hasil capaian kinerja i 2012
TRANSCRIPT
LAPORAN HASIL CAPAIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
2012
SEMESTER I TAHUN 2012
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................ i
I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
II. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL ..................................... 2
A. Visi dan Misi .............................................................................................. 2
1. Visi ...................................................................................................... 2
2. Misi ..................................................................................................... 3
B. Tugas dan Fungsi Pengawasan ................................................................ 3
C. Kebijakan Pengawasan Tahun 2012 ........................................................ 4
D. Program Kerja Itjen Kementerian Agama Tahun 2012 .............................. 4
E. Strategi Pelaksanaan Program ................................................................. 6
III. CAPACITY BUILDING .................................................................................. 7
IV. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN .......................... 8
A. Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2012 Berdasarkan Jenis Belanja .. 9
B. Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2012 Berdasarkan Kegiatan ......... 11
C. Realisasi Kinerja Pengawasan................................................................... 12
1. Realisasi Anggaran Pengawasan ......................................................... 12
2. Realisasi Kinerja Pengawasan ............................................................. 14
a) Audit Kinerja ..................................................................................... 14
b) Audit Tujuan Tertentu ....................................................................... 15
c) Pemantauan dan Evaluasi .............................................................. 16
d) Reviu Laporan Keuangan ................................................................ 17
e) Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ................................. 18
D. Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen ................................................. 18
1. Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen ........................................... 18
2. Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen .............................................. 19
a) Bagian Perencanaan dan Keuangan ................................................ 19
b) Bagian Ortala dan Kepegawaian ...................................................... 20
c) Bagian Pengolahan Hasil Pengawasan ............................................ 22
d) Bagian Umum ................................................................................... 23
e) TU Inspektorat Wilayah dan Inspektorat Investigasi .......................... 24
V. PENUTUP ..................................................................................................... 24
1
LAPORAN HASIL CAPAIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
SEMESTER I TAHUN 2012
I. PENDAHULUAN
Kementerian Agama yang memiliki tugas di bidang pembangunan agama,
mempunyai agenda prioritas pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, meliputi:1)Peningkatan
kualitas kehidupan beragama; 2)Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3)Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
4)Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; dan 5)Peningkatan tata kelola
kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai lembaga pengawasan fungsional,
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama memiliki tugas dan tanggungjawab untuk
mengawal Kementerian Agama mewujudkan kelima agenda pembangunan di atas.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, Itjen harus mampu
merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi. Itjen harus
dapat memilih prioritas sasaran pengawasan yang tepat dan relevan agar diperoleh hasil
pengawasan yang lebih optimal. Karena dengan kinerja pengawasan yang baik, berarti Itjen
telah mampu memastikan bahwa tugas dan fungsi, serta tugas pendukung lainnya pada
Kementerian Agama berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target
organisasi, akuntabilitas dan proses pelaksanaan kegiatan. Untuk itu kebijakan pengawasan
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama diarahkan untuk mendorong penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan
efesien sehingga Kementerian Agama dapat menjadi contoh yang baik serta mewujudkan
Kementerian Agama yang melaksanakan good governance dan clean government.
Salah satu bentuk perwujudan kepemerintahan yang baik adalah penilaian atas
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dari BPK-RI yang memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012 Kementerian Agama memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas penilaian
Laporan Keuangan Tahun 2011 yang masih ditemukan beberapa catatan. Dengan
pencapaian opini tersebut, ternyata belum sesuai dengan ekspektasi Menteri Agama yang
mengharapkan bahwa pada tahun 2012 Kementerian Agama harus sudah meraih opini
2
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni tanpa catatan penjelasan. Pada tahun 2012 ini,
Kementerian Agama harus lebih meningkatkan kinerjanya sehingga opini WTP DPP bisa
dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk mampu meraih opini WTP dari BPK-RI. Karena
dengan opini WTP sangat penting untuk memperbaiki citra Kementerian Agama di mata
masyarakat sebagai Kementerian yang bersih dan akuntabel.
Pembenahan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama, dari hulu sampai hilir,
merupakan tugas dan fungsi dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dalam
melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, dan pelaporan keuangan di lingkungan
Kementerian Agama. Namun Itjen sebagai pengawas intern Kementerian Agama dapat juga
berperan serta melakukan pembinaan penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan
Kementerian Agama. Fungsi pengawasan yang dapat dilakukan oleh Itjen yaitu peran
sebagai konsultan. Diharapkan dengan melakukan peran sebagai konsultan, Itjen mampu
memberikan pendampingan dan konsultasi kepada Satuan Kerja/Satuan Organisasi
Kementerian Agama dalam membenahi kelemahan-kelemahan Laporan Keuangan. Untuk
itu Itjen telah sigap mengambil langkah-langkah strategis pengawasan terutama melakukan
tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI yaitu dengan melakukan sinergisitas pendampingan
penyusunan Laporan Keuangan pada Unit Kerja Kementerian Agama dengan Biro
Keuangan dan Barang Milik Negara, disamping itu Itjen juga terus melanjutkan penertiban
aset tanah dan bangunan, audit investigasi rekening liar, dan reviu laporan keuangan secara
berkala.
Segala upaya yang dilakukan dan kebijakan pengawasan diarahkan untuk
mempertahankan dan meningkatkan lagi opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian
Agama. Upaya tersebut sejauh ini telah dilakukan, tetapi untuk evaluasi kinerja perlu
dilakukan secara berkala dalam rangka mengukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu
tertentu. Terkait dengan hal tersebut disusunlah Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama Semester I Tahun 2012.
II. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL
A. VISI DAN MISI
1) Visi
Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kementerian Agama)
tahun 2011-2014 adalah: ”Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja
Kementerian Agama”.
Menjadi pengendali mutu kinerja memiliki arti bahwa Itjen Kementerian
Agama diharapkan mampu mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh
satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian Agama agar sesuai dengan
3
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup pengendalian dimulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi, hingga pelaporan.
Menjadi penjamin mutu kinerja memiliki pengertian bahwa Itjen Kementerian
Agama diharapkan mampu melakukan pengawasan dalam rangka memastikan
bahwa seluruh satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian Agama dapat
mewujudkan kinerja yang tinggi sesuai tugas dan fungsinya (quality assurance).
