efektivitas kinerja pemerintah kabupaten tebo …

EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DALAM

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN

( Studi Di Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir)”.

SKRIPSI

OLEH:

MUZAMMIL

(SIP152031)

PEMBIMBING

Siti Marlina, S.Ag.,M.HI

Irsyadunnas Noveri, SH.,MH

KONSENTRASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2019

MOTTO

انر حيىبشى الله انر ح

ا إنيهى فعم انخيرات وإقاو بأيرا وأوحي ة يهذو اهى أئ وجعه

ا عابذي ( ٣٧) انصهاة وإيتاء انزكاة وكاىا ن

Artinya :

kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang

memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka

mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya

kepada kamilah mereka selalu menyembah.(QS.Al-Anbiyaa‟:73)1

1 Al-Jumanatul ‘Ali, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. (Bandung : Cv J-ART, 2003), Hlm. 5

ABSTRAK

Skripsi saya yang berjudul tentang “Efektivitas Kinerja Pemerintah Kabupaten

Tebo Dalam Meningkatkan Pembangunan Wilayah Pedesaan ( Studi Di Desa

Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir)”. Penelitian ini dilakukan karena

Pembangunan pedesaan kini menjadi perhatian utama dalam dimensi studi

pembangunan daerah. Berbagai program telah digulirkan oleh pemerintah pusat

untuk mempercepat pembangunan daerah kabupaten dan kota hingga pada

menyentuh sektor pedesaan. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana

kinerja pemerintah dalam melakukan pembangunan di desa teluk rendah

Kecamatan Tebo Ilir, dan ingin mengetahui partisipasi masyarakat terhadap

pembangunan di Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten tebo ini.

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif yaitu analisis data model interaktif, yang di awali dengan proses

pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Kinerja

pemerintahan desa dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur

Pedesaan di Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir sudah berjalan dengan baik,

Namun terdapat di beberapa tempat jalannya belum di beton (jalan setapak) dan

juga got (tempat pembuangan air kotor) yang belum terealisasi di beberapa

tempat. Serta kurangnya partisipasi dari masyarakat karena di sibukkan oleh

kesibukan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, karena kebanyakan

masyarakat pergi bekerja demi kebutuhan hidup. beberapa masalah tersebut yang

menjadi penghambat dalam melakukan pembangunan, sehingga proses

pembangunan mengalami hambatan dan tidak terealisaikan dengan tepat waktu.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembangunan Infrastruktur, Pedesaan

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Dengan segala rasa syukur yang begitu banyak dan besar kepada ALLAH

SWT dan Sholawat atas baginda Nabi Muhammad SAW.Kupersembahkan

Skripsi ini kepada Kedua orang tua ku yang tak pernah berhenti

mendo’akanku dan selalu memberi semangat kepada ku. untuk ibuku

(ARIFAH) tiada banyak kebahagiaan yang bisa anakmu ini berikan

kepadamu melainkan dari kesuksesanku nanti, Terimakasih ibuku telah

menjadi ibu yang terbaik di dalam hidupku, berkat do’a-do’a mu saya

MUZAMMIL bisa menyelesaikan tugas akhir ini, Semoga Allah Swt

senantiasa memberikan kesehatan kepadamu. Ter-untuk Ayahku

(HAIRUL ANWAR) Yah, ku persembahkan skripsi yang ku buat dengan

letih ku untukmu, dari hasil pikiran ku dan kerja keras ku. Tapi ini masih

belum sebanding dengan kerja kerasmu demi memberikan pendidikan

terbaik kepadaku,aku sangat menyayangimu, peluh keringatmu begitu

membuatku ingin dan sangat ingin keras untuk membahagiakanmu.

Skripsi ini juga ku persembahkan untuk adik-adikku,semoga kelak mereka

bisa lebih baik lagi dariku. Dan aku berterima kasih banyak untuk orang-

orang terdekatku yang selalu menyemangatiku. Untuk sahabatku dan teman

dekatku yang tak pernah letih memberikan semangat kepadaku. Aku sangat

beruntung memiliki sahabat yang baik.

Kepada teman-temanku IP ’15 yang berkenan meluangkan waktunya untuk

sekedar berbagi dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini. Semoga

perjalanan kita selepas ini bisa menghantarkan kita ke pintu kesuksesan .

Semoga pengorbanan dan motivasi yang kalian berikan membawa berkah

dan rahmat terhadap karya ini dikemudian hari. Dan semoga Allah swt

senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya kepada kita semua.

Aamiin.

KATA PENGANTAR

الحود الله الذ أز ل الهدي ف قلى ب العلن. والصلا ة والسلا م عل اشزف الا با ء والوز سلي سد ا

بعي لهن با حسا ى ال ىم الد ي. أشهد اى لا اله الا الله وأشهد اى سد ا هحود وعل اله و صحبه والتا

هحودا عبده ورسى له.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadiran Allah SWT yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula

iringan salawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi

Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul “Efektivitas Kinerja Pemerintah Kabupaten

Tebo Dalam Meningkatkan Pembangunan Wilayah Pedesaan ( Studi Di Desa

Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir)”

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, penulis temui

banyak kendala baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya,

dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan

yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan

dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih

kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama

sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, sebagai Rektor UIN STS Jambi.

2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

3. Bapak Hermanto Harun, Lc, M.HI. Ph. D, sebagai Wakil Dekan Bidang

Akademik, Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag, M.HI, sebagai Wakil Dekan

Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr.

Yuliatin, S.Ag,.M.HI, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.

4. Ibu Mustiah RH,S. Ag, MSy. dan Ibu Tri Endah Karya, S.IP,M,IP, sebagai

Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi.

5. Ibu Siti Marlina, S.Ag.,M.HI dan Irsyadunnas Noveri, SH.,MH sebagai

Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati

Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Perpustakaan fakultas Syariah Dan Juga Perpustakaan UIN STS Jambi.

8. Pemerintahan Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT

kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.

Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................ ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ............................................................... iv

MOTTO .......................................................................................................... v

ABSTRAK ...................................................................................................... vi

PERSEMBAHAN ........................................................................................... vii

KATA PENGANTAR .................................................................................... viii vi

DAFTAR ISI ................................................................................................... x

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................ xi

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 10

C. Batasan Masalah................................................................................. 10

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian .......................................................... 11

E. Kerangka Teori..................................................................................... 12

F. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 2

BAB II METODE PENELITIAN ................................................................. 29

A. Tempat dan Jadwal Penelitian .............................................................. 29

B. Pendekatan Penelitian .......................................................................... 29

C. Jenis dan Sumber Data ......................................................................... 29

D. Instrumen Pengumpulan Data .............................................................. 31

E. Sistematika Penulisan ......................................................................... 32

F. Jadwal Penelitian .................................................................................. 34

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .......................... 35

A. Sejarah desa teluk rendah kecamatan tebo ilir .................................... 35

B. Gambaran Umum Desa Teluk Rendah ............................................... 42

C. Struktur Organisasi Pemerintah Teluk Rendah .................................. 47

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .............................. 49

A. Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Meningkatkan Pembngunan

Wilayah Pedesaan ............................................................................... 49

B. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan di DesaTeluk

Rendah ................................................................................................. 57

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 61

A. Kesimpulan ......................................................................................... 61

B. Saran .................................................................................................... 63

C. Penutup ................................................................................................ 63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

1. UU : Undang-Undang

2. SDM : Sumber Daya Manusia

3. IPTEK : Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

4. PERDA : Pemerintahan Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : tinjauan Pustaka .............……………………………………….26

Tabel 2 : Jadwal Penelitian ..........…………………………………….….34

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Desa Teluk Rendah ...……………………....46

Tabel 4 : jenis Sarana Pendidikan ………………………………………..46

Tabel 5 : Data Guru dan siswa ...................………………………………47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Rendah......……….. 35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan

sedang membangun, dituntut untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai

tujuan pembangunan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu,

diperlukan strategi pembangunan yang tepat dan terarah. Penerapan otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam UU nomor 22 dan 25 tahun

1999 telah mulai dilaksanakan mulai 1 Januari 2001.2 Pelaksanaan otonomi

daerah ini merupakan babak baru dalam pembangunan dan pemerataan daerah.

Terlepas dari belum siapnya pemerintah daerah, otonomi daerah diyakini

merupakan cara terbaik untuk mendorong pembangunan daerah, dalam

menggantikan sistem pembangunan terpusat yang dinilai kurang bisa

mempercepat pembangunan dan memperbesar ketimpangan pembangunan

masing-masing daerah. Dalam memperkecil ketimpangan maka diperlukan

indikator-indikator tambahan yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan

pembangunan daerah secara komprehensif, seperti :

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM), semakin tinggi kualitas SDM suatu

daerah maka kecenderungan pendapatannya akan semakin tinggi pula. Kualitas

SDM penduduk dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu kualitas pendidikan dan

kesehatan.

2 Prahasta, E., Sistem Informasi Geografis ( Bandung : Penerbit Informatika 2002), Hlm.

125

2. Ketersediaan prasarana atau infrastruktur, kegiatan sosial ekonomi penduduk

suatu wilayah mutlak ditunjang oleh ketersediaan akses transportasi, fasilitas

pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dengan wilayah

perdesaan terjadi karena pembangunan yang lebih terfokus pada wilayah

perkotaan dibandingkan dengan pembangunan wilayah perdesaan. Ketimpangan

pembangunan tersebut mengakibatkan terhambatnya perkembangan wilayah

perdesaan. Selain ketimpangan pembangunan wilayah, faktor internal perdesaan

seperti sebaran spasial penduduk perdesaan yang terpencar-pencar dan minimnya

kesempatan kerja, juga menghambat perkembangan wilayah perdesaan. Sebaran

spasial penduduk perdesaan yang terpencar-pencar menyebabkan mahalnya biaya

penyediaan barang dan jasa publik secara efektif untuk masyarakat perdesaan.

Relatif melimpahnya jumlah tenaga kerja yang tanpa disertai ketersediaan

kesempatan kerja dibandingkan dengan kawasan non-perdesaan, menjadikan

masyarakat perdesaan tidak produktif.3

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (UU No. 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang). Definisi kawasan perdesaan berdasarkan UU No. 26 Tahun

2007 menegaskan bahwa perdesaan merupakan kawasan yang secara komparatif

3 Ibid, hlm. 126

pada dasarnya memiliki keunggulan sumberdaya alam khususnya pertanian dan

keanekaragaman hayati. Peran penting wilayah perdesaan yaitu :

a. Wilayah perdesaan adalah tempat tumpuan mata pencaharian penduduk

perdesaan dan perkotaan utamanya bagi penduduk yang tidak mempunyai

kesempatan menjadi bagian daripada usaha ekonomi formal di perkotaan.

b. Wilayah perdesaan adalah tempat konservasi lingkungan dan sumberdaya

alam seperti sumber mata air, bio energi, dan keanekaragaman hayati.

Manakala kondisi lingkungan perdesaan tidak mendapat perhatian maka akan

menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan.

c. Wilayah perdesaan adalah tempat produksi pangan (beras, jagung, kedelai

dan sebagainya). Distribusi dan kecukupan stok pangan tersebut menjadi

penting untuk menghindari kelaparan dan kekurangan gizi di masyarakat.

d. Sumberdaya alam perdesaan merupakan aset yang sangat berharga dan

strategis untuk menjamin kelestarian mata pencaharian masyarakat perdesaan

yang pada gilirannya meningkatkan kehidupan ekonomi.4

Kondisi riil di lapangan menggambarkan masyarakat perdesaan sebagai

suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar bertumpu pada aktivitas berbasis

sumberdaya alam baik pertanian dalam arti luas maupun perikanan. Akan tetapi,

keunggulan komparatif (comparative advantage) masyarakat perdesaan tidak serta

merta mampu menempatkan perdesaan tumbuh dan sejajar dengan perkotaan.

Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya perdesaan menyejajarkan posisinya

dengan perkotaan antara lain akibat kualitas sumberdaya manusia, dan kualitas

4 Rustiadi Dan Pranoto, Sistem Pemerintahan Desa, ( Jakarta : TT, 2007 ), Hlm. 57

dan ketersediaan infrastruktur. Kualitas sumberdaya manusia di perdesaan

mengalami perkembangan yang sangat lamban. Terjadi kecenderungan adanya

urbanisasi masyarakat perdesaan yang tidak hanya dilakukan oleh sumberdaya

manusia berkualitas rendah, tetapi juga sumberdaya manusia berkualitas cukup

tinggi dari perdesaan yang terkuras menuju perkotaan. Hal ini terkait erat dengan

masalah infrastruktur perdesaan yang terbatas yang tidak memberikan ruang gerak

lebih bebas bagi sumberdaya manusia perdesaan berkualitas untuk

mengekspresikan kemampuannya. Keterbatasan alternatif ruang gerak ini menjadi

salah satu daya dorong kuat bagi sumberdaya manusia berkualitas untuk

melakukan mobilitas menuju perkotaan. 5

Ditambahnya indikator tersebut merupakan upaya dalam melengkapi

indikator yang selama ini digunakan (pertumbuhan ekonomi). Tercapainya tujuan

pembangunan tidak hanya bergantung pada pembangunan ekonomi saja, tetapi

juga harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta

infrastruktur yang memadai untuk menjamin berjalannya proses pembangunan

yang baik. Ketiga komponen saling berkaitan dan mempengaruhi. SDM dan

infrastruktur merupakan penunjang bagi pembagunan ekonomi dan secara timbal

balik, pembangunan ekonomi yang berjalan baik akan semakin mempercepat laju

peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas SDM suatu wilayah. Berdasarkan

hal tersebut, dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja pembangunan daerah tidak

cukup hanya dilihat dari perkembangan ekonomi saja, namun perlu indikator yang

mencerminkan ketiga komponen pembangunan daerah secara komprehensif, yaitu

5 Ibid, Hlm. 58

pembangunan ekonomi, Sumber Daya Manusia serta infrastruktur. Hal ini

diperlukan karena capaian pembangunan ekonomi yang tinggi seringkali tidak

disertai dengan capaian pembangunan SDM dan infrastrutur yang tinggi pula.

Manajemen pemerintahan dan pembangunan sekarang ini dihadapkan

kepada tantangan besar yaitu tuntutan otonomi daerah, reformasi dan globalisasi.

Konsekuensi logis dari semua ini, adalah perlunya dilakukan penataan

kelembagaan khususnya pada level pemerintahan daerah. Ujung tombak birokrasi

lokal pada pemerintahan daerah adalah kelembagaan pemerintahan desa dan

kecamatan. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, dalam penelitiannya

menemukan bahwa reformasi birokrasi publik di Indonesia menunjukkan bahwa

tingkat akuntabilitas aparatur birokrasi dalam kondisi buruk.6

Pembangunan perdesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam

pembangunan nasional dan daerah, didalamnya terkandung unsur pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

yang bermukim di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya

mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan

memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan dalam pembangunan yang

berbasis langsung dari inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam

membangun infrastruktur dasar perdesaan. Dua faktor ketertinggalan

perekonomian pedesaan dibandingkan dengan kota yaitu : (1) Konteks struktural

dan (2) konteks kultural. Konteks struktural menujukkan pada kebijakan

6 Abdullah DKK, Daya Saing Daerah, Konsep Dan Pengukurannya Di Indonesia,

(Yogyakarta : BPFE UGM, 2002), Hal 5-94.

pembangunan (ekonomi & politik) yang lebih mengutamakan pembangunan

perkotaan ketimbang perdesaan.7

Ketimpangan pembangunan khususnya di perdesaan, termasuk di

dalamnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi di perdesaan, tidak

terlepas dari implementasi kebijakan pembangunan yang biasa diperkotaan

dengan negara sebagai aktor utama. Dalam konteks ini negara menjadi inisiator,

pelaksana, sekaligus pengawas dari keseluruhan pembangunan. Melalui aparat

birokrasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah, hampir semua proses

pembangunan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik ditentukan, diarahkan

dan didorong oleh mereka. Model pembangunan yang top down ini tidak saja

telah menciptakan ketergantungan masyarakat kepada negara, lebih dari itu telah

mematikan inisiatif dan parsitisipasi Masyarakat menjadi pasif sekaligus obyek

pembangunan.

Dalam melaksanakan tujuan pembangunan, maka segala potensi yang ada

harus dikembangkan, seperti potensi manusia berupa penduduk yang harus

ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali,

mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan

tercapainya pelaksanaan program pembangunan. Pembangunan yang efektif

sangat membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata pada seluruh pihak

pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan rancangan kegiatan

yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa

7 Ali Nurdin. Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Dalam

Pemeliharaan Prasarana Pada Program P3DT, (Tasikmalaya :TT, 2000), Hlm. 70

bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan

akan meningkat. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tersebut di

atas peran serta masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya sudah sangat besar,

hal ini ditandai dengan adanya sumbangan berupa tenaga, pendanaan, tanah

pekarangan, material.8

Isu sentralnya adalah masih diperhadapkan pada masalah-masalah umum

yang sifatnya fundamental, seperti masalah kejelasan visi misi, kefiguran,

kuantitas dan kualitas SDM aparatur, kultur, pembinaan dan pengembangan,

aspek kepemimpinan, partisipasi, good governance, kebijakan pemberdayaan

masyarakat, pelayanan publik, kompetensi dan budaya kerja, motivasi, kepedulian

dan kepekaan aparat, optimalisasi sumberdaya, profesionalisme birokrasi,

masyarakat madani yang mandiri dan lain-lain. Keseluruhan masalah ini perlu

dikaji secara mendalam guna mendapatkan gambaran yang jelas sebagai tahapan

awal dalam upaya memperbaiki kinerja aparatur pemerintahan, karena sering

terjadi hal-hal tersebut di atas berkaitan dengan adanya hambatan dan penyebab

banyaknya program pembangunan perdesaan yang belum berhasil secara

maksimal.

Apabila masalah di atas dicermati dalam kaitannya dengan pelaksanaan

program pembangunan perdesaan di Provinsi Jambi, tampaknya masih merupakan

hal yang sangat memprihatinkan, dalam arti keterbatasan dalam banyak hal, baik

dari aspek karakteristik individual aparat, maupun dari segi profil kelembagaan.

8 Hetifa Sj Sumarto. Inovasi , Partisipasi Dan Good Governace. (Jakarta : TT, 2003),

Hlm. 86

Rancangan Pembangunan Daerah 2001 – 2005, Provinsi Jambi memuat tentang

arah kebijakan pembangunan daerah yaitu: percepatan pembangunan perdesaan

dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dilakukan dengan pendekatan

profesionalisme aparat pemerintahan desa, mengembangkan kelembagaan,

penguasaan teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumberdaya alam. Sepintas

dapat dikatakan bahwa wilayah perdesaan provinsi jambi memiliki potensi segala

macam sumberdaya yang memungkinkan seluruh sektor kehidupan tumbuh secara

meyakinkan. Hanya saja fakta di lapangan menunjukkan kelemahan utama yang

menonjol adalah kelemahan kelembagaan, kelemahan SDM dan hambatan

pendanaan pembangunan. Umumnya ketertinggalan masyarakat di berbagai

belahan bumi berada di perdesaan, termasuk di Indonesia. Untuk mengatasi hal

ini, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kemampuan untuk

berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan pedesaan pun harus dilakukan agar tidak ada ketimpangan

pembangunan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam pembangunan

pedesaan harus ada kerangka yang jelas apa yang akan dilaksanakan dalam jangka

waktu tertentu serta adanya kesamaan gerak dan langkah pemerintah diberbagai

tingkatan, dalam artian lain adanya kesamaan gerak dan langkah pembangunan

perkotaan dan pedesaan.

Teluk Rendah merupakan Desa yang geografisnya berada di Wilayah

Kabupaten Tebo, dan berada di daerah perbatasan antar Kabupaten Batang Hari-

Tebo. Dalam menjalankan mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat tentu perlu

adanya pembangunan infrasruktur yang layak digunakan. Dimana dalam hal ini

infrastruktur merupakan salah satu sarana penting yang berperan dalam

menjembatani aktivitas masyarakat guna menjalankan roda perekonomian dan

sosial. Akan tetapi pembangunan infrastruktur di Desa Teluk Rendah masih jauh

dari apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat, banyaknya jalan yang

berlobang dan jalan tanah dalam jarak tempuh yang cukup jauh masih menjadi

sesuatu yang sering dikeluhkan masyarakat, untuk itu perlu adanya perhatian

pemerintah setempat terkait pembangunan infrastruktur di Desa Teluk Rendah.9

Selanjutnya untuk meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat ini

diperlukan efektivitas peran kelembagaan. Hasil temuan menunjukkan bahwa, ada

tiga aspek penting yang paling menentukan tingkat keberhasilan peran aparatur

pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan di Kabupaten Tebo

yaitu: aspek kepemimpinan, derajat good governance serta aspek kepedulian dan

kepekaan aparat. Memang diakui pula bahwa masih banyak hal yang perlu

dibenahi secara tepat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Wasistiono yang

menyarankan agar organisasi abad 21, khususnya organisasi pemerintahan lebih

mengutamakan kemampuan profesional dibandingkan kewenangan yang

dimilikinya. Selain itu. Sedarmayanti DKK menyatakan bahwa implementasi

aspek kewenangan kelembagaan, kewenangan daerah, dan sumberdaya manusia

aparatur, dalam kenyataannya, otonomi daerah acapkali diinterpretasikan sebagai

otonomi pemerintahan daerah dengan mengabaikan masyarakat.

9 Observasi Awal Di Lingkungan Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten

Tebo, Januari 2019

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan

penelitian tentang : “Efektivitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo Dalam

Meningkatkan Pembangunan Wilayah Pedesaan ( Studi Di Desa Teluk

Rendah Kecamatan Tebo Ilir)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap

penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan

penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka

penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Pemerintah Kabupaten Dalam Meningkatkan

Pembangunan Wilayah Pedesaan di Desa Teluk Rendah Kab. Tebo Kec.

Tebo Ilir ?

2. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Teluk

Rendah ?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan ini maka penulis

membatasi masalah pada penelitian yang berkenaan dengan pembangunan

infrastruktur wilayah perdesaan di Desa Teluk Rendah yang menjadi objek

penelitian Pada Tahun 2017-2019.

D. Tujuan dan kegunaaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang di capai

oleh peneliti. Tujuan penelitian ini penulis klarifikasikan kedalam dua sifat,

pertama bersifat umum yang terdiri:

a. Ingin Mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan

pembangunan wilayah perdesaan di desa teluk rendah.

b. Ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan

di Desa Teluk Rendah.

