laporan kinerja 2019...laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan...

i

LAPORAN KINERJA

2019 Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Salam

Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam

Kebajikan.

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar

Negeri (Biro PKLN) Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan tahun 2019 ini dapat selesai disusun tepat

waktu.

Laporan Kinerja 2019 ini merupakan Laporan Kinerja

tahun kelima dari periode Rencana Strategis (Renstra) Biro PKLN 2015-2019. Laporan ini

menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran trategis dan indikator kinerjanya

seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro PKLN dengan Sekretaris Jenderal

tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayaagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan Kinerja ini mencakup didalamnya aspek-aspek pelaksanaan kegiatan yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro PKLN. Substansi dalam laporan ini meliputi

perencanaan kinerja, realisasi anggaran yang telah tercapai, penetapan kinerja, dan

akuntabilitas kinerja Biro PKLN. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai

salah satu bahan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019.

Akhir kata, saya ucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu

terselesaikannya Laporan Kinerja Biro PKLN Tahun 2019

Jakarta, Januari 2019

Plt. Kepala Biro Perencanaan

dan Kerja Sama Luar Negeri

Faisal Syahrul

NIP 196712311994031012

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................................................................... iii

BAB I: PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1

A. Gambaran Umum ........................................................................................................................ 1

B. Dasar Hukum .............................................................................................................................. 1

C. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi ........................................................................................ 2

D. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .......................................................................................... 7

BAB II: PERENCANAAN KINERJA…………………………………………………………………………………………………...….. 8

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................................................... 13

A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................................................... 13

B. Realisasi Anggaran .................................................................................................................. . 27

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ........................................................................... . 30

BAB IV: PENUTUP ............................................................................... ……………………………………………….31

LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

A. Dokumen Perjanjian Kinerja (Awal dan Akhir) …………………………………………………………………………….33

B. Tabel Renstra ……………………………………………………………………………………………………………………………….41

C. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Selama 5 Tahun……………………………………………………………………....43

D. Dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2019 …………………………………………………………………………………..44

3

iii

6 IKK

1 IKK

100% <100%

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro PKLN memberikan informasi pencapaian 7 Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan

capaian Program Prioritas Nasional Beasiswa Unggulan dan Darmasiswa RI tahun

2019. Secara umum target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan yaitu 6 IKK mencapai 100% dan 1 IKK 66.22%.

LAPORAN KINERJA

BIRO PKLN 2019

Beasiswa Darmasiswa RI 579 orang dari target 650 orang

Beasiswa Unggulan 7610 orang dari target 10800 orang

Adanya Perbedaan Unit Cost Beasiswa antara Perencanaan dengan realita di lapangan

sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai karena kurangnya anggaran.

Melakukan Penyesuaian Standar Biaya antara Perencanaan dengan kondisi nyata sehingga

antara target dan realisasi bisa sesuai.

94,38%

KINERJA SUBSTANTIF

Serapan Satker

Biro PKLN

Serapan Satker

Atdikbud

Serapan Dana

Dekon

96,74%

90,14%

96,97%

89,08%

70,46%

KINERJA KEUANGAN

iv

Grafik Capaian Target dan Realisasi 7 Indikator Kinerja

Kegiatan Biro PKLN Selama 5 Tahun.

100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100%

2015 2016 2017 2018 2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

IKK 1.1. Tersedianya kebijakan jangka menengah (Renstra) dan tahunan

pembangunan pendidikan dan kebudayaan kemendikbud

Target Realisasi

100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100%

2015 2016 2017 2018 2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

I K K 1 . 2 T E R S E D I A N Y A D O K U M E N P E R E N C A N A A N P R O G R A M ,

K E G I A T A N , D A N A N G G A R A N T A H U N A N K E M E N D I K B U D Y A N G T E L A H

D I T E L I T I D A N D I S A H K A N

Target Realisasi

v

93%

94%

95%

96%

97%

93%

94%

97% 97% 97%

2015 2016 2017 2018 2019

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

IKK 1.3 Persentase realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

satker kemendikbud sesuai target yang telah ditetapkan

Target Realisasi

71 72 73 73 74

93

72 73 73 74

2015 2016 2017 2018 2019

0

20

40

60

80

100

IKK 2.1 Jumlah penyelenggaraan dan layanan kerja sama luar negeri dan

organisasi internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan

Target Realisasi

462552

642732

822

462552

642732

822

2015 2016 2017 2018 2019

0

200

400

600

800

1000

IKK 2.2 JUMLAH LAYANAN ATDIK/DEWATAP UNESCO DAN SILN

Target Realisasi

vi

6579 7027 6983

8539

11450

76836939 6947

7929 8189

2015 2016 2017 2018 2019

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

IKK 2.3 Jumlah penerima beasiswa pemerintah RI

Target Realisasi

32 34 35 37 39

32 34 35 37 39

2015 2016 2017 2018 2019

0

10

20

30

40

50

IKK 2.4 Jumlah layanan tamu asing dan pelaksanaan ketatausahaan

biro

Target Realisasi

1

BAB I: PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro PKLN) merupakan satuan kerja

setingkat Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

yang mempunyai struktur organisasi terdiri dari empat bagian dan dua belas subbagian

dengan didukung pegawai sejumlah 138 orang.

gambar 1.1 Struktur Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro PKLN dengan Sekretaris Jenderal

Tahun 2019, sebagai bentuk pelaksanaan tugas, disusun laporan kinerja tahun 2019.

Adapun perjanjian Kinerja berisikan target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun

dengan berpedoman pada rencana strategis dan sekaligus mendukung pencapaian kinerja

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kemdikbud.

Laporan kinerja Biro PKLN, menyajikan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan

yang terperinci dalam suatu kegiatan yang dilakukan pada masing-masing bagian dan

subbagian dalam suatu kinerja yang berorientasi kepada hasil (outcome) yang akan dicapai.

