laporan kinerja i - setjen.kemenkeu.go.id

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018 i

L A P O R A N K I N E R J AS E K R E T A R I A T J E N D E R A LKEMENTERIAN KEUANGAN

2018

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018ii

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018 i

Alhamdulillah, ungkapan Puji syukur kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanallahu Ta’ala, Tuhan semesta Alam yang telah memberikan kepada segenap keluarga besar Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tenaga dan kesehatan dalam melalui tantangan yang dihadapi sekaligus meraih segala kesempatan yang datang silih berganti di sepanjang tahun 2018.

Tahun 2018 juga merupakan tahun dimana evaluasi atas pelaksanaan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 menjadi landasan bagi perencanaan kinerja di 5 tahun ke depan (2020-2024); strategi yang disusun sebelumnya dalam Renstra 2015-2019 menjadi lebih teruji, apakah strategi tersebut efektif dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan atau mengalami kendala dan memerlukan langkah lanjutan di 5 tahun mendatang.

Salah satu hal yang patut dibanggakan adalah peran serta jajaran pegawai/pejabat dalam mensukseskan perhelatan akbar pada pelaksanaan pertemuan tahunan Dana Moneter International-Group Bank Dunia 2018 yang melibatkan 189 negara pada tanggal 8-14 Oktober 2018 lalu; dimana salah satu outcome-nya adalah adanya kesepakatan kerja sama investasi dan pembiayaan dengan investor dan lembaga keuangan senilai Rp202 triliun kepada 14 BUMN (sumber CNN Indonesia 11/10/2018).

Kata Pengantar

Selain itu, Sekretariat Jenderal di tahun 2018 dengan bantuan dari World Bank Public Finance Management Multi Donor Trust Fund (PFM MDTF) juga tengah mengawal Transformasi Digital melalui implementasi Enterprise Architecture di Kementerian Keuangan; yang di tahun 2019 nanti dapat memberikan gambaran yang jelas akan peta proses bisnis-IT terintegrasi beserta solusi yang diperlukan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Masih banyak capaian lain di tahun 2018 yang tidak lepas dari peran serta banyak pihak, termasuk pemangku kepentingan; dimana sejuta kata tidak akan cukup untuk mengucapkan rasa syukur dan terimakasih.

Akhir kata, kami harapkan melalui laporan kinerja ini, segenap pemangku kepentingan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya sekaligus sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Jakarta, Februari 2019

Sekretaris Jenderal

Hadiyanto

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018ii

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018 iii

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Ringkasan Eksekutif

Tugas dan Fungsi

Sumber Daya Manusia

Mandat dan Peran Strategis

Isu-isu/Peristiwa Utama

• Implementasi Penataan Organisasi

• Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (IS-RBTK)

• Pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank Group Tahun 2018

Sistematika Laporan Kinerja

Rencana Strategis Setjen 2015-2019

• Tujuan

• Sasaran Strategis

• Program

• Kegiatan

Rencana Kerja 2018

• Evaluasi Renstra Setjen 2015-2019

• Keselarasan Renstra 2015 – 2019 dengan Renja 2018

• Refinement Kontrak Kinerja Sekretariat Tahun 2018

• Penyelarasan Renstra – Renja – Kontrak Kinerja tahun 2018

• Penerjemahan IKK pada Renja ke dalam IKU pada Kontrak Kinerja 2018

Penetapan Perjanjian Kinerja

• Peta Strategi

• Indikator Kinerja Utama

• Inisiatif Strategis

Pengukuran Kinerja

• Kualitas IKU

• Polarisasi IKU

• Pengukuran Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi

Daftar Isii

iii

v

vii

viii

2

8

10

10

10

11

12

14

18

19

20

20

21

22

22

24

28

31

32

34

34

37

40

42

44

45

46

48

Realisasi Agenda Prioritas

Capaian Kinerja Organisasi

Analisis Kinerja

SS 1 Tata Kelola yang Baik

SS 2 Pelayanan Publik yang Prima

SS 3 Pengelolaan Negara yang Kredibel dan Akuntabel

SS 4 RB-TK yang Efektif, Efisien dan Kredibel

SS 5 Sistem Manajemen Informasi yang Andal

SS 6 Penguatan Pengelolaan SDM Berbasis Merit

SS 7 Layanan Korporat yang Andal

SS 8 Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal

SS 9 SDM yang Kompetitif

SS 10 Organisasi yang Fit for Purpose

SS 11 Otomasi Layanan Koorporat (e-PRIME)

SS 12 Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas

Realisasi Anggaran

Inisiatif Strategis

Evaluasi Kinerja 2018

• Reviu Kualitas Kontrak Kinerja (K3) Pegawai tahun 2018

• Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Setjen tahun 2018

• Survei Strategy Focused Organization tahun 2018

• Reviu Pengelolaan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2018

• Inovasi dalam pengelolaan Kinerja (Buku Saku Data dan Fakta Setjen) 2018

52

62

66

66

75

76

80

81

85

89

93

102

104

109

111

114

115

119

119

119

120

122

123

17

1 BAB 1 Pendahuluan 51

BAB 2 Perencanaan Kinerja

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018iv

• Penelaahan Renja 2018 – usulan/penetapan Renja 2019

a. Pelaksanaan Resource Forum

b. Penetapan Proyek Unggulan Sekretariat Jenderal tahun 2019

• Refinement Kontrak Kinerja tahun 2018 – usulan KK 2019

124

124

126

126

129

141

BAB 4 Kinerja Lain-lain

BAB 5 Penutup

Kinerja Lain-lain

• Kemenkeu Mengajar #3

• Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

Penghargaan/Achievement Tahun 2017

130

130

131

133

143 LAMPIRAN

Matriks Kinerja dalam Renstra 2015-2019

Matriks Renstra - Renja – Kontrak Kinerja tahun 2018

Perjanjian Kinerja 2019

Formulir Pengukuran Kinerja

144

146

148

158

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018 v

Daftar GambarGambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat jenderal sesuai PMK 234/2015 4

Gambar 2 Demografi Pegawai per unit eselon II 9

Gambar 3 Peta Insitaif Strategis Program RBTK 11

Gambar 4 Ilustrasi Penataan ADIK 25

Gambar 5 Contoh Form Lembar Kerja Stakeholder Expectation Table 30

Gambar 6 Peta Strategi Tahun 2017 35

Gambar 7 Peta Strategi Tahun 2018 36

Gambar 8 Proses Perhitungan NKO Unit yang Memiliki Peta Strategi 42

Gambar 9 Hubungan IKU dengan Pencapaian SS 44

Gambar 10 Kendali atas pencapaian target IKU 45

Gambar 11 Ministry of Finance Integrity Framework 52

Gambar 12 Grand Design Leaders Factory 53

Gambar 13 Pembekalan lulusan PKN STAN 19 Oktober 2018 55

Gambar 14 Training EA Batch 1 dan EA Awareness 57

Gambar 15Rapat high level Pimpinan Panitia Nasional bersama Secretary IMF dan tim pada Spring Meetings 2017 di Washington, DC

61

Gambar 16 Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2018 62

Gambar 17 Tren Capaian Pejabat Setjen yang Memenuhi SKJ 103

Gambar 18 Perbandingan nilai prinsip-prinsip SFO pada Kemenkeu 121

Gambar 19 Perbandingan Nilai Review Sekretariat Jenderal dan Kemenkeu 123

Gambar 20 Buku Saku “Data dan Fakta Setjen” 124

Gambar 21 Alur Pelaksanaan Resource Forum 125

Gambar 22 Comprehensive Budgeting Document 126

Gambar 23 Menteri Keuangan dalam Kemenkeu Mengajar #3 130

Gambar 24 Penghargaan Indonesia Contact Centre Association (ICCA) tahun 2018 133

Gambar 25 Sertifikat Internasional (ISO) bidangTIK 135

Gambar 26 Penghargaan National Procurement Award 136

Gambar 27 Situation Room Kemenkeu 138

Gambar 28 Grafik Penyelesaian Tunggakan Sengketa Pajak 139

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018vi

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018 vii

Daftar TabelTabel 1 Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan unit kerja 8

Tabel 2 Perbandingan jumlah pegawai Pendidikan 9

Tabel 3 Matriks Renstra – Renja – Kontrak Kinerja tahun 2018 31

Tabel 4 Matriks Renja – Kontrak Kinerja 2018 32

Tabel 5 Bobot Penghitungan Komponen Kualitas Pelaksanaan Anggaran 46

Tabel 6 Penempatan lulusan PKN STAN Tahun 2018 ke 26 K/L 54

Tabel 7 Penghitungan Capaian IKU Sekretariat Jenderal Tahun 2018 63

Tabel 8 Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 71

Tabel 9 Penghargaan dan Opini dalam Penilaian IKU Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan 73

Tabel 10 Target unit kerja ZI WBK Kemenkeu-Wide 2018 107

Tabel 11 Jadwal Kegiatan Penilaian unit kerja ZI WBK tahun 2018 107

Tabel 12 Penghitungan Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal 113

Tabel 13 Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran per Satuan Kerja (Setjen) 114

Tabel 14 Inisiatif Strategis Setjen tahun 2018 115

Tabel 15 Komponen Reviu Pegelolaan Kinerja Kemenkeu 112

Tabel 16 Penilaian Hasil Review Pengelolaan 112

Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi WBK 132

Tabel 18 Capaian Kinerja Kementerian Keuangan 2018 134

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018viii

Ringkasan Eksekutif

Dalam mewujudkan visi Sekretariat Jenderal, yaitu “Menjadi Penggerak Utama Penyempurnaan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi Kementerian Keuangan,” Sekretariat Jenderal menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 dengan berpedoman pada Renstra Setjen 2015-2019 dan Sasaran Strategis (SS) yang digambarkan ke dalam empat perspective berdasarkan prinsip manajemen/pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) yaitu stakeholder, customer, internal process dan learning and growth dimana SS tersebut diukur dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian atas IKU tersebut secara berkala dimonitor dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2018 Sekretariat Jenderal menetapkan sebanyak 12 Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama sebanyak 24. Setiap periode tiga bulan (triwulan) keseluruhan capaian IKU dihitung ke dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dimana nilai ≥ 100 memiliki arti bahwa satus kinerja organisasi telah memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Grafik di bawah menggambarkan Nilai Kinerja Sekretariat Jenderal dari tahun 2013 hingga 2018 dimana nilai pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 112.58 (tahun 2017) menjadi 111.73 (tahun 2018) atau turun sebesar 0.85 poin. Meski NKO mengalami penurunan, namun nilai kinerja dari tahun ke tahun tidak dapat diperbandingkan secara langsung mengingat pada beberapa Indikator Kinerja Utama dilakukan perbaikan dari segi kualitas dan target. Sejalan dengan hal tersebut, Sasaran Strategis dan arah serta tantangan yang dihadapi pada setiap tahun selalu berbeda.

Nilai Kinerja Organisasi

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018 ix

Pada tahun 2018 selain menjalankan tugas dan fungsi rutin, Sekretariat Jenderal juga melaksanakan beberapa kegiatan strategik yang diantaranya adalah implementasi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (IS-RBTK) yang meliputi penguatan budaya organisasi Kementerian Keuangan, optimalisasi Leaders Factory untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel, refocusing organisasi Sekretariat Jenderal, serta pelaksanaan Annual Meetings IMF-World Bank Group Tahun 2018.

Atas kinerja tahun 2018 terdapat berbagai penghargaan yang dicapai diantaranya adalah diraihnya status Wajar Tanpa Pengecualian atas Opini BPK pada Laporan Keuangan BA.015 (Kementerian Keuangan) untuk ke-7 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012. Selain itu, Indeks Efisiensi Birokrasi Kemenkeu juga dapat didorong peningkatannya menjadi 7,5 (skala 10) dari 6,4 (pada tahun 2017). Pada bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Pusintek kembali dapat mempertahankan 3 Sertifikasi Standardisasi Internasional (ISO). Selain itu, pada tahun 2018 juga telah diraih setidaknya 17 penghargaan pada bidang

kehumasan, BKN Award 2018 dan anugerah KASN Tahun 2018 pada kategori Inovasi Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Individu ASN pada bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia, dua National Procurement Award pada bidang pengadaan, serta Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik 2018 pada bidang hukum.

Selain itu sebagai salah satu bentuk tindak lanjut evaluasi organisasi pada tahun 2017, Sekretariat Jenderal melaksanakan refocusing organisasi melalui penggabungan Biro Perlengkapan dan Pusat LPSE menjadi “Biro Manajemen BMN dan Pengadaan” pada tahun 2018, serta penajaman tugas dan fungsi Biro Bantuan Hukum menjadi “Biro Advokasi” sesuai dengan peraturan PMK Nomor 212/PMK.01/2017.

Selanjutnya pada tahun 2019, Sekretariat Jenderal memiliki berberapa agenda utama yang akan terus dipantau implementasinya diantaranya adalah program prioritas Transformasi Digital Kementerian Keuangan dengan tetap mendorong perbaikan atas kinerja dengan terus mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018x

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta isu/kegiatan utama (strategic issues) yang dihadapi organisasi sepanjang tahun 2017

• Tugas dan Fungsi

• Sumber Daya Manusia

• Mandat dan Peran Strategis

• Isu-isu/Peristiwa Utama (Strategic Issues)

• Sistematika Laporan Kinerja

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 2018 1

PENDAHULUANBAB 1

LAPORAN KINERJA | Sekretariat Jenderal Tahun 20182

Tugas dan Fungsi

VISI

“Menjadi penggerak utama penyempurnaan

berkelanjutan menuju terwujudnya visi

Kementerian Keuangan”

MISI1. Menyediakan saran-saran strategis yang berwawasan ke depan;

2. Menjadi penggerak kesempurnaan dalam budaya kinerja;

3. Menyediakan sumber daya manusia yang terbaik di kelasnya;

4. Membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi sempurna;

5. Menyediakan layanan sentra korporat yang efisien.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan .

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal memiliki semangat budaya “PRiME” - Profesional, Responsif, Inovatif, Modern, dan Enthusiastic. Semangat unggul (spirit) Sekretariat Jenderal sebagai PRiME ini ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-66.1/SJ/2016 yang merupakan turunan dari nilai-nilai serta program budaya Kementerian Keuangan. Berikut adalah makna dari semangat tersebut:

Professional. Menjadi ahli di bidangnya dengan keunikan masing-masing pribadi, kerja tuntas dan akurat penuh tanggung jawab dan komitmen, asah kemampuan dan pengetahuan, serta manajemen waktu dan bekerja dengan hati.

Responsive. Memberikan layanan tepat waktu dan transparan, Inisiatif menggali kebutuhan layanan. Cekatan dalam menyelesaikan masalah, serta proaktif untuk meningkatkan kualitas layanan.

Innovative. Menciptakan terobosan baru, berpendapat positif dan bernilai tambah, berpartisipasi aktif serta mengenali perubahan kebutuhan pemangku kepentingan.

Modern. Menggunakan metode dan alat terkini agar meningkatkan kualitas kerja. Cepat dan tanggap dalam penguasaa teknologi terkini yang bermanfaat untuk memberikan layanan kepada pemangku kepentingan.

Enthusiastic. Antusiasme dan semangat kerja yang tinggi, penuh tanggung jawab, serta inisiatif menggali kebutuhan layanan.


Gambar 1. Struktur OrganisasiSekretariat jenderal sesuaiPMK 234/2015


Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Sekretaris Jenderal di dukung oleh 8 (delapan) Unit Eselon II yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan; mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah, rencana kerja tahunan atau jangka pendek, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian Keuangan, pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko Kementerian Keuangan, penyusunan anggaran Kementerian Keuangan, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian Keuangan;

2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Biro Hukum; mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan;

4. Biro Bantuan Hukum; mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), hak uji materiil dan sengketa kepegawaian, serta sengketa internasional, arbitrase, pemulihan aset negara, dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian Keuangan;

5. Biro Sumber Daya Manusia; mempunyai tugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;


6. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi; mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan manajemen kehumasan di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Biro Perlengkapan; mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Biro Umum; mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan tingkat Kementerian Keuangan dan pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian Keuangan, serta melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sekretaris Jenderal selain membawahi biro-biro juga membawahi unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, adalah sebagai beriktu:

1. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan; yang bertugas untuk melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Sekretariat Jenderal juga terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab kepada Pusintek, yakni:

1.1. Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Miliki Negara; yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara.

1.2. Kantor Pengelolaan Pemulihan Data; yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC) Kementerian Keuangan.

2. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan; yang bertugas untuk penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris.

3. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan; yang bertugas untuk melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian.

4. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik; yang bertugas untuk menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga.


Selain itu, Sekretariat Jenderal juga mengkoordinasikan organisasi yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1. Sekretariat Pengadilan Pajak; merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang bertugas memberikan dukungan kepada Pengadilan Pajak dalam rangka mewujudkan administrasi peradilan pajak yang tertib, efektif, dan efisien dengan memberikan pelayanan administrasi sengketa pajak secara cepat, murah, dan sederhana;

2. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan; merupakan amanat UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan;

3. Pusat Investasi Pemerintah (PIP); merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Meskipun kemudian pada pertengahan tahun tepatnya sejak tanggal diundangkannya (5 Juli 2017) PMK Nomor 91/PMK.01/2017 unit kerja ini menjadi tanggungjawab Direktorat jenderal Perbendaharaan;

4. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; merupakan amanat Undang-Undang APBN Tahun 2010 s.d. 2013 dan dalam Perpres 28 Tahun 2015, LPDP merupakan unit khusus Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

5. Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (SetKSSK) adalah organisasi baru yang kemudian bergabung dengan Sekretariat Jenderal melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. SetKSSK merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 7 ayat 4 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Dalam Pasal 1 PMK 92/2017 kemudian dijelaskan bahwa: Sekretariat KSSK merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal.


Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menjadi asset utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi berubah setiap tahun, dimana pada tahun 2017

2017 2018

total pegawai adalah sebanyak 2706 orang pegawai menjadi 2535 orang pegawai (turun sebesar 6.32%). Berikut adalah perbandingan komposisi pegawai Sekretariat Jenderal tahun 2017-2018:

Tabel 1. Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan unit kerja

Unit Jumlah

Sekretaris Jenderal 1

SJ 1. Biro Perencanaan Keuangan 151

SJ 2. Biro Organta 88

SJ 3. Biro Hukum 119

SJ 4. Biro Advokasi 90

SJ 5. Biro SDM 599

SJ 6. Biro KLI 141

SJ 7. Biro Perlengkapan 108

SJ 8. Biro Umum 283

SJ 9. Pusintek 380

SJ 10. PPPK 118

SJ 11. Pushaka 78

SJ 12. Set PP 368

SJ 13. PLPSE 104

SJ 14. Setkomwasjak 44

SJ 15. LPDP 30

SJ 16a. TP Canstra 1

SJ 16b. TP PKN

SJ16c. TP SDA

SJ 18. CTO

a. CHIEF CHANGE MANAGEMENT OFFICER I

1

b. CHIEF CHANGE MANAGEMENT OFFICER II

1

c. CHIEF ORGANIZATION TRANS-FORMATION OFFICER

d. CHIEF REPORTING OFFICER 1

Total 2706

Unit Jumlah

Sekretaris Jenderal 1

SJ 1. Biro Perencanaan Keuangan 153

SJ 2. Biro Organta 90

SJ 3. Biro Hukum 136

SJ 4. Biro Advokasi 99

SJ 5. Biro SDM 197

SJ 6. Biro KLI 154

SJ 7. Biro Perlengkapan 112

SJ 8. Biro Umum 292

SJ 9. Pusintek 461

SJ 10. PPPK 125

SJ 11. Pushaka 78

SJ 12. Set PP 432

SJ 13. PLPSE 110

SJ 14. Setkomwasjak 50

SJ 15. LPDP 31

SJ 16. Set KSSK 8

SJ 17a. TP Canstra 1

SJ 17b. TP PKN 1

SJ17c. TP SDA 1

SJ 18. CTO

a. CHIEF CHANGE MANAGEMENT OFFICER I

1

b. CHIEF CHANGE MANAGEMENT OFFICER II

1

c. CHIEF ORGANIZATION TRANS-FORMATION OFFICER

d. CHIEF REPORTING OFFICER 1

Total 2535


2017 2018

Tabel 2. Perbandingan jumlah pegawai Pendidikan

Unit Jumlah

SD 12

SMP 19

SMA 342

D1 94

D2 1

D3 649

D4 78

S1 1076

S2 407

S3 28

Total 2706

Unit Jumlah

SD 6

SMP 13

SMA 247

D1 79

D3 0

D3 91

D4 651

S1 1050

S2 380

S3 18

Total 2535

Total Pegawai 20182535 Pegawai

Pria: 1626Wanita: 909

Gambar 2. DemografiPegawai per uniteselon II


Mandat dan Peran Strategis

Isu-isu/Peristiwa Utama(Strategic Issues)

Sesuai dengan KEP-169.1/SJ/2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal memiliki peran strategis antara lain:

1. Menyiapkan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan srategik, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian;

3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan, serta memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian;

4. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Mengkoordinasikan penyusunan program komunikasi publik, mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, melaksanakan edukasi publik mengenai peraturan perundangan di bidang keuangan dan mengelola opini publik dalam rangka mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat serta menyiapkan penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

6. Melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Membina pelaksanaan ketatausahaan Kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas Kantor pusat Kementerian.

Di tahun 2018 Sekretariat Jenderal menghadapi beberapa isu-isu/peristiwa utama, antara lain:

1. Implementasi Penataan Organisasi Sepanjang tahun 2017 telah dihasilkan

beberapa ketetapan perubahan organisasi, sehingga implementasi atas penetapan di tahun 2018 membutuhkan perhatian tersendiri, berikut adalah beberapa ketetapan yang implementasinya dilaksanakan di tahun 2018:

a. Diamanatkannya unit baru yang secara administrasi berada di bawah Setjen yaitu Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Set-KSSK) dengan ditetapkannnya PMK Nomor 92/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan; dimana sesuai dengan Pasal 28 PMK92/2017 Pejabat dan pegawai Sekretariat KSSK dapat berasal dari pegawai negeri sipil, pegawai Bank Indonesia, pegawai Otoritas Jasa Keuangan, pegawai Lembaga Penjamin Simpanan,


serta pegawai nonpegawai negeri sipil lainnya.

Sebagai organisasi baru, SetKSSK perlu melakukan langkah2 pembentukan satker baru termasuk didalamnya dalam merumuskan rencana kerja (renja) tahun 2018 berikut dengan penyusunan peta strategis serta indikator kinerja utama yang akan menjadi target capaian kinerja setKSSK di tahun berjalan.

b. Implementasi Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 212/PMK.01/2017; dimana di dalam struktur organisasi Sekretriat Jenderal memfokuskan ulang tugas dan fungsi Biro Bantuan Hukum sekaligus merubah nomenklaturnya menjadi Biro Advokasi, selanjutnya Biro Perlengkapan dan Pusat

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE) menjadi satu dan berubah nomenklatur menjadi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Hal yang menjadi isu dari implementasi penataan organisasi atas poin a dan b adalah pada penentapan grading pegawai dan pengangkatan pegawai pada unit bersangkutan, dimana salah satu hal yang harus dipastikan oleh pengelola kepegawaian adalah memastikan bahwa pemenuhan pegawai tidak akan mengganggu kinerja organisasi.

Proses penggabungan Biro Perlengkapan dan PLPSE juga perlu dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian mengingat kedua unit ini merupakan satker yang berbeda dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan pertanggungjawaban anggaran yang berbeda.

2. Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (IS-RBTK)

Gambar 3. Peta InsitaifStrategis ProgramRBTK


Monitoring pelaksanaan Inisiatif Strategis RBTK Sekretariat Jenderal dilaksanakan oleh Project Manajement Office (PMO) Setjen yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor KEP-146/SJ/2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (Project Manajement Office) Sekretariat Jenderal tahun 2018.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisaitif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal diamanatkan Inisiatif Strategis untuk dipantau PMO pada tahun 2018 sebagai berikut:

a. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan;

b. Optimalisasi Kementerian Keuangan Leaders Factory untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel;

c. Memfokuskan Ulang Organisasi Sekretariat Jenderal

d. Rencana transisi menuju organisasi SDM terintegrasi, dengan pemberdayaan Unit Eselon I;

e. Meluncurkan arsitektur end-state data dan aplikasi;

f. Memperkuat oganisasi dan tata kelola Kemenkeu;

g. Melembagakan mekanisme end-to-end appraisal yang menyertakan manajemen rewards dan konsekuensi.

h. Rekrutmen tenaga eksternal untuk jabatan strategis (pimpinan fungsional, jabatan operasional khusus).

3. Pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank Group Tahun 2018

Sidang Tahunan IMF-WBG (AM 2018) merupakan forum pertemuan terbesar bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan di tingkat global, yang mempertemukan pihak pemerintah (Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral) dari 189 negara, dan pihak non pemerintah yang menguasai sektor keuangan dan ekonomi dunia.

Setiap tiga tahun sekali, negara-negara di dunia bersaing untuk menjadi tuan rumah pertemuan ini, karena potensi manfaat yang sangat besar bagi perekonomian negara tuan rumah, baik untuk mempromosikan destinasi investasi, wisata, pusat penyelenggaraan event internasional, maupun untuk menunjukkan kemajuan dan stabilitas ekonomi negara tuan rumah.

Selain itu lokasi penyelenggaraan juga akan menikmati manfaat secara langsung dari kontrak bisnis untuk mensuplai kebutuhan penyelenggaraan Sidang Tahunan, dan sektor pariwisata serta industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) yang akan menikmati manfaat langsung dari penyelenggaraan event-event lain serta spending dari para delegasi/ peserta. Juga manfaat jangka panjang dari promosi Bali yang menjadi lokasi penyelenggaraan, sebagai destinasi kunjungan wisata kelas dunia.

Tidak heran apabila banyak negara bersaing untuk bisa terpilih sebagai tuan rumah kegiatan ini yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali di luar Amerika Serikat. Bahkan untuk Sidang Tahunan di tahun 2021 nanti, sudah ada 21 negara yang mendaftar dan bersaing untuk menjadi negara tuan rumah.

AM 2018 merupakan acara event internasional terbesar yang pernah ditangani Indonesia. Sebelumnya Bali pernah menjadi tuan rumah berbagai pertemuan internasional berskala besar seperti pertemuan APEC di 2013 dengan jumlah delegasi sekitar 5.000 orang dari 21 negara, dan pertemuan COP - UNFCCC di 2007 dengan jumlah delegasi 10.000 orang dari 189 negara.


Dalam kegiatan ini, jumlah negara yang terlibat mencapai 189 negara dengan total delegasi asing jauh lebih besar yang diperkirakan bisa mencapai 18.000 hingga lebih dari 20.000 orang, termasuk:

a. Lebih dari 400 orang, seluruh Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan dan Gubernur Bank Sentral

b. Sekitar 20 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

c. Sekitar 5.000 pejabat tinggi dan delegasi resmi dari pemerintah dan bank sentral

d. 1.000 orang senior manajemen, experts, dan staf IMF dan World Bank Group

e. orang para pengambil keputusan dan eksekutif senior dari organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, sektor swasta, akademisi, lembaga think tank, dan NGO

f. 2.000 jurnalis dan awak media internasional

g. Sebagian dari para delegasi/ peserta juga akan membawa spouses dan keluarga untuk memanfaatkan kunjungan ke AM 2018 ini, sekaligus untuk berwisata di Indonesia dan diperkirakan jumlahnya dapat mencapai 4.000 orang.


SistematikaLaporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Setjen Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. PendahuluanPada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Perencanaan KinerjaPada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Akuntabilitas KinerjaA. Realisasi Agenda Prioritas

Pada Sub bab ini di uraikan khusus kegiatan atas agenda prioritas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang tertuang pada Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) yang menjadi tanggungjawab Sekretarariat Jenderal Kementerian Keuangan dan yang menjadi prioritas Setjen di tahun 2018.

B. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini secara ringkas diuraikan

capaian kinerja organisasi.

C. Analisis Kinerja Pada sub bab ini disajikan capaian

kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014.

D. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi

anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

E. Inisiatif Strategis Pada sub bab ini diuraikan realisasi

Insiatif Strategis Setjen sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

F. Evaluasi Kinerja 2018 Pada sub bab ini diuraikan mengenai

evaluasi atas audit Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah atas Kinerja Sekretariat Jenderal dan proses refinement Kontrak Kinerja 2019.

4. Kinerja Lainnya, menjelaskan kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Jenderal dan penghargaan-penghargaan sepanjang tahun 2018

5. Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas

capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran


Halaman ini sengaja dikosongkan


Ringkasan/ikhtisarperjanjian kinerja tahun 2018

• Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019

• Rencana Kerja 2018

• Pengukuran Kinerja

• Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi


PERENCANAAN KINERJA

BAB 2


Rencana StrategisSetjen 2015-2019

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Setjen tahun 2015-2019 tertuang dalam Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor KEP-169.1/SJ/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019, memuat perencanaan jangka menengah (5 tahun) termasuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal.

Selanjutnya dokumen Renstra Setjen 2015-2019 menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan visi Sekretariat Jenderal, yaitu “Menjadi Penggerak Utama Penyempurnaan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi Kementerian Keuangan” selama 5 tahun ke depan serta menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Sebagaimana terdapat pada bab sebelumnya, visi Sekretariat Jenderal adalah:

“Menjadi Penggerak Utama Penyempurnaan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi Kementerian Keuangan”

Frase “Menjadi Penggerak Utama” mengandung pengertian bahwa Sekretariat Jenderal dalam peran dan fungsinya harus mampu mengelola dan sekaligus pembina sumber daya di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga benar-benar mampu mengikuti dan menopang dinamika Kementerian Keuangan. Sumber daya yang dikelola Sekretariat Jenderal meliputi antara lain: sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya organisasi dan sumber daya teknologi dan informasi.

Frase “Penyempurnaan Berkelanjutan” mengandung pengertian bahwa suatu proses yang dinamis dimana organisasi dan segenap elemen di dalamnya harus senantiasa melakukan proses perbaikan dalam menunju kesempurnaan. Dalam posisi ini, Sekretariat Jenderal memegang peran sebagai penggerak utama dalam proses penyempurnaan yang berkelanjutan sehingga Kementerian Keuangan mampu mewujudkan visinya.


1. Tujuan

Pengelolaan sumber daya yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan mampu mewadahi sekaligus mefasilitasi seluruh program kerja Kementerian Keuangan dalam rangka mencapai tujuan.

Pengelolaan sumber daya yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan mampu mewadahi sekaligus mefasilitasi seluruh program kerja Kementerian Keuangan dalam rangka mencapai tujuan.

Penyempurnaan berkelanjutan di bidang pengelolaan sumber daya merupakan keharusan sebagai implementasi dari transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2015-2019. Untuk mecapai visi Sekretariat Jenderal 2015-2019 telah ditetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Kualitas pengelolaan keuangan yang terus meningkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan program Kementerian Keuangan;

2. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan pengutan kelembagaan;

3. Sistem teknologi dan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang terintegrasi;

4. Kualitas sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang meningkat sehingga menjadi yang terbaik di kelasnya;

5. Kualitas layanan korporasi yang tinggi sehingga mampu memberikan kepuasan yang tinggi bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal Kementerian Keuangan;

6. Kinerja tugas-tugas khusus yang tinggi.


2. Sasaran Strategis

Dalam rangka memudahkan pengukuran pencapaian tujuan-tujuan Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan, perlu dirinci dalam beberapa sasaran strategis. Terdapat 6 sasaran strategis dalam internal process perspective yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Jenderal pada tahun 2019, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel;

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan adalah transformasi kelembagaan yang efektif;

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan sistem teknologi dan informasi yang terintegrasi adalah sistem informasi keuangan yang terintegrasi;

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kualitas sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang meningkat adalah penguatan pengelolaan sumber daya manusia berbasis merit;

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kualitas layanan korporasi yang tinggi adalah layanan korporat yang andal

6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kinerja tugas-tugas khusus yang tinggi adalah pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

3. Program

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal serta mendukung tercapainya kebijakan, visi dan misi Kementerian Keuangan, 6 tujuan dan 6 sasaran strategisnya, maka disusun program:

“Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan”

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan.


4. Kegiatan

Untuk mecapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan diturunkan dalam beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran;

2. Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Jabatan Fungsional;

3. Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan;

4. Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum;

5. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM;

6. Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara;

7. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan;

8. Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian Keuangan;

9. Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;

10. Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan;

11. Koordinasi dan Harmoni Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan;

12. Pengelolaan Investasi Pemerintah;

13. Penyelesaian Sengketa Pajak;

14. Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

15. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan;

16. Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN);

17. Dukungan Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN.


Rencana Kerja 2018

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 dimulai dari mereviu ulang dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2015 – 2019 dan Renstra Setjen 2015 – 2019, rencana kerja tahun sebelumnya dan arahan pimpinan/kebijakan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Dokumen Renja kemudian digunakan sebagai dokumen panduan kegiatan yang merefleksikan target, volume dan anggaran yang digunakan dan menjadi target pelaksanaan kerja di tahun berjalan. Adapun fungsi lain dari dokumen renja adalah sebagai revisi atas dokumen renstra setjen 2015-2019, hal ini karena adanya kebutuhan, kebijakan atau kondisi ekstrenal dan internal yang berbeda dengan kondisi pada saat penetapan renstra setjen 2015-2019.

Dokumen Renja selanjutnya disusun ke dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang penerapannya di Kementerian Keuangan dituangkan ke dalam format Anggaran dan Informasi Kinerja (ADIK).