Dan sifat kedua khusus, dari penelitian yang penulis lakukan, ini

merupakan syarat untuk menyelesaikan studi stara satu ( S1 ) pada jurusan

ilmu pemerintahan, Fakultas Syariah UIN STS JAMBI.

2. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Secara akademisi dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan

kepada pembaca pada umumnya, dalam hal ini berkenaan dengan

Efektivitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo Dalam Meningkatkan

Pembangunan Wilayah Pedesaan ( Studi Di Desa Teluk Rendah

Kecamatan Tebo Ilir)”.

b. Bagi penulis, penelitian ini dapat melengkapi salah satu syarat guna

memperoleh gelar serjana stara satu ( S1 ) pada jurusan ilmu pemerintahan

fakultas Syariah UIN STS JAMBI dan tulisan ini bias menambah

pembendaharaan referensi keperpustakaan di fakultas syariah dan bagi

mahasiswa yang mengkaji permasalahan tentang Efektivitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Dalam Meningkatkan Pembangunan Wilayah

Pedesaan.

c. Bagi instansi terkait, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait topic penelitian

penulis.

E. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan

dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian.10

Agar

penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis menganggap perlu

menggunakan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep

yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Efektivitas

Menurut devung evektifitas adalah tingkat kemampuan untuk mencapai

tujuan dengan tepat dan baik. Dalam pengertian lain, efektivitas merupakan

suatu keterkaitan hubungan antara hasil (outcome) yang diharapkan dengan

hasil yang sesungguhnya dicapai.11

Menurut Indrawijaya : “efektivitas adalah

sumber pemanfaatan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara

10

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi: Syariah Press

2014), Hlm. 14 11

Mimi Asliani, Skripsi: “Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Surat Izin Usaha” (Jambi: IAIN STS Jambi,2016), 10

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada

waktunya.

Efektivitas menurut Siagian efektivitas pemanfaatan sumber daya, sarana

dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya

untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya.12

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang

telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendaki sasaran, berarti semakin

tinggi efektivitasnya.

2. Pemerintah Daerah

Istilah “ pemerintah “ ini pula yang oleh kebanyakan kalangan

mengedepankan dengan istilah governent (bahasa inggris) dan gouvernment

(bahasa Perancis) yang keduanya berasal dari perkataan latin gubermaculun,

yang artinya “ kemudi “. Istilah Pemerintah ini sering disinonimkan dengan

penguasa, kadang juga diartikan sama dengan ekeskutif, yakni pemegang atau

yang melaksanakan pemerintahan secara riil dan ada pula yang mengistilahkan

pemerintah dengan jawatan atau aparatur dalam susunan pemerintah.

Dalam pengertian sederhana pemerintah merupakan upaya mengelola

kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati

bersama. Untuk mencapai tujuan tadi pemerintah membutuhkan instrumen

berupa organisasi yang berfungsi merealisasikan semua konsesus yang dimaksud.

Dalam kegiatan itu pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti

12

Http://Yunithaardha.Blogspot.Com/2012/04/Kumpulan-Teori-Efektivitas.Html?M=1

Diposkan Oleh Yunitha Ardha Tanggal 07 Februari 2015, Dikutip Tanggal 18 November 2018

kegiatan (dinamika), struktur fungsional maupun tugas dan kewenangannya.

Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi,

bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai

rakyak dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut

pemerintahan sebagai sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain

berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu

demi tujuan negara. Sementara tugas dan kewenangannya berhubungan dengan

keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan secara konkret oleh

pemerintah.

Istilah Pemerintah Daerah menurut Bagir manan sebagaimana yang

dikutip oleh Syarifudin, berasal dari kata dasar perintah yang mendapat sisipan “

em “ yang berarti “suatu system dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan

untuk mengatur kehidupan social, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian–

bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama–sama memikul

tanggung jawab terbatas untuk memikull tanggung jawab terbatas untuk

menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu negara”13

Menurut Bagir Manan dengan mengacu kepada beberapa pendapat para

sarjana, menjelaskan pula bahwa secara yuridis ada perbedaan yang sangat nyata

antara “ negara “ dan “ pemerintah “. Negara adalah sebuah badan (body),

sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan negara (organ). Pemerintah

sebagai alat kelengkapan negara dapat diberi pengertian luas atau dalam arti

13

Arifin Tahir. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(Bandung : Alfabeta, 2014) Hlm. 117

sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara

yang pada pokoknya terdiri dari cabang–cabang kekuasaan eksekutif, legislatif,

dan yudikatif atau alat–alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk

dan atas nama negara.14

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa :

a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

c. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan

daerah terdapat asas-asas yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah.

Tiga asas dalam pelaksanaan otonomi daerah, yakni sebagai berikut :

14

Ibid, Hlm. 118

a. Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintah oleh Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi adalah

prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi

daerah.

b. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan

pemerintahan umum.

c. Asas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah

otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah provinsi.15

Semua negara pada hakikatnya memiliki keinginan untuk membentuk

pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat tidaklah sekedar diukur dari

kekuatan militer yang banyak dan terlatih, tetapi lebih dari itu seberapa besar

akseptabilitas masyarakat dalam menyokong penyelenggaraan pemerintahan itu

sendiri. Hal ini hanya dapat tercipta apabila pemerintahan dapat memberikan

pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terkait dengan itu, maka pemerintah

menggunakan perangkat birokrasi dari puncak kekuasaan (pusat) hingga level

terendah (daerah).

Untuk mengemban tugas negara tersebut, menurut Ndraha, pemerintah

memilki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi

15

Ibid, Hlm. 119

sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah

sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk

jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara fungsi sekunder

sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa

yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya

(powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.16

Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif

dengan keberdayaan yang diperintah. Artiya semakin berdaya masyarakat

semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya, fungsi sekunder

berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Maknanya

semakin berdaya masyarakat semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah

dari rowing (pengaturan) ke steering (pengendalian). Fungsi sekunder secara

perlahan-lahan dapat diserahkan pada masyarakat untuk dipenuhi sendiri.

Pemerintah berkewajiban secara terus-menerus berupaya memberdayakan

masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya

sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur

tangan pemerintah.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu

sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya

secara wajar. pemerintahan modern dengan Akata lain, pada hakekatnya adalah

pelayanan kepada masyarakat. pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani

16

Labolo Muhadam. Memahami Ilmu Pemerintahan. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2014), Hlm. 37

dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan

kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh

bidang pelayanan : pertama, menjamin keamanan negara dari segala

kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan

dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara

kekerasan. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-

gontokan di antara warga masyarakat agar perubahan apapun yang terjadi di

dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin

diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa

membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. jaminan

keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan pengadilan,

di mana kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal, dan di mana

konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil

dan tidak memihak, serta di mana perselisihan bisa didamaikan.17

Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam

bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah,

atau atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. ini antara lain

mencakup pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau

oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pemcegahan

penyakit menular.

17

Ibid, Hlm. 38

Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan

anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor

kegiatan yang produktif, dan semacamnya. Keenam, menerapkan kebijakan

ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju

inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdangangan

domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin

penigkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, menerapkan

kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup,

pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan

pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan

keseimbangan antara exploitasi dan reservasi.18

Tujuh bidang yang terekam di atas menggambarkan adanya jangkaun

tugas yang luas dan kompleks, dengan tanggung jawab yang sangat berat,

terpikul di atas pundak setiap pemerintahan. untuk mengemban semua beban

itu, selain diperlukan konstitusi, hukum, etika dan lembaga-lembaga yang

canggih, juga dibutuhkan dukungan aparatur yang tangguh dan kualifaid. Untuk

yang terakhir ini, secara mendasar seyogianya pembinaan terhadap mereka

ditujukan pada upaya memahami misi, fungsi, dan tugas pokok pemerintahan.

Pada saat yang sama setiap aparatur sejak awal rekrutmennya perlu

menjernihkan motivasi dibalik keputusannya untuk masuk ke bidang

pemerintahan.

18

Ibid, Hlm. 39

Para aparatur pemerintahan, pada tingkat tertentu, harus menjadikan

semangat untuk melayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi

mereka memilih karier di bidang pemerintahan. Seseorang yang masuk bekerja

kelapangan pemerintahan dengan motivasi untuk menjadi orang kaya,

pemerintah bahkan bukan lapangan pekerjaan yang menjanjikan kesenangan

hidup material yang berlebihan bagi para aparatur, karena komitmen pengabdian

dan pelayanan yang diharapkan dari mereka justru adalah bagaimana memberi

kesenangan kepada orang banyak.

Pemahaman tentang misi pemerintahan untuk memelihara ketertiban

dan mengusahakan tegaknya keadilan akan secara langsung menjadikan

pelayanan sebagai fungsinya yang utama. Tetapi, pelayanan yang baik, melalui

kemampuan optimal untuk melaksakan tugas pokok yang dikemukakan di atas,

hanya mungkin terwujud jika pemerintahan memiliki power yang cukup. Disini,

pemerintahan yang kuat jelas diperlukan, dengan catatan bahwa kekuatan itu

untuk mengutamakan pelayanan dan perlindungan kepada kelompok-kelompok

masyarakat yang paling lemah posisinya dalam masyarakat, baik secara sosial

ekonomi, budaya, maupun politik.19

3. Good governance pemerintahan yg baik

Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah

dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, governance mencakup 3

domain yaitu state (negara/pemerintahan), private sectors (sektor swasta/dunia

19

Labolo Muhadam. Memahami Ilmu Pemerintahan. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2014), Hlm. 40

usaha), dan society (masyarakat). “good governance adalah penyelenggaraan

pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan

efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara

domain negara, sektor swasta dan masyarakat. 20

Sedarmayanti yang mengutip

dari UNDP (United Nation Development Progamme) tahun 1997, prinsip-

prinsip good governance yaitu :

a. Partisipasi

b. Penegakan Hukum

c. Transparansi

d. Responsive

e. Orientasi kesepakatan

f. Keadilan

g. Efektifitas

h. Akuntablitis

i. Visi strategis

4. Pembangunan

Pada hakekatnya pembangunan Nasional merupakan rangkaian

upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek

kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.21

Pembangunan dilaksanakan

untuk mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan

UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

20Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate

Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik), ( Bandung : CV. Mandar Maju, 2007) . Hlm

36 21

Ibid, Hlm. 50

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan Nasional dilaksanakan

secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan

untuk memacu peningkatan kemampuan Nasional, dalam rangka mewujudkan

kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan

pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pebangunan, dan pemerintah

berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana

yang menunjang sehingga akan saling mengisi, saling melengkapi dalam

kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan Nasional.

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan

yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan

yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Konsep

ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat

yang adil, makmur dan merata material atau spiritual berdasarkan pancasila.22

Sementara itu, keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan

ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

22

Ibid, Hlm. 51

masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan

prinsip perencanaan dari bawah atau dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini

berarti apabila perencanaan yang dibuat pemerintah haruslah dikelola dengan

baik, agar kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa melalui pembangunan

infrastruktur yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat.

Kartasamita mengatakan pembangunan adalah usaha meningkatkan

harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan

diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun

masyarakat berarti memempukan atau memandirikan mereka. Dimulainya

proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat,

diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan itu sendiri.23

Safi‟i mengatakan pembangunan kerap kali dikaitkan dengan

modernisasi. Modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang

diharapkan terjadi. Dalam perspektif modernisasi, pembangunan dianggap

sebagai sarana menuju kehidupan yang ditinggalkan aspek tradisionalisme

suatu masyarakat.