Pencapaian kinerja yang tinggi tersebut adalah salah satu wujud dari akuntabilitas
publik.
Berdasarkan penjelasan visi di atas, Itjen Kementerian Agama diharapkan
mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian Agama melalui pengawasan fungsional agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa
Kementerian Agama mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dan pelayanan prima
di bidang keagamaan.
2) Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Itjen Kementerian Agama
mengemban misi:
a. Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen;
b. Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi;
c. Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan;
d. Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan;
e. Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
f. Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui pengawasan dengan
pendekatan agama (PPA);
g. Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat
berbasis teknologi informasi;
h. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan kualitas pengawasan;
B. TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN
Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama adalah melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama. Untuk melaksanakan tugas
dimaksud, Itjen Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Agama;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama terhadap
4
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Agama;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama, dan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
C. KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2012
Arah dan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
2012 adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan pengawasan fungsional secara profesional dan independen;
2. Memperkuat sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi;
3. Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan;
4. Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan;
5. Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui pengawasan dengan
pendekatan agama (PPA);
7. Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat
berbasis teknologi informasi.
8. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan kualitas pengawasan.
9. Mewujudkan dan Mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun
2011
10. Audit diarahkan kepada pengendalian dan penjaminan mutu kinerja Kementerian
Agama ( PP. 60 Tahun 2008).
D. PROGRAM KERJA ITJEN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2012
1. Output/outcome Program
a. Output/Outcome Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Negara, sebagai berikut:
1) Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan
perundang-undangan;
2) Meningkatnya mutu kinerja aparatur Kementerian Agama;
3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja sator/satker Kementerian Agama.
b. Output/Outcome Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Sekretariat Itjen, sebagai berikut:
1) Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan tepat waktu;
2) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian;
5
3) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan;
4) Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai acuan kerja;
5) Meningkatnya kualitas pelayanan pengolahan hasil pengawasan;
6) Tersedianya data tindak lanjut hasil temuan yang valid dan tepat waktu;
7) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan,kerumahtanggaan dan
perlengkapan;
8) Tersedianya sarana prasarana kerja.
c. Output/Outcome Pengawasan Fungsional Wilayah I s.d IV, sebagai berikut:
1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan;
2) Tersedianya laporan Pemantauan dan evaluasi sebagai bahan pra audit;
3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan
Agama (PPA)/RAN PK dan Pakta Integritas;
4) Tersedianya hasil Review Meeting untuk validasi data kegiatan audit;
5) Meningkatnya kualitas sistem pengawasan.
2. Indikator Program dan Kegiatan
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
1) Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan
perundang-undangan;
2) Meningkatnya mutu kinerja aparatur dan satuan organisasi/satuan kerja
Kementerian Agama;
3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan organisasi/satuan kerja
Kementerian Agama.
b. Indikator Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Sekretariat Itjen.
1) Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan tepat waktu: Renstra,
RKT, RKA-KL, DIPA, POK DIPA RKA-KL, Penetapan Kinerja, Kalender
Kegiatan & Anggaran, Dokumen Laporan Keuangan, Peringkat Laporan
keuangan, Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja Anggaran, Tingkat
capaian kinerja program dan anggaran, Rencana Kerja Audit komprehensif,
dan Naskah PKPT;
2) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian: Siklus Diklat, pegawai
yang memiliki sertifikat keahlian, Jaringan data kepegawaian, formasi
jabatan terisi, pegawai dengan kenaikan pangkat tepat waktu, Peningkatan
kehadiran pegawai, Peningkatan penyelesaian pekerjaan para
pegawai/pejabat sesuai tugas fungsi, Penulisan Ilmiah, dan Tanda Jasa;
3) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan: Kebijakan tentang
6
restrukturisasi kelembagaan dan kebijakan tentang revitalisasi SDM;
4) Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai acuan kerja;
5) Meningkatnya kualitas pelayanan pengolahan hasil pengawas an:
Laporan hasil pengawasan komprehensif (Itjen, BPK, BPKP), jumlah LHA
yang diterbitkan, tingkat kelengkapan data hasil pengawasan, tersajikannya
data dan informasi hasil pengawasan yang akurat;
6) Tersedianya data tindak lanjut hasil temuan yang valid dan tepat waktu,
tingkat akselerasi penyelesaian TLHP, tindak lanjut temuan yang berhasil
diselesaikan, berkurangnya temuan dan banyaknya penyelesaian TL;
7) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan
perlengkapan: arsip berbentuk elektronik, kendaraaan operasional terawat,
peralatan dan mesin terawat gaji dan honorarium;
8) Tersedianya sarana prasarana kerja: Rasio ketersediaan kendaraan
operasional, perlengkapan kantor, peralatan dan mesin serta Gedung
kantor yang direhabilitasi.
c. Indikator Program Pengawasan Fungsional Wilayah I s.d IV dan Investigasi
1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan:
Audit kinerja, Audit operasional, Audit khusus, Audit investigasi, Audit
pendampingan dengan instansi terkait, Audit Kasus/Freud, Review Laporan
Keuangan, Review Laporan Keuangan Pusat, Audit TUH Arab Saudi;
2) Tersedianya laporan Pemantauan dan evaluasi sebagai bahan pra audit :
Monev Rekruitmen CPNS, Penataan Aset BMN, Calon Petugas Haji,
Embarkasi, Debarkasi, Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi,
Yanmas pada KUA, dan BOS;
3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan
Agama (PPA)/RAN PK dan Pakta Integritas : Modul, Workshop, Survey
Lokasi;
4) Tersedianya hasil Review Meeting untuk validasi data kegiatan audit :
Review Meeting Temuan Hasil Audit;
5) Meningkatnya kualitas sistem pengawasan: Tersusunnya penyempurnaan
peraturan yang sudah tidak relevan,
E. STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM
Dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan, telah disusun strategi
untuk pencapaian tujuan program tersebut sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan preventif dalam rangka pencegahan terjadinya
7
penyimpangan dan peningkatan kinerja Kementerian Agama melalui kegiatan
pemantauan dan evaluasi;
2. Melakukan pengawasan represif dalam bentuk audit kinerja dan audit dengan
tujuan tertentu, termasuk di dalamnya adalah audit investigasi;
3. Melakukan reviu laporan keuangan dan pendampingan pengelolaan administrasi
keuangan pada Satuan Organisasi/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian
Agama dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan yang Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan mempertahankannya;
4. Melakukan reviu meeting hasil pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas
hasil pengawasan;
5. Mengembangkan budaya kerja pada seluruh aparatur Kementerian Agama
melalui Program Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA);
6. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen pengawasan, meliputi:
Perencanaan dan Keuangan, Ortala dan Kepegawaian, Pengolahan Hasil
Pengawasan, dan Sarana/Prasarana;
7. Melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan melalui
beberapa kegiatan antara lain: Temu Wicara Pengawasan, Gelar Pengawasan,
Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Konsultasi
Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, dan Rapat Koordinasi Kebijakan
Pengawasan;
8. Membangun koordinasi dan konsolidasi dengan lembaga pengawasan lainnya
baik internal pemerintah maupun eksternal pemerintah dalam rangka
meningkatkan kualitas tindak lanjut pengawasan;
9. Meningkatkan kualitas SDM/Auditor melalui Diklat, Orientasi, PKS, Workshop dan
lainnya;
10. Menyempurnakan sistem pengawasan;
11. Mengembangkan inisiatif anti korupsi dan melakukan penilaian Wilayah Bebas
Korupsi (WBK).