2

Dalam pelaksanaan pencapaian hasil kinerja, Biro PKLN berpedoman kepada tugas dan

fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11

Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar

Negeri tahun 2019 sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas LAKIP;

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal

2 ayat (1 dan 2).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro

Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

sinkronisasi, penyusunan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran

Kementerian serta pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang

pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Biro Perencanaan

dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi berikut:

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

3

b. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan

anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;

d. Pembinaan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan;

e. Koordinasi dan penyelanggaraan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan

kebudayaan;

f. Fasilitasi UNESCO, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan Sekolah

Indonesia di Luar Negeri;

g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan

anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kerja sama luar negeri;

dan

h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Biro PKLN terdiri dari empat Bagian dan dua belas Subbagian, dengan rincian tugas dan

fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran (PPA)

Tugas Fungsi

Melaksanakan penyusunan bahan

koordinasi, sinkronisasi, dan

penyusunan rencana, program,

kegiatan, dan anggaran di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan serta sinkronisasi

penyusunan program pendidikan dan

kebudayaan di pusat dan daerah

Penyusunan bahan koordinasi dan

sinkronisasi rencana, program,

kegiatan, dan anggaran di lingkungan


Kebudayaan; penyusunan bahan

rencana, program, kegiatan, dan

anggaran Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan; dan penyusunan bahan

sinkronisasi program pendidikan dan

kebudayaan di pusat dan daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian PPA dibagi menjadi tiga subbagian

yaitu:

a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I (PPA 1)

Subbagian PPA 1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi,

sinkronisasi, dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di

lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta sinkronisasi penyusunan rencana

4

program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah bidang pendidikan

dasar, pendidikan menengah, guru, dan tenaga kependidikan.

b. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II (PPA 2)



lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan

Pusat-Pusat serta sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan

daerah bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan

penelitian dan pengembangan.

c. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III (PPA 3)



lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal serta sinkronisasi program

pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah bidang kebudayaan, bahasa,

dan pengawasan.

2. Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program (KEP)

Tugas Fungsi


koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,

evaluasi pelaksanaan kebijakan,

rencana, program, kegiatan, dan

anggaran Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan serta pengelolaan data

dan informasi perencanaan

Penyusunan bahan koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

penyusunan bahan kebijakan


Kebudayaan; pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan, rencana,

program, kegiatan, dan anggaran


Kebudayaan; dan pengelolaan data dan

informasi perencanaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Bagian Kebijakan dan

Evaluasi Program dibagi menjadi tiga subbagian yaitu:

a. Subbagian Kebijakan

5

Subbagian Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan

koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan bahan kebijakan dan evaluasi

pelaksanaankebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

b. Subbagian Evaluasi Program

Subbagian Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Subbagian Informasi

Subbagian Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem

informasi dan pengelolaan data dan informasi perencanaan pendidikan dan

kebudayaan.

3. Bagian Kerja sama Luar Negeri (KLN)

Tugas Fungsi


pembinaan, koordinasi, dan

penyelenggaraan kerja sama luar

negeri di bidang pendidikan dan

kebudayaan

Penyusunan bahan pembinaan kerja

sama luar negeri di bidang pendidikan

dan kebudayaan; penyusunan bahan

koordinasi dan penyelenggaraan kerja

sama luar negeri di bidang pendidikan

dan kebudayaan; dan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kerja sama luar

negeri di bidang pendidikan dan

kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Bagian Kerja Sama Luar

Negeri dibagi menjadi tiga subbagian yaitu:

a. Subbagian Amerika dan Eropa (Amerop)

Subbagian Amerop mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan

pembinaan, koordinasi, dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang

pendidikan dan kebudayaan yang bersifat bilateral di kawasan Amerika dan

Eropa.

6

b. Subbagian Asia, Pasifik, dan Afrika (Aspasaf)

Subbagian Aspasaf mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan

pembinaan, koordinasi, dan penyelenggaraan Kerja Sama luar negeri serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang

pendidikan dan kebudayaan yang bersifat bilateral di kawasan Asia, Pasifik, dan

Afrika.

c. Subbagian Regional dan Multilateral (Multilateral)

Subbagian Multilateral mempunyai tugas penyusunan bahan pembinaan,

koordinasi, dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri serta pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan

kebudayaan yang bersifat regional dan multilateral.

4. Bagian Fasilitasi Internasional (FI)

Tugas Fungsi

Melaksanakan fasilitasi UNESCO,

atase pendidikan dan kebudayaan,

pembinaan sekolah Indonesia di luar

negeri, dan pemberian layanan tamu

asing dan beasiswa Republik

Indonesia

Fasilitasi dan administrasi kegiatan

UNESCO; fasilitasi atase pendidikan

dan kebudayaan; fasilitasi pembinaan

sekolah Indonesia di luar negeri;

pemberian layanan tamu asing dan

beasiswa Republik Indonesia; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan

kerumahtanggaan Biro

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Bagian FI dibagi menjadi

tiga subbagian yaitu:

a. Subbagian Fasilitasi UNESCO

Subbagian Fasilitasi UNESCO mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan

fasilitasi dan administrasi kegiatan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO.

b. Subbagian Fasilitasi Atase Pendidikan dan Sekolah Indonesia Luar Negeri

Subbaian Fasilitasi Atdikbud dan SILN mempunyai tugas melakukan

penyusunan bahan fasilitasi atase pendidikan dan kebudayaan dan

pembinaan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.

c. Subbagian Tata Usaha (TU)

7

Subbagian TU mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian,

keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Biro serta pemberian

layanan tamu asing dan beasiswa Republik Indonesia.

D. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri

dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Kendala dalam hal koordinasi dan pengendalian program dan perencanaan pada

satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan satker di provinsi

terkait dana dekonsentrasi dalam hal penyusunan RKP, Renja, RKA dan koordinasi

pengesahan anggaran.

2. Adanya permasalahan dalam mengumpulkan data evaluasi hasil capaian sasaran

strategis per satker di lingkungan kemendikbud.

3. Kendala dalam hal penyerapan dana dekonsentrasi di provinsi karena tingginya

volume pekerjaan di provinsi.

4. Seringkali ditemui kendala non teknis dalam pelaksanaan finalisasi

penandatanganan MoU, LoI dan Agreement karena Pejabat terkait mendadak

berhalangan hadir pada hari yang telah ditentukan.

5. Kesulitan dalam penyaluran dan pelaporan keuangan karena mekanisme

pelaksanaan anggaran di luar negeri berbeda dengan di dalam negeri, di samping

itu ada masalah lain terkait dengan selisih kurs.

6. Perbedaan Unit Cost Beasiswa yang diberikan antara regulasi dengan kondisi nyata

di lapangan.

Dari permasalahan yang dikemukakan tersebut maka beberapa isu strategis yang perlu

mendapat perhatian Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri antara lain:

1. Lambatnya penyerapan dana dekonsentrasi di provinsi karena tingginya volume

pekerjaan di provinsi dibandingkan dengan anggaran yang tidak terlalu siginifikan.

2. Kesulitan dalam penyaluran dan pelaporan keuangan karena mekanisme

pelaksanaan anggaran di luar negeri berbeda dengan di dalam negeri, di samping

itu ada masalah lain terkait dengan selisih kurs.

