksananya mitigasi risiko atas kekurangan-kekurangan dalam pembangunan

rezim APU-PPT.

c. Tercapainya asset recovery dalam upaya pemulihan kerugian korban kejahatan

dan keuangan negara.

d. Berkontribusi untuk memperoleh penilaian yang baik dalam pelaksanaan

kegiatan MER FATF.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja PPATK,

antara lain:


1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional;

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

5) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

9) Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

10) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun

2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tahun 2020-2024;


2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-

2024;



2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan; dan

13) Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan

Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024.

E. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi dan permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan ikhtisar Perjanjian Kinerja PPATK.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai capaian kinerja, evaluasi, dan analisis atas capaian

kinerja tersebut. Penjelasan kinerja meliputi hal-hal yang telah dilaksanakan, realisasi

kinerja, dan perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen Renstra PPATK. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai

realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan umum atas pencapaian kinerja dan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun

mendatang.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan

kinerja.


A. Rencana Strategis

PPATK menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dengan

berpedoman pada visi presiden dan tema RPJMN 2020-2024. Renstra PPATK

disusun sesuai tugas dan fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

dan pendanaan terorisme dengan berfokus pada meningkatkan pemanfaatan produk-

produk utama PPATK dalam mendukung penegakan hukum, asset recovery, dan

good governance, serta secara tidak langsung menjaga sistem keuangan dari dana

ilegal. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan dapat

tetap terjaga, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia

sebagaimana arah kebijakan pada RPJP dan RPJMN.

Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2020-2024 merupakan dokumen

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan

strategi, dan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh

PPATK pada tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) tersebut ditetapkan

dengan Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK

Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, dan sasaran strategis tahun 2020-2024

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK

Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun

2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tahun 2020-2024 sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di

PPATK.

BAB II

Perencanaan kinerja


1. Visi dan Misi PPATK Tahun 2020-2024

VISI ppatk

PPATK sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 berusaha untuk menjaga integritas sistem keuangan melalui

pelaksanaan serangkaian kebijakan, antara lain pembinaan pihak pelapor,

pengawasan kepatuhan terhadap penerapan aturan anti pencucian uang, pelatihan anti

TPPU dan TPPT, riset-riset yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan

Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan pemangku kepentingan lainnya.

Visi PPATK berupaya mewujudkan Indonesia yang bebas dari tindak pidana

pencucian uang dan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur,

serta dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan sektor

keuangan.

MISI ppatk

PPATK sebagai salah satu kementerian/Lembaga wajib untuk

melaksanakan misi presiden dan wakil presiden. Misi tersebut, yaitu misi kedua

(Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing), misi keenam

(penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya), dan

kedelapan (pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya).

Untuk mendukung pencapaian visi PPATK, dirumuskan upaya-upaya yang

akan dilaksanakan melalui Misi PPATK Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan

Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong-royong.


Tabel 2.1

Misi PPATK

No. MISI

1 Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil

riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme.

2 Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara

optimal di lingkup nasional maupun internasional.

3 Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan

memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

4 Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang dan tata

kelola kelembagaan PPATK.

Gambar 2.1

Visi dan Misi PPATK Tahun 2020-2024


tujuan PPATK

Untuk menjabarkan Visi PPATK dalam upaya mencapai sasaran program

prioritas presiden, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai indikator

yang lebih jelas dan terukur. Tujuan strategis PPATK adalah Memperkuat rezim

anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

SASaran strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan

secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari

tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan, bagian integral dari

proses perencanaan strategis, dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya

pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan

pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan IKU PPATK Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis PPATK IKU PPATK

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme di

Indonesia.

Indeks efektivitas pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme

Indonesia.

Gambar 2.2

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Target IKU PPATK Tahun 2020-2024


Dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024 ditetapkan bahwa PPATK memiliki tiga

belas arah kebijakan, yaitu:

1. Penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

2. Penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme;

3. Optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan

anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku

kepentingan;

4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme;

5. Penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme;

6. Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;

7. Penguatan program, kebijakan, dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan

berbasis risiko;

8. Penguatan peran aktif PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia;

9. Penguatan posisi dan pengaruh Indonesia serta PPATK dalam hubungan regional dan

internasional;

10. Peningkatan kualitas informasi intelijen PPATK;

11. Penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait

dalam rangka tindak lanjut hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK;

12. Penguatan sistem teknologi informasi PPATK; dan

13. Transformasi kelembagaan PPATK.


Peta Strategi PPATK

Sasaran strategis PPATK saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan masing-

masing memiliki peran dan kemampuan dalam mendukung pencapaian visi dan misi

PPATK. Keterkaitan antarsasaran strategis beserta masing-masing Indikator Kinerja

Sasaran Strategis dapat dijelaskan dalam Gambar 2.3 Peta Strategi PPATK Tahun

2020-2024, sebagai berikut:

Gambar 2.3

Peta Strategi PPATK Tahun 2020-2024


B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

menyatakan bahwa entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus menyusun perjanjian

kinerja.

Kepala PPATK telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK pada 22

November 2019. Perjanjian kinerja tersebut disusun dengan mengacu pada dokumen

anggaran yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan berdasarkan

Surat Pengesahan DIPA Induk Tahun Anggaran 2020 PPATK Nomor: SP DIPA-

078.01.1.453374/2020 tanggal 12 November 2019. Perjanjian Kinerja PPATK bertujuan


untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan

merupakan dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK dijelaskan dalam Tabel 2.3, sebagai

berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja PPATK

Tahun 2020

Gambar 2.4

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

Program

Pagu Anggaran

Awal (Rp)

PPATK.01

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

SS 1

Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.

5,46 Indeks 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK

2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Jumlah

117.473.333.000

99.168.081.000

216.641.414.000


Anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK

merupakan alokasi anggaran pada awal tahun 2020, yaitu sebesar

Rp216.641.414.000,00. Pada tahun berjalan, sehubungan dengan kebutuhan anggaran

pemerintah untuk percepatan penanganan pandemik COVID-19, PPATK melakukan

refocusing kegiatan dan anggaran, sehingga pagu anggaran PPATK berubah menjadi

Rp243.960.199.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam dua program, yaitu

program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan

Terorisme dan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

PPATK. Dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, pagu anggaran PPATK tersebut dialokasikan ke

dalam program dan kegiatan yang dijelaskan dalam Tabel 2.4, sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pagu Anggaran PPATK per Program dan Kegiatan Tahun 2020

Kode

Program/Kegiatan

Nama

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp)

Pagu Anggaran Revisi

(Rp)

078.01.01 Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

PPATK

117.473.333.000

155.832.105.000

3374 - Pengawasan

Internal PPATK.

600.000.000 366.536.000

3375 - Pengelolaan

Perencanaan dan

Keuangan

PPATK.

55.407.560.000 111.091.124.000

3376 - Pengelolaan

Sumber Daya

Manusia,

Organisasi dan

Ketatalaksanaan

PPATK.

6.000.000.000 6.129.302.000

3377 - Penyelenggaraan

Ketatausahaan,

Kerumahtanggaa

ndan

Perlengkapan

PPATK.

24.082.599.000 38.245.143.000


Kode

Program/Kegiatan

Nama

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp)

Pagu Anggaran Revisi

(Rp)

078.01.06 Pencegahan dan

Pemberantasan

Tindak Pidana

Pencucian Uang dan

Pendanaan

Terorisme

99.168.081.000 88.128.094.000

3365 - Pendidikan dan

Pelatihan anti

pencucian uang

PPATK

25.296.976.000 30.958.084.000

3379 - Pengelolaan

Bidang Hukum

PPATK.

2.200.000.000 1.218.185.000

3380 - Pelaksanaan kerja

sama dan

Hubungan

Masyarakat

PPATK.

11.621.105.000 5.809.688.000

3381 - Pengelolaan

Teknologi

Informasi

PPATK.

41.200.000.000 37.238.042.000

3382 - Pengawasan

Kepatuhan Pihak

Pelapor.

1.600.000.000 893.504.000

3383 - Pengawasan

Kewajiban

Pelaporan dan

Pembinaan Pihak

Pelapor.

3.000.000.000 1.217.496.000

3384 - Analisis

Transaksi dan

Pengelolaan

Laporan

Masyarakat.

2.250.000.000 993.095.000

5232 - Pemeriksaan dan

Pengembangan

Riset TPPU.

12.000.000.000 9.800.000.000

Jumlah 216.641.414.000 243.960.199.000


A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang

memuat realisasi dan capaian kinerja yang diperjanjikan. Capaian kinerja merupakan

dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran

yang telah diperjanjikan. Untuk mencegah terjadinya deviasi yang signifikan antara

realisasi dengan target kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU), PPATK menetapkan

Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan

Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa

capaian maksimum kinerja yang diakui adalah 120% dan capaian minimum kinerja

adalah 0%.

