laporan kinerja tahun 2014

LAPORAN KINERJA TAHUN 2014

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI (i) DAFTAR TABEL (ii) DAFTAR GAMBAR (iii) KATA PENGANTAR (v) IKHTISAR EKSEKUTIF (vii)

I PENDAHULUAN (1) A. Gambaran Umum (1)

B. Permasalahan dan Aspek Strategis (5)

C. Metode Pengumpulan Data Kinerja (9)

D. Tujuan Penulisan Pelaporan Kinerja (11)

II PERENCANAAN KINERJA (12)

A. Metode Pengukuran Kinerja (12)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014(15)

C. Target Kinerja Lainnya (17)

III AKUNTABILITAS KINERJA (18) A. Capaian Kinerja (18)

B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (43)

C. Akuntabilitas Keuangan (49)

D. Capaian Kinerja Lainnya (50))

IV PENUTUP (57)

LAMPIRAN

ii

Daftar

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 (16)

Tabel 2. Rincian Target Jumlah Tanah dilegalisasi (17)

Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (19)

Tabel 4. Capaian Kinerja Legalisasi Asset 2014 dan selama 4 tahun terakhir (21)

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (24)

Tabel 6. Capaian kinerja konsolidasi tanah tahun 2014 (29)

Tabel 7. Output konsolidasi tanah Tahun 2010 – 2014 (30)

Tabel 8. Capaian Kinerja Konsolidasi Tanah Tahun 2014 (32)

Tabel 9. Realisasi Pencapaian Kinerja 2010-2014 (34)

Tabel 10. Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus Pertanahan Tahun 2014 (36)

Tabel 11. Peningkatan cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi (39)

Tabel 12. Capaian Kinerja cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi (39)

Tabel 13. Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (43)

Tabel 14. Jenis Program Prioritas dan Realisasi Input dan Output Tahun 2014 (46)

Tabel 15. Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output Program Prioritas (47)

Tabel 16. Realisasi dan Sisa pada Input dan Output Program Prioritas (48)

Tabel 17. Realisasi Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 (49)

Tabel 18. Nilai Hak Tanggungan (HT) dari Produk Sertipikat HAT yang Dikeluarkan oleh BPN

selama tahun 2014 (54)

Tabel

iii

Daftar

Gambar 1. Kontribusi BPN-RI dalam pencapaian Program Prioritas Nasional (1)

Gambar 2. Sasaran Strategis Badan Pertanahan Nasional tahun 2014.(2)

Gambar 3. Kondisi Kantor Unit Kerja (2)

Gambar 4. Kondisi Fisik Bangunan Kantor Milik BPN-RI (3)

Gambar 5. Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja (4)

Gambar 6. Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (4)

Gambar 7. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (4)

Gambar 8. Permasalahan Pertanahan Strategis (5)

Gambar 9. Sasaran Stretegis BPN-RI (7)

Gambar 10. Luas Wilayah dan Cakupan Peta (8)

Gambar 11. Cakupan Peta Dasar Pertanahan Sampai dengan Akhir 2014 (9)

Gambar 12. Skematis sistem Pelaporan pada SKMPP (10)

Gambar 13. Persentase capaian kinerja legalisasi Aset tahun 2010-2014 (20)

Gambar 14. Perbandingan target Renstra dan Capaian 2010-2014 (21)

Gambar 15. Persentase pencapaian legalisasi Aset berdasarkan kegiatan Tahun 2014 (21)

Gambar 16. Persentase capaian legalisasi asset Rupiah Murni (RM) dan PNBP (22)

Gambar 17. Skema pencegahan dan penetapan tanah terlantar (25)

Gambar 18. Kinerja usulan untuk penetapan (26)

Gambar 19. Capaian Kinerja pencegahan tanah terlantar (26)

Gambar 20. Perbandingan Target Renstra dengan Capaian 2010-2014 (27)

Gambar 21. Perbandingan Capaian (%) Konsolidasi Tanah Tahun 2010-2014 (30)

Gambar 22. Perbandingan Capaian Konsolidasi Tanah Renstra dan Ketersediaan Anggaran(30)

Gambar 23. Capaian Kinerja (%) Redistribusi Tanah Tahun 2010 -2014 (33)

Gambar 24. Perbandingan capaian Kinerja berupa output Redistribusi Tanah tahah sampai

dengan 2014 dibandingkan Renstra (33)

Gambar 25. Penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan katagori penyelesaian (36)

Gambar 26. Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus Pertanahan 2010 - 2014 dibandingkan dengan

Tahun 2010 – 2013 (37)

Gambar 27. Capaian Penyelesaian Kasus Pertanahan Sampai Tahun 2014 dibandingkan dengan

Renstra (37)

Gambar

iv

Gambar 28. Capaian Kinerja Infrastruktur Pertanahan Tahun 2014 dibandingkan capaian 2010,

2011, 2012, 2013 (40)

Gambar 29. Capaian Kinerja Pemetaan Dasar sampai Tahun 2014 dibandingkan dengan Renstra (40)

Gambar 30. Realisasi Pencapaian PNBP 2010-2014 (50)

Gambar 31. Realisasi PNBP (Rupiah) 2010-2014 (50)

Gambar 32. Perbandingan Legalisasi Aset 2014 Rupiah Murni dengan PNBP (51)

Gambar 33. Perbandingan antara APBNP 2014 dengan Capaian Hak Tanggungan (56)

LAPORAN KINERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2014

v

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) atau dulu dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIP) sejatinya merupakan dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

BPN-RI kurun waktu tahun 2014 kepada pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu

Masyarakat Indonesia. Laporan Kinerja ini juga dapat di upload di website BPN RI yaitu :

www.bpn.go.id.

Laporan Kinerja BPN RI Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari Pelaksanaan

Rencana Strategis (RENSTRA) BPN RI periode tahun2010-2014 sehingga secara

akumulutatif capaian kinerja dari tahun 2010-2014 menggambarkan juga capaian kinerja

Renstra BPN RI yang dimaksud. Dengan kata lain, asumsi-asumsi penyusunan Rencana

Strategis tahun 2010-2014 telah disimpulkan benar ataukah ada yang kurang tepat. Hasil

evaluasi semacam ini sangat berguna untuk merumuskan asumsi-asumsi yang relevan

untuk penyusunan perencanaan yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja BPN RI Tahun 2014 telah mengacu pada Peraturan

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam Peraturan ini

penyusunan laporan kinerja tampak lebih sederhana, padat dan komunikatif dibandingkan

penyusunan laporan akuntabilitas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini Nampak dari struktur

pelaporan yang secara tepat telah mampu merangkum semua capaian kinerja. Tentu saja

capaian kinerja sangat berbeda dengan capaian hasil. Dalam capaian kinerja,

penekanannya pada sasaran dan indikator program. Seluruh sasaran dan indikator kegiatan

tentu mengarah pada capaian sasaran dan indikator program. Manfaat atau benefit

tercermin dari rumusan sasaran dan indikator program di setiap level eselon satu. Dalam

laporan kinerja ini menggunakan seluruh bahan-bahan yang ada dalam setiap sasaran dan

indikator program baik di pusat dan Daerah.


vi

Telah diupayakan dengan segala daya baik pikiran dan tenaga bahkan melalui

diskusi yang hangat, penyusunan Laporan Kinerja BPN RI Tahun 2014 masih dijumpai

kekurangan disana sini. Namun besar harapan, kiranya Laporan Kinerja BPN RI Tahun

2014 diapresiasi seluruh masyarakat sehingga upaya menjadikan tanah dan pertanahan

bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat Indonesia segera terwujud. Laporan Kinerja ini

juga menjadi bahan masukan yang sangat baik untuk perbaikan mutu perencanaan ke

depan.

Jakarta, 2015

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN

vii

IKHTISAR

EKSEKUTIF

Indonesia merupakan salah satu dari 10 Negara di dunia yang memiliki wilayah daratan terluas.

Dengan luas daratan mencapai 191,09 juta Hektar. Luasnya wilayah daratan ini merupakan berkah

dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah dan masyarakat

Indonesia untuk mengelolanya. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pergeseran ke Negara

IndustrI telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan pertanahan di

Indonesia. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan sebagian tugas

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral; melalui tugas dan fungsi

dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan manajemen dan pelayanan pertanahan. Dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya ini BPN-RI harus dapat menjawab permasalahan-permasalahn

strategis bidang pertanahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu; tingginya konflik

pertanahan, berlarutnya penyelesaian kasus pertanahan, rendahnya cakupan peta dasar, kurangnya

SDM pengukuran, sulitnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagian besar petani kusasi

lahan dibawah setengah hektar serta permasalahan tanah adat dan tanah ulayat, berkurangnya

kasus pertanahan.

Pada tahun 2010 – 2014, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berkonstribusi dalam

pencapaian Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas nomor 5 (penanggulangan kemiskinan),

nomor 6 (infrastruktur), nomor 7 (iklim investarsi dan iklim usaha), nomor 8 (energi) dan nomor 10

(daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik), untuk kontribusi tersebut BPN-RI

menetapkan enam sasaran stretegis yang ditetapkan pada Renstra 2010-2014, yaitu (1) terwujudnya

jaminan kepastian hukum hak atas tanah (dengan indikator kinerja utama adalah jumlah bidang

tanah yang dilegalisasi), (2) terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah (dengan indikator kinerja utama; (3) terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal(dengan indikator kinerja utama

jumlah bidang tanah yang ditata melalui konsolidasi tanah dan jumlah bidang tanah yang ditata

melalui redistribusi tanah),(4) berkurangnya kasus pertanahan (dengan indicator kinerja utama

Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan) (5) terpenuhinya infrastruktur pertanahan(Jumlah

cakupan peta Dasar, peta Tematik dan peta Potensi), (6) meningkatnya kualitas layanan pertanahan

(dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset

tanah).

Capaian kinerja BP-RI tahun 2014 terhadap kegiatan untuk mendukung sasaran trategis diuraikan

sebagai berikut ; jumlah bidang tanah yang dilegalisasi dari target 866.461 bidang terealisasi

sebanyak 828.830 bidang (target kinerja untuk penambahan jumlah relatif sertipikat tanah di seluruh

Indonesia dari target 2,07% terealisasi 1,99% atau capaian kinerja 97,76%) terjadi peningkatan capai

kinerja selama lima tahun sebelumnya masing-masing 59,83% (tahun 2010), 77,23%(tahun 2011),

86,65%(tahun 2012), 90,44%(tahun 2013). Target Renstra 2010-2014 yaitu sebanyak 4.063.430

viii

bidang sedangkan capaian selama 2010-2014 sebanyak 5.006.897 bidang atau 123,22%. Pada

pelaksanaan kegiatan legalisasi asset semua hambatan dan kendala umumnya bisa diatasi, kecuali

untuk kegiatan legalisasi asset transmigrasi, hal ini disebabkan adanya perbedaan data subyek dan

obyek tanah yang disampaikan, beberapa wilayah transmigrasi telah ditetapkan sebagai kawasan

hutan.

Capaian kinerja terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berupa

kepustusan tanah terlantar yang ditetapkan sampai dengan akhir 2014 sebanyak 161 Surat

Keputusan (SK) tercapai penambahanya sebanyak 15 SK dari target penambahan 65 SK artinya

capaian kinerja 23,77%. Ada dua prespektif dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan

tanah terlantar, pertama prespektif penetapan tanah terlantar yang diukur dari jumlah usulan

penetapan tanah terlantar capaian kinerja sebanyak 89,13%, sedangkan prespektif pencegahan

116,67%. Besarnya pencapaian prespektif pencegahan ini diyakini telah menyebabkan para

pemegang hak menjadi sangat serius dan berupaya maksimal dalam memanfaatkan lahan yang

mereka kuasai sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak. Hal ini terlihat dari berkurangnya

secara drastis luas tanah terlantar darai 7,3 juta ha (tahun 2010) menjadi 4 juta ha (akhir 2014). Jika

diperhatikan maka dari tahun 2010 -2014 capaian kinerja pencegahan tanah terlantar lebih

dominan. Di dalam Renstra 2010-2011 target luas untuk diindtifikasi dan diteliti 379.500 ha capaian

selama 2010-2014 seluas 2.050.088 ha atau 540%. Kendala utama dalam penetapan tanah terlantar

adalah adanya perlawanan hukum yang dilakukan dari pemegang hak untuk membatalkan SK

penetapan tanah terlantar. Namun jumlah penetapan bukanlah otcome yang diharapkan,

keberhasilan dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah berkurangnya luas tanah terlantar dari tahun

ke tahun di Indonesia dan meyakinkan kalau semua sumberdaya lahan telah digunakan secara

optimal untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Capaian kinerja terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah secara optimal (dengan indikator kinerja utama jumlah bidang tanah yang ditata

melalui konsolidasi tanah dan jumlah bidang tanah yang ditata melalui redistribusi tanah). Dari

target 11.250 bidang tanah (29,97% dari rencana di Renstra 2010-2014) tercapai 4.287 bidang

(11,42%) dengan capaian kineja 38,11%. Terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2010-2014.

Untuk mengantisipasinya BPN-RI telah melakukan kegiatan pendukung berupa pemetaan potensi

konsolidasi tanah untuk mengetahui daerah yang berpotensi sebagai lokasi kegiatan prioritas tahun

berikutnya. Kegiatan redistribusi tanah dari target 154.075 bidang (6,59%) tercapai 138.181 bidang

(5,91%), artinya capaian kinerja 89,68%. Secara umum capaian kinerja selama tahun 2010-2014

cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan rencana dalam Renstra tingkat capaianya 70,15%.

Capaian kinerja berkurangnya kasus pertanahan (dengan indikator kinerja utama jumlah kasus

pertanahan yang terselesaikan, dari target 3.018 kasus (target sangat optimis 100%) dapat

diselesaikan 2.910 kasus (96,42%) artinya capaian kinerja 96,42%. Capaian kinerja selama lima tahun

cukup tinggi. Target Renstra 2010-2014 sebanyak 13.955 kasus yang berhasil diselesaikan sebanyak

11.736 kasus (84,09%). Keberhasilan kinerja ini terlihat dari jumlah tidak bertambahnya jumlah kasus

dari tahun ketahun, kerana pasti ada kasus-kasus baru yang muncul dari waktu kewaktu. Hal

terpenting adalah penambahan kasus tidak lebih banyak dari kasus yang diselesaikan.

Capaian kinerja terpenuhinya infrastruktur pertanahan (jumlah cakupan peta Dasar, peta Tematik

dan peta Potensi, dari target yang ditetapkan 1.453.475 Ha (ada penambahan cakupan 3,77%

ix

tercapai seluas 810.308 Ha (2,10%), artinya capaian kinerja 55,75%. Capaian kinerja tahun 2014

paling kecil dibandingkan empat tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan target Renstra

2010-2014 capaiannya 277,66%.

Capaian kinerja meningkatnya kualitas layanan pertanahan (dengan indikator kinerja utama Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah), target nilai A, tercapia B.