8

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Dalam mendukung pencapaian target kinerja Sekretariat Jenderal Kemendikbud Biro PKLN

telah menetapkan Visi dan Misi pada Renstra 2015-2019 Biro Perencanaan dan KLN

sebagai berikut:

Visi dan Misi yang sudah ditetapkan didukung dengan 5 (lima) Tujuan Strategis yaitu:

T1 Peningkatan Kualitas Perencanaan Lima Tahunan dan Tahunan Kemendikbud

T2 Peningkatan kualitas Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

T3 Peningkatan Kualitas layanan Kerja Sama Luar negeri

T4 Peningkatan kualitas layanan Fasilitasi Internasional

T5 Peningkatan tata kelola layanan perencanaan dan kerja sama luar negeri yang

transparan, akuntabel dan pelibatan publik.

Lima Tujuan Strategis Biro PKLN dapat diukur dengan ketercapaian 7 Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra dan dituangkan dalam dokumen

Perencanaan Kinerja tahunan.

Perencanaan Kinerja Biro PKLN terbagi dalam 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh)

Indikator Kinerja Kegiatan. Secara umum 6 IKK telah mencapai target yang telah ditetapkan

dan 1 IKK belum mencapai target. Terdapat 2 versi dari Perencanaan Kinerja yaitu

Perencanaan Kinerja awal tahun dan Perencanaan Kinerja Akhir tahun yang merupakan

penyesuaian terkait revisi komponen anggaran pada Akhir tahun anggaran 2019.

Visi

“Terwujudnya Layanan Prima dalam Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri

berlandaskan gotong royong.”

Misi

“Meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola perencanaan tahunan dan jangka

menengah, dan tata kelola kerja sama luar negeri.”

9

Sasaran Strategis pertama : Tercapainya peningkatan pelayanan prima dalam

Perencanaan dan Penganggaran, Realisasinya didukung oleh 3 Indikator Kinerja, yaitu:

1. Tersedianya kebijakan jangka menengah (Renstra) dan tahunan pembangunan

Pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud.

Pada awal tahun 2019, ditargetkan kinerjanya sebesar 100% dengan anggaran sebesar

Rp6.379.136.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap sebesar 100% dan jumlah

anggaran menjadi Rp5.610.343.000,-.

Realisasi target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan

komponen/subkomponen sebagai berikut:

Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan komponen:

Naskah Kebijakan Bidang Pendidikan;

Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kemendikbud 2015-2019.

2. Tersedianya dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran tahunan

Kemendikbud yang telah diteliti dan disahkan.

Pada awal tahun 2019, ditargetkan kinerjanya sebesar 100% dengan anggaran

sebesar Rp42.489.221.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap sebesar 100%

dan target anggaran menjadi Rp44.090.356.000,-.


komponen/subkomponen sebagai berikut :

Layanan Perencanaan, dengan komponen sebagai berikut:

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kemendikbud Tahun 2019 dan Renja;

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Koordinasi Pengesahan Revisi Anggaran

Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu (34 Provinsi).

3. Persentase realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Kementerian

sesuai target yang ditetapkan.

10

Pada awal tahun 2019, ditargetkan kinerjanya sebanyak 97% dengan anggaran

sebesar Rp8.275.721.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap sebesar 97% dan

jumlah anggaran menjadi Rp8.636.685.000,-

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan



Pengendalian Bulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kemendikbud;

Pemantauan Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Kemendikud;

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Sasaran Strategis 2 : Tercapainya Peningkatan Pelayanan Prima dalam Kerja Sama

Luar Negeri, Realisasinya didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah Penyelenggaraan dan layanan kerja sama luar negeri dan organisasi

internasional di bidang Pendidikan dan kebudayaan.

Pada awal tahun 2019, ditargetkan kinerjanya sebanyak 74 negara/lembaga dengan

anggaran sebesar Rp17.780.813.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap

sebanyak 74 negara/lembaga dan jumlah anggaran menjadi Rp22.411.254.000,-.

Namun, terdapat anggaran senilai Rp2.839.125.000,- yang diblokir sehingga tidak

dapat dilaksanakan.



Layanan Kerja Sama Internasional, dengan suboutput:

Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Dan Regional;

Layanan Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Dan Regional;

Layanan Kerja Sama UNESCO;

Peningkatan Jaringan Kerja Sama;

Percepatan, Evaluasi, dan Pelaporan Implementasi ESD di Indonesia.

11

2. Jumlah layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SILN.

Pada awal tahun 2019, ditargetkan kinerjanya sebanyak 822 Layanan dengan

anggaran sebesar Rp204.216.122.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap

sebanyak 822 layanan dan jumlah anggaran menjadi Rp191.743.478.000,-.

Terdapat dana blokir sebesar Rp904.792.000,- yang terdiri dari anggaran KWRI

UNESCO sebesar Rp340.000.000,- dan anggaran Atdikbud Singapura

Rp564.792.000,-.



Layanan Delegasi Wakil Tetap (Dewatap) RI untuk UNESCO dan Atdikbud;

Layanan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

3. Jumlah Penerima Beasiswa Pemerintah RI

Pada awal tahun 2019, ditargetkan kinerjanya sebanyak 8150 orang dengan anggaran

sebesar Rp214.358.153.000,-, setelah revisi terakhir, target kinerja menjadi sebanyak

11.450 orang dan jumlah anggaran menjadi Rp275.856.143.000,-.261.000,-.



Beasiswa Darmasiswa RI, dengan suboutput:

Layanan Beasiswa Darmasiswa RI.

Beasiswa Unggulan, dengan suboutput:

Layanan Beasiswa Unggulan.

4. Jumlah Layanan Tamu Asing dan pelaksanaan ketatausahaan Biro.

Pada awal tahun 2019, ditargetkan kinerjanya sebanyak 39 Orang dengan anggaran

sebesar Rp7.190.887.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap sebanyak 39

Orang dan jumlah anggaran menjadi Rp7.733.160.000,-.



12

a) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, dengan suboutput:

Administrasi Kepegawaian Biro PKLN;

SAKIP Biro PKLN;

Data BMN Biro PKLN;

Layanan Kearsipan Biro PKLN;

Kompetensi SDM Biro PKLN.

b) Layanan Kerja Sama Internasional;

Layanan Kunjungan Delegasi Asing Ke Indonesia.