Capaian kinerja sasaran strategis PPATK tahun 2020 diukur dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja PPATK

Tahun 2020. PPATK menetapkan satu sasaran strategis yang ukuran keberhasilannya

diukur melalui satu IKU.

Pengukuran capaian kinerja IKU melalui aplikasi e-RKA (aplikasi Rencana

Kinerja dan Anggaran) ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan, sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip self assessment, sehingga data realisasi

kinerja diinput oleh tim pengelolaan kinerja ke dalam aplikasi e-RKA.

2. Tiga jenis polarisasi IKU, yaitu:

a. Maximize: Nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target.

b. Minimize: Nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target.

c. Stabilize: Nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu.

BAB III

Akuntabilitas kinerja


3. Capaian kinerja IKU ditunjukkan dengan warna merah, kuning, atau hijau dengan

deskripsi dan definisi, sebagai berikut:

Warna Deskripsi Definisi

100%≤nilai≤120% Sangat Memuaskan

80%≤nilai˂100% Memuaskan

0%<nilai<80% Kurang Memuaskan

4. Seluruh IKU telah dilengkapi dengan Kamus IKU yang memuat definisi, variabel

pembentuk, metode perhitungan, formulasi, dan sumber data yang diperlukan.

5. Validitas data kinerja mempertimbangkan aspek ketepatan waktu, kelengkapan data,

dan keakuratan data.

Pencapaian IKU PPATK yang tertuang dalam aplikasi e-RKA diilustrasikan dalam

Gambar 3.1, sebagai berikut:

Gambar 3.1

Capaian Kinerja PPATK Tahun 2020

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

PPATK memiliki satu sasaran strategis dan satu IKU sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diubah melalui

Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK

Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis


Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis diukur

dengan menggunakan satu IKU dan pada tahun 2020 telah ditetapkan target kinerja

sebesar 5,46 indeks. Penjelasan mengenai capaian kinerja PPATK tahun 2020, sebagai

berikut:

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi pemangku

kepentingan dan masyarakat terkait dengan efektivitas pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilaksanakan oleh PPATK

dalam periode tertentu (tahunan). Sasaran strategis ini diukur keberhasilannya melalui

satu IKU, yaitu Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia. Pada tahun 2020, capaian kinerja

ini sangat baik dengan capaian kinerja SS adalah 120%. IKU ini merupakan indikator

kinerja yang baru ditetapkan dalam Renstra PPATK tahun 2020-2024, sehingga tidak

terdapat capaian kinerja IKU tersebut pada tahun sebelumnya.

PPATK telah meluncurkan hasil Pilot Project Indeks Efektivitas APU-PPT Tahun

2020 dengan melibatkan 131 pihak yang terdiri dari Pihak Pelapor dan asosiasi, lembaga

pengawas dan pengatur, aparat penegak hukum, dan key stakeholders. Program Indeks

Efektivitas APU-PPT merupakan salah satu program strategis PPATK yang bertujuan

untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kinerja PPATK secara periodik dalam

bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT di lingkup domestik dan

internasional. Indeks komposit Indeks Efektivitas APU-PPT diukur sesuai penilaian

kinerja PPATK berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang, Renstra

Sasaran Strategis:

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

IKU: Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia


PPATK Tahun 2020-2024, dan best practice internasional berupa Guidelines

Methodology FATF mengenai 11 Capaian Langsung (Immediate Outcomes).

Suatu lembaga disebut efektif dalam bekerja apabila mampu mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin

besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,

program, atau kegiatan tersebut. Berbagai organisasi, termasuk instansi pemerintah,

melakukan berbagai upaya agar mampu mencapai tujuannya secara efektif. Efektivitas

berkaitan dengan keberhasilan pencapaian sasaran organisasional.

PPATK selalu berupaya untuk mengukur sekaligus mencapai ukuran efektivitas

suatu organisasi. Definisi efektivitas menurut Financial Action Task Force (FATF)

adalah seberapa jauh pemenuhan atas capaian hasil yang telah ditetapkan. Indeks

efektivitas PPATK berarti capaian keefektifan dari kinerja PPATK dalam

mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang dapat ditetapkan dalam bentuk ukuran

angka atau indeks.

Efektivitas kinerja juga menjadi salah satu prasyarat bagi suatu negara untuk dapat

bergabung menjadi anggota FATF. FATF merupakan suatu badan lembaga anti

pencucian uang internasional yang merumuskan standar-standar tentang tindak

pencucian uang. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia terus berjuang agar dapat

diterima sebagai anggota penuh FATF. Laporan Mutual Evaluation Report (MER)

Indonesia telah disahkan dalam sidang tahunan Asia Pacific Group (APG) on Money

Laundering ke-21 yang diselenggarakan pada 21-27 Juli 2018 di Kathmandu, Nepal.

Laporan MER tersebut merupakan laporan hasil reviu kepatuhan dan efektivitas

implementasi yang dilakukan Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme yang didasarkan pada 40 rekomendasi FATF.

Keberhasilan PPATK dalam mencapai sasaran strategis dalam pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan TPPT diharapkan dapat terukur melalui Indeks Efektivitas

(IE). Selain itu, Indeks Efektivitas ini sangat penting untuk menjembatani antara visi,

misi, dan sasaran strategis PPATK yang ditetapkan dalam Renstra PPATK Tahun 2020-

2024. Visi PPATK yang ingin dicapai adalah mewujudkan stabilitas perekonomian dan

integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak


pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Penyusunan model Indeks Efektivitas mengacu pada tugas dan fungsi PPATK

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yakni sebagai lembaga yang bertujuan

untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Model Indeks Efektivitas ini juga

mengukur peran PPATK sesuai dengan best practice internasional berupa FATF

Methodology dengan 11 Immediate Outcome (IO). Selain itu, pengukuran Indeks

Efektivitas juga diharapkan selaras dengan program reformasi birokrasi yang

diselenggarakan oleh PPATK sebagai focal point rezim APU/PPT. Angka indeks

efektivitas dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan Indonesia dalam

mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Kategori efektivitas yang merujuk pada

best practice metodologi FATF dijelaskan dalam Tabel 3.2, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kategori Efektivitas Berdasarkan Metodologi FATF

Kategori Definisi Efektivitas

Sangat efektif Capaian langsung hampir seluruhnya sudah terpenuhi, tetapi masih

diperlukan perbaikan kecil.

Efektif Capaian langsung sebagian besar sudah terpenuhi, tetapi masih

diperlukan perbaikan yang tidak banyak.

Cukup efektif Capaian langsung dalam banyak hal sudah dipenuhi, tetapi masih

diperlukan banyak perbaikan.

Kurang efektif Capaian langsung tidak terpenuhi atau terpenuhi, tetapi dapat

diabaikan dan masih diperlukan perbaikan yang mendasar.

Indeks Efektivitas (ultimate index) dibagi menjadi dua sub-indeks sesuai dengan

tugas dan fungsi PPATK, yakni Sub-Indeks Pencegahan dan Sub-Indeks Pemberantasan.

Mekanisme penilaian Indeks Efektivitas dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu self

assessment dari pihak internal PPATK dan penilaian pihak eksternal dari para mitra

strategis PPATK.

o Sub-Indeks Cegah (pencegahan) terdiri dari enam dimensi dengan definisi, sebagai

berikut:

1. Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik adalah pemahaman tentang risiko

pencucian uang dan pendanaan terorisme dan dapat dilakukan tindakan yang


terkoordinasi di dalam negeri untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan

terorisme, serta proliferasi/penyebaran senjata pemusnah massal.

2. Kerja sama internasional adalah kerja sama internasional yang menghasilkan

informasi, intelijen keuangan, dan bukti yang sesuai, serta memfasilitasi tindakan

terhadap pelaku kejahatan dan aset hasil kejahatan.

3. Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor adalah pengawas/supervisor yang

mengawasi, memantau, dan mengatur lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)

terkait kepatuhan terhadap persyaratan APU/PPT yang sebanding dengan tingkat

risiko.

4. Tindakan pencegahan TPPU adalah lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)

menerapkan upaya pencegahan terkait anti pencucian uang secara memadai yang

sebanding dengan tingkat risiko dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan

tersebut.

5. Tindakan pencegahan TPPT adalah lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)

menerapkan upaya pencegahan terkait anti pencegahan terorisme secara memadai

yang sebanding dengan tingkat risiko dan melaporkan transaksi keuangan

mencurigakan tersebut.

6. Badan hukum dan perikatan adalah badan hukum dan pengaturan hukum yang

dicegah agar tidak disalahgunakan untuk tindak pidana pencucian uang dan

pendanaan terorisme dan informasi tentang kepemilikan manfaat dapat tersedia

bagi pihak yang berwenang tanpa adanya hambatan apapun.

o Sub-Indeks Rantas (Pemberantasan) terdiri dari enam dimensi dengan definisi,

sebagai berikut:

1. Hasil intelijen keuangan TPPU adalah informasi intelijen keuangan dan

informasi lain yang terkait yang digunakan oleh pihak berwenang untuk

melakukan investigasi pencucian uang.