III. CAPACITY BUILDING
Jumlah pegawai Itjen Kementerian Agama sebanyak 430 orang, meliputi: pejabat
struktural sebanyak 26 orang, auditor sebanyak 154 orang, calon auditor 99 orang, dan
pelaksana sebanyak 151 orang. Upaya peningkatan kualitas SDM Itjen dilaksanakan
dengan cara melakukan orientasi, sosialisasi, dan pendidikan dan pelatihan
bekerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP, Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan
Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan meliputi:
1. Menghindari perbuatan yang mengarah pada praktek KKN, hati-hati dengan uang,
8
upaya yang dilakukan antara lain telah diedarkan naskah komitmen bersama antara
auditor dan auditi untuk bebas KKN;
2. Rapat pimpinan dan pembinaan terhadap para auditor oleh pimpinan secara rutin;
3. Pembentukan kelompok diskusi (dynamic group); Kelompok Auditor.
4. Melakukan pembinaan Calon Auditor sehingga sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
5. Pengawasan program/kegiatan secara komprehensif (termasuk bangunan, dll);
6. Mempercepat proses kerja pembuatan Laporan Hasil Pengawasan;
7. Menelusuri Saran Tindak Lanjut yang tidak dilaksanakan atau salah (terjadi distorsi)
dalam pelaksanaannya. (Mengambil langkah, jika ada STL tidak dilaksanakan se-
suai dengan Surat Edaran Men-PAN);
8. Orientasi Komputer 3 level: dasar, menengah, lanjutan;
9. Sosialisasi Peraturan Perpajakan;
10. Sosialisasi PP 53 Tahun 2011 tentang Disiplin PNS. Itjen telah memulai melakukan
penghitungan kehadiran pegawai berdasarkan PP 53 Tahun 2010 yang menghitung
jam kehadiran 1 hari selama 7,5 jam secara akumulatif, dan telah dilakukan
penindakan terhadap PNS, baik auditor maupun pegawai sekretariat, yang telah
melakukan indisipliner;
11. Mempersiapkan konsep Standar Kinerja dari semua unit kerja (kerjasama dengan
unit terkait);
12. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain, baik sesama auditor, maupun yang lain
sebagai tindak lanjutnya, yang meliputi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lainnya.
IV. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebagai upaya dalam mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis
(3E), maka diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan selalu melakukan
pengendalian atas pelaksanaan kegiatan. Untuk itu ketaatan dalam menerapkan SAKIP
yang di awali dengan penyusunan Renstra, Renja, Penkin, Kinerja Aktual, Pengukuran
Capaian Kinerja, dan LAKIP merupakan upaya memantapkan fondasi pengelolaan
anggaran yang baik dan akuntabel. Sejalan dengan itu, untuk mendukung pencapaian
program, Itjen Kementerian Agama pada tahun 2012 memperoleh pagu definitif sebesar
Rp143.267.996.000. Rincian Pagu per jenis belanja dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
9
Program: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Rp143.267.996.000,-
Berdasarkan Belanja (Rp) Berdasarkan Kegiatan (Rp)
Belanja Pegawai 20.109.639.000
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Inspektorat
Lainnya
76.238.221.000
Belanja Barang 114.731.406.000 Pengawasan Fungsional Wil I 14.364.437.000
Belanja Modal 8.426.951.000 Pengawasan Fungsional Wil II 14.335.329.000
Jumlah 143.267.996.000 Pengawasan Fungsional Wil III 14.498.135.000
Pengawasan Fungsional Wil IV 17.002.599.000
Pengawasan Fungsional
Investigasi 6.829.275.000
Jumlah 143.267.996.000
A. REALISASI ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2012 BERDASARKAN JENIS
BELANJA
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 dengan realisasinya,
yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode Semester I Tahun
2012. Berikut dijelaskan mengenai Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama Semester I Tahun 2012 per Jenis Belanja (Pegawai, Barang,
dan Modal).
Tabel Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2012 per jenis Belanja
NO JENIS
BELANJA PAGU (Rp)
REALISASI
(Rp) % SALDO (Rp) %
1 Belanja
Pegawai 20.109.639.000 10.637.937.686 52.90 9.471.701.314 47.10
2 Belanja
Barang 114.731.406.000 21.292.007.469 18.56 93.439.398.531 81.44
3 Belanja Modal 8.426.951.000 318.676.000 3.78 8.108.275.000 96.22
Jumlah 143.267.996.000 32.248.621.155 22.51 111.019.374.845 77.49
Realisasi Belanja Itjen Kementerian Agama pada Semester I Tahun Anggaran
2012 adalah sebesar Rp32.248.621.155 atau 22,51% dari total Pagu
Rp143.267.996.000,-, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp10.637.937.686,-
dari jumlah anggaran Rp20.109.639.000,- atau sebesar 52.90% dari jumlah
anggaran Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp21.292.007.469,-
10
atau 18.56% dari jumlah Belanja Barang Rp114.731.406.000,-, realisasi Belanja
Modal sebesar Rp318.676.000,- atau 3.78% dari jumlah belanja modal
Rp8.426.951.000,-.