13

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Realisasi

2015

Realisasi

2016

Realisasi

2017

Realisasi

2018

Tahun 2019

Target

Renstra

2019

Capaian

Renstra

2019

%

Target Realisasi %

1. Tersedianya kebijakan

jangka menengah

(Renstra) dan tahunan

pembangunan

Pendidikan dan

kebudayaan

Kemendikbud.

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

2. Tersedianya dokumen

perencanaan program,

kegiatan, dan anggaran

tahunan Kemendikbud

yang telah diteliti dan

disahkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Persentase realisasi

pelaksanaan program,


Kementerian sesuai

target yang ditetapkan.

93% 94% 97,10% 97,38% 97% 97.59% 100,6% 97% 97.59% 100,6%

4. Jumlah

penyelenggaraan dan

layanan kerja sama

luar negeri

93

neg/org

72

neg/org

73

neg/org

73

neg/org

74

neg/org

74

neg/org

100% 74

neg/org

74

neg/org

100%

5. Jumlah layanan

Atdikbud/DEWTAP

UNESCO dan SILN

462

layanan

522

layanan

642

layanan

732

layanan

822

layanan

822

layanan

100% 822

layanan

822

layanan

100%

6. Jumlah penerima

beasiswa pemerintah

RI

7683

org

6936

org

6947

org

7929

org

11450

org

8189

org

71.52% 11450

org

7582

org

66.22%

7. Jumlah layanan tamu

asing dan pelaksanaan

ketatausahaan biro

32 org 34 org 35 org 37 org 39 org 39 org 100% 39 org 39 org 100%

Capaian Kinerja Organisasi merupakan gambaran secara umum mengenai capaian Rencana

Strategis yang diukur melalui capaian Indikator Kinerja.

Terdapat dua Sasaran Strategis Biro PKLN yaitu Tercapainya peningkatan pelayanan prima dalam

perencanaan dan penganggaran serta Tercapainya peningkatan pelayanan prima dalam kerja sama

luar negeri yang didukung oleh 7 Indikator Kinerja Kegiatan.

Dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan, secara umum Biro

PKLN dapat merealisasikan sesuai dengan target.

14

Untuk lebih jelasnya secara detil dapat dijabarkan sebagai berikut:


Perencanaan dan Penganggaran, Realisasinya didukung oleh 3 Indikator Kinerja, yaitu:


Pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud.

Outcome (dampak) dari tersedianya kebijakan jangka menengah (Renstra) dan

tahunan pembangunan Pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud adalah tersedianya

pedoman dan tujuan akan apa yang ingin dicapai bagi satker-satker di lingkungan

Kemendikbud dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode 5 tahun dan

disajikan dengan Sasaran, Target dan Indikator yang dapat diukur setiap tahunnya.

Pada tahun 2019, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebesar 100%, setelah diukur

pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 100% dengan persentase capaian

sebesar 100%.




Naskah Kebijakan Bidang Pendidikan;

Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kemendikbud 2015-2019.

Gambar 3.1 Kegiatan Evaluasi Naskah Kebijakan Bidang Pendidikan

15

Realisasi dapat mencapai target karena pada prinsipnya Dokumen Kebijakan Jangka

Menengah (Renstra) telah disusun dan dimiliki oleh masing-masing satker di lingkungan

kemendikbud dan Biro PKLN melakukan evaluasi dan secara berkala melakukan

koordinasi dan pembinaan dalam hal revisi untuk memastikan keterkaitan antara

kebijakan dalam Renstra jangka menengah dan implementasi yang telah dilakukan oleh

masing-masing satker terkait tugas dan fungsinya masing-masing.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan

hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pada Bagian Kebijakan dan Evaluasi

Program, karena banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun dan memiliki

kendala dalam kemampuan di bidang Teknologi Informasi.

b. Adanya satker yang terlambat menyerahkan hasil evaluasi internal capaian Renstra

tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga menghambat

pelaporan ke tingkat Unit utama Eselon 1.

Untuk menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang

dilakukan adalah dengan cara:

a. Melakukan pemetaan di bidang kepegawaian yang dapat mengisi kekosongan dan

mengerjakan tugas-tugas dalam bidang Kebijakan dan Evaluasi, memaksimalkan

SDM yang ada saat ini dengan pendekatan peningkatan kemampuan pegawai

melalui workshop dan short course sehingga dapat membantu beban kerja sebagian

pegawai yang sudah overload

b. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan masing-masing satker di lingkungan

kemendikbud sehingga proses pemantauan dan pendataan hasil capaian Renstra

dapat terlaksana dengan baik.


Kemendikbud yang telah diteliti dan disahkan.

Outcome (dampak) dari tersedianya dokumen perencanaan program, kegiatan, dan

anggaran tahunan Kemendikbud yang telah diteliti dan disahkan adalah tersedianya

16

RKA, RKT Seluruh 318 Satker di Lingkungan Kemendikbud dan Rencana program dan

Anggaran provinsi.



sebesar 100%.



Layanan Perencanaan, dengan komponen sebagai berikut:

Penyusunan RKT dan Renja

Penyusunan Rencan Kerja dan Anggaran

Koordinasi Pengesahan Revisi Anggaran

Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu.

Gambar 3.2 Kegiatan Rakor Dana Dekonsentrasi tahun 2019

Realisasi sesuai target dimungkinkan karena : Realisasi Capaian Output dari Layanan

Perencanaan mencapai target kinerja 100% yang terdiri dari Layanan Perencanaan

Kerja, Program dan Anggaran yang menaungi RKA 318 Satker dalam lingkup

Kemendikbud, dan Layanan Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Terpadu (Dana Dekonsentrasi) pada 34 Provinsi.

17


hambatan dan permasalahan dalam hal kelengkapan berkas penyusunan RKAKL

disebabkan banyaknya Satker yang belum melengkapi data dukung TOR, RAB, KAK

dan data dukung lainnya. Kendala dalam Koordinasi dan pengendalian program dan

perencanaan pada satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

satker di provinsi terkait dana dekonsentrasi dalam hal penyusunan RKP, Renja, RKA

dan koordinasi pengesahan anggaran.


dilakukan adalah dengan cara meningkatkan koordinasi dengan satker-satker di

seluruh unit utama kemendikbud maupun di provinsi dengan memanfaatkan

perencanaan berbasis elektronik (e-planning) dan memastikan kelengkapan berkas-

berkas anggaran seperti KAK, TOR dan RAB sebelum ditelaah oleh Itjen dan DJA

Kementerian Keuangan.

3. Persentase realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Kementerian

sesuai target yang ditetapkan.