1. Evaluasi Renstra Setjen 2015-2019

Evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019 merupakan salah satu tahapan yang dilakukan secara paralel dengan penyusunan rencana kerja sepanjang tahun 2017. Beberapa Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator yang telah ditetapkan dalam KEP-169.1/SJ/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019, yang sudah tidak relevan terutama karena adanya perubahan organisasi seperti misalnya:

a. Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah melalui PMK Nomor 91/PMK.01/2017; dimana di tahun-tahun berikutnya PIP sebagai unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur JenderalPerbendaharaan;

b. Diamanatkannya Sekretariat Khusus yang secara administrasi berada di bawah Setjen yaitu Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Set-KSSK) dengan ditetapkannnya PMK Nomor 92/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;

c. Ditetapkannnya Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 212/PMK.01/2017; dimana di dalam struktur organisasi Sekretriat Jenderal memfokuskan ulang tugas dan fungsi Biro Bantuan Hukum sekaligus merubah nomenklaturnya menjadi Biro Advokasi, selanjutnya Biro Perlengkapan dan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE) menjadi satu dan berubah nomenklatur menjadi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Selanjutnya hal-hal yang dianggap lebih strategis atau prioritas dalam mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Program/sasaran Kegiatan di susun dan diajukan kepada pimpinan untuk dapat ditetapkan


dalam rencana kerja (Renja) Sekretariat Jenderal tahun berjalan.

Berikut adalah pembahasan-pembahasan evaluasi renstra Setjen 2015-2019 yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017-2018:

a. Rapat dengan Biro Perencanaan dan Keuangan 25 Juli 2017 hal Review Implementasi Strategi Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019;

b. UND-250/SJ.1/2017 tanggal 7 Agustus 2017 hal Undangan Rapat Persiapan Reviu Implementasi Strategi Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015-2019, dilaksanakan pada hari Selasa 8 Agustus 2017;

c. Pelaksanaan Trilateral Meeting Satker Pusat Investasi Pemerintah (PIP) TA 2018 UND-270/SJ.1/2017 tanggal 23 Agustus 2017, dilaksanakan pada hari Kamis 24 Agustus 2017;

d. UND-234/SJ.8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 hal Reviu Renstra Kemenkeu 2015-2019 dan Perencanaan Kegiatan Prioritas Kemenkeu tahun 2019; dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Agustus 2017, di Ruang Rapat Mezzanine II;

e. UND-260/SJ.8/2017 tanggal 31 Agustus 2017 hal One-on-One Meeting Pembahasan Matriks Reviu Renstra Setjen 2015-2019, ; dilaksanakan pada hari Senin 4 September 2017;

f. Pelaksanaan Focus Group Discussion Reviu Implementasi Strategi Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015-2019; UND-266/SJ.1/2017 tanggal 21

Agustus 2017, dilaksanakan pada hari Jumat, 8 September 2017;

g. ND-1013.1/SJ.8/2017 tanggal 8 September 2017 hal Penyampaian Matriks Reviu Renstra Kemenkeu 2015-2019 (UIC: Setjen) kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;

h. UND-359/SJ.8/2017 tanggal 8 Desember 2017 hal Pembahasan Rencana Kegiatan Strategis Sekretaris Jenderal tahun 2019, dilaksanakan pada hari Jumat 15 Desember 2017.

i. Persiapan Penyusunan Rancangan Tekhnokratik Renstra Kemenkeu 2020-2024, dimana dalam mempersiapkan rancangan level Kemenkeu dibutuhkan persiapan dan reviu atas renstra yang ada di Setjen tahun 2015-2019, undangan tanggal 25 Juli 2018 oleh Biro Cankeu melalui UND-188/SJ/2018 tanggal 20 juli 2018;

j. Keikutsertaan dalam workshop penyusunan Rancangan Tekhnokratik Renstra Kemenkeu 2020-2024 di Semarang atas undangan Biro Cankeu pada tanggal 7-10 Agustus 2018 sesuai UND-197/SJ.1/2018 tanggal 31 Juli 2018;

k. UND-206/SJ.8/2018 tanggal 6 Agustus 2018 hal One on One Meeting Isu Strategis dan SWOT Analysis Setjen mengundang PIC masing-masing Unit Esleon II yang membidangi perencanaan pada tanggal 8-10 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat B Biro Umum;


l. Undangan Rapat Pembahasan Lanjutan Isu Strategis Lingkup Sekretariat Jenderal dalam Rangka Penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 tanggal 27 Agustus 2018 sesuai dengan UND-15/SJ.85/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

m. Pelaksanaan pembahasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024 pada tanggal 21 September 2018 bertempat pada Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Gedung Djuanda I Lantai 4 melalui UND-235/SJ.8/2018 tanggal 18 September 2018;

n. Rapim membahas Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024 sebagai bagian dari reviu Renstra Setjen 2015-2019 pada tanggal 20-21 Oktober 2018 sesuai UND-262/SJ.8/2018 tanggal 16 Oktober 2018;

o. Permintaan pemutakhiran capaian renstra Kemenkeu 2015-2019 atas salah satu tujuan yang termaktub dalam Renstra Kemenkeu 2015-2019 “Kesinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Governance, dan Penguatan Kelembagaan”, dimana 3 Sasaran Strategis menjadi tanggungjawab Setjen yakni: (i) Organisasi yang fit for purpose, (ii) SDM yang kompetitif; dan (iii) Sistem Informasi Manajemen yang yang Terintegrasi melalui ND-1558/SJ.8/2018 tanggal 22 November 2018;

p. Menghadiri Joint Planning Session (JPS) Penyusunan Rancanagan Tekhnokratik Renstra Kemenkeu 2020-2024 atas undangan Biro Cankeu pada tanggal 18-21 Desember 2018 bertempat di Malang Jawa Timur;

q. Pembahasan rencana tindak lanjut arahan Sesjen pada Rapimsus Penyusunan Renstra Setjen 2020-2024 di Bogor (20-21 Oktober 2018) pada tanggal 25 januari 2019 sesuai UND-38/SJ.8/2019 tanggal 24 Januari 2019;

r. Pembahasan konsep bahan tayang dan substansi materi raker terkait penyusunan draft Renstra Setjen 2020-2024 tanggal 11 Februari 2019 sesuai dengan UND-54/SJ.8/2018 tanggal 7 Februari 2019.

2. Keselarasan Renstra 2015 – 2019 dengan Renja 2018

Penyusunan rencana kerja (Renja) dan Pagu Indikatif tahun Y disusun pada awal tahun Y-1 (dimulai sekitar bulan Februari – Maret setahun sebelumnya) dengan memperhatikan penyerapan anggaran pada tahun Y-2 dan alokasi anggaran yang diberikan pada tahun Y-1.

Proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal tahun 2018 dilakukan dengan menerapkan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang dilakukan pertama kali pada tahun 2016.


Gambar 4. IlustrasiPenataan ADIK

2.1. Indikator Kinerja dalam Renstra2015 - 2019 Kode: 015.01.01 (Sekretariat Jenderal)

Program/Kegiatan: Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

Indikator Target 2018 Alokasi(dalam juta rupiah)

1 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan 78

20.374.384,32 Presentasi Pejabat yang memenuhi Standar

Kompetensi Jabatan 85%

3 Indeks Opini BPK atas LaporanKeuangan BA 015 4 (WTP)

4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Penyedia Data) 4,02 (skala 5)

2.2. Renja 2018Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP):

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2018 Alokasi 2018(dalam juta rupiah)

01 Tata Kelola Kementerian Keuangan yang Baik

Rata-rata Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan 100

19.885.076.308Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal

4,17(skala 5)

Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan

*) data sesuai aplikasi krisna bappenas


Output:

Kegiatan:

Output Program Indikator Output Target 2018

01 Layanan Koorporat yang Berkualitas

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materil Yang Dimenangkan 90%

Persentase Opini Negatif Pemberitaan Kemenkeu Pada Media 10%

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian RPMK/RKMK 80

Persentase Implementasi Penggunaan Jabatan Fungsional 100%

Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RK BMN Kementerian Keuangan 100%

Persentase Penerapan Sistem Manajemen Talenta Sesuai Milestone 100%

Persentase Downtime Sistem TIK Sekretariat Jenderal 0.95%

Persentase Penguatan Pengadaan 100%

Indeks Kualitas Pelaksanaan Tugas Khusus 100

02 Output Internal Unit Eselon I Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95%

Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan 2018 (juta)

Prakiraan Kebutuhan(Juta)

2019 2020 2021

1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum 77.28,66 77.569,59 77.862,42 78.122,20

1626

Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

777.758,31 28.643,36 29.645,87 30.535,25

1627Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan

4.836,09 5.005,35 5.180,54 5.335,95

1628Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan Fungsional

6.932,85 7.175,50 7.426,65 7.649,45

1629Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

82.137,37 85.012,18 87.987,60 90.627,23

1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 8.839,94 9.149,34 9.469,56 9.753,65

1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM 20.302,27 21.012,85 21.748,30 22.400,75

1632

Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

16.303.340,00 16.873.725,01 17.464.073,48 17.987.796,92


Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan 2018 (juta)

Prakiraan Kebutuhan(Juta)

2019 2020 2021

1633Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan KebijakanMenteri Keuangan

10.872,11 11.252,63 11.646,47 11.995,87

1634

Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

432.076,07 447.198,73 462.850,68 476.736,20

1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00

1636Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

20.239,45 20.947,83 21.681,01 22.331,44

1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan 28.121,57 29.105,82 30.124,53 31.028,26

1638

Dukungan Pelayanan Pelak-sanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

206.664,17 213.897,42 221.383,82 228.025,34

1639 Penyelesaian Sengketa Pajak 87.677,35 90.746,05 93.922,16 96.739,83

1642Dukungan Pelaksanaan Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan

1.388,65 0,00 0,00 0,00

5170

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan

8.853,44 9.163,30 9.484,02 9.768,54

5171Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

1.807.750,00 1.871.021,25 1.936.506,99 1.994.602,20

*) data sesuai aplikasi krisna bappenas


3. Refinement Kontrak Kinerja Sekretariat Tahun 2018

Proses Refinement Kontrak Kinerja dilakukan pada triwulan 4 tahun 2017 dengan terlebih dahulu menelaah kembali Renja tahun 2018 yang telah sebelumnya di susun pada tahun 2017, dan Kontrak Kinerja tahun sebelumnya (KK tahun 2017).

Perubahan IKU dan target yang kemudian dibahas bersama dengan para SubManajer Kinerja Organisasi (SMKO) unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk kemudian di rumuskan Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan prioritas sasaran strategis Sekretariat Jenderal di tahun 2018 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Keuangan.

Dokumen lain yang kemudian dijadikan sebagai acuan refinement Kontrak Kinerja selain Renstra Kemenkeu 2015-2019 adalah Renstra Setjen 2015-2019, KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, Hasil Rapat Pimpinan dalam Leaders Offsite Meeting, dan Arahan pimpinan lainnya.

Proses penyusunan Kontrak Kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan melalui mekanisme bottom-up (menjaring masukan dari masing-masing unit eselon II) dan top-down (berasal dari arahan-arahan langsung strategis dari Menteri Keuangan atau Sekretaris Jenderal terhadap arah organisasi Sekretariat Jenderal di tahun 2018).

Proses refienement sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah proses panjang yang diawali dari pembahasan rencana kerja tahun 2018 (yang ditetapkan sepanjang tahun 2017) dan dibahas kembali pada triwulan IV (empat) dengan mempertimbangkan capaian atas Kontrak Kinerja tahun sebelumnya (2017). Berikut adalah proses penelaahan Rencana Kerja tahun 2018 yang menjadi cikal bakal Kontrak Kinerja tahun 2018:

a. Pelaksanaan Resource Forum Kementerian Keuangan, disampaikan melalui S-132/SJ.1/2017 tanggal 3 Maret 2017 hal Penyampaian Hasil Pelaksanaan Resource Forum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan tahun 2018;

b. Pelaksanaan Resource Forum Sekretariat Jenderal melalui undangan rapat resource forum Nomor UND-96/SJ.8/2017 tanggal 17 Maret 2017 hal Resource Forum Sekretariat Jenderal, dilaksanakan pada hari Rabu 22 Maret 2017.

c. Pelaksanaan Joint Planning Session dalam penyusunan Renja Tahun 2018 di bulan Desember 2017.

Selanjutnya proses refinement Kontrak Kinerja dilakukan melalui beberapa kali pembahasan sebagai berikut:

a. Penyampaian Nota Dinas Kepala Biro Umum kepada seluruh pimpinan Unit Eselon II Nomor ND-1193/SJ.8/2017 hal Persiapan Refinement Kontrak Kinerja Kemenkeu-One (Setjen) tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2017;


b. Undangan One-on-one meeting dengan SMKO masing-masing unit eselon II tanggal tanggal 9 November hingga 13 November 2017 melalui Undangan One-on-one meeting Refinement Kontrak Kinerja Nomor UND-320/SJ.8/2017 tanggal 31 Oktober 2017; mengundang Biro Hukum, Biro Advokasi, Biro SDM, Biro KLI, Pusintek dan Pushaka;

c. Permintaan draft Kontrak Kinerja Tenaga Pengkaji Perencanaan Strategik melalui Nota Dinas Nomor ND-1286/SJ.8/2017 tanggal 9 November 2017;

d. Penyampaian hasil one-on-one meeting kepada beberapa unit eselon II pada tanggal 20 November 2017 yakni Biro Hukum melalui ND-1322/2017, Biro Advokasi melalui ND-1323/2017, Biro KLI melalui ND-1324/2017, dan Pushaka melalui ND-1325/2017

e. Undangan One-on-one meeting dengan SMKO masing-masing unit eselon II tanggal 7 hingga 8 Desember 2017melalui Undangan One-on-one meeting Refinement Kontrak Kinerja Nomor UND-342/SJ.8/2017 tanggal 29 November 2017; mengundang Biro Hukum, Biro Advokasi, Biro SDM, Biro KLI, Pusintek dan Pushaka.

f. Undangan One-on-one meeting dengan SMKO masing-masing unit eselon II tanggal 11 Desember 2017 melalui Undangan One-on-one meeting Refinement Kontrak Kinerja Nomor UND-353/SJ.8/2017 tanggal 7 Desember 2017; mengundang Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Biro Perlengkapan

g. Undangan rapat tanggal 14 Desember 2017 melalui UND-29/SJ.8/2017 tanggal 12 Desember 2017 hal One on One Meeting Refienement Kontrak Kinerja bersama Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian Keuangan sebagai pembina SDM dan Keuangan Sekretariat Jenderal memfinalisasi KK Kemenkeu-One dan Mandatori IKU;

h. 2 (dua) kali Rapat Pimpinan bersama seluruh pimpinan Unit Eselon II dan Sekretaris Jenderal pada tanggal 27 Desember 2017 dan 5 Januari 2018.

Proses Alignment diantara tugas dan fungsi yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kontrak Kinerja tahun 2018 juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian. MKO Setjen menyiapkan form yang disebut Lembar Kerja Stakeholder Expectation Table (LK-SET), dimana sejak tanggal 15 Agustus 2017 form ini telah disosialisasikan.

LK-SET kemudian diharapkan menjadi instrumen yang dapat memetakan layanan/output riil dari seluruh unit Eselon II serta ekspektasi dari para stakeholdernya, yang akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan proses refinement kontrak kinerja serta horizontal allignment IKU dan target kinerja di masing-masing unit eselon II Setjen.


Gambar 5. Contoh Form Lembar Kerja Stakeholder Expectation Table


Tabel 3. Matriks Renstra – Renja – Kontrak Kinerja tahun 2018

4. Penyelarasan Renstra – Renja – Kontrak Kinerja tahun 2018

Keselarasan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Kontrak Kinerja tahun 2018 ditampilkan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Indikator Renstra 2018 Target 2018 Indikator Renja/KK 2018 Target

2018

1 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan *

78 - -

Catatan: Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan disesuaikan dengan lingkup tanggungjawabnya, seh-ingga Setjen yang mengkoordinasikan pelaksanaan survei kesehatan organisasi seluruh unit eselon I dan untuk level kesehatan Kementerian Keuangan hanya sebagai penyedia data.

Sesuai dengan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.01/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan bahwa Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan dilaksanakan paling sedikit setiap 2 (dua) tahun.

Sesuai dengan KMK tersebut, dan mempertimbangkan bahwa pengukuran kesehatan akan lebih efektif apabila dilakukan tindak lanjut terlebih dahulu sebelum dilakukan penilaian ulang, maka dipandang perlu merubah target pada renstra yang ditetapkan bahwa penilaian kesehatan dilakukan setiap tahun menjadi setiap dua tahun sekali (tahun 2018 tidak dilaksanakan) bergantian dengan penilaian SFO (Survey Focused Organization).

Kebijakan ini kemudian menjadi ketetapan dalam rencana kerja (renja) di tahun-tahun berikutnya termasuk tahun 2018 (fungsi renja kemudian seperti dijelaskan sebelumnya menjadi salah satu dokumen hasil reviu

atas dokumen renstra)2 Presentasi Pejabat yang memenuhi Stan-

dar Kompetensi Jabatan85% 9a-CP. Persentase pejabat yang

telah memenuhi Stan-dar Kompetensi Jabatan

KK: 94%

Catatan: Presentase Pejabat yang Memenuhi SKJ pada Rencana Kerja (Renja) menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Kegiatan 1631 - Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM dengan target sebe-sar 90%

3 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015

4 (WTP) 1a-CP. Indeks opini BPK atas LK BA 015

4 (WTP)

4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Penyedia Data)

4,02 (skala 5)

2a-CP. Indeks Kepuasan Peng-guna Layanan Sekretar-iat Jenderal

Renja: 4.17

KK: 4.21

Catatan: Survey Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan disesuaikan dengan lingkup tanggungjawabnya masing-masing UE I, sehingga Setjen yang mengkoordinasikan pelaksanaan survei untuk level Kementerian Keuangan hanya sebagai penyedia data.


Tabel 4. Matriks Renja – Kontrak Kinerja 2018

5. Penerjemahan IKK pada Renja ke dalam IKU pada Kontrak Kinerja 2018

Berikut adalah matriks penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Output dalam Renja 2018 dengan Kontrak Kinerja tahun 2018:

NoRenja 2018 Kontrak Kinerja 2018

Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Output Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

1 Indeks Tata Kelola Kementeri-an Keuangan 100 1c-N. Rata-rata indeks tata kelola

Kementerian Keuangan 100

2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal

4,17

(skala 5)

2a-CP. Indeks kepuasan publik atas layanan Sekretariat Jenderal

4,21

(skala 5)

3

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materil Yang Dimenangkan 90%

7b-N. Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji materiil UU yang dimenangkan

95%

4Persentase Opini Negatif Pemberitaan Kemenkeu Pada Media

10%

7a-N. Persentase rekomendasi strategi komunikasi yang ditindaklanjuti 85%

IKU pada level KK-One Setjen adalah mengenai strategi ko-munikasi yang membutuhkan perhatian lebih dan strategis.

Indikator renja “Presentase Opini negatif”kemudian menjadi IKU 2a-N di level KK-two Biro KLI dengan target sebesar 8% (lebih tinggi dari target pada renja 2018)

5 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian RPMK/RKMK

80

(skala 100)

7c-N. Indeks efektivitas pembinaan penyusunan peraturan perun-dang-undangan

80

Fokus pada KK-One Setjen adalah pada efektivitas pembi-naan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Indikator renja “Ketepatan waktu Penyelesaian RPMK/RKMK”kemudian menjadi IKU Biro Hukum 1c-N. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian RPMK/RKMK dengan target sebesar 80 (skala 100)


NoRenja 2018 Kontrak Kinerja 2018

Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Output Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

6

Persentase Implementasi Penggunaan Jabatan Fung-sional

100%

10a-N. Persentase penyelesaian peng-gunaan jabatan fungsional

Rewording nama indikator renja pada KK Setjen

100%

7Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RK BMN Kement-erian Keuangan

100%3c-N. Persentase ketepatan waktu

penyusunan RK-BMN Kementeri-an Keuangan

100%

8

Persentase Penerapan Sistem Manajemen Talenta Sesuai Milestone

100%

6a-N. Persentase penempatan talent pool pada jabatan target 80%

Milestone penerapan Sistem Manajemen Talenta tahun 2018 adalah pada penempatan talent pool yang sesuai dengan jabatan target sehingga nama untuk Kontrak Kinerja Sekretaris Jenderal di rewording agar lebih jelas sasaran/target yang ingin dicapai.

9 Persentase Downtime Sistem TIK Sekretariat Jenderal 0.95% 5a-CP. Tingkat downtime sistem TIK 0,35%

10 Persentase Penguatan Pen-gadaan 100%

Menjadi salah satu Sub IKU pada KK-One Setjen pada IKU Indeks pelaksa-naan tugas khusus dan cascade KK-two PLPSE pada IKU 1a-CP. Persentase Penguatan pengadaan

100%

11 Indeks Kualitas Pelaksanaan Tugas Khusus 100 8a-N. Indeks pelaksanaan tugas khusus

95

(skala 100)

12 Persentase Kualitas Pelaksa-naan Anggaran 95% 12b-CP. Persentase kualitas pelaksa-

naan anggaran 95%


PenetapanPerjanjian Kinerja

1. Peta Strategi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 sebagaimana telah mengalami perubahan sebanyak 5 kali sejak 2009 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa Peta Strategi disusun sebagai suatu dashboard pemetaan Sasaran Strategis (SS) Organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi.

Pembahasan Sasaran Strategis di lakukan dalam rapat pimpinan refinement Kontrak Kinerja yang dilakukan beberapa kali di tahun 2017 hingga awal Januari 2018. Dalam rapat tersebut di hasilkan fokus peta strategi

Sekretariat Jenderal tahun 2018 adalah dengan disepakatinya sebanyak 12 Sasaran Strategis dengan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis mengalami perubahan, yaitu:

a. Sasaran Strategis 2

Semula : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;

Menjadi : Pelayanan Publik Yang Prima

b. Sasaran Strategis 12

Semula : Pengelolaan anggaran yang optimal

Menjadi : Pengelolaan anggaran yang berkualitas

Perubahan Sasaran Strategis dan Rewording SS disesuaikan dan mendukung pencapaian SS Kemenkeu-Wide.


Berikut adalah perubahan peta strategi di tahun 2017 ke tahun 2018:

Gambar 6. Peta StrategiTahun 2017

Tahun 2017


Berikut adalah perubahan peta strategi di tahun 2017 ke tahun 2018:

Gambar 7. Peta StrategiTahun 2018

Tahun 2018


2. Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau Kinerja Organisasi, maka sesuai dengan KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU).

Jumlah keseluruhan IKU pada tahun 2017 sebanyak 24 IKU sama dengan jumlah IKU pada tahun 2017. Dari tahun ke tahun proses refinement atas Kontrak Kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan dalam upaya peningkatan berkelanjutan, dengan mereviu kembali fokus ke depan, mempertajam kualitas IKU dan target dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Stakeholders Perspective

Customers Perspective

Tahun 2017 Tahun 2018

SS IKU SS IKU

Tata Kelola yang Baik 1a.CP Indeks Opini BPK atas LK BA 015

1b.N Rata-rata Indeks Tata Kelola Kemenkeu

Tata Kelola yang Baik

1a.CP Indeks opini BPK atas LK BA 015

1b.CP Persentase kualitas pelaksa-naan anggaran Kementerian Keuangan

1c.CP Rata-rata indeks tata kelola Kementerian Keuangan


SS IKU SS IKU

Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

2a.CP Indeks Kepuasan Peng-guna Layanan Sekretari-at Jenderal

Pelayanan publik yang prima

2a.CP Indeks kepuasan publik atas layanan Sekretariat Jenderal


Internal Process Perspective


SS IKU SS IKU

Pengelolaan keuan-gan negara yang kred-ibel dan akuntabel

3a.N Persentase tahapan implementasi pengang-garan berbasis kinerja tahun 2017

3b.N Persentase penyelesa-ian publikasi spending review tingkat satker Kementerian Keuangan tahun 2017

3c.N Persentase ketepatan waktu penyusunan RK-BMN Kementerian Keuangan

Pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan akuntabel

3a.CP Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditin-daklanjuti

3b.CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

3c.N Persentase ketepatan waktu penyusunan RK-BMN Kemente-rian Keuangan

RBTK yang efektif, efisien dan kredibel

4a.CP Persentase imple-mentasi inisiatif RBTK Sekretariat Jenderal

RBTK yang efektif, efisien dan kred-ibel

4a.CP Persentase implementasi inisi-atif RBTK

Sistem Manajemen Informasi yang Andal

5a.CP Persentase downtime sistem TIK Sekretariat Jenderal

5b.CP Indeks implementasi IT Service Management tahap I

Sistem manaje-men informasi yang andal

5a.CP Tingkat downtime sistem TIK

5b.CP Persentase kapabilitas tata kelola TIK

Pengelolaan SDM Berbasis Merit

6a.N Persentase penerapan sistem manajemen talenta Kementerian Keuangan

6b.CP Persentase imple-mentasi penggunaan jabatan fungsional

Penguatan pengelolaan SDM berbasis merit

6a.N Persentase penempatan talent pool pada jabatan target

6b.N Persentase penyelesaian pem-bentukan jabatan fungsional

Layanan Korporat Yang Andal

7a.N Persentase rekomenda-si strategi komunikasi yang ditindaklanjuti

7b.N Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji mate-riil UU yang dimenang-kan

7c.N Indeks ketepatan waktu penyelesaian RPMK/RKMK

Layanan korporat yang andal

7a.N Persentase rekomendasi strate-gi komunikasi yang ditindaklan-juti

7b.N Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hu-kum tetap dan hak uji materiil UU yang dimenangkan

7c.N Indeks efektivitas pembinaan penyusunan peraturan perun-dang-undangan

Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal

8a.N Indeks pelaksanaan tugas khusus

Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

8a.N Indeks pelaksanaan tugas khu-sus


Learning and Growth Perspective


SS IKU SS IKU

SDM yang Kompetitif 9a.CP Persentase pejabat Sekretariat Jenderal yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

SDM yang kom-petitif

9a.CP Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Organisasi yang Fit for Purpose

10a.N Persentase implemen-tasi penataan organisasi di lingkungan Sekretari-at Jenderal

10b.N Indeks tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal

Organisasi yang fit for purpose

10a.N Persentase penyelesaian penggunaan jabatan fung-sional

10b.CP Indeks Persepsi Integritas

10c.CP Tingkat pemenuhan unit ker-ja terhadap kriteria ZI WBK

Otomasi layanan kor-porat (e-PRIME)

11a.N Tingkat pengembangan aplikasi e- PRIME tahap III

Otomasi layanan korporat (e-PRIME)

11a.N Tingkat pengembangan aplikasi e-PRIME tahap IV

Pengelolaan anggaran yang optimal

12a.CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

12b.CP Persentase rekomen-dasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

Pengelolaan anggaran yang berkualitas

12a.CP Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditin-daklanjuti

12b.CP Persentase kualitas pelaksa-naan anggaran

12c.N Indeks Pengendalian Inter-nal atas Pelaporan Keuangan (PIPK)


3. Inisiatif Strategis

Inisiatif Strategis Setjen tahun 2017

No. Indikator Kinerja Utama Inisiatif Strategis Output/Outcome Periode Pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5)

1Rata-rata indeks tata kelola Kementerian Keuangan

Penyelarasan indikator penilaian Kantor Pelayanan Percontohan dan Kantor Wilayah terbaik dengan WBK WBBM

KMK Januari - Desember

2 Indeks pelaksanaan tugas khusus

Review program layanan LPDP

Kajian/konsep baru program layanan LPDP (investasi, beasiswa, dan riset)

Januari - Juni


Penyelesaian IT Catalogue Kementerian Keuangan

Surat Sekretaris Jenderal ke-pada LKPP untuk pengajuan e-Catalogue

Januari - Desember


Inisiatif Strategis Setjen tahun 2018

No. Indikator Kinerja Utama Inisiatif Strategis Output/Outcome Periode Pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Persentase ketepatan waktu penyusunan RK-BMN Kementerian Keuangan

Revitalisasi end-to-end proses bisnis RKBMN

Terselesaikannya Petunjuk Teknis Perencanaan BMN baik dalam bentuk KMK mau-pun Surat Edaran

Januari - September

2 Persentase implemen-tasi inisiatif RBTK

Penetapan program budaya baru Kemenkeu

Produk hukum program budaya baru Kementerian Keuangan

Januari-Maret

Enterprise Architecture

a. Melengkapi Repository pada tools EA

b. Penyusunan TEAM Fi-nance Reference Model

a. Basline artefak EA Ke-menkeu;

b. TEAM Finance Reference Model

a. Januari-Desember;

b. Januari-Maret

Optimalisasi Kemenkeu untuk mendukung penge-lolaan keuangan negara yang kredibel

a. Evaluasi Program mutasi leaders lintas unit Eselon I Kemenkeu

b. Menempatkan leader Ke-menkeu untuk berkarya pada K/L/D/I lainnya.

a. Juli- Desember

b. Januari- Desember

3Persentase penyele-saian pembentukan jabatan fungsional

Implementasi jabatan fung-sional atas

a. Penata laksana barang; dan

b. Analis pembiayaan dan risiko keuangan.

a. 2 (dua) RPMK mengenai petunjuk teknis jabatan fungsional

b. 2 (dua) naskah akade-mik usulan tunjangan jabatan fungsional

c. 2 (dua) usulan grading FES jabatan fungsional ke KemenPANRB

d. Perhitungan kebutu-han jumlah pegawai 2 jabatan fungsional

a. Desember

b. Desember

c. Desember

d. Desember

4

a. Indeks efektivitas pembinaan peny-usunan Peraturan Perundang-undan-gan

b. Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji materiil UU yang dimenangkan

Program magang atau Tai-lor Made Training Lawfirm asing maupun lokal

Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelati-han-pelatihan pegawai maupun internship di lawfirm asing maupun lokal seperti penelaahan hukum, contract drafting, negosiasi, dsb

Semester I dan II Ta-hun 2018


Menghasilkan alumni pro-gram penerima dana men-jadi pemimpin profesional dan berkarya di industri dan masyarakat.

Masyarakat mendapatkan manfaat atas keberadaan alumni LPDP dan meningkat-nya kredibilitas LPDP

Januari – Desember


Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467 /KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Capaian kinerja organisasi dikenal dengan istilah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Proses perhitungan NKO untuk unit yang memiliki peta strategi dapat digambarkan dalam tahapan sebagai berikut:

Gambar 8. ProsesPerhitungan NKO Unit yangMemiliki Peta Strategi

Metode pengukuran pencapaian indikator kinerja yang digunakan, dibagi berdasarkan ekspektasi arah nilai aktual dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target. Berdasarkan pembagian tersebut, IKU Kementerian Keuangan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

IKU Maximize : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih tinggi dari target.

Contoh : Jumlah pendapatan negara.

IKU Minimize : Nilai aktual/realisasi pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih kecil dari target.

Contoh : rasio beban utang terhadap rata-rata outstanding utang;

IKU Stabilize : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu.

Contoh : Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja.

Capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;

2. angka minimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 0

3. indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;

4. status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;

5. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.


Hasil perhitungan rumus stabilize, bila capaiannya melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target. Misalnya IKU rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja yang ideal adalah 3%. Semakin sedikit pegawai yang mengikuti pelatihan, berarti kurangnya kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan diri. Sebaliknya, rasio yang semakin besar menunjukkan ketidakefektifan bekerja. Oleh karena itu, capaian yang diharapkan adalah mendekati ideal 3%. Jika realisasi capaian tepat 3%, rumus stabilize akan menghasilkan nilai 120%.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Apabila Realisasi> Target, maka C = 100 – (Ca-100), Ca Maksimum adalah 200%;

2. Apabila Realisasi < Target, maka C = Ca

a. IKU Maximize

b. IKU Minimize

c. IKU Stabilize


1. Kualitas IKU

1) Validitas IKU

Validitas IKU ditentukan berdasarkan level kedekatan (representasi) pengukuran IKU terhadap pencapaian SS. Pembagian level validitas IKU adalah sebagai berikut:

a. Exact : IKU yang mengukur secara langsung keberhasilan pencapaian SS. Pencapaian IKU (metode pengukurannya) telah merepresentasikan pencapaian SS secara keseluruhan dan umumnya mengukur output atau outcome pada suatu unit.

b. Proxy : IKU yang mengukur secara tidak langsung keberhasilan pencapaian SS. Pencapaian IKU (metode pengukurannya) hanya merepresentasikan sebagian pencapaian SS dan umumnya IKU hanya mengukur proses yang dilakukan oleh suatu unit.

c. Activity : IKU yang pada umumnya mengukur input dari kegiatan pada suatu unit yang masih jauh keterkaitannya dengan keberhasilan pencapaian SS.

Gambar 9. HubunganIKU dengan Pencapaian SS


2) Kendali IKU

Tingkat kendali atas IKU ditentukan berdasarkan kemampuan suatu unit/pegawai dalam mengontrol/mengelola pencapaian target IKU:

High : Pencapaian target IKU dipengaruhi secara dominan oleh pemilik IKU.

Moderate : Pencapaian target IKU dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik IKU dan pihak selain pemilik IKU.

Low : Pencapaian target dipengaruhi secara dominan oleh pihak selain pemilik IKU.

Gambar 10. Kendali ataspencapaian target IKU

2. Polarisasi IKU

menunjukkan ekspektasi arah nilai aktual dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target

Polarisasi data digunakan untuk menentukan status capaian IKU yang secara umum menggunakan perhitungan sebagai berikut:


3. Pengukuran Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2017 dan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi sebagai Bahan Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan, maka ditetapkan tata cara penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan ke dalam suatu ketetapan.

Ketetapan yang berlaku ini kemudian menggantikan Surat Edaran Menteri Keuangan yang telah ada sebelumnya Nomor 32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan mulai diberlakukan untuk menghitung capaian pelaksanaan anggaran terhitung di triwulan IV tahun 2017. Berikut adalah perbedaan bobot pada masing-masing unsur penghitungan IKU:

Tabel 5. Bobot Penghitungan Komponen Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Unsur Penghitungan Bobot SE-35/2017 Unsur Penghitungan Bobot

SE-35/2018

1. Penyerapan anggaran atas pagu neto 10% 1. Penyerapan anggaran atas pagu

neto 9%

2. Capaian Keluaran Riil 39% 2. Capaian Keluaran Riil 32%

3. Efisiensi 51% 3. Efisiensi 42%

4. Konsistensi 17%


Mengingat amanat sebagaimana di atas adalah pada unsur efisiensi, maka bobot tertinggi atas kualitas pelaksanaan anggaran sebagaimana di atur pada SE-35/2017 adalah pada unsur penghitungan efisiensi. Penyerapan anggaran juga diatur adalah anggaran atas pagu neto yang sebelumnya tidak di atur pada Se-32/2015 sebelumnya. Kemudian ditambahkan unsur komponen konsistensi sebesar 17% pada penghitungan kualitas pelaksanaan anggaran.

