daftar isi -...

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .................................................................. 1

1.2. Kedudukan dan Struktur Organisasi .................................... 2

1.3. Lingkungan Strategik ......................................................... 5

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi ....................................... 8

2.1.1. Visi ……………………………………………………………………… 8

2.1.2. Misi ……………………………………………………………………… 9

2.1.3. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………… 9

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ........................................... 14

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ................................................. 16

3.1.1. Pengukuran Kinerja ……………………………………………… 17

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Jangka Menengah ……… 30

3.2. Realisasi Anggaran ............................................................ 34

BAB IV : PENUTUP ................................................................................... 36

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan kinerja tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD), sebagai salah satu etintas akuntabilitas kinerja SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang menyelenggarakan pengelolaan

keuangan dan aset daerah atas penggunaan belanja daerah yang telah

dialokasikan, sebagai evaluasi kinerja guna bahan perencanaan program dan

kegiatan tahun berikutnya serta media dalam upaya menyelenggarakan

clean government menuju good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar

utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan laporan kinerja ini sesuai dengan amanah yang

dikandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Pemerintah

Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja untuk memberikan

pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta

Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Penyusunan laporan kinerja tahunan ini, sebagai bentuk

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2017 yang mengacu pada dokumen

Rencana Strategis BPKAD Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2017, serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017,

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, yang

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan BPKAD Kota

Madiun. Laporan kinerja BPKAD Kota Madiun Tahun 2017 diharapkan dapat

4

memberikan informasi mengenai pencapaian target kinerja dan tersedianya

bahan evaluasi yang berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BPKAD

Kota Madiun pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.2 KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Madiun, yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun

dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Madiun adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud, BPKAD mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset

daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah

ditetapkan Walikota;

b. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan

daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD;

c. Pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan

APBD;

d. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. Pelaksanaan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD selaku PPKAD;

f. Pelaksanaan penyusunan anggaran kas;

g. Pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD;

h. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

i. Penyaji informasi keuangan daerah;

j. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

5

k. Pelaksanaan penempatan kas daerah, mengelola, dan menatausahakan

investasi daerah;

l. Menyiapkan keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola

keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

n. Pelaksanaan administrasi aset daerah;

o. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang

tugasnya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

6

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT

SUBBAG UMUM DAN

KEUANGAN

SUBBAG PERENCANAAN

DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG ANGGARAN BIDANG

PERBENDAHARAAN

BIDANG

AKUNTANSI DAN ASET

SUBBID ANGGARAN

PENDAPATAN &

PEMBIAYAAN

SUBBID ANGGARAN

BELANJA

SUBBID AKUNTANSI

SUBBID

PENATAUSAHAAN ASET

SUBBID

PENDAYAGUNAAN

ASET

SUBBID PENGELOLAAN

KAS DAERAH

SUBBID PELAKSANAAN

ANGGARAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

7

1.3 LINGKUNGAN STRATEGIK

Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan di Kota

Madiun sesuai landasan perencanaan 2017, BPKAD Kota Madiun mendasar

pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengelolaan keuangan dan

aset daerah harus dilakukan secara tertib, efisien dan efektif. Dengan adanya

beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi,

ketepatan dalam pelayanan administrasi keuangan daerah, transparansi dalam

kebijakan keuangan sangat dibutuhkan. Dalam melaksanakan tugas dan pokok

fungsinya BPKAD Kota Madiun menemui berbagai permasalahan. Isu strategis

yang menjadi permasalahan BPKAD Kota Madiun, antara lain :

1. AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

a) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri

Sipil, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan

kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan pada Tahun 2018 ;

Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS terdiri

dari:

1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja ; dan

2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya, meliputi :

Uang penunjang pengelola keuangan ;

Uang penunjang pengelola barang ;

Uang penunjang pengadaan barang/jasa ;

Uang penunjang tenaga pendidik/guru/kepala

sekolah/pengawas sekolah non sertifikasi ;

Uang penunjang tenaga pendidik/guru/kepala

sekolah/pengawas sekolah sertifikasi.

3) Uang Kinerja adalah sejumlah uang yang diberikan Pegawai Negeri

Sipil Daerah sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai

suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian output

dan atau outcome kegiatan.

8

b) Implementasi transaksi non tunai

Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari

satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat

pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang

elektronik atau sejenisnya. Strategi implementasi non tunai didukung

oleh :

1) Komitmen seluruh perangkat Pemerintah Kota Madiun

2) Regulasi : Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebijakan

Akuntansi

3) SDM : Bimtek/Sosialisasi Non Tunai berkala

4) Sistem informasi terintegrasi : Integrasi SIPKD dgn Bank (Aplikasi)

5) Pengawasan

6) Penyedia Barang/Jasa : Punya rekening bank, punya NPWP, Ikut SOP

Pembayaran Pemda dan sesuai mekanisme pengadaan

7) Perbankan : Fasilitas bank memadai dalam pelaksanaan non tunai

c) Perubahan struktur APBD

Dalam rangka pelaksanaan remunerasi, struktur APBD juga ikut

berpengaruh. Untuk belanja ATK, cetak, penggandaan, makanan dan

minuman dialihkan ke kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan

perlengkapan kantor kecuali kegiatan yang terkait penyusunan produk

hukum dan sosialisasi/bimtek. Selain itu, terdapat penambahan kode

rekening “Uang Kinerja Kegiatan” sebagai pos tambahan penghasilan

PNS per-bulannya.

2. REGULASI PERATURAN KEUANGAN YANG BERUBAH

Adanya regulasi peraturan keuangan pusat dan daerah pada tahun 2017

berpengaruh pada kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Peraturan

tersebut, antara lain :

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa diubah menjadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017, selanjutnya

perubahan keduanya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

9

225/PMK.07/2017. Perubahan peraturan ini terkait teknis pencairan dan

pelaporan DAK.

Pada tahun 2017, DAK dirinci menjadi DAK fisik dan non fisik dan

pencairannya per bidang, berbeda dengan tahun 2015. Adapun bidang

dimaksud, antara lain :

1) DAK regular, terdiri dari bidang pendidikan (SD dan SMP) dan

kesehatan (pelayanan rujukan).

2) DAK penugasan, terdiri dari jalan dan sanitasi

3) DAK non fisik, terdiri dari bantuan operasional penyelenggaraan

PAUD, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan

opersional kesehatan, jaminan persalinan, bantuan operasional KB

dan pelayanan administrasi kependudukan.

Pada Tahun 2018, tidak ada DAK fisik, dengan alasan tidak ada OPD

yang mengusulkan proposal terkait pembangunan fisik.

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 diubah menjadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai

Tembakau, hal ini diantaranya terkait peruntukkan program Jaminan

Kesehatan Nasional paling sedikit 50% dari alokasi DBH CHT setiap

daerah.

c) Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar

Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota

madiun Tahun Anggaran 2018.

Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus yang akan berlaku

pada tahun 2018 menyesuaikan dengan isu pelaksanaan remunerasi

bagi PNS. Beberapa poin pada dokumen dimaksud dihapus, diantaranya

honorarium, uang lembur diganti dengan kebijakan remunerasi.

10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada

dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Tahapan perencanaan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Madiun dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tahun 2014-2019.

Penyusunan Renstra ini dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas

yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2014-2019. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

menetapkan Rencana Strategis 2014-2019 sebagai dasar acuan penyusunan

kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Madiun dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan

organisasi.

2.1.1. VISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi

dalam hal ini instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antipatif

dan inovatif serta inspiratif sehingga memiliki gambaran tentang keadaan

masa depan yang diinginkan oleh organisasi.

Visi BPKAD Kota Madiun yang tertuang dalam Renstra Tahun 2014-

2019 adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah

secara akuntabel”. Pernyataan visi tersebut memiliki makna bahwa

pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat pada

11

peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan

bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan

pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung

kepemerintahan yang baik.

2.1.2. MISI

Misi disusun sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi instansi pemerintah. Rumusan

misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai

visi SKPD.

Misi BPKAD Kota Madiun adalah “Mewujudkan pengelolaan

keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku”.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang

telah ditetapkan. Adapun tujuan BPKAD Kota Madiun, sebagai berikut :

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah

2. Optimalisasi kualitas pengelolaan aset daerah

Berdasarkan tujuan dimaksud, untuk memberikan arah dan tolok ukur dari

tujuan yang telah dirumuskan dan agar dapat menggambarkan secara

spesifik dari hasil yang ingin dicapai maka ditetapkan sasarannya. Adapun

sasarannya adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang efektif

dan efisien

Manajemen pendapatan dan belanja daerah mengacu kepada

prinsip tranparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan

anggaran serta efisiensi dan efektifitas anggaran. Dengan prinsip

efesiensi dan efektifitas, pendapatan dan belanja daerah harus

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi

masyarakat. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien

jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan

biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil

12

(output) yang diinginkan dengan pencapainnya tidak membutuhkan

waktu terlalu lama (efektif).

Sasaran Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

yang efektif dan efisien, dicapai melalui indikator kinerja, sebagai

berikut :

a. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas

umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja

daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari

urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Target persentase penyerapan

anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2017

adalah 89,80%.

Rumus perhitungan indikator kinerja ini sebagai berikut :

Realisasi belanja daerah x 100% = ….. %

Anggaran belanja daerah

b. Persentase realisasi pendapatan daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh

pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva

ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah

dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah

dalam APBD dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan

Yang Sah. Target persentase realisasi pendapatan daerah pada

tahun 2017 adalah 100%.


Realisasi pendapatan daerah x 100% = ….. %

Alokasi pendapatan daerah

13

Indikator kinerja persentase penyerapan anggaran belanja daerah

dan persentase realisasi pendapatan daerah merupakan Indikator

Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Madiun.

c. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat

waktu

SKPD menyampaikan laporan keuangan ke BPKAD Kota Madiun

selambatnya tanggal 15 Januari 2018. Jika SKPD menyampaikan

melebihi tanggal tersebut, berarti dinyatakan tidak tepat waktu.

Target persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan

tahun 2017 secara tepat waktu adalah 100%


Jumlah SKPD yg menyampaikan LK tepat waktu x 100% = ….. %

Jumlah seluruh SKPD

d. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada

DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran

berakhir. Target penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD

adalah tepat waktu.

e. Pengesahan Perda APBD tepat waktu

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah

dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah

tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran

APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan

paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Target pengesahan Perda APBD tepat waktu adalah tepat waktu

(sebelum 31 Desember).

2. Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah

Penatausahaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian

terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah, mengingat

adanya otorisasi yang telah diberikan melalui penetapan ke dalam

peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang.

14

Sasaran Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah,

dicapai melalui indikator kinerja :

Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan

dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM. Jika SPM

telah dinyatakan benar dan lengkap, maka Kuasa BUD akan

menerbitkan SP2D, dan sebaliknya jika SPM belum benar dan

lengkap, maka Kuasa BUD akan membuat surat penolakan

penerbitan SP2D. Target persentase penerbitan SP2D tepat waktu

pada tahun 2017 adalah 100%.


Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu x 100% = ….. % Jumlah pengajuan penerbitan SP2D yang diterima

3. Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah

Pengelolaan barang milik negara/daerah berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 bahwasanya pengelolaan barang

milik daerah adalah keseluruhan meliputi perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan

dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,

penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan

pengendalian.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan

pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan

negara/daerah dan kepentingan umum. Bentuk pemanfaatan berupa

sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah

atau bangun serah guna, atau kerjasama penyediaan infrastruktur.

Selain hal tersebut diatas, pengelolaan barang milik daerah

diantaranya adalah pengamanan yang meliputi pengamanan

administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Barang milik

daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah

Daerah yang bersangkutan, sedangkan yang berupa bangunan harus

dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah

yang bersangkutan dan bukti tersebut wajib disimpan dengan tertib

15

dan aman. Selain itu, pengamanan barang yang berisiko besar dan

mengakibatkan kerugian daerah dengan cara kebijakan asuransi.