2. Hasil intelijen keuangan TPPT adalah informasi intelijen keuangan dan informasi

lain yang terkait digunakan oleh pihak berwenang untuk melakukan investigasi

pendanaan terorisme.


3. Penanganan perkara TPPU adalah tindak penanganan perkara pencucian uang

dan kegiatan terkait yang diinvestigasi dan pelakunya diajukan ke tahap

penuntutan dan dikenakan sanksi.

4. Penanganan perkara TPPT adalah tindak penanganan perkara pendanaan

terorisme dan kegiatan terkait yang diinvestigasi dan pelakunya diajukan ke

tahap penuntutan dan dikenakan sanksi.

5. Sanksi keuangan TPPT dan proliferasi adalah orang dan entitas yang terlibat

dalam kegiatan proliferasi senjata pemusnah massal yang dapat dicegah ketika

dilakukan penggalangan, pemindahan, dan penggunaan dana sejalan dengan

Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR).

6. Perampasan aset adalah tindak perampasan aset terkait kegiatan yang

diinvestigasi dan dikenakan sanksi perampasan aset.

Kedua sub-indeks tersebut dalam perhitungan Indeks Efektivitas (ultimate)

memiliki bobot yang sama, yaitu masing-masing sebesar 50%. Hal ini didasarkan atas

kesepakatan dari para ahli, tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK karena

kedua bidang (sub-indeks) tersebut dinilai memiliki kesamaan tingkat kepentingan.

Setiap dimensi memiliki ukuran bobot yang berbeda-beda berdasarkan hasil penilaian

para ahli, tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK. Ukuran Indeks Efektivitas

tersebut menggunakan skala 0-10 sesuai metodologi FATF. Model Indeks Efektivitas

tersebut akan digunakan dalam kurun waktu lima tahun untuk mengukur indikator

kinerja utama (IKU) PPATK.

Rerangka kerja teoretis (theoretical framework) penyusunan Indeks Efektivitas

diilustrasikan dalam Gambar 3.2, sebagai berikut:


Gambar 3.2

Rerangka Model Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan


Dimensi dalam masing-masing Sub-indeks Pencegahan dan Sub-Indeks

Pemberantasan diperoleh berdasarkan 11 IO. Dalam prosesnya terdapat perumusan

dimensi yang diuraikan secara rinci mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU

dan TPPT. Selain itu, terdapat penggabungan antara IO 10 dan IO 11 menjadi dimensi

Sanksi keuangan pendanaan terorisme dan proliferasi. Masing-masing sub-indeks

memiliki enam dimensi pembentuk. Masing-masing dimensi tersebut dibentuk oleh

indikator pembentuk yang mengkombinasikan 11 IO dengan indikator kinerja eselon I

dan II di PPATK sesuai dengan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, tugas dan fungsi

sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan capaian langsung sesuai metodologi

FATF. Dua belas dimensi pembentuk Indeks Efektivitas diukur oleh pihak internal

PPATK (self assessment) dan pihak eskternal PPATK yang terkait dengan pencegahan

dan pemberantasan TPPU/TPPT. Hubungan dimensi pembentuk IE dengan kategori

kelompok penilai dijelaskan dalam Tabel 3.3, sebagai berikut:

ULTIMATE INDEKS

SUB

INDEKS DIMENSI INDIKATOR

Perampasan

Aset Indikator 1, indikator 2, …

Sanksi

Keuangan TPPT dan Proliferasi

Indikator 1, indikator 2, …

Indeks Efektivitas

Pemberantasan APUPPT

Penanganan Perkara TPPT


Penanganan

Perkara TPPU Indikator 1, indikator 2, …

Hasil Intelijen

Keuangan TPPT Indikator 1, indikator 2, …

Indeks Efektivitas

APUPPT

Hasil Intelijen Keuangan

TPPU Indikator 1, indikator 2, …

Badan Hukum dan Perikatan


Tindakan Pencegahan

TPPT


Tindakan

Pencegahan TPPU


Indeks Efektivitas

Pencegahan APUPPT

Pegawasan dan

Pengaturan Pihak Pelapor


Kerjasama

Internasional Indikator 1, indikator 2, …

Risiko, Kebijakan dan

Koordinasi Domestik



Tabel 3.3

Dimensi Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan


SUB- INDEKS KO

DE

DIMENSI (11 Immediate

Outcome FATF & IKU Renstra)

BOBOT

SUMBER DATA INDEKS EFEKTIVITAS

EXPERT REVIEW (PESTEL)

SELF ASSESSMENT PPATK

SURVEI KEY STAKEHOLDERS

Pelapor LPP/K-L AP-

GAKUM

FIUs

KIN

ERJA

PEN

CEG

AH

AN

TP

PU-

TPPT

C.1 Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik

50%

V V V V

C.2 Kerja sama internasional V V V V V

C.3 Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor

V V V V

C.4 Tindakan pencegahan TPPU V V V V

C.5 Tindakan pencegahan TPPT V V V V

C.6 Badan hukum dan perikatan V V V V

KIN

ERJA

PEM

BER

AN

TASA

N

TPPU

-TPP

T

R.1 Hasil intelijen keuangan TPPU

50%

V V V V V

R.2 Hasil intelijen keuangan TPPT

V V V V V

R.3 Penanganan perkara TPPU V V V V

R.4 Penanganan perkara TPPT V V V V

R.5 Sanksi kuangan TPPT dan Proliferasi

V V V V

R.6 Perampasan aset V V V V

Metode pembobotan sub-indeks dan indikator dilakukan dengan menggunakan

metode expert judgment melalui penghitungan Analytical Hierarchy Process (AHP).

Penilaian bobot per dimensi menggunakan pendekatan AHP dengan melibatkan pihak

expert yang terdiri dari pihak internal PPATK, tim ahli, dan tim akademisi. Bobot per

dimensi pembentuk IE dijelaskan dalam Tabel 3.4, sebagai berikut:

Tabel 3.4

Bobot Dimensi Pembentuk Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan


Kode

Dimensi Dimensi Bobot (%)

Subdimensi Pencegahan

C1 Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik 20

C2 Kerja sama internasional 15

C3 Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor 20

C4 Tindakan pencegahan TPPU 15

C5 Tindakan pencegahan TPPT 15


Kode

Dimensi Dimensi Bobot (%)

C6 Badan hukum dan perikatan 15

Subdimensi Pemberantasan

R1 Hasil intelijen keuangan TPPU 20

R2 Hasil intelijen keuangan TPPT 20

R3 Penanganan perkara TPPU 15

R4 Penanganan perkara TPPT 15

R5 Sanksi keuangan TPPT dan proliferasi 15

R6 Perampasan aset 15

Jawaban dari setiap responden dihitung dan dikonversi ke dalam skala 0-10

dengan skala 0 yang berarti kurang efektif hingga skala 10 yang berarti sangat efektif.

Besaran angka indeks menggunakan skala 10 ini mengacu pada penilaian MER dengan

masing-masing kriteria yang dijelaskan dalam Tabel 3.5, sebagai berikut:

Tabel 3.5

Skala Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan


Skala Indeks Kategori Definisi

0,00 - 2,50 Kurang

Efektif

Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT

masih belum efektif, sehingga diperlukan perbaikan

secara fundamental dalam seluruh aspek.

2,51 - 5,00 Cukup

Efektif


telah sesuai, tetapi efektivitasnya masih rendah,

sehingga masih diperlukan perbaikan major dalam

seluruh aspek.

5,01 – 7,50 Efektif Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPP

sudah efektif, tetapi masih diperlukan perbaikan

minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan.

7,51 – 10,00 Sangat

Efektif


sudah sangat efektif, tetapi masih diperlukan

penyempurnaan dalam beberapa aspek yang masih

dapat ditingkatkan.