Outcome (dampak) dari tercapainya persentase realisasi pelaksanaan program,

kegiatan, dan anggaran Kementerian sesuai target yang ditetapkan adalah terpantau

dan terkendalinya program kegiatan, rencana kerja bulanan, triwulan dan semesteran

kemendikbud di pusat dan daerah.



sebesar 100%.




Pengendalian Bulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kemendikbud;

Pemantauan Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Kemendikud;

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

18

Gambar 3.3 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kemendikbud

Realisasi sesuai target dimungkinkan karena dilakukannya optimalisasi Pelaksanaan

kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kemendikbud Bulanan dan Per

Triwulan.


hambatan dan permasalahan :

a) Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pada Bagian Kebijkan dan Evaluasi

Program, karena banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun dan memiliki

kendala dalam mengoperasikan Teknologi Informasi.

b) Kendala dalam hal perbedaan standarisasi format bahan Evaluasi yang beragam

antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan K/L lain.


dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Memperbanyak Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang

Evaluasi Program dan meningkatkan kemampuan Pegawai dengan

Workshop/Short Course dan Pelatihan di bidang Teknologi Informasi.

b) Meningkatkan Koordinasi lintas Kementerian untuk mendapatkan Format bahan

evaluasi yang sesuai dengan K/L yang terkait dan menyiapkan draft bahan-

bahan tersebut dari jauh-jauh hari sehingga memiliki waktu yg cukup untuk

19

mendapatkan input dari masing-masing unit utama untuk menyusun bahan

Evaluasi tersebut.

Sasaran Strategis 2 : Tercapainya Peningkatan Pelayanan Prima dalam Kerja Sama

Luar Negeri, Realisasinya didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah Penyelenggaraan dan layanan kerja sama luar negeri dan organisasi

internasional di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Outcome (dampak) dari tercapainya target Jumlah Penyelenggaraan dan layanan kerja

sama luar negeri dan organisasi internasional di bidang Pendidikan dan Kebudayaan

adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas program kerja sama antar unit teknis di

lingkungan Kemendikbud dengan Badan/Lembaga/Organisasi/Negara luar, di bidang

pendidikan dan kebudayaan serta turut mengenalkan kebudayaan Indonesia pada

dunia internasional.

Pada tahun 2019, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebanyak 74 Neg/Org/Lembaga,

setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 74 Neg/Org/Lembaga

dengan persentase capaian sebesar 100%.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan


Layanan Kerja Sama Internasional, dengan suboutput:

Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Dan Regional;

Layanan Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Dan Regional;

Layanan Kerja Sama UNESCO;

Peningkatan Jaringan Kerja Sama;

Percepatan, Evaluasi, dan Pelaporan Implementasi ESD di Indonesia.

20

Gambar 3.4 Kegiatan Penandatangan MoU RI dengan Japan Foundation.

Walaupun target kinerja telah tercapai, Kendala/hambatan dan permasalahan yang

dihadapi dalam mencapai target capaian output tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dalam menjalin kerjasama luar negeri baik bilateral maupun regional dan

multilateral di bidang pendidikan dan kebudayaan yang ingin diwujudkan dalam

bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), seringkali

pembahasan naskah kerja sama terkendala oleh jadwal kedua negara, bahkan

dengan Naskah yang sudah disepakati namun belum disahkan/ditandatangani

oleh Pejabat yang berwenang, seringkali terkendala oleh jadwal pertemuan kedua

belah pihak.

b. Kendala dalam hal mencapai titik temu substansi yang menguntungkan kedua

belah pihak.

c. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Kerja Sama Luar Negeri.

Untuk Menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang


a. Perencanaan Jadwal di bidang Kerja Sama Luar Negeri yang lebih komprehensif

dan meningkatkan efektivitas perencanaan kegiatan Kerja Sama Luar Negeri.

21

b. Menambah jumlah SDM dan memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi

di bidang Kerja Sama Luar Negeri terkait subtanstif dan administratif yang sesuai

dengan kebutuhan organisasi.

2. Jumlah layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SILN.

Outcome (dampak) dari tercapainya jumlah Layanan Atdikbud/Dewatap UNESCO dan

SILN adalah terpenuhinya kebutuhan layanan operasional dan administratif terhadap

Atase Pendidikan dan Kebudayaan, guru-guru dan satuan pendidikan (SILN) di Luar

Negeri.

Pada tahun 2019, ditargetkan kinerjanya sebanyak 822 layanan, setelah diukur

pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 822 layanan dengan persentase

capaian sebesar 100%.



Layanan Delegasi Wakil Tetap (Dewatap) RI untuk UNESCO dan Atdikbud,

dengan suboutput:

Layanan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Program Kerja dan

Anggaran DEWATAP UNESCO, Atdikbud, dan SILN.

Fasilitasi Layanan Delegasi Wakil Tetap (Dewatap) RI untuk UNESCO dan

Atdikbud.

Layanan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN);

Fasilitasi Layanan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

Gambar 3.5 Kegiatan Rakor Atdikbud 2019 di Hotel Atlet Century Park

22

Walaupun target sasaran Indikator Kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya satker Atdikbud masih menemukan hambatan dan permasalahan

sebagai berikut :

a. Koordinasi dan rekonsiliasi terkendala dengan perbedaan waktu, mengingat

Atdikbud berada pada zona waktu yang berbeda (Asia, Asia Pasifik, Eropa dan

Amerika)

b. Penempatan Guru belum dapat dilaksanakan secara teratur pada tiap semester

dikarenakan kendala dalam pengurusan izin tinggal dan proses seleksi yang

memakan waktu yang cukup panjang

c. Penyediaan guru yang sesuai dengan kebutuhan SILN belum dapat terpenuhi

dikarenakan minimnya guru profesional pada bidang studi tertentu.



a. Koordinasi dan rekonsiliasi dilakukan secara terjadwal, khusus untuk wilayah Eropa

dan Amerika dilaksanakan setelah jam kerja yang berlaku di Jakarta

b. Perencanaan kebutuhan guru dilakukan maksimal 1 (satu) tahun sebelum

penempatan guna mengantisipasi kendala izin tinggal dan proses seleksi yang

cukup lama

c. Memaksimalkan guru lokal yang telah bertugas di SILN yang merupakan hasil

seleksi Perwakilan RI.

3. Jumlah Penerima Beasiswa Pemerintah RI.

Outcome (dampak) dari tercapainya realisasi target jumlah Penerima Beasiswa RI

adalah meningkatnya jumlah mahasiswa/i berprestasi yang meneruskan pendidikan ke

jenjang S1/S2/S3 dan semakin banyaknya Warga Negara Asing yang mempelajari

Bahasa dan Budaya Indonesia dan turut menjadi duta kebudayaan Indonesia di negara

masing-masing.