Tabel Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2012 per jenis Belanja Pegawai
No Belanja
Pegawai Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Saldo (Rp) %
1 Gaji Pokok 16.584.711.000 9.601.398.686 57.89 6.983.312.341 42.11
2 Uang Makan 3.020.424.000 753.099.000 24.93 2.267.325.000 75.07
3 Uang Lembur 504.504.000 283.440.000 56.18 221.064.000 43.82
Jumlah 20.109.639.000 10.637.937.686 52.90 9.471.701.314 47.10
Sampai dengan semester I Tahun 2012 realisasi belanja pegawai meliputi gaji
pegawai, uang lembur, dan uang makan adalah sebesar Rp10.637.937.686,- . Dari
total realisasi belanja pegawai tersebut, Belanja Gaji Pokok menunjukan tingkat
serapan yang tinggi yakni mencapai 57,89% sedangkan Belanja Uang Lembur dan
Uang Makan berturut-turut mencapai 56,18% dan 24,93%.
Tabel Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2012 per jenis Belanja Barang
No Peruntukan
Anggaran Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Saldo (Rp) %
1 Pengawasan 56,821,325,000 15,697,860,700 27.63 41,123,464,300 72.37
2
Dukungan
Manajemen
Sekretariat
57,910,081,000 5,594,146,769 9.66 52,315,934,231 90.34
Jumlah 114,731,406,000 21,292,007,469 18.56 93,439,398,531 81.44
Sampai dengan semester I Tahun 2012 realisasi Belanja Barang sebesar
Rp21,292,007,469,- . Dari total realisasi Belanja Barang tersebut, realisasi anggaran
pengawasan sudah terserap 27,63% sedangkan realisasi anggaran Dukungan
Manajemen Sekretariat baru terserap 9,66%. Pengawasan di sini meliputi kegiatan
yang mencakup pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu dari
Inspektorat Wilayah I s.d. IV dan Inspektorat Investigasi. Sedangkan Dukungan
Manajemen Sekretariat Itjen Kementerian Agama yang terdiri atas kegiatan dengan
output dokumen pelayanan manajemen (kegiatan penyusunan, pembahasan, tim
entry, tim administrasi, pencetakan buku juknis/juklak, dll) yang dilaksanakan oleh
Sekretariat dan Tata Usaha Inspektorat Wilayah/Investigasi.
11
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2012 per jenis Belanja Modal
No
Peruntukan
Anggaran Pagu (Rp)
Realisasi
(Rp) % Saldo (Rp) %
1 Alat Kesehatan 260,000,000 - 0 260,000,000 100
2 Overhaul
Kendaraan dinas 177,000,000 - 0 177,000,000 100
3 Alat Pengolah Data 3,807,051,000 210.000.000 5.53 3,596,545,000 94.47
4
Meubeleir dan
Design Interior
Gedung Baru
2,019,300,000 - 0 2,019,300,000 100
5
Pengadaan Pompa
hydrant gedung
baru
1,500,000,000 - 0 1,500,000,000 100
6
Penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan
513,600,000 108.170.000 21.06 405,430,000 78.94
7
Penyelenggaraan
perpustakaan/Kear
sipan/Dokumentasi
100,000,000 - 0 100,000,000 100
8
Penyusunan
Aplikasi Sistem
Database Verifikasi
Anggaran
50,000,000 - 0 50,000,000 100
Jumlah 8,426,951,000 318.676.000 3.78 8,108,275,000 96.22
Sampai dengan semester I Tahun 2012 realisasi Belanja Modal baru
terealisasi sebesar Rp318,676,000,- atau sebesar 3,78%. Hal ini disebabkan karena
proses pelelangannya yang membutuhkan waktu lama.
B. REALISASI ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2012 BERDASARKAN KEGIATAN
Berdasarkan restrukturalisasi Program Kementerian Agama maka setiap Unit
Kerja Eselon I Pusat mempunyai tangung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing. Jadi setiap Unit Kerja Eselon I Pusat hanya memiliki 1 (satu)
program saja, untuk Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama hanya memiliki
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama,
dengan 6 (enam) kegiatan setingkat Eselon II. Berikut disajikan 6 (enam) kegiatan
12
yang dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Agama pada tabel dibawah ini lengkap
dengan pagu dan realisasinya:
Tabel Realisasi Anggaran semester I Tahun 2012 berdasarkan kegiatan
No Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Saldo (Rp) %
1
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Inspektorat Lainnya
76.238.221.000 15.493.660.455 20,32 60.744.560.545 79,68
2
Pengawasan Fungsional
Inspektorat Wil. I 14.364.437.000 3.952.985.300 27,52 10.411.451.700 72,48
3
Pengawasan Fungsional
Inspektorat Wil II 14.335.329.000 4.275.499.900 29,82 10.059.829.100 70,18
4
Pengawasan Fungsional
Inspektorat Wil III 14.498.135.000 4.348.414.550 29,99 10.149.720.450 70,01
5
Pengawasan Fungsional
Inspektorat Wil IV 17.002.599.000 3.360.431.950 19,76 13.642.167.050 80,24
6
Pengawasan Fungsional
Inspektorat Investigasi 6.829.275.000 817.629.000 11,97 6.011.646.000 88,03
Jumlah 143,267,996,000 32.248.621.155 22.51 111.019.374.845 77.49
Dari tabel di atas sampai dengan semester I Tahun 2012, Kegiatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Inspektorat Lainnya memiliki daya serap
mencapai 20,32% sedangkan Kegiatan Fungsional Pengawasan Wilayah I s.d. IV
berturut-turut terserap mulai dari 27,52%, 29,82%, 29,99%, 19,76% kecuali Kegiatan
Fungsional Pengawasan Investigasi yang baru mencapai 11,97%. Secara detail daya
serap pada masing-masing kegiatan dapat dijelaskan pada perbandingan rencana
dan realisasi kinerja pada penjelasan selanjutnya.