Sasaran Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset

daerah, dicapai melalui indikator kinerja, sebagai berikut :

a. Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah

Target persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah pada

tahun 2017 adalah 6,7%. Rumus perhitungan indikator kinerja ini

adalah :

Nilai aset tahun n – Nilai aset tahun (n-1) x 100 = ….. % Nilai aset tahun (n-1)

b. Bidang tanah yang bersertifikat

Sertifikat tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan

jaminan atas bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat,

badan hukum publik maupun badan hukum swasta yang

diselenggarakan melalui pendaftaran tanah atau sertifikasi tanah

baik dengan menggunakan sumber dana publik maupun sumber

dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target bidang tanah

yang bersertifikat pada tahun 2017 adalah 38%.


bidang tanah yang bersertifikat x 100% = .....%

total bidang tanah seluruhnya

Indikator kinerja bidang tanah yang bersertifikat merupakan

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Madiun.

c. Persentase aset yang digunakan

Target persentase aset yang digunakan Pemerintah Kota Madiun

pada tahun 2017 adalah 100%. Rumus perhitungan indikator

kinerja ini adalah :

jumlah aset yang digunakan x 100% = .....%

jumlah seluruh aset seluruhnya

d. Persentase aset yang diasuransikan

Target persentase aset yang diasuransikan pada tahun 2017 adalah

0,071%. Rumus perhitungan indikator kinerja ini adalah :

16

jumlah aset yang diasuransikan x 100% = .....%

jumlah seluruh aset seluruhnya

Maksud dari jumlah seluruh aset seluruhnya diatas adalah jumlah

aset peralatan dan mesin serta gedung bangunan, tidak jumlah

seluruh aset seluruhnya.

Selain itu, terdapat indikator kinerja pada RPJMD Kota Madiun Tahun

2014-2019, yaitu :

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Maksud dari indikator kinerja ini adalah pernyataan profesional

pemeriksa opini Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kewajaran

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem

pengendalian intern. Bentuk Opini BPK, antara lain :

a. WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

b. WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf

Penjelasan

c. WDP : Wajar Dengan Pengecualian

d. TMP : Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)

e. Tidak Wajar

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja adalah suatu bentuk komitmen BPKAD Kota Madiun

mengenai hasil-hasil pembangunan yang menjadi target capaian dalam

melaksanakan pembangunan. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai rujukan dalam

melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam bentuk

Rencana Kinerja Tahun 2017. Berikut ini PK Tahun 2017 serta target

pencapaiannya :

17

Ringkasan Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Madiun

No Sasaran Indikator kinerja Target

1 Terwujudnya pengelolaan

pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien

Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

89,80%

Persentase realisasi pendapatan daerah

100%

Persentase SKPD yang

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

100%

Penyampaian laporan

pertanggungjawaban APBD tepat waktu

Tepat

waktu

Pengesahan Perda APBD tepat waktu

Tepat waktu

2 Meningkatnya

kelancaran penatausahaan

keuangan daerah

Persentase penerbitan SP2D tepat

waktu

100%

3 Meningkatnya

efektifitas pemanfaatan dan

perlindungan aset daerah

Persentase peningkatan nilai aset

pemerintah daerah

6,7%

Persentase bidang tanah bersertifikat

38%

Persentase aset yang digunakan 100%

Persentase aset yang diasuransikan 0,071%

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Penetapan IKU BPKAD pada tahun 2017 adalah indikator kinerja yang sudah ada

dalam Renstra BPKAD Tahun 2014-2019, yaitu :

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Madiun

No Indikator kinerja Target

1 Persentase penyerapan anggaran belanja daerah 89,80%

2 Persentase realisasi pendapatan daerah 100%

3 Persentase bidang tanah bersertifikat 38%

4 Persentase aset yang digunakan 100%


Selain itu, terdapat indikator lain yang masuk ke dalam RPJMD Tahun 2014-2019,

yaitu :

Indikator Kinerja dalam RPJMD Tahun 2014-2019

No Indikator kinerja Target

1 Opini BPK terhadap laporan Keuangan WTP


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam mencapai visi dan melaksanakan misinya Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Madiun berupaya untuk mewujudkan tertib administrasi

pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan

pembangunan di Kota Madiun. Untuk menilai keberhasilan kinerja BPKAD Kota Madiun

yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan, maka dilakukan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran pencapaian

sasaran diukur dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Metode

pengukuran dan penyimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode pengukuran capaian kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus :

Realisasi

Capaian Indinator Kinerja = x 100%

Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Rencana – (Realisasi – Rencana)

Capaian Kinerja = x 100%

Rencana

Atau

(2 x Rencana) – Realisasi

Capaian kinerja = x 100%

Rencana

19

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator

kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan

dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No Kriteria Pengukuran Predikat

1 X ≥ 100 % Sangat Baik

2 85 % ≤ X < 100 % Baik

3 60 % < X <85 % Cukup Baik

4 X ≤ 60 % Kurang Baik

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. PENGUKURAN KINERJA

a) Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

yang efektif dan efisien

Pengukuran pencapaian sasaran “Terwujudnya Pengelolaan

pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien” yang

dilaksanakan pada BPKAD Kota Madiun tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

No. Indikator Kinerja Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja

Predikat Capaian

1 Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

89,80% 76,61% 85% Cukup Baik

2 Persentase realisasi pendapatan daerah

100% 101,77% 102% Sangat Baik

3 Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

100% 91,17% 91% Baik

4 Penyampaian laporan

pertanggungjawaban APBD tepat waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

100% Sangat

Baik

5 Pengesahan Perda APBD tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

100% Sangat Baik

20

Uraian capaian indikator kinerja diatas dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

Realisasi belanja Kota Madiun Tahun 2017 sebesar

Rp.954.997.762.990,82 yang terdiri dari belanja tidak langsung

sebesar Rp.351.271.112.926,31 dan belanja langsung sebesar

Rp.603.726.650.064,51 dari anggaran sebesar

Rp.1.246.639.438.594,13 sehingga persentasenya adalah 76,61%

dan capaian kinerjanya adalah 85% (cukup baik).

Rincian realisasi belanja langsung, yaitu :

a. Belanja pegawai : Rp. 56.665.662.665,00 (88,73%)

b. Belanja barang & jasa : Rp.297.740.713.030,28 (85,83%)

c. Belanja modal : Rp.249.320.274.369,23 (88,80%)

Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun

terakhir, serapan anggaran belanja daerah tahun 2017 mengalami

kenaikan dibanding 2 (dua) tahun yang lalu. Perkembangan

penyerapan anggaran belanja daerah dari tahun 2012-2016, adalah

sebagai berikut :

a. Tahun 2013, realisasi belanja daerah Rp.775.134.904.127,00 dari

anggaran Rp.868.970.301.000,00 atau terserap 89,20%

b. Tahun 2014, realisasi belanja daerah Rp.853.473.318.173,68 dari

anggaran Rp.1.026.890.016.000,00 atau terserap 83,11%

c. Tahun 2015, realisasi belanja daerah Rp.869.815.283.022,48 dari

anggaran Rp.1.203.259.138.292,97 atau terserap 72,29%

d. Tahun 2016, realisasi belanja daerah Rp.1.031.564.193.296,44

dari anggaran Rp.1.380.715.845.352,77 atau terserap 74,71%

e. Tahun 2017, realisasi belanja daerah Rp.954.997.762.990,82

dari anggaran Rp.1.246.639.438.594,13 atau terserap 76,61%

Kenaikan serapan anggaran daerah tahun 2017 dipengaruhi oleh

beberapa faktor diantaranya tersedianya sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan berbasis akrual yang sistematis serta adanya

komitmen pimpinan yang menyelenggarakan kegiatan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

21

Perkembangan realisasi belanja daerah pada Tahun 2013-2017,

dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

Melihat grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa penganggaran dan

realisasi belanja daerah setiap tahunnya relatif meningkat, karena

menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

2. Persentase realisasi pendapatan daerah

Realisasi pendapatan Kota Madiun Tahun 2017 sebesar

Rp.957.392.712.735,19 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sebesar Rp.230.376.456.779,19, Dana Perimbangan sebesar

Rp.638.973.881.834,00 serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar

Rp.88.042.374.122,00 dari alokasi sebesar Rp.940.781.952.000,00

sehingga persentasenya adalah 101,77% dan capaian kinerjanya

adalah 102% (sangat baik).


terakhir, nilai realisasi pendapatan daerah tahun 2017 merupakan

serapan paling rendah dari tahun sebelumnya. Perkembangan

realisasi pendapatan daerah dari tahun 2013-2016, adalah sebagai

berikut :

a. Tahun 2013, realisasi pendapatan daerah Rp.809.079.116.157,59

dari alokasi Rp.733.491.908.000,00 atau 110,31%

b. Tahun 2014, realisasi pendapatan daerah Rp.938.517.341.039,39


c. Tahun 2015, realisasi pendapatan daerah Rp.973.919.510.223,28


22

d. Tahun 2016, realisasi pendapatan daerah Rp.

998.262.235.750,80 dari alokasi Rp.1.041.580.666.000,00 atau

95,84%

e. Tahun 2017, realisasi pendapatan daerah Rp.957.392.712.735,19


Rendahnya realisasi pendapatan daerah dipengaruhi beberapa

faktor diantaranya dana perimbangan merupakan sumber

pendapatan uncontrollable yaitu pendapatan merupakan

kewenangan pemerintah pusat, sehingga besarannya setiap

tahunnya tidak sama dan penggunaan dananya mengikuti

peraturan dari pemerintah pusat, contohnya pencairan Dana Alokasi

Khusus (DAK) yang dibagi per bidang, sehingga SKPD terkait tidak

bisa mencairkan DAK sebelum pengajuan sebelumnya

dipertanggungjawabkan secara administrasi.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2013-

2017, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

Melihat grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan

setiap tahunnya meningkat, berbeda pada saat tahun 2017 yaitu

realisasi pendapatan menurun, karena dipengaruhi kebijakan

pemerintah pusat terkait dana perimbangan.

23

3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan

tepat waktu

Hampir semua SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat

waktu (selambatnya tanggal 15 Januari 2018) dari jumlah total 34

SKPD, hanya terdapat 3 SKPD yang tidak tepat waktu, sehingga

persentasenya 91,17% dan capaian kinerjanya adalah 91% (baik).

Peningkatan persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan

SKPD ini dipengaruhi oleh pemahaman bendahara pengeluaran

dalam penatausahaan keuangan sehingga SKPD segera

menyelesaikan tanggung jawab pelaporan tahun 2017 baik secara

kinerja dan keuangan. SKPD yang menyampaikan laporan

keuangan tidak tepat waktu antara lain :

a. Dinas Pendidikan

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana


terakhir, persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan

tepat waktu tahun 2013-2014 mendapat capaian kinerja sangat

baik, yaitu 93,98% artinya hanya 2 SKPD yang tidak menyampaikan

laporan keuangan tepat waktu. Sedangkan tahun 2015-2016

perolehannya lebih rendah, dikarenakan penerapan pengelolaan

keuangan berbasis akrual dengan aplikasi keuangan yang baru

yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

sehingga SKPD memerlukan waktu lama untuk penyesuaian terkait

penatausahaan keuangan dalam aplikasi dimaksud.