Capaian kinerja lainnya adalah legalisasi asset dari PNBP (dana dari pemohon) tahun 2014 tercapai

sebanyak 1.105.552 bidang, artinya lebih banyak dari legalisasi asset yang dibiayai Rumpiah Murni.

Disamping itu dalam tahun 2014 hak tanggungan yang tercapai sebanyak 658.63 Trilium, angka yang

pastastif untuk mendukung peningkatan ekonomi di Negara kita. Efisiensi penggunaan angaran rata-

rata 100%, Sedangkan efisiensi SDM (Petugas Ukur ) 290% (menjadi mendesak untuk dilakukan

penambahan jumlah petugas ukur). Realisasi penggunaan angaran di tahun 2014 adalah sebesar

84,74%.


1

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Indonesia merupakan salah satu dari 10 Negara di dunia yang memiliki wilayah

daratan terluas. Dengan luas daratan mencapai 191,09 juta Hektar. Luasnya wilayah

daratan ini merupakan berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pekerjaan

besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengelolanya. Seiring dengan

pertambahan penduduk dan pergeseran ke Negara industri telah menyebabkan semakin

strategis dan semakin rumitnya pengelolaan pertanahan di Indonesia. Luas wilayah

Indonesia adalah lebih kurang 840 juta Ha, terdiri 191 Juta Ha daratan dan 649 juta Ha

lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta hektar (64,93%) masih berupa hutan seperti

hutan lebat, hutan sejenis, dan hutan belukar. Sisanya seluas 67,08 juta hektar (35,07%)

telah dibudidayakan dengan berbagai kegiatan.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanahan baik secara

nasional, regional dan sektoral, diatur pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013.

Pada tahun 2010 – 2014, Badan Pertanahan Nasional berkonstribusi dalam pencapaian

Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas nomor 5, 6, 7, 8 dan 10 :

Gambar 1. Kontribusi BPN-RI dalam pencapaian Program Prioritas Nasional

Berdasarkan, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 (dinyatakan bahwa bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat), UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria (di dalamnya dijelaskan bahwa Negara menjamin hak-hak masyarakat atas bumi,


2

air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), dan TAP

MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

yang selanjutnya menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria dan

pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, kegiatan Reforma

Agraria telah menjadi komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya

memperbaiki permasalahan utama pada ketimpangan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2014 Badan Pertanahan Nasional

menetapkan enam sasaran strategis Sesuai Renstra 2010 – 2014, dan Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2012 dalam mencapai visi organisasi

dinyatakan sebagai berikut :

Gambar 2. Sasaran Strategis Badan Pertanahan Nasional tahun 2014.

Gambar 3. Kondisi Kantor Unit Kerja


3

Terdapat 334 satker yang telah memiliki tanah dan bangunan sendiri 238 satker

dalam kondisi baik, 69 satker kondisi rusak ringan dan 27 satker rusak berat,

Gambar 4. Kondisi Fisik Bangunan Kantor Milik BPN-RI

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi

pokok sebagai lembaga Pemerintah yang melakukan penataan dan pengelolaan bidang

pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Berdasarkan mandate Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2006 jo Perpres Nomor 85 Tahun 2012). Wilayah kewenangan

Badan Pertanahan Nasional meliputi wilayah nasional daratan non hutan seluas kurang

lebih 67,08 juta Ha. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, pada akhir

tahun 2014 BPN RI memiliki pegawai negeri sipil sebanyak 19.786 orang dengan rincian

(1) Pegawai BPN Pusat berjumlah 1.218 orang, atau 7,14 %; (2) sebanyak 3.972 orang

atau sekitar 18,39 %, tersebar di 33 Kantor Wilayah BPN Propinsi, serta (3) sebanyak

16.085 orang 74,47%. tersebar di 426 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan 29

Perwakilan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Perlu disampaikan bahwa pada awal

tahun 2014 jumlah SDM BPN RI justru mengalami pengurangan yang cukup signifikan

sehingga tinggal sekitar 19.786 orang.


4

Gambar 5. Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja

Gambar 6. Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 7. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan


5

B. Permasalahan dan Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia berada dalam suatu posisi yang sejalan dengan tujuan nasional yaitu:

untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian

program-program yang direncanakan dan dilaksanakan merupakan langkah kongkrit

dalam tahapan yang terukur dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Isu strategis dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia yang perlu mendapatkan

perhatian serius dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan sebagaimana disajikan

pada gambar 8.

Gambar 8. Permasalahan Pertanahan Strategis

Masalah pertanahan di Indonesia tidak bisa di tangani dan diselesaikan dengan

menggunakan pendekatan hukum saja, melainkan dengan pendekatan holistik

(komperhensif) seperti politik, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan) dan ekologi. Yang

tidak kalah penting adalah penanganan dan penyelesaian konflik dilapangan harus

didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar

instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan yang berbasis teknologi dan

penerapan prinsip-prinsip good governance, manajemen konflik yang efektif dan efisien,


6

strategi penanganan dan penyelesaian yang cepat, tepat dan efektif ditopang sumber

daya manusia yang handal, baik di pusat maupun di daerah.

Saat ini penyelesaian sengketa atau permasalahan terkait bidang pertanahan di

Indonesia dapat dilakukan baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan

(mediasi). Kebijakan Pemerintah saat ini lebih mengutamakan penyelesaian di luar

pengadilan terlebih dahulu, apabila tidak dapat terselesaikan melalui jalur mediasi,

penyelesaian dapat dilanjutkan ke acara pengadilan. Jalur pengadilan itu dapat berupa

Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara (misalnya pada kasus tuntutan

pembatalan sertifikat tanah), serta Pengadilan Agama dalam hal sengketa tanah warisan

dan tanah wakaf. Setiap konflik pertanahan kemudian diselesaikan dalam pengadilan

umum, Dalam praktiknya, tiga pengadilan yang berbeda tersebut dapat melakukan acara

peradilan pada kasus yang sama dengan hasil keputusan yang berbeda-beda.

Intensitas kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat serta kondisi makin

terbatasnya ketersediaan tanah, secara signifikan berakibat pada semakin sulitnya

optimalisasi pemanfaatan penggunaan tanah, khususnya bagi pelaksanaan pembangunan

untuk kepentingan umum. Yang terjadi kemudian adalah pertentangan kepentingan antar

pihak atas sebidang tanah yang sama. Akibatnya, Pemerintah pun mengalami kesulitan

dalam melakukan proses pembebasan lahan, terutama terkait eksekusi pembebasan

penguasaan lahan dan pembiayaannya yang menjadi sangat mahal. Itu semua terlihat

melalui banyaknya kasus pembebasan lahan yang berlarut-larut. Di sisi lain, hak

penduduk yang lebih membutuhkan dan mampu memanfaatkan bidang tanah tersebut

tidak terpenuhi, sehingga kesejahteraan yang seharusnya akan didapat menjadi tidak

terwujud.

Dari hasil evaluasi sementara, Badan Pertanahan Nasional secara ideal

diharapkan memiliki kekuatan pegawai negeri sipil sebanyak 26.000 orang, dengan

proporsi kompetensi ideal untuk juru ukur diharapkan 30 % dari jumlah pegawai. Saat ini

jumlah sumber daya manusia juru ukur masih sangat kurang, yaitu baru mencapai sekitar

1.689 orang dari jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 20.184 orang atau hanya 8%.

Cakupan Peta Dasar Pertanahan secara nasional saat ini hanya meliputi 40%

dari luas total wilayah daratan nasional. Ketersediaan peta dasar pertanahan menjadi

penting karena merupakan dasar dalam penyusunan peta pertanahan lainnya, seperti peta

pendaftaran tanah, peta zona nilai tanah, peta land use, peta neraca penggunaan tanah

kesesuaian rencana, dan peta cadangan tanah.

Berdasarkan Data November 2014, jumlah total tanah yang telah bersertipikat

mencapai 41.711.790 bidang atau (48,61%) dari total bidang tanah nasional ±

85.803.826 bidang.


7

Indonesia memiliki hukum pertanahan yang mengatur secara jelas mengenai tata

cara baik kepemilikan maupun proses jual beli. Namun penerapan hukum pertanahan

nasional tidak dapat dilakukan khususnya pada wilayah ulayat/adat terutama wilayah timur

Indonesia. Adanya perbedaan penerapan hukum tanah di berbagai wilayah di Indonesia

seringkali menimbulkan konflik pertanahan. Sehingga sistem tenurial dan pola kerjasama

pemanfaatan berdasarkan hukum pertanahan nasional tidak dapat dilakukan dengan serta

merta tanpa upaya matrikulasi penyamaan pemahaman konsep terlebih dahulu.

Dalam rangka menyikapi permasalahan strategis pertanahan dan untuk

mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia, maka Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia telah menetapkan Rencana Strategis 2010 - 2014, sebagai perwujudan dari

prosedur penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada setiap Kementerian

dan atau Lembaga Pemerintah, setiap periode lima tahunan diwajibkan menyusun

dokumen Rencana Strategis Pembangunan Nasional di bidang Kementerian/ Lembaga

masing masing.

Dalam Rencana Strategis 2010 – 2014 telah ditetapkan capaikan kinerja yang

akan dilaksanakan selama lima tahun dalam bentuk sasaran strategis yang terukur oleh

Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam penjabarannya untuk pelaksanaan tahun 2014

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan target kinerja, dengan

enam sasaran strategis yang hendak dicapai, sasaran strategis yang ditetapkan

sebagaimana Gambar 9.

Gambar 9. Sasaran Strategis BPN-RI

TANAH DIPERGUNAKAN BAGI SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT

(Pasal 33 UUD 1945)


8

Dalam hal cakupan peta dasar pertanahan, dari luasan 191.09 juta Ha wilayah

daratan NKRI, komposisi data yang dimiliki BPN RI dengan dalam bentuk peta dasar dan

potensi data yang dapat di sajikan pada gambar 10.

Gambar 10. Luas Wilayah dan Cakupan Peta

Unit kerja pusat (BPN RI) melaksanakan kegiatan pemetaan pertanahan.

Informasi spasial peta dasar pertanahan diperlukan untuk mengidentifikasi cakupan

wilayah nasional yang telah memiliki peta dasar pertanahan. Total luas wilayah nasional

diperkirakan mencapai sekitar 191,09 juta hektar. Dari jumlah luasan tersebut, data citra

satelit yang telah tersedia mencapai 102,51 juta hektar (53,64%), sedangkan sisanya

belum tersedia data citra satelit. Kemudian dari data citra satelit yang tersedia dan telah

diolah menjadi Peta Dasar Pertanahan serta tersedia dengan format digital dengan

cakupan seluruh wilayah nasional sampai dengan Bulan November 2013 adalah sekitar


9

25,44 juta Ha atau sekitar 13,31% dari total luas wilayah nasional secara keseluruhan

(191,09 juta hektar). BPN melalui Direktorat Pemetaan Dasar telah menyusun peta

dasar pertanahan tersebut pada 3 (tiga) besaran skala berbeda, yakni sekitar 19 Juta

ha dipetakan pada peta skala 1:10.000, sekitar 4 Juta hektar pada peta skala 1:2.500, dan

sekitar 2 Juta hektar pada skala 1:1.000. Data tersebut mencakup wilayah kabupaten/kota

di seluruh Indonesia sedangkan 77,07 juta hektar sisanya belum diolah menjadi peta

dasar pertanahan.

Gambar 11. Cakupan Peta Dasar Pertanahan Sampai dengan Akhir 2014

C. Metode Pengumpulan Data Kinerja

Untuk mendapatkan data kinerja dengan tingkat presisi yang memenuhi standar

keakuratan dan dapat dipertangungjawabkan dalam menyusun sebuah data pelaporan

yang baik dan benar, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah memilki dan

terus mengembangkan Sistem pelaporan Online yang berbasis Web, dan terintegrasi

dengan seluruh Satuan Kerja, mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota diseluruh

Indonesia.


10

Sistem ini dikenal dengan nama Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan

(SKMPP), secara skematis sistem Pelaporan ini sebagaimana terlihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Skematis sistem Pelaporan pada SKMPP

Aplikasi SKMPP adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan

sebagai instrumen dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pertanahan dan

kinerja yang terintegrasi di dalam infrastruktur jaringan komunikasi Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia. Program yang dipantau dalam aplikasi SKMPP saat ini

berjumlah 49 kegiatan pertanahan, diantara kegiatan tersebut, beberapa ditetapkan

sebagai kegiatan prioritas Sesuai dengan Renstra Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tujuan SKMPP ini adalah terwujudnya Sistem Informasi Eksekutif tentang

Program Pertanahan yang mudah digunakan, sebagai sistem Informasi yang cepat,

akurat, dan up to date, serta sebagai sistem pengendalian. Secara eksplisit mereka

yang ditugaskan dalam pengelolaan SKMPP ditetapkan dalam Surat Keputusan secara

berjenjang, yaitu sebagai penagungjawab di Tingkat Pusat Kepala Biro Perencanaan dan

Kerjasama, di Provinsi Kepala Bagian Tata Usaha Kator Wilayah dan di tingkat

Kabupaten/Kota Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan, sedangkan petugas

yang melakukan entri data masing-masing tingkatan ditunjuk admin. Untuk menjamin

keakuratan data sistem ini mengharuskan menyampaikan eviden (bukti) atas semua

rangkaian laporan kinerja yang disampaikan.


11

Disamping itu untuk lebih menjamin akurasi data, maka Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia secara periodik melakukan monitoring langsung ke lapangan

atas kebenaran data yang disampaikan, termasuk melakukan validasi data kepada

masyarakat dan pihak lainnya yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaporkan.

D. Tujuan Penulisan Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja tahun 2014 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini

disusun dengan tujuan (1). Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat dalam hal ini Presiden Reupublik Indonesia atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai selama tahun 2014, (2). Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

(continuous improvement) bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk

meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Dengan system SKMPP, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN telah menjadi salah satu Negara di dunia yang memiliki system pemantauan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan dan kendala program pertanahan, yang berbasis web dan terintegrasi antara ukuran kinerja input, proses dan output.


12

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Metode Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja

disusun agak fleksibel, karena hasil kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia cukup sulit untuk ditetapkan dalam periode satu tahun, hal ini disebabkan

capaian dan outcomenya merupakan akumulasi dan salalu berhubungan dari capaian

kinerja sejak berdirinya NKRI sampai dengan akhir tahun pelaporan. Misalnya dalam hal

jumlah bidang tanah yang dilegalisasi penghitungan kinerjanya berupa penambahan

bidang tanah yang terdaftar dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total jumlah

bidang tanah yang terdaftar, demikian juga dengan infrastruktur pertanahan, dalam hal

sengketa pertanahan umumnya sengketa mulai timbul dan terselesaikan memakan waktu

lebih dari satu tahun, bahkan puluhan tahun, itupun banyak sekali pihak yang berperan

dalam penyelesaiannya, terhadap indikator penyelasaian sengketa ukuran kinerja dibuat

dalam dua prespektif pertama dalam hal pencegahan munculnya masalah baru dan kedua

dalam hal upaya penyelesaian masalah.