Pembangunan desa merupakan suatu hal yang berlangsung terus

menerus di Indonesia, pembangunan desa di seluruh wilayah nusantara

23

Kartasasmita, Ginandjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat:Memadukan Pertumbuhan

Pembangunan, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1996), Hlm. 19

berorientasi pada hasil yaitu menentaskan kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam merealisasikan pembangunan

nasional yang pada tahun 2017 bertitik fokus pada pemerataan pembangunan

di seluruh wilayah di Indonesia, pemerintah dalam hal ini melakukan estafet

pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Dalam program program yang

dilakasanakan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional, berkaitan

dengan penelitian ini konsep program pembangunan infrastruktur pedesaan

(PPIP), dapat dirasakan masyarakat desa. Hasil dari pembanguan desa yang

terlaksana dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok kelompok

tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek-proyek tersebut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang

mengarah pada suatu yang lebih baik. Alexander mengartikan pembangunan

sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti:

politik, ekonomi, infrastruktur pertahanan, pendidikan dan teknologi,

kelembagaan dan budaya. Sedangkan Kartasasmita mendifinisikan

pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui

upaya yang dilakukan secara terencana.24

Tentu saja, pembangunan akan

menunjukkan hasil yang optimal ketika perecanaan, perancangan, dan

implementasi dilakukan secara matang, terkonsep dan penuh pertimbangan

yang cukup baik.

Pembangunan prasarana atau infrastruktur merupakan bagian

terpenting dalam upaya pembangunan dan pengembangan wilayah, utamanya

24

Ibid, Hlm. 20

wilayah perdesaan. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan

perkembangan kegiatan sosial ekonomi, sehingga akan lebih mendorong

kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dengan kondisi sosial ekonomi yang

baik, masyarakat akan lebih memiliki kemampuan untuk terlibat dalam

penyediaan prasarana di lingkungannya.25

Infrastruktur adalah aset fisik yang juga sangat penting dalam

memberikan pelayanan publik. Infrastruktur yang kurang atau bahkan tidak

berfungsi akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat,

yaitu terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang pada akhirnya

akan memperlambat pertumbuhan wilayah dan upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan prasarana yang memadai jelas menjadi salah satu solusi

yang sangat urgen dalam penanggulangan masalah-masalah pembangunan.

Tetapi langkah penanggulangan tersebut dihadapkan pada suatu kenyataan,

bahwa kemampuan pemerintah dalam penyediaan prasarana perdesaan sangat

terbatas, sedang perhatian masyarakat terhadap penyediaan prasarana juga

tidak selalu muncul dengan sendirinya.

Dibanyak hal pemerintah harus terus-menerus mendorong,

menggerakkan, bahkan terkadang diperlukan suatu kebijaksanaan melalui

peraturan-peraturan yang mengharuskan masyarakat terlibat dalam proses

25

Anggrahini, CH. Nina. Kinerja LKMD Dalam Pembangunan Prasarana Dasar

Perkotaan Di Kota Karanganyar, Magister Teknik Pembangunan Kota, (Semarang : Universitas

Diponegoro, 2003), Hlm 145

pembangunan. Program, ide atau inovasi pembangunan yang dilaksanakan

oleh pemerintah tidak selalu mendapat dukungan atau berimbas pada

terserapnya partisipasi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kondisi,

karakteristik, serta latar belakang masyarakat yang bersangkutan. Sehingga

kebutuhan akan format komunikasi pembangunan yang tepat menjadi sangat

relevan. Perlu diterapkan model komunikasi pembangunan yang berbeda, jika

memang kondisi, karakteristik dan latar belakang masyarakatnya berbeda.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, langkah terpenting yang harus

dilakukan seorang peneliti adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran

terhadap hal-hal yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti bahkan

tinjauan pustaka sangat diperlukan sebelum penelitian menemukan

permasalahan. Tinjauan pustaka perlu di lakukan untuk menambah wawasan

penelitisebelum meneliti melangkah lebih jauh dari permasalahan yang dalam

prmasalahan yang telah di kemukakan dalam penelitian ini, peneliti melakukan

tinjauan pustaka terhadap mahasiswa/i terdahulu yaitu Sodri Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi (2013) dengan

judul implementasi pemerintah desa terhadap pembangunan jangka menengah

desa studi desa panca bakti sungai bahar V kabupaten muaro jambi.26

Dan

penelitian yang kedua yang juga membahas mengenai pembangunan oleh

Zainal Abidin Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin

26

Sodri, “Implementasi Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Jangka Menengah

Desa Studi Desa Panca Bakti Sungai Bahar V Kabupaten Muaro Jambi”,Skripsi IAIN STS

JAMBI,(2013)

Jambi (2014) dengan judul peran pemerintah desa dalam mewujudkan

pembangunan infrastruktur desa tebo jaya kecamatan limbur lubuk mengkuang

kabupaten bungo, penelitian ini menunjukkan peran pemerintah desa dalam

mewujudkan pembangunan infrastruktur desa.27

Dan yang ketiga oleh Murdani

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

(2013) dengan judul strategi pemerintahan desa pulau lintang kecamatan bathin

VIII kabupaten sarolangun dalam mensukseskan pembangunan, penelitian ini

menunjukkan strategi pemerintahan desa dalam mesukseskan pembangunan.28

Dari ketiga penelitian terdahulu Yang membedakan penelitian penulis

dengan penelitian terdahulu yaitu dimana objek penelitian ini dilakukan

terhadap kepemimpinan dan kinerja pemerintahan desa sedangkan penelitian

terdahulu dimana objek penelitian dilakukan kepada pemerintahannya. penulis

mengkaji tentang Efektivitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo Dalam

Meningkatkan Pembangunan Wilayah Pedesaan (Studi Di Desa Teluk Rendah

Kecamatan Tebo Ilir).

27

Zainal Abidin, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan

Infrastruktur Desa Tebo Jaya Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo”. Skripsi

IAIN STS JAMBI,(2014) 28

Murdani, “Strategi Pemerintahan Desa Pulau Lintang Kecamatan Bathin VIII

Kabupaten Sarolangun Dalam Mensukseskan Pembangunan”. Skripsi IAIN STS JAMBI,(2013)

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Rendah Kec. Tebo Ilir

Kabupaten Tebo. Pemilihan tempat ini disengaja dengan mempertimbangkan

hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis yang melihat bahwa lokasi

penelitian ini sangat cocok dan dapat membantu penulis untuk menjawab

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji

tentang Evektifitas kinerja pemerintah kabupaten tebo dalam miningkatkan

pembangunan wilayah perdesaan. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei

2019.29

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini mengunakan pendekatan Yuridis Empiris, dan kualitatif

deskriptif yaitu penelitian yang sikapnya utuh dan sitematik terkait dengan

suatu keseluruahan, tidak bertumpuh pada pengukuran, sebab penjelasan

mengenai suatu gejala diproleh dari para pelaku (sasaran penelitian). Pada

penelitian ini membutuhkan data-data yang berupa pemaparan dan bukan

dalam bentuk data statistik.

C. Jenis dan Sumber Data

a. jenis data

Secara umum data dapat dikelompokan menjadi dua bagian:

29

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi: Syariah Press

2014), Hlm. 178

1) data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

sumbernya dilapangan.30

Karena penelitian ini peneliti kualitatif dimana

peneliti merupakan instrumen penelitian maka data primer pada penelitian

ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti

mencari dan mengumpulkan data yang berkenaan dan langsung berkaitan

dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Seperti dalam firman Allah dibawah ini yang menjelaskan tentang

pemerintahan :

ا انهه ع ىا بانعذل إ تحك اناس أ تى بي تؤدوا انأياات إنى أههها وإرا حك انهه يأيركى أ إ

يعا بصيرا )٥٥( س انهه كا يعظكى به إ

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat. (QS. An-Nisa : 58).31

Data primer dari penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan

kinerja pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pembangunan wilayah

pedesaan di desa teluk rendah kecamatan tebo ilir kabupaten tebo. Dalam hal

ini sumber data primernya adalah sebagai berikut :

30

Ibid, hlm. 178 31

Al-Qur’an Dan Terjemahannya (QS. An-Nisa : 58).

a) Kepalah desa

b) Sekretaris desa

c) Kaur pembangunan

d) Ketua BPD

e) Ketua RT 1

f) Tokoh Masyarakat

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain

sebagai pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan pokok

kajian yang diteliti. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, baik

berupa dokumen-dokumen resmi maupun bahan perpustakaan lainnya.32

Walaupun data tersebut diperoleh dari orang lain atau dokumen lain tetapi

data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pendukung sumber data utama.

b. Sumber Data

Sumber data berupa responden dan informan dikatakan juga sebagai

sumber data berupa orang (person). Sumber data peristiwa-peristiwa atau

kejadian selama observasi berlangsung dikatakan juga sebagai sumber data

berupa tempat (palce). Sedangkan sumber data berupa dokumen-dokumen

atau berupa literatur-literatur pustaka dikatakan juga sebagai sumber data

berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol.33

Jadi sumber data yang

diambil oleh peneliti adalah manusia dan materi.

32

Ibid., hlm. 179 33

Ibid., hlm. 180

D. Instrument Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia

kenyataan yang diproleh melalaui Observasi. Sebuah penelitian sudah

mengamati fenomena relevan dengan pokok bahasa yakni penelitian

melakukan pengamatan tentang Pembangunan Wilayah Perdesaan di Desa

Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabuapten Tebo.34

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk

mengkrontruksi mengenai orang, kejadian, kegitan, organisasi, motivassi,

persaan dan sebagainya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara

(interview) yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai (interview).

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat popular, yaitu

banyak yang digumakan berbagi penelitian. Wawancara dilaksanakan

tidak hanya oleh satu orang, begitu juga yang diawancarai bisa beberapa

orang dengan satu pewawancara.35

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan apa

yang telah peneliti lakukan, dengan proses wawancara ini peneliti benar-

34

Burhan Bugun Metode Penelitian Kualitatif,( Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2008),

hlm. 155 35

Sayuti Una, Mh, Pedoman Penulis Skripsi: Edisi Revisi, Hlm.39

benar mendapatkan data. Oleh karena itu, secara khusus wawancara ini di

tunjukkan kepada :

1) Kepalah desa

2) Sekretaris desa

3) Kaur pembangunan

4) Ketua BPD

5) Ketua RT 1

6) Tokoh Masyarakat

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,

sejarah kehidupan, criteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa

gambar, patung, film, dan lain-lain. Metode dokumen merupakan

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam

penelitian kualitatif.36

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan

metode dokumentasi atau keputusan untuk memperkuat kebenaran data

yang akan dianalisis. Metode yang bersifat resmi dan diakui seperti buku,

36

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hml. 82

dan lain sebaginya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh

data-data yang mampu melengkapi serta memperkuat penelitian.37

E. Sistematiska Penulisan

Agar skripsi ini tidak keluar dari pembahasan, maka penulis

membuat sitematiska penulis yang akan menjadi panduan dalam penulisan

skripsi ini dan menjadi ringkasan dari pembahsan-pembahasan yang ada di

setiap bab nya seperti berikut ini:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan

pustaka.

Bab II Merupakan bab yang membahas mengenai metode

penelitian yang didalamnya membahas tentang pendekatan penelitian,

jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data, teknik analisis data,

dan serta sistematis penulis.