Realisasi penyerapan anggaran atas pagu neto kemudian didefinisikan sebagai realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk selfblocking, hasil efisiensi, dan dana khusus (dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus misalnya anggaran yang bersifat kontinjensi yang pengeluarannya secara penuh ditentukan oleh pihak di luar organisasi/satker).

Hal lain yang berbeda dalam penghitungan kualitas pelaksanaan anggaran adalah bahwa di tahun 2018 ditambahkan unsur penghitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada OMSPAN dengan bobot 10% dari penghitungan total keseluruhan IKU (Menunjuk Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor : S-4547/PB.2/2018 hal Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU)). Adapun unsur-unsur yang dihitung pada IKPA adalah sebagai berikut:

1. Jumlah revisi DIPA;

2. Akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (halaman III DIPA);

3. Penyelesaian pagu minus;

4. Ketepatan waktu penyampaian data kontrak ke KPPN (max 5 hari kerja sejak tanggal kontrak).

5. Ketepatan waktu dalam revolving UP (minimal 1x dalam 1 bulan) dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP).

6. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya).

7. Jumlah dispensasi SPM.

8. Ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D.

9. Eksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran.

10. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan)

11. Akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM.

12. Ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.

Secara total penghitungan Kualitas Pelaksanaan Anggaran akan dihitung sebagai berikut:

(90% penghitungan sesuai SE-35/2017) + (10% penghitungan IKPA)


Monitoring dan EvaluasiKinerja Organisasi

Monitoring dan evaluasi atas kinerja dilakukan secara periodik, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yaitu dalam triwulanan; dimana dalam KMK tersebut pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pimpinan pemilik peta yang selama ini dikenal dengan sebutan Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja) berubah menjadi Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Dengan diaturnya pelaksanaan DKO bagi pemilik peta artinya pelaksanaan forum komunikasi formal antara atasan dengan bawahan tidak hanya di laksanakan antara level eselon I dan eselon II saja, namun lebih luas bahwa para pemilik peta (eselon II dan eselon III di daerah) harus secara formal mengkomunikasikan kinerjanya dengan bawahan. Selanjutnya pejabat yang bukan pemilik peta dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan menggunakan mekanisme coaching yang selanjutnya dikenal sebagai Dialog Kinerja Individu (DKI).

Periode pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi tidak jauh berbeda dengan Rapimja sebelumnya, yaitu diatur dalam KMK Nomor 590/KMK.01/2016 sebagai berikut:


Alokasi waktu minimal pelaksanaan DKO disesuaikan dengan cakupan fokus tema yang akan dibahas dengan proporsi sebagai berikut:

1. Membahas isu strategis (60%);

2. Mendiskusikan implikasi (30%); dan

3. Membahas kinerja lampau (10%).

Dengan adanya KMK ini berarti bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi tidak lagi membahas operasional kinerja yang telah di lakukan, namun lebih kepada pemebahasan strategis yang bertujuan fokus pada pandangan tujuan yang lebih luas dan risiko pencapaian sasaran strategis. Fokus kepada analisa dan proyeksi masa depan.

Diluar pelaksanaan Dialog Kinerja yang ditetapkan dalam KMK tersebut, Pengelola Kinerja Organisasi Setjen juga berupaya memonitoring pencapaian kinerja melalui rapat kinerja yang diselenggarakan setiap tengah triwulan, dimana waktu ini dipandang lebih dapat meng-capture apa yang telah dilakukan oleh unit eselon II setelah Dialog Kinerja Organisasi diselenggarakan. Beberapa kali dalam pembahasan tersebut tidak jarang melihat urgensi dari permasalahan kinerja yang muncul akan ditindaklanjuti dengan rapat pimpinan antara Sekretaris Jenderal dengan unit eselon II terkait.

Penyelenggaraan Dialog Kinerja Organisasi sepanjang tahun 2018 telah dilaksanakan 4 (empat) kali, sedang pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi atas capaian tahunan (triwulan IV) tahun 2018 dilakukan di tahun 2019 dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

a) Dialog Kinerja Q4 tahun Y-1, yaitu pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi membahas isu strategis dan capaian kinerja tahun 2017. Diselenggarakan pada tanggal 5 Januari 2018 bersamaan dengan pembahasan refinement Kontrak Kinerja Sekretariat Jenderal; nilai kinerja organisasi Sekretariat Jenderal di tahun 2017 sebesar 112.58;

b) Dialog Kinerja Q1 tahun Y, yaitu pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi membahas isu strategis dan capaian kinerja di triwulan 1 (Q1) tahun 2018. Diselenggarakan pada tanggal 13 April 2018 dengan nilai kinerja organisasi di Q1 tahun 2018 sebesar 118.16;

c) Dialog Kinerja Q2 tahun Y, yaitu pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi membahas isu strategis dan capaian kinerja di triwulan 2 (Q2) tahun 2018. Diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2017 dengan nilai kinerja organisasi di Q2 tahun 2018 sebesar 115.12;

d) Dialog Kinerja Q3 tahun Y, yaitu pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi membahas isu strategis dan capaian kinerja di triwulan 3 (Q3) tahun 2018. Diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai kinerja organisasi di Q3 tahun 2018 sebesar 114.01;

e) Dialog Kinerja Organisasi atas capaian tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2019 bersamaan dengan pembahasan refinement Kontrak Kinerja Sekretariat Jenderal; nilai kinerja organisasi Sekretariat Jenderal di tahun 2018 sebesar 111.73.


Capaian Kinerja Organisasi danRealisasi Anggaran

• Realisasi Agenda Prioritas

• Capaian Kinerja Organisasi

• Analisis Kinerja

• Realiasasi Anggaran

• Inisiatif Strategis

• Evaluasi Kinerja 2018


BAB 3AKUNTABILITASKINERJA


Realisasi AgendaPrioritas

1. Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan

a. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan;

Tujuan : Mewujudkan perbaikan budaya organisasi Kementerian Keuangan guna mendorong reformasi birokrasi dan menjadi branding Kemenkeu secara nasional. Penguatan Budaya diharapkan dapat mendorong 3 (tiga) outcomes utama Kementerian Keuangan yaitu mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan pengelolaan negara yang akuntabel dan belanja negara yang efektif.

Capaian :

1) Penyusunan Ministry of Finance Framework (MIF) yaitu suatu kerangka kerja komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat integritas dan meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam organisasi Kementerian Keuangan

2) Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018.

Gambar 11. Ministry of FinanceIntegrity Framework


Gambar 12. Grand Design Leaders Factory

2) Peningkatan Indeks Efisiensi Kemenkeu dari tahun 2017 yaitu dari 6.4 menjadi 7.5 (skala 10) pada tahun 2018. Beberapa poin penting diantaranya intepretasi gerakan efisiensi ternyata sudah dimplementasikan dengan baik namun masih terdapat sedikit variasi dan dalam pelaksanaannya.selain itu, gerakan efisiensi telah mencakup penyempurnaan proses bisnis dan layanan serta teknologi informasi telah digunakan secara maksimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi antar wilayah terutama untuk menekan biaya.

b. Optimalisasi Kementerian Keuangan Leaders Factory untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel;

Tujuan :

- pengembangan kompetensi, keahlian, dan profesionalitas Pegawai agar memiliki peran, kontribusi, dan keunggulan kompetitif, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang sejalan dengan arah dan tujuan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan;

- menempatkan Pegawai dengan kompetensi pengelolaan keuangan negara pada instansi internal maupun eksternal Kementerian Keuangan guna mendukung reformasi birokrasi di bidang keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan akuntabel; dan

- mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia berbasis sistem merit melalui pengembangan karier Pegawai yang lebih dinamis dengan pemenuhan kebutuhan jabatan di dalam dan/atau di luar lingkungan Kementerian Keuangan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan

Capaian :

1) Pelaksanaan Pilot Project Leaders Factory lingkup eksternal melaui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dengan 26 Kementerian/Lembaga terkait dengan alokasi CPNS lulusan PKN STAN pada K/L lain di luar Kementerian Keuangan


Tabel 6. Penempatan lulusan PKN STAN Tahun 2018 ke 26 K/L

No NAMA K/L ALOKASI No NAMA K/L ALOKASI

1. Kemenko Perekonomian 41 orang 14. Kementerian PPN/Bappenas 15 orang

2. Kemenko PMK 12 orang 15. Kementerian PAN-RB 15 orang

3. Kemenko Kemaritiman 7 orang 16. Kementerian BUMN 20 orang

4. Kementerian Dalam Negeri 30 orang 17. Kementerian Pemuda dan Olahraga 10 orang

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15 orang 18. BPK 27 orang

6. Kementerian Kesehatan 37 orang 19. BPKP 67 orang

7. Kementerian Sosial 10 orang 20. Lemhanas 8 orang

8. Kementerian Ketenagakerjaan 36 orang 21. Komnas HAM 5 orang

9. Kementerian Perindustrian 18 orang 22. PPATK 16 orang

10. Kementerian PU-PERA 34 orang 23. BPPT 13 orang

11. Kementerian Perhubungan 37 orang 24. Ombudsman 14 orang

12. Kementerian Kominfo 52 orang 25. BNPT 15 orang

13. Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi 24 orang 26. Bawaslu 22 orang

2) Pelaksanaan Mutasi 16 Leaders antara unit eselon I dan Secondment pegawai DJP-DJBC serta penempatan beberapa pegawai pada instansi di eksternal Kementerian Keuangan

JPT Madya : 6 orang

Jabatan Administrator : 1 orang

Jabatan Fungsional : 4 orang

Unit Non Eselon : 5 orang

Pegawai yang Dipekerjakan selama tahun 2018 sebanyak 10 orang ke 8 K/L dengan rincian sebagai berikut:

No Instansi JumlahPegawai

1 BAWASLU 1 orang

2 BEKRAF 1 orang

3 BNN 1 orang

4 Kemenko Perekonomian 3 orang

5 Kementerian PUPR 1 orang

6 KPK 1 orang

7 KSP 1 orang

8 PPATK 1 orang


3) Penetapan PMK Nomor 191/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Leaders Factory di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK ini sebagai grand design implementasi Leaders Factory di lingkungan Kementerian Keuangan

4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebanyak 47 orang dari DJPK dan 53 orang dari K/L/D yang telah lulus uji kompetensi

5) Draft final RMPK Petunjuk Teknis dan SKJ Jabatan Fungsional AKPD dan RPMK Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

Gambar 13. Pembekalanlulusan PKN STAN 19 Oktober 2018


c. Memfokuskan Ulang Organisasi Sekretariat Jenderal

Tujuan :

memfokuskan ulang fungsi-fungsi yang dijalankan Sekretariat Jenderal baik fungsi strategis agar menjadi lebih efektif dan layanan korporat agar menjadi lebih efisien. Selain itu, mengingat adanya peningkatan kompleksitas dan volume kegiatan Setjen ke depannya, diperlukan penajaman ulang atas tugas dan fungsi unit-unit di bawah struktur organisasi Setjen;

Capaian :

- Pembahasan bersama Kementerian PAN-RB terkait penataan organisasi khususnya refocusing pada Biro Organta dan Biro SDM sebagaimana diamanatkan pada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025

- Menteri PAN-RB melalui Surat Nomor B/288/M.KT.01.04/2018 tanggal 18 April 2018 merekomendasikan untuk tetap mengoptimalkan pelaksanaan fungsi organisasi ketatalaksanaan dan SDM dengan menggunakan organisasi eksisting, berdasarkan surat dimaksud IS ini dinyatakan telah selesai sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal nomor KEP-349/SJ/2018 tentang Penetapan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang Dinyatakan Selesai (Project Closing) di Tahun 2018

d. Rencana transisi menuju organisasi SDM terintegrasi, dengan pemberdayaan Unit Eselon I;

Tujuan :

- menetapkan peran SDM Sentral serta pembagian tanggung jawab antara SDM Sentral dan SDM di tingkat Unit Eselon I dengan jelas

- menempatkan faktor-faktor penentu (enabler) yang dibutuhkan melalui penyelarasan proses-proses SDM yang utama, perolehan dan pembangunan kapabilitas SDM, serta optimalisasi struktur agar lebih efektif dan efisien

Capaian :

Menteri PAN-RB melalui Surat Nomor B/288/M.KT.01.04/2018 tanggal 18 April 2018 merekomendasikan untuk tetap mengoptimalkan pelaksanaan fungsi organisasi ketatalaksanaan dan SDM dengan menggunakan organisasi eksisting dengan mempertajam mekanisme kerja, berdasarkan surat dimaksud IS Rencana Transisi Menuju Organisasi SDM yang terintegrasi dinyatakan telah selesai sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal nomor KEP-349/SJ/2018 tentang Penetapan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang Dinyatakan Selesai (Project Closing) di Tahun 2018

e. Meluncurkan arsitektur end-state data dan aplikasi;

Tujuan :

membantu para stakeholders dalam penyusunan standar, konvensi, proses bisnis, sistem informasi dan teknologi dalam rangka memenuhi permintaan bisnis atau adanya kebutuhan referensi terhadap penyusunan arsitektur artefacts (atau deliverable), sehingga dapat mengoptimalisasi performansi arahan bisnis (business direction and initiative) dan operasional yang berujung pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan bisnis beserta TIK seperti: pengembangan sistem informasi, pengelolaan security, kelangsungan layanan TIK, pengadaan/investasi TIK, dan infrastruktur TIK;


Capaian :

- Menetapkan peraturan atau kebijakan terkait EA

Pada tahun 2018 telah ditetapkan 2 (dua) peraturan atau kebijakan sebagai berikut:

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.01/2018 tentang Enterprise Architecture Kementerian Keuangan pada tanggal 6 Juni 2018 yang berisi tentang: pengertian umum, prinsip-prinsip EA, tahapan EA, EA tools, dan peta jalan EA.

2) Telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.1/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja The Enterprise Architecture for Ministry of Finance Tahun 2018 pada tanggal 19 Juli 2018

- Membangun EA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didampingi oleh konsultan (Ernst & Young) dengan dana bantuan Bank Dunia PFM MDTF

- Penyelesaian Quick Wins EA pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: Human Resource Information System (HRIS), Office Automation (Nadine 2.0), Dashboard BMN dan Kemenkeu Lib.

Gambar 14. TrainingEA Batch 1 dan EA Awareness


f. Memperkuat oganisasi dan tata kelola Kemenkeu;

Sesuai dengan Arah Kebijakan Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan tahun 2017-2019 Huruf B. 2. lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016, maka IS ini dapat dinyatakan telah selesai, untuk kemudian PMO menghimpun dokumen penyelesaian Inisiatif Strategis sesuai dengan acceptance criteria yang ada pada Keputusan Sekrtaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (Central Transformation Office) Kementerian Keuangan Nomor KEP-569/SJ/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Sekrtaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (Central Transformation Office) Kementerian Keuangan Nomor KEP-124/SJ/2017 tentang Tata Kelola Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

g. Melembagakan mekanisme end-to-end appraisal yang menyertakan manajemen rewards dan konsekuensi.

Inisiatif Strategis telah diselesaikan, beberapa acceptance criteria yang telah berhasil diselesaiakan adalah:

1) Telah diselesaikan KMK Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan;

2) Konsep Peta Kepemimpinan/Leadership Framework Kemenkeu;

3) KMK Nomor 7/KMK.01/2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diubah dengan KMK Nomor KMK-356/KMK.01/2017

4) SE-25/MK.1/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan;

5) SE-5/SJ/2016 tentang Employee of the Month dan The Best Employee.

6) KMK nomor 780/KMK.01 /2017 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2017;

7) KMK nomor 761 /KMK.01 /2017 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Pegawai Teladan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2017

8) Laporan Pelaksanaan Dialog Kinerja Individu

9) Penyampaian usulan perubahan KMK nomor 7/KMK.01 /2016;

10)Laporan Pelaksanaan Reward and Recognition.

h. Rekrutmen tenaga eksternal untuk jabatan strategis (pimpinan fungsional, jabatan operasional khusus).

Inisiatif Rekrutmen tenaga eksternal untuk jabatan strategis belum dapat diselesaikan karena belum adanya ketentuan pada level nasional sebagai dasar pelaksanaan inisiatif, sehingga Inisiatif ini di bekukan sementara (freeze).

Kendati belum dapat diselesaikan, telah dilakukan kegiatan yang mendukung usulan tindakan utama berupa (a) Identifikasi kebutuhan tenaga profesional; (b) Penyusunan kajian seleksi tenaga profesional; dan (c) Penetapan produk hukum pedoman orientasi (induction programme).


Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 merupakan sebuah pertemuan terbesar di bidang ekonomi dan keuangan baik dalam skala penyelenggaraan, jumlah peserta, jumlah pertemuan, maupun eksposurnya terhadap perhatian publik dan media di seluruh dunia. Pertemuan yang diselenggarakan sejak tahun 1946 oleh Dewan Gubernur IMF-WBG ini, dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara anggota IMF dan Bank Dunia. Di dalam pertemuan tersebut didiskusikan berbagai perkembangan ekonomi dan keuangan dunia seperti kondisi ekonomi global, pasar keuangan dunia, pembangunan ekonomi, penghapusan kemiskinan, pemberdayan perempuan, kesetaraan gender, serta isu-isu terkini lainnya.

Hingga pelaksanaannya di bulan Oktober 2018, Panitia Nasional bersama Meetings Team Secretariat (MTS) telah bersama-sama melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka persiapan, baik yang dilakukan di Bali dalam bentuk misi-misi, maupun observasi (site visit) pada Spring dan Annual Meetings IMF-WBG di Washington, DC.

2. Annual Meeting IMF-World Bank Group Tahun 2018

Jumlah peserta yang terdaftar pada rangkaian kegiatan tersebut adalah 36.667 orang, yang terdiri dari registrasi melalui MTS (IMF-WB): 15.033 orang, dan registrasi melalui IPT (Panitia Nasional): 21.634 orang. Data registrasi dimaksud terakhir, di luar peserta yang tidak terdaftar, misalnya dalam kegiatan parallel events terdapat agenda antara lain acara Tri Hita Karana, acara yang digelar oleh BKPM/BUMN,dan Bappenas serta parade kebudayaan Bali. Sejumlah kegiatan dalam parallel events yang melibatkan lebih dari 3.000 orang ini tidak memerlukan registrasi di MTS.

Adapun total pagu anggaran dan ekspektasi realisasi biaya acara, tergambar dalam penjelasan berikut:

a. Pagu Anggaran (APBN 2017-2018): Rp855,5 miliar.

1) Perkiraan realisasi anggaran (berdasarkan kontrak): Rp566,9 miliar.

2) Realisasi dan pembayaran berbagai kontrak acara sedang dilakukan, sesuai dengan termin dan kontrak pelaksanaan acara. Informasi awal dari PPK dan Panitia Nasional, sesuai dengan komitmen untuk melakukan berbagai efisiensi, diperkirakan total realisasi biaya bisa ditekan sekitar Rp500 miliar.


b. Untuk offices dan venues (dari anggaran BI, dari plafon Rp243.013.018.304 telah direalisasikan Rp220.786.755.357,26.)

Total pertemuan selama penyelenggaraan rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 sejak tanggal 9 sampai dengan 14 Oktober, mulai acara utama (AM Plenary, DC Meeting, IMFC Meeting) sampai dengan acara tambahan dan pertemuan bilateral, telah dilaksanakan tidak kurang dari 2.925 pertemuan, yang terdiri dari:

a. Event-event besar yang terdaftar pada Meeting Room Arrangement sebanyak 325 pertemuan.

b. Event-event yang diselenggarakan oleh Negara masing-masing: 1.540 pertemuan (dengan asumsi terdapat 154 negara yang melakukan kegiatan 2-3 pertemuan/hari selama 5 hari).

c. Event-event yang diselenggarakan di Business Center/Conference Room sebanyak 1.060 pertemuan, dengan asumsi terdapat 53 ruangan, rata-rata 4 pertemuan per hari, selama 5 hari kegiatan.

d. Selain pertemuan-pertemuan dimaksud, masih banyak diselenggarakan pertemuan mandiri oleh pihak swasta, bank/lembaga keuangan, para investor, lembaga rating, dll., di luar acara resmi Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 yang diselenggarakan di luar lokasi utama pelaksanaan acara.

Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 telah membahas berbagai isu global, yang juga merupakan isu prioritas nasional. Hasil dari pembahasan isu-isu global dimaksud, antara lain: Penanganan Ketidakstabilan Perekonomian Global dan Domestik, Investasi pada Human Capital, Bali Fintech Agenda, Strategi Penanganan Bencana (Skema Disaster Risk Financing and Insurance [DRFI]), dan Penanganan Perubahan Iklim.

Berikut ini adalah beberapa dampak jangka pendek yang didapatkan oleh pemerintah Republik Indonesia atas penyelenggaraan pertemuan tersebut seperti dilansir kantor berita CNN indonesia:

1. Sekitar Rp300 miliar akan kembali ke kantong pemerintah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP tersebut berasal dari dana yang dibayarkan IMF dan World Bank untuk sewa hotel dan berbagai akomodasi yang digunakan mereka selama pertemuan tahunan tersebut;

2. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan: “Ekonomi Bali mendapat 23.700 lapangan kerja, 2.000 pekerja seni, dan ada sekitar 400 anak muda yang kami seleksi untuk ikut acara ini, mereka jadi dapat pengalaman”;

3. ajang promosi bagi budaya dan pariwisata Bali;

4. BUMN Teken Kesepakatan Investasi Rp202 T di Pertemuan IMF-WB.


Gambar 15. Rapat high level PimpinanPanitia Nasional bersama Secretary IMFdan tim pada Spring Meetings 2017 di Washington, DC


Capaian KinerjaOrganisasi

Capaian Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diukur dengan pendekatan konsep Balance Scrorecard (BSC) yang pelaksanaannya di Kementerian Keuangan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Terdapat 10 IKU yang dicascade dari IKU Kemenkeu –Wide, dimana dari seluruh IKU Sekretariat Jenderal (sebanyak 24 IKU), 24 IKU berstatus “Hijau” dengan indeks capaian Nilai Kinerja Organiasi sebesar 111.73. Berikut Ikhtisar Capaian Nilai Kinerja Organisasi dari tahun 2012 hingga 2018:

Gambar 16. IkhtisarCapaian Kinerja Tahun 2018


Penjelasan rinci atas capaian dari 24 (dua puluh empat) IKU tersebut dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 7. Penghitungan Capaian IKU Sekretariat Jenderal Tahun 2018

N0 SS/IKUTRAJEKTORI

Target Y Realisasi Q4 Capaian Y

Stakeholder (25%)


1a-CP Indeks Opini BPK atas LK BA 015 4.00 4.00 100.00

1b-CPPersentase Kualitas Pelaksanaan AnggaranKementerian Keuangan

95% 96.73% 101.82

1c-N Rata-Rata Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan 100 118.88 118.88

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBKKemenkeu (target 51 unit)

100 111.05 111.05

2. Persentase Capaian Award Bidang Kehumasan Kementerian Keuangan 80% 116.48% 145.60

3. Jumlah Sertifikasi Standarisasi Internasional Bidang IT 3 3.00 .00

Customer (15%)

SS 2 Pelayanan publik yang prima

2a-CP Indeks kepuasan publik atas layanan Sekretariat Jenderal 4.21 4.54 107.84

Internal Process (30%)

SS 3 Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel dan Akuntabel

3a-N Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindak-lanjuti 89% 91.19% 102.46

3b-N Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti 89% 100% 112.36

3c-N Persentase ketepatan waktu penyusunan RK-BMN Kementerian Keuangan 100% 115.46% 115.46


4a-CP Persentase implementasi inisiatif RBTK Setjen 92% 100% 108.70

a. IS Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan 100% 100% 100.00

b. IS Leaders Factory 92% 100% 108.70


5a-CP Tingkat downtime sistem TIK Setjen 0.35% 0.0063% 198.2

5b-CP Persentase kapabilitas tata kelola TIK 75% 96% 128.00


N0 SS/IKUTRAJEKTORI



6a-N Persentase penempatan talent pool pada jabatan target 80% 100% 125.00

6b-N Persentase penyelesaian pembentukan jabatan fungsional (Pranata Keuangan DJPB dan Pengelola Perbendaharaan DJPB) 100% 120% 120.00


7a-N Persentase rekomendasi strategi komunikasi yang ditindaklanjuti 85% 100% 117.65

7b-N Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji materiil UU yang dimenangkan 95% 100% 105.26

7c-N Indeks efektivitas pembinaan penyusunan peraturan perun-dang-undangan 80 114 142.50


8a-N Indeks Pelaksanaan Tugas Khusus 95 113.01 118.95

a. Indeks Kualitas Profesi Keuangan 4.00 4.35 108.75

b. Persentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan hasil rapat pimpinan 92% 92.87% 100.95

c. Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan Pengadilan Pajak 88% 99.08% 112.59

d. Persentase Penguatan Pengadaan 100% 120% 120.00

d.1. Persentase Pengadaan Bersama

d.2. Persentase Implementasi Sistem Manajemen Kontrak


N0 SS/IKUTRAJEKTORI


e. Persentase Usulan Saran/Rekomendasi yang Disetujui oleh Komite Pengawas Perpajakan 93% 103.33% 111.11

f. Persentase pencapaian target layanan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 100% 122.04% 120.00

f.1. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak bobot: 35% 6.5% 6.59% 101.38

f.2. Persentase Best Talent yang Kembali untuk Berkarya bobot: 35% 88% 91.91% 104.44

f.3. Persentase Luaran Riset yang Layak dikomersialisasikan bobot: 30% 60% 100% 166.67

g. Persentase Rekomendasi kebijakan stabilitas sistem keuangan yang disepakati KSSK 85% 100% 117.65

Learning And Growth (30%)


9a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 94% 94.87% 100.93


10a-N Persentase penyelesaian penggunaan jabatan fungsional 100% 100.00% 100.00

a. Pustakawan 100% 100% 100.00

b. Assesor 100% 100% 100.00

10b-N Indeks Persepsi Integritas 85 90.46 106.42

10c-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK 100 118.16 118.16

SS 11 Otomasi layanan korporat (e-PRIME)

11a-N Tingkat pengembangan aplikasi e-PRIME tahap IV 100% 198.18% 198.18

a. User requirement target: 10 10 30 120%

b. Pengembangan aplikasi e-Corporate Services di masing-masing Biro/Pusat sesuai target yang disepakati

target: 11 11 11 60%

c. Implementasi SI* target: 11 10.00 18.18%

SS 12 Pengelolaan anggaran yang berkualitas

12a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindak-lanjuti 89% 89.02% 100.02

12b-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95% 95.32% 100.34

12c-N Indeks Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 1.5 1.4 106.67

Keterangan :CP – IKU Cascading PetaN - IKU Non Cascading


Analisis Kinerja

Monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulan oleh Manajer Kinerja Organisasi bersama Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO) yang merupakan manajer kinerja unit eselon II. Sejalan dengan itu, Dialog Kinerja Organisasi (Rapimja) Setjen dilaksanakan setiap triwulan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam proses tersebut apabila terdapat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen dan IKU organisasi tingkat eselon II yang perlu mendapatkan perhatian, maka akan dilakukan kegiatan tindak lanjut baik melalui Nota Dinas kepada Sekretaris Jenderal untuk menjadi perhatian. Apabila diperlukan dilaksanakan rapat pimpinan terbatas (Rapimtas) untuk membahas hal tersebut secara khusus bersama dengan Sekretaris Jenderal.

Penjelasan masing-masing IKU Sekretaris Jenderal tahun 2018 beserta tujuan pengukuran IKU, penjelasan dan tindakan yang telah dilakukan dijelaskan sebagai berikut:


Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1a-CP Indeks Opini BPK atas LK BA 015 4 (WTP) 4 (WTP) 120.00

1b-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan 95% 96.73% 101.82

1c-N

Rata-Rata Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan 100 118.88 118.88

a. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK Kemenkeu (target 51 unit). a. 100 a. 111.05

b. Persentase Capaian Award Bidang Kehumasan Kementeri-an Keuangan b. 80% b. 116,48%

c. Jumlah Sertifikasi Standarisasi Internasional Bidang IT c. 3 c. 3


Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kementerian Keuangan menjalankan 6 fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;

2. Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;

5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;

6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;

7. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

8. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; serta

9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam upaya membantu terlaksananya fungsi tersebut secara baik, selaku supporting unit, Sekretariat Jenderal diharapkan mampu untuk memberikan dukungan melalui penyusunan mekanisme dan kebijakan yang mengarah pada terciptanya layanan Kementrerian Keuangan yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan melalui peningkatan tata kelola yang baik. Sehingga tata kelola yang baik ditetapkan sebagai sasaran strategis Sekretariat Jenderal.

Tata kelola yang baik merupakan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Jenderal dalam mengemban fungsinya sebagai pengelola dan pembina sumber daya di lingkungan Kementerian Keuangan. Sumber daya meliputi sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya organisasi, dan sumber daya TIK. Selanjutnya, tata kelola yang dimaksud merupakan tata kelola lingkup kementerian yang mencakup proses manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan reviu atas tugas utama Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran tersebut Sekretariat Jenderal terus melakukan perbaikan-perbaikan dari segi organisasi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Melalui perbaikan tersebut, Sekretariat Jenderal berusaha menciptakan organisasi Kementerian Keuangan yang sehat dan berkinerja tinggi. Dengan adanya kondisi ini, tata kelola Kementerian Keuangan yang lebih baik dapat dicapai.

Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Indeks Opini BPK atas LK BA 015

2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan

3. Rata-Rata Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan


1a-CP Indeks Opini BPK atas LK BA 015

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 4 4 - 4 4 (WTP)

Realisasi 4 4 - 4 4

Capaian 100.00 100.00 100.00 100.00

Laporan Keuangan (LK) merupakan salah satu unsur penting dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta penyelenggaraan pemerintahan. Laporan tersebut memuat berbagai informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. Laporan keuangan digunakan sebagai sumber informasi dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan serta dalam pengambilan kebijakan yang berdampak luas. Melihat strategisnya fungsi Laporan Keuangan, maka akuntabilitasnya menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat sejauh mana tingkat transparansi dan kesesuaian pengelolaan keuangan negara sehingga layak untuk dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik.

Tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan ditentukan melalui pemeriksaan Laporan Keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) yang dimaksudkan untuk memberikan pendapat/opini tentang kewajaran penyajian laporan sesuai dengan kriteria yang digunakan dalam menilai kewajaran laporan keuangan meliputi kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kehandalan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Laporan Keuangan dimaksud ditetapkan dengan indeks Opini BPK atas LK BA 015. Sehubungan dengan pentingnya akuntabilitas Laporan Keuangan dimaksud, maka Sekretariat Jenderal menetapkan Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 Kementerian Keuangan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur SS tata kelola yang baik.

Indeks opini BPK RI atas LK Kementerian Keuangan (BA 015) dikonversikan dalam indeks 1 s.d. 4 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak Wajar;

2. Tidak Memberikan Pendapat;

3. Wajar Dengan Pengecualian; dan

4. Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelas atau Wajar Tanpa Pengecualian-Modifikasi Kata-kata.

IKU Indeks opini BPK RI atas LK BA 015 pada tahun 2018 mengukur kualitas LK Kementerian Keuangan BA 015 tahun sebelumnya (2017) dimana target IKU tahun 2018 adalah indeks 4 yang mencerminkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana tahun 2017. Polarisasi data ditetapkan maximize dimana semakin sedikit temuan maka indeksnya semakin tinggi sehingga diharapkan laporan keuangan yang dibuat semakin akuntabel dan transparan.

Realisasi capaian IKU pada tahun 2018 adalah indeks 4,00 yang mencerminkan opini WTP. Penetapan tersebut berdasarkan surat BPK RI nomor 54A/S/XV/05/2016 tanggal 11 Mei 2018 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2017. BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember 2017, realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2017 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem tersebut dirancang untuk menghasilkan LK Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Adapun jumlah Satker lingkup Kementerian Keuangan adalah sebanyak 1.107 Satker termasuk 5 satker BLU. Dari jumlah tersebut yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 1.107 satker (100%).

Dalam pencapaian target atas IKU tersebut Sekretariat Jenderal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP;

2. Melakukan koreksi-koreksi pengungkapan atas hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2017Audited;

3. Melakukan pembahasan temuan BPK serta menyampaikan rencana aksi atas temuan BPK atas LK BA 015 sampai dengan TA 2016;

4. Melakukan asistensi kepada seluruh satker di lingkungan Kementerian Keuangan terkait dengan penyusunan laporan keuangan;

5. Memastikan seluruh transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

6. Memastikan pelaksanaan anggaran telah sesuai peraturan terkait pengadaan barang dan jasa.Meskipun telah mendapatkan predikat WTP sejak tahun 2011, namun kedepan masih terdapat berbagai tantangan yang perlu untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan LK BA 015 yaitu adanya pergantian operator karena pola mutasi yang cepat tanpa adanya transfer knowledge dan adanya pengembangan aplikasi terkait penyusunan laporan keuangan sangat dinamis. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan tersebut Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis/asistensi kepada seluruh Operator Penyusun Laporan Keuangan secara berkala di seluruh satker Kementerian Keuangan;

2. Penyusunan petunjuk teknis/manual yang memudahkan satker dalam melakukan inputpada aplikasi penyusunan laporan keuangan;

3. Mengoptimalkan peran APIP untuk melakukan review sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, hingga pendampingan pada saat pemeriksaan oleh BPK; dan

4. Melakukan koordinasi yang intensif kepada seluruh Unit Eselon I yang terkait.


1b-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target 12% 33% 33% 58% 58% 95% 95%

Realisasi 28.44% 52.04% 52.04% 66.37% 66.37% 96.73% 96.73%

Capaian 237.00 157.70 157.70 114.43 114.43 101.82 101.82

Setiap intansi pemerintah harus dapat memanfaatkan serta mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). Sehingga anggaran yang ada harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkandengan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran menjadi salah satu indikator yang utama yang mencerminkan tata kelola yang baik.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pencapaian atas pelaksanaan anggaran tidak cukup dilihat dari sisi realisasi penyerapan anggaran saja, namun juga perlu mengukur pencapaian output-nya.