4. Pengesahan Perda APBD tepat waktu

Pada tahun 2017, menyusun Peraturan Daerah Nomor 29

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan 15 Desember 2017,

sehingga capaian kinerjanya adalah 100% (sangat baik).


terakhir, pengesahan Perda APBD tahun 2013-2017 selalu

ditetapkan secara tepat waktu, sehingga nilai capaiannya 100%

(sangat baik), dengan rincian sebagai berikut :

24

a. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ditetapkan 31 Desember 2013

b. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015


c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016


d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang


e. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang


5. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat

waktu

Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK disampaikan

kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran

berakhir. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2016

Pemerintah Kota Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 6 Juni 2017

dengan Nomor Surat : 900/1755/401.202/2017 dan hasilnya

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan ditetapkan 22 Agustus

2017.


terakhir, laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kota

Madiun tahun 2013-2016 disampaikan ke DPRD secara tepat waktu,

sehingga nilai capaiannya 100% (sangat baik), dengan rincian

sebagai berikut :

a. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2012 disampaikan

pada tanggal 5 Juni 2013 dengan Nomor Surat :

900/1482/401.101/2013

25

b. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 disampaikan

pada tanggal 20 Mei 2014 dengan Nomor Surat :

900/1427/401.207/2014

c. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2014 disampaikan

pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Nomor Surat :

900/1518/401.207/2015

d. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2015 Pemerintah

Kota Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 7 Juni 2016 dengan

Nomor Surat : 900/1720/401.207/2016

e. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 Pemerintah

Kota Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 6 Juni 2017 dengan

Nomor Surat : 900/1755/401.202/2017

Pencapaian sasaran 2 dilaksanakan melalui program peningkatan

dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan 16

kegiatan. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja pada

sasaran 3 dengan kurun waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Persentase penyerapan

anggaran belanja

daerah

89,20% 83,11% 72,29% 74,71% 76,61%


110,31

%

109,46

%

101,06

%

95,17% 101,77

%

3 Persentase SKPD yang

menyampaikan laporan

keuangan tepat waktu

93,94% 94,11% 73,52% 85,29% 91,17%

4 Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

5 Pengesahan Perda

APBD tepat waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

26

Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian sasaran ini yaitu :

Perbedaan pemahaman terhadap pengakuan belanja OPD yaitu

antara SPJ fungsional dan GU/TU Nihil

Belum optimalnya penatausahaan keuangan SKPD dalam aplikasi

SIPKD, sehingga diperlukan pengawalan intensif agar mengurangi

kesalahan dalam menginput dalam aplikasi.

Solusinya terhadap permasalahan tersebut, adalah :

Pelaksanaan review serapan anggaran OPD setiap minggu dan

pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan daerah kepada PA/KPA,

PPK, PPTK dan bendahara pengeluaran.

Mengoptimalkan pendampingan penatausahaan keuangan SKPD.

b) Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah

Pengukuran pencapaian sasaran “Meningkatnya kelancaran

penatausahaan keuangan daerah” yang dilaksanakan pada BPKAD

Kota Madiun tahun 2017 adalah sebagai berikut :


Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja

Predikat Capaian

1 Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

100% 100% 100% Sangat Baik


1. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

Jumlah pengajuan penerbitan SP2D yang diterima dengan

kategori sudah benar dan lengkap pada Tahun 2017 sebanyak

8.646 dokumen yang terdiri dari Gaji : 1.529 dokumen, GU : 1.004

dokumen, TU : 2.285 dokumen, LS : 1.344 dokumen, UM : 52

dokumen dan UP : 89 dokumen. Selain SP2D tersebut, terdapat TU

Nihil : 2.235 dokumen dan GU Nihil : 108 dokumen yang

merupakan tindak lanjut dari Peraturan Walikota Madiun Nomor 15

Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.

Semua SP2D dimaksud diterbitkan tepat waktu, yaitu tidak lebih

dari 2 (dua) hari kerja sehingga persentasenya 100% dengan

capaian kinerjanya adalah 100% (sangat baik).

27


terakhir, persentase penerbitan SP2D tepat waktu tahun 2017

merupakan penerbitan SP2D paling banyak dari tahun sebelumnya.

Hal ini dikarenakan penerapan TU dan GU Nihil sebelum pencairan

TU/GU berikutnya. Perkembangan persentase penerbitan SP2D

tepat waktu dari tahun 2013-2017, adalah sebagai berikut :

a. Pada Tahun 2013, jumlah SP2D sebanyak 3.629 dokumen yaitu

Gaji : 1.332 dokumen, GU : 751 dokumen, LS : 1.168 dokumen,

TU : 249 dokumen, UM : 40 dokumen dan UP : 89 dokumen.

b. Pada Tahun 2014, jumlah SP2D sebanyak 3.831 dokumen yaitu



c. Pada Tahun 2015, jumlah SP2D sebanyak 3.693 dokumen yaitu



d. Pada Tahun 2016, jumlah SP2D sebanyak 8.646 dokumen yaitu

Gaji : 1.529 dokumen, GU : 1.004 dokumen, TU : 2.285

dokumen, LS : 1.344 dokumen, UM : 52 dokumen, UP : 89

dokumen, TU Nihil : 2.235 dokumen dan GU Nihil : 108

dokumen.

e. Pada Tahun 2017, jumlah SP2D sebanyak 6.638 dokumen yaitu

Gaji : 1.551 dokumen, GU : 1.198 dokumen, TU : 1.230

dokumen, LS : 1.210 dokumen, UM : 31 dokumen, UP : 78

dokumen, TU Nihil : 1.228 dokumen dan GU Nihil : 112

dokumen.

28

Perkembangan penerbitan SP2D pada Tahun 2013-2017, dapat

dilihat dalam grafik di bawah ini :

Melihat grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SP2D

pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini

dipengaruhi oleh adanya kebijakan atas pengakuan belanja dengan

penerbitan SP2D TU/GU Nihil.

Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian sasaran ini yaitu :

Belum optimalnya penatausahaan keuangan OPD dalam aplikasi

SIPKD, sehingga diperlukan pengawalan intensif agar mengurangi

kesalahan dalam menginput dalam aplikasi.

Solusinya terhadap permasalahan tersebut, adalah :

Mengoptimalkan pendampingan penatausahaan keuangan SKPD.

c) Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset

daerah

Pengukuran pencapaian sasaran “Meningkatnya efektifitas

pemanfaatan dan perlindungan aset daerah” yang dilaksanakan pada

BPKAD Kota Madiun tahun 2017 adalah sebagai berikut :

29


Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja

Predikat Capaian

1 Persentase peningkatan nilai aset pemerintah

daerah

6,7% 9,18% 137% Sangat baik

2 Persentase bidang tanah

bersertifikat

38% 64,51% 170% Sangat

baik

3 Persentase aset yang digunakan

100% 87% 87% Cukup Baik

4 Persentase aset yang diasuransikan

0,071% 0,082% 115% Sangat baik

Capaian indikator kinerja diatas dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah

Nilai aset tetap setelah pelaksanaan rekonsiliasi pencatatan aset

tetap dengan realisasi belanja modal yang dilaksanakan setiap

triwulan pada Tahun 2017 sebesar Rp.2.928.633.400.944,50

sedangkan nilai aset Tahun 2016 setelah audit BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.2.682.479.660.750,27,

sehingga terjadi peningkatan nilai aset sebesar 9,18% dan capaian

kinerjanya adalah 137% (sangat baik). Penambahan nilai aset pada

tahun 2017 senilai Rp.246.153.740.194,23 dan mengalami

penyusutan senilai Rp.813.723.432.291,44 dan hasil netto nilai aset

setelah penyusutan adalah Rp.2.114.909.968.653,06. Adapun

rincian nilai aset tahun 2017 sebagai berikut :

a. Tanah : Rp.746.929.754.829,00

b. Peralatan dan mesin : Rp.522.192.991.042,80

c. Gedung bangunan : Rp.759.165.343.058,70

d. Jalan irigasi jaringan : Rp.822.340.008.496,00

e. Aset tetap lainnya : Rp. 32.579.373.661,00

f. Kontruksi dalam pengerjaan : Rp. 45.425.929.857,00


terakhir, perkembangan nilai aset pada Tahun 2013-2017, dapat

dilihat dalam grafik di bawah ini :

30

Melihat grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2014 nilai

aset mengalami penurunan 34,24% karena dilaksanakannya sensus

barang yang terdapat nama barang yang ditulis ganda/double serta

harga barang disesuaikan dengan harga perolehan. Meskipun

demikian, pada tahun 2015-2017 nilai aset mengalami peningkatan

kembali.

2. Bidang tanah yang bersertifikat

Pada tahun 2017 bidang tanah seluruhnya adalah 2.412 bidang

tanah sedangkan yang bersertifikat terdapat 1.556 bidang tanah,

sehingga persentasenya naik menjadi 64,51%. Penambahan bidang

tanah yang bersertifikat sebanyak 700 bidang tanah terdiri dari 18

bidang tanah dan 682 berupa jalan.


terakhir, persentase bidang tanah yang bersertifikat tahun 2016

mengalami penurunan yaitu 35,49%, hal ini dipengaruhi adanya

kebijakan jalan sebanyak 1.497 bidang tanah yang harus

disertifikatkan.

3. Persentase aset yang digunakan

Pada Tahun 2017 jumlah aset Kota Madiun yang digunakan

sebanyak 1.276.112 buah dibanding jumlah aset seluruhnya

1.466.795 buah, sehingga persentasenya sebesar 87% dan capaian

kinerjanya adalah 87% (baik).

31

Jumlah aset yang tidak digunakan sebanyak 190.683 buah

berupa peralatan dan mesin. Aset dimaksud tidak dapat digunakan

karena rusak berat. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara

akuntansi dapat dilepaskan, melalui proses yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah disebut dengan

penghapusan.


terakhir, capaian persentase aset yang digunakan pada tahun 2013-

2017 adalah 93,4%, hal ini berarti aset Pemerintah Kota Madiun

dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

4. Persentase aset yang diasuransikan

Jumlah aset yang diasuransikan pada Tahun 2017 sebanyak

92 gedung dan 187 kendaraan dinas dan dibanding jumlah aset

peralatan dan mesin serta gedung bangunan sebanyak 340.184

buah, memperoleh persentase aset yang diasuransikan adalah

0,082% dan capaian kinerjanya adalah 115% (sangat baik).

Realisasi ini mengalami kenaikan signifikan dibanding perolehan

tahun sebelumnya, hal ini karena perencanaan pelaksanaan

kegiatan asuransi sudah matang dan tercatat secara jelas pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017.


terakhir, tahun 2016 merupakan capaian persentase aset yang

diasuransikan yang paling rendah dan tahun 2017 barang milik

daerah yang diasuransikan naik signifikan. Adapun perbandingan

jumlah aset yang diasuransikan, adalah sebagai berikut :

a. Pada Tahun 2013 : 129 kendaraan dinas dan 26 gedung

b. Pada Tahun 2014 : 134 kendaraan dinas dan 33 gedung

c. Pada Tahun 2015 : 148 kendaraan dinas dan 26 gedung

d. Pada Tahun 2016 : 8 gedung

e. Pada Tahun 2017 : 187 kendaraan dinas dan 92 gedung

32

Pencapaian sasaran 4 dilaksanakan melalui program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan aset daerah dengan 15 kegiatan. Adapun

rekapitulasi capaian indikator kinerja pada sasaran 3 dengan kurun

waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut :


2013 2014 2015 2016 2017

1 Persentase

peningkatan nilai

aset pemerintah

daerah

7,12% (34,24%) 9,96% 35,28% 9,18%

2 Persentase bidang

tanah bersertifikat

91,93% 91,78% 94% 35,49% 64,51%

3 Persentase aset

yang digunakan

99% 99% 99% 83% 87%

4 Persentase aset

yang diasuransikan

0,075% 0,070% 0,062% 0,003% 0,082%

Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian sasaran ini, adalah :

Belum tertibnya pelaporan dan pencatatan penatausahaan aset

daerah tingkat OPD, karena dampak dari pelaksanaan P3D

(penyerahan aset ke provinsi) dan perubahan Struktur Organisasi

secara global di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, adalah :

Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi aset dengan pengurus

barang di masing-masing OPD ;

Pemberian reward dan punishment terhadap ketepatan waktu

pelaporan pengelola barang milik daerah tingkat OPD.