C. REALISASI KINERJA PENGAWASAN (INSPEKTORAT WILAYAH DAN
INVESTIGASI)
1. REALISASI ANGGARAN PENGAWASAN
No Kegiatan Sub
Kegiatan Pagu Realisasi % Saldo %
1
Pengawasan
Fungsional Wil
I
Audit Wil I
7,991,337,000
1,313,945,000
16.44
6,677,392,000
83.56
Audit Tujuan
tertentu Wil I
4,297,205,000
2,472,970,300
57.55
1,824,234,700
42.45
Dukungan
166,070,000
8.00
1,909,825,000
92.00
13
No Kegiatan Sub
Kegiatan Pagu Realisasi % Saldo %
Manajemen
Wil I
2,075,895,000
Jumlah
14,364,437,000
3,952,985,300
27.52
10,411,451,700
72.48
2
Pengawasan
Fungsional Wil
II
Audit Wil II
7,891,299,000
1,645,005,000
20.85
6,246,294,000
79.15
Audit Tujuan
tertentu II
4,383,405,000
2,441,649,900
55.70
1,941,755,100
44.30
Dukungan
Manajemen
Wil II
2,060,625,000
188,845,000
9.16
1,871,780,000
90.84
Jumlah
14,335,329,000
4,275,499,900
29.82
10,059,829,100
70.18
3
Pengawasan
Fungsional Wil
III
Audit Wil III
7,635,890,000
1,346,850,000
17.64
6,289,040,000
82.36
Audit Tujuan
tertentu III
4,791,950,000
2,612,174,550
54.51
2,179,775,450
45.49
Dukungan
Manajemen
Wil III
2,070,295,000
389,390,000
18.81
1,680,905,000
81.19
Jumlah
14,498,135,000
4,348,414,550 29.99
10,149,720,450
70.01
4
Pengawasan
Fungsional Wil
IV
Audit Wil IV
8,163,759,000
1,340,800,000
16.42
6,822,959,000
83.58
Audit Tujuan
tertentu IV
6,763,280,000
1,832,546,950
27.10
4,930,733,050
72.90
Dukungan
Manajemen
Wil IV
2,075,560,000
187,085,000
9.01
1,888,475,000
90.99
Jumlah
17,002,599,000
3,360,431,950
19.76
13,642,167,050
80.24
5
Pengawasan
Fungsional
Investigasi
Audit Tujuan
tertentu
4,903,200,000
691,919,000
14.11
4,211,281,000
85.89
Dukungan
Manajemen
1,926,075,000
125,710,000
6.53
1,800,365,000
93.47
Jumlah
6,829,275,000
817,629,000
11.97
6,011,646,000
88.03
Jumlah Total
67,029,775,000
16,754,960,700
25.00
50,274,814,300
75.00
Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran audit wil (kinerja)
terendah adalah Pengawasan Fungsional Wil. IV yaitu baru mencapai 16,42%
14
sedangkan realisasi anggaran audit wil (kinerja) tertinggi adalah Pengawasan
Fungsional Wilayah II yaitu mencapai 20,85%. Sedangkan realisasi anggaran Audit
Dengan Tujuan Tertentu terendah adalah Pengawasan Fungsional Investigasi yaitu
baru mencapai 14,11%, sedangkan realisasi anggaran audit tertinggi adalah Wilayah
I yaitu mencapai 57,55%. Realisasi anggaran Dukungan Manajemen terendah
adalah Inspektorat Investigasi yang baru mencapai 6,53% sedangkan realisasi
anggaran Dukungan Manajemen tertinggi adalah Wilayah III yaitu mencapai 18,81%.
2. REALISASI KINERJA PENGAWASAN
a) Audit Kinerja
Audit Kinerja merupakan pengujian yang obyektif dan konstruktif
untuk menilai apakah pengelolaan sumber daya manusia, keuangan,
sarana/prasarana dan metode kerja telah dilaksanakan secara efesien,
efektif dan ekonomis. Melalui audit kinerja diharapkan dapat membantu
pimpinan instansi pemerintah meningkatkan kualitas dan efektivitas
pelayanan publik. Disamping itu juga untuk menilai kelayakan
pertanggungjawaban/akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sampai
dengan September Tahun 2012 telah dilaksanakan pada 295 auditi (27%)
dari 1.092 Auditi yang direncanakan diaudit. Hal tersebut menunjukan bahwa
target pencapaian jangkauan audit pada pertengahan tahun belum optimal.
Artinya program audit yang telah terlaksana kurang berjalan sesuai dengan
perencanaannya. Hal ini disebabkan pelaksanaan PKPT baru dapat
dilaksanakan pada bulan April 2012. Pencapaian jangkauan audit
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sampai dengan semester I Tahun
2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
NO
SATUAN KERJA
JUMLAH
RENCANA
PKPT 2012
REALISASI
%
1 2 3 4 5 6
1 Pusat 10 10 0 0
2 Kanwil 33 25 7 52
3 Kemenag Kab./ Kota 461 150 42 51
4 MAN 759 156 44 49
5 MTsN 1444 221 58 47
15
NO
SATUAN KERJA
JUMLAH
RENCANA
PKPT 2012
REALISASI
%
6 MIN 1690 194 54 42
7 IAIN/UIN 19 11 1 36
8 STAIN 33 15 4 53
9 STAKN/STAKPN 6 3 0 33
10 STAHN/IHDN 3 2 0 0
11 STABN 1 0 0 -
12 Balai Diklat 12 5 1 40
13 Balai Litbang 3 0 0 0
14 Misi Haji 1 0 0 0
15 Balai Lajnah 1 0 0 0
16 KUA 5382 300 84 36
Jumlah 9858 1092 295 27
b) Audit Tujuan Tertentu
1) Audit Kasus
Audit Kasus adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan
karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kementerian
Agama yang dapat mengakibatkan penurunan citra kementerian dan
berdampak pada kerugian negara. Audit Kasus dilaksanakan dalam
rangka:
1) Pendalaman/lanjutan atas audit operasional/komprehensif;
2) Tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat;
3) Tindak lanjut atas pengaduan dari lembaga pengawasan lainnya.
Sampai dengan semester I Tahun 2012 Audit Kasus dilakukan
pada 12 satker sesuai dengan permasalahan/kasus yang ada, dengan
rincian sebagai berikut:
1) IAIN Sultan Amai Gorontalo;
2) STAIN Bukittinggi Sumatra Barat;
3) Sekretariat Jenderal Pusat;
4) Kanwil Jabar, Kanwil Jateng, Kanwil Sulsel, Kanwil DIY, dan Kanwil
DKI;
5) Kan.Kemenag Kota Jayapura Prov. Papua;
16
6) UIN Sunan Gunung Djati Prov. Jawa Barat, dan Kantor Kemenag
Kota Jakarta Selatan Prov. DKI;
7) Kan.Kemenag Bener Meriah Prov. NAD, Kanwil Jambi, Kankemenag
Kab. Tegal Prov. Jateng, Kan.Kemenag Kab. Lumajang Prov. Jatim,
Kanwil Sumbar, Kan.Kemenag Kab. Pas. Barat Prov. Sumbar,
Kan.Kemenag Kab. Asahan Prov. Sumut, Kan.Kemenag Kab.