Pada tahun 2018, sesuai dengan arahan Menteri Keuangan telah dilakukan penyempurnaan penilaian IKU dimana perhitungan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2018 mengacu pada SE-35/MK.01/2017. Selain itu terdapat penambahan indikator penilaian yang berasal dari IKPA (DJPB), sehingga perhitungan IKU ini menjadi:

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (menggunakan formula dan indikator sesuai SE 35/MK.01/2017) dengan komponen penyerapan anggaran; keluaran riil; efisiensi; dan konsistensi. Konsistensi merupakan bagian dari penambahan indikator, dimana

pada tahun sebelumnya dalam perhitungan persentase kualitas pelaksanaan anggaran tidak disertakan (proporsi perhitungan nilai IKU sebesar 90%).

2. Persentase indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BA 15 dengan menggunakan 12 (dua belas) indikator nasional yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA,Pengelolaan Uang Persediaan, Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Rencana Kas, Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM), Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pagu Minus (proporsi perhitungan nilai IKU sebesar 10%).

Penyempurnaan perhitungan IKU dimaksudkan untuk mengubah paradigma bahwa tingkat penyerapan merupakan satu-satunya indikator penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran meningkatkan kualitas daya serap. Selain itu, penyempurnaan bertujuan menyelaraskan output dengan prioritas nasional/program prioritas, dan mendorong efisiensi dan konsistensi dalam pencairan anggaran sesuai perencanaan.

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 atas IKU tersebut adalah 95% dengan polarisasi maximize. Capaian atas target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar 96,73%. Persentase tersebut melebihi target yang ditetapkan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:


Data capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (SE-35/MK.01/2017) menunjukkan bahwa hampir seluruh unit eselon I memiliki capaian penyerapan atas pagu neto yang tinggi dimana dari 11 (sebelas) unit eselon I, 8 (delapan) diantaranya memiliki persentase penyerapan di atas 97%, sedangkan 3 (tiga) unit eselon I, yaitu ITJEN (89%), DJKN (94%), dan BKF (93%) persentase penyerapannya masih dibawah 97%, dan pada level Kementerian persentase penyerapan atas pagu netto adalah sebesar 99,57%. Unsur selanjutnya adalah capaian keluaran riil, pada level Kementerian mencapai 99,54%, untuk unsur efisiensi yang dihitung menurut formula sebesar 101,76%, serta unsur konsistensi mencapai nilai sebesar 79,76%.

Selanjutnya, data capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menunjukkan bahwa secara umum capaian IKPA Kemenkeu 2018 sebesar 93,28. Nilai tersebut telah melebihi target nilai 90 (naik 7 poin dibandingkan tahun 2017 sebesar 85,98). Dari 12 indikator, 4 (empat) indikator sudah mencapai nilai 100 dan 5 (lima) indicator mendapat nilai diatas 90. Namun demikian, masih terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai dibawah nilai 90 yaitu pengelolaan UP dan data kontrak dengan nilai 84 serta renkas sebesar 76, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya nilai data Kontrak dan renkas disebabkan oleh adanya implementasi SAKTI yang memerlukan proses tambahan validasi dari KPPN serta ketidakpatuhan satker dalam memenuhi aturan penyampaian kontrak dan renkas;

Tabel 8. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018

Indikator Realisasi Bobot Realisasi Akhira. SE-35/MK.01/2017 97,11% 90% 87,40%b. IKPA 93,28% 10% 9,33%

96,73%

* Rincian realisasi, baik rincian perhitungan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran (SE-35/MK.01/2017) dan rincian realisasi Indikator Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara detil dapat dilihat dalam lampiran.

2. Sedangkan pengelolaan UP merupakan akumulasi dari pengajuan nilai UP yang terlalu besar tidak dibarengi dengan kemampuan satker dalam membelanjakan UP sesuai yang direncanakan dalam kerangka waktu 1 (satu) bulan.

Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal diantaranya adalah adanya perbedaan persepsi baik dalam perhitungan, formulasi, sumber data untuk menghitung nilai sesuai SE-35/MK.01/2017 oleh satker, misalnya Satker kesulitan dalam mengidentifikasi capaian keluaran riil, belum adanya kertas kerja perhitungan, adanya pembatasan revisi RPD hanya satu kali dan lainnya. Sehingga dalam menghadapi kendala tersebut dilaksanakan:

1. Penyusunan reformulasi SE-35/MK.01/2017 dengan menyusun rekalkulasi bobot, redefinisi, reformulasi perhitungan, serta penambahan indikator;

2. Focused Group Discussion (Consultation Paper) Reformulasi SE-35/MK.01/2017 dengan seluruh unit esleon I pada tanggal 12 Desember 2018.

Kedua, pengukuran IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran belum mempertimbagkan langkah harmonisasi dengan alat pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang lainnya (SMART DJA & IKPA DJPB), sehingga dilakukan reformulasi SE-35/MK.01/2017 dengan memasukan beberapa indikator yang ada pada SMARTDJA dan IKPA DJPB.


Ketiga, terdapat inisiatif selfblocking pada seluruh unit eselon I dan hanya berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan saja, sehingga mempengaruhi nilai penyerapan anggaran terutama pada SMART DJA dan IKPA DJPB. Untuk itu Sekretariat Jenderal melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar selfblocking di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diperhitungkan dalam menghitung capaian penyerapan anggaran.

Selain itu untuk beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target adalah:

1. Pemantauan secara berkala (bulanan) atas upaya dan capaian realisasi atas masing-masing indikator kualitas pelaksanaan anggaran secara berjenjang pada seluruh Unit Eselon I termasuk menyampaikan progress hasil SMARTDJA dan IKPA setiap bulan kepada Unit Eselon I

Indikator kinerja terakhir yang ditetapkan untuk mencapai pengukuran Tata Kelola yang baik adalah rata-rata indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan yang merupakan pengakuan dari pihak eksternal baik berupa

2. Melakukan sosialisasi dan Focused Group Discussion (FGD) atas SE-35/MK.01/2017 tentang Tata Cara perhitungan IKU pelaksanaananggaran bersama dengan Kantor Pusat Unit Eselon I;

3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Sistem Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran secara intens dan berkelanjutan;

4. Melaksanakan workshop IKPA BA 015 di Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

5. Melaksanakan Focus Group Disscussion (FGD) tentang IKPA;

6. Melakukan Rapat Koordinasi terkait Anggaran dan Kinerja; dan

7. Melakukan Rapat IKPA Kemenkeu.

1c-N Rata-Rata Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - - - - - 100 100

Realisasi - - - - - 118.88 118.88

Capaian 118.88 118.88

penghargaan maupun opini atas pengelolaan sumber daya di Kementerian Keuangan yang meliputi 3 (tiga) kategori. Secara keseluruhan capaian atas IKU Rata-Rata Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan adalah sebesar 118,88 dari target sebesar 100.


Tabel 9. Penghargaan dan Opini dalam Penilaian IKU Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan

No. Penghargaan tahun 2018 Target Unit In Charge (UIC)

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

100%

(51 Unit)

Biro Organta

2. Persentase Capaian Award di bidang Kehumasan Kementerian Keuangan

80% Biro KLI

3. Jumlah Sertifikasi Standarisasi Internasional Bidang IT 3 Sertifikasi Pusintek

Dalam pengukurannya capaian atas target indeks dimaksud dihitung dari nilai konversi dari capaian dibanding target x 100 (skala 100).

Dalam pancapaian target pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK, pada tahun 2018 terdapat peningkatan target jumlah unit kerja yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai WBK dan/atau WBBM berdasarkan hasil reviu dan penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal dari target pada tahun 2017 sebanyak 9 unit menjadi 51 unit pada tahun 2018. Dari target unit kerja berpredikat WBK berdasarkan penilaian TPI (Itjen) sebanyak 51 unit kerja dengan formula tingkat pemenuhan target pada masing-masing Eselon I, didapatkan hasil sebanyak 90 unit kerja.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan unit kerja yang mendapatkan kriteria ZI WBK, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

1) Penetapan KMK Nomor 672/KMK.01/2018 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018 untuk 90 unit kerja;

2) Pemberian penghargaan Menkeu kepada Unit Berpredikat ZI WBK Tahun 2018 pada Hari Oeang RI ke-72;

3) Penganugerahan penghargaan terhadap Unit Kerja Berpredikat ZI WBK/WBBM dari TPN di Hotel Sulthan pada tanggal 10 Desember 2018; dan

4) Dari target unit kerja berpredikat WBK berdasarkan penilaian TPI (Itjen) sebanyak 51 unit kerja dengan formula tingkat pemenuhan target pada masing-masing Eselon I, didapatkan hasil sebanyak 90 unit kerja, sehingga capaian sebesar 115,05%.


b. Persentase Capaian Award di bidang Kehumasan Kementerian Keuangan

Atas target yang ditetapkan (80%) realisasi capaian atas persentase award adalah sebesar 116,48%. Capaian tersebut dihitung dari penerimaan sejumlah penghargaan dalam bidang kehumasan sebagai berikut:

c. Jumlah Sertifikasi Standarisasi Internasional Bidang IT

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan surveillance 3 Sertifikasi Standardisasi Internasional yaitu Bidang ITSM, SMKI, dan Manajemen Mutu. Sertifikasi dapat dipertahankan apabila temuan hasil audit eksternal (non-conformity) telah ditindak lanjuti selambatnya 7 hari kerja setelah disampaikan oleh auditor. Kegiatan Surveillance Audit Standardisasi Internasional: ISO 20000, 27001, 9001 dilaksanakan pada tanggal 24 – 26

No. Penghargaan Pemberi Penghargaan

1. Gold Winner - Best of Government Inhouse Print Magazine Serikat Perusahaan Pers dahulu Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS)2. Gold Winner - Best of e-Magazine Government

3. Platinum dan Juara Umum Kementerian

PR Indonesia (dalam ajang PRIA)

4. 4 Gold - Owned Media

5. 1 Gold dan 1 Silver Kanal Digital

6. 2 Gold - Program PR

7. 1 Silver - Program CSR

8. 1 Bronze - Penanganan Krisis

9. 1 Gold - Departemen PR

10. 1 Silver - Laporan Perusahaan

11. Juara 1 The Best Implementation Content Marketing in Government Cat-egory

Ajang Indonesia Content Marketing Award 2018

12. Golden World Award kategori Public Sector International Public Relations Association (IPRA)

13. Juara I Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat

14. Juara I Kategori Website

Anugerah Media Humas 201815. Juara II Kategori Penerbitan Media Internal

16. Juara Umum

17. Juara III Kategori Booth Terbaik Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2018

September 2018, sedangkan Audit Eksternal dalam rangka perluasan sertifikasi ISO 27001 area DRC Kementerian Keuangan pada tanggal 28 September 2018. Adapun closing pelaksanaan audit dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan hasil UIC (Pusintek) masih dapat mempertahankan sertifikasi. Selanjutnya UIC akan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.


Tingkat kepuasan atas layanan Kementerian Keuangan baik kepada masyarakat pengguna layanan maupun stakeholders yang semakin meningkat merupakan salah satu tujuan dari implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan. Dalam pemberian pelayanan setidaknya harapan pihak yang dilayani terpenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi dengan memberikan nilai tambah.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memenuhi kepuasan kepada pengguna layanan atau stakeholders penyelenggaraan pelayanan harus berasaskan atas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkuan.

Untuk mengetahui memonitor dan mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat maupun stakeholders dilakukan pengukuran kepuasan publik yang ditetapkan dalam Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Kementerian

SS 2 Pelayanan Publik yang Prima


2a-CP Indeks kepuasan publik atas layanan Sekretariat Jenderal 4.21 (ska-la 5) 4.54 107.84

2a-CP Indeks kepuasan publik atas layanan Sekretariat Jenderal

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - - - - - 4.21 4.21

Realisasi - - - - - 4.54 4.54

Capaian 107.84 107.84

Keuangan. Indeks dimaksud merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kemenkeu atau stakeholders lainnya melalui survei kepuasan pengguna layanan. Data capaian diperoleh dari survei yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal (UIC Biro Organta) bekerjasama dengan Tim Peneliti independen dengan output berupa Indeks Kepuasan Publik. Lingkup survei adalah pengguna layanan atau stakeholders dan jenis layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2018, IKU ini diukur berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) terhadap layanan-layanan di lingkungan Sekretariat Jenderal yang diusulkan untuk disurvei pada tahun 2018. Berdasarkan hasil SKPL tahun 2017, indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4,36 dan dua hal yang menjadi prioritas utama adalah aspek “Waktu Penyelesaian Layanan” dan aspek “Informasi Layanan”. Sedangkan pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa upaya perbaikan sehingga hasil survei meningkat menjadi sebesar 4,54. Dalam pencapaian IKU tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah:


1. Telah dilaksanakan kick off meeting antara tim pendampingan (counterpart) SKPL Kementerian Keuangan tahun 2018 dengan Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada.

2. Telah dilaksanakan finalisai kuesioner dan pembekalan Tim Enumerator pada tanggal 7 September 2018.

3. Adapun jumlah layanan di lingkungan Sekretariat Jenderal yang akan menjadi obyek survei pada tahun 2018 yaitu sebanyak 24 jenis layanan sebagai berikut:

Pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi selaku pengelola dan pembina keuangan termasuk BMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Perencanaan dan Pengelolaaan Keuangan yang optimal dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan yang akuntabel memiliki definisi bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara mengacu pada praktek

4. Telah dilaksanakan pengumpulan data (pelaksanaan survei) mulai tanggal 19 September hingga 15 Oktober 2018 pada enam kota (Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar).

5. Telah dilaksanakan pendampingan (observasi) pengumpulan data bersama perwakilan unit Eselon I guna memastikan kinerja Enumerator dan memfasilitasi dalam hal terjadi kendala dalam pengumpulan data di lapangan.

No Unit Eselon II Jumlah Layanan No Unit Eselon II Jumlah

Layanan

1 Biro Cankeu 2 7 Biro KLI 3

2 Biro Organta 1 8 Biro Umum 1

3 Biro Hukum 2 9 Pusintek 6

4 Biro Bantuan Hukum 1 10 PPPK 3

5 Biro SDM 1 11 Pusat LPSE 3

6 Biro Perlengkapan 1 Total 24

SS 3 Pengelolaan Negara yang Kredibel dan Akuntabel


3a-N Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti 89% 91.19% 102.46



terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Sedangkan yang dimaksud kredibel adalah pengelolaan keuangan yang berkualitas, memiliki kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan publik/stakeholder.

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis ditetapkan 3 (IKU) terkait keuangan sebagaimana dijelaskan pada detil IKU dan pencapaiannya di bawah.


3a-N Persentase Rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang Telah Ditindaklanjuti

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 30% 30% - 30% 89% 89%

Realisasi - 45.78% 45.78% - 45.78% 91.19% 91.19%

Capaian 152.60 152.60 152.60 102.46 102.46

Rekomendasi BPK RI atas Laporang Keuangan (LK) BA 015 merupakan hal yang penting untuk mendapatkan perhatian, sehingga terus dipantau tindak lanjutnya. Pada tahun 2018 IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti memiliki target sebesar 89%. Pengukuran penyelesaian atas rekomendasi BPK RI atas LK BA 015 ditetapkan atas temuan yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi action plan dengan time frame yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan menggunakan dua yaitu:

Dalam pelaksanaan tindak lanjut terdapat tantangan yang menjadi perhatian yaitu bahwa sisa temuan outstanding merupakan temuan yang sulit atau memerlukan waktu untuk ditindaklanjuti. Dalam pencapaian IKU tersebutm tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK RI. Status rekomendasi BPK RI yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama UIC (Biro Perencanaan dan Keuangan), unit eselon I terkait, dan Inspektorat Jenderal.

b. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK RI dan tercantum dalam LHP.

Secara keseluruhan daftar Tindak Lanjut, Rekomendasi, Konsep Temuan tahun 2017 serta Jumlah rekomendasi yang diusulkan selesai pada TA 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah

A1 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang dinyatakan selesai TA 2009 sd 2016 368

A2 Jumlah konsep temuan TA 2017 selesai ditindaklanjuti 110

B1 Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 sampai dengan tahun 2016 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK 558

B2 Jumlah konsep temuan LK BA 15 Tahun 2017 158

C Jumlah rekomendasi yang diusulkan selesai pada TA 2018 173.1

D Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP 2017 46

E1 Rekomendasi TA 2009 s.d 2017 558

E2 Jumlah konsep temuan TA 2017 110

a. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI;

b. Secara periodik melakukan pembahasan atas temuan BPK antara Kemenkeu dengan BPK RI;

c. Memonitoring penyelesaian tindak lanjut dari masing-masing Unit Eselon I; dan

d. Melaksanakan koordinasi dengan BPK RI, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I terkait.


3b-N Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 30% 30% - 30% 89% 89%

Realisasi - 100% 100% - 100% 100% 100%

Capaian 120.00 120.00 120.00 112.36 112.36

Selanjutnya, selain Rekomendasi BPK atas LK BA 015, rekomendasi BPK RI yang juga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam tindak lanjutnya adalah rekomendasi atas LKPP dan LK BUN. Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap K/L dan Pengguna Anggaran BUN diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, dan November.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

a. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama DJPB, Itjen, unit eselon I terkait dan Auditor BPK.

b. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam LHP.

Berdasarkan LHP BPK-RI atas LKPP TA 2017, terdapat 3 rekomendasi atas temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terkait dengan Sekretariat Jenderal. Namun demikian, rekomendasi tersebut lebih menitikberatkan pada unit eselon I lain yaitu DJP dan DJBC. Hal ini dikarenakan rekomendasi yang ada berupa penyempurnaan peraturan (PMK dan SE Menteri Keuangan) yang secara teknis substansi menjadi kewenangan DJP dan DJBC. Dalam hal ini Setjen lebih berperan dalam memberikan dukungan administratif kepada DJP dan DJBC, yaitu berupa pelayanan legal drafting atas penyempurnaan konsep peraturan. Pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) rekomendasi atas LKPP dan LK BUN dipindahkan menjadi rekomendasi LK BA 015, sehingga saldo rekomendasi terakhir adalah 0 (nol).

Tindak lanjut Sekretariat Jenderal atas rekomendasi BPK RI adalah menyampaikan LHP BPK-RI atas LKPP TA 2017 kepada DJP dan DJBC selaku auditee yang bertanggung jawab secara teknis dalam menindaklanjuti rekomendasi yang berkaitan dengan Sekretariat Jenderal dimaksud.

3c-N Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RK-BMN Kementerian Keuangan

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - - - - - 100% 100%

Realisasi - - - - - 115.46% 115.46%

Capaian 115.46 115.46


Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) merupakan suatu proses untuk mengakomodir kebutuhan akan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan tetap memperhatikan ketersediaan BMN yang ada, standar barang dan standar kebutuhan yang telah ditentukan serta harus sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Kementerian Keuangan. Perencanaan kebutuhan BMN disusun dan disampaikan secara berjenjang mulai dari Kuasa Pengguna Barang sampai ke Pengguna Barang. Sebelum dihimpun menjadi RKBMN pengguna barang, seluruh RKBMN yang disampaikan kuasa pengguna barang terlebih dahulu diteliti oleh Pengguna Barang dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP). Selanjutnya, setelah disahkan, RKBMN Pengguna barang diserahkan ke Pengelola Barang untuk ditelaah dalam forum penelaahan yang hasilnya akan ditandatangani oleh pengguna barang dan pengelola barang. Hasil penelaahan itulah yang akan dijadikan dasar pengusulan penyediaan anggaran.

Ketepatan waktu penyusunan RKBMN dihitung berdasarkan jadwal dalam KMK-642/KMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan, Penelitian, dan Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan atau jadwal yang ditetapkan oleh DJKN selaku Pengelola Barang. Jadwal penyampaian berdasarkan KMK-642/KMK.01/2015 adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian RKBMN tingkat KPB ( Maksimal minggu pertama bulan Juli)

2. Penyampaian Kompilasi Korwil (Maksimal minggu kedua bulan Juli)

3. Penyampaian Kompilasi Es. I kepada Pengguna Barang (Maksimal minggu kedua bulan Agustus)

Pada tahun 2018, target ketepatan waktu penyelesaian adalah tanggal 7 Desember 2018 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-1692/KN/2018 tanggal 4 April 2018.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan RKBMN Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan tahap persiapan penyusunan RKBMN 2020, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi KMK-425.KM.01/2018 pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018.

2. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka persiapan penyusunan RKBMN 2020 serta monev validasi dan pemutakhiran Master Aset pada periode bulan Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018.

3. Seluruh Unit Eselon I telah mengirimkan tiket usulan RKBMN tingkat Unit Eselon I melalui aplikasi SIMAN sampai dengan tanggal 12 September 2018, dengan rincian:

Unit Target Realisasi (skor) Unit Target Realisasi (skor)

a. Itjen 4 Sept 2018 6 Sept 2018 (80) g. BPPK 7 Sept 2018 5 Sept 2018 (120)

b. DJA 4 Sept 2018 4 Sept 2018 (100) h. DJKN 7 Sept 2018 5 Sept 2018 (120)

c. DJPPR 4 Sept 2018 3 Sept 2018 (110) i. DJBC 14 Sept 2018 31 Ags 2018 (120)

d. DJPK 4 Sept 2018 3 Sept 2018 (110) j. DJPb 14 Sept 2018 12 Sept 2018 (120)

e. BKF 4 Sept 2018 4 Sept 2018 (100) k. DJP 14 Sept 2018 12 Sept 2018 (120)

f. Setjen 7 Sept 2018 5 Sept 2018 (120)


4. Telah disampaikan usulan RKBMN tingkat Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui Surat Kepala Biro Perlengkapan nomor S-1782/SJ.7/2018 tanggal 5 Desember 2018, (target 7 Desember 2018) (Skor 120).

5. Capaian ketepatan waktu penyusunan RKBMN Kementerian Keuangan dihitung sebagai berikut:

Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RB-TK) yang efektif merupakan salah satu sasaran utama Kementerian Keuangan yang bersifat terobosan nasional dan menjadi sasaran strategis Sekretariat Jenderal mengingat kedudukan Sekretariat Jenderal menempati posisi sentral dalam implementasi transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Implementasi dikatakan efektif

• Skor rata-rata Penyampaian RKBMN tingkat Unit Eselon I kepada Pengguna Barang: 110,91 * (Bobot 50%) = 55,46%

• Skor Penyampaian RKBMN tingkat Pengguna Barang kepada Pengelola Barang: 120 * (Bobot 50%) = 60%

Sehingga total Skor adalah penjumlahan 55,46% dan 60% yaitu sebesar 115,46%.



4a-CP Persentase implementasi inisiatif RBTK Setjen 92% 100% 108.70

a. IS Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan 100% 100%

b. IS Leaders Factory 92% 100%

apabila seluruh rencana dengan time frame yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

RB-TK terus dipantau implementasinya dengan berbagai kegiatan. Dalam Sasaran Strategis ini ditetapkan 1 (satu) IKU yang mencerminkan gambaran implementasi RBTK di Sekretariat Jenderal.

4a-CP Persentase implementasi inisiatif RBTK Setjen

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target 10.5% 40.5% 40.5% 53% 53% 92% 92%

Realisasi 16% 50% 50% 67.5% 67.5% 100% 100%

Capaian 152.58 123.46 123.46 127.36 127.36 108.70 108.70


Program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu dilaksanakan dengan mengacu pada KMK 974/KMK.01/2016, tentang Impmentasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Sesuai dengan KMK 43/KMK.01/2017 dan KMK 132/KMK.01/2017, pelaporan implementasi inisiatif Program Transformasi Kelembagaan kepada Menteri Keuangan dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun (setiap tanggal 10 Januari dan 10 Juli). Progres penyelesaian inisiatif Program TK dapat diukur tahunan sesuai dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan pada setiap milestone penyelesaian masing-masing inisiatif Program Transformasi Kelembagaan. IKU diukur dengan:

Persentase RB-TK = Jumlah(Ci x 100%)+Jumlah(Mj x 60%) / Jumlah(i x 100% + j x 60%)

Keterangan:C: Capaian Inisiatif OwnerM: Capaian Milestone pada Inisiatif Kontribusi

Pada era perkembangan Teknologi dan Informasi saat ini, Kementerian Keuangan memiliki perhatian besar atas keandalan system manajemen informasi. Sistem Manajemen Informasi yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal yaitu dengan penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan

Pada tahun 2018, realisasi IKU RB-TK yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 92% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 108.70. Program dalam Inisiatif Strategis RB-TK yang diukur pada Sekretariat Jenderal adalan implementasi program Penguatan Budaya dan Leaders Factory dimana dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu:

a. Pada program Penguatan Budaya masih perlu adanya kalibrasi terkait indikator yang akan digunakan dalam Indeks Efisiensi Birokrasi. Selain itu internalisasi kode etik dank ode perilaku Kementerian Keuangan juga masih perlu untuk dilaksanakan.

b. Pada program Leaders Factory terdapat tantangan adanya ketentuan nasional mengenai penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana ASN pada instansi pemerintah hanya terbatas bagi instansi pemerintah yang memiliki Pajabat Pembina Kepegawaian (PPK). Tantangan lain adalah belum adanya pengaturan lebih lanjut tentang pemberian tunjangan selisih bagi pegawai yang dipekerjakan.



5a-CP Tingkat Downtime Sistem TIK Setjen 0.35% 0.0063% 120.00

5b-CP Persentase Kapabilitas Tata Kelola TIK 75% 96% 120.00

layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA).Dalam Sasaran Strategis ini terdapat 2 (dua) IKU yang ditetapkan untuk mengukur keandalan system manajemen informasi yaitu tingkat downtime system TIK Seretariat Jenderal serta persentase kapabilitas tata kelola TIK.


5a-CP Tingkat Downtime Sistem TIK Setjen

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%

Realisasi 0.0029% 0.0047% 0.0047% 0.0060% 0.0060% 0.0063% 0.0063%

Capaian 199.17 198.66 198.66 198.29 198.29 198.20 198.20

Tingkat downtime sistem TIK dapat mengambarkan keandalan system informasi. Secara definisi downtime sistem TIK yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan (Non DJP) kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur layanan TIK yang meliputi: Kelistrikan, Internet, Intranet, Server/Operating System (OS), Aplikasi, dan/atau Database.

Downtime kelistrikan dihitung apabila seluruh perangkat berupa seluruh perangkat TIK di dalam DC Kemenkeu tidak mendapatkan sumber listrik dari Sumber listrik utama, yaitu sumber listrik PLN, serta sumber listrik cadangan berupa Genset dan UPS. Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Potensi kerugian finansial;

b. Potensi tuntutan hukum;

c. Citra Kemenkeu;dan

d. Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan downtime layanan tidak termasuk planned downtime, preventive maintenance, dan downtime diluar waktu layanan TIK. Pada layanan TIK yang didukung dengan teknologi High Availability, perhitungan downtime menggunakan data yang paling rendah. Selanjutnya, penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. Downtime layanan TIK tersebut dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan

menggunakan alat monitoring yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA.

Target IKU Tingkat Downtime Sistem TIK sebesar 0,35% dengan capaian sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar 0,0063%. Realisasi tersebut dihitung dari 33 Apikasi/Layanan milik Unit Eselon I yang ada pada DC/DRC Kemenkeu dan masuk dalam IKU Tingkat Downtime Sistem TIK Kemenkeu-Wide (terlampir) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Downtime komponen Kelistrikan (0%), Internet (0,0005%), dan Intranet (0,0187%) yang berdampak pada 33 aplikasi/layanan milik Unit Eselon I

2. Downtime komponen Server/OS (0,0013%) untuk 8 aplikasi/layanan hosting milik unit eselon I

3. Downtime komponen Aplikasi untuk Portal Kemenkeu (0,0000%) dan SPSE (0,048%)

4. Downtime komponen Database untuk Portal Kemenkeu (0%) dan SPSE (0%)

5. Tingkat downtime Sistem TIK Setjen sampai dengan bulan Desember sebesar 0,0063%

Kenaikan downtime dari 0,0062% menjadi 0,0063% disebabkan oleh downtime Triwulan IV pada komponen intranet sebesar 28,48 Menit (telah dirata-rata dari 522 titik). Komponen intranet berpengaruh pada realisasi downtime layanan Unit Eselon I non DJP dan PP INSW yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal, baik layanan hosting maupun co-location. Beberapa gangguan pada Aplikasi seperti Website Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), BKF, dan SIMAN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah diatasi dan dioperasikan di DRC pada tanggal 6 September 2018. Beberapa


permasalahan dalam layanan TIK yang menyebabkan gangguan antara lain:

1. Terjadi gangguan koneksi Internet pada KPPN Jakarta VI disebabkan gangguan link internet, dan terjadi gangguan Intranet pada kantor daerah yang dikarenakan rekonfigurasi layanan, gangguan modem/router, gangguan CE router, migrasi FO, migrasi uplink, gangguan radio, dan penarikan ulang kabel udara;

2. Terjadi gangguan pada infrastruktur VM yang berakibat pada downtime server/OS; dan

3. Terjadi gangguan pada aplikasi SPSE dikarenakan perlu update aplikasi dan database.

Dalam rangka pencapaian target IKU pada tahun 2018 Sekretariat Jenderal telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan monitoring bulanan atas komponen layanan TIK yang meliputi internet, intranet, server/OS dan aplikasi/database dengan kritikalitas sangat tinggi;

2. Telah dilaksanakan koordinasi berkala dengan penyedia jasa terkait keberlangsungan Layanan TIK;

3. Telah dilakukan monitoring ketersediaan dan performance layanan TIK;

4. Telah dilakukan uji kehandalan back up kelistrikan secara berkala;

5. Telah dilakukan koordinasi secara berkala dengan unit Eselon I dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan TIK melalui rapat pengawasan operasional secara mingguan dan bulanan;

6. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja penggunaan internet dan intranet di Unit Eselon I;

7. Telah dilakukan backup data secara berkala;

8. Telah dilakukan sinkronisasi aplikasi dan database berbasis BIA secara regular antara DC dan DRC;

9. Telah dilakukan replikasi aplikasi dan database dalam kategori kritis dan sangat kritis ke DRC;

10. Telah dilakukan upgrade Firm Ware pada tanggal 16-18 Mei 2018;

11. Telah dilakukan investigasi gangguan dan menemukan bahwa terdapat issue pada perangkat jaringan DRC;

12. Telah dilakukan perubahan konfigurasi policy perangkat jaringan DRC, sehingga aplikasi Aplikasi Website LPDP, DJPPR, BKF, dan SIMAN DJKN telah dapat diakses kembali; dan

13. Telah dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin perangkat pendukung Data Center (DC) berupa penggantian modul deepsea generator pada tanggal 21 September 2018 dalam rangka menjaga kehandalan sistem kelistrikan cadangan. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan layanan DC berjalan dengan normal.


5b-CP Persentase Kapabilitas Tata Kelola TIK

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - - - - - 75% 75%

Realisasi - - - - - 96.41% 96.41%

Capaian 120.00 120.00

IKU kedua yang diukur dalam SS Sistem Manajemen Informasi yang Andal adalah Tingkat Kapabilitas Tata Kelola TIK yang merupakan rata-rata persentase kapabilitas tata kelola TIK pada unit yang menjadi sampel penilaian pada tahun 2018, yaitu Setjen (Pusintek), DJP, DJBC, dan DJPB. Nilai persentase kapabilitas tata kelola TIK mengukur penerapan praktik-praktik manajemen (input, aktivitas, dan output) sebagai ukuran kapabilitas enabler Proses dalam tata kelola TIK, dalam mencapai process performance.

Berdasarkan hasil Pre Assessment Sekretariat Jenderal c.q Pusintek mendapatkan nilai 94% dari 16 proses pada domain BAI dan DSS dan 97% dari 37 proses pada seluruh domain dari nilai tingkat kapabilitas 1. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka pencapaian IKU ini adalah:

1. Telah mengikuti sosialisasi Penilaian Tata Kelola TIK dan Workshop Pre-Assessment Kapabilitas Tata Kelola oleh ITJEN pada tanggal 22 Februari 2018;

2. Telah dilakukan sosialisasi Persiapan Pre-assesment Tata Kelola TIK Kemenkeu di Lingkungan Pusintek pada tanggal 23 Februari 2018;

3. Telah diselenggarakan Entry Meeting Pre-Assessment Tata Kelola TIK Kemenkeu di Lingkungan Pusintek oleh ITJEN;

4. Telah dilakukan koordinasi dengan ITJEN untuk melengkapi data dukung Pre-Assessment Tata Kelola ITJEN berupa dokumentasi;

Penilaian pada tahun 2018 fokus pada 16 proses domain Build, Acquire, and Implement (BAI) dan Deliver, Service, and Support (DSS) berdasarkan work COBIT 5 dengan target capaian IKU sebesar 75% dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Persentase Kapabilitas Tata Kelola TIK yang Menjadi Sampel

Jumlah Unit yang Menjadi Sampel

5. Telah dilakukan rapat dengan Bidang dan Bagian di Pusintek terkait Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan (BAPHP-01/ST-182/2018) yaitu hasil pre assessment tingkat capaian kapabilitas tanggal 2 Mei 2018 dengan ITJEN;

6. Telah dikoordinasikan dengan Bagian/Bidang di Pusintek melalui rapat pada tanggal 2 Mei 2018 terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan rekomendasi dari ITJEN;

7. Telah diterima Laporan Hasil Pre Assessment Tata Kelola TIK pada Pusintek Nomor Lap-14/IJ.8/2018 tanggal 28 Mei 2018;

8. Telah dilakukan pembahasan tindak lanjut hasil pre-assessment tata kelola TIK dengan ITJEN pada Workshop Tata Kelola TIK Berbasis COBIT 5 tanggal 16 Agustus 2018;

9. Telah dilakukan koordinasi dokumentasi untuk final assessment dengan Bidang/Bagian di Pusintek pada 24 Agustus dan 10 September 2018;


10. Telah dilakukan koordinasi dengan ITJEN untuk melengkapi data dukung Final Assessment Tata Kelola TIK pada 15 – 26 Oktober 2018;

11. Telah disampaikan hasil Final Assessment ke Bidang/Bagian di Pusintek pada Clossing Meeting tanggal 6 Desember 2018; dan

Pengelolaan SDM berbasis sistem merit merupakan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretaris Jenderal sebagai pengelola dan pembina sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan SDM Kementerian Keuangan secara terpadu pada satu siklus pengelolaan SDM berbasis prinsip-prinsip yang diterapkan dalam merit sistem.