Pada tahun 2019, ditargetkan kinerjanya sebanyak 11450 orang, setelah diukur

kinerjanya terealisasi sebanyak 8189 orang dengan persentase capaian sebesar

71,52%.



23

Beasiswa Darmasiswa RI, dengan suboutput:

Layanan Beasiswa Darmasiswa RI

Beasiswa Unggulan, dengan suboutput:

Layanan Beasiswa Unggulan

Gambar 3.6 Kegiatan Beasiswa Unggulan dan Darmasiswa RI

Realisasi tidak sesuai target karena :

a. Tidak terpenuhinya target jumlah penerima Beasiswa Pemerintah RI

dikarenakan adanya kenaikan Harga Satuan Unit Cost per Mahasiswa, yang

dijadikan acuan terlalu rendah dibandingkan dengan realitas yang

sesungguhnya. Sehingga, unit cost disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

b. Pada penerima beasiswa Darmasiswa adanya perbedaan jangka waktu

pembelajaran pada setiap Universitas menyebabkan bertambahnya Unit Cost

biaya pendidikan dan juga biaya hidup sehingga acuan tahun 2013 perlu

disesuaikan.


dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Menyesuaikan antara jumlah peserta yang diterima dengan jumlah anggaran

yang tersedia.

24

b. Penyamaan jangka waktu pembelajaran, dimana dalam kasus ini terdapat 2

kelompok dengan jangka waktu pembelajaran 10 dan 12 bulan.

c. Melakukan permintaan pembaharuan acuan biaya hidup, sehingga acuan biaya

yang dikeluarkan sesuai dengan tahun terbaru dan realita di lapangan.

d. Perlunya dilakukan sinkronisasi Permendikbud Nomor 93 Tahun 2013 Tentang

pemberian tunjangan pada mahasiswa asing yang belajar di Indonesia.

4. Jumlah Layanan Tamu Asing dan pelaksanaan ketatausahaan biro.

Outcome (dampak) dari tercapainya jumlah target layanan Tamu Asing dan

pelaksanaan ketatausahaan biro adalah terpenuhinya kebutuhan layanan keprotokolan

tamu negara sahabat yang berkunjung ke lingkungan Kemendikbud maupun

kunjungan-kunjungan ke event internasional yang diselenggarakan oleh RI, serta

terpenuhinya layanan administratif manajemen Biro PKLN.

Pada awal tahun 2019, ditargetkan kinerjanya sebanyak 39 Layanan, setelah diukur

pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 39 layanan dengan persentase

capaian sebesar 100%.



Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, dengan suboutput:

Administrasi Kepegawaian Biro PKLN;

SAKIP Biro PKLN;

Data BMN Biro PKLN;

Layanan Kearsipan Biro PKLN;

Kompetensi SDM Biro PKLN.

Layanan Kerja Sama Internasional;

Layanan Kunjungan Delegasi Asing Ke Indonesia.

25

Gambar 3.7 Kegiatan Layanan Kunjungan Delegasi Asing

Realisasi mencapai target karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan Layanan Tamu Asing yang dilayani oleh Biro PKLN sepanjang tahun 2019,

ditambah dengan Kegiatan-kegiatan ketatausahaan yang berhubungan dengan

dukungan manajemen Eselon 1 yang dilaksanakan selama tahun anggaran.

Kemudian untuk Layanan dukungan manajemen eselon 1 subbagian Tata Usaha

selama tahun anggaran 2019 melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terkait

layanan administrasi kepegawaian, manajemen dan administrasi BMN Biro PKLN,

Layanan Kearsipan, Layanan Peningkatan SDM Biro PKLN berupa pelatihan-pelatihan,

Bimbingan Teknis, Peningkatan Etos Kerja Pegawai dan yang terakhir adalah Layanan

SAKIP Biro PKLN yang mencakup didalamnya Renstra, Pengukuran Kinerja, Perjanjian

kinerja, Capaian Kinerja, Pelaporan Kinerja (LAKIP), dan Evaluasi Kinerja untuk periode

Tri Wulan dan Semesteran.

Dalam pelaksanaannya keseluruhan layanan tersebut, tidak ditemukan hambatan dan

kendala yang berarti selama tahun anggaran 2019.

Strategi dan Upaya antisipasi yang dilakukan sehingga tidak ditemui kendala dan

permasalahan adalah:

26

a. Proses Persiapan layanan kedatangan tamu asing selalu dilakukan dengan matang

dan komprehensif oleh Tim Biro PKLN sejak jauh hari, melibatkan personel di

bidang keprotokolan yang berpengalaman.

b. Selalu berkordinasi dengan unit-unit teknis terkait di Direktorat Kemendikbud yang

akan terlibat dalam proses kedatangan tamu/pembahasan materi,

c. Memastikan jadwal-jadwal dan rincian kedatangan selalu terupdate.

Berikut adalah capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri selama

5 tahun, yang disajikan pada tabel berikut ini:

Target

SatuanRealisasi %

Target

SatuanRealisasi %

Target

SatuanRealisasi %

Target

SatuanRealisasi %

Target

SatuanRealisasi %

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100

100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100

93% 93% 100 94% 94% 100 95% 97,10% 102,2 96% 97,38% 101,4 97% 97,59% 100,6

71 93 131 72 72 100 73 73 100 73 73 100 74 74 100

462 462 100 552 552 100 642 642 100 732 732 100 822 822 100

6579 7683 117 7027 6936 98,7 6983 6947 99,48 8539 7929 92,86 11450 8189 71,52

32 32 100 34 34 100 35 35 100 37 37 100 39 39 100

20192018201720162015

Indikator KinerjaSasaran StrategisNo

Tercapainya

peningkatan

pelayanan prima

dalam perencanaan

dan penganggaran


jangka menengah


pembangunan

pendidikan dan

kebudayaan

KemendikbudTersedianya dokumen



tahunan Kemendikbud


disahkan

Persentase realisasi


kegiatan dan anggaran

Kementerian sesuai

target yang ditetapkan

(3)

Tercapainya

peningkatan

pelayanan prima

dalam kerja sama

luar negeri

2. Jumlah penyelenggaraan

dan layanan kerja sama

luar negeri dan

organisasi internasional

di bidang pendidikan dan

kebudayaan

Jumlah layanan

Atdik/DEWATAP

UNESCO dan SILN

Jumlah penerima

beasiswa pemerintah RI

Jumlah layanan tamu


ketatausahaan biro

27

B. Realisasi Anggaran

Berikut dijabarkan hasil capaian realisasi anggaran yang telah diserap dalam rangka

merealisasikan target capaian output, sesuai yang ditetapkan dalam dokumen

perjanjian kinerja.