Banyuasin Prov. Sumsel, Kan.Kemenag Kab. Bima Prov. NTB,
Kanwil DKI, Kanwil Jateng;
8) Kanwil Maluku Utara, MAN Krui Prov. Lampung, Kan.Kemenag Kab.
Kep. Aru Prov. Maluku, Ditjen PHU Pusat, dan Kan.Kemenag Kab.
Dompu Prov. NTB;
9) MTsN Somobito Jombang Prov. Jatim;
10) IAIN Cirebon Prov. Jabar;
11) UIN Alaudin Makasar Prov. Sulsel, dan
12) Kan.Kemenag Kab. Karang Anyar Prov. Jateng.
2) Audit Khusus
Audit Khusus adalah kegiatan audit pada satu program yang
bersifat khusus. Audit khusus yang dilakukan sampai dengan Semester I
Tahun 2012 sebagai berikut:
1) Audit bantuan pendidikan dan bantuan keagamaan dilaksanakan
terhada Perguruan Tinggi Agama (PTA), madrasah, pondok
pesantren dan lembaga keagamaan yang ada di Prov. Sumbar,
Kepri, Jatim, DIY, Sulbar, NTT, Jambi, Jabar, Kalsel, Sulut, Sultra,
Bali, Sumut, Sumsel, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta,
Kalbar, Sulsel, NTB, Banten, NAD, Jateng, Sulteng, dan Gorontalo,
dengan menerjunkan 66 Tim, dan
2) Audit Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) dilaksanakan terhadap
11 embarkasi yaitu : Batam Prov. Kepri, Surabaya Prov. Kanwil
Jatim, Bekasi Prov. Jabar, Banjarmnasin Prov. Kalsel, Medan Prov.
Sumut, Palembang Prov. Sumsel, Pondok Gede Prov. DKI Jakarta,
Makasar Prov. Sulsel, Solo Prov. Jateng, dan Balikpapan Prov.
Kaltim dengan menerjunkan 10 Tim.
c) Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan Evaluasi adalah kegiatan memantau pelaksanaan
tugas dan fungsi satuan organisasi atau satuan kerja dan melakukan
17
evaluasi terhadap suatu program atau kegiatan, penyelesaian tindak lanjut
hasil pengawasan internal atau eksternal dan pengaduan masyarakat.
Pemantauan dan Evaluasi sampai dengan bulan September Tahun 2012
adalah sebagai berikut:
1) Pemantauan dan Evaluasi Penyelesaian TLHP BPK-RI di Provinsi Jawa
Barat dan Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Februari 2012 dengan
menerjunkan 4 Tim.
2) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan UN Madrasah Tsanawiyah
Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada bulan April 2012 dengan
menerjunkan 19 Tim.
3) Pemantauan dan Evaluasi Seleksi Petugas Haji tingkat provinsi
dilakukan pada 33 Kanwil Kementerian Agama dilaksanakan pada bulan
Mei 2012 dengan menurunkan 33 Tim. Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Tes Petugas Haji tingkat kabupaten/kota dilaksanakan di
13 Provinsi meliputi; Prov. Banten, Prov. DIY, Prov. DKI, Prov. Jabar,
Prov. Jateng, Prov. Jatim, Prov. Lampung, Prov. NTB, Prov. Riau, Prov.
Sulsel, Prov. Sumbar, Prov. Sumsel, dan Prov. Sumut. Monev seleksi
petugas haji untuk Kabupaten dan Kota dilaksanakan pada bulan Mei
2012 dengan menerjunkan 51 Tim.
4) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan BMN pada 4 Unit Eselon
I Pusat, 3 Kanwil, 3 Kan.Kemenag, 1 Balai Diklat, 1 Perguruan Tinggi
Agama dengan menerjunkan 10 Tim, dan
5) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja KUA pada Kan.Kemenag Gorontalo,
Kan.Kemenag Kota Kendari, Kan.Kemenag Kab. Kampar,
Kan.Kemenag Kab. Bogor, dan Kan.Kemenag Kota Surakarta dengan
menerjunkan 5 Tim.
d) Reviu Laporan Keuangan
Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan pada dua (2) Unit Eselon I
Pusat (Dirjen Pendis dan PHU) dan 19 Kanwil Kemenag. Reviu Laporan
Keuangan dilakukan dalam rangka memastikan apakah laporan keuangan
telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut
menunjukan tekad yang kuat Itjen Kementerian Agama untuk memperoleh
dan mempertahankan opini LK Kementerian Agama yang Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) DPP dari BPK-RI Tahun 2011 menjadi Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Kesembilan belas provinsi tersebut adalah Prov.
Papua, Prov. Papua Barat, Prov. Banten, Prov. Sumsel, Prov. NTB, Prov.
18
Sulut, Prov. Kaltim, Prov. Kalbar, Prov. Sumbar, Prov. Kalsel, Prov. Sumut,
Prov. Sulsel, Prov. Maluku, Prov. Kalteng, dan Prov. DIY. Prov. Lampung,
Prov. Kepri, Prov. DKI, dan Prov. Bengkulu.
e) Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Dalam rangka melakukan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan,
maka dilakukan upaya sebagai berikut:
1) Desk Audit atas berkas penyelesaian tindak lanjut yang dikirimkan dari
daerah;
2) Memberikan surat teguran kepada Pimpinan Satker/Auditi untuk segera
menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan;
3) Menugaskan tim pemantauan tindak lanjut hasil audit, guna mengetahui
tingkat perkembangan tindak lanjut, mengetahui kendala pelaksanaan
tindak lanjut, serta memberikan jalan keluar bagi penyelesaian tindak
lanjut;
4) Melakukan pemutakhiran data dengan BPK RI, BPKP Pusat, BPKP
Perwakilan, dan Auditi. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal bertindak
sebagai mediator, dan
5) Melakukan pertemuan yang bersifat insendental dalam rangka
melakukan pembahasan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.