Bab III Merupakan bab-bab yang membutuhkan gambaran lokasi

Bab IV Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang

di dalam penelitian

Bab V Penutup yang terdri dari kesimpualan dan saran

37

Suharsimi, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D,( Bandung:

Alfabeta,2009), Hlm. 24

F. Jadwal Penelitian

Tabel 2.1 Jadwal Penelitian

No Kegiatan

Tahun 2019

April Mei Juni Juli Agus Sept

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Pengajuan

Judul dan

Pembuatan

Proposal

X x x X X X

2. Perbaikan

Sebelum

Seminar dan

Hasil Seminar

x X x x X

3. Pengumpulan

Data

X x x X x x

4. Verifikasi dan

Analisa Data

x X x x x x

5. Konsultasi

pembimbing

x x X x x x X X x x X

6. Perbaikan X x x

7. Penggandaan

Skripsi

x

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir

Pada abad ke-16 Masehi atau zaman kerajaan Hindu, datanglah 5 (lima)

orang bersaudara ke Rantau Kederas (sekarang dikenal) Pangkal Beloteng Desa

Teluk Rendah Ulu yaitu : 1. Datuk Bedarah Putih, 2. Datuk Makam Rendah, 3.

Datuk Makam Tinggi, 4. Datuk Calegah, dan 5. Datuk Muara Suluk. Tujuan

mereka ingin menyebarkan agama yang mereka anut atau agama Hindu. Saat itu

masyarakat masih berpencar belum merupakan kesatuan dan masih memakai

system kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Mereka masih

mempergunakan ilmu-ilmu bathin atau ilmu hitam yang dapat mengalahkan

lawan atau musuh, sebagai contoh menjemur padi pada malam hari dibulan

terang, memasang lukah diatas bumbun, daging dimasak dalam kancah (kawah)

bisa melompat keluar, dan nasi ditanak tidak masak-masak, artinya menantang/

mencari lawan atau musuh. Diantara datuk-datuk tersebut, salah seorang dari

mereka atau Datuk Makam Rendah meninggalkan agama lamanya dan memeluk

agama Islam dengan nama H. Abdul Hamid.38

Nama asli Teluk Rendah adalah Teluk Pinang Bajek (sekarang dikenal

Desa Teluk Rendah Pasar). Selama tinggal ditempat ini, masyarakatnya tidak

dapat berkembang dengan baik, pertikaian selalu terjadi, dan masih

menunujukkan ilmunya masing-masing, sebagai contioh : ayam belago dengan

lesung dan batang pisang dapat belago dengan antan, dan sebagainya. Karena

38

Dokumentasi Di Desa Teluk Rendah, Januari 2019

kehidupan disini tidak aman dan damai, maka pada Abad ke-18 M. tuo-tuo dan

pemimpin kelompok secara mufakat ingin mencari tempat baru yang lebih aman

dengan kata mufakat mulai mencari tempat baru dengan cara menyusuri Sungai

Batang Hari menggunakan perahu (sampan) bersama-sama dengan membawa

seekor ayam sebagai pedoman atau petunjuk. Dimana ayam yang dilepas tadi

terbang dan turun kedaratan, berarti disitulah tempat membuat kampung yang

baru, dan tempat ini disebut Ujung Tanjung atau Surau Tanjung Desa Teluk

Rendah Ulu sekarang. Setelah kampung ini dibenahi sedemikian rupa dan

masyarakatnya mulai berkembang, datanglah 5 (lima) orang penyebar agama

Islam dari Aceh dibawah pimpinan Syaikh Husin Albaiti. Mula-mula mereka

memperkenalkan diri dan menyampaikan kepada masyarakat setempat bahwa

tujuan mereka ketempat ini adalah untuk menyebar dan memperluas ajaran agama

ini. Kedatangan mereka langsung mendapat tempat dihati masyarakat dan ajaran

ini mulai diajarkan dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi karena takut

diketahui oleh tentara penjajah Belanda.39

Pada saat bersamaan datang pula raja Sultan Thaha Saifuddin dari Jambi

ke daerah ini dan membuat Benteng di Sungai Mangkuan (daerah Tanah Garo)

sekarang, maka agama Islam ini makin diperluas. Untuk menghimpun

kekuatannya menghadapi tentara Belanda, maka didirikanlah Serikat Islam (SI).

Hampir semua tuo Dusun Teluk Rendah bergabung menjadi Debalang Sultan

Thaha Saifuddin secara bahu-membahu melawan penjajahan Belanda. Di dalam

dusun mulai dibenahi dengan membuat peraturan berdasarkan agama maupun

39


Adat-Istiadat. Untuk mendalami dan memperluas ajaran agama, maka

didirikanlah rumah tempat megaji dan belajar agama dengan sebutan RUMAH

KUTAB. Sejak berdiri Rumah Kutab, putra Teluk Rendah dikirim ke Mekkah

Arab Saudi untuk memperdalam ilmunya, ada yang belajar di Madrasah Darul

Ullum dan adapula yang belajar di Madrasah Assyafi‟iyah. Sekembalinya putra

Teluk Rendah dari Mekkah, Rumah Kutab ini dirubah menjadi Rumah Gedang

(Besar), ditempat ini pelajar putra dengan pelajar putri terpisah satu dengan

lainnya.

Untuk mengatur hubungan orang dengan orang, hubungan orang dengan

kerajaan, hubungan orang dengan pemerintah yang dikenal Adat Bersendikan

Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah.

Dari uraian diatas nama Desa Teluk Rendah berasal dari keadaan tempat

daerah tersebut, dimana di daerah pasar terdapat teluk/tebing, sedangkan di daerah

Ulu/Ilir daerahnya rendah. Sehingga daerah ini disebut daerah Teluk Rendah yang

sebelumnya disebut Kampung Alur. Untuk nama desa teluk rendah berasal dari

posisi daerahnya yang berada di bagian Ilir Teluk Rendah.40

Teluk Rendah merupakan daerah pertanian yang luas khususnya pertanian

sawah (payo) dan dikenal sebutan Bumbung padi di kewidaan Muara Tebo

dulunya, luas sawah (payo) mencapai 3.000 Ha yang tersebar dimanamana seperti

: sawah dibelakang Dusun, Rawabento, Lubuklimas, Cempunik, Payotulung,

Gelugur, Semut gatal, Kalendang, Pulai, Pelajauh, Limaumanik, Sungai pangkat,

40


Lebak putu, Tanah dialai, pelayangan, Tabakar, Kasai dan Lebak labi (Sawah/

Payo ini luasnya 1.500.Ha.). Sampai hari ini baru sebagian yang dapat digarap

para petani, karena tali airnya belum sampai ketengahnya sedangkan DAM sudah

dibangun dan diresmikan langsung pada hari Selasa tanggal 19 Mei 1968 oleh

Bapak M.Abd.Manap Gubernur KD.TK I Jambi.41

Pada zaman penjajah Jepang warga Teluk Rendah tetap mengerjakan

sawahnya yang tidak pernah berhenti, dalam keadaan serta suasana serba sulit

pada masa itu, dimana-mana terjadi kelaparan, Busung lapar (kurang makan,

penyakit menular meraja lela. Teluk Rendah dibawah Pimpinan Usman

Al.Bujang/lurah Kepala Dusun, warganya tetap mengerjakan sawah bahkan

menjelang menuai (panen) semua warga di perintahkannya memanen tanaman

muda, ubi kayu, jagung, talas dan tanaman lainnya. Pemerintah Jepang bahkan

memberi bantuan bibit Jarak untuk dikebunkan, buahnya dibawa ke negaranya

untuk diolah menjadi minyak. Biarpun zaman Jepang terkenal sangat kejam,

sadis, sewenang-wenang. Akan tetapi berkat pimpinan yang bijaksana oleh

Usman Al. Budjang tidak pernah di jumpai warga yang di siksa. Pekerja

Romusha, Rodi dan Gendrongshi hanya sebagian saja yang ikut, apabila ketahuan

warganya dibawa militer untuk bekerja, langsung menghadap komandan

TJODANTJO minta warga tersebut dikembalikan. Atas kepemimpinanya yang

bijak dan bertanggung jawab ia mendapat tanda jasa atau piagam penghargaan

dari pemerintah Jepang berupa SOERAT POEDJIAN dengan nama DEPATI

DOESOEN TELOEK RENDAH tertanggal, Snowa 20, SNOGATU 8, DJAMBI

41


SUSETYO, Moera Tebo TYUZUKAIKAI ditanda tangani oleh SEIOMI

(setingkat pidana).

Pada masa perang kemerdekaan (AGRESI BELANDA KE II di Indonesia)

yang ingin menjajah kembali di Indonesia, para pejuang dan pemuda-pemuda ikut

mengangkat senjata bersama pejuang kemerdekaan dibawah komando BKR,

TKR, dan TP tidak ketinggalan warga Teluk Rendah bersama Lurah Kepala

Dusun Usman Al.Bujang. Para pejuang membuat markas di sini di bawah

pimpinan : 1. Letnan A. Hasyim Alamlah. 2.Letnan Aziz Larose. 3. Letnan A.

Aziz Pulungan dan Inspektur Polisi A. Hutahuruk dan lainnya, selama bermarkas

dari tahun 1948 s/d 1949, ribuan pasukan pejuang kemerdekaan yang menjadi

tanggungjawab, seluruh lapisan masyarakat tidak ada yang berkhianat

seorangpun.42

Berkat kepemimpinan lurah kepala dusun, para pejuang merasa aman dan

tidak ada keluhan dalam segala hal, semua keperluan dan kepentingan bekal

berperang selalu di persiapkan semuanya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari

peran tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan lainya

seperti : M. Abubakar syaifuddin, H.M.Saleh.Azhari, H.M.Agel, H.Mahiddin dan

tokoh tua yang banyak berjasa dalam membangun dusun Teluk Rendah. Untuk

mengenang jasa dan pengorbanan warga ini, hari Jumat tanggal 2 Agustus 1952

datang utusan Panglima TTR II Sriwiajaya Palembang pimpinan Operste. M.

Nawawi, dari Jambi Rasiden Inukartapati dan opertste Abunjani dan tidak

42


ketinggalan rombongan Bupati Merangin bersama widana Muara tebo, serta

pembesar-pembesar yang di undang.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan tanda penghargaan PIAGAM

TANDA JASA kepada Usman Al.Bujang beserta warganya atas bantuan dan

pengorbanan selama pasukan TJINDOR MATO berada di tempat ini. Piagam ini

di tanda tangan oleh Panglimanya Let.Kol Bambang Utoyo dan gubernur Sumatra

Selatan Drs. M. Isa, di hadapan ribuan warga yang hadir,utusan dari palembang

berjanji membuatkan Tugu kenang-kenangan Di Dusun Teluk Rendah akan tetapi

sampai saat ini belum juga terwujud. Seterusnya pada tanggal 17 Agustus 1958

Usman Al.Bujang mendapat tanda jasa dari Pemerintah Pusat berupa Tanda Jasa

Setya Lancana Perang Kemerdekaan Pertama Dan Tanda Jasa Setya Lancana

Perang Kemerdekaan Kedua, kemudian pada tanggal 25 Desember 1963 diangkat

menjadi anggota veteran Republik Indonesia dengan Nomor pokok/ Induk

N.V.8555/J.43

Untuk mewujudkan janji yang belum ada kenyataannya, maka pada

tanggal 19 Agustus 1965 Usman Al.Bujang diutus oleh Guberbur Jambi

Kol.M.Yusuf Singadikane bersama operste Azis Larose untuk menghadap

Presiden Ir. Soekarno dan Jenderal Abd. Haris Nasution ke Jakarta dan pimpinan-

pimpinan Angkatan Darat yang pernah bertugas zaman Revolusi di Teluk Rendah

antara lain. Harun Sohar, Burlian, Zulkifli Lubis dan yang pernah bersama-sama

dalam kesatuan Tjindor Mato. Keputusan yang dibawa telah disepakati bahwa,

dalam waktu secepatnya Tugu tersebut akan dibangun dan di resmikan pada hari

43


Angkatan Perang 5 Oktober 1965. Tetapi sayang sekali sebelum hal ini terlaksana,

terjadilah pemberontakan PKI ke Tanah Air dengan sebutan Gerakan 30

September 1965 (GETAPU PKI), sejak peristiwa tersebut Tugu yang di janjikan

tidak pernah lagi di suarakan sampai sekarang.44

Pada Tanggal 21 Maret 1982, Bendera Merah Putih yang pernah berkibar

di Markas TJINDOR MATO Teluk Rendah di ambil di rumah Usman AL.Bujang

oleh pak A. Azis Pulungan dan di pajangkan di Gedung Juang (Legium Veteran

Sipin Ujung Jambi). Sejak tanggal 7 November 1950 Usman AL.Bujang diangkat

dan di percaya menjadi Pasirah Kepala Marga Petajin Ilir di Sungai Bengkal

sampai tanggal 8 Mei 1968.