Dalam hal penenetapan tanah sebagai tanah terlantar juga harus dipandang

dalam dua prespektif yaitu kinerja dalam hal pencegahan dan kinerja penetapan sebagai

tanah terlantar berupa pembatalan hak, oleh karena itu dalam menghitung capaian

kinerja agak spesifik dibandingkan kinerja instansi pemerintah yang lain. Cara dalam

penghitungan kinerja yang berbasis Outcome dan persamaan yang digunakan akan

diuraikan lebih lanjut untuk masing-masing sasaran strerategis diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Diukur dengan indikator bertambahnya Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi,

dengan asumsi semakin bertambahnya jumlah bidang tanah yang bersertipikat maka akan

terjadi juga peningkatan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, penambahanya sendiri

dapat diukur dari dua pendekatan, yaitu berapa penambahan jumlah bidang tanah yang

bersertifikat dari awal berdirinya negara kesatuan republik indonesia dibandingkan

capaiaan selama tahun 2014. Persamaan yang digunakan dalam asumsi ini adalah


13

Sedangkan pendekatan kedua adalah membandingkan capaian kinerja Selama 5 Tahun

(sesuai Renstra 2010 - 2014) dengan capaian kinerja yang dicapai selama tahun 2014,

persamaan yang digunakan sebagai berikut:

2. Terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penatapan tanah indikasi terlantar memiliki dua makna strategis hubungannya

dengan kinerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang

Penertiban dan Pedndayagunaan Tanah Terlantar, bahwa tujuan pengendalian dan

pendayagunaan tanah terlantar tidak hanya penertiban tapi juga pencegahan terjadinya

tanah terlantar. Untuk mengukur kinerja dari penetapan Surat Keputusan Tanah terlantar

digunakan persamaan sebagai berikut:

Untuk mengukur kinerja dalam prespektif pencegahan terjadinya tanah terlantar

digunakan persamaan sebagai berikut:

Prespektif pencegahan ini merupakan capaian kinerja, karena setelah dilakukan tahapan

awal yaitu identifikasi tanah terlantar, Panitia C dan Peringatan-peringatan, telah memacu

pemegang hak yang diindikasikan memiliki tanah terlantar melakukan upaya maksimal

untuk segera memanfaatkan lahan yang diindikasikan terlantar, sehingga tidak diusulkan

untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar. Upaya pencegahan ini tentunya sangat besar

manfaatnya terutama dalam mencegah kerugian yang ditimbulkan baik kerugian ekonomi,

sosial, politik kerana adanya tanah terlantar.

3. Terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal

Indikator yang digunakan adalah Jumlah bidang tanah yang ditata melalui

Konsolidasi Tanah dan Jumlah bidang tanah yang ditata melalui Redistribusi Tanah,

Persamaan yang digunakan dalam mengukur kinerja untuk konsolidasi tanah sebagai

berikut:


14

Sedangkan untuk mengukur kinerja redistribusi tanah dengan persamaan sebagai

berikut :

4. Berkurangnya Kasus Pertanahan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu Jumlah kasus pertanahan

yang terselesaikan, menggunakan persamaan sebagai berikut:

5. Terpenuhinya infrastruktur pertanahan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu Jumlah cakupan Peta

Dasar, Jumlah cakupan Peta Tematik dan Jumlah cakupan Peta Potensi. Persamaan

yang digunakan untuk pengukuran kinerja sebagai berikut:

6. Meningkatnya kualitas layanan pertanahan

Badan Pertanahan Nasional melakukan kajian indeks kepuasan masyarakat

secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas

pelayanan masyarakat. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat

terhadap pelayanan legalisasi aset tanah, dalam hal ini diprioritaskan untuk kegiatan

prona.

Pengolahan data indeks kepuasan masyarakat mengikuti petunjuk dalam

keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004


15

tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2014, pengukuran IKM dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, tahap I

dilakukan pada bulan Maret di 32 Provinsi dan tahap II di 31 provinsi dengan mengambil

sampel 1 (satu) kantor pertanahan kabupaten/kota di setiap provinsi. IKM terhadap

pelayanan legalisasi aset tanah dinilai dari 13 unsur sebagimana lampiran 5. Untuk

mengukur indeks kepuasan masyarakat secara nasional menggunakan persamaan

sebagai berikut:

Menggunakan persamaan-persamaan di atas dalam mengukur keberhasilan

pencapaian sasaran strategis dan agar indikator kinerja memenuhi kriteria spesifik, dapat

diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Penetapan kinerja

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014.

Disamping penelitian terhadap indeks kepuasan masyarakat oleh Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada bagian analisa juga disajikan beberapa

hasil penelitian yang pernah dilakukan pihak lain (Skripsi, Tesis, dan hasil penelitian

lainnya) terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Perjanjian kinerja (dikutip dari penetapan kinerja Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia, tanggal 12 Maret 2014) yang merupakan dokumen

berisikan pernyataan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam

rangka pelaksanaan program selama tahun 2014, yang memuat indikator kinerja. Dalam

pelaksanaan perjanjian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

melaksanakannya secara berjenjang. Pimpinan Eselon I melakukan perjanjian kinerja

kepada Kepala Badan, Pimpinan Eselon II di Lingkungan BPN RI melakukan perjanjian

kinerja dengan Para Deputi, Pimpinan Eseleon II di Wilayah (Kepala Kantor Wilayah)

membuat perjanjian kinerja dengan Sekretaris Utama. Perjanjian ini terus berjenjang dari

Kakanwil ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Dari perjanjian yang disusun secara hirarki tersebut maka setiap unit kerja dapat

secara pasti mengetahui kinerja yang diharapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi

perihal komitmen, evaluasi, penilaian keberhasian dan kegagalan, pemberian


16

penghargaan dan sanksi, monitoring, evaluasi dan supervisi serta penetapan sasaran

kinerja pegawai. Perjanjian kinerja tahun 2014 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Terwujudnya Jaminan

Kepastian Hukum Hak

Atas Tanah

Jumlah bidang tanah yang

dilegalisasi

866.491

2,07

Bidang

%

2. Terkendalinya

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Jumlah keputusan

penetapan tanah terlantar

yang ditetapkan

161

Penetapan

Pencegahan

SK

60 %

40 %

3. Terciptanya pengaturan

dan penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah secara

optimal


ditata melalui Konsolidasi

Tanah

11.250

29,97

Bidang

%


ditata melalui Redistribusi

Tanah

154.075

6,59

Bidang

%

4. Berkurangnya Kasus

Pertanahan

Jumlah kasus pertanahan

yang terselesaikan

3.018

100

Kasus

%

5. Terpenuhinya infrastruktur

pertanahan

a. Jumlah cakupan

Peta Dasar

259.475 Ha

3,77 %

b. Jumlah cakupan

Peta Tematik

495.000 Ha

c. Jumlah cakupan

Peta Potensi

699.000 Ha

6. Meningkatnya kualitas

layanan pertanahan

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

pelayanan legalisasi aset

tanah dengan nilai Sangat

Baik (A)

A


17

Sasaran strategis 1 Terwujudnya Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah,

dengan indikator kinerja utama Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi dan target sebanyak

866.491 bidang ditetapkan capaian kinnerjanya target capaian 2,07 % pada tahun 2014

(artinya jika tercapai target 866.491 bidang maka terjadi peningkatan jumlah tanah

yang dilegalisasi di seluruh NKRI sebanyak 2,07 % dibandingkan pencapaian

sampai dengan akhir 2013) terdiri dari beberapa kegiatan sertipikasi, namun produk

akhirnya sama-sama legalisasi aset berupa sertipikasi tanah, dirinci berdasarkan Indikator

Kinerja Kegiatan sebagai mana tabel 2.

Tabel 2. Rincian Target Jumlah Tanah dilegalisasi

NO PROGRAM/ KEGIATAN TARGET

( Bidang )

1 Prona 757.552

2 Petani 24.234

3 Transmigrasi 33.244

4 UKM 19.392

5 Nelayan 24.549

6 Menpera (MBR) 7.500

JUMLAH

866.491

C. Target Kinerja Lainnya

Kinerja lain yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

yang merupakan kegiatan yang sifatnya sangat strategis yaitu :

- Kegiatan Legalisasi Asset yang didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP),

- Peran Produk pertanahan dalam memberikan EVA (economic value added)

Pembangunan

Kegiatan diatas merupakan kegiatan yang juga sangat berhubungan, baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap dalam pencapaian Program Prioritas Nasional.


18

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia untuk mempertangungjawabkan keberhasilan maupun

kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun

2014. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja empat tahun

sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun

yaitu tahun 2010-2014.

Pada bagian ini juga akan diuraikan tentang Akuntabilitas dalam penggunaan

anggaran serta Capaian Kinerja lainnya yang dicapai Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan, dalam hal mewujudkan Kehadiran Negara dalam Kebijakan Pertanahan

Sebagai Ruang Hidup Rakyat

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014,

diuraikan masing-masing tiap sasaran strategis dan indikator kinerja, meliputi; capaian

kinerja tahun 2014, perbandingan antara capaian kinerja tahun 2014 dengan empat tahun

sebelumnya (2010,2011,2012, dan 2013), membandingkan kinerja sampai dengan tahun

2014 dengan target Renstra BPN-RI 2010-2014, analisa kegagalan dan keberhasilan.

Sedangkan analisa efisiensi terhadap pemanfaatan sarana prasarana, sumberdaya

manusia dan sumberdaya dana/anggaran disampaian secara umum pada lingkup BPN RI

yang dihubungnkan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Berikut disampaikan uraian

capaian kinerja:


19

Percepatan legalisasi aset merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan

fokus dari arah pembangunan nasional di bidang pertanahan. Masih banyaknya bidang

tanah yang belum terdaftar dan diberikan legalitas asetnya berupa sertipikat hak atas

tanah, akan berpengaruh terhadap kepastian hukum atas tanah, baik bagi masyarakat,

pemerintah dan dunia usaha. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang

dilaksanakan pada tahun 2014 berdasarkan penetapan kinerja terdiri dari enam kegiatan

yaitu Prona, Petani, Transmigrasi, UKM, Nelayan dan Menpera dengan target

sebagaimana disajikan pada tabel 2. Capaian legalisasi asset sebagaimana disajikan

pada tabel 4.

Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No

.

Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi Capaian

Kinerja

1

Persen penambahan

jumlah bidang tanah

yang dilegalisasi

2,07 %

(866.491 Bidang)

1,99%

(828.830 Bidang)

95,76%

Kinerja tahun 2014 juga dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu

tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 dengan maksud untuk mengkaji trend peningkatan

atau penurunan kinerja yang dilakukan BPN-RI, harapan yang ingin dicapai organisasi

tentu saja jika masih rendah capaiannya akan diupayakan meningkat, jika sudah tinggi

capaiannya harus dipertahankan. Perbandingan Kinerja ini disajikan pada tabel 4 dan

grafik perbandingan capaian kinerja dari empat tahun sebelumnya disajikan pada gambar

13.


20

Tabel 4. Capaian Kinerja Legalisasi Asset 2014 dan selama 4 tahun terakhir

NO TAHUN

TARGET

(Bidang)

REALISASI

(Bidang)

CAPAIAN KINERJA

(%)

1 2014 865.491 828.830

% Peningkatan 2,07 1,99 95,76

2 2013 928.693 839.918

% Peningkatan 2,27 2,06 90,44

3 2012 1,077.655 933.821

% Peningkatan 2,70 2,34 86,65

4 2011 1,848.488 1.427.501

% Peningkatan 4,80 3,71 77,23

5 2010 1,632.740 976.824

% Peningkatan 4,35 2,60 59,83

Jumlah 6.353.067 5.006.894 78,81

Gambar 13. Persentase capaian kinerja legalisasi Aset tahun 2010-2014

Bahwa target kinerja tahunan merupakan sub sistem dari rencana kinerja selama

lima tahun yang tertuang dalam Renstra, untuk mengukur apakah kinerja yang dicapai

telah mengarah pada rencana lima tahunan yang ditetapkan maka di sajikan data capaian

kinerja sampai akhir 2014 dibandingkan dengan target kinerja pada renstra.


21

Target Kinerja yang direncanakan pada Rencana Strategis 2010-2014 yaitu

bertambahnya bidang tanah yang dilegalisasi sebanyak 4.063.430 bidang, sedangkan

penambahan yang berhasil dilakukan sampai dengan akhir 2014 sebanyak 5.006.894

bidang (capaian 123,22%). Penambahan ini sebagaimana gambar 14. Sedangkan

capaian kinerja masing-masing kegiatan terlihat pada gambar 15.

Gambar 14. Perbandingan target Renstra dan Capaian 2010-2014

Gambar 15. Persentase pencapaian legalisasi Aset berdasarkan kegiatan Tahun 2014

Disamping legalisasi asset berasal dari Rupiah Murni (RM) sebagaimana

diuraikan sebelumnya Badan Pertanahan Nasional juga melakukan legalisasi aset melalui

kegiatan PNBP yang dananya bersumber dari pemohon. Pada tahun 2014 legalisasi

output asset melalui PNBP sebanyak 1.105.552 Bidang, jika diakumulasi capaian


22

legalisasi asset yang dilakukan BPN sebanyak, 1.844.382 Bidang selama tahun 2014,

Proporsi legalisasi asset berdasarkan sumberdana ini dapat dilihat pada gambar 16.

Gambar 16. Persentase capaian legalisasi asset Rupiah Murni (RM) dan PNBP

Ukuran Capaian kinerja legalisasi asset selama tahun 2014 tentunya tidak hanya

dilihat dari penetapan kinerja tahun 2014 saja, karena penghitungan terhadap peningkatan

jaminan kepastian hukum hak atas tanah merupakan akumulasi dari jumlah total bidang

tanah yang dilegalisasi dari berbagai sumber dana (Rupiah Murni dan PNBP), jika

digabungkan maka BPN-RI selama tahun 2014 berhasil meningkatkan persentase bidang

tanah yang dilegalisasi sebanyak 4,42 % atau sebanyak 1.844.382 Bidang.

Gambar 15 menunjukkan ada kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah

yaitu kegiatan legalisasi aset transmigrasi (52,46%), berapa faktor yang berhasil

diidentifikasi sebagai rendahnya capaian kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transmigrasi :

Subjek dan obyek kegiatan ditentukan oleh instansi yang membidangi

Transmigrasi tanpa memperhitungkan kondisi terakhir sumbyek dan objek

tanah

Ketika pengukuran ternyata sebagian obyek masuk kawasan hutan, hal ini

disebabkan karena penetapan batas kawasan hutan dilakukan setelah lokasi

dijadikan Transmigrasi.