Perencanaan dan Penganggaran, Realisasinya pada tahun 2019 dialokasikan

anggaran sebesar Rp58.337.384.000,- dan terealisasi sebesar Rp53.291.474.745,-

dengan persentase capaian sebesar 91,35%.

Ketercapaian realisasi anggaran tersebut, didukung oleh 3 indikator kinerja, yaitu :


Pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud, pada tahun 2019 dialokasikan anggaran

(hasil revisi) sebesar Rp5.610.343.000,- dan terealisasi sebesar Rp5.263.336.215,-



Kemendikbud yang telah diteliti dan disahkan, pada tahun 2019 dialokasikan

anggaran (hasil revisi) sebesar Rp44.090.356.000,- dan terealisasi sebesar

Rp39.614.507.750,- dengan persentase capaian sebesar 89,85%.

3. Jumlah satker merealisasikan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran

Kementerian sesuai target yang ditetapkan, pada tahun 2019 dialokasikan anggaran

Sasaran Strategis 1.

Tercapainya Peningkatan

Pelayanan Prima dalam

Perencanaan dan Penganggaran

Sasaran Strategis 2.

Tercapainya Peningkatan

Pelayanan Prima dalam

Kerja Sama Luar Negeri

91,35%

95,11%

28

(hasil revisi) sebesar Rp8.636.685.000,- dan terealisasi sebesar Rp8.413.630.780,-


Sasaran Strategis kedua : Tercapainya peningkatan pelayanan prima dalam Kerja

Sama Luar Negeri, Realisasinya pada tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar

Rp497.744.035.000,- dan terealisasi sebesar Rp473.390.847.702,- dengan persentase

capaian sebesar 95,11%.

Ketercapaian realisasi anggaran tersebut, didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu :

1. Jumlah penyelenggaraan dan layanan kerja sama luar negeri dan organisasi

internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan, pada tahun 2019 dialokasikan

anggaran (hasil revisi) sebesar Rp22.411.254.000,- dan terealisasi sebesar

Rp19.566.217.006,- dengan persentase capaian sebesar 87,31%.

2. Jumlah layanan Atdikbud/Dewatap, Unesco dan SILN, pada tahun 2019 dialokasikan

anggaran (hasil revisi) sebesar Rp 191.743.478.000,- dan terealisasi sebesar Rp

173.894.961.598,- dengan persentase capaian sebesar 90,69%

3. Jumlah penerima beasiswa pemerintah RI, pada tahun 2019 dialokasikan anggaran

(hasil revisi) sebesar Rp 275.856.143.000,- dan terealisasi sebesar Rp

273.772.218.808,- Dengan persentase capaian sebesar 99,24%

4. Jumlah layanan tamu asing dan pelaksanaan ketatausahaan Biro, pada tahun 2019

dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp 7.733.160.000.- dan terealisasi

sebesar Rp 6.157.450.290,- dengan persentase capaian sebesar 79,62%.

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya anggaran

sesuai dengan target yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan nilai tukar antara Rupiah – Dollar US – mata uang setempat,

sehingga mengakibatkan perbedaan pada laporan pertanggungjawaban

2. Perbedaan aplikasi keuangan yang digunakan antara Kementerian Keuangan dan

Kementerian Luar Negeri yang mengakibatkan perbedaan pada laporan

pertanggungjawaban

3. Pemotongan alokasi anggaran dan self blocking sehingga perlu adanya penyesuaian

dan revisi RKAKL.

29

4. Dalam Pelaksanaan kegiatan terkendala oleh ketersediaan dana dari Satker

disebabkan oleh pengajuan Tambahan Uang Persediaan yang disetujui tidak sesuai

dengan perencanaan yang diajukan ke KPPN.

5. Meskipun sudah jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, masih adanya

guru-guru di beberapa SILN yang tidak sesuai dengan kualifikasinya, sehingga

penyaluran honorarium tidak maksimal.

Untuk Mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas langkah antisipasi yang


1. Perbedaan nilai tukar ditangani dengan penyediaan akun selisih kurs.

2. Perbedaan aplikasi yang mengakibatkan perbedaan pada laporan

pertanggungjawaban ditangani dengan melakukan rekonsiliasi antara Bendahara

Kantor Pusat selaku bendahara pengeluaran dan BPKRT selaku Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

3. Meningkatkan koordinasi dengan KPPN dan unit eksternal terkait dalam rangka

mempersiapkan langkah teknis dan menyelesaikan permasalahan rekonsiliasi

pengelolaan keuangan pada kantor Atdikbud.

4. Pemetaan kegiatan-kegiatan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan

ketersediaan dana TUP yang disetujui.

5. Penyesuaian dalam hal Perencanaan Penganggaran untuk periode dimana terjadi

kekosongan Pejabat Atdikbud agar dapat dimaksimalkan kemudian setelah

dilakukan penunjukan.

6. Penyesuaian kualifikasi guru secara keseluruhan sehingga penyaluran gaji dapat

terlaksana dengan maksimal.

7. Melakukan revisi anggaran dengan mengedepankan prinsip akuntabel, realistis dan

transparan untuk menunjang kegiatan Kerja Sama Luar Negeri di bidang dikbud dan

meningkatan kualitas perencanaan anggaran untuk menunjang kegiatan Kerja Sama

Luar Negeri di bidang dikbud.

30

C. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Optimalisasi penggunaan Anggaran dilakukan untuk beberapa kegiatan

dengan menggabungkan beberapa kegiatan yang memiliki prioritas rendah dan

diberikan untuk Program Prioritas Nasional seperti Beasiswa Unggulan.

Apabila melihat realisasi anggaran akhir tahun setelah adanya revisi dibandingkan

dengan pagu yang tersedia maka dapat dihitung efisiensi anggaran yang dilakukan

biro PKLN adalah sebesar Rp29.399.096.553,- dari total anggaran yang tersedia

yaitu Rp556.081.419.000,- atau sebesar 5,29%.