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Implementasi Sistem Merit meliputi:

a. Seleksi dan promosi secara adil, objektif, dan kompetitif;

12. Telah diterima Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan Nomor BAPHP-01/ST-1133/2018 pada 6 Desember 2018 atas hasil assessment kapabilitas di lingkungan Pusintek dengan nilai 96.41%.




6b-NPersentase penyelesaian pembentukan jabatan fungsional (Pranata Keuangan DJPB dan Pengelola Perbendaharaan DJPB)

100% 120% 120.00

b. Menerapkan prinsip fairness;

c. Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja;

d. Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan public;

e. Manajemen SDM secara efektif dan efisien; dan

f. Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.

Penerapan Sistem Merit Kementerian Keuangan diukur melalui efektifitas pemanfaatan hasil dari pengelolaan kinerja dan pengukuran kompetensi terhadap pengelolaan SDM, selain itu juga diukur melalui kesesuaian kualifikasi pegawai terhadap kebutuhan organisasi dalam prinsip pengelolaan SDM.


6a-N Persentase Penempatan Talent pada Jabatan Target

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 80% 80% - 80% 80% 80%

Realisasi - 100% 100% - 100% 100% 100%

Capaian 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00

Persentase penempatan talent pada jabatan target menjadi salah satu IKU pada SS penguatan pengelolaan SDM berbasis merit. Pada tahun 2018 terdapat kebutuhan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang mendesak serta kebutuhan akan dilakukannya tahap pengembangan untuk talent yang terpilih sebagai persiapan menduduki jabatan target. Menindaklanjuti hal tersebut, terdapat arahan utuk melakukan proses evaluasi talent tersebut serta penyusunan program pengembangan bersama seluruh unit eselon I dan bekerjasama dengan BPPK sebagai penyedia layanan.

Pada tahun 2018, realisasi yang dicapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Dalam implementasi penempatan talent pada jabatan target terdapat beberapa tantangan diantaranya adanya beberapa unit Eselon I belum menggunakan parameter Manajemen Talenta dalam mengusulkan talent untuk promosi suatu jabatan sehingga terjadi beberapa perbedaan data. Selama tahun 2018 tindakan yang telah dilaksanakan adalah:

1. Rapat Baperjakat tgl 13-03-2018 menyepakati bahwa untuk mutasi promosi harus diusulkan dari pejabat pada boks IX pemetaan pegawai (BA-2/BA/IP/2018 tgl 13-03-2018)

2. Rapat Baperjakat juga menetapkan pengangkatan 88 orang talent dalam Jabatan Es.III dengan KMK Nomor 312/KM.1/UP.11/2018 tgl 03-05-2018 dan telah dilantik pada tgl 09-05-2018

Dalam IKU ini, penempatan talent (pejabat yang masuk ke dalam box 7,8 dan 9) pada jabatan target adalah:

1. Talent adalah pegawai yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan untuk masuk dalam Talent Pool;

2. Jabatan target adalah jabatan struktural setingkat lebih tinggi yang kosong atau posisi/jabatan lain yg dianggap strategis oleh Kementerian Keuangan yang akan diisi oleh Talent.

Dalam pengukurannya, realisasi capaian dihitung sebagai berikut:

3. Berdasarkan KMK Nomor 406/KMK.01/2018 tgl 21-05-2018 telah ditetapkan 20 jabatan target dan 176 talent untuk JPT Pratama.

4. Telah ditetapkan pengangkatan 3 orang talent pada unit BKF dalam Jabatan Administrator dengan KMK 424/KM.1/UP.11/2018 tgl 29-06-2018 dan telah dilantik pada tgl 09-08-2018

5. Rapat Baperjakat tgl 30-07-2018 menyepakati 18 JPT Pratama sebagai jabatan target yang diisi melalui Manajemen Talenta dan pemilihan talent dg menggunakan rasio 1:3 sebanyak 54 talent

6. Rapat Baperjakat tgl 26-08-2018 menyepakati:

a. Mutasi dalam Jabatan Es.II di lingkungan DJP (6 orang) dan DJPB (4 orang)


b. Mutasi dalam Jabatan Es.III di lingkungan SETJEN (1 orang), ITJEN (2 orang), DJBC (30 orang). Telah ditetapkan dengan KMK 596/KM.1/UP.11/2018 tgl 18-09-2018 dan KMK 597/KM.1/UP.11/2018 tgl 18-09-2018 dan dilantik pada tgl 21-09-2018.

c. Pemilihan talent dengan rasio 1:3 untuk mengisi Jabatan Es.II melalui skoring dan pembobotan. Wawancara para talent tersebut telah dilakukan pada minggu ke-I sampai ke-II September 2018.

7. Wawancara talent dilakukan pada tanggal 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, dan 17 Sept 2018.


a. Mutasi dalam Jabatan Es.II di lingkungan DJPB (1 orang) dg KMK 724/KMK.01/UP.11/2018

b. Pengukuhan Pejabat Es.II dan Es. III di SETJEN dan DJP dg KMK 646/KMK.01/UP.11/2018 dan KMK 628/KM.1/UP.11/2018

c. Pengangkatan dalam Jabatan Es.II melalui mekanisme Manajemen Talenta bagi 18 talent Pejabat Es.III hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan (wawancara) oleh anggota Baperjakat dan Pimpinan Unit Es.I pemilik 18 jabatan target dg KMK 726/KMK.01/UP.11/2018.

9. Pelantikan 18 talent pada jabatan Es.II tgl 21 November 2018 sesuai KMK 726/KMK.01/UP.11/2018.

10. Rapat Baperjakat tgl 18-10-2018 menyepakati mutasi 13 pejabat Es.II di lingkungan DJBC, yang telah ditetapkan dengan KMK 725/KMK.01/UP.11/2018 tgl 2-11-2018.


a. Mutasi 1 pejabat Es.II di lingkungan DJPB dan pengukuhan 1 pejabat Es.II di lingkungan SETJEN, yang ditetapkan dg KMK 812/KMK.01/UP.11/2018 tgl 11-12-2018.

b. Mutasi 6 pejabat Es.III di lingkungan DJPB, pengukuhan 10 pejabat Es.III di lingkungan SETJEN, dan pengukuhan 3 pejabat Es.III di lingkungan DJBC, yang telah ditetapkan dengan KMK 768/KM.1/UP.11/2018 tgl 11-12-2018.

c. Pengangkatan/promosi 1 pejabat Es.III yang merupakan talent di lingkungan SETJEN, yang ditetapkan dengan KMK 768/KM.1/UP./11/2018 tgl 11-12-2018.

12. Workshop Program Pengembangan Talent kepada para talent pejabat Es.III Kementerian Keuangan pada tgl 11 Desember 2018 di Aula Mezanine.

13. Melalui NDR-719/SJ.5/2-18 tgl 5-12-2018 telah disampaika kepada ITJEN permohonan clearance test pejabat Es.III Kementerian Keuangan untuk Manajemen Talenta Kementerian Keuangan Tahun 2019.

14. Melalui NDR-839/SJ/2018 tgl 20-12-2018 telah disampaikan kepada seluruh pimpinan unit Es.I untuk melakukan konfirmasi calon talent pejabat Es.III Kementerian Keuangan Tahun 2019.

Sebagai tindak lanjut, terdapat beberapa rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro SDM pada tahun 2019 yaitu; pengembangan 156 orang talent yang belum terpilih, melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit Eselon I dalam pengajuan talent dan jabatan target berikutnya, serta persiapan Pra Forum Pimpinan Manajemen Talenta Pusat Tahun 2019 untuk pembahasan pemilihan calon talent dan jabatan target sebelum dibahas dalam Forum Pimpinan Manajemen Talenta Pusat.


6b-N Persentase Penyelesaian Pembentukan Jabatan Fungsional

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target 25% 55% 55% 80% 80% 100% 100%

Realisasi 55% 100% 100% 100% 100% 120% 120%

Capaian 220.00 181.82 181.82 125.00 125.00 120.00 120.00

Pada IKU ini persentase penyelesaian pembentukan jabatan fungsional diukur dengan penetapan target sebesar 100 %. Target tersebut memiliki lingkup yaitu sampai dengan pengajuan Rancangan PerMenpan. Proses selanjutnya bergantung pada keputusan KemenPAN apakah usulan Jafung dapat dilanjutkan atau tidak. Tahapan pembentukan dan penyempurnaan jafung yaitu:

a. Penyusunan Naskah Akademis : 15%

b. Ekspose Naskah Akademis : 10%

c. Penyusunan matriks butir kegiatan : 30%

d. Uji petik beban kerja : 25%

e. Pengolahan data hasil uji petik : 10%

f. Penyusunan Rancangan Peraturan

Menteri PAN dan RB : 10%

g. Persetujuan dari KemenPAN RB

atas usulan RPermenPAN RB : 20%

Sedangkan realisasi capaian dihitung sebagai berikut:

Tingkat penyelesaian pembentukan jabatan fungsional meliputi pembentukan dan penyempurnaan jabatan-jabatan fungsional dalam bidang yang terkait dengan pelaksanaan tugas utama Kementerian Keuangan yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Jabatan fungsional yang akan dikembangkan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi dan kajian.

Pada tahun 2018, jabatan fungsional yang akan dibentuk sebanyak 2 (dua) yaitu Jabatan Fungsional Pranata Keuangan dan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan dan akan ditetapkan dalam 4 PermenPAN RB, yaitu

1. JF Analis Pengelolaan keuangan APBN

2. JF Pranata Keuangan APBN

3. JF Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

4. JF Analis Perbendaharaan Negara

Dalam rangka penyelesaian pembentukan jabatan fungsional tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Telah mendapatkan persetujuan prinsip dari KemenPANRB, sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan NA dan ekspose ulang (25%);

2. Telah dilaksanakan pembahasan matriks butir kegiatan bersama BKN dan KemenPANRB. (30%);

3. Pelaksanaan uji petik beban kerja dan norma waktu atas butir serta pengolahan data (35%);

4. Telah disusun RPermenPANRB dan disampaikan kepada MenPANRB dengan surat nomor S-1305/SJ/2018 tanggal 8 Juni 2018 (10%);

5. Telah ditetapkan 4 PerpemPANRB dimaksud oleh Menteri PANRB yaitu 1). No 53 Tahun 2018 2). No. 54 Tahun 2018 3). No 51 Tahun 2018, dan 4). No 52 Tahun 2018.


7a-N Persentase Rekomendasi Strategi Komunikasi yang Ditindaklanjuti



7a-N Persentase rekomendasi strategi komunikasi yang ditindaklan-juti 85% 100% 117.65


7c-N Indeks efektivitas pembinaan penyusunan peraturan perun-dang-undangan 80 100 120.00

Memberikan layanan korporat yang andal merupakan sasaran strategis Sekretariat Jenderal sebagai Prime Mover dalam pelaksanaan transformasi kelembagaan. Standar layanan yang andal tercermin dari sikap, sistem, proses, dan jangka waktu dalam

Layanan Korporat yang handal tercermin pada salah satunya adalah tindak lanjut atas rekomendasi strategi komunikasi. Rekomendasi Strategi Komunikasi Kemneterian Keuangan disusun oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dalam format action plan komunikasi berdasarkan pada permintaan dari unit eselon I, adanya isu tertentu (sensitif/ negatif) yang perlu diwaspadai/ditindaklanjuti, maupun adanya agenda setting/program kegiatan Kementerian Keuangan. Action plan tersebut terdiri dari strategi pesan kunci, strategi saluran/media, dan strategi figur.

Dalam kegiatan perumusan action plan diperlukan koordinasi antara Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dengan unit kehumasan Eselon I guna mendapatkan perspektif yang komprehensif terhadap suatu isu. Unit kehumasan Eselon I selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap action plan strategi

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pihak internal maupun eksternal, antara lain layanan pemberian dukungan komunikasi, legislasi dan litigasi. Dalam sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) IKU yang ditetapkan pada tahun 2018.

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 85% 85% - 85% 85% 85%

Realisasi - 91,67% 91,67% - 88,24% 100% 100%

Capaian 107,85 107,85 103.81 117,65 117,65

komunikasi tersebut dengan cara melakukan kegiatan komunikasi dengan mengacu pada strategi pesan kunci, saluran/media, serta figur yang telah ditentukan. Target realisasi pada tahun 2018 ditetapkan adalah sebesar 85% dengan polarisasi maximize. Realisasi capaian atas IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, telah disusun 34 Strategi Komunikasi. Strategi Komunikasi akan ditindaklanjuti oleh unit yang terkait, pelaksanaannya didampingi oleh UIC dimana sebanyak 34 strategi secara keseluruhan telah ditindaklanjuti. Sehingga realisasi atas IKU ini adalah 100% dengan capaian 117,65. Daftar kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut strategi komunikasi adalah sebagai berikut:


No Strategi Komunikasi

1 Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

2 Executive Gathering 2018

3 Voyage to Indonesia Seminar “Inequality & The Role of Technology in Shaping The Future of Work”

4 Seminar Internasional “Human Capital Investment as a New Driving Force of the Economy”

5 Kebijakan dan Panduan Media Sosial bagi Pegawai Kementerian Keuangan

6 Peringatan 110 Tahun Penyelelenggaraan Lelang

7 Pajak e-Commerce

8 Penyusunan Strategi Komunikasi tentang Utang Pemerintah.

9 Penyusunan Strategi Komunikasi tentang Kunjungan Kerja Menteri Keuangan ke Ambon (Maluku) dan Ternate (Maluku Utara).

10 Penyusunan Strategi Komunikasi tentang We The Youth.

11 Penyusunan Strategi Komunikasi tentang Surat Berharga Negara (SBN) Ritel Online

12 Penyusunan Strategi Komunikasi isu terkait Awardee LPDP di media sosial Twitter dengan #ShitAwardeesLPDP-Say

13 Penyusunan Strategi Komunikasi tentang Seleksi Berbasis Komputer Beasiswa LPDP tahun 2018

14 Penyusunan Strategi Komunikasi Peluncuran Mobile PPID dan SI PPID

15 Penyusunan Strategi Komunikasi tentang Kalendar Kementerian Keuangan 2019

16 Penyusunan Strategi Komunikasi Hari Kemerdekaan

17 Penyusunan Strategi Komunikasi Kegiatan Menteri Keuangan menghadiri OPK FEB UI

18 Penyusunan Strategi Komunikasi Hari Oeang ke 72 (Strakom HORI)

19 Penyusunan Strategi Komunikasi “Woman Participation for Economic Inclusiveness”

20 Penyusunan Strategi Komunikasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN Tahun 2018/2019

21 Penyusunan Strategi Komunikasi Penipuan Lelang yang mengatasnamakan DJKN

22 Penyusunan Strategi Komunikasi Penyelenggaraan ASEAN Audit Regulators Groups (AARG) Meeting 2018

23 Penyusunan Strategi Komunikasi Pelaksanaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018

24 Penyusunan Strategi Komunikasi Kegiatan Wisuda Akbar Lulusan PKN STAN Prodip I, III, dan IV Tahun Akademik 2017/2018

25 Penyusunan Strategi Komunikasi tentang Festival Literasi

26 Penyusunan Strategi Komunikasi Penerbitan Sukuk Ritel 010

27 Penyusunan Strategi Komunikasi Nota Keuangan dan RAPBN TA 2019

28 Penyusunan Strategi Komunikasi Kunjungan Kerja Kunjungan Menteri Keuangan ke Ponpes Modern Darussalam Gontor

29 Penyusunan Strakom Dialog Menteri Keuangan dengan Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) Pasar Telukan Sukoharjo, Jateng

30 Penyusunan Strakom Kunjungan Menteri Keuangan ke IAIN Surakarta

31 Penyusunan Strategi Komunikasi Kementerian Keuangan untuk Isu-Isu Pajak

32 Penyusunan Strategi Komunikasi “Sinergi Program Komunikasi Kemenkeu, BUMN dan BLU Kemenkeu”

33 Penyusunan Strategi Komunikasi Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019

34 Penyusunan Strategi Komunikasi Special Mission Vehicles (SMV)


7b-N Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan

7c-N Indeks Efektivitas Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Realisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Capaian 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26

IKU kedua yang mengukur sasaran strategis layanan korporat yang andal adalah Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji materiil UU yang dimenangkan. Putusan yang dimaksud adalah putusan atas perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, serta putusan atas hak uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan berkekuatan Hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Selanjutnya, kriteria menang menunjuka pada tidak adanya kepentingan Kementerian Keuangan yang terganggu dan/atau Kementerian Keuangan tidak dibebankan atas tuntutan hukum oleh penggugat/pemohon berupa ganti rugi.

IKU ini mengukur efektivitas pelaksanaan pembinaan atas penyelesaian RPMK/RKMK yang disusun berdasarkan program perencanaan dan RPMK/RKMK yang bersifat kumulatif terbuka sesuai KMK mengenai perencanaan. Dalam pengukuranya dilakukan pembobotan atas capaian setiap program sebagai berikut:

Persentase realisasi dihitung dengan membandingkan jumlah putusan inkracht/berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan dibandingkan dengan total putusan inkracht/berkekuatan hukum tetap yang diterima selama tahun berjalan. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan adalah 95% dengan polarisasi maximize.

Pada tahun 2018 terdapat 132 Putusan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap/Inkracht, dengan perincian 127 perkara perdata (seluruhnya dimenangkan) dan 5 Putusan Uji Materiil UU dimana seluruhnya dimenangkan. Sehingga realisasi sebesar 100% dengan capaian 105,26. Capaian kinerja atas IKU tersebut dicapai dengan melaksanan berbagai kegiatan diantaranya adalah permintaan data/dokumen pendukung kepada stakeholder tekait perkara yang dijadikan obyek gugatan serta mempelajari peraturan perundang-undangan terkait perkara yang dijadikan obyek gugatan.

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 60 60 - 60 80 80

Realisasi - 90 90 - 102 114 114

Capaian 150.00 150.00 170.00 120.00 120.00

a. Program perencanaan (Bobot I sebesar 50%)

Tahapan I : Pemenuhan persyaratan administrasi dalam pengusulan program perencanaan diberi persentase 40%.

Tahapan II : Pemenuhan aspek prosedural dan legal drafting, RPMK/RKMK telah memenuhi 3 kriteria, yaitu ada amanat/landasan hukum, tidak bertentangan dengan peraturan


yang lebih tinggi, dan memenuhi UU Nomor 12 Tahun 2011, PMK Nomor 123 Tahun 2012, dan SE-3/MK.01/2016 diberi persentase 40%.

Tahapan III : Proses penetapan, RPMK/RKMK telah diparaf oleh Sekretaris Jenderal untuk disampaikan ke Menteri Keuangan atau ke Badan Kebijakan Fiskal atau ke unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Kepala Biro Hukum telah memberikan paraf dalam rangka percepatan), diberi persentase 20%

Selanjutnya, pada Semester I data diambil dari KMK Program Perencanaan dan pada Semester II data diambil dari KMK Perubahan Program Perencanaan.

b. Penyusunan peraturan yang bersifat kumulatif terbuka sesuai KMK mengenai perencanaan (Bobot II sebesar 50%)

Tahapan I : Pemenuhan persyaratan administrasi RPMK/RKMK sesuai SE-3/MK.01/2016 diberi persentase 40%.

Tahapan II : Pemenuhan aspek Legal Drafting RPMK/RKMK yang memenuhi 3 kriteria, yaitu ada

amanat/landasan hukum, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, memenuhi UU Nomor 12 Tahun 2011 dan PMK Nomor 123 Tahun 2012 diberi persentase 40%.

Tahapan III :Proses penetapan, RPMK/RKMK telah diparaf oleh Sekretaris Jenderal untuk disampaikan ke Menteri Keuangan atau ke Badan Kebijakan Fiskal atau ke unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Kepala Biro Hukum telah memberikan paraf dalam rangka percepatan), diberi persentase 20%.

• Bobot I : Bobot II = 50%: 50%, apabila ada RPMK/RKMK program perencanaan dan RPMK/RKMK kumulatif terbuka.

• Bobot I : Bobot II = 100%: 0% jika ada RPMK/RKMK program perencanaan tetapi tidak ada RPMK/RKMK kumulatif terbuka.

• Bobot I : Bobot II = 0%: 100% jika tidak ada RPMK/RKMK program perencanaan tetapi ada RPMK/RKMK kumulatif terbuka

Dalam pelaksanaannya apabila terdapat pertanyaan/klarifikasi/catatan terkait substansi RPMK/RKMK maka dikembalikan dan menjadi tanggung jawab unit pemrakarsa. Formula perhitungan capaian yang ditetapkan adalah:

Pada Triwulan IV Tahun 2018, dari 123 RPMK/RKMK yang diusulkan dalam program perencanaan terdapat 103 RPMK/RKMK yang telah diselesaikan oleh Biro Hukum. Selain itu, terdapat pula 102 RPMK/RKMK yang diajukan melalui kumulatif terbuka. Sehingga realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 114.

Persentase Realiasasi Indeks Keterangan

100% 120 Sangat Efektif

85% 100 Hampir Sangat Efektif

70% 80 Efektif

55% 60 Hampir Efektif

40% 40 Kurang Efektif

Penghitungannya menggunakan metode Interpolasi

Kedepannya, dengan berlakunya Permenkumham 23/2018, terdapat tambahan tahapan yaitu harmonisasi RPMK oleh Kemenkumham sebelum proses penetapan RPMK sehingga hal tersebut dikuatirkan menyebabkan waktu pemrosesan RPMK menjadi lebih lama untuk memenuhi target IKU Pembinaan atau bahkan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.


Pengukuran Indeks Pelaksanaan Tugas khusus ditetapkan dengan menghitung nilai rata-rata dari indeks capaian dari sub IKU dari 7 unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal (skala 100). Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah indeks 95 (secara rata-rata).

a) Indeks Kualitas Profesi Keuangan

Untuk mengukur kualitas profesi keuangan pada unit PPPK dilakukan 3 (tiga) survey dengan realisasi sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas khusus merupakan upaya Sekretariat Jenderal untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam melaksanakan penugasan khusus. Tugas khusus yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal meliputi penugasan dalam bidang pembinaan



8a-N Indeks Pelaksanaan Tugas Khusus 95 113.01 113.01

Sub IKU a. Indeks Kualitas Profesi Keuangan 4 (skala 5) 4.35

b. Persentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan hasil rapat pimpinan 92% 92.87%

c. Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan Pengadilan Pajak 88% 98.3%

d. Persentase Penguatan Pengadaan 100% 120%

e. Persentase Usulan Saran/Rekomendasi yang Disetujui oleh Komite Pengawas Perpajakan 93% 103.33%

f. Persentase pencapaian target layanan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 100% 122.04%

• Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak (bobot 35%) 6.5% 6.59%

• Persentase Best Talent yang Kembali untuk Berk-arya (bobot 35%) 88% 91.91%

• Persentase Luaran Riset yang Layak dikomersial-isasikan (bobot 30%) 60% 100%

g. Persentase Rekomendasi kebijakan stabilitas sistem keuangan yang disepakati KSSK 85% 100%

akuntan dan penilai, pengelolaan pengadaan secara elektronik, harmonisasi serta analisis kebijakan, pengelolaan investasi pemerintah, pengelolaan kesekretariatan Pengadilan Pajak dan Komite Pengawas Perpajakan serta pengelolaan dana pendidikan.

8a-N Indeks Pelaksanaan Tugas Khusus

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 95 95 - 95 95 95

Realisasi - 100 100 - 100 113.01 113.01

Capaian 105.26 105.26 105.26 118.95 118.95

• Hasil survei Profesi Keuangan yang diterima di bulan Desember 2018 menunjukkan nilai rata-rata untuk 2 profesi keuangan (akuntan publik dan penilai publik) adalah sebesar 4.35.

• Indeks kualitas profesi Akuntan Publik tahun 2018 adalah 4,28 (dalam skala 1-5). Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2017) sebesar 4,22.


• Indeks kualitas profesi Penilai Publik tahun 2018 adalah 4,42 (dalam skala 1-5), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (4,09).

Dari target yang ditetapkan sebesar 4.00, realisasi yang diperoleh adalah sebesar 4.35, sehingga capaian diperoleh sebesar 108.75.

b) Persentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan hasil rapat pimpinan

Dari 505 tindak lanjut arahan pimpinan, terdapat 108 tindak lanjut yang merupakan carry over dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan 397 tindak lanjut arahan pada tahun 2018. Dari jumlah tindak lanjut tersebut, per 31 Desember 2018, terdapat 36 tindak lanjut yang telah melampaui deadline atau sebesar 7,13%. Apabila dipilah berdasarkan unit, maka total tindak lanjut terbanyak berada pada unit BKF dan DJA dengan jumlah pending matters masing-masing sebanyak 8 dan 7 tindak lanjut. Realisasi IKU Tindak Lanjut (DAMS) telah mencapai 92,87% dari target tahunan sebesar 92% sehingga capaian IKU nya sebesar 100,95.

c) Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan Pengadilan Pajak

Persentase penyelesaian kerangka putusan pada tahun 2018 dihitung berdasarkan jumlah berkas dan kerangka putusan sebagai berikut:

• Jumlah berkas yang telah dicukupkan tahun sebelumnya dan belum dibuat kerangka adalah sebanyak 736 sengketa. Sedangkan jumlah berkas yang dicukupkan Q4 tahun 2018 adalah sebesar 2.880 sengketa

• Jumlah kerangka putusan yang dihasilkan Q4 tahun 2018 adalah sebesar 3.091 kerangka putusan

Selanjutnya, realisasi pada tahun 2018 atas sub IKU ini adalah sebesar 99,08% dari target sebesar 88%. Dengan demikian nilai capaian adalah sebesar 112,59.

d) Persentase Penguatan Pengadaan

Realisasi capaian implementsi sistem manajemen kontrak hingga Triwulan III adalah sebesar 86,67%. Dari 599 paket yang selesai pada aplikasi SPSE terdapat 579 paket yang telah melakukan updating pada modul manajamen kontrak SIMAPAN dengan target sebesar 85%.

Sedangkan realisasi capaian pengadaan bersama sebesar 7 paket konsolidasi. Terdiri dari 4 paket pengadaan bersama paket SPT Kanwil Pajak Provinsi Jabar dan Jatim, pengadaan bersama paket Pengadaan Renovasi Eksterior Gedung RM. Notohamiprodjo (BKP dan DJPK), Konsolidasi pengadaan BBM Kapal Patroli dan tiga paket konsolidasi tingkat anggaran BPPK dengan target 5 (lima) paket. Realisasi IKU pada tahun 2018 adalah sebesar 120%.

e) Persentase Usulan Saran/Rekomendasi yang Disetujui oleh Komite Pengawas Perpajakan

Target usulan saran/rekomendasi yang disetujui oleh Komwasjak selama tahun 2018 adalah sebesar 93% yaitu 28 dari 30 usulan saran/rekomendasi. Realisasi capaian atas sub IKU ini sampai dengan Triwulan IV adalah 31 Saran/Rekomendasi yang telah disetujui Komwasjak, sehingga realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 103.33 dengan capaian 111.11.

f) Persentase pencapaian target layanan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan

Sub KU ini diukur dengan 3 IKU di LPDP dengan bobot masing-masing sebagai berikut:


1. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak, target Y;6.5% (bobot 35%) - Jumlah DPPN 31 Agustus 2018 adalah Rp46,117 Triliun;

2. Persentase Best Talent yang Kembali untuk Berkarya, target Y: 88% (bobot 35%); dan

3. Persentase Luaran Riset yang Layak Dikomersialisasikan, Target Y: 60% (bobot 30%).

g) Persentase Rekomendasi kebijakan stabilitas sistem keuangan yang disepakati KSSK

Rekomendasi status stabilitas sistem keuangan telah disampaikan pada Rapat Berkala KSSK pada 22 Januari 2018, 30 April 2018, 26 Juli 2018, dan 25 Oktober2018. Rekomendasi tersebut telah disepakati oleh KSSK. Rekomendasi Sekretaris KSSK terkait tindaklanjut hasil simulasi 2017 telah disepakati dan disampaikan kepada anggota KSSK pada rapat berkala tanggal 26 Juli 2018 dan juga disampaikan kepada Ex Officio Kemenkeu di OJK dan LPS. Atas target yang ditetapkan sebesar 85%, realisasi yang diperoleh adalah sebesar 100% sehingga capaian tahun 2018 adalah 117,85.

Penjelasan per Sub-IKU

Indeks kualitas profesi keuangan merupakan indeks kualitas profesi keuangan yang terdiri dari Akuntan Publik dan Penilai Publik dimana lingkup survei adalah stakeholder yang terkait dengan profesi keuangan. Indeks Kualitas Profesi Keuangan terdiri dari beberapa variabel penelitian. Hasil indeks kualitas profesi keuangan diperoleh dari survei independen yang dilakukan oleh pihak Independen (akademisi). Institusi yang dipilih sebagai peneliti independen adalah Universitas Indonesia dengan pertimbangan bahwa UI memiliki kredibilitas baik dalam ilmu akuntansi, mudah untuk berkoordinasi secara efektif dan efisien di wilayah Jakarta, dan juga sebagai peneliti independen di tahun sebelumnya sehingga berpengalaman dalam hal survei ini.

Survei mengevaluasi hasil dan pelaksanaan survei sebelumnya yang meliputi luasnya cakupan responden dan kendala yang dihadapi

Sub IKU a. Indeks Kualitas Profesi Keuangan

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - - - - -4

(skala 5)

4

(skala 5)

Realisasi - - - - - 4,35 4,35

Capaian 120 120

di tahun sebelumnya.Untuk mengukur kualitas profesi keuangan pada unit PPPK dilakukan 3 (tiga) survey dengan realisasi sebagai berikut:

• Hasil survei Profesi Keuangan yang diterima di bulan Desember 2018 menunjukkan nilai rata-rata untuk 2 profesi keuangan (akuntan publik dan penilai publik) adalah sebesar 4.35.

• Indeks kualitas profesi Akuntan Publik tahun 2018 adalah 4,28 (dalam skala 1-5). Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2017) sebesar 4,22.

• Indeks kualitas profesi Penilai Publik tahun 2018 adalah 4,42 (dalam skala 1-5), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (4,09).

Dari target yang ditetapkan sebesar 4.00, realisasi yang diperoleh adalah sebesar 4.35, sehingga capaian diperoleh sebesar 108.75.


Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rapat Pimpinan adalah persentase jumlah tindak lanjut rapat pimpinan yang sudah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah tindak lanjut yang harus diselesaikan dalam periode tertentu (DILUAR UNIT PIC WAMENKEU, TRB DAN LAINNYA

Periode data yang dimasukkan untuk penghitungan adalah periode tahun berjalan ditambah dengan pending matters tahun sebelumnya yang dicarry over ke tahun berjalan. Adapun jumlah tindaklanjut yang dicarry over tersebut adalah sebagai berikut:

• Tahun 2015 sebanyak 8 tindak Lanjut

• Tahun 2016 sebanyak Tindak lanjut

• Tahun 2017 sebanyak 80 Tindak lanjut

Total yang dicarry over = 108 tindak Lanjut

Dari 505 tindak lanjut arahan pimpinan, terdapat 108 tindak lanjut yang merupakan carry over dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan 397 tindak lanjut arahan pada tahun 2018. Pending matters DAMS DJP, BKF dan DJA pada umumnya meupakan pending matters yang sifatnya progresif dan memiliki penyelesaian yang memerlukan lintas koordinasi dengan unit lain.

Sub IKU b. Persentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan hasil Rapat Pimpinan

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target 60% 70% 70% 80% 80% 92% 92%

Realisasi 49,29% 73,48 73,48 75,38% 75,38% 92,87% 92,87%

Capaian 82,15 104,97 104,97 94,23 94,23 100,95 100,95

Dari jumlah tindak lanjut tersebut, per 31 Desember 2018, terdapat 36 tindak lanjut yang telah melampaui deadline atau sebesar 7,13%. Apabila dipilah berdasarkan unit, maka total tindak lanjut terbanyak berada pada unit BKF dan DJA dengan jumlah pending matters masing-masing sebanyak 8 dan 7 tindak lanjut. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Mengadakan DUEL (Delivery Unit Evaluation) Secara periodik.

2. Mengumpulkan LO DAMS unit Eselon I setiap bulan.

3. Menyusun dashboard pemantauan yang lebih baik di aplikasi DAMS NG.

4. Melakukan koordinasi lebih intens dengan DJP, BKF dan DJA

5. Mengusulkan monitoring capaian yang lebih bersifat output dan outcomes untuk dimonitor secara bulanan oleh pimpinan. Sedangkan untuk yang bersifat administrasi tetap dimonitor oleh Pushaka.

Realisasi IKU Tindak Lanjut DAMS telah mencapai 92,87% dari target tahunan sebesar 92% sehingga capaian IKU nya sebesar 100,95


Sub IKU c. Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan Pengadilan Pajak

Sub IKU d. Persentase Penguatan Pengadaan

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target 30% 50% 50% 65% 65% 88% 88%

Realisasi 87,15% 88,54% 88,54% 83,04% 94,89% 99,08% 99,08%

Capaian 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 112,59 112,59

Jumlah berkas yang telah dicukupkan tahun sebelumnya dan belum dibuat kerangka adalah 736 sengketa. Jumlah berkas yang dicukupkan Q4 tahun 2018 adalah sebesar 2.880 sengketa. Jumlah kerangka putusan yang dihasilkan Q4 tahun 2018 adalah sebesar 3.091 kerangka putusan. Sehingga realisasi yang dicapai sebesar 99,08%.