Objek penelitian dalam pengukuran IE adalah para pemangku kepentingan inti

(key stakehoders) PPATK berdasarkan ketentuan undang-undang dan Peraturan Presiden

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan


Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Para pemangku kepentingan inti (key

stakehoders) PPATK tersebut dijelaskan dalam Tabel 3.6 dan Tabel 3.7, sebagai berikut:

Tabel 3.6

Key Stakeholders PPATK Bidang Pencegahan

No. Bidang Pencegahan

1 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI

2 Kementerian Keuangan RI

3 Bank Indonesia (BI)

4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

5 Kemendag – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

6 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

7 Kementerian Hukum dan HAM

8 Kementerian Dalam Negeri RI

9 Kementerian Agama RI

10 Kementerian Sosial RI

11 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

12 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

13 Penyedia Jasa Keuangan - Perbankan

14 Penyedia Jasa Keuangan – Perusahaan Pembiayaan

15 Penyedia Jasa Keuangan – Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi

16 Penyedia Jasa Keuangan – Dana Pensiun Lembaga Keuangan

17 Penyedia Jasa Keuangan – Perusahaan Efek

18 Penyedia Jasa Keuangan – Manajer Investasi

19 Penyedia Jasa Keuangan – Kustodian

20 Penyedia Jasa Keuangan – Wali Amanat

21 Penyedia Jasa Keuangan – Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro

22 Penyedia Jasa Keuangan – Pedagang Valuta Asing

23 Penyedia Jasa Keuangan – Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

24 Penyedia Jasa Keuangan – Penyelenggara e-Money dan/atau e-Wallet

25 Penyedia Jasa Keuangan – Koperasi yang melakukan Kegiatan Simpan Pinjam

26 Penyedia Jasa Keuangan – Pegadaian

27 Penyedia Jasa Keuangan – Perusahaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

28 Penyedia Jasa Keuangan – Penyelenggara Transfer Dana

29 Penyedia Jasa Keuangan – Modal Ventura

30 Penyedia Jasa Keuangan – Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

31 Penyedia Jasa Keuangan – Lembaga Keuangan Mikro


No. Bidang Pencegahan

32 Penyedia Jasa Keuangan – Lembaga Pembiayaan Ekspor

33 Penyedia Barang dan Jasa – Perusahaan Properti atau Agen Properti

34 Penyedia Barang dan Jasa – Pedagang Kendaraan Bermotor

35 Penyedia Barang dan Jasa – Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

36 Penyedia Barang dan Jasa – Balai Lelang

37 Penyedia Barang dan Jasa – Barang Seni dan Antik

38 Profesi - Advokat

39 Profesi – Notaris

40 Profesi – Pejabat Pembuat Akta Tanah

41 Profesi – Akuntan

42 Profesi – Akuntan Publik

43 Profesi – Perencana Keuangan

44 Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

45 Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)

46 Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII)

47 Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA)

48 Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO)

49 Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI)

50 Ikatan Notaris Indonesia (INI)

51 Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

52 Real Estate Indonesia (REI)

53 Persatuan Balai Lelang Indonesia (PERBALI)

54 Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

55 Financial Planning Standard Board Indonesia

56 Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)

57 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

58 Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia

59 Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

60 Yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan (NPO)

61 Akademisi


Tabel 3.7

Key Stakeholders PPATK Bidang Pemberantasan

No. Bidang Pemberantasan

1 Kepolisian Negara Republik Indonesia

2 Kejaksaan Agung RI

3 Komisi Pemberantasan Korupsi

4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

5 Direktorat Jenderal Pajak

6 Badan Narkotika Nasional

7 Polisi Militer atau Oditur Militer

8 Badan Intelijen Negara

9 Densus 88 Anti Teror

10 Direktorat Terorisme dan Kejahatan Transnasional Kejaksaan Agung

11 Kementerian Hukum dan HAM

12 PPNS

13 Badan Pemeriksa Keuangan

14 FIU Negara Lain

15

Organisasi/Lembaga Internasional Bidang Pencegahan dan Pemberantasan

TPPU/TPPT

Target sampel responden pilot project Indeks Efektivitas tahun 2020 direncanakan

sebanyak 131 responden yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling

sesuai dengan Kementrian/Lembaga dan institusi yang menjadi objek penilaian dalam

MER APG Tahun 2018. Selain itu, diambil pula sampel Financial Intelligence Unit

(FIU) yang berasal dari lingkup ASEAN Plus 2 (Asia Tenggara, Australia, dan Selandia

Baru) untuk mengukur indikator Kerja sama internasional melalui pelaksanaan kerja

sama internasional PPATK.

Tabel 3.8

Target Sampel Responden

Target per Kategori Responden Jumlah

Pihak Pelapor 85

Lembaga Pengawas dan Pengatur, key stakeholders,

dan aparat penegak hukum 35

FIU 11

Total 131


Namun, dalam realisasinya, diperoleh 95 responden sebagai responden untuk

kategori Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, key stakeholders, dan aparat

penegak hukum, serta FIU. Survei pengukuran Indeks Efektivitas menggunakan metode

kuantitatif, yakni pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner

berupa pertanyaan terstruktur.

Tabel 3.9

Realisasi Sampel Responden

Kategori Instansi Jumlah

1. Pihak Pelapor 57

2. Key stakeholders 15

3. Aparat penegak hukum 13

4. Lembaga Pengawas dan Pengatur 5

5. FIU 5

Total 95

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pilot project Indeks Efektivitas PPATK tahun

2020 yang melibatkan 95 responden dengan response rate sebesar 72,52%, hasil

penilaian Indeks Efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme Indonesia dijelaskan dalam Tabel 3.10, sebagai berikut:

Tabel 3.10

Hasil Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan


Tahun 2020


Pengukuran Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia dalam pilot project tahun 2020

memperoleh hasil 6,98 indeks. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencegahan dan

pemberantasan TPPU/TPPT telah dinilai EFEKTIF, tetapi masih diperlukan perbaikan

minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan. Nilai dimensi yang tertinggi

diperoleh dari dimensi Kerja sama internasional (8,96), Penanganan perkara TPPT

(8,12), dan Sanksi keuangan TPPT dan proliferasi (7,63), serta Risiko, kebijakan, dan

koordinasi domestik (7,51).

Pada Indeks Efektivitas [Eksternal] peranan PPATK dalam upaya pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam pilot

project Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme Indonesia tahun 2020 memperoleh hasil 7,61 indeks. Hal ini

menunjukkan bahwa responden dari pihak eksternal PPATK mempersepsikan bahwa

kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT telah SANGAT EFEKTIF, tetapi

masih diperlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan.

Tabel 3.11

Indeks Efektivitas PPATK Pilot Project Tahun 2020 [Eksternal]

Sub-

indeks Kode Dimensi

Skor

[Skala 10]

Bobot Indeks

Efektivitas

Dimensi Sub

Dimensi Sub Total

KIN

ER

JA

PE

NC

EG

AH

AN

TP

PU

-TP

PT

C.1 Risiko, kebijakan, dan

koordinasi domestik 8,08 20%

50% 7,42

7,61

C.2 Kerja sama internasional 8,42 15%

C.3 Pengawasan dan pengaturan

Pihak Pelapor 5,79 20%

C.4 Tindakan pencegahan TPPU 7,12 15%

C.5 Tindakan pencegahan TPPT 7,70 15%

C.6 Badan Hukum dan Perikatan 7,77 15%

KIN

ER

JA

PE

MB

ER

AN

TA

S

AN

TP

PU

-TP

PT

R.1 Hasil intelijen keuangan

TPPU 7,30 20%

50% 7,79 R.2

Hasil intelijen keuangan

TPPT 7,96 20%

R.3 Penanganan perkara TPPU 7,06 15%

R.4 Penanganan perkara TPPT 9,04 15%


Sub-

indeks Kode Dimensi

Skor

[Skala 10]

Bobot Indeks

Efektivitas

Dimensi Sub

Dimensi Sub Total

R.5 Sanksi keuangan TPPT dan

proliferasi 7,76 15%

R.6 Perampasan aset 7,70 15%

Berdasarkan data dalam Tabel 3.11, dimensi yang mendapat penilaian tertinggi

dari eksternal PPATK adalah Penanganan perkara TPPT (9,04), Kerja sama

internasional (8,42), dan Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik (8,08). Empat dari

dua belas dimensi pengukuran IE tahun 2020 (Eksternal) masih berada dalam interval

5,01-7,50 yang dinilai oleh para responden bahwa kinerja pencegahan dan

pemberantasan TPPU/TPPT telah EFEKTIF, tetapi masih diperlukan perbaikan minor

dalam beberapa aspek secara berkelanjutan.

Pada Indeks Efektivitas [Internal] peranan PPATK dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam pilot

project Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme Indonesia tahun 2020 ini memperoleh hasil 6,36 indeks. Hal

ini menunjukkan bahwa pihak internal PPATK memiliki persepsi bahwa kinerja

pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT telah EFEKTIF, tetapi masih diperlukan

perbaikan minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan.