D. LAPORAN REALISASI KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN (PROGRAM
PENUNJANG)
1. REALISASI ANGGARAN DUKUNGAN MANAJEMEN
Kegiatan sifatnya sebagai penunjang program utama (Pengawasan
Akuntabilitas Aparatur) yaitu kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Inspektorat Wilayah dan Investigasi. Realisasi kegiatan tersebut sampai
dengan semester I Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1) Bagian Perencanaan dan Keuangan (Perencanaan Anggaran (RKA-KL &
DIPA), Perencanaan Kinerja, Perencanaan Pengawasan, Keuangan, Evaluasi
Kinerja Perencanaan dan Keuangan), sudah terrealisasi sebesar 11,25% dari
Pagu Bagian Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp9,116,719,000,-;
2) Bagian Ortala dan Kepegawaian (Kepegawaian, Telaahan Peraturan Per
Undang-undangan, Penguatan Sistem Pengawasan yang Dipedomani,
Ketatalaksanaan, sudah terrealisasi 22,81% dari Pagu Bagian Ortala dan
Kepegawaian sebesar Rp13,468,399,000,-;
19
3) Bagian Pengolahan Hasil Pengawasan (Pemutakhiran Data Hasil
Pengawasan, Percepatan Penyelesaian TLHP), sudah terrealisasi 14,65%
dari Pagu Bagian Pengolahan Hasil Pengawasan sebesar Rp8,655,535,000,-;
4) Bagian Umum (Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan), sudah
terrealisasi 40% dari Pagu Bagian Umum sebesar Rp44,997,568,000,-;
5) TU Inspektorat Wilayah I s.d IV dan Inspektorat Investigasi, sudah terrealisasi
10,36% dari pagu Rp10,208,450,000,-.
2. REALISASI KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN
a) Bagian Perencanaan dan Keuangan
1) Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Jenderal;
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari dan Juni Tahun 2012,
bertujuan merumuskan kegiatan, indikator kegiatan serta target capaian
Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal. Outputnya adalah Terwujudnya
Rencana Kinerja Tahun 2013 yang akan dijadikan bahan penyusunan
Rencana Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (RKA-KL)
2013. Outcomenya adalah meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama.
2) Penyusunan PKPT Berbasis Resiko
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2012 dengan Outputnya
adalah PKPT berdasarkan analisis risiko sedangkan Outcomenya adalah
peningkatan kualitas perencanaan pengawasan Itjen.
3) Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2012, bertujuan untuk
menyusun penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja
tahunan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk
meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta sebagai alat untuk mengukur tingkat capaian kinerja.
Output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan dan tersusunnya
Penetapan Kinerja. Outcomenya adalah peningkatan kualitas
perencanaan kinerja Itjen.
4) Penyempurnaan Standar Biaya Keluaran Itjen Kemenag Tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2012, dengan Output kegiatan
adalah tersusunnya dokumen Standar Biaya Keluaran (SBK) Itjen tahun
2012, sedangkan Outcomenya adalah perencanaan pengawasan disusun
sesuai dengan pedoman pelaksanaan angggaran yang standar.
20
5) Rekonsiliasi PKPT dengan BPKP
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012, dengan Output kegiatan
adalah terwujudnya rekonsiliasi jangkauan audit PKPT antara Inspektorat
Jenderal dengan BPKP Tahun 2012, sedangkan outcomenya adalah
tercapaianya kesesuaian data jangkauan audit PKPT antara Inspektorat
Jenderal dengan BPKP Tahun 2012.
6) Penyusunan Laporan Keuangan Tw I tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012, dengan Output kegiatan
adalah terwujudnya laporan keuangan Inspektorat Jenderal Tw I tahun
2012 yang transparan dan akutable, sedangkan Outcomenya adalah
tersusunnya laporan keuangan Tw I Tahun 2012.
7) Penyusunan Laporan dan Evaluasi Verifikasi Perjalanan Dinas Tw I Tahun
2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2012, dengan Output kegiatan
adalah terwujudkan dokumen Verifikasi Perjalanan Dinas Tw I tahun 2012,
sedangkan Outcomenya adalah tersusunnya laporan verifikasi perjalanan
dinas dan Pemantauan perjalanan dinas Tw I Tahun 2012.
8) Rekonsiliasi Capaian Kinerja Bagian dan Wilayah
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012, dengan Output kegiatan
adalah terwujudnya rekonsiliasi capaian kinerja Bagian dan Wilayah pada
Inspektorat Jenderal Tahun 2012, sedangkan Outcomenya adalah
tercapaianya kesesuaian data realisasi kegiatan dan anggaran
Inspektorat Jenderal Tahun 2012.
9) Revisi DIPA RKA-KL Tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012 dengan Outputnya adalah
terwujudnya revisi DIPA RKA-KL Tahun 2012, sedangkan Outcomenya
adalah tersusunnya DIPA RKA-KL Itjen Tahun 2012.
b) Bagian Ortala dan Kepegawaian
1) Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional Auditor Serta Penyusunan
Angka Kredit Tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari dan April 2012 dengan
Outputnya adalah terwujudnya Pembinaan dan Penilaian Jabatan
Fungsional Auditor Serta Penyusunan Angka Kredit, Tahun 2012,
sedangkan Outcomenya adalah tersusunnya Penilaian Jabatan
Fungsional Auditor Serta Penyusunan Angka Kredit Tahun 2012.
21
2) Penyempurnaan Instrumen Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari dan Juni 2012 dengan
Outputnya adalah terwujudnya Instrumen Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Tahun 2012, sedangkan Outcomenya adalah tersusunnya Instrumen
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2012.
3) Penyusunan LAKIP
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2012 dengan Outputnya
adalah terwujudnya LAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2011, sedangkan
Outcomenya adalah tersusunnya LAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2011.
4) Sosialisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2012 dengan Outputnya
adalah terwujudnya pemahaman peraturan perpajakan, sedangkan
Outcomenya adalah tersosialisasikannya Peraturan Perpajakan.
5) Orientasi Pemutakhiran Database dan Aplikasi SIMPEG
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2012. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan tujuan arsip data kepegawaian (file pegawai) yang
sudah mutakhir, tersusun rapi, lengkap menjadi semakin mudah untuk
dipergunakan sesuai kebutuhan dengan dituangkan dalam bentuk data
system informasi kepegawaian (SIMPEG) dan database kepegawaian
(softcopy) yang mutakhir dan up to date.