2. Prona:

Masyarakat enggan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)

karena dianggap memberatkan


23

3. UKM

Ketika pengukuran ternyata sebagian obyek masuk kawasan hutan, untuk

dialihkan ke lokasi lain sudah tidak ada obyeknya lagi

Subyek dan obyek tidak disertakan oleh SKPD yang membidangi UKM

Pengumpulan data/berkas dari SKPD sangat sulit dilakukan

Meskipun banyak hambatan dan masalah yang dihadapi dalam kegiatan

legalisasi asset dalam rangka meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah

yang dilakukan BPN RI selama tahun 2014, ternyata dengan usaha keras dan semangat

pengabdian yang baik, telah membuat capaian kinerja total (RM dan PNBP) bisa

mencapai 123,22%. Selama lima tahun terakhir, hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya

yang dilakukan. Banyak upaya yang ditempuh namun yang dianggap signifikan dalam

menentukan keberhasilan diidentifikasi sebagai berikut :

- Melakukan perencanaan pekerjaan teknis dan keuangan secara baik, sehingga dapat

diterapkan diseluruh wilayah NKRI dengan kondisi wilayah yang berbeda-beda;

- Terus menerus meningkatkan kemampuan teknis terhadap SDM yang berkaitan

langsung dengan kegiatan legalisasi aset;

- Menambahkan sentuhan teknologi yang dapat mendukung percepatan dan akurasi

produk yang dihasilkan;

- Secara intensif melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak lain di luar

BPN-RI dalam pelaksanaan kegiatan;

- Terus menerus memberikan pemahaman yang dibutuhkan masyarakat terhadap

kegiatan yang dilakukan;

- Dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan di

lapangan;

- Memanfaatkan SKMPP secara optimal untuk mengetahui capaian kinerja yang up to

date.


24

Yang dimaksud dengan “tanah yang terindikasi terlantar” adalah tanah hak atau

dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak

dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar

penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian. Untuk memperoleh data

tanah terindikasi terlantar dilaksanakan kegiatan inventarisasi

Dalam pengukuran kinerja penetapan tanah terlantar ditargetkan sampai dengan

akhir tahun 2014 sebanyak 161 Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar dari Kepala

BPN-RI. Sampai dengan akhir 2013 telah berhasil ditetapkan sebanyak 96 SK, artinya

untuk mencapai target 161 SK dalam tahun 2014 akan ditetapkan sebanyak 65 SK.

Selama tahun 2014 berhasil ditetapkan sebanyak 15 SK. Maka capaian kinerja selama

tahun 2014 sebagaimana tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No. Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi Kinerja

1 Jumlah keputusan

penetapan tanah

terlantar yang

ditetapkan

161 SK – 96 SK = 65 SK

15 SK

23,77 %

Meskipun capaian kinerja penetapan tanah terlantar relatif kecil, namun

berbanding terbalik dengan capaian kinerja pencegahan penelantaran tanah, secara

skematis capain kedua kinerja tersebut diilustrasikan pada skema berikut :


25

Skema pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011

KINERJA PENCEGAHAN KINERJA PENETAPAN

Gambar 17. Skema pencegahan dan penetapan tanah terlantar

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan penertiban

Identifikasi dan penelitian

Panitia C

Peringatan I

Peringatan II

Peringata III

PEMEGANG HAK TELAH MENGGUNAKAN SESUAI MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN HAK

TIDAK DIUSULKAN SEBAGAI TANAH TERLANTAR

Identifikasi dan penelitian

Panitia C

Peringatan I

Peringatan II

Peringatan III

Usulan Penetapan Tanah Terlantar

PENETAPAN TANAH TERLANTAR

TANAH CADANGAN UNTUK NEGARA

(TCUN)

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA

LAHAN


26

tanah terlantar, dijelaskan bahwa ada dua prospektif dalam penertiban pertama untuk ditetapkan

sebagai tanah terlantar dan kedua adalah mencegah terjadinya tanah terlantar. Prespektif pertama

outputnya adalah pemerintah mendapatkan tanah dengan luasan tertentu sebagai tanah yang

dikuasai pemerintah dalam hal ini BPN-RI, Prespektif kedua outputnya adalah pemegang hak

sesegera mungkin dalam masa peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III untuk memanfaatkan

tanahnya sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian haknya, sehingga jumlah total luas tanah

terlantar secara nasional menjadi berkurang. Kedua prespektif ini menguntungkan pemerintah

dalam mewujudkan sasaran strategis kedua yaitu Terkendalinya penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah. Capaian kinerja penatapan tanah terlantar berdasarkan

usulan penetapan dan capaian kinerja pencegahan tanah terlantar selama tahun 2010-2014

masing-masing terlihat pada gambar 18 dan 19.

Gambar 18. Kinerja usulan untuk penetapan

Gambar 19. Capaian Kinerja pencegahan tanah terlantar


27

Jika dibandingkan antara target luas tanah yang dilakukan identifikasi dan penelitian

pada Renstra 2010-2014 dibandingkan dengan capaian sampai dengan akhir 2014,

terlihat ada capaian realisasi yang melebih target, dimana adanya capaian identifikasi

dan penelitian sebanyak 540,20 %. Luas yang berhasil dilakukan identifikasi dan

penelitian dibandingkan target Renstra sebagaimana gambar 20.

Gambar 20. Perbandingan Target Renstra dengan Capaian 2010-2014

Mekipun uraian diatas menunjukkan masih rendahnya capaian kinerja

penetapan tanah terlantar, namun hal yang sangat menggembirakan dalam pelaksanaan

Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 ini telah berhasil melakukan pencegahan

terhadap terjadinya tanah terlantar dan secara signifikan berhasil mengurangi luas

tanah yang diduga diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah.

Untuk menjawab pertanyaan apakah pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor

11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar akan

mempengaruhi sasaran strategis ke dua yang telah ditetapkan pada renstra dan

penetepan kinerja yaitu Terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah, digunakan dua pendekatan yang menyebabkan keberhasilan

pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

Pertama; pemegang hak atas tanah, terutama hak atas tanah skala besar (Hak

Guna Usaha) akan terpacu untuk memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki untuk

sesegera mungkin memanfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak

terhadap seluruh luas tanah yang telah mereka kuasai, jika tidak ada ancaman

pembatalan dari Pemerintah dalam hal ini BPN-RI. Pendekatan pertama ini hasilnya


28

sangat signifikan terlihat dari berkurangnya luas tanah yang diindikasikan terlantar di

indonesia dari 7,3 (tahun 2010) juta hektar hanya menjadi 4 juta hektar (tahun 2014),

Kedua ; Pemerintah mendapatkan tanah sebagai hasil penetapan suatu bidang

tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar yaitu Tanah Cadangan Untuk

Negara (TCUN) yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.

Dalam pelaksanaanya kegiatan ini tak terlepas dari hambatan dan kendala

diantaranya perlawanan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak yang tanahnya

ditetapkan sebagai tanah terlantar, data tanah terlantar, koodinasi dengan pihak lain di

luar BPN-RI (Panitia C) untuk usulan penetapan tanah terlantar. Upaya yang telah

dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini diataranya :

Pertama: dalam penetapan sebagai tanah terlantar diperlukan kehati-hatian dan

dasar hukum yang tepat, untuk mengantisipasi jika pemegang hak melakukan upaya

perlawana hukum dan menggagalkan keputusan penetapan sebagai tanah terlantar

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Kedua: meningktatkan keakuratan database tanah terlantar melalui up dating

terus menerus diseluruh wilayah secara berjenjang (kabupaten, Propinsi dan Nasional)

untuk mengatisipasi perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah indikasi terlantar di

lapangan, sehingga tiadak ada satu bidang tanahpun (skala besar) yang tidak terpantau

penggunaan dan pemanfaatanya setelah 3 tahun pemberian hak atas tanah.

Ketiga; melakukan koordinasi secara sistematis kepada semua pihak, terutama

panitia C dan Pemegang Hak, baik yang terindikasi menelantarkan tanah maupun yang

tidak terindikasi sebagai upaya pencegahan.


29

Untuk pencapaian sasaran strategis ini, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia mengusulkan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU), yaitu, Jumlah bidang tanah

yang ditata melalui Konsolidasi Tanah dan Jumlah bidang tanah yang ditata melalui

Redistribusi Tanah.

1. Jumlah Bidang Tanah Yang Ditata Melalui Konsolidasi Tanah

Penyelenggaraan konsolidasi tanah merupakan kebijaksanaan pertanahan

mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

(P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk

kepentingan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan

pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Capaian

kinerja konsolidasi tanah tahun 2014 disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Capaian kinerja konsolidasi tanah tahun 2014

No Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi Kinerja

1

Jumlah bidang tanah

yang ditata melalui

Konsolidasi Tanah

29,97 %

(11.250 Bidang)

11,42 %

(4.287 Bidang) 38,11 %

Capaian kinerja selama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2010, 2011, 2012 dan

2013 disajikan pada tabel 7 dan gambar 21.


30

Tabel 7. Output konsolidasi tanah Tahun 2010 – 2014

Capaian Tahun

2010

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Target 9.200 10.000 2.663 4.430 11.250

Realisasi 8.790 7.912 2.020 2.656 4.287

Gambar 21. Perbandingan Capaian (%) Konsolidasi Tanah Tahun 2010-2014

Gambar 22. Perbandingan Capaian Konsolidasi Tanah Renstra dan Ketersediaan Anggaran


31

Pencapaian kinerja selama tahun 2014 relatif kecil yaitu hanya 38,11 %, dan

capaian kinerja dari tahun 2010-2014 terjadi penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan

perbandingan antara capaian 2010-2014 dibandingkan renstra adalah 39,48 %,

sedangkan jika di bandingkan dengan ketersediaan dana pada DIPA adalah sebesar

68,36 %. Kondisi capaian ini diidentifikasi penyebab utamanya adalah:

Pertama; kegiatan konsolidasi berupa penataan posisi bidang-bidang tanah

menyebabkan perubahan posisi dan letak tanah dari posisi sebelum dilakukan konsolidasi

tanah, yang ditetapkan melalui kegitan musyawarah penetapan kaveling baru, umumnya

musyawarah sulit mencapai kata sepakat, dan berpacu dengan tahun anggaran.

Kedua; kegiatan konsolidasi mengharuskan adanya disumbangkan tanah secara

bersama-sama untuk kepentingan umum, misalnya tanah untuk jalan, saluran dan fasilitas

lainnya, konsekuensinya adalah berkurangnya luas tanah peserta setelah dilakukan

konsolidasi tanah, hal ini membutuhkan kesepakatan yang kadang-kadang berlarut-larut.

Ketiga; Belum diketahui secara pasti potensi konsolidasi tanah pada suatu

wilayah berupa ketersediaan lokasi, dukungan masyarakat dan dukungan Pemerintah

Daerah serta dukungan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan upaya-upaya secara

sistematis dan terencana, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah ini,

diantaranya telah dilakukan pemetaan potensi konsolidasi tanah dengan satuan

kabupaten/kota untuk mengetahui lokasi potensial untuk konsolidasi tanah pada

masa-masa berikutnya. Disamping itu secara terus-menerus dan berjenjang dilakukan

sosialisasi dan promosi kegiatan konsolidasi tanah untuk mendapatkan dukungan yang

diperlukan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

2. Jumlah Bidang Tanah Yang Ditata Melalui RedistribusiTanah

Salah satu program utama landreform adalah redistribusi tanah obyek landreform

atau biasa dikenal redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah terhadap

tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagai obyek landreform dengan hak

milik kepada petani penggarap yang memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 8 dan 9

PP No. 224 Tahun 1961 jo. PP No. 41 tahun 1964.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan

Penguasaan Tanah/Landreform, khususnya Pasal 1 menyebutkan bahwa Tanah Negara

Lainnya yang akan ditegaskan menjadi obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform

oleh Kepala BPN meliputi: (a) Tanah Negara Bebas, (b) Tanah-tanah bekas Hak Erpacht,


32

(c) Tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah berakhir waktu dan tidak perpanjang

oleh pemegang hak atau telah dicabut/dibatalkan oleh Pemerintah, (d) Tanah-tanah

Kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh

Instansi yang bersangkutan, (e) Tanah-tanah bekas Gogolan, dan (f) Tanah-tanah bekas

Hak Adat/Ulayat.

Selain itu, Tanah-tanah Obyek Landreform Lama (SK Kinag) harus segera

diidentifikasi dan diredistribusikan kepada penggarap yang memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan redistribusi tanah tidak hanya berhenti pada pembagian tanah tetapi harus

ditindaklanjuti dengan bina penerima manfaat/akses reform yang sampai saat ini belum

maksimal dilaksanakan.

Sasaran strategis ini (SS3) bertujuan agar pelaksanaan redistribusi tanah

semakin maksimal dengan obyek yang berasal dari TOL Baru maupun TOL Lama, serta

potensi obyek lainnya.

Jumlah Bidang Tanah yang diberikan kepada Penerima Manfaat melalui Kegiatan

Redistribusi Tanah merupakan salah satu indikator untuk menilai hasil pelaksanaan

landreform, yaitu jumlah bidang yang telah diredistribusikan.Direktorat Landreform sebagai

pengemban kegiatan landreformdiharapkan mampu meningkatkan jumlah redistribusi

tanah dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah, kemiskinan

sertameningkatkan kesejahteraan petani.

Jumlah bidang tanah yang telah di redistribusi dari tahun 1961 – 2013 adalah

sebanyak 2.337.096 bidang, Sedangkan yang berhasil di redistribusi di tahun 2014 adalah

sebanyak 138.181 bidang, artinya ada penambahan sebanyak 5,91% bidang tanah yang

diredistribusikan kepada masyarakat dari total pencapaian dari tahun 1961-2013. capaian

kinerja disajikan pada tabel 9.

Tabel 8. Capaian Kinerja Redistribusi Tanah Tahun 2014

No. Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi Kinerja

1 Persentase

peningkatan bidang

tanah yang ditata

melalui Konsolidasi

Tanah

6,59 %

(154.075 Bidang)

5,91 %

(138.181 Bidang)

89,68 %


33

Tabel 9. Realisasi Pencapaian Kinerja 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Target 210.500 181.825 132.155 175.500 154.075

Realisasi 193.111 146.187 132.155 159.480 138.181

Gambar 23. Capaian Kinerja (%) Redistribusi Tanah Tahun 2010 -2014

Gambar 24. Perbandingan capaian Kinerja berupa output Redistribusi Tanah

tahah sampai dengan 2014 dibandingkan Renstra

Dalam upaya untuk meningkatan capain kinerja tahun 2014 Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia akan menempuh langkah-langkah sebgaia berikut :

Pertama : melakukan identifikasi lokasi potensi TOL (Tanah Obyek Landreform) lebih awal

atau sebelum tahun angran dimulai.


34

Kedua : mengidentifikasi SK TOL Lama (SK Kinag) yang tanahnya belum diredistribusikan

untuk segera diredistribusikan.