Tabel 3.12

Indeks Efektivitas PPATK Pilot Project Tahun 2020 [Internal]

Sub

indeks Kode Dimensi

Skor

[Skala10]

Bobot Indeks

Efektivitas

Dimensi Sub

Dimensi Sub Total

KIN

ER

JA

PE

NC

EG

AH

AN

TP

PU

-TP

PT

C.1 Risiko, kebijakan, dan

koordinasi domestik 6,94 20%

50% 7,07 6,36

C.2 Kerja sama internasional 9,50 15%

C.3 Pengawasan dan

pengaturan Pihak Pelapor 8,11 20%

C.4 Tindakan pencegahan

TPPU 7,27 15%

C.5 Tindakan pencegahan

TPPT 5,90 15%


Sub

indeks Kode Dimensi

Skor

[Skala10]

Bobot Indeks

Efektivitas

Dimensi Sub

Dimensi Sub Total

C.6 Badan hukum dan

perikatan 4,40 15%

KIN

ER

JA

PE

MB

ER

AN

TA

SA

N

TP

PU

-TP

PT


TPPU 4,75 20%

50% 5,65


TPPT 4,65 20%

R.3 Penanganan perkara TPPU 5,60 15%

R.4 Penanganan perkara TPPT 7,20 15%

R.5 Sanksi keuangan TPPT dan

proliferasi 7,50 15%

R.6 Perampasan aset 4,80 15%

Berdasarkan data dalam Tabel 3.12, dimensi yang memperoleh nilai tertinggi

adalah Kerja sama internasional (9,50) dan Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor

(8,11). Kedua dimensi ini termasuk dalam interval 7,50-10 yang dinilai oleh para

responden bahwa kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT telah SANGAT

EFEKTIF, tetapi masih diperlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek yang masih

dapat ditingkatkan. Namun, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, masih terdapat

empat dimensi yang dinilai oleh responden dari pihak internal PPATK termasuk ke

dalam kategori CUKUP EFEKTIF, yakni Badan hukum dan perikatan, Hasil intelijen

keuangan TPPT, Hasil intelijen keuangan TPPU, dan Perampasan aset.


Tabel 3.13

Nilai Gap Hasil Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan


Tahun 2020

Berdasarkan data dalam Tabel 3.13, hasil penilaian Indeks Efektivitas PPATK

dalam pilot project tahun 2020 dari pihak eksternal PPATK diperoleh nilai 7,61 indeks

(SANGAT EFEKTIF), sedangkan hasil penilaian Indeks Efektivitas PPATK dari pihak

internal PPATK memperoleh nilai 6,36 indeks (EFEKTIF). Hasil penilaian dari pihak

eksternal PPATK lebih tinggi sebesar 1,25, dibandingkan dengan penilaian pihak

internal PPATK yang menggunakan hasil self assessment dari pengukuran capaian

kinerja IKK di dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024. Nilai gap ini menunjukkan

bahwa apresiasi dari pihak eksternal PPATK telah melampaui capaian kinerja dari pihak

internal PPATK yang sesungguhnya, khususnya terhadap peran bidang pemberantasan

PPATK. Peran bidang pemberantasan PPATK diapresiasi lebih tinggi oleh pihak

eksternal PPATK dibandingkan dengan peran bidang pencegahan PPATK. Hal ini

terlihat dari gap Sub-Indeks Rantas yang jauh lebih tinggi (positif) dibandingkan dengan

Sub-Indeks Cegah. Apresiasi yang baik dari pihak eksternal PPATK ini terjadi karena

hubungan yang baik antara PPATK dengan para mitra kerja dan citra PPATK yang

positif yang dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan.


Salah satu tujuan dari kegiatan pengukuran Indeks Efektivitas PPATK adalah

memperoleh status keanggotaan resmi dari FATF. Pengukuran yang dilakukan oleh

FATF dituangkan ke dalam hasil survei MER tahun 2018 yang parameter

pengukurannya diadopsi ke dalam pengukuran Indeks Efektivitas tahun 2020. Dalam

penilaian MER 2018, lima dari sebelas parameter IO PPATK dinilai Substantial atau

dalam pengukuran IE setara dengan nilai Efektif. Lima dari sebelas parameter IO

PPATK juga dinilai Moderate atau dalam pengukuran IE setara dengan nilai Cukup

Efektif. Hanya satu parameter IO PPATK saja yang dinilai Low atau dalam pengukuran

IE setara dengan nilai Kurang Efektif. Untuk parameter yang memiliki kesamaan,

apabila diperbandingkan antara hasil penilaian MER tahun 2018 dengan penilaian IE

tahun 2020 menunjukkan terjadi peningkatan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa PPATK

telah memperbaiki efektivitasnya berdasarkan hasil penilaian IE tahun 2020.

Perbandingan antara hasil penilaian MER tahun 2018 dengan Indeks Efektivitas tahun

2020, dijelaskan dalam Tabel 3.14, sebagai berikut:

Tabel 3.14

MER Tahun 2018 dan IE PPATK Pilot Project Tahun 2020

KODE IO MER

TAHUN 2018 SKOR KODE

DIMENSI IE

TAHUN 2020 SKOR

IO.1 Risiko, kebijakan, dan

koordinasi Substantial C.1

Risiko, kebijakan, dan

koordinasi domestik 7,51

IO.2 Kerja sama

internasional Substantial C.2 Kerja sama internasional 8,96

IO.3 Pengawasan Moderate C.3 Pengawasan dan

pengaturan Pihak Pelapor 6,95

IO.4 Tindakan pencegahan Moderate C.4 Tindakan pencegahan

TPPU 7,19

IO.5 Perseroan dan

perikatan lainnya Moderate C.5

Tindakan pencegahan

TPPT 6,80

IO.6 Intelijen keuangan Substantial C.6 Badan hukum dan

perikatan 6,09

IO.7 TPPU investigasi dan

penuntutan Moderate R.1

Hasil intelijen keuangan

TPPU 6,03

IO.8 Penyitaan Substantial R.2 Hasil intelijen keuangan

TPPT 6,30

IO.9 Investigasi dan

Penuntutan Substantial R.3 Penanganan perkara TPPU 6,33

IO.10

TPPT tindakan

pencegahan dan sanksi

keuangan

Moderate R.4 Penanganan perkara TPPT 8,12


KODE IO MER

TAHUN 2018 SKOR KODE

DIMENSI IE

TAHUN 2020 SKOR

IO.11 Sanksi keuangan

Proliferasi Low R.5

Sanksi keuangan TPPT

dan proliferasi 7,63

R.6 Perampasan aset 6,25

Berdasarkan hasil kegiatan pilot project survei pengukuran Indeks efektivitas

pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT tahun 2020 dapat disimpulkan hal-hal,

sebagai berikut:

• Indeks efektivitas total peranan PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia dalam pilot project

tahun 2020 memperoleh hasil 6,98 indeks. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT telah berjalan secara EFEKTIF,

tetapi masih diperlukan perbaikan minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan.

• Indeks efektivitas total dihasilkan dari indeks efektivitas eksternal yang memperoleh

hasil 7,61 indeks atau dinilai SANGAT EFEKTIF, sedangkan Indeks Efektivitas

internal memperoleh hasil 6,36 indeks atau dinilai EFEKTIF.

• Nilai dimensi yang tertinggi dalam Indeks Efektivitas total berasal dari dimensi Kerja

sama internasional (8,96) dan Penanganan perkara TPPT (8,12).

• Nilai gap antara Indeks Efektivitas eksternal dan internal adalah 1,25 dengan hasil

penilaian dari pihak eksternal PPATK yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil

penilaian pihak internal PPATK yang diukur berdasarkan hasil self assessment dari

capaian kinerja IKK dalam Renstra PPATK. Nilai gap tersebut menunjukkan bahwa

terdapat apresiasi dari pihak eksternal PPATK yang telah melampaui capaian kinerja

pihak internal yang sesungguhnya. Apresiasi dari pihak eksternal PPATK tercipta

karena hubungan yang baik antara PPATK dengan mitra kerja dan citra PPATK yang

positif yang dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan. Peran bidang

pemberantasan PPATK diapresiasi lebih tinggi oleh pihak eksternal PPATK bila

dibandingkan dengan peran bidang pencegahan PPATK. Hal ini terlihat dari nilai gap

Sub-Indeks Rantas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sub-Indeks Cegah.

• Dalam penilaian MER PPATK tahun 2018, lima dari sebelas parameter IO berada

dalam kondisi Substantial atau setara dengan nilai Efektif. Lima dari sebelas


parameter IO juga berada dalam kondisi Moderate atau Cukup Efektif. Hanya satu

parameter IO yang dinilai Low atau Kurang Efektif. Untuk parameter yang memiliki

kesamaan, apabila dibandingkan antara hasil penilaian MER tahun 2018 dengan IE

tahun 2020 menunjukkan telah terjadi peningkatan nilai. Hal ini menunjukkan

PPATK telah memperbaiki efektivitasnya berdasarkan skor penilaian IE pada

tahun 2020.

• Menurut pendapat para ahli, untuk meningkatkan nilai kelembagaan PPATK dalam

pencegahan TPPU/TPPT, PPATK harus berorientasi kepada seluruh aspek politik,

ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan (PESTEL) karena memiliki dampak yang

cukup tinggi. Namun, berdasarkan hasil analisis matriks Impact-Uncertainty, PPATK

sebaiknya lebih berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi karena memiliki

ketidakpastian yang lebih rendah atau ketidakpastian tersebut dapat dikendalikan

langsung oleh PPATK.