Selain indikator kinerja diatas, terdapat indikator kinerja RPJMD yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota Madiun yaitu Opini BPK

terhadap laporan Keuangan. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat

dilihat tabel dibawah ini :

No. Indikator Kinerja Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

Capaian

Kinerja

Predikat

Capaian

1 Opini BPK terhadap laporan

keuangan

WTP WDP 60% Cukup

Baik

33

Capaian indikator kinerja pada tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada

tahun 2017 Pemerintah Kota Madiun mendapat predikat Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tahun 2016 dan nilai capaiannya adalah 60% (sangat baik).

Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun terakhir,

perkembangan capaian indikator kinerja dimaksud selama 5 tahun

terakhir, lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :


2013 2014 2015 2016 2017

1 Opini BPK terhadap

laporan keuangan

WDP WDP WTP WTP WDP

Perkembangan capaian indikator kinerja pada tabel diatas dapat

diuraikan bahwa pada prestasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

meningkat mulai tahun 2015 dengan mendapatkan predikat Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Tahun 2014 dan nilai capaiannya adalah 100% (sangat baik).

Namun prestasi diatas, pada Tahun 2017 mengalami turun drastis

menjadi WDP, hal ini dikarenakan :

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun dalam

neraca Tahun 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya ;

Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilaksanakan dengan

tertib.

Pengecualiaan yang dimaksud adalah tunjangan tambahan penghasilan

berdasarkan prestasi kerja yang diberikan kepada Kepala daerah

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan

realisasinya tidak memenuhi asersi keterjadian.

3.1.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA JANGKA MENENGAH

a) Terwujudnya Pengelolaan pendapatan dan Belanja Daerah

yang efektif dan efisien

Pengukuran pencapaian sasaran 2 yang dilaksanakan pada BPKAD

Kota Madiun tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir Renstra

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

34

No. Indikator Kinerja Realisasi Kinerja

Target 2019

Capaian Kinerja

Predikat Capaian

1 Persentase penyerapan

anggaran belanja daerah

76,61% 90% 85% Cukup

Baik


101,77% 100% 102% Baik

3 Persentase SKPD yang menyampaikan laporan

keuangan tepat waktu

91,17% 100% 91% Baik

4 Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD

tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

100% Sangat Baik

5 Pengesahan Perda APBD tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

100% Sangat Baik


1. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

Realisasi belanja Kota Madiun tahun 2017 sebesar

Rp.954.997.762.990,82 dari anggaran sebesar Rp.

1.246.639.438.594,13 sehingga persentasenya adalah 76,61%,

sedangkan target 2019 adalah 90%. Capaian serapan belanja daerah

tahun 2017 masih kurang sehingga perlunya mengoptimalkan tim

untuk mengevaluasi penyerapan belanja daerah.

2. Persentase realisasi pendapatan daerah

Persentase realisasi pendapatan daerah tahun 2017 yaitu 101,77%,

realisasi tersebut naik dari capaian tahun sebelumnya. Perlu adanya

pengoptimalan pencapaian target pada tahun 2019 yaitu 100%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur yang menyumbang

kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah.

3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan

tepat waktu

SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

(selambatnya tanggal 15 Januari 2018) sebanyak 31 SKPD dari

jumlah total 34 SKPD, berarti ada sebanyak 5 SKPD yang tidak tepat

waktu, sehingga persentasenya 91,17% dan capaian kinerjanya

adalah 91% (baik). Realisasi ini belum mencapai target akhir Renstra

yaitu 100% artinya semua SKPD menyampaikan laporan keuangan

secara tepat waktu. Hal ini perlu adanya peningkatan SDM penyusun

35

laporan keuangan dan mengoptimalkan pendampingan ke bendahara

pengeluaran masing-masing SKPD dalam penatausahaan keuangan.

4. Pengesahan Perda APBD tepat waktu

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017 ditetapkan tepat waktu,

pada tanggal 23 Desember 2016 dengan yaitu Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017 sehingga capaian kinerjanya adalah

100% (sangat baik) dan hal ini sudah mencapai target akhir Renstra

pada Tahun 2019 yaitu tepat waktu.

5. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat

waktu

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada

DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota

Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 6 Juni 2017 dengan Nomor

Surat : 900/1755/401.202/2017 dan hasilnya Peraturan Daerah Kota

Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 dan ditetapkan 22 Agustus 2017, dan hal ini sudah

mencapai target akhir Renstra pada Tahun 2019 yaitu tepat waktu.

b) Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah

Pengukuran pencapaian sasaran 3 yang dilaksanakan pada

BPKAD Kota Madiun tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir

Renstra Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Realisasi

Kinerja

Target

2019

Capaian

Kinerja

Predikat

Capaian

1 Persentase penerbitan

SP2D tepat waktu

100% 100% 100% Sangat

Baik


1. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

Jumlah pengajuan penerbitan SP2D yang diterima dengan kategori

sudah benar dan lengkap pada Tahun 2017 sebanyak 6.638

36

dokumen dan SP2D dimaksud diterbitkan secara tepat waktu, yaitu

tidak lebih dari 2 (dua) hari sehingga persentasenya 100% dengan

capaian kinerjanya adalah 100% (sangat baik) dan sudah mencapai

target akhir Renstra dengan capaian 100%.

c) Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset

daerah

Pengukuran pencapaian sasaran 4 yang dilaksanakan pada

BPKAD Kota Madiun tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir

Renstra Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


Kinerja

Target

2019

Capaian

Kinerja

Predikat

Capaian

1 Persentase peningkatan nilai

aset pemerintah daerah

9,18% 7% 131% Sangat

baik

2 Persentase bidang tanah

bersertifikat

64,51% 42% 154% Sangat

baik

3 Persentase aset yang

digunakan

87% 100% 87% Cukup

Baik

4 Persentase aset yang

diasuransikan

0,082% 0,075% 109% Sangat

baik

Capaian indikator kinerja diatas dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah

Persentase peningkatan nilai aset Tahun 2017 adalah 9,18%

sehingga nilai asetnya menjadi Rp.2.928.633.400.944,50 dan capaian

ini sudah mencapai target pada Tahun 2019 yaitu 7%.

b. Bidang tanah yang bersertifikat

Pada Tahun 2017 jumlah bidang tanah yang bersertifikat adalah

1.556 bidang tanah, sedangkan jumlah bidang tanah seluruhnya

2.412 bidang tanah sehingga persentasenya sebesar 64,51%.

Capaian persentase jumlah bidang tanah yang bersertifikat ini sudah

mencapai target pada tahun 2019.

c. Persentase aset yang digunakan

Pada Tahun 2017 jumlah aset Kota Madiun yang digunakan

sebanyak 1.276.112 buah dibanding jumlah aset seluruhnya

1.466.795 buah, sehingga persentasenya sebesar 87% dan capaian

kinerjanya adalah 87% (cukup baik) sedangkan target pada Tahun

2019 yaitu 100%, hal ini berarti terdapat 190.683 buah aset

37

Pemerintah Kota Madiun yang tidak digunakan dikarenakan aset

dimaksud rusak berat sehingga perlu penghapusan sesuai aturan

perundang-undangan.

d. Persentase aset yang diasuransikan

Jumlah aset yang diasuransikan pada Tahun 2017 sebanyak 92

gedung dan 187 kendaraan dinas, sehingga persentase aset yang

diasuransikan dibanding jumlah aset seluruhnya (jumlah aset

peralatan dan mesin serta gedung bangunan) adalah 0,082%. Hal ini

sudah mencapai target pada tahun 2019.

Selain indikator kinerja diatas, terdapat indikator kinerja RPJMD yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota Madiun yaitu Opini BPK

terhadap laporan keuangan, dengan capaian sebagai berikut :


Kinerja

Target

2019

Capaian

Kinerja

Predikat

Capaian

1 Opini BPK terhadap laporan

keuangan

WDP WTP 60% Cukup

Baik

Capaian indikator kinerja pada tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada

tahun 2017 Pemerintah Kota Madiun mendapat predikat WTP terhadap

LKPD tahun 2016 dan nilai capaiannya adalah 60% (cukup baik) dan

belum mencapai target akhir tahun Renstra yaitu WTP.

3.1. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran berdasarkan sasaran BPKAD Kota Madiun pada tahun 2017

dapat dilihat sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang

efektif dan efisien

N

o

Sasaran Program Dana (Rp) % Rata2

Capaia

n

Kinerja

Anggaran Realisasi

1 Terwujudnya Program 3.198.084.000 2.754.925.750 86,14 95,6

38

pengelolaan

pendapatan

dan belanja

daerah yang

efektif dan

efisien

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan

daerah

Total 3.198.084.000 2.754.925.750 86,14 95,6

2. Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah

N

o


Capaia

n

Kinerja

Anggaran Realisasi

1 Meningkatny

a kelancaran

penatausaha

an keuangan

daerah

Program

peningkatan dan

pengembangan

penatausahaan

keuangan

daerah

430.306.000 421.252.000 97,90 100

Total 430.306.000 421.252.000 97,90 100

3. Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah

N

o


Capaia

n

Kinerja

Anggaran Realisasi

1 Meningkatny

a efektifitas

pemanfaatan

dan

perlindungan

aset daerah

Program

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

aset daerah

5.616.062.000 3.948.876.983 70,3

1

127,25

Total 5.616.062.000 3.948.876.983 70,3

1

127,25

Total jumlah belanja langsung BPKAD Tahun 2017 sebesar

Rp.34.656.559.000,00 dan terealisasi Rp.21.504.544.149,91 atau 62,05%.

Serapan belanja ini rendah dipengaruhi proses tahap perencanaan pelaksanaan

yang belum matang dibeberapa kegiatan sehingga anggaran tidak terserap

sesuai dokumen perencanaan.

PERHITUNGAN NILAI EFESIENSI

Nilai efesiensi dari anggaran belanja langsung dihitung dengan

mengurangi persentase rata-rata capaian kinerja dengan serapan belanja

39

langsung. Nilai efesiensi bernilai baik jika rata-rata capaian kinerja mencapai

target. Nilai efesiensi anggaran BPKAD Kota Madiun Tahun 2017 per sasaran

adalah, sebagai berikut :

1. Pada sasaran terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

yang efektif dan efisien, disimpulkan belum efektif karena terdapat target

yang belum tercapai , meskipun terdapat sisa anggaran ;

2. Pada sasaran meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan

daerah, disimpulkan efesien karena terdapat target yang sudah tercapai,

meskipun terdapat sisa anggaran. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

Nilai efesiensinya adalah = 100 – 97,90 = 2,1

3. Pada sasaran meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan

aset daerah, disimpulkan efesien karena terdapat target yang sudah tercapai,

meskipun terdapat sisa anggaran. Adapun penghitungannya sebagai berikut :

Nilai efesiensinya adalah = 127,5 – 70,31 = 56,94

Namun demikian perlunya upaya peningkatan kinerja agar indikator

kinerja yang belum mencapai target dapatnya di tahun terakhir Renstra BPKAD

Kota Madiun yaitu tahun 2019 dapat tercapai sesuai dengan target yang

ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPKAD Tahun 2017 ini dibuat untuk melaporkan capaian

kinerja BPKAD Tahun 2017. Secara umum, dari sejumlah 4 sasaran dengan 11 indikator

kinerja sebagaimana yang terdapat pada dokumen perencanaan, target yang

ditetapkan sudah berhasil dicapai dengan baik. Keberhasilan tersebut dicapai berkat

kerja keras seluruh elemen pada OPD dan juga dukungan serta kerja sama dari seluruh

40

stakeholder. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum

mencapai target akibat dari pengaruh regulasi peraturan perundang-undangan

mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Permasalahan yang ada di BPKAD harus dipecahkan bersama agar dapat

meningkatkan kinerja dan dapat mencapai target sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Beberapa kendala-kendala tersebut diantaranya Perbedaan pemahaman terhadap

pengakuan belanja OPD yaitu antara SPJ fungsional dan GU/TU Nihil, Belum optimalnya

penatausahaan keuangan SKPD dalam aplikasi SIPKD, Belum optimalnya

penatausahaan keuangan OPD dalam aplikasi SIPKD dan Belum tertibnya pelaporan

dan pencatatan penatausahaan aset daerah tingkat OPD.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi BPKAD, maka

diperlukan strategi, kebijakan serta langkah-langkah yang lebih komprehensif, fokus

dan cermat. langkah-langkah yang dapat dicoba untuk dilaksanakan diantaranya

Pelaksanaan review serapan anggaran OPD setiap minggu dan pelaksanaan bimtek

pengelolaan keuangan daerah kepada PA/KPA, PPK, PPTK dan bendahara pengeluaran,

Mengoptimalkan pendampingan penatausahaan keuangan SKPD, Mengoptimalkan

pelaksanaan rekonsiliasi aset dengan pengurus barang di masing-masing OPD dan

Pemberian reward dan punishment terhadap ketepatan waktu pelaporan pengelola

barang milik daerah.

Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan

dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu segala bentuk kritik, saran dan masukan

yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari seluruh pengguna laporan ini.

Kami berharap dengan bantuan seluruh pengguna laporan ini, semoga kedepannya

dapat tersaji laporan kinerja dengan lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

41

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi

42

perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan

administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-

tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;

c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;

d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan ;

e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;

f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan

Badan ; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan ;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Adapun struktur organisasi Sekretariat, sebagai berikut :

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretaris dan Kepala BPKAD pada Tahun 2017, adalah sebagai

berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Kepala BPKAD

Sekretaris

Kasubbag Umum dan

Keuangan Kasubbag Perencanaan dan

Kepegawaian

43

Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja BPKAD

Persentase terlaksananya administrasi perkantoran

100%

Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik

100%

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

100%

Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja BPKAD

100%

Sasaran, indikator kinerja dan target diatas didukung 4 (empat) program, dengan

dana sebesar Rp.25.412.107.000,00 yaitu :

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp.24.777.000.000,00

2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah, sebesar Rp.250.000.000,00

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp.340.000.000,00

4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

sebesar Rp.45.107.000,00

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Sekretaris dan Kepala BPKAD pada Tahun 2017, adalah

sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Meningkatnya nilai

akuntabilitas kinerja BPKAD

Persentase terlaksananya

administrasi perkantoran

100% 100% 100%

Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik

100% 100% 100%

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

100% 100% 100%

Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja BPKAD

100% 100% 100%

Realisasi indikator kinerja diatas tercapai 100%. Total realisasi keuangan pada

Sekretariat adalah Rp.14.379.223.416,48 atau 56,58%, dengan rincian sebagai

berikut :

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp.13.777.052.970,48

2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah, sebesar Rp.220.798.446,00

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp.336.878.000,00

46

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bagian Umum dan Keuangan

mempunyai tugas, antara lain :

a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan

tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;

b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;

c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ;

d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;

e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris dinas

sesuai ketentuan yang berlaku ;

f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;

g. melaksanakan administrasi dan pembayaran Gaji Pegawai.

h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dan perubahannya

di lingkungan Badan ; dan

i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

Adapun struktur organisasi Sub Bagian Umum dan Keuangan, sebagai berikut :

Kasubbag Umum dan

Keuangan

Pengadministrasi

Persuratan

Sekretaris

Petugas Keamanan

Pengadministrasi

Sarana & Prasarana

Bendahara

Pengemudi Pramu Kebersihan

47

BAB II



Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan Sekretaris pada

Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas dalam 1 tahun

Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor

7 jenis (belanja honorarium, lembur,

bahan pakai habis, jasa kantor, premi

asuransi, cetak & penggandaan, mamin)

Terwujudnya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas

keluar daerah

100 kali

Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman

Jumlah gedung/kantor yang terpelihara

1 gedung

Terwujudnya kendaraan dinas yang aman dan nyaman

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

38 kendaraan dinas

Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai

Jumlah sarana dan prasarana kantor yang

terpelihara

9 jenis barang

Sasaran dan indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.25.027.000.000,00

dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebesar

Rp.24.327.000.000,00

2) Koordinasi dan konsultasi keluar daerah, sebesar Rp.450.000.000,00

3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan banguna, sebesar Rp.125.000.000,00

4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, sebesar Rp.55.000.000,00

5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor, sebesar Rp.70.000.000,00

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan

Sekretaris pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Terlaksananya kelancaran

pelaksanaan tugas dalam 1 tahun

Jumlah jasa, peralatan dan

perlengkapan kantor

7 jenis 7 jenis 100%

Terwujudnya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah

100 kali 103 kali 103%

48

Terwujudnya gedung

kantor yang bersih dan nyaman

Jumlah

gedung/kantor yang terpelihara

1 gedung 1 gedung 100%

Terwujudnya kendaraan dinas yang

aman dan nyaman

Jumlah kendaraan dinas yang

terpelihara

38 kendaraan dinas

38 kendaraan dinas

100%


Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara

9 jenis barang 9 jenis barang 100%

Adapun uraian tabel diatas, adalah sebagai berikut :

1) Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan dalam 1 (satu)

tahun guna menunjang pelaksanaan program kegiatan terdiri dari 7 jenis yaitu

belanja honorarium, lembur, bahan pakai habis, jasa kantor, premi asuransi,

cetak dan penggandaan serta makanan minuman rapat ;

2) Pada tahun 2017, jumlah pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah sebanyak

103 kali dengan tujuan Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang, Kediri, Banyuwangi,

dll ;

3) Jumlah kendaraan dinas BPKAD Kota Madiun yang dipelihara sebanyak 38

kendaraan dinas terdiri dari 2 kendaraan roda empat dan 32 kendaraan roda

dua;

4) Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara diantaranya komputer,

laptop, AC, genset, printer all in one, printer laser, mesin fotocopy, mesin ketik

dan sound system.

Capaian indikator kinerja diatas mencapai target 100%, realisasi keuangan sebesar

Rp.13.997.851.416,00 atau 55,93%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebesar

Rp.13.467.162.638,00

2) Koordinasi dan konsultasi keluar daerah, sebesar Rp.309.890.332,00

3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan banguna, sebesar Rp.121.492.218,00

4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, sebesar Rp.29.312.228,00

5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor, sebesar Rp.9.994.000,00

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh tingkat pemenuhan

kebutuhan kantor dan terjalin hubungan harmonis antar bidang guna menunjang

pelaksanaan pekerjaan. Dibandingkan tahun lalu, capaian indikator kinerja pada sub

bagian umum dan keuangan aset pada tahun 2016 mencapai 100% pula.

51

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bagian Perencanaan dan

Kepegawaian mempunyai tugas, antara lain :


tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;

b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di

lingkungan Badan;

c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,

rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan

sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Badan ;

d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data

kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan ; dan

e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

Adapun struktur organisasi Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, sebagai berikut:

Kasubbag Perencanaan

dan Kepegawaian

Pengadministrasi

Kepegawaian

Sekretaris

Pengelola Bahan

Perencanaan

52

BAB II



Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dengan

Sekretaris pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :



Jumlah sarana dan prasarana kantor

10 jenis barang

Tersedianya dokumen

perencanaan dan realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen 10 dokumen

Sasaran dan indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.385.107.000,00


1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, sebesar Rp.340.000.000,00 ;

2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,

sebesar Rp.45.107.000,00

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

dengan Sekretaris pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Terwujudnya sarana kantor yang layak

pakai

Jumlah sarana dan prasarana kantor

10 jenis barang

10 jenis barang

100%

Tersedianya dokumen perencanaan dan realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen 10 dokumen 10 dokumen 100%


1) Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor sebanyak 10 jenis barang yaitu

pembelian AC, komputer, laptop, printer all in one, printer laser, sound system,

finger print, meja rapat besar, meja rapat kecil, dan lemari ;

2) Jumlah dokumen perencanaan dan realisasi kinerja pada BPKAD Kota Madiun

terdapat 9 dokumen, yaitu RKT 2018, Renja 2018, Renja Perubahan 2017, RKT

Penyesuaian 2017, Renja Penyesuaian 2017, RKT Perubahan 2017, Perjanjian

Kinerja 2017, Perjanjian Kinerja Perubahan 2017, Laporan Kinerja 2016 dan

Review Renstra.

Capaian indikator kinerja diatas mencapai target 100%, realisasi keuangan sebesar

Rp.381.372.000,00 atau 99,03%, dengan rincian sebagai berikut :

55

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pengelolaan kas

daerah dan pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan

mempunyai fungsi :


pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perbendaharaan ;

b. penyiapan anggaran kas ;

c. penyiapan SPD ;

d. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

e. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau

lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

f. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;

g. penyimpanan uang daerah ;

h. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi

daerah ;

i. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran

atau kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;

j. pelaksanaan penelitian kelengkapan, pemutakhiran dan pembuatan daftar gaji

seluruh perangkat daerah ;

k. pelaksanaan rekonsiliasi bank atas pencatatan kas daerah dengan pencatatan bank;

l. pemberian pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah

perbendaharaan dan ganti rugi ; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah ;

b. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.

56

Adapun struktur organisasi Bidang Perbendaharaan, sebagai berikut :

BAB II



Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala BPKAD pada Tahun

2017, adalah sebagai berikut :


Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah

Persentase pelayanan perbendaharaan sesuai

dengan landasan hukum

100%

Sasaran, indikator kinerja dan target Persentase pelayanan perbendaharaan sesuai

dengan landasan hukum didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan

Penatausahaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.430.306.000,00.

Indikator kinerja diatas dapat dilihat dari Persentase penerbitan SP2D tepat waktu.

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala BPKAD pada

Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Meningkatnya

kelancaran penatausahaan keuangan daerah

Persentase pelayanan

perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum

100% 100% 100%

Realisasi indikator kinerja diatas tercapai 100% dan realisasi keuangan Program

Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah sebesar

Kepala BPKAD

Kabid Perbendaharaan

Kasubbid Pelaksanaan

Anggaran Kasubbid Pengelolaan

Kas Daerah

57

Rp.421.252.000,00 atau 97,90%. Dengan capaian jumlah SP2D yang diajukan

sebanyak 6.638 dokumen dan 100% diterbitkan secara tepat waktu. SP2D tersebut

60

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah



tugas-tugas pada Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah ;

b. melakukan penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran

kas;

c. menyiapkan anggaran kas ;

d. menyiapkan SPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e. melakukan pemantauan dan memverifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan,

dan perkembangan kas belanja langsung/tidak langsung dan pengeluaran

pembiayaan ;

f. melakukan rekonsiliasi bank terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas

daerah dengan rekening koran bank tempat menyimpan kas daerah ;

g. memberikan petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi kepada

daerah ;

h. melaksanakan pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas beban rekening

umum kas daerah ;

i. memberikan petunjuk teknis setoran penerimaan kas daerah dari perangkat daerah

penghasil ;

j. melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan/atau

lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;

k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyimpanan uang daerah ;

l. melakukan penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah ;

m. melakukan penyiapan bahan penagihan piutang daerah ;

n. menyiapkan dan memproses Keputusan Pemberhentian Pembayaran Pegawai

Pensiun dan mutasi ;

o. melakukan proses perhitungan gaji dan pengujian kelengkapan administrasi gaji dan

tunjangan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan

p. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan.

61

Adapun struktur organisasi Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, sebagai berikut :

q.