Sejak tanggal 7 November 1950 Lurah Kepala Dusun Teluk Rendah

dipimpin oleh Ramli Djailani, Abubakar Bakir, M. Saidi, Moh.Saleh Dung,

M.Zaini dan A.Rasyid mereka semua tidak lain adalah keponakan sepupu, putra

dan keponakan dari Usman Al.Bujang. Semua Kepala Dusun tersebut terus

membangun dusunnya di segala bidang, baik dibidang pemerintahan dusun,

pendidikan agama maupun umum terus di tingkatkan, pasar getah (karet) setiap

hari jumat tetap di pelihara dengan baik. Sebab pasar ini merupakan sumber dana

(keuangan), karena dengan dana ini dapat membangun untuk kepentingan umum

lainnya.

Siapa saja yang menjadi Lurah Kepala Dusun tetap membangun apakah

melalui swadaya masyarakat ataupun melalui bantuan pemerintah tidak pernah

44


berhenti. Pada pertengahan tahun 1967/68 secara swadaya membangun 1(satu)

unit gedung Madrasah Ibtidaiyah secara swadaya,kemudian pada tahun pelajaran

1975/76 Dusun Teluk Rendah mendapat jatah bangunan SD.INPRES sebanyak 3

(tiga) unit masing-masing terdiri 6(enam) lokal yaitu: Dusun Teluk Rendah Ulu,

Dusun Teluk Rendah Ilir dan Dusun Teluk Rendah Pasar, semua bantuan tersebut

berasal dari pemerintah pusat.45

Semenjak tahun 1955 lalu, sudah ada persatuan pemuda ditiap-tiap tempat

di Teluk Rendah. Desa Teluk Rendah Ulu mempunyai persatuan pemuda

Raudatussubyan dan Hubbul Wathan, Desa Teluk Rendah Ilir dengan nama

Nahdatul Ummah dan Wuslahtussuban dan Desa Teluk Rendah Pasar dengan

nama Imaratul Insyaf, kemudian pada Tahun 1982 di tambah didepannya kata-

kata Karang Taruna hingga sekarang.

Semua karang taruna ini berlomba-lomba meningkatkan kelompoknya

masing-masing terutama di bidang sosial masyarakat, keberadaan Organisasi

Pemuda sangat membantu sekali bagi kepentingan kelompoknya seperti :

kematian, pengantenan, cukuran dan kepentingan sosial lainnya. Organisasi

Pemuda ini tidak pernah (ada) istilah Diskriminasi dengan warga pendatang atau

memandang kesukuan (Etnis), semua sama dengan logo duduk sama rendah

berdiri sama tinggi atau tegak sepematang duduk sehamparan artinya tidak ada

perbedaan satu sama lain, logo yang sudah dipatri dari nenek moyang maupun

dari datuk-datuk pendahulu dipegang erat yakni Bersatu Teguh Bercerai Runtuh.

45


B. Gambaran Umum Desa Teluk Rendah

Desa Teluk Rendah Ilir merupakan salah satu desa dalam kecamatan Tebo

Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas Wilayah Desa Teluk Rendah

Kecamatan Tebo Ilir sebelah :

1. Barat Berbatasan dengan Desa Teluk Rendah Ulu

2. Timur Berbatasan dengan Desa dusun Tuo

3. Utara Berbatasan dengan Desa Teluk Rendah Pasar

4. Selatan Berbatasan dengan Desa Muaro Tabir

Jarak antara Desa Teluk Rendah dengan:

a. Ibu Kota Kecamatan : 20 km

b. Ibu Kota kabupaten : 75 km

c. Ibu Kota Provinsi : 140 km

Desa Teluk Rendah terdiri dari 9 Rukun Tetangga dan terdiri dari 4

Dusun, yaitu Dusun Pulau Batu I & II, dan Dusun Pulau Pasir I & II dengan

jumlah penduduk 2034 orang. Keadaan Sosial Ekonomi masyarakat desa Teluk

Rendah sebagian besar terdiri dari masyarakat cukup, hanya sebagian kecil yang

berkehidupan mampu dan miskin.46

46


Pada tahun 1898 Dusun Teluk Rendah sudah dibentuk pemerintahan

dusun oleh pemerintah Belanda dengan gelar Lurah Kepala Dusun yang setiap 5

(lima) tahun dipilih oleh penduduk, aturan ini sampai sekarang tetap dipakai.

Setiap Kepala Dusun yang dipilih oleh masyarakat terus membenahi diri dan

membangun Dusun agar masyarakatnya hidup dengan aman, damai, dan sejahtera.

Pada tanggal 17 Mei 1927 – 1950 Usman Alias Budjang diangkat menjadi Lurah

Kepala Dusun dengan Gelar SINGO DILAGO, dibawah pimpinan yang baru ini

mulai membenahi dusun disemua bidang. Pimpinan dibagi menjadi : 1. Kepala

Dusun disebut Lurah, 2. Wakil Kepala Dusun disebut Pengulu Mudo, dan 3.

Wakil Pengulu Mudo disebut Mangku (pemangku adat).47

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah memerintah di Desa Teluk

Rendah adalah :

1. 1898 – 1916 : Abd. Hamid (Orang Tua) Usman Al. Budjang

2. 1916 – 1921 : M. Saleh (Abang Abd. Hamid/ Paman) Usman Al. Budjang

3. 1921 – 1924 : Idris (Sepupu Abd. Hamid/ Paman) Usman Al. Budjang

4. 1924 – 1926 : Mahiddin (Sepupu Abd. Hamid/ Paman) Usman Al. Budjang

5. 1926 – 1927 : H. Agel (Sepupu) Usman Al. Budjang

6. 1927 – 1950 : Usman Al. Budjang

7. 1950 – 1960 : M. Ramli Djalani (Keponakan) Usman Al. Budjang

8. 1960 – 1966 : Abubakar Bakir (Sepupu) Usman Al. Budjang

9. 1966 – 1969 : M. Sadik (Sepupu) Usman Al. Budjang

10. 1969 – 1972 : Mohd. Saleh Dung (Putra) Usman Al. Budjang

47


11. 1972 – 1977 : H.M. Zaini (Keponakan) Usman Al. Budjang

12. 1977 – 1979 : A. Rasid Naim (Keponakan) Usman Al. Budjang

13. 1979 – 1982 : A. Riva‟i Saleh (Sepupu)Usman Al. Budjang

14. 1982 – 1995 : A,. Rasid Naim (Keponakan) Usman Al. Budjang.

15. 1995 – 2000 : Yazid Bustami (Keponakan) Usman Al. Budjang

16. 2000 – 2008 : Buchari Sadik (Keponakan) Usman Al. Budjang

17. 2008 -2014 : Hapiz Yunus(Cucu)Usman Al. Budjang.

18. 2014- 2016 : Pj. Ulpa, S.Aq (Cucu) Usman Al. Budjang.

19. 2016- Sekarang : Jasmi Saleh Dung(Cucu) Usman Al. Budjang.48

Pada tahun 1982 masa pimpinan Lurah Kepala Dusun A.Rasid, terjadilah

pemekaran Dusun menjadi 3 (tiga) dengan sebutan Kepala desa Lurah Kepala

Dusun dihapus atau dihilangkan dan diganti menjadi Kepala Desa. Tiga (3) desa

tersebut adalah : 1). Desa Teluk Rendah Ulu, 2). Desa Teluk Rendah , dan 3).

Desa Teluk Rendah Pasar. Nama-nama tersebut diambil berdasarkan posisi dari

masing-masing daerah tersebut, dimana Teluk Rendah Ulu berada di bagian Ulu

dan Teluk Rendah berada di bagian Ilir sedangkan Teluk Rendah Pasar berada di

seberang yang merupakan tempat pasar lelang.

Kepala Desa Teluk Rendah Ulu pada saat setelah pemekaran adalah

M.Yusuf AR, Desa Teluk Rendah adalah A. Rasyid Naim, sedangkan Teluk

Rendah Pasar Abd Hamid Usman. Semua Kepala Desa terus membangun desa

seperti adanya sekarang. Adapun periodesasi kepemimpinan Desa Teluk Rendah

adalah :

48


1. 1982 – 1995 : A. Rasid Naim(Keponakan) Usman Al. Budjang

2. 1995 – 2000 : Yazid Bustami(Keponakan) Usman Al. Budjang

3. 2000 – 2008 : Buchari Sadik(Keponakan) Usman Al. Budjang

4. 2008 – 2014 : Hapiz Yunus(Cucu)Usman Al. Budjang

5. 2014- 2016 : Ulpa, S.Ag (Cucu)Usman Al. Budjang

6. 2016-Sekarang : Jasmi(Cucu)Usman Al. Budjang49

Desa Teluk Rendah pada awal pembentukannya dibagi menjadi 2 Dusun

yaitu:

1. Dusun Pulau Batu I ( Daerah Tengah )

2. Dusun Pulau Batu II ( Daerah Tengah )

3. Dusun Pulau Pasir I ( Daerah Ilir )

4. Dusun Pulau Pasir II( Daerah Ilir )

Penamaan daerah tersebut berasal dari posisi dusun tersebut apabila air

sungai batanghari surut, dimana daerah bagian tengah apabila airnya surut akan

timbul batu-batu yang menyerupai pulau, sedangkan daerah Ilir akan timbul pasir.

a. Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Teluk Rendah Tahun 2017 –2019 adalah sebagai

berikut :

49


Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Desa Teluk Rendah Tahun 2017 –201950

No Tahun

Jumlah Penduduk (Jiwa) Laju

Pertumbuhan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 2017 977 1002 1979 -

2 2018 988 1015 2003 1,2

3 2019 1001 1033 2034 1,5

Sumber : Kantor Desa Teluk Rendah Ilir, 2019

b. Pendidikan

Tabel 2.2

Data Jenis Sarana Pendidikan51

No JENJANG

PENDIDIKAN JUMLAH LOKASI

1 TK / PAUD / RA 1 RT 04 Dusun Pulau Pasir

2 SD 1 RT 06 Dusun Pulau Batu

3 MI Persiapan Negri 1 RT 07 Dusun Pulau Pasir

4 MI Sore 1 RT 01 Dusun Pulau Batu

5 SLTP/MTs 1 RT 07 Dusun Pulau Pasir

6 SLTA/MA 1 RT 06 Dusun Pulau Batu

Jumlah 6

50

Jumlah Penduduk Desa Teluk Rendah Tahun 2019 51

Data Jenis Sarana Pendidikan Di Desa Teluk Rendah Tahun 2019

Tabel 2.3

Data Guru dan Siswa berdasarkan tingkatan Pendidikan52

No URAIAN JUMLAH

GURU

JUMLAH

MURID

1 TK 6 48

2 SD 10 84

3 MI 8 61

4 MTs 20 175

5 MA 21 236

Jumlah 65 604

C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi disini berarti kerjasama atau pembagian tugas antara

personil pemerintah serta masyarakat untuk melakukan pembangunan. Sebagai

organisasi kerja, maka untuk mencapai tujuan organisasi itu harus di susun

sebagai tata laksana yang dapat melaksanakan tugasnya masing-masing, baik

tujuan umum maupun tujuan khusus menurut jenis dan tingkat masing-masing.