Capaian Kinerja dihitung sebagai berikut:

Kerangka putusan

(berkas cukup Y-1 + berkas cukup Y-Jan-Agt) x 100%

Pada tahun 2018 telah beberapa hal terdapat penetapan sebagai berikut:

Pengadaan bersama yang telah diidentifkasi adalah untuk pengadaan SPT. Di Provinsi Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Barat. Realisasi capaian implementsi sistem manajemen kontrak hingga Triwulan III adalah 86,67%. Dari 599paket yang selesai pada aplikasi SPSE terdapat 579 paket yang telah melakukan updating pada modul manajamen kontrak SIMAPAN (Target 85%).

1. Telah ditetapkannya KEP-020/PP/2015 tentang Format Putusan Pengadilan Pajak Yang Berkaitan Dengan Banding Pajak Penghasilan Badan.

2. Telah ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-002/PP/2016 tentang Penyusunan Konsep Putusan Pengadilan Pajak.

3. Telah ditetapkan dan diimplementasikannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-013/PP/2016 tentang Format Putusan Pengadilan Pajak Yang Berkaitan Dengan Permohonan Pencabutan Sengketa Pajak.

4. Telah dilaksanakannya pemantauan berkala atas penyelesaian tunggakan yang ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi maupun nota dinas terkait progres penyelesaian tunggakan tersebut.

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 20% 20% - 20% 100% 100%

Realisasi 28,9% 28,9% 44,54% 44,54% 120% 120%

Capaian 145.00 145.00 222,70 120.00 120.00

Realisasi capaian pengadaan bersama sebesar 7 paket konsolidasi. Terdiri dari 4 paket pengadaan bersama paket SPT Kanwil Pajak Provinsi Jabar dan Jatim, pengadaan bersama paket Pengadaan Renovasi Eksterior Gedung RM. Notohamiprodjo (BKP dan DJPK), Konsolidasi pengadaan BBM Kapal Patroli dan tiga paket konsolidasi tingkat anggaran BPPK (target 5 paket).


Realisasi IKU = 70% + 50% = 120%

Dalam rangka pencapaian realisasi tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Koordinasi dengan koordinator LPSE Daerah untuk dapat mendorong pengadaan bersama pada wilayah masing-masing.

2. Identifikasi paket –paket pada RUP yang dapat dilaksanakan melalui pengadaan bersama.

Target usulan saran/rekomendasi yang disetujui oleh Komwasjak selama tahun 2018 adalah 93% (28 dari 30 usulan saran/rekomendasi) dimana realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah 31 Saran/Rekomendasi yang telah disetujui Komwasjak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi (FAK) terdapat 10 Saran/ Rekomendasi yang meliputi Pelaksanaan Reformasi Perpajakan DJP, Insentif Perpajakan, Administrasi PPN (Studi Banding Thailand), Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kuasa Wajib Pajak, Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Perpajakan DJP Semester I 2018, VAT Refund, dan Cryptocurrency, Manajemen SDM DJP, Data/Informasi Perpajakan, serta Percepatan Pembentukan Taxpayer Account;

2. Pada Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring (FPM) terdapat 9 Saran/ Rekomendasi yang meliputi Pelaksanaan PMK No 229/PMK.04/2017, Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa DJBC, Pelaksanaan Program Penguatan

3. Rekonsiliasi SIMAPAN bersama perwakilan unit Eselon I pada Penyampaian Surat Kepala Pusat kepada Kakanwil Unit Eselon I di daerah Nomor S-388/PE/2018 hal Implementasi Aplikasi SIMPeL di Kemenkeu.

4. Koordinasi bersama BPPK terkait konsolidasi pengadaan untuk penganggaran 2019.

Sub IKU e. Persentase Usulan Saran/Rekomendasi yang Disetujui oleh Komite Pengawas Perpajakan

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - - - - - 4,18 4,18

Realisasi - - - - - 4,62 4,62

Capaian 110,53 110,53

Reformasi Kepabeanan dan Cukai, Fasilitas Pembebasan Cukai Hasil Tembakau pada Kawasan Perdagangan Bebas, Pengawasan Atas Importasi MMEA, mplementasi Joint Endorsement DJP-DJBC di FTZ Batam, Pelaksanaan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, Evaluasi Pengawasan Fasilitas Kawasan Berikat;

3. Pada Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi (FPV) terdapat12 Saran/ Rekomendasi terkait penanganan pengaduan dan/atau masukan masyarakat serta inventarisasi masukan.

Realisasi Triwulan IV Tahun 2018 = (31/30)*100% = 103,33%

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 Dalam rangka penyelesaian Saran/Rekomendasi telah dilakukan antara lain adalah pelaksanaan mentoring oleh Komite Pengawas Perpajakan, pembahasan intensif atas usulan saran/rekomendasi dengan Komite Pengawas Perpajakan, koordinasi dengan pihak terkait, dan pelaksanaan Komunikasi Publik sesuai tema pengawasan.


Pada tahun 2018, pada sub IKU Persentase pencapaian target layanan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

Sub IKU f. Persentase pencapaian target layanan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 95 95 - 95 95 95

Realisasi - 100 100 - 100 113.01 113.01

Capaian 105.26 105.26 105.26 118.95 118.95

Dalam IKU ini terdapat tiga komponen yang diukur yaitu:

IKU Target Capaian

a) Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak 6.5% 6.59%

b) Persentase Best Talent yang Kembali untuk Berkarya 88% 91.91%

c) Persentase Luaran Riset yang Layak dikomersialisasikan 60% 100%

a. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak memiliki porsi sebesar 35% dari Sub IKU dimana pada tahun 2018 target yang ditetapkan adalah sebesar 6.5% dengan formulasi perhintunga sebagai berikut:

Pengelolaan DPPN merupakan salah satu core bisnis LPDP dimana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh dari penempatan dana pada berbagai instrument investasi berisiko rendah dan menengah. Total DPPN per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp46,117 Triliun.


Realisasi PNBP sd 31 Desember 2018 adalah Rp2,053 Triliun dengan perincian sebagai berikut:

Pada tahun 2018, jumlah DPPN yang menghasilkan kas adalah Rp31,117 Triliun. Maka dari itu, perhitungan realisasi Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 6.59%. dengan Indeks Capaian 101,38.

b. Persentase Best Talent yang Kembali untuk Berkarya

Persentase Best Talent yang Kembali untuk Berkarya dihitung berdasarkan jumlah alumni best talent yang kembali untuk berkarya di Indonesia dibandingkan dengan jumlah best talent. Selanjutnya definisi alumni adalah penerima beasiswa penuh program S2/S3. Sedangkan yang dimaksud

No. Uraian s.d. 31 Desember 2018 Persentase

1 Pendapatan Deposito 828.244.267.535,34 40,33%

2 Pendapatan Giro 2.445.590.033,27 0,12%

3 Pendapatan Obligasi 1.222.916.830.430,00 59,55%

4 Pendapatan Lain-lain - 0,00%

Total 2.053.606.687.998,61 100,00%

Alumni Best Talent adalah alumni yang lulus tepat waktu atau lebih cepat. Dalam perhitunganya dilaksanakan Program Tracer Alumni yang dilaksanakan oleh Direktorat Beasiswa sampai dengan 28 Desember 2018.

Dalam hal ini yang dimaksud Alumni adalah seluruh penerima beasiswa LPDP, Talent adalah seluruh penerima beasiswa LPDP yang lulus, sedangkan Best Talent adalah talent yang lulus tepat waktu dengan kriteria baik. Formula Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2018 best talent yang kembali untuk berkarya adalah sebagai berikut:

Alumni Best Talent Orang

A Sudah Bekerja 2.639

B Belum Bekerja 232

Total Alumni Best Talent 2.871


c. Persentase Luaran Riset yang Layak Dikomersialisasikan

Persentase Luaran Riset yang Layak dikomersialisasikan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi riset komersial tahun sebelumnya (2017) dibandingkan dengan target riset komersial tahun sebelumnya (2017). Dalam hal ini, Riset yang Layak Dikomersialisasikan adalah riset yang sesuai dengan standar industri.

Komponen ini memiliki bobot sebesar 30% pada Sub IKU persentase luaran riset yang layak dikomersialisasikan. Pada tahun 2018 terdapat delapan riset komersial yang layak dikomersialisasikan sebagai berikut:

1. Produksi Pupuk Hayati Provibio-ipb Di Tingkat Petani Dan Uji Provibio Untuk Peningkatan Produksi Varietas Unggul Padi Karya Petani Di Indonesia;

2. Aplikasi Bioteknologi Reproduksi Dan Pemulian Ternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Genetik Dan Penyedian Sapi Bali Bibit Lokal Pada Peternakan Rakyat Di Kabupaten Baru Sulawesi Selatan;

Berdasarkan formula yang ditetapkan maka realisasi atas Persentase Best Talent yang kembali untuk berkarya sebesar 91.91% dengan capaian menjadi 104,44. Komponen ini memiliki bobot sebesar 35% pada capaian Sub IKU best talent yang kembali berkarya.

3. Model Dinamik Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat;

4. Pengembangan Produk, Produksi Dan Komersialisasi Pelangsing Berbasis Ekstrak Kunci Pepet Dan Asam Gelugur Yang Terstandar;

5. Implementasi Analisis Social Return On Investment (Sroi) Dalam Mengukur Dampak Sosial Dan Lingkungan Pada Proyek Sanitasi Di Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Pengembangan Sistem Informasi Kalender Tanam Dengan Model Iklim Cerdas Untuk Menentukan Pola Tanam Padi Di Indramayu Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional;

7. Realisasi Bank Sel Gamet (Spermatozoa) Kambing Dan Domba Lokal Untuk Konservasi Dan Komersialisasi Plasma Nutfah Indonesia; dan

8. Produksi Zat Warna Alami Berwawasan Lingkungan Untuk Aplikasi Green Art Dan Green Energy.

Capaian atas target pada tahun 2018 adalah sebesar 120 dengan perhitungan sebagai berikut:


Sub IKU g. Persentase Rekomendasi Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan yang Disepakati KSSK

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 95 95 - 95 95 95

Realisasi - 100 100 - 100 113.01 113.01

Capaian 105.26 105.26 105.26 118.95 118.95

Rekomendasi adalah masukan, usulan atau pendapat dari kajian mengenai suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk nota dinas, surat, maupun rancangan peraturan yang diajukan oleh Sekretaris Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kepada KSSK. Pencapaian atas target dihitung dengan formula sebagai berikut:

Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan Sekretariat KSSK diajukan dalam Rapat KSSK untuk disepakati oleh anggota KSSK dan dilaksanakan oleh Sekretriat KSSK atau lembaga anggota KSSK terkait. Rekomendasi status stabilitas sistem keuangan telah

SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa

IKU ini menghitung persentase Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (indeks kesesuaian min 72%). Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disingkat SKJ adalah daftar nama

disampaikan pada Rapat Berkala KSSK pada 22 Januari 2018, 30 April 2018, 26 Juli 2018, 25 Oktober 2018 dan telah disepakati oleh KSSK. Selanjutnya, rekomendasi Sekretaris KSSK terkait tindaklanjut hasil simulasi 2017 telah disepakati dan disampaikan kepada anggota KSSK pada rapat berkala tanggal 26 Juli 2018 dan juga disampaikan kepada Ex Officio Kemenkeu di OJK dan LPS.

Atas jumlah rekomendasi tersebut selanjutnya diperhitungkan realisasi atas target yang ditetapkan dimana pada tahun 2018 target adalah sebesar 85% dengan realisasinya 100%. Sehingga indeks capaian atas komponen ini adalah 117,65.


Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

9a-CP Persentase pejabat Sekretariat Jenderal yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 94% 94,87% 100,93

yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 94% 94% - 94% 94% 94%

Realisasi - 94% 94% 94% 94% 94,87% 94,87%

Capaian 100.00 100.00 100.00 100.93 100.93

dan Level Kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Menteri Keuangan. Dari perbandingan level kompetensi dan SKJ diperoleh nilai Job Person Match (JPM).


Pada tahun 2018, Setjen (Biro SDM) mengukur persentase Pejabat Eselon II dan III masing-masing unit eselon I Kementerian keuangan yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya (data JPM eselon IV disediakan oleh Bagian Kepegawaian masing-masing unit eselon I). Adapun pejabat yang memenuhi standar kompetensi adalah pejabat yang memiliki nilai JPM Minimal 72%. Job Person Match adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ JPM dihitung berdasarkan:

Pada tahun 2018, target IKU ditetapkan sebesar 94%. Target ini lebih menantang dibanding target tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 90%. Adapun perbandingan target dan realisasi

Pada tahun 2018, telah dilakukan Assessment Center terhadap 468 pejabat Eselon II,III, dan IV Sekretariat Jenderal. Terdapat 444 pejabat yang memenuhi standar JPM dan masih terdapat 24 pejabat yang belum memenuhi standar JPM. Sehingga capaian IKU ini 444/468= 94,00% dengan Indeks Capaian 100,93%.

Pejabat ∑ Pejabat JPM ≥ 72% ∑ Pejabat JPM < 72% ∑ Pejabat Sudah AC Capaian pejabat yang Memenuhi SKJ

Eselon II 15 0 15 100%

Eselon III 106 9 115 92,17%

Eselon IV 323 15 338 95,56%

Total 444 24 468 94,87%

IKU persentase pejabat Sekretariat Jenderal yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan selama 4 tahun berturut-turut disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 17. Tren CapaianPejabat Setjen yang Memenuhi SKJ


Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka memenuhi target capaian 2018 yakni telah dilaksanakan sebanyak 5 kali assessment dari target 5 kali pelaksanaan untuk es IV dan Pelaksana, yaitu pada bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2019 antara lain:

Organisasi yang fit for purpose adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat Jenderal.

Realisasi capaian IKU terkait Persentase penyelesaian penggunaan jabatan fungsional mencapai target 100%. Penggunaan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal pada Tahun 2018 meliputi JF Assessor, dan JF Pustakawan. IKU ini dilaksanakan oleh 3 unit terkait yaitu:

1. Biro Organta sebagai koordinator,

2. Biro SDM sebagai UPI JF Assessor, dan

3. Biro KLI sebagai UPI JF Pustakawan

1. Menambah jumlah jadwal AC bagi pejabat Es IV yang belum memenuhi nilai SKJ dan pejabat yang menempati jabatan baru (promosi/mutasi)

2. Menyesuaikan JPM yang baru sesuai PMK 219, semula 36 SKJ menjadi 23 SKJ.

3. Meminta jadwal kepada Biro SDM sebagai pelaksana AC/re AC untuk melakukan peningkatan JPM bagi Pejabat Es II dan III.



10a-N Persentase penyelesaian penggunaan jabatan fungsional 100% 100% 100

10b-N Indeks Persepsi Integritas 85 90,46 106,42

10c-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK 100% 118,16% 118,16

Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerin Keuangan.

10a-N Persentase penyelesaian penggunaan jabatan fungsional

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target 30% 60% 60% 90% 90% 100% 100%

Realisasi 45% 60% 60% 95% 95% 100% 100%

Capaian 150.00 100.00 100.00 105.56 105.56 100.00 100.00

IKU Persentase penyelesaian penggunaan jabatan fungsional memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Benchmarking penggunaan Jafung K/L Lain

2. Penentuan Jenjang Jabatan

3. Penghitungan dan penyampaian formasi

4. Penyusunan Uraian Jabatan Fungsional

5. Pengusulan Diklat/Uji Kompetensi


10b-N Indeks Persepsi Integritas

Target penyelesaian pada tahun 2018 adalah sampai dengan tahapan pengusulan Diklat/Uji Kompetensi ke K/L pembentuk JF terkait. Hal ini dikarenakan tahapan berikutnya dilaksanakan setelah diklat/uji kompetensi oleh K/L lain Pembina Jabatan Fungsional terlaksana, dan waktunya tidak dapat diprediksi karena Quota terbatas sedangkan usulan pesertanya cukup banyak.

A. JF Assessor SDM Aparatur (100%):

1. Telah ditentukan Jenjang Jabatan sampai dengan Jenjang Ahli Utama

2. Telah disampaikan usulan formasi ke Biro SDM utk dpt diproses pengusulannya ke Kementerian PANRB.

3. Telah ditetapkan Urjab melalui KMK No 107 Tahun 2018.

4. Telah dilaksanakan seleksi diklat JF Assessor serta diklat dan magang.

5. Sedang dilakukan diklat JF Assessor sebanyak 7 orang, 3 s.d. 26 September 2018.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan budaya integritas Kementerian Keuangan. Nilai pembangunan integritas diperoleh dari hasil Penilaian Persepsi Integritas yang dikembangkan dari Integrity Assessment yang telah dilaksanakan oleh KPK.

• Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Itjen.

• Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.

6. Telah dilakukan benchmarking penggunaan JF Assessor SDM Aparatur pada BPKP pada tanggal 25 September 2018.

B. JF Pustakawan (100%):

1. Telah dimintakan penetapan UPI kepada Menteri Keuangan.

2. Telah dilakukan benchmarking penggunaan JF Pustakawan pada Perpusnas RI, Kemenkes , dan Kementan.

3. Telah ditentukan jenjang jabatan sampai dengan jenjang madya.

4. Telah disampaikan usulan formasi ke Biro SDM utk disampaikan ke Kementerian PANRB.

5. Telah ditetapkan urjab melalui KMK Nomor 551 Tahun 2018.

6. Telah dilakukan Uji Kompetensi (tes tertulis) kepada 13 orang calon Pustakawan oleh Perpusnas pada tanggal 28 November 2018 bertempat di Kemenkeu,

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - - - - - 85 85

Realisasi - - - - - 90,46 90,46

Capaian 106,42 106,42

• Responden survei adalah seluruh pegawai di unit sampel (internal), dan sampel pengguna layanan di masing-masing unit sampel seperti masyarakat, K/L lain, atau unit eselon I lain di Kementerian Keuangan (eksternal). Penetapan responden eksternal ditetapkan oleh Tim survei.

Metodologi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Survei (responden internal dan eksternal);

b. Focus Group Discussion (FGD), FGD per zona wilayah yang ditetapkan tim survei Kementerian Keuangan;


c. Penilaian Lapangan (Observasi, Wawancara, Reviu Dokumen), penilaian lapangan dilakukan selama periode survei oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) masing-masing unit eselon I.

Perhitungan capaian IKU ini diukur melalui hasil pembobotan nilai hasil survei internal dan/atau eksternal yang dapat disesuaikan dengan hasil pelaksanaan FGD dan Penilaian Lapangan. Formula penghitungan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan survei persepsi integritas yang di-lead oleh Inspektorat Jenderal ini dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu: Survei internal, Survei eksternal, Observasi on the spot, dan FGD.

• Pelaksanaan Survei: 1 – 31 Oktober 2018

• Pelaksanaan FGD, Observasi : 22 Oktober – 17 November 2018

• Pengolahan data : 19 November – 8 Desember 2018

• Penyampaian hasil penilaian : 10 – 31 Desember 2018

capaian=(50% x nilai survei internal)+(50% x nilai survei eksternal)

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka memenuhi target 85 yakni:

1. Menindaklanjuti surat Inspektorat Jenderal bahwa unit sample pada Sekretariat Jenderal terdiri dari 7 satker yaitu Biro Umum, Pusintek, KPTIK dan BMN Medan, KPTIK dan BMN Semarang, KPTIK dan BMN Denpasar, KPTIK dan BMN Makassar, dan KPPD Balikpapan.

2. Biro Umum telah menyampaikan ND dan Surat mengenai permintaan data responden kepada satker terkait melalui ND-1245/SJ.8/2018 dan S-1012/SJ.8/2018 tanggal 24 September 2018

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2019 antara lain:

1. Menyampaikan informasi kepada satuan kerja yg disurvei perihal pelaksanaan kegiatan survei persepsi integritas.

2. Memberikan asistensi kepada unit kerja

3. Melakukan pendampingan kepada unit kerja saat pelaksanaan survei.

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis intergritas di lingkungan K/L dan Pemda.

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi

10c-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - - - 100% 100% - 100%

Realisasi - - - 118,16% 118,16% - 118,16%

Capaian 118,16 118,16 100%

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menindaklanjuti Permen PAN dan RB 52/2014, telah ditetapkan KMK Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian ZI Menuju WBK di Lingkungan Kementerian Keuangan.


Melalui KMK Nomor 426/2017 telah diatur mekanisme penetapan unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang memenuhi kriteria WBK dengan memberikan Predikat Zona Integritas menuju WBK.

Predikat Zona Integritas menuju WBK adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan Nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil yaitu 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 3,5.

Tabel 10. Target unit kerja ZI WBK Kemenkeu-Wide 2018

Tabel 11. Jadwal Kegiatan Penilaian unit kerja ZI WBK tahun 2018

Unit Es I Target Q3 Target Q4 Target IKU K-Wide

Setjen 3 - 3

DJA 1 - 1

DJP 8 2 10

DJBC 7 3 10

DJPb 8 7 15

DJKN 2 3 5

DJPK 1 - 1

DJPPR 1 - 1

Itjen - 1 1

BKF 1 - 1

BPPK 2 1 3

Kemenkeu 34 17 51

Kegiatan Semester I Semester II

Penilaian oleh Tim Penilai Unit Eselon I (TPE I) Jan s.d. April Mei s.d. Agustus

Penyampaian hasil penilaian TPE I ke Sekretaris Jenderal Mei September

Desk Reviu dan visit Tim Penilai Kementerian (TPK) Mei s.d. JuniOkt s.d. Nov

(Minggu ke-3)

Penyampaian ke KemenPAN-RBJuli

(Minggu ke-4)2019

Pendampingan Penilaian TPN Okt s.d. Des (Minggu ke-1) 2019


Formula penghitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

Dengan keterangan sebagai berikut:

*) Penghitungan Komponen "nilai" bagi unit yang tidak memiliki unit sampel tambahan

Nilai diperoleh dari kombinasi antara:

a. nilai rata-rata subkomponen “Survei Persepsi Korupsi” unit sampel targeted dibagi dengan nilai standar lolos 13,5 (bobot 50%).

b. rata-rata nilai unit sampel targeted (setelah dikeluarkan nilai standar lolos subkomponen “Survei Persepsi Korupsi” 13,5) dibagi dengan nilai standar 61,5* (bobot 50%).

*) Penghitungan Komponen “nilai” bagi unit yang memiliki unit sampel tambahan

Nilai diperoleh dari kombinasi antara:

a. nilai rata-rata subkomponen “Survei Persepsi Korupsi” unit sampel yang dinyatakan lolos dibagi dengan nilai standar lolos 13,5 (bobot 50%).

b. rata-rata nilai unit sampel yang dinyatakan lolos (setelah dikeluarkan nilai standar lolos subkomponen “Survei Persepsi Korupsi” 13,5)dibagi dengan nilai standar 61,5** (bobot 40%).

Dari target 3 unit yang akan mendapatkan predikat WBK hasil penilaian TPK (Itjen), terdapat 6 unit yang diusulkan kepada TPK untuk dinilai dan mendapatkan predikat WBK, yaitu Pusintek, Biro Organta, Biro SDM, Pushaka, Biro Hukum, Biro KLI , sedangkan satu unit yaitu P2PK diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI WBBM kepada KemenPAN-RB.

IKU diukur dari target unit yang diusulkan WBK saja, dari 6 unit yang diusulkan, ke-6 unit tersebut telah dinyatakan layak oleh TPK mendapatkan predikat WBK.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka memenuhi target 100% yakni:

1. Pencanangan ZI WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Jenderal: 26 Januari 2018;

2. Workshop pembangunan ZI-WBK/WBBM di beberapa unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal: Februari s.d Maret 2018;

3. Bedah LKE dengan narasumber dari Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal): Maret 2018;

4. Penilaian mandiri ZI-WBK terhadap 6 unit (Biro Organta, Biro Hukum, Biro SDM, Biro KLI, Pushaka, dan Pusintek): Minggu ke-2 s.d ke-4 April 2018 ;

5. Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri ZI-WBK ke Sekretaris Jenderal melalui ND-679/SJ.8/2018 tgl 16 Mei 2018, dengan hasil bahwa ke-6 unit yang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk dinilai pada tingkat Kementerian oleh Itjen selaku TPK.

6. Penilaian ZI-WBK oleh Tim Penilai Kementerian: Minggu III Mei – I Juni 2018, dengan hasil penilaian berdasarkan Surat Inspektur VII Itjen no. S-38/IJ.8/2018 tgl 25 Juni 2018 DAN Nota Dinas Karo Organta no. NDR-78/SJ.2/2018 tgl 2 Juli 2018 diketahui ke-6 unit telah memenuhi persyaratan untuk dinilai pada tingkat nasional oleh KemenPAN-RB.

7. Hasil Penilaian TPK telah disampaikan kepada unit yang diusulkan.


Otomasi layanan korporat (e-PRIME) merupakan upaya Sekretariat Jenderal untuk mewujudkan e-government. Melalui layanan yang dikelola secara elektronik, diharapkan pelayanan Sekretariat Jenderal menjadi lebih efisien, akurat dan dapat dimanfaatkan secara real time.

Sistem Informasi Layanan Berbasis e-Corporate, selanjutnya disebut e-Prime, adalah sistem informasi yang merupakan aplikasi-aplikasi Setjen yang dipergunakan oleh dan menjadi prioritas pengembangan guna membantu kinerja seluruh unit di lingkungan Sekretariat Jenderal/Kementerian Keuangan/Stakeholders. Sistem tersebut akan memudahkan akses terhadap layanan Sekretariat Jenderal oleh pengguna secara real time, kapan pun, dan di manapun pengguna berada. e-Prime juga memungkinkan pelayanan tidak dilakukan secara face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Tingkat penyelesaian e-Corporate Services tahun 2018 meliputi:

1. Dokumen UR

Penyelesaian penyusunan UR, penyampaian oleh unit eselon II, reviu oleh Pusintek hingga persetujuan UR oleh unit masing-masing unit eselon II.

2. UAT & QA

Pengembangan aplikasi oleh Pusintek dan pelaksanaan User Acceptance Test dan Quality Assurance.

SS 11 Otomasi Layanan Koorporat (e-PRIME)


11a-N Tingkat pengembangan aplikasi e-PRIME Tahap IV 100% 198,18% 120

e-PRIME adalah kegiatan konsolidasi dan penyelarasan beberapa layanan pendukung dalam organisasi, yang disediakan dengan dasar pengetahuan khusus sesuai best practices dan dukungan teknologi yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan internal dan stakeholder.

11a-N Tingkat Penyelesaian e-PRIME Tahap IV

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target 11% 75% 75% 75% 75% 100% 100%

Realisasi 46,91% 83,64% 83,64% 83,64% 83,64% 198,18% 198,18%

Capaian 426.25 111.52 111.52 111.52 111.52 198.18 198.18

Dari hasil identifikasi pengembangan aplikasi e-prime, pada tahun 2018 masing-masing eselon II memperoleh porsi pekerjaan yang berbeda-beda; dimana terdapat eselon II yang sudah menyampaikan UR sehingga tertinggal hanya tahapan pengembangan aplikasi, User Acceptance Test dan Quality Assurance; sedangnya yang lain terdapat usulan pengembangan aplikasi sehingga membutuhkan effort yang lebih besar pada penyusunan dan reviu atas UR hingga UAT aplikasi dijalankan sampai dengan live implementasi atas aplikasi yang dibuat.

Dari hal di atas, diperoleh target penyelesaian atas 11 aplikasi prioritas yang akan di bangun pada tahun 2018 dengan detail tahapan target sebagai berikut:

1. Sebanyak 10 (sepuluh) dokumen UR yang harus disusun oleh unit eselon II dan di reviu oleh Pusintek; dan

2. Sebanyak 11 (sebelas) aplikasi yang direncanakan dikembangkan hingga pada tahap UAT dan QA.


Proses penyelesaian e-PRIME sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi:

1) Penyusunan dan reviu atas dokumen User requirement

2) Pengembangan aplikasi e-Corporate Services di masing-masing Biro/Pusat sesuai target yang disepakati, meliputi

• Analisis SI

• Perancangan SI

• Pengembangan SI

• Pengujian SI (UAT) dan QA

3) Implementasi SI.

Formula perhitungan capaian adalah sebagai berikut:

Capaian =A +B+C*

*) kegiatan C dapat ditambahkan sebagai capaian dengan syarat 11 aplikasi prioritas telah dibangun sampai pada pengujian (UAT) dan QA

Pada tahun 2018, capaian yang diraih pada IKU Tingkat pengembangan aplikasi e-PRIME tahap IV adalah:

1. Telah diterima dan dilakukan reviu UR aplikasi UE II atas 10 UR aplikasi prioritas dari target UR aplikasi prioritas sebanyak 10UR, sedangkan penyelesaian atas 15 UR aplikasi non prioritas belum dapat diakui capaiannya mengingat target 11 aplikasi baru 8 aplikasi yang dibangun

Realisasi = A + B = 120% + 60% = 180% + 18.18% (Implementasi SI (10 dari 11 aplikasi))

Dengan rincian capaian aplikasi adalah sebagai berikut:

A. Aplikasi prioritas:

1. Aplikasi E-Performance/Modul Kualitas Kontrak Kinerja (K3)

2. Quality Assurance Integritas

3. Izin Belajar/Tugas Belajar Elektronik

4. e-Prime Pop Up Information Mobile

5. Mobile Dashboard BMN Kemenkeu

6. Aplikasi Si-MAMA (Sistem Monitoring Anggaran Melalui Aplikasi)

7. Executive Dashboard

8. Mobile e-Office

9. Aplikasi Perijinan Profesi Akuntansi

10. ALISA PP (Aplikasi Layanan Informasi Sekretariat Pengadilan Pajak)

11. Monitoring Surat Saran/Rekomendasi

2. Sebanyak 8 aplikasi yang ditargetkan selesai di semester I telah selesai proses pengembangan (UAT & Uji Kerentanan) dari target sebanyak 11 aplikasi, tambahan 5 aplikasi non prioritas telah pula selesai (Penghitungan sebagai penambah capaian akan dihitung setelah 11 aplikasi prioritas seluruhnya selesai dikembangkan)

3. Realisasi Persentase penyelesaian aplikasi e-PRIME Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II 2018 adalah:


B. Aplikasi Non-Prioritas:

1. Dashboard Pelaksanaan Anggaran

2. ABK

3. e-Jafung

4. e-Legal Drafting

5. Sistem Monitoring Program Perencanaan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Keuangan

6. Integrasi SIMBANKUM dan e-Advokasi

7. Perencanaan SDM

8. Manajemen Talenta

9. Kehadiran Pegawai

10. Pengelolaan Organisasi dan Jabatan

11. Mutasi

12. Monitoring Penggunaan BMN

13. Dashboard BMN Kemenkeu (web based)

14. Aplikasi Pelaporan Penggunaan Energi Listrik di Kementerian Keuangan

15. Web PPPK

16. Aplikasi e-Monitoring Pemeriksaan AP/KAP

17. Pengembangan DAMS

18. Mobile STIMULAN

19. SIPP (Sistem Informasi Pengadilan Pajak) modul Pra Persidangan

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah upaya untuk menjaga dan/atau meningkatkan kualitas pelaporan

Perhitungan IKU Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti untuk tahun 2018 mengacu pada rasio Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti telah sesuai dengan rekomendasi BPK dibandingkan dengan temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti untuk Laporan Keuangan

SS 12 Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas

dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran terkait kesesuaian dengan SAI dan SAP. Di tahun 2018 terdapat 2 IKU yang di gunakan untuk mengukur SS ini.

12a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target - 30% 30% - 30% 89% 89%

Realisasi - 45,71% 45,71% 68,75% 68,75% 89.02% 89.02%

Capaian 152.37 152.37 229.17 100.02 100.02

Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017. Temuan yang dapat diukur capaiannya adalah temuan yang tindak lanjutnya telah diusulkan untuk selesai oleh Kementerian Keuangan (validasi oleh rocan, setjen) kepada BPK. Tahapan pengukuran capaian adalah sebagai berikut:


Tahap Nilai Uraian

A 65% Tindak Lanjut Koreksi, Temuan Wilayah, Temuan Pemeriksaan, dan KHP

B 25% Tindak Lanjut Temuan LHP

C 10% Tindak Lanjut Outstanding Temuan Sebelum TA 2017

Capaian total = capaian A + capaianB + capaian C

Tahun 2018 pada saat BPK melakukan audit di Satuan kerja Setjen, Biro umum telah berkoordinasi dan memberikan pendampingan dengan unit terkait untuk membahas temuan dan rekomendasi dari BPK.

Realisasi IKU 2018 dapat dihitung sebagai berikut = {(a+c)/(d+e)}X100%

12b-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

T/R Q1 Q2 Smt1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-18

Target 9% 29% 29% 53% 53% 95% 95%

Realisasi 32,16% 43,60% 47,02% 61,14% 57,42% 97,62% 95,32%

Capaian 268.89 150.35 162.13 115.36 108.34 102.76 100.34

Tujuan adanya IKU ini adalah agar dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) dapat dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA

Perhitungan Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-35/MK.01/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun perhitungan untuk masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

• Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk selfblocking, hasil efisiensi, dan dana khusus.

Pada tahun 2018, Pagu Netto Anggaran Eselon I Setjen tahun 2018 sebesar Rp3.169.913.057.607,00,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp3.169.610.204.455,00,-,sehingga capaian penyerapan anggaran atas pagu neto adalah sebesar 99,99%

• Keluaran Riil adalah barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pada tahun 2018, capaian keluaran riil Sekretariat Jenderal adalah sebesar 99,95%

• Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi 11 objek efisiensi sebagaimana tercantum di dalam SE-35/MK.01/2017 huruf E angka 11. Hasil lebih atau sisa dana dari 11 objek efisiensi dapat dihitung sebagai “hasil efisiensi” pada formula perhitungan capaian efisiensi apabila capaian setiap keluaran riil paling sedikit 100%.