Ketiga : Mencari sumber-sumber potensi obyek landreform baru, misalnya obyek hasil

penyelesaian sengketa/pertanahan, tanah negara bekas tanah terlantar atau tanah

Negara bekas kawasan Hutan/Pertambangan.

Telah dilakukan Kegiatan Kajian Implikasi Pelaksanaan Redistribusi TOL yang

merupakan penunjang capaian kinerjanya untuk perbaikan tahun-tahun berikutnya.

Implikasi Pelaksanaan Redistribusi Tol bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat

khususnya bekas pemilik tanah yang terkena ketentuan landreform terhadap besaran

ganti rugi sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku. Hasil kajian ini bermanfaat untuk

masukan perumusan kebijakan teknis landreform

Berapa faktor yang berhasil diidentifikasi sebagai rendahnya capaian kinerja ini dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : penguasaan tanah masyarakat di lokasi kegiatan belum didukung dengan bukti yuridis

yang memenuhi persyaratan, sehingga dalam kegiatan pendataan memerlukan ketelitian dan

memerlukan waktu yang relatif lama

Kedua : petunjuk batas/pemilik tanah tidak berdada di tempat pada saat pelaksanaan pengukuran

dan sebagian masyarakat tidak mau diukur tanahnya sehingga tidak dapat diikutsertakan menjadi

peserta

Ketiga : lokasi sebagian masuk kawasan hutan

Keempat : usul penegasan TOL maupun pernerbitan keputusan TOL sering mengalami

keterlambatan, sehingga mengakibatkan keterlambatan proses pendaftaran hak,

Kelima : adanya penolakan dari masyarakat di beberapa tempat terhadap program redis terkait

adanya ketentuan larangan pengalihan hak selama 10 tahun

Keenam : subyek penerima manfaat pada SK TOL tidak dapat diproses karena sudah berubah

pemilikannya, bukan tanah pertanian, tanahnya telah disertipikatkan melalui kegiatan lain


35

Dalam rangka menindaklanjuti mandat Presiden Republik Indonesia kepada

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada bulan Agustus 2012 yang

antara lain agar menuntaskan kasus-kasus pertanahan di Indonesia. Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk

mendorong jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan

peningkatan dan percepatan penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara

pertanahan.

Dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan

perkara pertenahan, telah ditetapkan beberapa keriteria terhadap kasus pertanahan yang

dinyatakan selesai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Peraturan Kepala

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yaitu:

a. Kriteria Satu (K-1) berupa penerbitan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus

Pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa;

b. Kriteria Dua (K-2) berupa Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas

tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah, atau

perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus

Pertanahan;

c. Kriteria Tiga (K-3) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan

yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau

kesepakatan yang lain; disetujui oleh para pihak;

d. Kriteria Empat (K-4) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan

yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui

proses perkara di pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai;


36

e. Kriteria Lima (K-5) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan

yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani

bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui

instansi lain.

Selama tahun 2014, jumlah kasus pertanahan yang masuk ke Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia mencapai 5.878 kasus, yang terdiri dari sisa kasus tahun

2013 yang belum diselesaikan sebanyak 1.927 kasus serta kasus baru sebanyak 3.906

kasus. Jumlah kasus yang telah selesai sebanyak 2.910 kasus atau 57,92% dari seluruh

kasus yang masuk yang tersebar di 33 Provinsi seluruh Indonesia. Jika dibandingkan

dengan target penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan tahun 2014 sebanyak

3.018 kasus sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2014, maka

kasus-kasus yang telah diselesaikan adalah sebanyak 2.910 kasus atau 96,42 % dari

yang ditargetkan (capaian kinerja tahun 2014 disajikan pada tabel 10). Penyelesaian

kasus pertanahan tersebut dapat dirinci berdasarkan kriteria penyelesaian, sebagai

berikut:

Gambar 25. Penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan katagori penyelesaian.

Tabel 10. Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus Pertanahan Tahun 2014

IndikatorKinerja Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja Kinerja%

Jumlah kasus pertanahan yang

terselesaikan

3.018 Kasus

(100%)

2.910 Kasus

(96,42%) 96,42 %


37

Gambar 26. Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus Pertanahan 2010 - 2014 dibandingkan dengan Tahun 2010 - 2013

Gambar 27. Capaian Penyelesaian Kasus Pertanahan Sampai Tahun 2014 dibandingkan dengan Renstra

Untuk penanganan kasus yang bersifat strategis dan berdampak sosio politis

telah dibentuk Tim Ad Hoc yang terdiri dari 14 tim sebagaimana Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 227/KEP-25.2/IV/2013 Tanggal 4 April 2013

Tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Yang

Berpotensi Konflik Strategis jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia No. 702/KEP-25.2/IX/2013 Tanggal 27 September 2013 Tentang Perubahan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 227/KEP-

25.2/IV/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan

Penanganan Kasus Pertanahan Yang Berpotensi Konflik Strategis.


38

Beberapa faktor keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelesaian

kasus pertanahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi sangat kompleks dan sudah berlangsung lama;

2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam menyelesaikan

konflik pertanahan;

3. Sikap arogansi dari suatu institusi/lembaga dalam menghadapi masalah/konflik;

4. Putusan pengadilan yang tidak dapat dilanjuti;

5. Tidak adanya kejelasan perkembangan blokir yang diajukan oleh penyidik;

6. Anggaran kegiatan penyelesaian masalah pertanahan, baik penyelesaian sebelum

proses pengadilan, proses sidang pengadilan serta mediasi relatif masih memiliki

anggaran yang sangat terbatas.

Untuk mempertahankan capaian kinerja tahun-tahun berikutnya agar tetap tinggi maka

enam permasalahan yang diidentifikasi dapat mempengaruhi kinerja tersebut akan

dilakukan upaya-upaya perbaikan.


39

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur pertanahan secara

sektoral, regional dan nasional dalam hal ini cakupan wilayah peta pertanahan. Indikator

dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 11. Peningkatan cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi

No Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi Kinerja

1

Persentase Peningkatan cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi

3,77 % (1.453.475 Ha )

2,10 %

(810.308 Ha) 55,75%

Tabel 12. Capaian Kinerja cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi

TAHUN Realisasi Kinerja Target Kinerja Capaian Kinerja

(%)

TAHUN 2010 2.100.000 Ha

(20.62%)

2.100.000 Ha

(20.62%) 100

TAHUN 2011 5.035.000 Ha

(33.08%)

5.035.000 Ha

(33.08%) 100

TAHUN 2012 20.775.590

Ha(57.72%)

21.106.997

Ha(58.64%) 98.43

TAHUN 2013 2.531.524 Ha(7.03%) 2.380.000 Ha

(6.61%) 106.37

TAHUN 2014 810.308 Ha(2.10%) 1.453.475 Ha

(3.77%) 55.75


40

Gambar 28. Capaian Kinerja Infrastruktur Pertanahan Tahun 2014 dibandingkan capaian 2010, 2011, 2012, 2013

Gambar 29. Capaian Kinerja Pemetaan Dasar sampai Tahun 2014 dibandingkan dengan Renstra

Meskipun capaian kinerja tahun 2014 relatif kecil yaitu 55,75 %, namun jika

diakumulasikan capaian kinerja berupa cakupan peta dasar selama 2010-2014

dibandingkan renstra 2020-2024 adalah 277,66%. Sedangkan kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama : masih terbatasnya citra satelit atau foto udara yang memiliki resolusi tinggi,

dalam membangun infrastruktur cakupan peta dasar pertanahan dengan skala peta yang


41

diinginkan dibutuhkan jumlah cakupan citra satelit dan foto udara sehingga terbatas juga

cakupan peta yang dihasilkan.

Kedua : adanya ketimpangan keahlian dan pengalaman petugas serta keterbatasan

kemampuan dan jumlah staf yang mengelola infrastuktur pertanahan.

Ketiga : akses untuk mencapai lokasi pengamatan di lapangan belum ada, atau jikapun

ada sangat minim, sehingga membutuhkan sumberdaya yang sangat besar untuk

melakukan pemetaan.


42

Pelayanan publik merupakan barometer dari transparansi dan akuntabilitas

lembaga. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus berparadigma

penyelenggaraan good governance yakni menjadi entrepreneurial competitive government

(pemerintahan yang kompetitif), customer driven dan accountable government

(pemerintahan tanggap/responsif), serta global-cosmopolit orientation government

(pemerintahan yang berorientasi global). Penerapan prinsip pelayanan prima yang meliputi

metode dan prosedur pelayanan, produk dan jasa pelayanan, penetapan standar

pelayanan, indeks kepuasan masyarakat, pengembangan model dan penanganan keluhan

masyarakat, modernisasi administrasi melalui otomatisasi administrasi perkantoran

elektronis di setiap Kantor Pertanahan, penerapan dan pengembangan e-government,

serta publikasi secara terbuka prosedur, biaya dan waktu pelayanan. Setelah melakukan

upaya-upaya perbaikan terhadap pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia melakukan uji kepuasan publik akan pelayanan yang diberikan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berupaya

menyajikan indeks kepuasan masyarakat secara rutin, dengan harapan mampu

memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Badan Pertanahan Nasional

kepada masyarakat. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat

terhadap pelayanan legalisasi aset tanah, dalam hal ini diprioritaskan untuk kegiatan

prona. Pengolahan data indeks kepuasan masyarakat mengikuti petunjuk dalam

keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004

tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat tahun 2014 sebagai berikut:


43

Tabel 13. Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Interval Mutu Kinerja

81,26 – 100 A SANGAT BAIK

61,26 - 81,25 B BAIK

43,76 - 61,25 C CUKUP BAIK

25 - 43,75 D KURANG BAIK

0 – 24 E TIDAK BAIK

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Mayarakat yang penelitiannya dilakukan di 33

provinsi di seluruh Indonesia di diambil dilakukan penjumlahan nilai total yang kemudian

dibagi banyaknya sampel, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai IKM tahun 2014

untuk nasional adalah adalah 74,05 dengan mutu kinerja yang baik (B).

Metode yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, jumlah sampel serta

hasil masing-masing sampel secara lengkap dilampirkan pada lampiran 2.

B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Ruang lingkup

manajemen sarana dan prasarana, meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan,

dan penggunaan sarana dan prasarana. Kegiatan manajemen sarana dan

prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,

penginventarisasian, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana kantor khususnya penyediaan aset tanah

dan bangunan kantor di lingkungan satuan kerja BPN–RI menjadi perhatian yang

sangat serius, baik penyediaanya maupun efisiensi dalam pemanfaatanya. Untuk

melihat efisiensi tingkat efisiensi pemanfaatan gedung kantor beserta fasilitas

pendukungnya, dilakukan tinjauan dengan pendekatan sebagai berikut :


44

BPN-RI memiliki 512 satuan kerja, namun hanya memiliki 354 saja gedung

kantor milik sendiri, artinya dari segi efisiensi pemanfaatan gedung kantor untuk

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tingkat efisiensi sebesar 145%.

Kondisi tidak seimbangnya jumlah satker dibandingkan dengan gedung milik

sendiri ini tentunya tidak membuat BPN-RI menjadi tidak dapat melaksanakan

tugas dan fungsinya, untuk itu dilakukan beberapa upaya diantaranya dengan

bekerjasama untuk pinjam tanah dan bagunan kepada Pemerintah Daerah dan

malakukan Sewa ke Pihak lain. Untuk menjamin agar layanan tetap berjalan

sebanyak 32 satker melakukan sewa, sedangkan sebanyak 81 satker memakai

aset Pemerintah Daerah.

2. Efisiensi Pengunaan Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang

efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan

jumlah yang cukup dan kualitas yang tinggi serta profesional sesuai dengan fungsi

dan tugasnya. Perencanaan SDM adalah sebagai proses untuk menentukan

jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dalam waktu dan

tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan.

Penyusunan rencana SDM pada kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan

Pertanahan Nasional dimaksudkan untuk menjamin agar kebutuhan SDM dapat

terpenuhi secara konstan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu

perencanaan SDM sudah merupakan bagian integral dari fungsi manajemen SDM

bahkan dianggap sangat vital bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

kementerian.

Manajemen sumberdaya manusia adalah suatu proses merencanakan,

melaksanakan, mengendalikan dan menghasilkan segala bentuk aktivitas kerja

untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Kaitan antara manajemen sumberdaya

manusia dengan peningkatan kinerja sangat berkaitan erat, sehingga menjadi

perhatian bagi Kementerian mengembangkan adanya peningkatan sumberdaya

manusia sesuai dengan peningkatan kinerja yang dicapainya.

Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia digunakn

pendekatan membandingkan output dengan sumberdaya manusia yang digunakan

dalam mendukung kinerja. Karena masalah yang dihadapi oleh BPN-RI adalah


45

keterbatasan jumlah petugas ukur, untuk analisa efisiensinya diguanakan

persamaan sebagai berikut :

Secara Nasional pekerjaan yang dilakukan oleh petugas ukur adalah

melakukan pengukuran bidang tanah dari berbagai kegiatan (legalisasi asset, IP4T,

Konsolidasi Tanah, redistribusi tanah, PNBP dan pengukuran bidang skala besar)

baik pekerjaan lapangan maupun pengolahan data.

Hasil perhitungan efisiensi sebagai berikut :

Jumlah total beban pekerjaan/tahun = 2.218.508 Bidang

Jumlah total petugas ukur = 1.609 Orang

Asumsi hari Kerja = 24 hari/bulan

Jumlah Bulan Efektif/tahun = 8 bulan

Pekerjaan lain selain Pengukuran bidang = 0 bidang

Beban kerja/hari = 14,5 bidang/orang/hari

Kemampuan Normal petugas ukur/hari = 5 Bidang

Efisiensi = 14,5 bidang/ 5 bidang x 100% = 290%

Untuk mengatasi permasalahan kekurangan petugas ukur dan tetap

menjamin kualitas hasil ukuran yang bisa dipertangungjawabkan maka BPN-RI

telah melakukan penggunaan teknologi Continously Opration Reverens Station

(CORS) yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan SDM Pengukuran dalam

melakukan pengukuran bidang tanah.

3. Efisiensi Penggunaaan Anggaran

Dari total penyerapan anggaran DIPA Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014,

yaitu Rp 3.785.758.844.460,- atau 84,74% sebesar Rp 1.358.240.531.249,- atau

79,57 % adalah realisasi program pengelolaan pertanahan yang merupakan induk

program dari beberapa program kegiatan strategis atau prioritas yang merupakan

target Renstra dan RPJM 2010-2014. Efisensi penggunaan anggaran sangat

bermanfaat dalam rangka melakukan optimalisasi pencapaian target-target fisik


46

dengan alokasi anggaran yang ada, sehingga potensi capaian output program

kegiatan prioritas tersebut dapat dipertahankan pada level target yang telah

ditetapkan.