Agar tujuan yang hendak di capai itu terlaksana, maka perlu adanya kerjasama

antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa, saling memiliki tanggung

jawab dalam mengelola desa. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, akan

terciptalah adanya kerja sama yang harmonis dan lancar antara masing-masing

52

Data Guru Dan Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Teluk Rendah Tahun

2019

pengurus sehingga akan dapat terjamin suksesnya penyelenggaraan program

kegiatan pemerintah desa sesuai dengan yang telah di tetapkan.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Teluk Rendah Kecamatan

Tebo Ilir Kabuapten Tebo adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Rendah53

53

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Rendah

BPD HASAN SAZALI,

S.Pd. SD

KADES

JASMI

KAUR KEUANGAN

MUAMMAR

SEKDES

M. HASBI ASSIDIKI, S.Pd

KAUR PEMP

NAJIB

KAUR UMUM

BUNYANI

KADUS PB I

SIRWANI

KAUR

PEMBANGUNAN

SARHAKI

KADUS PB I

ANDI TAMIM

Ka RT 05 SAKRANI

Ka RT 06 MUSAI’DI

Ka RT 07 ZUHDI

Ka RT 01

JAUHARI

Ka RT 02

JADAWI

Ka RT 03

A.RANI

Ka RT 04 KAMARUZZAMA

N

KADUS PB II

AHYAR

…………..

KADUS PB II

SUBHAN

Ka RT 08 ZULYADEN

Ka RT 09 MURSIPI

64

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Pemerintah Kabupaten Dalam Meningkat Pembangunan Wilayah Pedesaan

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi

perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih

demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama, yakni

terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai

peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal

ekonomi ataupun yang lainnya.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan

otonomi daerah dengan titik berat daerah tinggat II, Kondisi Otonomi Daerah selama ini,

terutama pada Daerah tingkat II, Masih karena kemandirian yang di cita-citakan berbalik

menjadi ketergantungan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat I.54

Hak otonomi Yang diperlukan sebagai landasan politik untuk memberi peluang

bagi masyarakat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksaan

program pembangunan belum dapat terealisasikan mengakibatkan daerah otonom selalu

dalam posisi yang serba rikuh. Keadaan seperti ini tentu saja tidak dapat dipertahankan

terus menerus, apabila kita ingin maju sesuai dengan perkembangan IPTEK yang cepat

dan era Globalisasi.55

Pemerintah desa merupkan pemegang kekuasaan di Desa yang

manatelah diberikan wewenang terhadap pemerintah desa untuk mengatur, mengurus,

menyusun keaadaan pembangunan didesa sendiri. Pemerintah desa merupakan pemegang

54

Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1992, Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 55

Tim suara pembaruan, otonomi daearah peluang dan tantangan, ( jakarta : pustaka sinar harapan, 1995),

hlm. 3

65

kendali pembangunan desa, serta pemerintah desa bertugas dan bertanggung jawab atas

proses pemerintahan di desa, serta pemerintah bertanggung jawab terhadap pembangunan

di desa agar pembangunan desa lebih maju.

Di Desa Teluk Rendah sebenarnya banyak sekali sumber daya alam dan sumber

daya manusia yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencukupi kehidupan sehari-

hari masyarakat. Hanya saja desa sangat memerlukan peran pemerintah khususnya peran

dari kepala desa itu sendiri. Kepala desa sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang

kemajuan desa, karena kepala desa berfungsi dan bertugas serta bertanggung jawab

terhadap pembangunan suatu desa. Kemajuan suatu desa dapat dilihat dari peran serta

kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri.56

Sayangnya di Desa teluk rendah pemerintah desa kurang dan tidak mempunyai

program kerja yang bisa menjadi suatu barometer dalam mewujudkan pembangunan di

desa teluk rendah, padahal desa teluk rendah termasuk salah satu desa yang maju akan

penghasilan perkebunannya. Tapi karena kurangnya perhatian dan kinerja pemerintah desa

sehingga pembangunan infrastuktur di desa teluk rendah tidak menunjukkan

perkembangan dalam sektor pembangunan untuk kedepan.

1. Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Ndraha, menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat

amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang

bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang

dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

seorang pemimping, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa

56


66

menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah. Rasyid

(2000 : 48) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan

pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri.57

Dalam hal ini

kegiatan yang harus dilaksanakan / dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu :

pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).”

dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan

keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong

kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan

kemakmuran dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui penyelenggaraan pemerintahan di desa yang diatur dalam

pasal 14 ayat (1) PP nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai

tugas penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.58

Sebagai

pemimpin dan orang yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pemerintah desa

harus bisa mewujudkan apa yang di inginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam

bidang pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini belum

nampak hasil yang maksimal di desa ini.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Jasmi selaku kepala desa teluk rendah,

kecamatan tebo ilir kabupaten tebo :

“Kalau pembangunan di desa teluk rendah iko sudah lumayan baik dalam jangka

selama 5 (lima) tahun belakangan iko dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnyo terutamo Pembangunan Infrastruktur, akan tetapi memang ado

sebagian pembangunan yang memang belum terlaksana (terealisasikan) di tahun

57

Rasyid Ryaas. Otonomi Daerah Dalam Kesatuan. (Yogyakarta : Penerbit, 2002), Hlm. 13 58

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 14

67

iko kami dari pemerintahan desa umumnyo dan khususnyo sayo sebagai kepala

desa akan tetap terus berusaho melakukan yang terbaik untuk kepentingan Umum

dan Kami akan Meningkatkan mutu Kinerja pemerintah di desa teluk rendah iko

agar pembangunan bisa lebih baik lagi untuk kedepannyo”.59

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa belum

bisa dikatakan maksimal dikarenakan masih banyak pembangunan infrastruktur yang

belum terlaksana.

Kemudian ditambahkan oleh bapak M. Hasbi Assidiki, S.Pd selaku sekretaris

desa teluk rendah dikantor kepala desa teluk rendah mengatakan :

"didalam pembangunan infrastruktur di desa teluk rendah ini memang sudah

cukup baik akan tetapi memang masih ada beberapa pembangunan infrasturktur

yang belum terlaksana seperti kerusakan jalan yang lama, pembangunan jalan

setapak beton, dan aliran limbah yang belum terealisasi. Tetapi kami akan tetap

mengusahakan dan mengusulkan pembangunan demi mewujudkan pembangunan

infrastruktur yang lebih baik lagi bagi masyarakat”.60

Kemudian hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sarhaki selaku

Kaur Pembangunan di Desa Teluk Rendah mengatakan :

“Tentunya Infrastruktur merupakan sarana yang penting bagi kehidupan

masyarakat. selain dari pada pembangunan jalan Desa, pembangunan infrastruktur

seperti gedung Madrasah yang merupakan sekolah pembelajaran agama di sore

hari, alhamdulillah sudah lebih layak lagi untuk digunakan dibandingkan gedung

sebelumnya.”61

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemerintah di desa teluk rendah ini

belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal pembangunan infrastruktur di

desa dan pemerintah desa akan terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan

59

Wawancara Dengan Bapak Jasmi Kepala Desa Teluk Rendah, Tanggal 8 Juli 2019 60

Wawancara Dengan Bapak M. Hasbi Assidiki, S.Pd Sekretaris Desa Teluk Rendah, Tanggal 8 Juli 2019 61

Wawancara Dengan Bapak Sarhaki Kaur Pembangunan Di Desa Teluk Rendah, Tanggal 10 Juli 2019

68

infrastruktur di desa teluk rendah kecamatan tebo ilir kabupaten tebo. Kepala desa disini

sebagai pemimpin pemerintahan di desa/dusun belum menunjukkan perannya dalam

pembangunan infrastruktur desa dengan baik, serta disini Kepala Desa sebagai kepala

pemerintahan desa yang mana bertugas dan bertugas dan bertanggung jawab memimpin

masyarakat di desa. Kedudukannya sangatlah penting bagi kelancaran untuk

pembangunan sehingga pemerintah seharusnya memiliki perangkat dan pemimpin desa

memiliki kapabilitas yang baik serta berkompeten dan ahli pada bidangnya. Sehingga

program serta tugasnya sebagai pemerintahan desa dapat terlaksana dengan sebaik-

baiknya. Kemudian pemimpin seharusnya juga memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap

masyarakatnya agar dapat mendukung pembangunan didesa teluk rendah, khususnya

pembangunan infrastruktur.

Adapun dalam hal ini yang menjadi arah dan kebijakan Pembangunan Desa Teluk

Rendah yaitu pembangunan bidang sarana dan Prasarana Pembangunan bidang

Pendidikan, Pembangunan bidang kesehatan, Pembangunan bidang sosial dan budaya.62

Beberapa hal yang menjadi arah kebijakan pembangunan desa Teluk Rendah

antara lain :

a. Pembangunan bidang sarana dan prasarana

Kebijakan pembangunan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan

produktifitas ekonomi masyarakat contohnya pembangunan yang telah telah terealisasi di

Desa Teluk Rendah seperti Pembangunan jalan setapak dan pembangunan Parit/Got

(Aliran air kotor).

62

Dokumentasi RPJM Desa Teluk Rendah Tahun 2017-Sekarang

69

b. Pembangunan Bidang Pendidikan

Kebijakan pembangunan di Bidang pendidikan yaitu memberikan kesempatan dan hak

untuk semua anak yang berusia wajib belajar 12 Tahun yaitu pada usia 7-18 Tahun.