Pada tahun 2018, capaian efisiensi Sekretariat Jenderal adalah sebesar 109,25%


• Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai lembar ketiga DIPA atau RPD Revisi pertama atau RPD revisi pertama (setelah penetapan kebijakan APBN-P atau setelah penetapan kebijakan self blocking). RPD revisi menjadi acuan penghitungan IKU sejak ditetapkan dan tidak mengubah capaian unsur konsistensi dalam penghitungan IKU pada triwulan sebelum dilakukan revisi.

Pada tahun 2018, capaian konsistensi Sekretariat Jenderal adalah sebesar 52,63%

maka realisasi kualitas pelaksanaan anggaran s.d. Q4 sebagai berikut.

= (% penyerapan anggaran x 9%) + (% penyerapan keluaran riil x 32%) + (% efisiensi x 42%) + (% konsistensi x 17%)

= (99,99 % x 9%) + (99,95 % x 32%) + (109,25 % x 42%) + (52.63% x 17%)

= 95.82%

Realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran untuk Biro Umum setalah menggunakan indikator IKPA DJPB diperoleh capaian sebesar 90.83% dengan rincian sebagai berikut;

= (0,9 x % KPA SE-35) + (0,1 x % IKPA DJPB)

= (0,9 x 95,82 %) + (0,1 x 90,83)

= 95,32%

Tabel 12. Penghitungan Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal

No Unsur Jumlah Bobot Nilai Nilai Terbobot

A IKPA DJPB (Bobot 10%) 90.83% 9.08%

B % KPA SE 35/2017 (bobot 90%)

1. Penyerapan Anggaran

9% 99.99% 9.00%

a. Pagu Bruto Rp20,764,126,622,000.00

b. Faktor Pengurang Rp17,594,213,564,393.00

b1. Belanja Pegawai

Rp17,223,582,400,847.80b2. Self Blocking

b3. Dana Khusus

b4. Hasil Efisiensi Rp370,631,163,545.15

c. Pagu Netto Rp3,169,913,057,607.00

d. Realisasi Rp3,169,610,204,455.00

2. Capaian Keluaran Riil 32% 99.95% 31.98%

3. Efisiensi 42% 109.25% 45.89%

4. Konsistensi

a. Q4 17%

67.69% 11.51%

b. s.d Q4 52.63% 8.95%

% KPA SE 35/2017 (Q4) 98.38% 88.54%

% KPA SE 35/2017 (s.d. Q4) 95.82% 86.23%

Kualitas Pelaksanaan Anggaran Q4 97.62%

Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Q4 95.32%


Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu komponen yang diukur dalam IKU 12b-CP “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-35/MK.01/2017 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya; namun dalam perhitungan tersebut realisasi anggaran

dihitung dari pagu netto yakni pagu anggaran yang ada dikurangi dengan faktor-faktor pengurang yakni: (a) Belanja Pegawai, (b) Self Blocking, (c) Dana Khusus, dan (d) Hasil Efisiensi.

Secara umum penyerapan anggaran (dari pagu bruto) per satker di lingkungan Setjen dapat dijelaskan dalam table dibawah ini:

Tabel 13. Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran per Satuan Kerja (Setjen)

No. Satuan KerjaBelanja atas PAGU Bruto

Efisiensi (Rp)PAGU Realisasi Persen

1 Sekretariat Jenderal 17.584.777,95 16.707.350,35 95.01% 111.393,66

2 Pushaka 10.872,11 10.197,79 93.80% 642,43

3 Pusintek, KPTIK, KPPD 540.511,12 452.562,72 83.73% 84.288,95

4 PLPSE 18.162,36 16.956,53 93.36% 1.148,20

5 PPPK 28.121,57 21.876,05 77.79% 6.159,54

6 Set PP 99.336,91 96.623,05 97.27% 2.386,96

7 Setkomwasjak 9.137,83 8.534,32 93.40% 592,76

8 LPDP 2.351.963,99 2.238.778,94 95.19% 113.185,04

9 SetKSSK 4.439,53 2.758,01 62.12% 1.681,52

10 PSSU GFMRAP 7.885,91 3.416,32 43.32% 4.469,59

11 GKN 108.917,35 94.302,82 86.58% 6.842,07

Efisiensi lain-lain 37.840,44

Jumlah 20.764.126,62 19.653.356,90 94.65% 370.631,16


Inisiatif Strategis

Dari 8 (delapan) inisiatif strategis Sekretariat Jenderal tahun 2018 telah diselesaikan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 14. Inisiatif Strategis Setjen tahun 2018

No. Indikator Kinerja Utama Inisiatif Strategis

Output/Outcome

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Persentase ketepatan waktu penyusunan RK-BMN Kementerian Keuangan

Revitalisasi end-to-end proses bisnis RKBMN

Terselesaikannya Petunjuk Teknis Perencanaan BMN baik dalam bentuk KMK mau-pun Surat Edaran

a. Telah disusun Daftar Inventa-risasi Masalah untuk rencana penyempurnaan RKMK Perubah-an atas KMK 642/KM.01/2015.

b. Telah disusun materi penyem-purnaan kebijakan yaitu RKMK Penyempurnaan atas KMK 642/KM.01/2015.

c. Telah ditandatangani kebijakan dalam rangka penyempur-naan kebijakan yaitu KMK-425/KM.01/2018 yang mencabut KMK 642/KM.01/2015.

2 Persentase implementasi inisiatif RBTK

Penetapan Program Baru Kemenkeu

Produk hukum program budaya baru Kementerian Keuangan

a. KMK Duta transformasi;

b. Panduan internalisasi duta transformasi

c. Konsep kode etik kemenkeu (hasil integrasi CTO - Biro SDM – Biro Organta)

d. SE-12/MK.1/2018 tentang Penerapan Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik sebagai Early Warning System di lingkungan Kementerian Keuangan



Output/Outcome

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

Enterprise Architecture

a. Basline artefak EA Kemenkeu;

b. TEAM Finance Reference Model

a. Telah ditetapkan KMK Nomor 452/KMK.01/2018 tentang Enterprise Architecture Kementerian Keuangan

b. Telah dilaksanakan pelatihan teknis terkait EA dan tools EA kepada SDM unit Eselon I

c. FGD perumusan desired stated dalam 4 Tema dan penentuan Quick Win EA (pada tema sentral : HRIS dan e-Office)

d. Penyiapan quickwin EA (HRIS dan Nadine 2.0)

e. Telah ditetapkan konsultan pendamping pembangunan EA Kementerian Keuangan dengan dana bantuan Bank Dunia PFM MDTF (Ernst & Young)

f. Kick Off Meeting dan Workshop Kelompok Kerja TEAM FINANCE

g. Wawancara penggalian visi digital dengan seluruh Pimpinan Unit Eselon I

h. Validasi dan pembahasan Visi & Misi Kemenkeu, penyiapan misi Kemenkeu digital, dan pembahasan Inisiatif Strategis Baru Kementerian Keuangan sebagai bagian dari rencana Desired-State State

Optimalisasi Kemenkeu Leaders Factory a. Evaluasi program

mutasi leaders lintas unit Eselon I Kemenkeu

b. Menempatkan Leader Kemenkeu untuk berkarya pada K/L/D/I lainnya

a. Evaluasi Program mutasi leaders lintas unit Eselon I Kemenkeu

b. Menempatkan leader Ke-menkeu untuk berkarya pada K/L/D/I lainnya.

a. Data survei unit dari unit vertikal eselon I Kementerian Keuangan dan Non-Kemenkeu, dan; Data wawancara dari sebagian pejabat yang menjadi objek survei Lead-er’s Factory.

b. Lulusan PKN STAN yang pada dasarnya hanya dapat diren-canakan T-1 (untuk tingkat DI), dan T-3 (untuk tingkat DIII), sehingga diperlukan penyesuaian untuk permintaan lulusan PKN STAN oleh K/L lain pada tahun berjalan

c. Adanya keterlambatan men-yampaikan kembali SK Pen-gangkatan dalam Jabatan di K/L/D/I masing-masing sehingga memperlambat ditetapkannya SK Pengaturan Status Dipekerjakan/Diperbantukan



Output/Outcome

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

3 Persentase penyelesaian pembentukan jabatan fungsional

Implementasi Jabatan Fungsional atas a. Penata laksana

Barang; dan b. Analis Pembiayaan

dan Risiko Keuangan

a. 2 (dua) RPMK mengenai petunjuk teknis jabatan fungsional

b. 2 (dua) naskah akade-mik usulan tunjangan jabatan fungsional

c. 2 (dua) usulan grading FES jabatan fungsional ke KemenPANRB

d. Perhitungan kebutu-han jumlah pegawai 2 jabatan fungsional

a. Telah disampaikan rekomendasi penetapan 2 RPMK Juknis Jafung (PLB dan APRK) melalui ND-957/SJ.2/2018 tanggal 21-12-2018

b. Telah disampaikan rekomenda-si penetapan 2 RPerBan BKN tentang Juklak Pembinaan Jafung (PLB dan APRK) melalui surat S-318/SJ.2/2018 tanggal 16 No-vember 2018

c. Telah disampaikan 2 usulan Kelas Jabatan Fungsional (PLB dan APRK) melalui surat S-458/MK.01/2018 tanggal 20 Desember 2018 kepada KemenPANRB dan BKN

d. Telah disampaikan 2 usulan formasi jafung (PLB dan APRK) melalui NDR-185/SJ.2/2018 tang-gal 26 Desember 2018

4 a. Indeks efektivi-tas pembinaan penyusunan Peraturan Perundang-un-dangan

b. Persentase pu-tusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji ma-teriil UU yang dimenangkan

Program Magang atau Tailor Made Training lawfirm asing maupun local

Peningkatan kapasitas pega-wai melalui pelatihan-pela-tihan pegawai maupun internship di lawfirm asing maupun lokal seperti pe-nelaahan hukum, contract drafting, negosiasi, dsb.

Biro Hukum telah menugaskan beberapa pegawai untuk mengi-kuti pelatihan penelaahan hukum, contract drafting, dan negosiasi di Jimly School of Law and Government dalam 2 (dua) batch dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada 2 s.d. 4 Oktober 2018 ber-dasar ST-588/SJ.8/2018 telah ditu-gaskan 12 pegawai Biro Hukum

b. Pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2018 berdasar ST-674/SJ.8/2018 telah ditugaskan 9 pegawai Biro Hukum

Biro Advokasia. Dengan Surat Tugas No. ST-1673/

SJ.4/2018 tanggal 15 Agustus 2018 telah ditugaskan dua orang pegawai Biro Bantuan Hukum a.n. Finna dan Sugeng Widodo untuk melaksanakan magang di Ginting & Reksodiputro Law Firm selama 2 (dua) minggu, terhitung mulai tanggal 20 s.d. 31 Agustus 2018.

b. Biro Bantuan Hukum menugas-kan satu orang pegawainya untuk mengikuti program magang/secondment di Kantor Soemadip-radja & Taher Advocates yaitu Sdr. Handrey Pramana dengan surat tugas nomor ST-1975/SJ.4/2018 tanggal 26 September 2018. Program magang tersebut dilaksanakan selama satu bulan dari tanggal 1 Oktober s.d. 31 Oktober 2018.



Output/Outcome

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

5 Indeks pelaksa-naan tugas khusus

Menghasilkan alumni program penerima dana menjadi pemi-mpin professional dan berkarya di industri dan mas-yarakat

Masyarakat mendapatkan manfaat atas keberadaan alumni LPDP dan mening-katnya kredibilitas LPDP.

LPDP telah melahirkan lebih dari 7.000 alumni Awardee sejak pertama kali didirikan. Para alumni ini terse-bar di seluruh Indonesia. Dengan adanya kondisi ini, diharapkan para alumni dapat berkontribusi nyata bagi negeri melalui berbagai program yang dikembangkan untuk kebaikan masyarakat. Bekerja sama dengan Mata Garuda, pusat kontribusi para alumni, LPDP telah melaksanakan

Welcoming Alumni LPDP 2018 terdiri dari beberapa rangkaian acara dan kegiatan, yakni sebagai berikut :

a. Entrepreneur and Professional Summit; Membangun semangat wirausaha sekaligus mengum-pulkan, memperkenalkan dan mengelaborasikan benih wirau-saha alumni LPDP. Kegiatan ini juga menjadi wadah pertemuan antara alumni dan perusahaan dengan berkontribusi memberi-kan alternatif penyelesaian mas-alah yang dihadapi perusahaan.

b. Welcoming Night; Merupakan wadah berkumpulnya 1200 alumni sebagai malam puncak serangkaian kegiatan Welcoming Alumni 2018. Acara utama dalam kegiatan ini adalah keynote speech oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati dan pemberian peng-hargaan-penghargaan kepada alumni-alumni terbaik LPDP.

c. Alumni Mengabdi, yang terdiri dari Targeted Action dan Massive Action

6 Tingkat downtime sistem TIK

Implementasi Budaya Business Continouity Plan (BCP)

Ketepatan Rencana/skenario pengujian sistem TIK yang masuk dalam IKU downtimea. Skenario Pengujian yang

disepakati dengan pen-gelola DC

b. Laporan hasil pengujian dan Ketepatan skenario

c. Hasil evaluasi pengujian yang disepakati dengan pengelola DC

d. DRP

Kegiatan pada Porta Kemenkeu (Feb-Juli):

a. Riviu skenario uji fungsionalitas DC-DRC aplikasi Portal Kemenkeu

b. Pelaksanaan uji fungsionalitas DC-DRC

c. Evaluasi hasil pengujian

Kegiatan pada SPSE (Juli-November):

a. Riviu skenario uji fungsionalitas DC-DRC aplikasi Portal Kemenkeu

b. Pelaksanaan uji fungsionalitas DC-DRC

c. Evaluasi hasil pengujian

d. Pemutakhiran DRP


Evaluasi Kinerja 2018

1. Reviu Kualitas Kontrak Kinerja (K3) Pegawai tahun 2018

Penilaian Kualitas Kontrak Kinerja (K3) di lingkungan Kementerian Keuangan telah mengalami beberapa kali perubahan; terakhir Pedoman Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KMK.01/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.01/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan prinsip berikut:

a. objektif, penilaian dengan meminimalkan judgement yang bersifat subjektif;

b. adil, penilaian dilakukan guna lebih mendiferensiasi kinerja antarpegawai; dan

c. andal, penilaian menggunakan data yang dapat dipercaya

Selanjutnya, Kementerian Keuangan menggunakan pedoman ini untuk menilai Kualitas Kontrak Kinerja tahun 2017 dari seluruh pegawai dengan melakukan reviu atas Nilai Kualitas IKU merupakan nilai yang mencerminkan kualitas IKU dalam setiap Kontrak Kinerja dan Nilai Kualitas Target IKU merupakan nilai yang mencerminkan kualitas target IKU. Pedoman penilaian

K3 selanjutnya akan digunakan oleh Unit sebagai salah satu bahan perbaikan refinement Kontrak Kinerja pegawai di tahun berikutnya.

Selanjutnya atas modul aplikasi K3 pada aplikasi e-Performance adalah prioritas utama yang dikerjakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada awal tahun 2018, untuk kemudian pada akhir tahun 2018 dilakukan evaluasi kembali untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran modul K3 pada aplikasi e-Performance.

2. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Setjen tahun 2018

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal oleh Inspektorat Jenderal VI dilakukan atas implementasi pengelolaan kinerja tahun 2017 sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ST-400/IJ/2018 tanggal 11 April 2018.

Nilai SAKIP Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, Evaluasi atas Implementasi SAKIP tingkat unit Eselon I mencakup penilaian atas komponen sebagai berikut


No Uraian SAKIP 2015 SAKIP 2016 SAKIP 2017

1 Perencanaan Kinerja 31.83 (bobol 35%) 27.78 (bobol 30%) 28.56 (bobol 30%)

2 Pengukuran Kinerja 19.50 (bobot 20%) 27.50 (bobol 30%) 26,88 (bobol 30%)

3 Pelaporan Kinerja 15.50 (bobol 20%) 16.11 (bobot 20%) 17.11 (bobot 20%)

4 Pencapaian Sasaran/Kinerja 23.75 (bobot 25%) 18.07 (bobot 20%) 18,49 (bobot 20%)

Total 90,58 89,46 91.04

Evaluasi SAKIP tahun 2015 tidak dapat diperbandingkan secara langsung (apple to apple) dengan tahun 2016 dan 2017; mengingat penilaian Laporan Kinerja tahun 2015 menggunakan parameter-parameter penilaian dan bobot sesuai dengan PMK nomor 42 tahun 2012 sedangkan pada tahun 2016 menggunakan parameter penilaian dan bobot yang berbeda sebagaimana dalam kelentuan KMK nomor 14 tahun 2017.

Dari hasil evaluasi atas Implementasi SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2017 diperoleh nilai 91,04 (AA = Sangat Memuaskan). Secara umum terdapat peningkatan nilai pada tiap komponen, hanya satu komponen yang mengalami penurunan yakni pada komponen pengukuran kinerja, dimana menurut Ir. VI aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Aplikasi e-performance) dianggap belum mengakomodasi konsolidasi capaian kinerja organisasi yang didasarkan pada hasil input capaian kinerja pegawai pada unit masing-masing, sehingga berakibat pada Capaian atau progres kinerja tidak dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat/real time.

Secara umum penggunaan aplikasi tersebut adalah domain dari Biro Perencanaan dan Keuangan selaku Manajer Kinerja Pusat (MKP) level Kementerian, sehingga oleh Ir. VI direkomendasikan agar memberikan masukan dan menyampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan selaku Unit Pengelola Kinerja Kementerian Keuangan terkait perlunya pemanfaatan teknologi yang

dapat mengakomodasi konsolidasi capaian kinerja organisasi yang didasarkan pada hasil input capaian kinerja pegawai pada unit masing-masing, untuk mengidentifikasi progress kinerja secara lebih tepat dan cepat.

Dari rekomendasi tersebut, Biro Umum selaku Sekretaris Setjen telah menindaklanjuti dan menyampaikan Nota Dinas Nomor ND-739/SJ.8/2018 tanggal 28 Mei 2018 mengenai pentingnya pengembangan aplikasi e-Perfromance untuk penguran kinerja yang lebih akurat, cepat dan real time.

3. Survei Strategy Focused Organization tahun 2018

Survei SFO menilai lima prinsip SFO yang dikenalkan oleh Kaplan dan Norton yang meliputi prinsip 1 “Menggerakkan perubahan dari tingkat pimpinan”, prinsip 2 “Menerjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional”, prinsip 3 “Menyelaraskan organisasi dengan strategi”, prinsip 4 “Cara memotivasi sehingga strategi adalah pekerjaan setiap individu”, dan prinsip 5 “Kendali untuk membuat strategi sebagai proses berkelanjutan”.

Survei SFO tahun 2018 mengacu pada metode Survei SFO tahun sebelumnya dengan penyempurnaan substansi sesuai perkembangan prinsip-prinsip SFO. Kuesioner survei yang digunakan mengadopsi pada standar kuesioner yang digunakan Palladium, suatu institusi internasional yang terkenal dalam bidang eksekusi strategi. Kementerian Keuangan


telah dilakukan asesmen dan survei SFO oleh Palladium pada tahun 2014. Kuesioner tahun 2018 disempurnakan dengan mengacu pada subprinsip SFO terbaru.

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal yang menjadi responden dalam survei ini adalah sebanyak 98,20% pegawai dari total pegawai sebanyak 2.556 orang. Dari total pegawai tersebut terdapat 14,95% pegawai yang tidak wajib survei dikarenakan masa kerja di unit saat ini kurang dari 1 tahun. Adapun jumlah pegawai yang mengisi survei adalah

sebanyak 83,26%, dan yang tidak mengisi survei sebesar 1,80%. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi pegawai Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan survei sangat tinggi.

Dari hasil survei, tingkat pemahaman pegawai sudah baik karena hampir seluruh pegawai sudah memiliki tingkat pemahaman dari skala cukup hingga paham. Tingkat pemahaman ini diukur berdasarkan self assessment yang dilakukan responden. Jumlah pegawai yang menyatakan tidak paham hanya sebanyak 1,92%.

Gambar 18. Perbandingannilai prinsip-prinsip SFO pada Kemenkeudan Sekretariat Jenderal tahun 2018


4. Reviu Pengelolaan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2018

Review Pengelolaan Kinerja tahun 2018 dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap 5 komponen pengelolaan kinerja, yang meliputi perencanaan strategis, eksekusi strategi, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta perbaikan berkesinambungan. Komponen tersebut mengalami beberapa perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

1. Perencanaan Strategis (bobot 15%);

2. Eksekusi Strategi (bobot 30%);

1. Penambahan 1 komponen yaitu perbaikan berkesinambungan.

2. Penggabungan komponen cascading dan alignment dengan komponen eksekusi strategi.

3. Penggabungan komponen tindak lanjut monev dengan komponen monev.

4. Penyesuaian beberapa komponen yaitu:

Tabel 15. Komponen Reviu Pegelolaan Kinerja Kemenkeu

Tabel 16. Penilaian Hasil Review Pengelolaan

Komponen Keterangan

Perencanaan strategis a. Penambahan subkomponen reviu implementasi Renstra b. Subkomponen Kontrak Kinerja dipindahkan ke komponen eksekusi strategi

Eksekusi strategi

a. Penambahan subkomponen Kontrak Kinerja b. Subkomponen Kontrak Kinerja dipindahkan ke komponen eksekusi strategi c. Subkomponen sosialisasi/internalisasi pengelolaan kinerja dipindahkan ke komponen

perbaikan berkesinambungan

Perencanaan kegiatan Difokuskan pada kualitas Inisiatif Strategis

Monitoring dan evaluasi a. Penambahan subkomponen penghitungan kualitas pelaksanaan anggran berdasarkan SE

35/2017 b. Review Pengelolaan Kinerja oleh pengelola kinerja unit

3. Perencanaan Kegiatan (bobot 10%);

4. Monitoring dan Evaluasi (bobot 30%); dan

5. Perbaikan Berkesinambungan (bobot15%).

Nilai Predikat

90 ≤ X ≤ 100 Kami mengelola kinerja dengan sangat baik

80 ≤ X < 90 Kami mengelola kinerja dengan baik

70 ≤ X < 80 Kami mengelola kinerja dengan cukup baik 50 ≤ X < 70 Kami mengelola kinerja dengan kurang baik

< 50 Kami mengelola kinerja dengan tidak baik


Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai review pengelolaan kinerja Sekretariat Jenderal adalah sangat baik (90,28). Secara keseluruhan, hasil review Pengelolaan Kinerja Tahun 2018 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal telah mengelola kinerja dengan sangat baik (nilai 90,28). Dalam hal perencanaan strategis, perbaikan berkesinambungan,perencanaan kegiatan, dan eksekusi strategi, Sekretariat Jenderal telah berhasil mengelola hal tersebut dengan sangat baik dengan nilai masing-masing 93,08; 92,96; 91,88; dan 91,59. Terkait monitoring dan evaluasi, Sekretariat Jenderal telah menunjukkan kualitas baik dengan nilai 85,69.

Nilai review pengelolaan kinerja Sekretariat Jenderal berada di atas nilai Kementerian Keuangan yang mencapai 86,68. Seluruh nilai komponen review Sekretariat Jenderal berada di atas nilai Kementerian Keuangan.

Gambar 19. PerbandinganNilai Review Sekretariat Jenderal danKemenkeu

Selisih yang cukup signifikan terdapat pada komponen perbaikan berkesinambungan.

5. Inovasi dalam pengelolaan Kinerja (Buku Saku Data dan Fakta Setjen)

Buku Saku Data dan Fakta Setjen adalah salah satu cara untuk mengkomunikasikan arah kebijakan strategis organisasi (Setjen), capaian kinerja/penghargaan, target yang ingin diraih dan Inisiatif Strategis dalam Kontrak Kinerja Setjen tahun 2018, Inisiatif Strategis RBTK yang menjadi tanggung jawab Setjen, Peta Risiko Setjen 2018 dan hal lain-lain dalam bentuk infografis.

Salah satu tujuan yang ingin diraih dengan dibagikannya buku saku ini adalah peningkatan awareness dan engagement pegawai Sekretariat Jenderal sekaligus mengkomunikasikan strategi menjadi sesuatu yang lebih dapat dimengerti dalam


tataran operasional; sebagaimana salah satu prinsip dari implementasi peta strategis dengan seluruh Indikator Kinerja Utamanya adalah untuk memberikan rancangan sasaran strategis menjadi sesuatu yang lebih mudah dimengerti dalam tataran operasional.

6. Penelaahan Renja 2018 – usulan/penetapan Renja 2019

Rencana Kerja Kementerian Keuangan menganut prinsip penganggaran berbasis kineja, dimana pada struktur ADIK yang dibangun terdapat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Output (IKO) yang disusun dan ditetapkan sebagai dasar proses refinement Kontrak Kinerja di tahun berikutnya.

Penelaahan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal tahun 2018 dilakukan pada awal tahun untuk menjadi usulan/penetapan Rencana Kerja tahun 2019 menjadi sangat penting dalam proses perbaikan berkelanjutan atas rancangan strategis yang ada. Berikut adalah beberapa kegiatan dalam rangka reviu Rencana Kerja tahun 2018:

Buku Saku ini dibagikan kepada pegawai yang hadir dalam sosialisasi Survey Focused Organization (SFO) Sekretaraiat Jenderal pada tanggal 9 Juli 2018 bertempat di aula Mezzanine, selain itu softcopy diunggah melalui website Setjen pada tautan http://www.setjen.kemenkeu.go.id/sites/default/files/%5btittle%5d-1352014/sj_data_dan_fakta_edisirevisi_pdf_28856.pdf agar seluruh pegawai Setjen (tidak hanya yang hadir pada sosialisasi SFO yang dapat mengerti arah dan tujuan organisasi.

Gambar 20. Buku Saku“Data dan Fakta Setjen”

a. Pelaksanaan Resource Forum

Resource Forum dilaksanakan dalam beberapa kali kegiatan rapat antara Unit Eselon II teknis dengan pemilik resource yakni unit yang mengelola Keuangan, Kinerja, Hukum, Organisasi, SDM, Sarana-Prasarana, dan IT. Landasan dari pelaksanaan Resource Forum ini adalah SE-6/MK.1/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Resource Forum Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Kementerian keuangan.

1) Rapat persiapan Resource Forum Sekretariat Jenderal pada tanggal 7 Februari 2018 sesuai UND-39/SJ.8/2018 tanggal 2 Februari 2018; dan

2) Rapat Lanjutan Persiapan Resource Forum Sekretariat Jenderal tanggal 15 Februari 2018 sesuai dengan UND-49/SJ.8/2018 tanggal 12 Februari 2018.


Gambar 21. Alur PelaksanaanResource Forum


b. Penetapan Proyek Unggulan Sekretariat Jenderal tahun 2019

Proses penetapan kegiatan/program yang menjadi prioritas yang mendukung Sasaran Strategis pada level Kemenkeu (Proyek Unggulan) dan Nasional (Proyek Nasional) kemudian menjadi salah satu bagian dari perencanaan dalam rencana kerja tahun 2019; pembahasannya dilakukan Y-1 atau tahun 2018.

Hasil dari pembahasan kemudian ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan dituangkan ke dalam suatu satu dokumen yang komprehensif – Comprehensif Budget Document; dimana perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kinerja atas kegiatan/program yang menjadi prioritas tersebut dijelaskan dalam satu dokumen yang terintegrasi.

Gambar 22. Comprehensive Budgeting Document

Kegiatan/program prioritas yang di identifikasi dan disusun untuk diusulkan menjadi kegiatan/program prioritas di tahun 2019 di Sekretariat Jenderal dituangkan adalah sebanyak 5 (lima) kegiatan/program prioritas yang kemudian di tahun 2018 menjadi kegiatan unggulan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

a. Akselerasi Pembangunan ZI WBK/WBBM Melalui Penilaian Mandiri (Biro Organta);

b. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ASN di Lingkungan Kementerian Keuangan (Biro Advokasi);

c. Leaders Factory (Biro SDM);

d. Human Resource Information System (HRIS) 2019 (Biro SDM);

e. Penggalian Potensi PNBP dari Optimalisasi BMN (Biro Perlengkapan).

Ke-lima kegiatan/program tersebut dipilih karena kegiatan/program tersebut memiliki dampak yang tidak hanya dirasakan oleh Sekretariat Jenderal, namun Kementerian Keuangan dan nasional.

7. Refinement Kontrak Kinerja tahun 2018 – usulan KK 2019

Sebagai salah satu bentuk reviu atas pengelolaan kinerja tahun 2018, maka dilaksanakan proses refienement Kontrak Kinerja tahun 2018 untuk kemudian menjadi Kontrak Kinerja tahun 2018. Reviu dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019,


KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, Hasil Rapat Pimpinan dalam Leaders Offsite Meeting, Arahan pimpinan, dan Rencana Kerja 2019 serta Realisasi atas Kontrak Kinerja tahun 2018.

Rumusan IKU beserta target IKU tahun 2019 dilakukan bersama dengan para Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO) lingkup Sekretariat Jenderal yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Keuangan. Tahapan penyusunan Kontrak Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2019 dilakukan melalui dua mekanisme yakni:

• mekanisme bottom-up dengan cara menjaring masukan dari masing-masing unit eselon II; dan

• mekanisme top-down melalui forum pimpinan yang ditujukan untuk meminta arahan langsung strategis dari Menteri Keuangan atau Sekretaris Jenderal terhadap arah organisasi Sekretariat Jenderal di tahun 2019.

Sepanjang tahun 2018 dan awal 2019 telah dilakukan beberapa kali pembahasan intensif penyusunan Kontrak Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2019 yang dilakukan bersama SMKO dan pembahasan dalam rapat pimpinan refinement Sekretaris Jenderal dengan pimpinan unit eselon II dan beberapa kali koordinasi korespondensi sebagai berikut:

a. Reviu Kinerja tahun 2018 dan Pembahasan Refinement Kontrak Kinerja Kemenkeu-One/Kemenkeu-two tahun 2019 (termasuk IKU yang diusulkan mandatory) pada tanggal 7-9 November 2018 melalui undangan UND-275/SJ.8/2018 tanggal 30 Oktober 2018;

b. Penyampaian hasil Focused Group Discussion (FGD) tanggal 13-14 November 2018 bersama pengelola kinerja pusat dan pengelola kinerja tingkat unit eselon I di lingkungan

Kementerian Keuangan terutama terkait dengan permintaan manual IKU mandatori Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan melalui ND-1524/SJ.8/2018 tanggal 16 November 2018;

c. One-on-One meeting pembahasan usulan IKU dan IS mandatori tahun 2019 tanggal 21-22 November 2018 melalui UND-292/SJ.8/2018 tanggal 16 November 2018;

d. Sosialisasi Kebijakan Refienement Manajemen Risiko dan Kinerja sekaligus pembahasan dfart Kontrak Kinerja dan Identifikasi Risiko Sekretariat Jenderal tahun 2019 pada tanggal 28-29 November 2018 bertempat di Novotel Hotel Kota Surakarta –Jawa Tengah atas undangan Biro Perencanaan dan Keuangan;

e. Pembahasan finalisasi draft Peta Strategi Setjen, Usulan IKU/IS Mandatori, dan One-on-One meeting Refienement Kontrak Kinerja Kemenkeu-two lingkup Setjen tahun 2019 tanggal 11-17 dan 28 Desember 2018 sesuai UND-322/SJ.8/2018 tanggal 4 Desember 2018, UND-354/SJ.8/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan UND-360/SJ.8/2018 tanggal 28 Desember 2018;

f. Rapat Pimpinan Refienement sekaligus Dialog Kinerja Organisasi Triwulan IV 2018 pada tanggal 7 Januari 2018 sesuai UND-364/SJ.8/2018 tanggal 31 Desember 2018;

g. Pleno Refinement Kontrak Kinerja tahun 2019 lanjutan pada tanggal 11 Januari 2019 sesuai UND-364/SJ.8/2018 tanggal 31 Desember 2018;

h. Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Wide-One bersama Menteri Keuangan pada tanggal 28 Januari 2019, dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two bersama para pimpinan unit eselon II dengan Sekretaris Jenderal pada tanggal 29 Januari 2019.


Inisiatif yang dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangandan Penghargaan-penghargaan sepanjang tahun 2018.

• A. Kinerja Lain-lain

• B. Penghargaan/Achievement Tahun 2018


BAB 4KINERJA LAIN-LAIN


Kinerja Lain-lain

1. Kemenkeu Mengajar #3

Gambar 23. Menteri Keuangandalam Kemenkeu Mengajar #3

Program Pendidikan Kemenkeu Mengajar diselenggarakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 serentak di 67 kota/ kabupaten di 34 provinsi di Indonesia. Pada program ini, pegawai Kemenkeu turun ke sekolah dasar untuk mengajarkan para siswa mengenai peran Kemenkeu dalam upaya menjaga ekonomi negeri. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan profesi yang ada di Kemenkeu yang disampaikan melalui metode ajar pedagogik.

Kemenkeu Mengajar mengusung semangat kesukarelawanan. Panitia tidak memungut biaya apapun pada sekolah dan pegawai yang mengikuti kegiatan ini juga tidak akan mendapat pembayaran, baik honor maupun perjalanan dinas. Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan kegiatan ini tidak dibebankan pada APBN.


Sejak pertama kami diselenggarakan pada tahun 2016, Kemenkeu Mengajar telah melibatkan lebih dari 5.000 relawan dan lebih dari 100.000 siswa yang tersebar di 347 sekolah di seluruh penjuru negeri. Penyelenggaraan Kemenkeu Mengajar tahun ini begitu spesial bagi relawan karena Menteri Keuangan serta jajaran pejabat eselon I juga bersama turut mengajar di kelas.

Puluhan relawan juga mengajar di lokasi yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Beberapa daerah tersebut adalah Pulau Banyak di Aceh, Pulau Maitara di Maluku, dan daerah kaki Gunung Rinjani di Lombok. Khusus di daerah Lombok, relawan menyisipkan materi Trauma Healing dan Antisipasi Gempa Bumi.