Tabel 14. Jenis Program Prioritas dan Realisasi Input dan Output Tahun 2014

No Program/Kegiatan

Realisasi / Capaian

Anggaran

(Input) %

Fisik/Bidang

(Output) %

1 Prona 300.223.494.586,- 93,33 738.056 97,43

2 Petani 10.211.315.825,- 88,88 23.202 95,74

3 Nelayan 9.681.244.138,- 93,03 23.927 97,47

4 UKM 8.094.518.234,- 93,02 18.834 98,13

5 MBR-Menpera 3.380.418.362,- 97,13 7.372 98,29

6 Transmigrasi HM 6.650.249.025,- 49,00 17.439 52,46

7 Redistribusi Tanah 78.601.674.610,- 73,59 138.181 88,31

Rata-Rata 84,00 89,69

*) Data SKMPP 2014 diolah

Efisiensi Penggunaan Anggaran pada program Prioritas Pertanahan

Dengan mengacu pada kajian teori, untuk menganalisis efisiensi pada

penggunaan anggaran program/kegiatan prioritas BPN RI yang dilaksakan

pada tahun 2014 dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

Asumsi yang digunakan adalah :

- Jika E = 1, artinya Penggunaan anggaran untuk program prioritas adalah

efisien.

- Jika E > 1, artinya penggunaan anggaran untuk program prioritas adalah

sangat efisien.

- Jika E < 1, artinya penggunan anggaran untuk program prioritas adalah tidak

efisien.


47

Tabel 15. Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output Program Prioritas

No Program/Kegiatan Realisasi / Capaian

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap

Output yang dihasilkan % Input % Output

1 Prona 93,33 97,43 1,044

2 Petani 88,88 95,74 1,077

3 Nelayan 93,03 97,47 1,047

4 UKM 93,02 98,13 1,054

5 MBR-Menpera 97,13 98,29 1,011

6 Transmigrasi HM 49,00 52,46 1,070

7 Redistribusi Tanah 73,59 88,31 1,200

Rata-Rata 84,00 89,69 1,055

Dari perhitungan dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa:

Seluruh 7 (tujuh) kegiatan/program prioritas nasional tersebut memiliki

tingkat efisiensi E > 1 yang berarti Sangat Efisien, dengan rata-rata tingkat

efisiensi adalah E = O : I = 1,055;

Dengan tingkat Efisiensi sebesar rata-rata 1,055 tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa keluaran (output) dari program/kegiatan prioritas ini

yaitu sertipikat tanah (legalisasi aset) dapat dilaksanakan dan mencapai

target dengan proporsi output (bidang tanah yang disertipikatkan) lebih

besar dari input (anggaran yang digunakan);

Dengan masing-masing program/kegiatan prioritas tersebut masih memiliki

proporsi “persentase anggaran yang tidak terserap” maka dapat

disimpulkan bahwa masih ada potencial improvement area variables dan

potencial risk area variables;

Potencial improvement area variables tersebut adalah variabel-variabel

potensi kinerja yang bisa meningkatkan jumlah bidang tanah yang

disertipikatkan (output) jika serapan anggaran (input) bisa ditingkatkan

sebesar volume sisanya. Misalnya : Desa/Kelurahan sebagai lokasi baru

atau tambahan, Juru Ukur Tambahan, Penggunaan Teknologi tambahan

dan lain sebagainya;

Potencial risk area variables adalah variabel-variabel potensi resiko yang

bisa menurunkan kualitas sertipikat (output) jika serapan anggaran (input)


48

terlalu efisien. Misalnya : Kualitas hasil ukur, kualitas data yuridis, motivasi

dan lain sebagainya;

Kedua Potensi diatas mengingat keuntungan (andvantages) dan resiko

(risks) masing-masing harus mendapatkan perhatian selain dari tingkat

efisiensi penggunaan anggaran.

Perbaikan Variabel input dan output

Meskipun memiliki tingkat efisiensi penggunaan anggaran program prioritas yang

cukup baik (E > 1) namun analisis efisiensi ini juga sekaligus dapat memberikan

rekomendasi untuk perbaikan terhadap variabel input dan output seperti yang

tergambar didalam tabel dibawah ini:

Tabel 16. Realisasi dan Sisa pada Input dan Output Program Prioritas

No Program/Kegiatan

Realisasi / Sisa Tingkat

Efisiensi %

Input

%

Sisa % Output

%

Sisa

1 Prona 93,33 6,67 97,43 2,57 1,044

2 Petani 88,88 11,12 95,74 4,26 1,077

3 Nelayan 93,03 6,97 97,47 2,53 1,047

4 UKM 93,02 6,98 98,13 1,87 1,054

5 MBR-Menpera 97,13 2,87 98,29 1,71 1,011

6 Transmigrasi HM 49,00 51,00 52,46 47,54 1,070

7 Redistribusi Tanah 73,59 26,41 88,31 11,69 1,200

Secara berturut-turut dari yang tertinggi sampai yang terendah, efisiensi

penggunaan anggaran untuk kegiatan/program prioritas nasional adalah :

- Redistribusi Tanah (1,200)

- Petani (1,077)

- Transmigrasi (1,070)

- UKM (1,054)

- Nelayan (1,047)

- Prona (1,044)

- MBR-Menpera (1,011)


49

Dari perspektif Efisiensi, maka seluruh kegiatan/program telah sangat Efisien

menggunakan anggaran dalam rangka melakukan pensertipikatan tanah/legalisasi

aset.

Realisasi anggaran untuk program/kegiatan Transmigrasi, Redistribusi dan Petani

harus mendapatkan perhatian dan kajian lebih dalam untuk perbaikan kedepan

mengingat tingkat ketidak terserapannya (sisa) berada persentase 2 (dua) digit.

Realisasi Fisik untuk program Transmigrasi dan Redistribusi Tanah harus

mendapatkan perhatian dan kajian lebih dalam untuk perbaikan kedepan

mengingat ketidak capaiannya (sisa) berada pada persentase 2 (dua) digit.

C. Akuntabilitas Keuangan.

1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014, pagu

anggaran adalah sebesar Rp. 4.467.565.541.000,-(empat triliun empat ratus enam

puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu

rupiah). Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai

dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.3.785.758.844.460,-

(Tiga triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan

delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau

84,74% dari pagu anggaran. Pencapaian realisasi anggaran masing-masing

program disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014

NO PROGRAM TARGET

(Rp) REALISASI

(Rp) %

1 Program Pengelolaan Pertanahan

1.706.989.756.000 1.358.240.531.249 79.57

2

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2.321.406.859.000 2.034.868.679.012 87,66

3

Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN

13.076.491.000 9.764.745.186 74.67

4

Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPN-RI

426.092.435.000 382.884.889.013 89.86

Total 4.467.565.541.000 3.785.758.844.460 84.74


50

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Penerimaan PNBP

Disamping menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya BPN-RI juga menggunakan dana PNBP yang dihimpun dari masyarakat.

Data tentang target dan realisasi penerimaan PNBP dapat juga dijadikan gambaran

kinerja yang dilakukan dan pelayanan yang diberikan oleh BPN-RI. Capaian kinerja

penerimaan PNBP (%) tahun 2010 – 2014 sebagaimana gambar 30 dan jumlah

penerimaan (Rupiah) tahun 2010 – 2014 sebagaimana gambar 31.

Gambar 30. Realisasi Pencapaian PNBP 2010-2014

Gambar 30. Realisasi PNBP (Rupiah) 2010-2014


51

Realisasi penerimaan PNBP dari tahun 2010 – 2014 selalu lebih dari 80 %, bahkan

di tahun 2013 mencapai 120,65%, angka ini menggambarkan banyaknya

masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari BPN-RI di suatu sisi, di sisi lain

BPN-RI juga berusaha mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang merupakan

dukungan prioritas nasional.

2. Legalisasi Aset Dari PNBP

Capaian kinerja lainnya selama tahun 2014 legalisasi aset dari dana PNBP

sebanyak 1.105.552 Bidang tanah dari Target 1.337.810 Bidang. Realisasi PNBP

ini secara nasional memiliki capaian yang lebih besar dari yang dibiayai dari Rupiah

Murni, untuk melihat perbedaan capaian ini sebagaimana gambar 32.

Gambar 32. Perbandingan Legalisasi Aset 2014 Rupiah Murni dengan PNBP

Gambar 32 mengilustrasikan BPN-RI dalam mengakomodir keinginan kuat dari

pemerintah dan juga keinginan masyarakat dalam melakukan legalisasi aset,

sebagai upaya bersama untuk sesegera mungkin mewujudkan tanah untuk

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.


52

3. Peran Produk pertanahan dalam memberikan EVA (economic value added)

Pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi, baik makro maupun mikro sangat ditentukan oleh

bergeraknya investasi riil di pasar modal dan usaha. Hukum ekonomi mengatakan

bahwa dimana ada pertumbuhan ekonomi (growth) maka disitu ada kehidupan

keberlangsungan rumah tangga ekonomi (economic household lifecycle). Dalam

perspektif ini diasumsikan bahwa ketika setiap rumah tangga memiliki akses

terhadap sumber-sumber ekonomi (kapital) maka belanja atau konsumsi barang

dan jasa akan membuat produksi barang dan jasa meningkat sehingga memacu

investasi yang lebih besar (ekspansif) disemua bidang dan semua level baik oleh

sektor swasta maupun oleh pemerintah sehingga secara mikro akan menjamin

pendapatan dan daya beli sekaligus belanja barang dan jasa. Perputaran ini yang

dalam makro ekonomi akan berimbas pada pertumbuhan (growth). Pertumbuhan

ekonomi yang merata dan riil akan mensuplai kemampuan masyarakat dalam

memenuhi unsur-unsur kesejahteraan atau kehidupan yang layak secara ekonomis

(welfare).

*) Presentasi Deputi Survey dan Pengukuran Tanah dalam Rakernas Evaluasi

Kinerja Program Tahun 2014, Desember 2014, Hotel Ciputra-Jakarta

Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaan

modal yang besar. Demikian pula halnya dengan suatu usaha yang bergerak

dalam bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan proses produksinya akan

membutuhkan pendanaan seperti sebagai salah satu sumber dana yang


53

diantaranya dalam bentuk penyediaan perkreditan. Kredit adalah penyaluran

dana pinjaman oleh bank kepada masyarakat. Dalam praktek perbankan untuk

lebih mengamankan dana yang disalurkan bank (kreditur) kepada peminjam

(debitur) diperlukan pengaman berupa jaminan. Adapun jaminan yang banyak

digunakan adalah jaminan tanah didasarkan pada pertimbangan bahwa tanah

paling aman dan mempunyai nilai ekonomi relative tinggi. Jaminan hak

tanggungan berupa tanah dianggap paling aman dan efektif karena mudahnya

dalam mengidentifikasi obyek hak tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya.

Ketentuan tentang hak tanggungan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996

tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah (selanjutnya disebut dengan UUHT) merupakan pengganti ketentuan

tentang hipotik dan credietverband sejauh tentang tanah dan benda-benda yang

berkaitan dengan tanah. Penggantian ini selain diamanatkan oleh ketentuan

dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 peraturan dasar pokok-pokok

agraria (selanjutnya disebut UUPA) juga untuk mengatasi persoalan tentang

pelaksanaan eksekusi hipotik.

Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh BPN diseluruh Indonesia memiliki nilai

yang sangat besar, bahkan dalam perhitungan lokal masing-masing Provinsi,

Kabupaten dan Kota, nilai Hak Tanggungan yang merupakan nilai kredit yang

diperoleh dari agunan yang berbentuk Sertipikat Hak Atas Tanah nilainya

melampau APBD masing-masing. Nilai hak tanggungan tersebut ada yang dalam

bentuk mata uang Rupiah ada juga yang dalam bentuk nilai mata uang asing

seperti US Dollar, Dollar Australia, Yen dan Dollar Singapore.

Nilai Hak Tanggungan yang sangat besar ini secara langsung maupun tidak

langsung telah memberikan gambaran belanja investasi yang dilakukan oleh para

pelaku ekonomi baik makro maupun mikro dalam skop lokal, nasional bahkan

internasional. Semakin besar nilai Hak Tanggungan di suatu wilayah secara

langsung cenderung akan berbanding lurus dengan besarnya investasi. Besarnya

investasi akan berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan

selanjutnya ekonomi nasional yang merupakan stimulan meningkatnya daya beli

atau konsumsi masyarakat yang dalam bahasa sosialnya disebut kesejahteraan

(welfare).


54

Tabel 18. Nilai Hak Tanggungan (HT) dari Produk Sertipikat HAT yang Dikeluarkan oleh BPN selama tahun 2014.

Melihat dari nilai Hak Tanggungan baik secara wilayah maupun nasional yang

dihasilkan per tahun dimana peran BPN didalamnya sangatlah besar, maka dapat

dikatakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung BPN telah

berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional melalui

produk pertanahan (sertipikat, peta dan lain-lain) yang memberikan economic

value added (EVA) bagi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.


55

Dalam prosesnya, Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh BPN selanjutnya akan

menstimulasi bertumbuhnya investasi, namun sebagaimana penjelasan dalam

gambar diatas, dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) posisi pengungkit ekonomi

pembangunan yang diemban oleh BPN, yaitu :

1. Proses Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN terhadap seluruh bidang

tanah yang ada akan membuat para pemilik memiliki Sertipikat Hak Atas

Tanah (HAT) yang kemudian guna kepentingan ekonomi dan investasi

dipasang sebagai Hak Tanggungan dilembaga keuangan atau perbankan.

Invenstasi yang kemudian dilakukan melalui kredit yang dperoleh disatu sisi

akan memicu pertumbuhan ekonomi melalui alur makro dan mikro economic

household lifecycle yang dalam proporsi ekonomi tertentu dan berimbang akan

menciptakan akses kesejahteraan masyarakat (social welfare);

2. Secara teknis substantif, pendaftaran tanah akan dilaksanakan beriringan dan

saling menopang dengan penataan ruang (spatial planning), penataan ruang

disetiap tingkatan wilayah akan membuat area investasi maupun

pembangunan lainnya terpetakan dengan jelas dan akurat dengan

pertimbangan kedepannya adalah kesejahteraan dan keseimbangan

keberlanjutan ekosistem serta lingkungan. Kondisi ini merupakan salah satu

variabel kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ilustrasi terhadap kinerja BPN-RI lainnya dalam hal memberikan nilai

tambah bagi pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari gambar 32


56

dimana membandingkan antara APBN.P selama tahun 2014 dengan jumlah

Hak Tanggungan selama 2014.

Gambar 33. Perbandingan antara APBNP 2014 dengan Capaian Hak Tanggungan

Ada sebanyak 658,63 Triliun dana yang dibiayai oleh lembaga-lembaga

perbankan kepada masyarakat secara umum yang menggunakan produk

legalisasi asset BPN-RI berupa sertipikat tanah sebagai angunan, capaian ini

tentunya sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat

Indonesia.