BAB II



Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Kepala Bidang

Perbendaharaan pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Terlaksananya pengelolaan gaji yang komprehensif

Jumlah dokumen admin gaji 14 dokumen

Tersedianya data untuk pemerintah pusat

Jumlah data 17 data

Terwujudnya validitas data

dana hibah Pemkot Madiun yang valid

Jumlah laporan dana hibah

Pemkot Madiun

4 buku



1) Pengelolaan Administrasi Gaji, sebesar Rp.119.000.000,00

2) Penyusunan Data-Data Pemerintah Pusat, sebesar Rp.43.042.000,00

3) Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun, sebesar Rp.54.264.000,00

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Kepala

Bidang Perbendaharaan pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Terlaksananya pengelolaan gaji yang

komprehensif

Jumlah dokumen admin gaji

14 dokumen

42 dokumen

300%

Tersedianya data untuk pemerintah pusat

Jumlah data 17 data 97 data 570,58%

Terwujudnya validitas data dana hibah Pemkot

Madiun yang valid

Jumlah laporan dana hibah Pemkot Madiun

4 buku 4 buku 100%

Kasubbid Pengelolaan

Kas Daerah

Pengolah Daftar Gaji Pengolah Data Laporan Kas


Verifikator Keuangan

62


1. Capaian dokumen administrasi gaji adalah 42 dokumen, terdiri dari : 12 dokumen

gaji bulanan PNS, 12 dokumen gaji bulanan tenaga kontrak, 12 dokumen gaji

kinerja bulanan PNS, 1 dokumen gaji 14, 1 dokumen gaji 13 tenaga kontrak, 3

dokumen gaji rapelan dan 1 dokumen gaji kinerja tahunan ;

2. Capaian laporan data ke pemerintah pusat adalah 97 data, terdiri dari : 14 data

penyampaian pada triwulan 1, 17 data triwulan 2, 16 data triwulan 3 dan 50 data

pada triwulan 4. Data tersebut diantaranya laporan realisasi anggaran, posisi kas,

perkiraan belanja/anggaran kas, lembar konfirmasi transfer ke daerah, laporan

DAK fisik, laporan DAK non fisik, Rekapitulasi Transaksi Harian, Daftar Transaksi

Harian, Rekon dana transfer dan DAU ;

3. Rekonsiliasi data dana hibah Pemkot Madiun dilaksanakan per triwulan dengan

output laporan dana hibah Pemkot Madiun sebanyak 4 buku.

Realisasi indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.208.486.000,00 atau

96,38%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengelolaan Administrasi Gaji, sebesar Rp.118.996.000,00 atau 99,99%

2) Penyusunan Data-Data Pemerintah Pusat, sebesar Rp.42.492.000,00 atau

98,72%

3) Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun, sebesar Rp.46.998.000,00 atau

86,61%


Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh pengajuan berkas

gaji yang diterima dari OPD secara akurat, tepat dan lengkap lampirannya, Aplikasi

gaji dari Taspen yang memadai dan ketepatan waktu pengiriman Surat Keputusan

mutasi/pensiun/kenaikan pangkat/kenaikan gaji berkala pegawai dari Badan

Kepegawaian Daerah Kota Madiun. Dibandingkan tahun lalu, capaian jumlah

dokumen admin gaji pada tahun 2016 sebanyak 18 dokumen dan jumlah data yang

disampaikan ke pemerintah pusat sebanyak 63 data. Capaian tersebut, meningkat

pada tahun 2017.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk mempertahankan capaian indikator kinerja diatas,

dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD khususnya bendahara gaji terkait

penyampaian daftar mutasi gaji pegawai.

64

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran



tugas-tugas pada Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran ;

b. memproses dan meneliti kelengkapan administrasi Surat Perintah Membayar dari

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;

c. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana ;

d. melakukan pengarsipan Surat Perintah Pencairan Dana beserta kelengkapannya ;

e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan.

Adapun struktur organisasi Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran, sebagai berikut :

r.

s.

BAB II



Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Bidang

Perbendaharaan pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Tersedianya dokumen pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah

Jumlah pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang diproses

3 jenis dokumen (Anggaran Kas, SPD dan SP2D)

Tertatanya arsip

perbendaharaan

Jumlah arsip yang dikelola 8 arsip

Kasubbid Pelaksanaan

Anggaran

Pengolah Database SPM Verifikator Keuangan


65


1) Jumlah dokumen sebagai dasar pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah

yang diproses dalam satu tahun terdapat 3 jenis dokumen yaitu Anggaran Kas,

Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) ;

2) Jumlah arsip perbendaharaan yang dikelola terdapat 8 arsip yaitu SP2D GU, TU,

UP, UM, GJ, LS, TU Nihil dan GU Nihil



1) Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D, sebesar

Rp.130.000.000,00

2) Pengelolaan Arsip Perbendaharaan, sebesar Rp.84.000.000,00

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran dan Kepala

Bidang Perbendaharaan pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Tersedianya dokumen pelaksanaan

penatausahaan keuangan daerah

Jumlah pelaksanaan penatausahaan

keuangan daerah yang diproses

3 jenis dokumen

(Anggaran Kas, SPD dan SP2D)

3 jenis dokumen

(Anggaran Kas, SPD dan SP2D)

100%

Tertatanya arsip

perbendaharaan

Jumlah arsip yang

dikelola

8 arsip 8 arsip 100%

Realisasi indikator kinerja diatas tercapai 100% dan total realisasi keuangan

sebesar Rp.212.766.000,00 atau 99,42%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D, sebesar

Rp.128.948.000,00 atau 99,19%

2) Pengelolaan Arsip Perbendaharaan, sebesar Rp.83.818.000,00 atau 99,78%


Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh berkembangnya

regulasi peraturan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas SDM bendahara

pengeluaran dalam memahami regulasi peraturan keuangan.



dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD khususnya bendahara pengeluaran

terkait pengajuan SPP/SPM.

67

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Anggaran mempunyai tugas

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi perencanaan dan

evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah. Dalam

melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :


pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Anggaran ;

b. menyiapkan DPA- SKPD dan DPPA- SKPD ;

c. penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ;

d. pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah ;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran perangkat daerah ; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Anggaran terdiri dari :

c. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan ;

d. Sub Bidang Anggaran Belanja.

Adapun struktur organisasi Bidang Anggaran, sebagai berikut :

Bidang Anggaran

Kasubbid Anggaran Pendapatan

dan Pembiayaan

Kasubbid Anggaran

Belanja

Kepala BPKAD

68

BAB II



Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Anggaran dan Kepala BPKAD pada Tahun 2017,

adalah sebagai berikut :


Meningkatnya pengelolaan

keuangan daerah

Persentase pengelolaan

keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum

100%

Sasaran, indikator kinerja dan target Persentase pengesahan dokumen

penganggaran tepat waktu didukung oleh Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dana sebesar

Rp.1.141.167.000,00. Indikator kinerja diatas dilihat dari pengesahan Perda APBD

tepat waktu.

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Bidang Anggaran dan Kepala BPKAD pada Tahun

2017, adalah sebagai berikut :


Meningkatnya

pengelolaan keuangan daerah

Persentase

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum

100% 100% 100%

Realisasi keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah sebesar Rp.885.452.150,00 atau 77,59%. Capaian persentase

pengesahan Perda APBD Tahun 2017 ditetapkan tepat waktu, pada tanggal 23

Desember 2016 dengan yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sehingga capaian

kinerjanya 100%.


Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh ketepatan waktu

penyampaian RKA dari SKPD dan akurasi perhitungan dalam RKA yang nantinya

diolah menjadi APBD. Dibandingkan tahun lalu, capaian persentase pengesahan

Perda APBD juga tepat waktu pada tahun 2016 adalah 100%, yang disahkan pada

tanggal 1 Desember 2015 yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

70

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan

Pembiayaan mempunyai tugas, antara lain :

a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-

tugas pada Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan ;

b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD, rancangan APBD, perubahan

APBD anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan sesuai ketentuan yang

berlaku ;

c. melaksanakan pembinaan, pemberian petunjuk teknis penyusunan RKA-SKPD,

RKPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD, Perubahan APBD untuk pendapatan

dan pembiayaan ;

d. menyiapkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD untuk pendapatan dan pembiayaan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku ;

e. melakukan analisa anggaran pendapatan pada SKPD penghasil dan rencana

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ;

f. menyiapkan Keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Adapun struktur organisasi Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, sebagai

berikut :

t.

Kasubbid Anggaran

Pendapatan dan

Pembiayaan

Pengelola Anggaran Verifikator Anggaran

Kabid Anggaran

71

BAB II



Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan

dengan Kepala Bidang Anggaran pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Tersedianya landasan hukum dan

dokumen rencana pelaksanaan anggaran dalam 1 tahun

Jumlah dokumen

rencana pelaksanaan anggaran

2 dokumen

Terwujudnya Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Yang representatif

Jumlah perbaikan /penambahan fitur

aplikasi

2 fitur



1) Penyusunan DPA dan DPPA, sebesar Rp.165.508.000,00

2) Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah,

sebesar Rp.65.739.000,00

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan

Pembiayaan dan Bidang Anggaran pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Tersedianya landasan hukum dan dokumen

rencana pelaksanaan anggaran dalam 1 tahun

Jumlah dokumen rencana

pelaksanaan anggaran

2 dokumen 2 dokumen 100%

Terwujudnya Aplikasi

Sistem Informasi Keuangan Daerah Yang representatif

Jumlah perbaikan

/penambahan fitur aplikasi

2 fitur 2 fitur 100%


1. Capaian dokumen pelaksanaan anggaran adalah 2 dokumen, yaitu DPA dan

DPPA ;

2. Capaian jumlah perbaikan /penambahan fitur aplikasi SIPKD adalah 2 fitur, yaitu

:

a. Bidang Anggaran

Sistem bisa mengoperasionalkan status anggaran aktif pada level admin

dan level user secara terpisah

72

Penambahan fitur salin anggaran antar database

Penambahan formulir khusus penyajian RKA pada level rekening rincian

obyek tanpa memerlukan penyesuaian di uraian obyeknya

Pemilihan nama pejabat pada formulir agar bisa disajikan terfilter otomotis

sesuai kode jabatan yang dimaksud, tanpa harus menyajikan semua data

pejabat yang ada

Penambahan kolom sisa tunai per kegiatan untuk keperluan belanja TU

pada form belanja

Penambahan fitur susun jurnal langsung dari aplikasi lewat user admin,

yang sebelumnya belum bisa diekskusi langsung di aplikasi

Perbaikan dan penyempurnaan format laporan : DPA & lampiran-lampiran

Perda dan Perwal

b. Bidang Perbendaharaan dan Pelaporan Akuntansi

Penambahan fitur form SPP untuk keperluan TU Nihil, dimana diperlukan

checklist pada saat pemilihan data kegiatan

Perbaikan dan penyempurnaan format laporan : report DTH, report

kebutuhan upload data keuangan sinergi, penyajian laporan rincian obyek

belanja.

Formulir rekon evaluasi belanja aset dan barang daerah

Formulir antar muka dengan data aset terkait pelaporan akuntansi

Penambahan kolom sisa tunai per kegiatan untuk keperluan belanja TU

pada form belanja

Penambahan fitur susun jurnal langsung dari aplikasi lewat user admin,

yang sebelumnya belum bisa diekskusi langsung di aplikasi.

Realisasi indikator kinerja diatas tercapai 100% dan total realisasi keuangan

sebesar Rp.167.077.800,00 atau 72,25%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyusunan DPA dan DPPA, sebesar Rp.102.071.000,00 atau 61,67%

2) Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah,

sebesar Rp.65.006.800,00 atau 98,89%


Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh kepastian peraturan

ketentuan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan inkonsistensi usulan

anggaran dari masing-masing SKPD yaitu terjadi ketidaksamaan antara RKPD dan

APBD.

74

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai

tugas, antara lain :


tugas pada Sub Bidang Anggaran Belanja;

b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD dan rancangan APBD,

perubahan APBD anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai

ketentuan yang berlaku ;

c. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis penyusunan RKA-SKPD,

RKPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD untuk belanja

tidak langsung maupun belanja langsung ;

d. menyiapkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja langsung maupun tidak

langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

e. menyiapkan bahan perhitungan besaran uang persediaan SKPD ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Adapun struktur organisasi Sub Bidang Anggaran Belanja, sebagai berikut :

Kasubbid Anggaran

Belanja

Pengelola Anggaran Verifikator Anggaran

Kabid Anggaran

Pengelola Database

75

BAB II



Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja dengan Kepala Bidang

Anggaran pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Tersedianya landasan hukum

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun anggaran

Jumlah produk hukum 2 produk hukum

(Perda & Perwal APBD)

Tersedianya landasan hukum sebagai dasar perubahan

pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun anggaran

Jumlah produk hukum 2 produk hukum (Perda & Perwal

Perubahan APBD)

Tersedianya standar biaya umum dan standar biaya khusus dalam

pengelolaan keuangan

Jumlah dokumen 2 dokumen (standar biaya

umum dan standar biaya khusus)


1) Jumlah landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun

anggaran terdapat 2 produk hukum yaitu Perda dan Perwal tentang APBD ;

2) Jumlah landasan hukum sebagai dasar perubahan pelaksanaan kegiatan dalam 1

tahun anggaran terdapat 2 produk hukum yaitu Perda dan Perwal tentang

perubahan APBD ;

3) Jumlah dokumen standar biaya terdapat 2 dokumen yaitu dokumen standar

biaya umum dan standar biaya khusus.



1) Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, sebesar Rp.375.625.000,00

2) Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, sebesar

Rp.384.295.000,00

3) Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus, sebesar

Rp.150.000.000,00

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja dan Bidang

Anggaran pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

76

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

Tersedianya landasan hukum sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun anggaran

Jumlah produk hukum

2 produk hukum

2 produk hukum

100%

Tersedianya landasan hukum sebagai dasar

perubahan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun anggaran

Jumlah produk hukum

2 produk hukum

2 produk hukum

100%

Tersedianya standar biaya

umum dan standar biaya khusus dalam pengelolaan keuangan

Jumlah

dokumen


Capaian indikator kinerja diatas dilihat dari persentase pengesahan Perda

APBD Tahun 2017 yang ditetapkan tepat waktu dimana diwujudkan dalam bentuk

Perda dan Perwal (2 produk hukum), pada tanggal 23 Desember 2016 dengan yaitu

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017 sehingga capaian kinerjanya 100%. Realisasi

keuangan sebesar Rp.718.374.350,00 atau 78,95%, dengan rincian sebagai

berikut:

1) Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, sebesar Rp.320.089.050,00 atau

85,22%

2) Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, sebesar

Rp.337.974.300,00 atau 87,95%

3) Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus, sebesar

60.311.000,00 atau 40,21%


Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh kurangnya

pemahaman SKPD dalam penyusunan penganggaran daerah. Dibandingkan tahun

lalu, capaian persentase pengesahan Perda APBD juga tepat waktu pada tahun

2016 adalah 100%, yang disahkan pada tanggal 1 Desember 2015 yaitu Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016.



dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD, pemerintah provinsi dan pemerintah

pusat terkait penyusunan APBD dan perubahannya.

78

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai tugas

melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran daerah

serta melaksanakan pengelolaan administrasi aset daerah. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Akuntansi dan Aset ;

b. pelaksanaan pengelolaan akuntansi daerah yang meliputi pencatatan,

pengikhtisaran dan pelaporan keuangan daerah ;

c. penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ;

d. penyusunan petunjuk teknis sistem akuntansi keuangan dan aset daerah ;

e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah ;

f. perumusan dalam pelaksanaan administrasi aset, penghapusan dan penyimpanan

aset daerah ;

g. pelaksanaan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi dan Aset terdiri dari :

a. Sub Bidang Akuntansi

b. Sub Bidang Penatausahaan Aset

c. Sub Bidang Pendayagunaan Aset

Adapun struktur organisasi Bidang Akuntansi dan Aset, sebagai berikut :

Kepala BPKAD

Kabid Akuntansi dan

Aset

Kasubbid Akuntansi Kasubbid

Penatausahaan Aset

Kasubbid

Pendayagunaan Aset

79

BAB II



Perjanjian Kinerja Bidang Akuntansi dan Aset dan Kepala BPKAD pada Tahun 2017,

adalah sebagai berikut :


Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan

hukum

100%

Meningkatnya pengelolaan

aset daerah

Persentase jumlah aset yang

dikelola pemerintah daerah

100%

Sasaran, indikator kinerja dan target yang pertama : Persentase

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum didukung oleh

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan

anggaran sebesar Rp.2.056.917.000,00. Indikator kinerja diatas dapat dilihat dari

ketepatan waktu penyampaian pertanggungajawaban APBD.

Selanjutnya, Sasaran, indikator kinerja dan target yang kedua : Persentase

jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah didukung oleh Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan anggaran sebesar

Rp.5.616.062.000,00. Sehingga total anggaran pada bidang akuntansi dan aset

sebesar Rp.7.672.979.000,00.

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Bidang Akuntansi dan Aset dan Kepala BPKAD

pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum

100% 100% 100%

Meningkatnya

pengelolaan aset daerah

Persentase jumlah aset

yang dikelola pemerintah daerah

100% 100% 100%

Realisasi indikator kinerja diatas tercapai 100% dan realisasi keuangan Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar

Rp.1.869.739.600,00 atau 90,90%. Sedangkan Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah terealisasi

sebesar Rp.3.948.876.983,43 atau 70,31%. Dengan realisasi anggaran total adalah

82

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas,

antara lain :


tugas pada Sub Bidang Akuntansi ;

d. melakukan pencatatan secara kronologis setiap transaksi keuangan baik

penerimaan, pengeluaran keuangan dan aset daerah ;

e. melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara

penerimaan dan bendahara pengeluaran ;

f. melakukan penatausahaan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan

dan bendahara pengeluaran ;

g. melakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara

penerimaan dengan penerimaan kas daerah ;

h. melakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara

pengeluaran dengan pengeluaran kas daerah ;

i. menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ;

j. menyusun kebijakan akuntansi ;

k. menyusun laporan keuangan secara periodik ;

l. menyiapkan rancangan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

m. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi

serta penyusunan laporan keuangan ;

n. melaksanakan laporan realisasi penerimaan pendapatan dan pengeluaran daerah;

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan

Aset.

83

Adapun struktur organisasi Sub Bidang Akuntansi, sebagai berikut :

BAB II



Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi dengan Kepala Bidang Akuntansi

dan Aset pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib


Tersedianya produk hukum tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Jumlah produk hukum 2 produk hukum

Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah

Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis

2 buku

Terwujudnya validitas laporan

penerimaan dan pengeluaran daerah

Jumlah laporan hasil

verifikasi dan rekonsiliasi

25 buku

Terlaksananya pendampingan sistem informasi pengelolaan keuangan

Jumlah SKPD 34 SKPD

Terlaksananya bintek pengelolaan keuangan daerah

Jumlah peserta bintek 300 orang

Tersedianya ringkasan dan

penjabaran realisasi SKPD per triwulan

Jumlah ringkasan dan

penjabaran realisasi SKPD

4 data

Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun

Jumlah dokumen 1 dokumen (LKPD)

Terlaksananya pendampingan


Jumlah pendampingan


24 kali

Tersedianya laporan hasil rekonsiliasi laporan keuangan

Jumlah laporan hasil rekonsiliasi

12 buku

Terlaksananya sosialisasi remunerasi Jumlah peserta sosialisasi remunerasi

428 ASN

Kasubbid Akuntansi

Verifikator Data

Laporan Keuangan

Penata

Laporan

Keuangan

Kabid Akuntansi dan

Aset

Pengolah LRA Pengelola

Akuntansi

84



1) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebesar

Rp.100.000.000,00

2) Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

sebesar Rp. 192.922.000,00

3) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran,

sebesar Rp.56.476.000,00

4) Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, sebesar

Rp.118.650.000,00

5) Pendampingan sistem informasi pengelolaan keuangan, sebesar

Rp.150.000.000,00

6) Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebesar Rp.260.000.000,00

7) Evaluasi Penyerapan Anggaran, sebesar Rp.110.000.000,00

8) Penyusunan LKPD Kota Madiun, sebesar Rp. 216.442.000,00

9) Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebesar Rp. 462.460.000,00

10) Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD, sebesar

Rp.89.711.000,00

11) Perumusan dan Sosialisasi Tambahan Penghasilan ASN, sebesar

Rp.300.256.000,00

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi dengan Kepala Bidang

Akuntansi dan Aset pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Terwujudnya pengelolaan keuangan

yang tertib

Jumlah dokumen 2 dokumen 4 dokumen 200%

Tersedianya produk hukum tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah produk hukum

2 produk hukum

2 produk hukum

100%

Tersedianya laporan keuangan semesteran

dan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah

Jumlah laporan keuangan

semesteran dan prognosis

2 buku 2 buku 100%

Terwujudnya validitas

laporan penerimaan dan pengeluaran daerah

Jumlah laporan

hasil verifikasi dan rekonsiliasi

25 buku 25 buku 100%

85

Terlaksananya pendampingan sistem informasi pengelolaan

keuangan

Jumlah SKPD 34 SKPD 34 SKPD 100%

Terlaksananya bintek pengelolaan keuangan daerah

Jumlah peserta bintek

300 orang 300 orang 100%

Tersedianya ringkasan

dan penjabaran realisasi SKPD per triwulan

Jumlah ringkasan

dan penjabaran realisasi SKPD

4 data 8 data 200%

Tersedianya Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun


(LKPD)

1 dokumen

(LKPD)

100%

Terlaksananya pendampingan


Jumlah pendampingan


24 kali 33 kali 138%

Tersedianya laporan hasil rekonsiliasi

laporan keuangan



Terlaksananya sosialisasi remunerasi

Jumlah peserta sosialisasi remunerasi

428 ASN 530 ASN 124%

Adapun uraian tabel diatas sebagai berikut :

1) Jumlah kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdapat 4 dokumen, yaitu

Peraturan Walikota Madiun terkait Kebijakan Akuntansi, SPPD, Tunjangan

Penghasilan Pegawai serta Sistem Prosedur Penerimaan & Pengeluaran

Keuangan Daerah ;

2) Jumlah produk hukum tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yaitu

Perda dan Perwal terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

3) Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis adalah 2 buku yang disusun

secara semesteran ;

4) Jumlah laporan hasil verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran

daerah adalah 25 buku terdiri dari 12 buku laporan penerimaan, 12 buku laporan

pengeluaran yang dilaksanakan bulanan dan 1 buku rekapitulasi tahunan ;

5) Pendampingan sistem informasi pengelolaan keuangan diperuntukkan kepada 34

SKPD baik dalam hal penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD ;

6) Jumlah peserta bintek pengelolaan keuangan daerah terdapat 300 orang yang

terdiri dari penyusun RKA, bendahara pengeluaan dan PPTK ;

7) Jumlah ringkasan dan penjabaran realisasi seluruh SKPD disusun secara

triwulanan, semesteran dan tahunan sehingga capaiannya 8 data ;

8) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan pada

triwulan 1 dan telah disampaikan tepat waktu ke ke BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur pada tanggal 27 Maret 2016 ;

86

9) Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah

daerah bersama Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah (TP4D) dari kejaksaan negeri terhadap pelaksanaan kegiatan pada

seluruh SKPD dilaksanakan sebanyak 33 kali ;

10) Laporan hasil rekonsiliasi laporan keuangan dilaksanakan secara bulanan

sehingga output dari kegiatan dimaksud adalah 12 buku ;

11) Jumlah peserta sosialisasi remunerasi sebanyak 530 ASN terdiri dari seluruh

pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Capaian indikator kinerja mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar

Rp.1.869.739.600,00 atau 90,90%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebesar

Rp.91.250.000,00

2) Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD, sebesar Rp.188.081.000,00

3) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran,

sebesar Rp.55.537.500,00

4) Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, sebesar

Rp.115.170.000,00

5) Pendampingan sistem informasi pengelolaan keuangan, sebesar

Rp.138.268.000,00

6) Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebesar Rp.256.889.500,00

7) Evaluasi Penyerapan Anggaran, sebesar Rp.64.954.200,00

8) Penyusunan LKPD Kota Madiun, sebesar Rp. 209.887.000,00

9) Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebesar Rp. 462.426.000,00

10) Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD, sebesar

Rp.87.997.000,00

11) Perumusan dan Sosialisasi Tambahan Penghasilan ASN, sebesar

Rp.199.279.400,00


Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh regulasi peraturan

terkait pengelolaan keuangan daerah dan pemahaman bendahara pengeluaran

terhadap pengajuan TU Nihil terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam

aplikasi. Dibandingkan tahun lalu, capaian indikator kinerja pada sub bidang

akuntansi pada tahun 2016 rata-rata 100% pula.