Kemenkeu Mengajar merupakan salah satu wujud Policy Entrepreneurship di lingkungan birokrasi. Berbeda dari program pemerintah pada umumnya yang berupa Top-Down Implementation, Kemenkeu Mengajar terwujud melalui Bottom-Up Innovation. Bekat inovasi dan keterlibatan banyak relawan serta dampaknya di media sosial, Kemenkeu Mengajar mendapatkan apresiasi pada Malam Penganugerahan Public Relation Indonesia Awards untuk kategori Community-Based Development yang diselenggarakan di Tunjungan, Surabaya.

2. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

Sejalan dengan semangat dan visi Kabinet Kerja 2015-2019 serta program revolusi mental dalam pemberantasan korupsi, berbagai program terkait dengan peningkatan kualitas aparatur sipil

negara yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dengan mendukung dan berusaha proaktif. Pelaksanaan program-program tersebut antara lain ditujukan agar keuangan dan kekayaan negara dapat didayagunakan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Salah satu program penting Kementerian Keuangan dalam melakukan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi, komitmen Kementerian Keuangan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) telah dicanangkan sejak tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014. Program pembangunan unit kerja berpredikat ZI-WBK di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Jumlah unit kerja berpredikat WBK ditentukan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian (TPK) dan Tim Penilai Nasional (TPN). Penetapan unit kerja berpredikat ZI-WBK dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi dari TPN.


Tabel 17. Perbandingan Target dan Realisasi WBK

2014 2015 2016 2017

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

12 12 2 4 3 7 9 21

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa realisasi selama 4 tahun berturut-turut selalu mencapai target. Pada tahun 2014 terealisasi 12 unit kerja dari target 12 unit kerja atau tercapai 100%, pada tahun 2015 terealisasi 4 unit kerja dari target 2 unit kerja atau tercapai 120%, dan pada tahun 2016 tercapai 7 unit kerja dari 3 unit kerja atau tercapai 120% dari target, serta pada tahun 2017 diperoleh capaian 120% dari target 9 (realisasi 21 unit kerja). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala atau keterbatasan yang dihadapi yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KemenPAN-RB sehingga penilaian yang dilakukan masih terdapat unsur subjektivitas dan perbedaan persepsi.

2. Tim penilai nasional belum sepenuhnya memahami proses bisnis pada unit kerja yang dinilai.

3. Kesalahan penafsiran responden terhadap butir pertanyaan pada kuesioner indikator hasil.

Dalam menghadapi hal dimaksud, Kementerian Keuangan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan inovasi dalam rangka penilaian ZI menuju WBK, saat ini diterapkan penilaian secara digital dengan tujuan untuk memudahkan penilaian serta mendukung gerakan efisiensi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aplikasi Digital Integrity Assessment (DIA) membantu mengkompilasi dokumen tersebut secara online.

2. Melakukan komunikasi informal dengan KemenPAN-RB dan BPS.

Syarat untuk ditetapkan menjadi berpredikat WBK, unit kerja harus memperoleh nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 (tujuh puluh lima) dan memiliki nilai komponen hasil “terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 3,5.

Pada tahun 2019, diusulkan 99 (sembilan puluh sembilan) unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Biro Organta selaku Tim Pembangun Integritas melakukan pembinaan terhadap unit-unit kerja tersebut yang berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal selaku TPK.

Setelah melalui proses penilaian oleh TPK, dari 99 unit kerja yang diajukan, 90 unit kerja berhasil memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat WBK sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 sehingga target unit kerja berpredikat WBK pada tahun 2019 dapat terealisasi 90 (tujuh) unit kerja dari target 51 unit kerja (capaian 115,05%).

Selanjutnya, dari 90 unit yang lolos TPK, 89 diajukan kepada KemenPAN-RB sebagai Tim Penilai Nasional. Dari Tim Penilai Nasional dihasilkan 59 unit kerja berpredikat ZI menuju WBK. Keberhasilan pencapaian predikat ZI-WBK oleh 90 unit kerja tersebut tidak lepas karena tingginya komitmen yang ditunjukkan oleh para pimpinan dan staf yang terdapat pada unit kerja tersebut.


Penghargaan/AchievementTahun 2017

Gambar 24. Penghargaan IndonesiaContact Centre Association (ICCA) tahun 2018

Berbagai penghargaan sepanjang tahun 2018 yang diterima oleh Kementerian Keuangan, sebesar 76,5% (26 capaian kinerja/penghargaan) atas total 34 capaian kinerja/penghargaanyang diterima adalah sumbangsih dari Sekretariat Jenderal sesuai dengan ND ND-2/MK.02/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebagai berikut:


Tabel 18. Capaian Kinerja Kementerian Keuangan 2018

No Penghargaan/Achievement/Kinerja Pemberi Penghargaan/ Achievement UIC

1 Nilai 84,53 atau predikat A atas AKIP Kementerian Keuangan atas laporan Kinerja tahun 2017 KemenPAN-RB

Capaian bersama UE1 Kemenkeu

2 Opini WTP kembali diraih (untuk ke 7 kali berturut-turut) atas Laporan Keuangan (LK) BA 015

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

3 Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 Ombudsman

459 Unit Kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 Unit Kerja mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

KemenPAN-RB

5

Simplifikasi regulasi dan penerbitan regulasi di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam rangka

Ease of Doing Business (EODB)

Bappenas

6 Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik 2018 BPHN Biro Hukum,

Setjen

7BKN Award 2018: Pengelola Kepegawaian Terbaik

Kategori : Instansi Pusat (Besar)Badan Kepegawaian Negara Biro SDM, Setjen

8 Gold Winner - Best of Government Inhouse Print Mag-azine Serikat Perusahaan Pers dahulu

Serikat Penerbit

Surat Kabar (SPS)

Biro KLI, Setjen

9 Gold Winner - Best of e-Magazine Government

10 Platinum dan Juara Umum Kementerian

PR Indonesia

11 4 Gold -Owned Media

12 1 Gold dan 1 Silver Kanal Digital

13 2 Gold - Program PR

14 1 Silver - Program CSR

15 1 Bronze - Penanganan Krisis

16 1 Gold - Departemen PR

17 1 Silver - Laporan Perusahaan

18 Juara 1 The Best Implementation Content Marketing in Government Category

Ajang Indonesia Content Market-ing Award

19 Golden World Award kategori Public Sector International Public Relations As-sociation (IPRA)

20 Juara I Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat

21 Juara I Kategori Website

Anugerah Media Humas 201822 Juara II Kategori Penerbitan Media Internal

23 Juara Umum

24Juara III Kategori Booth Terbaik Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun

2018

25

2 (dua) award National Procurement Award dalam kat-egori :

a. Komitmen penerapan Standar Nasional LPSE 2014;

b. Pimpinan Instansi (K/L/Pemda) Terbaik dalam komit-men dukungan Ke!embagaan PBJ Pemerintah.

LKPPBiro Manajemen BMN dan Pen-gadaan, Setjen

26 PLPSE Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Men-tor Modernisasi Pengadaan Tahap III

27 Penghargaan Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Ruang Laktasi Kementerian Kesehatan Biro Umum,

Setjen


No Penghargaan/Achievement/Kinerja Pemberi Penghargaan/ Achievement UIC

28

Mempertahankan Sertifikat Internasional (ISO) bidang-TIK:

a) Sertifikat lnternasional ISO 20000:2011

b) Sertifikat Internasional ISO 27001:2005

c) Sertifikat Internasional ISO 9001:2015

BSI

Pusintek, Setjen

29 3 Penghargaan Indonesia Contact Centre Association (ICCA) tahun 2018 atas Layanan Service Desk Pusintek ICCA

30 Pushaka sebagai Benchmarking Unit Dukungan Pimpinan

1. Kementerian Sosial

2. Kementerian Desa, Pemban-gunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pushaka, Setjen

31

Anugerah KASN TAHUN 2018

Kategori: Inovasi Pengembangan Sistem Manajemen Ki-nerja Individu ASN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Biro SDM

32 Instansi dengan Penerapan LHKPN Terbaik Tahun 2018

KPK Itjen,

Capaian bersama UE1 Kemenkeu

33 Kementerian dengan Nilai Pelaporan Gratifikasi Terbesar yang Ditetapkan Menjadi Milik Negara

34 Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik

Gambar 25. SertifikatInternasional (ISO) bidangTIK


Gambar 26. Penghargaan National Procurement Award

Selain hal tersebut, terdapat berbagai pengahargaan/awards/kinerja Sekretariat Jenderal sepanjang tahun 2018 sebagai berikut:

1. Biro Organta:

Pembentukan 3 Jafung di lingkungan Kemenkeu: (a) Jafung Pranata Keuangan APBN; (b) Jafung Analis Pengelolaan Keuangan APBN; dan (c) Jafung Penata Laksana Barang.


2. Biro Advokasi:

a) Memenangkan Perkara dan menyelamatkan Keuangan Negara sebesar ± Rp1,2 Triliun yang diklaim PT Timor Putra Nasional (TPN) di tingkat Mahkamah Agung;

b) Penyusunan telaahan dalam pemberian dukungan Pemerintah Republik Indonesia sebagai amicus curiae (friend of court) dalam perkara antara Jam v. International Finance Corporation (IFC) di Mahkamah Agung Amerika Serikat.

3. Biro SDM

Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) TAHUN 2018

Kategori: Inovasi Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Individu ASN

Kementerian Keuangan hasil memperoleh penghargaan pada kategori Inovasi dan Promosi Penguatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara yaitu pada Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Individu ASN.

4. Biro Umum

a) Penghargaan Terbaik Kedua (II) dalam Pengelolan Kantin Sehat dari Kementerian Kesehatan;

b) Piagam Penghargaan atas Penyampaian Laporan Pajak dan Kontribusi Membayar Pajak Tahun Anggaran 2018 dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar.

c) Predikat 10 Satker Terbaik di Indonesia atas Pengelolaan Anggaran tahun 2017 dari DJPb Kemenkeu

5. PPPK

Jumlah profesi keuangan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah profesi keuangan berjumlah 2.112, meningkat sebanyak 5.87 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.988 orang

6. Pushaka

a) Penyempurnaan Aplikasi DAMS Next Generation

Pushaka bersinergi dengan Pusintek mengupayakan terobosan baru guna mewujudkan gagasan digitalisasi terhadap seluruh siklus kerja Pushaka, yaitu dengan membangun aplikasi DAMS Next Generation sebagai pengganti aplikasi DAMS versi awal.

Kehadiran DAMS Next Generation menawarkan kelebihan fitur yang tidak ditemukan pada aplikasi DAMS versi sebelumnya, diantaranya: (a) integrasi proses bisnis pada Pushaka Cycle menjadi satu kesatuan modul aplikasi DAMS yang baru, (b) mengakomodasi inisiatif baru yang belum ada pada versi sebelumnya berupa digitalisasi perekaman laporan pendampingan, (c) perbaikan proses bisnis yang berulang seperti rekam risalah dan tindak lanjut serta sistem crosscheck terhadap proses yang sedang berjalan, dan (d) penghematan/efisiensi penggunaan sumber daya (waktu dan ATK).

b) Pembangunan Situation Room Kementerian Keuangan

Bersama dengan Biro Umum dan Pusintek, Pushaka menginisiasi pembangunan Situation Room Kementerian Keuangan, dimana Situation Room tersebut merupakan sebuah ruangan terbatas yang berfungsi sebagai tempat monitoring kegiatan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan agar kegiatan tersebut dapat dipantau, dicatat dan didokumentasikan secara real time serta dapat didistribusikan dengan segera kepada unit terkait.


Gambar 27. SituationRoom Kemenkeu

Selain itu, Situation Room juga berfungsi sebagai tempat penghimpunan data-data perekonomian internal maupun global melalui pemanfaatan sejumlah tools, seperti SLDK, Bloomberg, CEIC, Reuters guna memenuhi kebutuhan referensi secara lengkap, komprehensif, mutakhir dan terintegrasi guna mendukung pelaksanaan analisis kebijakan dan melayani kebutuhan informasi Pimpinan (Decision Support System).

7. Setkomwasjak

a) Telah dibentuk tim implementasi Program sinergi DJP-DJBC yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 255/KMK.01/2018. Program Sinergi mencakup beberapa program antara lain joint analysis, joint audit, joint investigation, dan termasuk juga joint proses bisnis.

b) Telah diinisiasi rencana aksi tentang pertukaran data antara DJP dan DJBC antara lain meliputi penyusunan Peraturan Bersama terkait peraturan data dan Joint Analysis DJP-DJBC.

c) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menjalankan sebagian rekomendasi Komite Pengawas Perpajakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 61/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.

d) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyusun rancangan peraturan menteri keuangan perubahan peraturan menteri keuangan terkait KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah).


Gambar 28. Grafik PenyelesaianTunggakan Sengketa Pajak

8. SetPP

a) Penyelesaian Tunggakan Sengketa Pajak (2012 s.d. 2017) sebanyak 2.490 sengketa (64.60%) (data per Oktober 2018)

b) Produksi putusan per Oktober 2018 mencapai 7.657 putusan dari 12.588 sengketa yang telah dicukupkan (selesai) sidang pemeriksaannya atau 60,8%. Pada akhir tahun diharapkan lebih dari 9.000 putusan dapat diselesaikan.

9. LPDP

a) Hingga Q2 2018 terdapat total 3.784 orang penerima beasiswa afirmasi, dengan total 10.069 awardee on going dan total alumni sebanyak 6.752 orang

b) Hingga Q3 2018 Perkembangan PNBP atas DPPN sebesar 9.21 Trilyun


Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


BAB 5PENUTUP


Tahun 2018 adalah tahun ke-3 dari 5 tahun perencanaan strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019, tahun 2018 menjadi salah satu titik tolak keberhasilan atau kegagalan atas target yang telah dituangkan dalam dokumen tersebut.

Beberapa hal yang dilakukan sepanjang tahun 2018 utamanya dalam rangka mengawal keberhasilan pencapaian sasaran kinerja salah satunya adalah dengan melakukan reviu kembali atas dokumen yang ada, menyelaraskan target dan sasaran yang ada, dan menyusun rencana tekhnokratik rencana strategis 2020-2024. Beberapa agenda telah dilakukan dimana engagement dari para pimpinan eselon II adalah suatu keharusan, penetapan rencana strategis dan ekseskusinya tidak bisa lepas dari peran para pimpinan.

Sinergi menjadi “barang mahal” apabila tidak menjadi konsen utama, namun hal ini berhasil dilalui, terbukti dengan pencapaian NKO ≥ 100 yang mengindikasikan bahwa pencapaian target dan sasaran strategis sesuai dengan ekspektasi, termasuk bahwa sebanyak 76,5% atau 26 dari 34 capaian kinerja/penghargaan level Kementerian Keuangan merupakan sumbangsih dari kinerja unit-unit di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pengelolaan ISRBTK Kemenkeu dan Penyelenggaraan event internasional seperti Annual Meeting IMF-World Bank Group Tahun 2018 juga menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi segenap pegawai Sekretariat Jenderal. Indonesia dapat menunjukkan pada dunia bahwa kerjasama antar K/L dan lintas Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilakukan dengan baik.

Melalui Laporan Kinerja tahun 2018 ini, Sekretariat Jenderal selain ingin mengkomunikasikan lebih jauh mengenai perencanaan, eksekusi hingga evaluasi atas target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan kepada pegawai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban; Sekretariat Jenderal berharap adanya feedback dan masukan dari segenap pegawai/masyarakat atas kinerja selama ini.

Tentu saja tahun 2018 bukanlah tahun yang sempurna, masih terdapat banyak ruang perbaikan. Sekretariat Jenderal akan senantiasa melakukan reviu atas pelaksanaan kinerja, memperbaiki target capaian kinerja dan mendorong upaya penyederhanaan proses-proses bisnis dalam rangka memberikan layanan yang prima dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan.


LAMPIRAN

• Matriks Kinerja dalam Renstra 2015-2019

• Matriks Renstra - Renja – Kontrak Kinerja tahun 2018

• Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 2019

• Formulir Pengukuran Kinerja

• Perbandingan Opini atas Laporan Keuangan K/L/D/I


A. Matriks Kinerja dalam Renstra 2015-2019

Kode: 015.01.01 (Sekretariat Jenderal)

Program/Kegiatan: Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output):

Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan

IndikatorTarget

2015 2016 2017 2018 2019

1 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan 75 76 77 78 80

2 Presentasi Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 85% 85% 85% 85% 85%

3 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP)

4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Penye-dia Data)

4,02 (skala 5)

4,02 (skala 5)

4,02 (skala 5)

4,02 (skala 5)

4,02 (skala 5)


*) Di tahun 2018 realisasi Indikator “Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan” dalam Renstra 2015-2019 Setjen tidak ada; hal ini disebabkan atas hasil reviu atas Renstra Setjen dan pelaksanaan implementasi Indikator ini di tahun 2015 bahwa dalam rangka peningkatan kualitas organisasi, maka dipandang bahwa pelaksanaan survei kesehatan organisasi dilakukan dua tahun sekali selaras dengan

IndikatorRealisasi

2015 2016 2017 2018 2019

1 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan *) 75 - 87 - -

2 Presentasi Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 91,24% 93.14% 93,83% 94,87% -

3 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) -

4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Penye-dia Data)

4,10

(skala 5)

4,22

(skala 5)

4,36

(skala 5)

4.54

(skala 5)-

diktum ke empat KMK Nomor 523/KMK.01/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan. Di tahun tidak dilaksanakannya (2016) survei Organisasi akan fokus kepada tindaklanjut atas rekomendasi hasil survei kesehatan organisasi.

Pada tahun 2018 pelaksanaan tindaklanjut kemudian menjadi IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Survey Mofin” di unit eselon II.


Indikator Renstra 2018 Target 2018 Indikator Renja/KK 2018 Target 2018

1 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan * 78 - -

Catatan: Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan disesuaikan dengan lingkup tanggungjawabnya, sehingga Setjen yang mengkoordinasikan pelaksanaan survei kesehatan organisasi seluruh unit eselon I dan untuk level kesehatan Kementerian Keuangan hanya sebagai penyedia data.



Kebijakan ini kemudian menjadi ketetapan dalam rencana kerja (renja) di tahun-tahun berikutnya termasuk tahun 2018 (fungsi renja kemudian seperti dijelaskan sebelumnya menjadi salah satu dokumen hasil reviu atas dokumen renstra)

2Presentasi Pejabat yang me-menuhi Standar Kompetensi Jabatan

85% 9a-CP. Persentase pejabat yang telah me-menuhi Standar Kompetensi Jabatan KK: 94%

Catatan: Presentase Pejabat yang Memenuhi SKJ pada Rencana Kerja (Renja) menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Kegiatan 1631 - Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM dengan target sebesar 90%

3 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 4 (WTP) 1a-CP. Indeks opini BPK atas LK BA 015 4 (WTP)


4,02 (skala 5)

2a-CP. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal

Renja: 4.17KK: 4.21


B. Matriks Renstra - Renja – Kontrak Kinerja tahun 2018


Indikator Renstra 2018 Target 2018 Indikator Renja/KK 2018 Target 2018

1 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan * 78 - -

Catatan: Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan disesuaikan dengan lingkup tanggungjawabnya, sehingga Setjen yang mengkoordinasikan pelaksanaan survei kesehatan organisasi seluruh unit eselon I dan untuk level kesehatan Kementerian Keuangan hanya sebagai penyedia data.



Kebijakan ini kemudian menjadi ketetapan dalam rencana kerja (renja) di tahun-tahun berikutnya termasuk tahun 2018 (fungsi renja kemudian seperti dijelaskan sebelumnya menjadi salah satu dokumen hasil reviu atas dokumen renstra)

2Presentasi Pejabat yang me-menuhi Standar Kompetensi Jabatan

85% 9a-CP. Persentase pejabat yang telah me-menuhi Standar Kompetensi Jabatan KK: 94%

Catatan: Presentase Pejabat yang Memenuhi SKJ pada Rencana Kerja (Renja) menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Kegiatan 1631 - Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM dengan target sebesar 90%

3 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 4 (WTP) 1a-CP. Indeks opini BPK atas LK BA 015 4 (WTP)


4,02 (skala 5)

2a-CP. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal

Renja: 4.17KK: 4.21



C. Perjanjian Kinerja 2019

Nomor Kontrak Kinerja: 1/KK/2019

Pernyataan Kesanggupan:

Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Jenderal, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.

2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.

3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.


No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1.

Tata kelola Kementerian Keuan-gan yang baik

1a-CP Indeks opini BPK atas LK BA 154

(WTP)

1b-N Persentase opini negatif Kementerian Keuangan 7%

1c-N Indeks capaian tata kelola Kementerian Keuan-gan 100

1c1-CPTingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

100

1c2-CP Indeks kesehatan organisasi (MOFIN) 81

1c3-N Jumlah sertifikasi standardisasi internasional bidang TIK

3

Sertifikat

1c4-N Persentase capaian award bidang kehumasan Kementerian Keuangan 100%

1c5-N Nilai laporan kinerja Kementerian Keuangan 85,43

1c6-N Nilai Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) 94

2. Pelayanan publik yang prima 2a-N Indeks kepuasan publik atas layanan Sekretariat Jenderal

4,39

(Skala 5)

3. Legislasi dan litigasi yang optimal

3a-N Indeks efektivitas penanganan/penyelesaian peraturan perundang-undangan 80

3b-NPersentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji materil UU yang dimenangkan

96%

4. Pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan akuntabel

4a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan 95%

4b-N Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan RUP Kementerian Keuangan 80%

4c-N Persentase PNBP atas pengelolaan BMN Kemen-terian Keuangan 90%



5. Pengelolaan organisasi dan human capital yang optimal

5a-CP Persentase penyelesaian program transformasi digital Kementerian Keuangan 80%

5b-N Persentase pemenuhan pegawai Kementerian Keuangan yang kompeten 89,50%

5b1-N Persentase proses penempatan talent pada jaba-tan target Kementerian Keuangan 85%

5b2-CP Persentase pejabat Kementerian Keuangan yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 94%

5c-N Persentase penyelesaian penataan organisasi Kementerian Keuangan 100%

6. Sistem manajemen informasi yang andal 6a-CP Tingkat downtime sistem TIK 0,10%

7. Dukungan pengambilan kebija-kan yang optimal

7a-N Indeks capaian kualitas usulan saran/rekomen-dasi/kajian kepada pimpinan 100

7a1-N Indeks kualitas analisis/kajian Pushaka 86,67

7a2-N Persentase saran/rekomendasi yang disetujui oleh Komite Pengawas Perpajakan 95%

7a3-N Persentase rekomendasi kebijakan stabilitas sistem keuangan yang disepakati KSSK 85%

8.

Kinerja tugas khusus yang optimal

8a-N Persentase pencapaian target layanan pengelo-laan dana pengembangan pendidikan nasional 100%

8a1-N Tingkat pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak 6,75%

8a2-N Persentase alumni yang mendapatkan tempat berkarya 88,50%

8a3-N Persentase luaran riset yang layak dikomersiali-sasikan/diimplementasikan 70%

8b-N Indeks capaian pelaksanaan tugas khusus 95

8b1-N Persentase penyelesaian kerangka putusan pengadilan pajak 90%

8b2-N Persentase profesi keuangan yang tidak dike-nakan sanksi 95%



9. Pengendalian mutu efektif 9a-CP Persentase kualitas penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 15 90%

10. SDM yang kompeten

10a-CP Persentase pejabat Sekretariat Jenderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 94%

10b-N Persentase proses penempatan talent pada jabatan target 80%

11. Organisasi yang fit for purpose 11a-CP Indeks persepsi integritas 87,65

12. Otomasi layanan korporat yang berkualitas 12a-N Indeks keberhasilan switchover sistem TIK pada

DC/DRC 80

13. Pengelolaan anggaran yang berkualitas

13a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP, LK BUN, dan LK BA 15.01 yang telah ditindaklanjuti 89,5%

13a1-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti 89%

13a2-CP Persentase kualitas penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 15.01 90%

13b-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Sek-retariat Jenderal 95%


No SS/IKU Inisiatif StrategisOutput/

Outcome

Trajectory

Kegiatan Output Periode Pelaksanaan Penanggung Jawab

Biaya

(Rp)

1. Persentase penyelesa-ian program transfor-masi digital

Pengembangan HRIS Kementerian Keuan-gan

Modul kompetensi pegawai

Q1:

Pengembangan modul nilai kompetensi pegawai

Q1:

Prototype modul nilai kompe-tensi pegawai

Januari- Desember 2019 Biro SDM Q1: Rp12.900.000

Q2: Rp9.925.000

Q3: Rp18.800.000

Q4: Rp104.390.000Q2:


Q2:


Q3:

Implementasi modul nilai kompetensi pegawai

Q3:

1. Dokumen UAT,

2. Dokumen persyaratan QA

3. Hasil QA dari pusintekQ4:


Q4:

1. Dokumen UAT,


3. Hasil QA dari pusintek2. Persentase putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji mate-riil UU yang dimenang-kan

Perlindungan hukum terhadap apara-tur sipil negara di lingkungan Kement-erian Keuangan

1. Kerjasama dengan aparat penegak hukum terkait per-lindungan hukum terhadap ASN di lingkungan Kemente-rian Keuangan

2. Buku saku pola pen-dampingan terhadap ASN di lingkungan Kementerian Keuan-gan yang diperiksa oleh aparat penegak hukum

Q1:

1. Penyempurnaan aturan dan penyusunan MOU/PKS dengan aparat pen-egak hukum

2. Pembentukan forum koor-dinasi penegak hukum

3. Peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan

Q1:

1. MOU/perjanjian kerja sama dengan aparat pen-egak hukum

2. Pelatihan peningkatan kapasitas pemberi bantu-an hukum Kementerian Keuangan

Januari- Desember 2019 Biro Advokasi Q1: Rp116.960.000

Q2: Rp250.489.000

Q3: Rp70.720.000

Q4: Rp831.670.000

Inisiatif Strategis 2019



Outcome

Trajectory


Biaya

(Rp)

1. Persentase penyelesa-ian program transfor-masi digital

Pengembangan HRIS Kementerian Keuan-gan

Modul kompetensi pegawai

Q1:


Q1:


Januari- Desember 2019 Biro SDM Q1: Rp12.900.000

Q2: Rp9.925.000

Q3: Rp18.800.000

Q4: Rp104.390.000Q2:


Q2:


Q3:


Q3:

1. Dokumen UAT,


3. Hasil QA dari pusintekQ4:


Q4:

1. Dokumen UAT,


3. Hasil QA dari pusintek2. Persentase putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji mate-riil UU yang dimenang-kan

Perlindungan hukum terhadap apara-tur sipil negara di lingkungan Kement-erian Keuangan

1. Kerjasama dengan aparat penegak hukum terkait per-lindungan hukum terhadap ASN di lingkungan Kemente-rian Keuangan

2. Buku saku pola pen-dampingan terhadap ASN di lingkungan Kementerian Keuan-gan yang diperiksa oleh aparat penegak hukum

Q1:

1. Penyempurnaan aturan dan penyusunan MOU/PKS dengan aparat pen-egak hukum

2. Pembentukan forum koor-dinasi penegak hukum


Q1:

1. MOU/perjanjian kerja sama dengan aparat pen-egak hukum


Januari- Desember 2019 Biro Advokasi Q1: Rp116.960.000

Q2: Rp250.489.000

Q3: Rp70.720.000

Q4: Rp831.670.000



Outcome

Trajectory


Biaya

(Rp)

Q2:

1. Sarasehan perlindungan hukum terhadap pelaksa-naan tugas dan fungsi ASN di lingkungan Kementerian Keuangan


Q2:

1. Pelaksanaan sarasehan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di lingkungan Kementerian Keuangan

2. buku saku pola pendamp-ingan terhadap ASN di lingkungan Kementerian Keuangan yang diperik-sa oleh aparat penegak hukum


Q3:

1. Focus Group Discussion (FGD) tentang perlind-ungan hukum terhadap aparatur sipil negara


Q3:

1. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) tentang perlindungan hukum terh-adap aparatur sipil negara


Q4:

Peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum di seluruh unit eselon I Kement-erian Keuangan

Q4:

Pelatihan peningkatan kap-asitas pemberi bantuan hu-kum Kementerian Keuangan



Outcome

Trajectory


Biaya

(Rp)

3. Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan BMN Kementerian Keuangan (Realisasi PNBP/Total Potensi PNBP yang ditetapkan pada awal tahun berjalan)

Penggalian potensi PNBP dari optimal-isasi BMN

1. Dokumen ren-cana pemanfaatan dilingkungan Ke-menterian Keuangan dengan target 1 (satu) dokumen ren-cana pemanfaatan untuk T+1

2. Aplikasi e-BMN

Q1:

1. Profiling aset yang berpo-tensi menghasilkan PNBP

2. Perencanaan pengemban-gan aplikasi e-BMN

Q1:

1. Dokumen rencana pe-manfaatan atas pengga-lian potensi PNBP tahun 2018

2. Database BMN hasil pro-filing untuk penyusunan dokumen rencana peman-faatan BMN tahap II

3.

a. Dokumen proses bisnis pengelolaan BMN

b. Perencanaan pengemban-gan aplikasi

c. System Requirement and Specification (SRS)

Januari- Desember 2019 Biro Manajemen BMN dan Pengadaan

Q1: 225.000.000

Q2: 225.000.000

Q3: 225.000.000

Q4: 318.645.000

Q2:


2. Pengembangan aplikasi e-BMN

Q2:

1. Dokumen usulan rencana pemanfaatan BMN tahap II

Q3:


2. Penyelesaian pengemban-gan aplikasi e-BMN (UAT, QA, Hosting)

Q3:

1. Penetapan dokumen ren-cana pemanfaatan BMN tahap II

2. Peluncuran aplikasi e-BMN

Q4:


2. Implementasi aplikasi e-BMN

Q4:

1. Dokumen rencana pe-manfaatan BMN tahap II

2. Pemanfaatan BMN berba-sis aplikasi



Outcome

Trajectory


Biaya

(Rp)

3. Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan BMN Kementerian Keuangan (Realisasi PNBP/Total Potensi PNBP yang ditetapkan pada awal tahun berjalan)

Penggalian potensi PNBP dari optimal-isasi BMN

1. Dokumen ren-cana pemanfaatan dilingkungan Ke-menterian Keuangan dengan target 1 (satu) dokumen ren-cana pemanfaatan untuk T+1

2. Aplikasi e-BMN

Q1:


2. Perencanaan pengemban-gan aplikasi e-BMN

Q1:

1. Dokumen rencana pe-manfaatan atas pengga-lian potensi PNBP tahun 2018

2. Database BMN hasil pro-filing untuk penyusunan dokumen rencana peman-faatan BMN tahap II

3.

a. Dokumen proses bisnis pengelolaan BMN

b. Perencanaan pengemban-gan aplikasi

c. System Requirement and Specification (SRS)

Januari- Desember 2019 Biro Manajemen BMN dan Pengadaan

Q1: 225.000.000

Q2: 225.000.000

Q3: 225.000.000

Q4: 318.645.000

Q2:


2. Pengembangan aplikasi e-BMN

Q2:

1. Dokumen usulan rencana pemanfaatan BMN tahap II

Q3:


2. Penyelesaian pengemban-gan aplikasi e-BMN (UAT, QA, Hosting)

Q3:

1. Penetapan dokumen ren-cana pemanfaatan BMN tahap II

2. Peluncuran aplikasi e-BMN

Q4:


2. Implementasi aplikasi e-BMN

Q4:

1. Dokumen rencana pe-manfaatan BMN tahap II

2. Pemanfaatan BMN berba-sis aplikasi


Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

Stakeholder (25%)




1c-N


1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK Kemenkeu (target 51 unit) 100 111.05 111.05


3. Jumlah Sertifikasi Standarisasi Internasional Bidang IT 3 3.00 100.00

Customer (15%)

Pelayanan publik yang prima 2a-CP Indeks kepuasan publik atas layanan Sekretariat Jenderal 4.21 4.54 107.84


Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel dan Akuntabel




RB-TK yang Efektif, Efisien dan Kredibel 4a-CP

Persentase implementasi inisiatif RBTK Setjen 92% 100.00% 108.70






D. Formulir Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi Eselon I: Sekretariat Jenderal

Tahun Anggaran: 2018



Stakeholder (25%)




1c-N


1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK Kemenkeu (target 51 unit) 100 111.05 111.05


3. Jumlah Sertifikasi Standarisasi Internasional Bidang IT 3 3.00 100.00

Customer (15%)

Pelayanan publik yang prima 2a-CP Indeks kepuasan publik atas layanan Sekretariat Jenderal 4.21 4.54 107.84


Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel dan Akuntabel




RB-TK yang Efektif, Efisien dan Kredibel 4a-CP

Persentase implementasi inisiatif RBTK Setjen 92% 100.00% 108.70








Penguatan Pengelolaan SDM Berbasis Merit



Layanan Korporat yang Andal



7c-N Indeks efektivitas pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan 80 114 120.00

Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal 8a-N

Indeks Pelaksanaan Tugas Khusus 95 113.01 118.95









f.1. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak 35% 6.5% 6.59% 101.38

f.2. Persentase Best Talent yang Kembali untuk Berkarya 35% 88% 91.91% 104.44

f.3. Persentase Luaran Riset yang Layak dikomersialisasikan 30% 60% 100% 120.00





SDM yang Kompetitif 9a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 94% 94.87% 100.93


10a-N

Persentase penyelesaian penggunaan jabatan fungsional 100% 100.00% 100.00

a. Pustakawan 100% 100% 100.00

b. Assesor 100% 100% 100.00



Otomasi layanan korporat (e-PRIME) 11a-N

Tingkat pengembangan aplikasi e-PRIME tahap IV 100% 198.18% 120.00

a. User requirement 10 10 30 120%

b. Pengembangan aplikasi e-Corporate Services di masing-masing Biro/Pusat sesuai target yang disepakati 11 11 11 60%

c. Implementasi SI* 11 10.00 18.18%


12a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti 89% 89.02% 100.02



Jumlah Anggaran program tahun 2018 : Rp20.764.126.622.000,-Jumlah Realisasi Anggaran Program tahun 2018 : Rp19.653.356.902.780,-

laporan kinerja i - setjen.kemenkeu.go.id

Documents