94,71%

5,29%

Efisiensi Anggaran

Serapan

Efisiensi

31

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Biro PKLN merupakan laporan kinerja yang memuat capaian

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam; (1) Rencana

Strategis (Renstra); (2) Perencanaan Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Kerja

Sama Luar Negeri dengan Sekretaris Jenderal. Akuntabilitas kinerja Kemendikbud,

selain diukur berdasarkan indikator kinerja juga turut dilakukan analisis

permasalahan kendala-kendala yang dihadapi serta langkah strategis untuk

mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

Pengukuran Kinerja Biro Perencanaan dan KLN Tahun 2019, Januari-Desember

2019 telah dilaksanakan, dari 7 Indikator Kinerja 6 mencapai target 100% dan 1

indikator mencapai 66,22%. Hasil realisasi anggaran untuk mendukung capaian

kinerja tersebut dari total pagu sebesar Rp556.081.419.000,- dapat terserap sebesar

Rp526.682.322.447,- (94,71%). Secara keseluruhan dengan anggaran non-

substantif total pagu revisi akhir tahun Biro PKLN adalah sebesar

Rp591.035.448.000,- dengan serapan sebesar Rp557.823.738.461,- (94,38%).

B. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan uraian yang dianalisis dari kesimpulan yang telah disebutkan,

rekomendasi dalam Laporan Kinerja Instansi ini yaitu ada 1 Indikator yang menjadi

perhatian khusus untuk di tingkatkan capaian Kinerjanya, diperlukan juga evaluasi

kebutuhan lebih lanjut dan optimalisasi program-program prioritas serta pentingnya

mengatasi berbagai Isu Strategis yang dihadapi oleh Biro PKLN.

Pada saat ini Biro PKLN sudah mengimplementasikan sejumlah aplikasi beberapa

diantaranya adalah aplikasi SIMTRADA, SIMPROKA, SIKAP, SIDARA dan PENA.

Untuk Kedepannya Aplikasi-aplikasi tersebut akan terus dikembangkan sesuai

kebutuhan user di lingkungan Biro PKLN sehingga seluruh proses pelayanan dan

kegiatan yang dilakukan oleh Biro PKLN dapat berjalan dengan baik.

Aplikasi SIMTRADA (Sistem Informasi Transfer Daerah) adalah aplikasi untuk

monitoring dan evaluasi output dan anggaran yang ditransfer dari pusat untuk

32

program-program di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di daerah, beberapa

diantaranya adalah Dana Dekonsentrasi, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Aplikasi SIMPROKA (Sistem Informasi Capaian Output, Program dan Kegiatan

Kemendikbud) adalah aplikasi untuk memonitoring hasil capaian output, realisasi

pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pendidikan dan kebudayaan yang

dilaksanakan di lingkungan kemendikbud.

Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kearsipan Terpadu) adalah sistem informasi yang

berfungsi untuk optimalisasi pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro

PKLN.

Aplikasi E-Planning merupakan sistem informasi yang dapat melakukan monitoring

revisi anggaran, perubahan anggaran satker yang mencakup Perjadin, Belanja

Manajemen, Kegiatan Prioritas dan Blokir Anggaran.

Aplikasi PENA (Peningkatan Efektivitas Layanan Atdikbud) adalah sistem informasi

Atdikbud yang mencakup diantaranya data dan informasi kegiatan atdikbud, capaian

kinerja, realisasi target dan anggaran, dokumen, informasi dan laporan terkait

seluruh layanan Atdikbud.

Aplikasi-aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas,

fungsi Biro PKLN, membantu optimalisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran

serta mengatasi permasalahan-permasalahan substanstif dan administratif yang

dihadapi oleh Biro PKLN.

33

LAMPIRAN

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2019

37

PERJANJIAN KINERJA AKHIR TAHUN 2019

41

TABEL RENCANA STRATEGIS

43

TARGET DAN REALISASI SELAMA 5 TAHUN

Target

SatuanRealisasi %

Target

SatuanRealisasi %

Target

SatuanRealisasi %

Target

SatuanRealisasi %

Target

SatuanRealisasi %

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100

100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100

93% 93% 100 94% 94% 100 95% 97,10% 102,2 96% 97,38% 101,4 97% 97,59% 100,6

71 93 131 72 72 100 73 73 100 73 73 100 74 74 100

462 462 100 552 552 100 642 642 100 732 732 100 822 822 100

6579 7683 117 7027 6936 98,7 6983 6947 99,48 8539 7929 92,86 11450 8189 71,52

32 32 100 34 34 100 35 35 100 37 37 100 39 39 100

20192018201720162015

Indikator KinerjaSasaran StrategisNo

Tercapainya

peningkatan

pelayanan prima

dalam perencanaan

dan penganggaran


jangka menengah


pembangunan

pendidikan dan

kebudayaan

KemendikbudTersedianya dokumen



tahunan Kemendikbud


disahkan

Persentase realisasi



Kementerian sesuai

target yang ditetapkan

(3)

Tercapainya

peningkatan

pelayanan prima

dalam kerja sama

luar negeri

2. Jumlah penyelenggaraan

dan layanan kerja sama

luar negeri dan

organisasi internasional

di bidang pendidikan dan

kebudayaan

Jumlah layanan

Atdik/DEWATAP

UNESCO dan SILN

Jumlah penerima


Jumlah layanan tamu


ketatausahaan biro

44

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

TAHUN 2019

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Anggaran

Realisasi

Target

Kinerja % Anggaran %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tercapainya

Peningkatan

Pelayanan

Prima dalam

Perencanaan

dan

Penganggaran

1 Tersedianya kebijakan

jangka menengah


pembangunan

pendidikan dan

kebudayaan

kemendikbud

100 Persen 5.610.343.000 100 100 5.263.336.215 93,81%

2 Tersedianya dokumen


kegiatan, dan

anggaran tahunan

kemendikbud yang

telah diteliti dan

disahkan

100 Persen 44.090.356.000 100 100 39.614.507.750 89,85%

3 Persentase realisasi



satker kemendikbud

97 Persen 8.636.685.000 97 100 8.413.630.780 97,42%

Tercapainya

peningkatan

pelayanan

prima dalam

kerja sama

luar negeri

4 Jumlah

penyelenggaraan dan

layanan kerja sama luar

negeri dan organisasi

internasional di bidang

pendidikan dan

kebudayaan

74 Negara/

lembaga

22.411.254.000 74 100 19.566.217.006 87,31%

5 Jumlah layanan

Atdikbud/DEWATAP

UNESCO dan SILN

822 Layanan 191.743.478.000 822 100 173.894.961.598 90,69%

6 Jumlah penerima


11450 Orang 275.856.143.000 8189 71,52 273.772.218.808 99,24%

7 Jumlah layanan tamu


ketatausahaan biro

39 Layanan 7.733.160.000 39 100 6.157.450.290 79,62%

laporan kinerja 2019...laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan...

Documents