88

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan Aset



tugas-tugas pada Sub Bidang Penatausahaan Aset ;

b. melakukan perumusan kebijakan administrasi inventarisasi barang milik daerah ;

c. melakukan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah ;

d. melakukan pengumpulan, analisa, dan penyusunan laporan inventarisasi barang

milik daerah ;

e. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan rekapitulasi barang

daerah yang berada dalam penggunaan perangkat daerah ;

f. melakukan rekonsiliasi realisasi belanja modal pada masing-masing perangkat

daerah dengan pencatatan aset tetap pada masing-masing perangkat daerah ;

g. melakukan pengumpulan, analisa, dan pelaporan mutasi barang milik daerah secara

periodik sebagai dasar penyesuaian pencatatan pelaporan keuangan daerah ;

h. melakukan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan sensus barang milik

daerah ;

i. melakukan penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah ;

j. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan

barang milik daerah ;

k. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang

Akuntansi dan Aset.

Adapun struktur organisasi Sub Bidang Penatausahaan Aset, sebagai berikut :

Kasubbid

Penatausahaan Aset

Pengelola Barang

Milik Negara

Pengelola Data

Rekonsiliasi

Kabid Akuntansi dan

Aset

Pengelola

Database

89

BAB II



Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset dengan Kepala Bidang



Terlaksananya penghapusan aset

dari buku inventaris dan neraca

Jumlah aset yang

dihapus dari neraca

3 jenis aset

(bangunan, barang bekas bongkaran, barang inventaris)

Terlaksananya sertifikasi tanah

milik Pemkot Madiun

Jumlah bidang tanah

yang diajukan sertifikat

30 bidang tanah

Terlaksananya rekonsiliasi aset daerah dan belanja modal daerah


18 buku

Terwujudnya penatausahaan barang daerah yang representatif

Jumlah SKPD yang didampingi penggunaan

aplikasi SIMDA BMD

34 SKPD

Terlaksananya perencanaan

kebutuhan barang Pemkot Madiun

Jumlah dokumen

perencanaan barang

2 dokumen (RKBMD

dan RKPBMD)

Terlaksananya pemetaan aset tanah Pemkot Madiun

Jumlah database tanah yang tersedia

1 database

Terlaksananya bintek pengelolaan barang milik daerah

Jumlah peserta bintek 191 orang



1) Penghapusan Aset Daerah, sebesar Rp.139.160.000,00

2) Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kota Madiun, sebesar Rp.115.000.000,00

3) Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal, sebesar

Rp.150.000.000,00

4) Pendampingan penatausahaan aset daerah, sebesar Rp.207.000.000,00

5) Penyusunan RKBMD dan RKPBMD, sebesar Rp.75.000.000,00

6) Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG), sebesar Rp.235.000.000,00

7) Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebesar Rp.167.900.000,00

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset dengan Kepala

Bidang Akuntansi dan Aset pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

90


Terlaksananya

penghapusan aset dari buku inventaris dan neraca

Jumlah aset yang

dihapus dari neraca

3 jenis aset 3 jenis aset 100%

Terlaksananya

sertifikasi tanah milik Pemkot Madiun

Jumlah bidang

tanah yang diajukan sertifikat

30 bidang

tanah

700 bidang

tanah

2333%

Terlaksananya rekonsiliasi aset

daerah dan belanja modal daerah



Terwujudnya penatausahaan barang

daerah yang representatif

Jumlah SKPD yang didampingi

penggunaan aplikasi SIMDA BMD

34 SKPD 34 SKPD 100%

Terlaksananya perencanaan

kebutuhan barang Pemkot Madiun

Jumlah dokumen perencanaan

barang


Terlaksananya pemetaan aset tanah

Pemkot Madiun

Jumlah database tanah yang tersedia

1 database 1 database 100%

Terlaksananya bintek pengelolaan barang

milik daerah

Jumlah peserta bintek

191 orang 191 orang 100%


1) Jumlah penghapusan aset dari buku inventaris dan neraca terdapat 3 jenis aset

yaitu bangunan, barang bekas bongkaran dan barang inventaris ;

2) Jumlah tanah milik Pemkot Madiun yang bersertifikat pada tahun 2017

meningkat menjadi 64,51%. Penambahan bidang tanah yang bersertifikat

sebanyak 700 bidang tanah terdiri dari 18 bidang tanah dan 682 berupa jalan;

3) Jumlah laporan rekonsiliasi aset daerah dan belanja modal daerah terdapat 18

buku yang dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan semesteran ;

4) Jumlah SKPD yang didampingi penggunaan aplikasi SIMDA BMD adalah 34 SKPD.

Pendampingan ini meliputi pencatatan realisasi belanja modal dan perhitungan

penyusutan ;

5) Jumlah perencanaan barang dalam 1 (satu) tahun terdapat 2 dokumen yaitu

dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) ;

6) Jumlah penambahan database dalam aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis)

adalah 1 database yang berupa pemetaan tanah ;

7) Jumlah peseta bintek pengelolaan barang milik daerah terdapat 191 orang yang

terdiri dari atasan pengurus barang, pengurus barang dan penyimpan barang

dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.

93

BAB I

PENDAHULUAN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Pendayagunaan Aset



tugas-tugas pada Sub Bidang Pendayagunaan Aset ;

a. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;

b. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah yang

memerlukan persetujuan Walikota ;

c. meneliti dokumen usulan penggunaan dan pemanfaatan dari pengguna barang,

sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat penatausahaan barang dalam

pengaturan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah ;

d. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah ;

e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di

bidang pemindahtanganan barang daerah ;

f. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan data barang daerah

yang dipersiapkan untuk dihapus ;

g. melakukan pemrosesan penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melakukan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan sensus barang daerah

; dan

i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang

Akuntansi dan Aset.

Adapun struktur organisasi Sub Bidang Pendayagunaan Aset, sebagai berikut :

Kasubbid

Pendayagunaan Aset

Pengelola Pemanfaatan

Barang

Kabid Akuntansi dan

Aset

Juru Pungut Retribusi

94

BAB II



Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset dengan Kepala Bidang



Terlaksananya polis asuransi aset

milik Pemkot Madiun

Jumlah aset daerah yang

diasuransikan

2 jenis aset

(bangunan gedung dan kendaraan dinas)

Terlaksananya pengamanan aset

tetap tanah dan bangunan milik Pemkot Madiun

Jumlah pengamanan

aset tetap tanah dan bangunan

1 pengamanan

(prasasti)

Terlaksananya inventarisasi wajib retribusi pemanfaatan aset milik

daerah

Jumlah WR pemakaian kekayaan daerah

50 wajib retribusi

Terlaksananya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah

Jumlah kasus TPTGR 1 kasus

Terlaksananya pemeliharaan aset-

aset milik daerah

Jumlah aset milik

Pemkot Madiun yang dipelihara

4 gedung (kios, ruko

selatan carefour, jaringan pipa distribusi, ex kantor

Bakesbangpol)

Terwujudnya aplikasi persediaan yang representatif

Jumlah perbaikan /penambahan fitur aplikasi

1 fitur

Terlaksananya peningkatan

pemanfaatan aset daerah

Jumlah dokumen legal

opinion

1 dokumen



1) Penyelenggaraan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun, sebesar

Rp.3.945.402.000,00

2) Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun, sebesar

Rp.110.000.000,00

3) Inventarisasi WR pemanfaatan aset milik daerah, sebesar Rp.30.000.000,00

4) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah, sebesar

Rp.20.000.000,00

5) Pemeliharaan aset-aset milik daerah, sebesar Rp.86.600.000,00

6) Pemeliharaan aplikasi persediaan, sebesar Rp.40.000.000,00

7) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah, sebesar Rp.295.000.000,00

95

B. Capaian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset dengan Kepala

Bidang Akuntansi dan Aset pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :


Terlaksananya polis

asuransi aset milik Pemkot Madiun

Jumlah aset daerah

yang diasuransikan

2 jenis aset 2 jenis aset 100%

Terlaksananya pengamanan aset

tetap tanah dan bangunan milik Pemkot Madiun

Jumlah pengamanan aset

tetap tanah dan bangunan

1 pengamanan

1 pengamanan

100%

Terlaksananya

inventarisasi wajib retribusi pemanfaatan aset milik daerah

Jumlah WR

pemakaian kekayaan daerah

50 wajib

retribusi

30 wajib

retribusi

60%

Terlaksananya

penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

daerah

Jumlah kasus

TPTGR

1 kasus 1 kasus 100%

Terlaksananya pemeliharaan aset-aset milik daerah

Jumlah aset milik Pemkot Madiun yang dipelihara

4 gedung 4 gedung 100%

Terwujudnya aplikasi

persediaan yang representatif

Jumlah perbaikan

/penambahan fitur aplikasi

1 fitur 6 fitur 600%

Terlaksananya peningkatan

pemanfaatan aset daerah

Jumlah dokumen legal opinion



1) Jumlah aset daerah yang diasuransikan adalah 2 jenis aset terdiri dari 92 gedung

dan 187 kendaraan dinas ;

2) Pengamanan aset tetap tanah dan bangunan yang dilakukan adalah pemasangan

45 prasasti di titik aset Pemerintah Kota Madiun ;

3) Penambahan jumlah inventarisasi wajib retribusi pemanfaatan aset milik daerah

sebanyak 30 wajib retribusi. Seluruh wajib retribusi sudah tercatat semuanya

pada tahun 2017 ;

4) Jumlah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah tahun 2017

terdapat 1 kasus ;

5) Jumlah aset milik Pemkot Madiun yang dipelihara sebanyak 4 gedung yaitu kios,

ruko selatan carefour, jaringan pipa distribusi, ex kantor Bakesbangpol ;

6) Jumlah perbaikan /penambahan fitur dalam aplikasi persediaan terdapat 6 fitur,

yaitu :

96

a) Perubahan pada database, yang lama mysql menjadi mysql plus firebird

b) Perubahan pada connection database, yang lama direct access sigle

connection mysql menjadi direct access sigle connection mysql dan single

connection firebird

c) Input data SKPD, program kerja, kegiatan, rincian belanja yang lama manual

satu per satu, menjadi download langsung dari aplikasi SIPKD

d) Mutasi persediaan yang lama tersedia periode bulanan berubah menjadi

periode tanggal tertentu

e) Laporan persediaan gabungan yang lama tersedia periode bulanan berubah

menjadi periode tanggal tertentu

f) Penambahan modul baru daftar kebutuhan persediaan barang milik daerah

(DKPBMD) dan daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD)

7) Peningkatan pemanfaatan aset daerah tahun 2017 adalah Sri Ratu dengan

output 1 dokumen legal opinion.

Ada beberapa capaian indikator kinerja diatas tidak mencapai target, namun pada

intinya pelaksanaan kegiatan tersebut telah selesai 100%, realisasi keuangan

sebesar Rp.3.055.060.069,00 atau 67,49%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun, sebesar

Rp.2.577.193.928,43,00

2) Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun, sebesar

Rp.100.700.000,00

3) Inventarisasi WR pemanfaatan aset milik daerah, sebesar Rp.

28.360.950,00

4) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah, sebesar

Rp.17.650.000,00

5) Pemeliharaan aset-aset milik daerah, sebesar Rp.84.928.655,00

6) Pemeliharaan aplikasi persediaan, sebesar Rp.39.500.000,00

7) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah, sebesar Rp.206.726.536,00


Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh optimalnya tingkat

pengamanan aset baik secara administrasi fisik, dan hukum, sehingga tidak ada lagi

aset digunakan masyarakat atau sebagai fasilitas umum tanpa izin Pemerintah Kota

Madiun. Dibandingkan tahun lalu, capaian indikator kinerja pada sub bidang

pendayagunaan aset pada tahun 2016 belum mencapai 100% pula.

daftar isi -...

Documents