57

IV. PENUTUP

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan sebagian tugas

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral; melalui tugas

dan fungsi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan manajemen dan pelayanan

pertanahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKj) BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN

2014 ini telah tersusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja

instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mencakup kinerja jajaran

pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2014. Laporan Kinerja ini

menguraikan berbagai capaian sebagai wujud keberhasilan, di samping hambatan,

kendala, dan masalah yang dihadapi hingga peyebab kegagalan dalam mencapai rencana

strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun

2014. Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam bingkai capaian

Indikator Kinerja Utama serta analisis kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia berdasar tujuan dan sasaran lima tahunan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia telah menyusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan

misi, hingga tujuan dan sasaran yang diwujudkan dalam program kerja dan kegiatan

dalam kurun waktu 2010-2014. Selanjutnya, Renstra 2010-2014 dirumuskan dalam setiap

tahun berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia berdasarkan RPJM bidang pertanahan yang berlaku.

Uraian hasil capaian kinerja selama periode 2014 pada umumnya dapat memenuhi target

sesuai ketersediaan anggaran, meskipun pada beberapa kegiatan ternyata target lebih

rendah dari rencana. Hal tersebut, yakni keberhasilan maupun kegagalan capaian

strategis merupakan resultan dari kinerja jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota, selain peran serta secara aktif

masyarakat dan dunia usaha/korporat.

Langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia tahun mendatang:

1. Penyelarasan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan

Pelaporan Kinerja;


58

2. Konsistensi dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terhadap target yang tertera dalam

dokumen rencana kerja dan anggaran;

3. Perencanaan kegiatan yang realistis, terkoordinasi, dan terintegrasi; terutama yang

berkaitan dengan pihak-pihak di luar jajaran BPN dalam kegiatan lintas-sektor

sehingga sejak awal telah dapat dipastikan target yang diusulkan;

4. Pemanfaatan tenaga di luar struktur dalam pelaksanaan tugas teknis bila

memungkinkan, misalnya “outsourcing” tenaga pengukuran bidang tanah bekerjasama

dengan Surveyor Berlisensi demi peningkatan capaian target pengukuran bidang

tanah dalam sertifikasi;

5. Komitmen secara sungguh-sungguh segenap personil jajaran Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan fisik,

adminitrasi, dan keuangan yang didukung oleh pelaksana yang kredibel, kompeten,

kapabel, dan memiliki kapasitas yang layak lagi konsekuen dan konsisten; dan

6. Setiap strategi yang dirumuskan telah dirinci berupa tahapan dan didukung semua

sumberdaya yang diperlukan terangkum rencana aksi, penjadwalan, dan seterusnya

yang merupakan peta jalan (roadmap) pencapaian target kinerja yang ditetapkan; serta

7. Pengungkapan secara memadai setiap hasil pelaksanaan kegiatan hingga

penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan agar memudahkan kepada

berbagai pihak yang akan melakukan penilaian atas kinerja instansi, baik fisik maupun

keuangan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2014,

dengan harapan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sarana

peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPN-RI.

Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan,

harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran untuk peningkatan.

Kementerian/Lembaga : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tahun Anggaran : 2014

1. 865.491 Bidang

2. Terkendalinya penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

161 SK

a. 11.250 Bidang

b. 154.075 Bidang

3.018 Kasus

a. Jumlah cakupan Peta Dasar 259.475 Ha

b. Jumlah cakupan Peta Tematik 495.000 Ha

c. Jumlah cakupan Peta Potensi 699.000 Ha

6. Meningkatnya kualitas layanan

pertanahan A

Jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan

Jumlah bidang tanah yang ditata melalui Konsolidasi Tanah

Terpenuhinya infrastruktur

pertanahan

Indikator Kinerja

5.

Berkurangnya Kasus Pertanahan 4. Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan

3.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi

aset tanah dengan nilai Sangat Baik (A)

Terciptanya pengaturan dan

penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

secara optimal

(1)

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH

Sasaran Strategis Target

(3)(2)

HERDARMAN SUPANDJI

Terwujudnya Jaminan Kepastian

Hukum Hak Atas Tanah

Jakarta, Maret 2014

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Jumlah bidang tanah yang ditata melalui Redistribusi Tanah

Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi

Formulir 1

2010 2014

1 5 6 7

A PROGRAM : PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL

1 PUSAT

2 Tersedianya cakupan wilayah jaringan referensi

satelit pertanahan (JRSP) untuk mendukung

akselerasi pelaksanaan kegiatan pertanahan melalui

kegiatan pengukuran dasar (hektar)

100.000 6.376.000

3 Tersedianya peta dasar pertanahan untuk

pendaftaran tanah, pemetaan tematik, pemetaan

nilai tanah dan kegiatan pertanahan lainnya melalui

kegiatan pemetaan dasar (hektar)

3.500.000 9.000.000

5 Tersedianya peta dan informasi potensi nilai tanah

dan kawasan sebagai referensi dan indikator

ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan

rakyat melalui kegiatan survey potensi tanah

(hektar)

218.160 10.626.700

6 Tersedianya geospasial database pertanahan sesuai

dengan standar infrastruktur data spasial nasional

(Standar IDSN) melalui kegiatan pemetaan dasar

pertanahan (hektar)

472.280 2.361.400

7 Tersedianya kebijakan teknis mengenai pembuatan

dan pengelolaan data spasial pertanahan nasional

melalui kegiatan penyusunan pedoman dan

standarisasi (paket)

1 5

4

Terwujudnya suatu kondisi yang

mampu menstimulasi,

mendinamisasi dan memfasilitasi

pengembangan infrastruktur

pertanahan secara nasional,

regional dan sektoral, yang

diperlukan di seluruh Indonesia;

2 3 4

1 Tersedianya cakupan wilayah kerangka dasar

kadastral nasional melalui kegiatan pengukuran

2.125.340Tersedianya peta-peta tematik pertanahan

mendukung perencanaan dan arah penyelenggaraan

kegiatan pertanahan dan berkontribusi dalam

penyusunan data spasial pertanahan nasional melalui

kegiatan pemetaan tematik (hektar)

a. DEPUTI BIDANG

SURVEI, PENGUKURAN,

DAN PEMETAAN (DEPUTI

I)

Outcome :

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010 -2014 BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET

PELAKSANA

10.626.700

DEPUTI BIDANG

SURVEI,

PENGUKURAN,

DAN PEMETAAN

5.000.000 5.000.000

F.1-1

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

i.

1 Pengukuran dan pemetaan

Kerangka Dasar Kadastral

Nasional di Kab/Kota, Koridor

Batas Kawasan dan Koridor

Batas Wilayah sesuai standar

dan ketentuan Juknis

1 Tersedianya standar dan mekanisme kendali mutu,

pengukuran dan pemetaan kerangka dasar kadastral

nasional, koridor batas kawasan dan koridor batas

wilayah administrasi yang dihasilkan (paket)

1 5

2 Tersedianya sistem referensi

sesuai standar

2 Hasil pengukuran koridor Batas Kawasan, Koridor

Batas Wilayah Administrasi dan Pulau Terluar

(hektar)

15.560 77.800

3 3 Cakupan wilayah sistem JRSP untuk membangun

kerangka dasar kadastral sesuai standar nasional

(hektar)

100.000 2.802.700

4 Jumlah dokumentasi titik dasar teknik (titik). 28 138

5 Jumlah layanan informasi pengukuran dasar (paket) 10 50

ii.

1 Jumlah dokumen standard dan mekanisme survei

dan pemetaan dasar (paket)

1 5

2 Jumlah citra optis resolusi tinggi (hektar) 400.000 8.000.000

3 Jumlah citra optis resolusi menengah (hektar) 4.000.000 20.000.000

4 Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai

standar (hektar)

600.000 9.000.000

5 Tersedianya geospasial database unsur dasar

geografi sesuai dengan standar infrastruktur data

spasial nasional (Standar IDSN) (hektar)

680.000 3.400.000

6 Jumlah supervisi/monitoring pemetaan dasar

(paket)

33 165

7 Jumlah pembinaan pejabat fungsional survei dan

pemetaan (paket)

33 165

8 Jumlah bimbingan teknis pemetaan dasar (paket) 1 5

9 Jumlah pengadaan/upgrading hardware dan

software (paket)

2 10

Terlaksananya Survei dan

Pemetaan Dasar Sesuai Standar

Operasi dan Prosedur (SOP)

KEGIATAN :

PENGUKURAN DASAR

Output : Direktorat

Pengukuran Dasar

Tersedianya konsep

peraturan tentang

pengukuran dan pemetaan

kerangka dasar

Output : Direktorat

Pemetaan Dasar

KEGIATAN :

PEMETAAN DASAR

F.1-2

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

iii.

1 Tersedianya Peta-Peta

Tematik Utama Pertanahan

sesuai dengan NSPM untuk

mendukung pelaksanaan

program dan kegiatan BPN RI

1 Jumlah pemetaan tematik model untuk penyusunan

standar pemetaan tematik pertanahan pada wilayah

pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, wilayah

ekonomi khusus dan bidang tanah ataupun untuk

tema pertanahan tertentu (paket)

95.380 476.900

2 2 Jumlah kajian / studi standarisasi pemetaan

tematik pertanahan. (paket)

1 5

3 Jumlah peraturan/juklak/juknis NSPM untuk survei

dan pemetaan tematik pertanahan yang ditetapkan

(paket)

1 5

4 Jumlah integrasi secara nasional peta-peta tematik

pertanahan hasil kerja Kanwil BPN Propinsi (paket)

3.175.000 21.462.800

5 Jumlah konversi data tematik ke dalam Sistem

Aplikasi Geodatabase (paket).

3.175.000 21.462.800

6 Jumlah supervisi/monitoring pemetaan tematik

(paket)

33 165

7 Jumlah Bimbingan Teknis Pemetaan Tematik

(paket)

26 132

8 Jumlah pengadaan/upgrading hardware dan

software penunjang pemetaan tematik (paket).

1 5

9 Jumlah dokumentasi atau publikasi peta tematik

pertanahan nasional (paket).

1 5

10 Jumlah (tema) peta-peta tematik lainnya

terpetakan sesuai dengan NSPM (paket)

1 5

11 Jumlah data sosial, ekonomi, demografi untuk

pemetaan tematik yang diperlukan untuk

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

pertanahan (paket)

1 5

KEGIATAN :

PEMETAAN TEMATIK

Ouput : Direktorat

Pemetaan Tematik

Tersedianya NSPM tentang

pelaksanaan pemetaan

tematik pertanahan secara

nasional

F.1-3

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

iv.

1 Jumlah survei potensi tanah di wilayah khusus dan

strategis (hektar)

199.400 7.726.900

2 Jumlah supervisi (paket) 33 165

3 Jumlah pembinaan/bimtek/sosialisasi (paket) 33 165

4 Jumlah peraturan/juklak/juknis (paket) 2 8

5 Jumlah studi penilaian tanah (paket) 0 2

6 Jumlah pengembangan/sosialisasi aplikasi nilai

bidang tanah dan kawasan (paket)

20 99

7 Jumlah kegiatan peningkatan

pengetahuan/ketrampilan tenaga penilai tanah

(orang)

8 42

8 Jumlah peralatan penunjang survei dan pemetaan

bidang tanah dan kawasan (paket)

1 5

9 Jumlah pembangunan/pengembangan sistem

informasi nilai aset pertanahan (paket)

0 1

10 Jumlah pengintegrasian peta ZNT, ZNEK, dan

penyebaran data transaksi tanah ke dalam sistem

aplikasi geodatabase BPN RI (paket)

3.423.640 20.605.200

b

1 Tersedianya rumusan kebijakan di bidang Hak

Tanah dan Pendaftaran Tanah (paket)

1 5

2 Bertambahnya jumlah bidang tanah terdaftar

(bidang)

1.635.515 15.828.400

3 Tersedianya database legalitas aset tanah yang

berkualitas sesuai dengan standar (paket)

1 5

i

1 Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah

(SK)

350 1.750

2 Jumlah data penetapan hak dalam data base Sistem

Informasi Pertanahan (Paket)

1 5

3 Terlaksananya Pembinaan, monitoring, pengendalian

dan evaluasi teknis pengaturan dan penetapan hak

tanah (Paket)

1 5

4 1 5

Direktorat

Pengaturan dan

Penetapan Hak

Tanah

Tersedianya rumusan kebijakan

teknis dibidang pengaturan dan

penetapan hak tanah serta

meningkatnya pelaksanaan

penetapan dan perizinan hak tanah.

DEPUTI BIDANG

HAK TANAH DAN

PENDAFTARAN

TANAH

Direktorat Survei

Potensi TanahTersedianya Peta Nilai Potensi

Tanah Sesuai Standar Operasi dan

Prosedur (SOP) sebagai referensi

dan indikator ekonomi tanah untuk

keadilan dan kesejahteraan rakyat

KEGIATAN : SURVEI

POTENSI TANAH

Output :

DEPUTI BIDANG HAK

TANAH DAN

PENDAFTARAN TANAH

Outcome:

Terwujudnya percepatan legalisasi

aset pertanahan, ketertiban

administrasi pertanahan dan

kelengkapan informasi legalitas

aset tanah

Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman

dan mekanisme pengaturan dan penetapan hak

KEGIATAN :

PENGATURAN DAN

PENETAPAN HAK

TANAH

Output :

F.1-4

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

ii

1 Jumlah kebijakan teknis penetapan batas ruang dan

perairan (Paket)

0 1

2 Jumlah bidang tanah yang ditetapkan batasnya

(HGU) (Hektar)

416.140 2.080.700

3 Jumlah Penetapan Batas satuan Ruang Atas dan

Bawah Tanah (Unit Satuan Ruang)

5.540 27.700

4 Jumlah Penetapan Batas satuan Ruang Perairan

(Unit Satuan Ruang)

300 1.400

5 Jumlah sistem informasi bidang tanah yang

dibangun (HGU, HGB, HPL dan HP) (Paket)

1 5

6 Jumlah surveyor kadastral berlisensi yang

ditetapkan (orang)

139 694

7 Jumlah asisten surveyor kadastral berlisensi yang

ditetapkan (orang)

820 4.100

8 1 5

iii.

1 Jumlah pelaksanaan pengadaan tanah di tingkat

pusat (Paket)

1 5

2 Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak

pengelolaan instansi pemerintah, Pemerintah

Daerah dan BUMN/BUMD (SK)

120 600

3 Jumlah rekomendasi perjanjian pemanfaatan,

penggunaan tanah atas bagian-bagian Hak

Pengelolaan (SK)

30 150


dan evaluasi teknis Pengaturan dan pengadaan

tanah pemerintah (Paket)

1 5

5 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman

dan mekanisme Pengaturan dan pengadaan tanah

pemerintah (Paket)

1 5

KEGIATAN :

PENGATURAN DAN

PENGADAAN TANAH

DAN LEGALISASI

TANAH INSTANSI

PEMERINTAH DAN

BUMN/BUMD

KEGIATAN :

PENINGKATAN

KUALITAS

PENGUKURAN,

PEMETAAN DAN

INFORMASI BIDANG

TANAH, RUANG DAN

PERAIRAN

Output :

Direktorat

Pengaturan dan

Pengadaan Tanah

Pemerintah

Terlaksananya Pengaturan

pengadaan tanah pemerintah,

penetapan hak atas tanah dan hak

pengelolaan instansi pemerintah

dan BUMN/BUMD secara lebih

baik

Direktorat

Penetapan Batas

Bidang Tanah dan

Ruang

Terlaksananya pengukuran

pemetaan dan informasi bidang

tanah, ruang dan perairan yang

berkualitas.