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2020-2024

Berdasarkan data dalam Tabel 3.15, PPATK menargetkan kinerja IKU Indeks

efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan

terorisme Indonesia pada tahun 2020 sebesar 5,46 indeks. Realisasi kinerja IKU adalah

6,98 indeks dari skala 10, sehingga capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah

127,84% atau maksimal yang diakui sebesar 120%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT sudah berjalan secara efektif, tetapi masih

diperlukan perbaikan minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan.

Indeks efektivitas pencegahan

dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dan

pendanaan terorisme Indonesia

Tahun

2020 2021 2022 2023 2024

Target 5,46

indeks

5,73

indeks

6,16

indeks

6,78

indeks

7,63

indeks

Realisasi 6,98

indeks

- - - -

Capaian 127,84% - - - -

Capaian yang diakui 120% - - - -


Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020-2024

IKU Target Tahun Realisasi

Tahun

2020

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target

Tahun

2024

2020 2021 2022 2023 2024

Indeks efektivitas

pencegahan dan

pemberantasan

tindak pidana

pencucian uang

dan pendanaan

terorisme

Indonesia

5,46

indeks

5,73

indeks

6,16

indeks

6,78

indeks

7,63

indeks

6,98

indeks

91,48%

Berdasarkan data dalam Tabel 3.16, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun

2024, capaian kinerja IKU pada tahun 2020 telah mencapai 91,48%. Secara persentase,

capaian kinerja ini sudah baik dan PPATK akan meningkatkan capaian kinerja tersebut

pada tahun mendatang.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada

periode pengukuran kinerja selanjutnya adalah menindaklanjuti rekomendasi-

rekomendasi, meliputi:

1. Rekomendasi perbaikan kinerja PPATK untuk meningkatkan efektivitas pencegahan

dan pemberantasan TPPU-TPPT, yaitu:

Tabel 3.17

Prioritas Perbaikan pada Indeks Efektivitas yang Masih Berada di Bawah Nilai 7,50

dari Skor yang Terendah

2. Prioritas perbaikan pada Indeks Efektivitas berdasarkan saran dan masukan dari para

responden, yakni:

No. Prioritas perbaikan pada Indeks Efektivitas Eksternal

yang masih berada di bawah nilai 7,50 dari skor yang

terendah

Skor

(Skala 10)

No. Prioritas perbaikan pada Indeks Efektivitas Internal

yang masih berada di bawah nilai 7,50 dari skor yang

terendah

Skor

(Skala 10)

1 Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor 5,79 1 Badan hukum dan perikatan 4,40

2 Penanganan perkara TPPU 7,06 2 Hasil intelijen keuangan TPPT 4,65

3 Tindakan pencegahan TPPU 7,12 3 Hasil intelijen keuangan TPPU 4,75

4 Perampasan aset 4,80

5 Penanganan perkara TPPU 5,60

6 Tindakan pencegahan TPPT 5,90

7 Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik 6,94

8 Penanganan perkara TPPT 7,20

9 Tindakan pencegahan TPPU 7,27

Hasil intelijen keuangan TPPU4 7,30


Tabel 3.18

Prioritas Perbaikan pada Indeks Efektivitas Berdasarkan Saran dari Para Responden

3. Rekomendasi-rekomendasi perbaikan metodologi dan instrumen survei pengukuran

indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT, sebagai berikut.

a. Instrumen penelitian sudah cukup valid dan reliabel, tetapi kuesioner perlu

dilakukan pemisahan antara pertanyaan tertutup untuk pengukuran indeks dan

pertanyaan terbuka untuk menggali alasan dari setiap jawaban responden. Hal ini

karena proses wawancara memerlukan waktu yang cukup lama, yakni lebih dari

satu jam, sehingga dianggap cukup melelahkan responden.

b. Penelitian dapat dibagi menjadi dua metode, yakni metode survei untuk

pengukuran indeks dengan pertanyaan tertutup dan metode FGD dengan kelompok

kecil untuk jenis pertanyaan terbuka agar dapat lebih menggali jawaban responden.

Apabila pengukuran indeks menggunakan pertanyaan tertutup, survei dapat

menggunakan web link (angket secara online), sehingga dapat memperbanyak

potensi perolehan sampel responden.

c. Dalam kuesioner terdapat beberapa pertanyaan tertutup yang saling beririsan,

sehingga perlu ditetapkan satu pertanyaan saja untuk menghindari pertanyaan yang

berulang.

d. Perbaikan kode pertanyaan untuk mempermudah proses pengolahan dan analisis

data.

No. Aspek Saran dan Masukan Responden

Asistensi/bimbingan teknis dan audit kepada Pihak Pelapor maupun pembinaan

secara langsung bersama asosiasi dan pelaku usaha perlu terus digalakkan

untuk membantu Pihak Pelapor dalam membuat laporan yang memenuhi

kriteria laporan berkualitas

Sosialisasi perlu terus dilakukan melalui seminar, focus group discussion,

ataupun kurikulum pelatihan Pusdiklat APUPPT PPATK.

Pada kegiatan-kegiatan sosialisasi, pembinaan, maupun asistensi yang menjadi

prioritas untuk disampaikan adalah PMPJ (Ketentuan Prinsip Mengenal

Pengguna Jasa) bagi sektor PBJ dan profesi dan dokumentasi data profil dan

transaksi pengguna jasa yang tidak lengkap.

Terkait pemenuhan permintaan HA/HP, PPATK perlu berupaya agar informasi

yang diberikan dapat semakin mampu untuk mendukung proses Bantuan

Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance (MLA), pemulihan aset, dan

identifikasi pelaku TPPU third party money laundering

Dalam pemenuhan (inquiry) HA/HP Indikasi TPPU, PPATK juga perlu

meningkatkan upaya pemenuhan informasi dan kecepatan waktu, khususnya

yang terkait dengan informasi Kepemilikan Manfaat/Beneficial Ownership,

informasi identitas profil pelaku dan pihak terkait, dan informasi transaksi,

termasuk underlying transaction.

Pada layanan di bidang hukum PPATK, meskipun sudah dinilai baik, kecepatan

waktu pemenuhan layanan hukum masih perlu untuk dibenahi.

Peningkatan kuantitas dan kualitas penerapan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor.

Hal yang penting diperhatikan, terutama terkait kelengkapan laporan yang berhubungan

dengan ketepatan waktu pelaporan.

Penanganan perkara TPPU

1

2


C. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung tugas dan fungsi PPATK, pagu anggaran yang dialokasikan

untuk mencapai sasaran strategis PPATK sebesar Rp216.641.414.000,00. Pada tahun

berjalan, sehubungan dengan kebutuhan anggaran pemerintah untuk percepatan

penanganan pandemik COVID-19, PPATK melakukan revisi anggaran untuk refocusing

kegiatan dan anggaran, sehingga pagu anggaran PPATK berubah menjadi

Rp243.960.199.000,00. PPATK berhasil merealisasikan anggaran per 31 Desember 2020

sebesar Rp208.269.277.734,00 atau 85,37% dari total alokasi anggaran sebesar

Rp243.960.199.000,0

Revisi anggaran tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, antara lain:

1. Pemenuhan pemotongan anggaran APBN-P tahun 2020 sesuai Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

2. Sharing cost untuk pemenuhan belanja pegawai.

3. Kebutuhan pengadaan tiga unit rumah di Pusdiklat APU PPT.

4. Percepatan penanganan wabah COVID-19.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran adalah

situasi pandemik COVID-19 yang mengakibatkan keterbatasan ruang gerak dalam

beberapa aspek. Selain itu, selama pandemik COVID-19, beberapa aktivitas dapat

dilakukan melalui metode work from home yang minimal dalam penggunaan anggaran.

Hal ini berdampak positif terhadap realisasi output yang dihasilkan oleh beberapa unit

kerja yang dapat melampaui target dengan anggaran yang minimal, sehingga terjadi

efisiensi pelaksanaan anggaran.


Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK

Tahun 2019 dan 2020

Kode

Program/

Kegiatan

Nama Program/Kegiatan Realisasi

Tahun 2019

(Rp)

Realisasi

Tahun 2020

(Rp)

Persentase

Naik

(Turun) 01 Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya PPATK

107.030.321.021 136.629.668.417

27,66%

01.3374 Pengawasan internal PPATK 565.453.540 283.762.874 (49,82%)

01.3375 Pengelolaan perencanaan dan

keuangan PPATK

73.377.391.367 101.732.336.005 38,64%

01.3376 Pengelolaan sumber daya

manusia, organisasi, dan

ketatalaksanaan PPATK

6.823.846.698 4.232.539.773 (37,97%)

01.3377 Penyelenggaraan ketatausahaan,

kerumahtanggan, dan

perlengkapan PPATK

26.263.629.416 30.381.029.765 15,68%

06 Program Pencegahan dan

Pemberantasan TPPU dan

Pendanaan Terorisme

88.654.848.438 71.639.609.317

(19,19%)

06.3365 Pendidikan dan pelatihan anti

pencucian uang PPATK

20.102.770.068 21.524.883.696

7,07%

06.3379 Pengelolaan bidang hukum

PPATK

1.871.104.349 946.866.087 (49,40%)

06.3380 Pelaksanaan kerja sama dan

humas PPATK

16.021.356.252 3.610.866.297 (77,46%)

06.3381 Pengelolaan teknologi informasi

PPATK

37.463.118.062 36.262.398.581 (3,21%)

06.3382 Pengawasan kepatuhan pihak

pelapor

1.483.484.339 313.717.709 (78,85%)

06.3383 Pengawasan kewajiban

pelaporan dan pembinaan pihak

pelapor

2.403.721.073 656.384.726 (72,69%)

06.3384 Analisis transaksi dan

pengelolaan laporan masyarakat

1.336.145.173 710.228.863 (46,84%)

06.5232 Pemeriksaan dan pengembangan

riset TPPU

7.973.149.122 7.614.263.358 (4,50%)

Jumlah 195.685.169.459 208.269.277.734

6,43%

Berdasarkan data dalam Tabel 3.19, pada tahun 2020 diketahui bahwa realisasi

anggaran PPATK per 31 Desember 2020 sebesar Rp208.269.277.734,00, sehingga

realisasi anggaran pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp12.584.108.275,00 atau 6,43%

apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2019 sebesar

Rp195.685.169.459,00. Peningkatan realisasi anggaran yang sangat signifikan terdapat


pada kegiatan Pengelolaan perencanaan dan keuangan PPATK (38,64%) dan

Penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggan, dan perlengkapan PPATK (15,68%).

D. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar

tingkat efisiensi K/L dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan alokasi

anggaran yang digunakan untuk pencapaian target. Capaian kinerja PPATK sebesar

120% telah berhasil melampaui target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 85,37%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020, PPATK berhasil

mencapai kinerja secara optimal dan mencapai realisasi anggaran yang cukup tinggi.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa PPATK dapat memanfaatkan sumber daya secara

efektif dan efisien.

Beberapa efisiensi yang telah dilakukan, antara lain:

a) Penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa.

b) Penggunaan fasilitas internal PPATK untuk pengadaan kegiatan rapat dan

konsinyering untuk efisiensi biaya paket meeting dalam/luar kota.

c) Kegiatan rapat dan pendidikan dan pelatihan sebagian besar dilaksanakan secara

daring karena masih terjadi pandemik COVID-19 di Indonesia.

d. Pengurangan kegiatan perjalanan dinas karena terdapat kebijakan pemerintah berupa

Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penularan COVID-19, sehingga

pelaksanaan kegiatan dialihkan melalui media daring.

d) Seluruh anggota tim di PPATK tidak diberikan honorarium tim sesuai dengan

kebijakan Kepala PPATK.


Tabel 3.20

Indikator Pelaksanaan Anggaran PPATK

Tahun 2020

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk

mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Nilai

IKPA menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan satuan kerja dalam pengelolaan

anggaran. Berdasarkan nilai IKPA yang diterbitkan dalam aplikasi OM-SPAN oleh

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai aspek pada masing-masing IKPA PPATK per

31 Desember 2020, sebagai berikut:

a. Nilai aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan sebesar 100.

b. Nilai aspek kepatuhan terhadap regulasi sebesar 96,90.

c. Nilai aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan PPATK sebesar 94,38.

d. Nilai aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan sebesar 190.

Nilai akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran PPATK adalah 95,20. Nilai ini

menunjukkan bahwa tingkat kinerja PPATK yang dilihat dari sisi kesesuaian

perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan anggaran dan

kepatuhan terhadap regulasi telah berjalan dengan baik.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi SMART merupakan instrumen

monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Anggaran. Nilai aspek pada masing-masing EKA PPATK per 31 Desember 2020,

sebagai berikut:

a. Aspek capaian keluaran sebesar 100.


b. Aspek konsistensi sebesar 97,26.

c. Aspek penyerapan anggaran sebesar 87,67.

d. Aspek efisiensi sebesar 16,51.

Dengan demikian, nilai akhir EKA PPATK adalah 95,81. Nilai ini menunjukkan

bahwa tingkat kinerja PPATK yang dilihat dari sisi kesesuaian capaian keluaran,

konsistensi, penyerapan anggaran, dan efisiensi telah berjalan dengan baik.

E. Kinerja dan Capaian Lainnya

Selama tahun 2020, PPATK berhasil meraih prestasi-prestasi yang sangat

membanggakan pada tingkat nasional dan internasional, meliputi:

1. Prestasi PPATK pada tingkat nasional, meliputi:

a. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk

Laporan Keuangan PPATK tahun 2019. Penghargaan ini merupakan

penghargaan keempatbelas kali yang berhasil dicapai oleh PPATK.

b. Penghargaan Komisi Informasi Publik kepada PPATK sebagai Badan Publik

Menuju Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 tingkat

Lembaga Non Struktural.

Gambar 3.3

Penghargaan Opini WTP Tahun 2010-2019

c. Penghargaan atas capaian

opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

untuk Laporan Keuangan

PPATK selama sepuluh

tahun berturut-turut, yaitu

Laporan Keuangan

PPATK tahun 2010-2019.


Gambar 3.4

Predikat I Kearsipan Tahun 2020

d. Predikat I (sangat

memuaskan) pada kategori

Lembaga Tinggi Negara,

Lembaga Setingkat

Kementerian, Lembaga

Non Struktural, dan

Lembaga Penyiaran

Publik berdasarkan hasil

pengawasan Arsip

Nasional RI.

e. JDIH PPATK meraih predikat terbaik III atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2020 yang mengedepankan aspek

terintegrasi, informatif, dan inovatif berdasarkan hasil penilaian dari BPHN

Kementerian Hukum dan HAM.

f. PPATK telah menghasilkan lima Hasil Pemeriksaan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap (inkhract). Putusan pengadilan atas lima hasil pemeriksaan tersebut

telah berkontribusi pada penerimaan negara dari pengenaan denda sebesar

Rp3.050.000.000,00, uang pengganti kerugian negara sebesar Rp584 miliar,

penyitaan tujuh sertifikat tanah, dan satu mobil Bentley. Selain itu, PPATK juga

telah menyampaikan 908 Hasil Analisis dengan total tindak lanjut 178 Hasil

Analisis.

g. Dalam upaya mendukung penerimaan negara, penyampaian data/informasi

PPATK kepada Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2013 s.d. 2019 telah

menghasilkan kontribusi penerimaan negara sebesar Rp8.236.342.260.365,00

dan PNBP dari tindak pidana bidang perpajakan sebesar Rp784.427.042.181,00.

Selain itu, potensi penerimaan negara dari Hasil Analisis yang disampaikan tahun

2020 sebesar Rp1.616.946.842.146,00.


2. Prestasi PPATK pada tingkat internasional, meliputi:

PPATK menerima penghargaan World Bank’s Stolen Asset Recovery Initiative

(StAR) Recognition yang diberikan kepada negara yang mengirimkan

penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal

korupsi yang di dalamnya terdapat proses pengembalian aset yang baik,

sehingga memberikan manfaat kepada negara yang bersangkutan. PPATK

memenangkan kasus terbaik dari 24 kasus yang berasal dari 19 negara yang

mengikuti kompetisi tersebut.

F. Rencana Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian kinerja

tahun 2020, PPATK terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyusun

rencana pengembangan dalam bidang manajemen kinerja, pengembangan infrastruktur,

dan aplikasi yang meliputi:

1. Pelaksanaan reorganisasi secara menyeluruh dengan mengubah proses bisnis

berkenaan dengan penggunaan aplikasi GoAML, peningkatan kerja sama

internasional, dan penguatan organisasi berbasis manajemen risiko.

2. Pengembangan program agen perubahan pada setiap lini organisasi sebagai program

percontohan dalam membudayakan dan menginternalisasi nilai-nilai reformasi

birokrasi di PPATK.

3. Pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani pada setiap unit kerja.

4. Melakukan peninjauan kembali terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi unit-unit

organisasi. Melalui peninjauan ulang ini, dapat diidentifikasi tugas dan fungsi unit-

unit kerja yang perlu dipertajam, ditambahkan, dikurangi, atau dialihkan ke unit kerja

lainnya.

5. Membangun dan mengembangkan aplikasi sistem pengendalian produk hukum

PPATK yang akan membantu dalam melakukan monitoring produk hukum yang

sedang dilakukan penelaahan oleh Direktorat Hukum. Aplikasi ini diharapkan juga

akan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan


perundang-undangan di PPATK yang dapat mendukung program Reformasi

Birokrasi PPATK.