6) Orientasi Komputer dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2012. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang skill
komputer dan sistem informasi peraturan perundangan-undangan.
7) Lokakarya Pengawasan Tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012, dengan Output kegiatan
adalah terwujudkan Pengawasan Tahun 2012 Tahun 2012, sedangkan
Outcomenya adalah tersusunnya Pengawasan Tahun 2012.
8) Orientasi Aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2012, Kegiatan ini
dilakukan untuk mempersiapkan para calon auditor dengan pengetahuan
Aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN.
9) Orientasi Reviu Laporan Keuangan
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012, Kegiatan ini dilakukan
untuk mempersiapkan para calon auditor dengan pengetahuan Reviu
Laporan Keuangan.
22
10) Evaluasi Pelaksanaan Program PPA Tahap I
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2012, dengan Output kegiatan
adalah terwujudkan Evaluasi Pelaksanaan Program PPA Tahap I Tahun
2012, sedangkan Outcomenya adalah tersusunnya Evaluasi Pelaksanaan
Program PPA.
11) Evaluasi Rencana Aksi PPA Tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012, dengan Output kegiatan
mengevaluasi efektifitas Program PPA setelah dilakukan Sosialisasi
Program PPA ke daerah pada tahun 2011. Outcomenya adalah
tersusunnya evaluasi rencana Aksi PPA Tahun 2012.
12) Seleksi Calon Fasilitator Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA)
Tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2012, bertujuan untuk
mencari fasilitator sosialisasi PPA Tahun 2012 yang kompeten.
13) Micro Teaching Program PPA
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2012, bertujuan untuk
memberikan bekal yang mendalam bagi calon fasilitator PPA dalam
memberikan materi dan menghidupkan suasana kelas pada waktu
sosialisasi PPA di daerah.
c) Bagian Pengolahan Hasil Pengawasan
Pada semester I tahun 2012 Itjen telah melakukan langkah-langkah strategis
dalam upaya percepatan tindak lanjut hasil pengawasan, diantaranya
1) Melakukan desk audit atas berkas penyelesaian tindak lanjut yang
dikirimkan dari daerah;
2) Memberikan surat teguran dari Irjen kepada pimpinan auditan untuk
segera menyelesaikan tindak lanjut;
3) Melakukan pemutakhiran data dengan BPK-RI, BPKP Pusat, BPKP
Perwakilan, dan auditi dalam hal ini Inspektorat Jenderal bertindak
sebagai mediator;
4) Melakukan pertemuan yang bersifat insidental dalam rangka melakukan
pembahasan penyelesaian tindak lanjut hasil audit;
5) Melakukan pemanggilan terhadap pimpinan satker yang memiliki temuan
dan pejabat atau pegawai yang bermasalah;
6) Menerbitkan surat-surat edaran tentang percepatan penyelesaian tindak
lanjut.
23
Disamping itu Itjen Kementerian Agama melaksanakan beberapa kegiatan
unggulan yang bertujuan untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan
yaitu:
1) Penyusunan Instrumen Pedoman Audit.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari dan Mei 2012, bertujuan
untuk melakukan penyusunan instrumen pedoman audit.
2) Penyempurnaan dan Review Instrumen Audit dan Pengolahan Hasil
Pemantauan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2012, bertujuan untuk
menyusun dan menyempurnakan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi
yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 dan sebagai sarana untuk
melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap hasil Pemantauan dan
evaluasi dan sebagai masukan (feed back) kepada unit terkait.
3) Pemutakhiran Data Hasil Audit BPK RI
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2012, bertujuan sebagai
sarana koordinasi, konsultasi pengawasan dan pemutakhiran data
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan
Kementerian Agama RI.
4) Temu Wicara Hasil Pemeriksaan BPK RI di Lingkungan Kemenag Tahun
2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012, bertujuan sebagai sarana
pengawasan preventif di lingkungan Kementerian Agama dengan
memberikan informasi kepada unit kerja daerah tentang kebijakan
pemerintah dalam menyelenggarakan good governance dan upaya
pemberantasan korupsi.
5) Temu Wicara Pengawasan Unit Eselon I Pusat Tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012, bertujuan sebagai sarana
untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan strategis dan program
kerja unggulan pada unit eselon I Pusat.
6) Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan KTLHP Tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2012, bertujuan sebagai sarana
untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan di Palembang yang rencananya dilaksanakan pada
bulan Juli 2012.
d) Bagian Umum
1) Rekonsiliasi Data Inventaris dengan Pihak Eksternal
24
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret dan Juni 2012, Tujuan dari
kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dengan
tugas pengawasan demi meningkatkan kinerja segenap aparatur Itjen.
2) Evaluasi dan Penyempurnaan Website Itjen Kemenag
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret, April dan Juni 2012,
bertujuan untuk melakukan evaluasi sekaligus penyempurnaan website
Itjen.
e) TU Inspektorat Wilayah I s.d. IV dan Inspektorat Investigasi
1) Temu Wicara Pembinaan Auditor Itwil I s.d IV dan Inspektorat Investigasi
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2012, bertujuan sebagai
sarana pembinaan auditor Inspektorat Jenderal.
2) Finalisasi Laporan Hasil Audit (LHA) dan Ekspose Hasil Audit Itwil I s.d. IV
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April dan Juni 2012, bertujuan untuk
melakukan finalisasi hasil audit dan ekspose hasil audit Inspektorat
Wilayah I s.d. IV.
3) Penyusunan Rencana Kinerja Berdasarkan Analisis Resiko Tahun 2012
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2012, bertujuan untuk
menyusun rencana kinerja Inspektorat Wilayah dan Investigasi Tahun
2012 berdasarkan resiko audit.
4) Review Meeting Inspektorat Investigasi
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April dan Juni 2012, bertujuan untuk
melakukan review terhadap hasil audit.
V. PENUTUP
Demikian Laporan Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Semester I Tahun 2012 kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan segala upaya
peningkatan kualitas bidang pengawasan yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan
kinerja dan pencitraan Kementerian Agama.
Jakarta, 2 Juli 2012
a.n. Inspektur Jenderal
Sekretaris
Maman Taufiqurohman
NIP 195505181985031003