Memberikan penyuluhan pada orang tua untuk turut memantau anak dan menyemangati

anak untuk merasakan pendidikan yang baik. Contoh pembangunan yang telah terealisasi

di Desa Teluk Rendah adalah pembangunan TK,SD,MI,SMP,dan MA Serta madrasa sore

khusus pengajian Agama.

c. Pembangunan kesahatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat, papan, pangan, sarana air bersih, sanitasi, mampu menggunakan layanan

kesehatan, mampu mendapatkan layanan kesehatan sehingga derajat kesehatan

masyarakat meningkat. Contohnya pembangunan puskesmas.

d. Pembangunan bidang ekonomi

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, selain itu menghidupkan dan meningkatkan

kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Contohnya pembanguanan yang telah terealisasi

pembangunan irigasi sawah.

e. Pembangunan bidang sosial dan budaya

Pembangunan bidang sosial dan budaya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta mengembangkan kebudayaan

yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur serta kearipan lokal.63

63

Dokumentasi RPJM Desa Teluk Rendah Tahun 2017-Sekarang

70

Untuk pelaksanaan pembangunan infarastruktur di Dea Teluk Rendah, kepala

desa mengacu pada arah kebijakan pembangunan di desa Teluk Rendah dengan

memperhatikan potensi dan masalah yang ada di lingkungan Desa Teluk Rendah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Jasmi selaku kepala desa teluk

rendah:

“ Arah kebijakan pembangunan di desa Teluk Rendah diantaranya di bidang

sarana dan Prasarana, Bidang ekonomi, dan bidang sosial dan Budaya. Sebelum

menentukan arah kebijakan pembangunan, terlebih dahulu saya selaku kepala

desa menampung setiap aspirasi dari masyarakat desa teluk rendah kemudian

melihat atau mengkaji kembali potensi dan masalah yang ada didesa setelah itu

barulah membuat kebijakan dan program kerja.”64

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Hasan Sazali, S.Pd selaku Ketua BPD desa

Teluk Rendah :

“Memang Ada beberapa bidang yang menjadi arah kebijakan Pembangunan di

desa Teluk Rendah ini diantaranya yaitu Bidang Sarana Dan Prasarana, Bidang

pendidikan, bidang Kesehatan, Bidang ekonomi, Dan bidang sosial dan Budaya.

Dengan terlaksananya pembangunan Tersebut Tentunya akan mensejahterakan

masyarakat.”65

Begitu pula yang disampaikan oleh bapak Jauhari selaku Ketua Rt 01 di Desa

Teluk Rendah, Beliau mengatakan :

“Sebelum pelaksanaan Pembangunan, Pemerintah desa khusunya kepala Desa

telah berkorodinasi dengan perangkat desa lainya hingga sampai dengan utusan

terbawah beliau, di tingkat RT yang ada di desa Teluk Rendah. Mencari potensi

dan masalah yang ada dilingkungan desa Teluk Rendah dibidang sarana dan

prasarana maupun dibidang lainnya untuk ditemukan solusinya secara bersama-

sama demi mendapatkan hasil yang baik.”66

64

Wawancara Dengan Bapak Jasmi Kepala Desa Teluk Rendah, Tanggal 8 Juli 2019 65

Wawanca Dengan Hasan Sazali, S.Pd Ketua BPD Desa Teluk Rendah, Tanggal 10 Juli 2019 66

Wawancara Dengan Bapak Jauhari Ketua Rt 01 Di Desa Teluk Rendah, Tanggal 10 Juli 2019

71

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepala desa telah mengkoordinasikan setiap

rencana pembangunan di desa, baik itu pembangunan jangka menengah desa dan rencana

kegiatan pembangunan desa dengan aparatur desa lainnya seperti sekretaris desa, kaur

desa, staff desa, kepala dusun, ketua RT, dan masyarakat meskipun belum partisipasif.

Pembangunan infrastruktur desa masih belum berjalan sesuai rencana pembangunan desa

dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya mendukung dan turut aktif dalam proses

pelaksanaan pembangunan di desa teluk rendah ini. Oleh karena itu, sebelum melakukan

pembangunan dan menentukan arah kebijakan pembangunan, kepala desa terlebih dulu

melihat potensi dan masalah yang ada di Desa Teluk Rendah sebelum mentukan arah

kebijakan pembangunan tersebut demi terjadinya pembangunan yang lebih baik.

B. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Teluk Rendah

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian proses dari pembangunan

desa. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah desa sangat penting untuk mendorong dan

membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sehingga masyarakat pun

menjadi peduli terhadap pembangunan yang ada. Masyarakat akan berperan aktif dalam

kegiatan pembangunan tersebut karena mereka merasa bertanggungjawab atas

pembangunan yang akan dilaksanakan.67

Dalam melaksanakan tujuan pembangunan, maka segala potensi yang ada harus

dikembangkan, seperti potensi manusia berupa penduduk yang harus ditingkatkan

pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan

memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan tercapainya pelaksanaan program

67

Dokumentasi Di Desa Teluk Rendah, Juli 2019

72

pembangunan. Akan tetapi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur desa tidak

terlepas dari bebagai kendala dan tantangan, antara lain kendala yang dihadapi

pemerintah desa teluk Rendah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa

yaitu :

1. Kurangnya partisifasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan

Dengan adanya beberapa kendala, maka sudah jelas sangat mempengaruhi kinerja

pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Maka selaku

pemerintah desa telah sepatutnya pemerintah harus tau akan kondisi yang selama ini

Dapat menghambat pembangunan desa. Sebab dengan mengetahui itu semua, maka

pemerintahan desa bisa cepat mengambil solusi dan keputusan untuk mengatasi masalah

yang ada di desa Teluk Rendah.

Sesuai dengan hasil wawancara saya dengan bapak jasmi selaku kepala desa teluk

rendah kecamatan tebo ilir kabupaten tebo :

“Kondisi yang menjadi kendala dalampelaksanaan pembangunan di Desa ini salah

satunya dikarenakan kurangnya partisifasi masyarakat, dikarenakan hampir 95%

mata pencarian masyarakat Desa adalah petani, sehingga masyarakat disibukkan

oleh pekerjaannya sehari-hari dengan berkebun sawit, dan karet serta banyak juga

yang pergi ke sawah yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk berpartisifasi

langsung dengan pemerintah di desa teluk rendah.”68

Hal ini ditambahkan oleh bapak M. Ridwan Selaku tokoh masyarakat di Desa

Teluk Rendah :

“Saya melihat selama berjalannya kepemimpinan desa yang sekarang belum

melihatkan sebagai seorang pemimpin desa yang ulet dan bertanggung jawab,

yang mana selama ini kurang terlihat kerja sama antara pemerinthan desa dan

68

Wawancara Dengan Bapak Jasmi Kepala Desa Teluk Rendah, Tanggal 8 Juli 2019

73

masyarakat, dan tidak dapat memberikan panutan kepada masyarakatnya, beliau

jarang sekali terlihat merangkul masyrakat untuk bekerja sama membangun desa

khususnya pembangunan infrastruktur”.69

Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan tersebut, hal yang paling

dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar

pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik. Selain partisipasi aktif dari

masyarakat ternyata peran pemerintah juga diperlukan untuk mengarahkan, membimbing,

mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap

pembangunan pedesaan.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dapat mendorong

keterlibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari

pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, penentuan jenis kegiatan

pembangunan infrastruktur perdesaan serta rencana pengelolaannya. Disamping itu

dengan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya maka

diharapkan terjadi percepatan proses kemandirian masyarakat dan terwujudnya sinergi

berbagai pelaku pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa

keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya

tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam

pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan kadar partisipasi

seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan.

Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat

69

Wawancara Dengan Bapak M. Ridwan Tokoh Masyarakat Desa Teluk Rendah, Tanggal 9 Juli 2019

74

untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum

menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khsususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh

ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-

program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan

pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan, pengambilan keputusan

bahkan pendanaan.70

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pelaksanaannya harus

melibatkan semua masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring

dalam pembangunan di tingkat daerah. Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan,

masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan tersebut. Pemerintah perlu membina

masyarakat dalam merencanakan apa yang dibutuhkan, melaksanakan program yang

telah direncanakan, dan menjaga/melestarikan program yang telah dilaksanakan. Pelaku

utama dalam pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah hanya

berperan sebagai fasilitator. Semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga

evaluasi, masyarakat lah yang berperan dan mempunyai hak dalam memberikan ide, dan

pengambilan keputusan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan

oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling

bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara

partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan

lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa.

70

Observasi Dan Wawancara Di Desa Teluk Rendah Pada Bulan Juli 2019

75

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan pada bab-bab terdahulu,

maka bab yang kelima ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan

saran-saran berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Teluk Rendah

Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. penulisan yang telah penulis lakukan dapat di

ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja pemerintah dalam Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa teluk

rendah kecamatan tebo ilir kabupaten tebo yaitu :

a. Pembangunan bidang sarana dan prasarana, contohnya seperti Pembangunan

jalan setapak dan pembangunan Parit/Got (Aliran air kotor).

b. Pembangunan Bidang Pendidikan, contohnya pembangunan TK, SD, MI,

SMP, dan MA Serta madrasah sore khusus pengajian Agama.

c. Pembangunan kesahatan, Contohnya pembangunan puskesmas dan posyandu.

d. Pembangunan bidang ekonomi, Contohnya pembanguanan irigasi sawah.

e. Pembangunan bidang sosial dan budaya, contohnya pembangunan lapangan

untuk kegiatan sosial masyarakat teluk rendah.

2. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Teluk Rendah kecamatan

Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

Kurangnya partisifasi Masyraakat dikarenakan Banyaknya kesibukan

masing-masing membuat masyarakat tidak ikut serta dalam pembangunan di

76

karenakan kebanyakan masyarakat pergi bekerja untuk kebutuhan hidup sehari-

hari, Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa

keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang

sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun

pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan

kadar partisipasi seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya individu

yang dilibatkan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada

keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah,

padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi

juga mulai tahapan perencanaan, pengambilan keputusan bahkan pendanaan.

B. SARAN

Setelah penulis menguraikan masalah ini, maka penulis menunjukkan beberapa

saran-saaran sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana hendaknya agar cepat

dilaksanakan agar masyarakat bisa mengunakan dan menikmati hasil

pembangunan tersebut dengan sebaik-baiknya.

2. Pemerintahan desa tentunya harus lebih tingkatkan lagi kinerja dalam

mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik, baik dari segi pembangunan

ekonomi, sosial, maupun infrastruktur di Desa guna untuk kemajuan bangsa

indonesia ini.

C. Kata Penutup

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah swt.

karena atas berkat rahmat taufik, inayah dan keridhaan-Nya lah akhirnya penulis

77

dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun masih jauh dari kesempurnaan serta

masih memerlukan perbaikan, namun berkat keridhaan Allah semuanya dapat

terselesaikan.

Selanjutnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri

maupun pihak-pihak yang terkait bagi pembaca serta bagi para aparat yang

menjalankan pemerintah. Serta aparat desa maupun masyarakat di samping itu,

penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari

kekurangan oleh sebab itu dengan lapang dada penulis akan menerima kritik dan

saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang

telah ikut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis hanya dapat

berharap dan mendo‟akan semoga Allah swt. memberkahi serta senantiasa selalu

dalam lindunga-Nya. Aamiin yaa rabbal „Aalamin

78

Dokumentasi

84

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Muzammil

NIM : SIP152031

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/ Tanggal Lahir : Teluk Rendah ilir, 10 september 1997

Agama : Islam

Alamat Asal : Dusun pulau batu RT. 01 Kel. Sei. Bengkal.

Kecamatan Tebo Ilir. Kabupaten Tebo.

Alamat Sekarang : Perumnas Aur Duri Blok. E RT. 18 Kel. Penyengat

Rendah. Kecamatan Telanai Pura.

No Hp : 082376955233

Email : [email protected]

Nama Ayah : Hairul Anwar

Nama Ibu : Arifah

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 50/VIII Desa Teluk Rendah Ilir

2. Mts Tsanawiyah Nurussaadah Teluk Rendah Ilir

3. SMA Negeri 4 Muara Bungo

Jambi, Oktober 2019

Penulis

Muzammil

SIP152031

mailto:[email protected]

efektivitas kinerja pemerintah kabupaten tebo …

Documents