6. Persiapan kegiatan launching aplikasi GoAML dan bimbingan teknis aplikasi

GoAML kepada pihak internal dan eksternal PPATK agar perubahan penyampaian

laporan dari aplikasi GRIPS ke aplikasi goAML dapat berjalan dengan baik.

7. Persiapan implementasi aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme

(SIPENDAR) pada tahun 2021.

8. Pengembangan aplikasi kepegawaian yang terintegrasi dan aplikasi di Pusdiklat

APUPPT sesuai dengan keputusan Komite TI dan IT Master Plan.

9. Pembuatan SOP mengenai Rekomendasi Hasil Riset dan Pengembangan dan

menyusun mekanisme kerja antar-unit yang lebih terintegrasi dalam menghasilkan

dan memantau rekomendasi kepada pihak eksternal. Hal tersebut tentunya

memerlukan dukungan dan komitmen dari para stakeholders untuk dapat

menindaklanjuti rekomendasi PPATK sesuai dengan kondisi dan prioritas masing-

masing kementerian/lembaga dan key stakeholders lainnya.

10. Menyusun kebijakan prioritas kegiatan analisis proaktif maupun inquiry, antara lain

berdasarkan hasil penilaian National Risk Assessment (NRA), kasus-kasus yang

menjadi perhatian masyarakat, membahayakan negara, mengakibatkan kerugian

besar, berkaitan dengan program prioritas pemerintah, menjadi perhatian pimpinan,

dan/atau termasuk dalam upaya mendukung optimalisasi penerimaan negara.


Tahun 2020 adalah tahun pertama dari pelaksanaan lima tahun perencanaan

strategis yang tertuang dalam Renstra PPATK tahun 2020-2024. Tahun 2020 menjadi salah

satu titik tolak keberhasilan atau kegagalan atas target yang telah dituangkan dalam

dokumen renstra tersebut. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPATK dalam pencapaian visi dan

misi selama tahun 2020, termasuk kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, dan

langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh dalam upaya mendukung pencapaian

Renstra PPATK Tahun 2020-2024, sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan

rencana aksi selanjutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2020 PPATK menyajikan pencapaian sasaran strategis yang

tercermin pada satu sasaran strategis dan satu IKU yang ditargetkan dalam Perjanjian

Kinerja PPATK Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian

kinerja tahun 2020, sasaran strategis dan IKU PPATK telah berhasil mencapai target

kinerja yang telah ditetapkan, Capaian kinerja PPATK pada tahun 2020 adalah 120%.

Capaian kinerja PPATK tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 20,57% apabila

dibandingkan dengan capaian kinerja PPATK tahun 2019. Hal ini terjadi karena perubahan

parameter pengukuran kinerja yang digunakan dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2020

sebesar Rp208.269.277.734,00 atau 85,37% dari total alokasi anggaran sebesar

Rp243.960.199.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar

7,27% apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 92,64%. Namun

demikian, PPATK telah efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang

tersedia karena berhasil mencapai kinerja yang sangat baik.

Dampak pandemik COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan banyak

perubahan dari sisi metode kerja, pelaksanaan kegiatan, dan alokasi anggaran di PPATK.

Perubahan metode kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat selama

pandemik COVID-19 sebagian kegiatan dapat dilakukan melalui metode work from home

BAB IV

Penutup


yang minimal dalam penggunaan anggaran. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap

beberapa output yang dihasilkan oleh unit kerja yang realisasinya berhasil melampaui

target, sehingga terjadi efisiensi pelaksanaan anggaran. Selain itu, dukungan teknologi

informasi dalam percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) di PPATK menjadi kebutuhan utama dalam menunjang pelaksanaan work from

home. Rapat koordinasi yang sebagian besar dilaksanakan melalui video conference

menyebabkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dari segi waktu dan biaya.

Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra PPATK Tahun 2020-

2024, PPATK memberikan perhatian terhadap IKU yang mendorong pencapaian target

kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan strategis

PPATK. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut, antara lain:

a. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan analisis dan evaluasi capaian kinerjanya,

termasuk memitigasi risiko-risiko dalam pencapaian kinerja sebagai bahan evaluasi

pelaksanaan Renstra PPATK Tahun 2020-2024.

b. Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja unit eselon I dan

II di PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada masing-

masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja.

c. Melaksanakan Roadmap Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2020-2024 yang tertuang

dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor 179 Tahun 2020 sebagai wujud komitmen

PPATK dalam mendukung penyelenggaraan program reformasi birokrasi.

d. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui

peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan whistleblowing system dan

penanganan benturan kepentingan secara berkala.

e. Meningkatkan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan mengoptimalkan

tim khusus yang telah dibentuk sebagai liaison officer FIU yang menangani pertukaran

informasi dalam Egmont Secure Web dan melalui berbagai forum internasional, seperti

Financial Intelligence Consultative Group dan analyst exchange atas kasus-kasus

kejahatan lintas negara.


f. Meningkatkan koordinasi dengan para penyidik, aparat penegak hukum, Lembaga

Pengawas dan Pengatur, dan pihak pelapor dalam upaya mengantisipasi transformasi

perilaku tindak pidana yang semakin meningkat dan beragam.

g. Internalisasi dan penguatan budaya organisasi kepada seluruh pegawai PPATK.

h. Penguatan sistem teknologi informasi dan database PPATK.

i. Menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan pilot project

Indeks Efektivitas APU-PPT Tahun 2020.

Tantangan PPATK pada tahun mendatang adalah memperkuat sumber daya manusia

yang andal dalam pemanfaatan teknologi digital, lebih kompeten, dan mampu berinovasi di

tengah kondisi pandemik COVID-19. Dengan demikian, kinerja yang dihasilkan tidak

hanya berorientasi output saja, melainkan dapat memberikan outcome yang bermanfaat

bagi PPATK dan masyarakat.

PPATK selalu berupaya meningkatkan pengelolaan kinerja, meskipun masih berada

dalam kondisi menghadapi situasi pandemik COVID-19. Keberhasilan PPATK juga tidak

terlepas dari peran para pemangku kepentingan PPATK yang senantiasa memberikan

dukungan dan masukan bagi perbaikan kinerja PPATK. Oleh karena itu, Laporan Kinerja

PPATK tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan

transparan atas capaian kinerja dan strategi PPATK dalam menghadapi tantangan

mendatang. Laporan kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam

meningkatkan capaian kinerja PPATK, sehingga berdampak positif terhadap upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK

LAMPIRAN


B. Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2019

PPATK

C. Penghargaan atas Capaian Opini WTP 10 kali berturut-turut untuk Laporan

Keuangan Tahun 2010-2019 PPATK


D. Peringkat I “Sangat Memuaskan” pada Kategori Lembaga Tinggi Negara,

Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Nonstruktural Dan Lembaga

Penyiaran Publik Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2019 yang Diberikan oleh

Arsip Nasional RI

E. Penghargaan Bank Dunia dalam Best Egmont Case Award (BECA) sebagai Pemenang

World Bank’s Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) Recognition Tahun 2020 pada

September 2020 (https://egmontgroup.org/en/content/2020-beca-winner)


F. Aplikasi Rencana Kinerja dan Anggaran (Aplikasi e-RKA)

G. JDIH PPATK Meraih Predikat Terbaik III atas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2020 Berdasarkan Hasil Penilaian dari BPHN

Kementerian Hukum dan HAM


H. Kepala PPATK Melantik Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Adminstrator, dan

Pejabat Fungsional di PPATK pada 18 Desember 2020

I. PPATK Menyelenggarakan Pelantikan Jabatan Fungsional dan Sumpah

Pegawai di PPATK pada 14 Mei 2020


J. Kegiatan Soft-Launching Public-Private Partnership di Jakarta pada 17 Desember

2020

K. Kegiatan Webinar Persiapan Implementasi Aplikasi goAML bagi BPR dan BPRS

pada 25 November 2020


L. Rapat Komite TPPU yang Dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU pada 22 September 2020

yang menetapkan Stranas TPPU dan TPPT Periode 2020-2024 dan Rencana Aksi

Tahun 2020

M. Kegiatan Diseminasi Naskah Akademik dan Pilot Project Indeks Efektivitas Tahun

2020 di Jakarta pada 1 Desember 2020


N. Kegiatan FGD Preliminary NRA TPPU dan TPPT/PPSPM Tahun 2020 di Bandung

O. Kegiatan Peluncuran Hasil Financial Integrity Rating (FIR) Tahun 2020 di Bandung


P. Rencana Aksi PPATK Tahun 2020

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganJl. Ir. H. Juanda No.35 Jakarta Pusat

www.ppatk.go.id

PPATKRI PPID_PPATKPPID_PPATK PPATK

laporan kinerja - ppatk.go.id

Documents