Terlaksananyapembinaan, monitoring, pengendalian

dan evaluasi teknis Penetapan Batas Bidang Tanah

dan Ruang (Paket)

Output :

F.1-5

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

iv.

1 Pengelolaan Penggunaan blangko sertipikat tanah

dan blangko akta PPAT (Paket)

1 5

2 Jumlah PPAT yang ditetapkan (orang) 764 3.820


dan evaluasi teknis Pendaftaran hak atas tanah dan

guna ruang (Paket)

1 5

4 1 4

c

1 1 5

2 neraca penatagunaan tanah (kab/Kota) 100 498

3 Penyelenggaraan redistribusi tanah dalam rangka

tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan

serta tersedianya data tekstual dan spasial bidang

tanah tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah (P4T) dalam rangka

penataan ketimpang

- redistribusi (bidang) 210.000 1.544.000

- IP4T (bidang) 335.665 5.011.186

4 Penyelenggaraan konsolidasi tanah untuk

mewujudkan lingkungan yang berkualitas (Bidang)

10.000 63.850

5 134 672

KEGIATAN :

PENINGKATAN

PENDAFTARAN HAK

TANAH DAN GUNA

RUANG

Output : Direktorat

Pendaftaran Hak

Tanah dan Guna

Ruang

Terwujudnya Pembinaan dan

pengelolaan pendaftaran hak atas

tanah, hak milik atas satuan rumah

susun, tanah wakaf, guna ruang dan

perairan serta PPAT

Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman

dan mekanisme pendaftaran hak atas tanah, hak

milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, dan

guna ruang serta perairan (Paket)

DEPUTI BIDANG

PENGATURAN

DAN PENATAAN

PERTANAHAN

Meningkatnya pengaturan dan

penataan penguasaan dan

pemilikan tanah serta pemanfaatan

dan penggunaan tanah secara

optimal.

Tersusunnya kebijakan dan pelaksanaan

penatagunaan tanah yang optimal

Terciptanya Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah

Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah

Tertentu (wilayah)

DEPUTI BIDANG

PENGATURAN DAN

PENATAAN PERTANAHAN

Outcome:

F.1-6

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

i

1 5

2 Terbangunan basis data dan jaringan penatagunaan

Tanah di pusat dan daerah di 33 Provinsi (paket)

1 5

3 Tersusunnya Neraca Penatagunaan Tanah di pusat

dan daerah (Kab/Kota, Kecamatan, Lokasi,

Kawasan Khusus)

- Provinsi 7 33

- Kab/Kota 100 500

- Kecamatan 0 498

- Lokasi 3 16

- Kawasan Khusus 1 5

4 Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal

Penatagunaan Tanah dalam mewujudkan Rencana

Tata Ruang (Paket)

1 5

5 Terlaksananya monitoring perubahan penggunaan

tanah skala besar, perdesaan dan perkotaan

(paket)

2 10

ii

2 9

2 645.565 6.580.400

3 Persentase data P4T yang sesuai NSPM (Bidang) 334.665 5.030.400

4 Jumlah workshop landreform yang diselenggarakan

(Paket)

2 10

5 penerima manfaat sesuai dengan NSPM (KK) 310.000 1.550.000

6 Jumlah tanah kelebihan maksimum dan absentee

yang terbayar (Hektar)

280 1.400

7 Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi

tanah obyek landreform (TOL) dan atau yang

dikeluarkan dari TOL (Hektar)

620.000 3.100.000

KEGIATAN :

PENGEMBANGAN

KEBIJAKAN TEKNIS

DAN PELAKSANAAN

PENATAGUNAAN

TANAH

Out put :

kebijakan teknis dan pelaksanaan

Penatagunaan tanah yang optimal 1 Pedoman di bidang pengaturan dan penataan,

penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

(jumlah)

Jumlah data dan informasi P4T dan Redistribusi

yang terintegrasi dalam Sistem Informasi

Manajemen Landreform (Bidang)

1 Jumlah rumusan kebijakan teknis landreform yang

disusun (Rumusan)

Direktorat

Penatagunaan

Tanah

KEGIATAN :

PENGELOLAAN

LANDREFORM

Output : Direktorat

LandreformTerciptanya pengelolaan

landreform yang lebih baik

F.1-7

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

iii.

1 Jumlah rumusan kebijakan teknis konsolidasi tanah

yang disusun (Rumusan)

2 10

2 Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah (Provinsi) 7 33

3 Proporsi provinsi orang/pihak yang bersedia

mengikuti konsolidasi tanah terhadap jumlah

promosi dan koordinasi (provinsi)

7 33

iv.

1 Jumlah rumusan kebijakan teknis Pertanahan

Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan

Wilayah Tertentu yang tersusun

1 5

(TCK/NSPM Inventarisasi, Zonasi, Penataan dan

Monev)2 Jumlah Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,

Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) yang

- pulau kecil terluar 4 41

- pulau kecil perairan dalam 8 67

- pesisir strategis (Kecamatan) 0 12

- wilayah tertentu (Lokasi) 2 20

- penyusunan basis data (Paket) 1 5

- sosialisasi data WP3WT (Paket) 1 5

- bimbingan teknis di provinsi (Paket) 7 33

- supervisi inventarisasi di provinsi (Paket) 7 33

3 Persentase kegiatan penataan kawasan dan

monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan

Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan

Wilayah Tertentu yang terlaksana.

- zonasi pemanfaatan kawasan (Paket) 1 5

- penataan kawasan (Paket) 1 5

- monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan

Kabupaten (Paket)

4 69

- konsultasi teknis / workshop / studi banding

(paket)

1 5

- koordinasi pengembangan sumberdaya kawasan

(Paket)

1 5

KEGIATAN :

PENGELOLAAN

KONSOLIDASI

TANAH

Output : Direktorat

Konsolidasi TanahTerlaksananya pengelolaan

konsolidasi tanah

KEGIATAN :

PENGELOLAAN

WILAYAH PESISIR,

PULAU-PULAU KECIL,

PERBATASAN DAN

WILAYAH TERTENTU

(WP3WT)

Output : Direktorat Wilayah

Pesisir, Pulau-Pulau

Kecil, Perbatasan

dan Wilayah

Tertentu

Terlaksananya pengelolaan Wilayah

Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,

Perbatasan dan Wilayah Tertentu.

F.1-8

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

d

1 Luas tanah hak dan tanah yang telah mempunyai

dasar penguasaan yang terindikasi terlantar yang

57.500 750.000

2 Luas tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis

yang dikelola (Hektar)

18.400 400.000

3 Jumlah masyarakat kurang mampu yang

memperoleh akses penguatan HAT dan akses

sumber-sumber ekonomi (orang)

56.000 379.300

i

1 Jumlah Rumusan Kebijakan teknis pengendalian

Penerapan Kebijakan Program Pertanahan (Paket)

1 5

2 Jumlah Data dan Informasi hak atas tanah dan

perijinan yang diindikasikan terlantar yang

terintegrasi dalam basis data (paket)

1 5

3 Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi

pengendalian penerapan kebijakandan program

pertanahan (paket)

33 165

4 Jumlah data dan informasi penerapan program

pertanahan dan sektoral (paket)

2 10

ii

1 Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan

Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis

(Paket)

1 6

2 Jumlah Analisa ketersediaan tanah untuk

kepentingan masyarakat, pemerintah dan badan

usaha (Paket)

0 18

3 Jumlah kerjasama antar instansi dalam pengelolaan

tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis

(Paket)

0 6

4 Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi

pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan

tanah kritis (Paket)

33 165

DEPUTI BIDANG

PENGENDALIAN

PERTANAHAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Outcome: DEPUTI BIDANG

PENGENDALIAN

PERTANAHAN

DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Terwujudnya Pengendalian

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah dan

Pemberdayaan masyarakat dalam

rangka Peningkatan Akses

terhadap sumber ekonomi

KEGIATAN :

PENGENDALIAN

PERTANAHAN

Output : Direktorat

Pengendalian

Penerapan

Kebijakan Dan

Program

Terlaksananya Pengendalian

Penerapan Kebijakan Dan Program

KEGIATAN :

PENGELOLAAN

TANAH NEGARA,

TANAH TERLANTAR

DAN TANAH KRITIS

Ouput : Direktorat

Pengelolaan Tanah

Negara, Tanah

Terlantar Dan

Tanah Kritis

Terselenggaranya pengelolaan

tanah negara, tanah terlantar dan

tanah kritis

F.1-9

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

iii.

1 Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme (paket) 1 5

2 Pengembangan Basis Data Pemberdayaan

Masyarakat dan kelembagaan bidang pertanahan

(paket)

1 5

3 Jumlah kerjasama antar instansi dalam

pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan

(Paket)

2 10

4 Peningkatan partisipasi masyarakat dan

kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat

bidang pertanahan (Paket)

33 165

5 Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam

pemberdayaan masyarakat di pemukiman informal,

daerah konflik dan bencana (paket)

2 12

e

1 Jumlah Pengkajian/analisa atas sengketa konflik

dan perkara pertanahan ,

590 3.650

2 Jumlah Penanganan, Penyelesaian Sengketa Konflik

dan perkara pertanahan (kasus)

1.666 6.000

3 Jumlah Percepatan Pengkajian, penanganan,

penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan

(kasus)

960 4.250

i

1 Jumlah rumusan kebijakan teknis sengketa

pertanahan yang disusun (Paket)

0 4

2 Jumlah Objek sengketa yang dikaji dan dipetakan

akar masalahnya (kasus)

93 500

3 Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan (kasus) 93 300

4 Jumlah Keputusan Penghentian dan Pembatalan Hak

atas Tanah (SK)

20 140

5 Jumlah Pembinaan dan evaluasi sengketa

pertanahan di daerah (Paket)

33 165

KEGIATAN :

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

KELEMBAGAAN

DALAM

PENGELOLAAN

PERTANAHAN

Output : Direktorat

Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Kelembagaan

Terselenggaranya akses

masyarakat dan lembaga terhadap

penguatan hak atas tanah dan

sumber permodalan dan produksi

serta pemberdayaan masyarakat

secara integratif dan lintas sektor

DEPUTI BIDANG

PENGKAJIAN DAN

PENANGANAN

SENGKETA DAN

KONFLIK

PERTANAHAN

Outcome: DEPUTI BIDANG

PENGKAJIAN

DAN

PENANGANAN

SENGKETA DAN

KONFLIK

PERTANAHAN

KEGIATAN :

PENGKAJIAN,

PENANGANAN DAN

PENYELESAIAN

SENGKETA

PERTANAHAN

Output:

Berkurangnya sengketa, konflik

dan perkara pertanahan serta

mencegah timbulnya sengketa,

konflik dan perkara pertanahan

Direktorat

Sengketa

Pertanahan

Terlaksananya Pengkajian,

Penanganan dan Penyelesaian

Sengketa Pertanahan secara lebih

berkualitas

F.1-10

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

ii

1 Jumlah Obyek konflik yang dapat dikaji dan

dipetakan akar masalahnya (Kasus)

67 400

2 Jumlah Penanganan Konflik Pertanahan (kasus) 67 240

3 Jumlah rumusan kebijakan teknis konflik

pertanahan yang disusun (Surat Edaran/Juknis)

1 5

4 Jumlah pembinaan dan evaluasi konflik pertanahan

di daerah (Paket)

20 100

iii.

1 Jumlah obyek perkara dapat dikaji dan dipetakan

akar masalahnya (kasus)

30 250

2 Jumlah Perkara yang ditangani dan dimenangkan

oleh pihak BPN RI (Kasus)

30 170

3

4 Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Perkara yang

disusun (Surat Edaran/Juknis)

1 5

5 Jumlah Supervisi dan Monitoring/Evaluasi Perkara

Pertanahan di daerah (Paket)

27 135

2

KANWIL BPN PROVINSI

1 luas wilayah yang dipetakan dan bidang tanah

yang ditetapkan batasnya

2.100.000 10.500.000

- JRSP (hektar) 4.385.934 21.929.672

- Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar) 943.753 4.718.765

- Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar) 5.662.517 28.312.587

- Peta Tematik Utama Pertanahan:

Peta Penggunaan Tanah (hektar) 11.325.035 56.625.175

Peta Penguasaan Tanah (hektar) 11.325.035 56.625.175

Peta Kemampuan Tanah (hektar) 11.325.035 56.625.175

Peta Tempat-Tempat Penting (hektar) 11.325.035 56.625.175

- Peta Potensi Nilai Tanah dan Kawasan skala

1:25.000 (hektar)

6.535.489 32.677.445

KEGIATAN :

PENGKAJIAN DAN

PENANGANAN

KONFLIK

PERTANAHAN

Direktorat Konflik

Pertanahan

KEGIATAN :

PENANGANAN DAN

PENYELESAIAN

PERKARA

PERTANAHAN

Output : Direktorat Perkara

Pertanahan Terlaksananya penaganan dan

penyelesaian perkara pertanahan

secara lebih berkualitas

25Jumlah Penyelesaian tindak lanjut pelaksanaan

putusan pengadilan (kasus)

Output:

Terlaksananya Pengkajian dan

Penanganan Konflik Pertanahan

secara lebih berkualitas

KEGIATAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DI DAERAH

150

KEGIATAN :

PENGELOLAAN

PERTANAHAN

PROVINSI

Output : Seluruh Kantor

Wilayah BPN

ProvinsiPertanahan yang terkelola dengan

baik untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat,

keadilan P4T, keharmonisan sosial

masyarakat dan keberlanjutan

kehidupan masyarakat dalam

wilayah provinsi

F.1-11

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

- Laporan hasil supervisi (paket) 135 675

- Laporan hasil pembinaan/bimtek/sosialisasi ke

kab/kota (paket)

33 165

- Peta ZNT, ZNEK dan penyebaran data transaksi

tanah yang terkoreksi dan disahkan (paket)

135 675

- Tenaga profesional di bidang penilaian tanah

(orang)

99 495

- Tenaga terampil di bidang penilaian tanah (orang) 264 1.320

- Hardware dan software teknologi informasi yang

terkini (paket)

99 495

- Penetapan Batas HPL Transmigrasi (Hektar) 11.010 55.000

- Penetapan Batas Swadaya (Bidang) 2.482.120 6.056.010

Indikator Output pada Kab/Kota :

- Peta Dasar skala 1:1.000 (Ha) 31.458 157.300

- Peta Potensi Tanah (Ha) 70.781 353.900

- Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah

Kabupaten/Kota (Paket)

415 2.100

- Informasi Peta ZNT, ZNEK dan Data Transaksi

tanah Kabupaten/Kota (Paket)

415 2.100

- Hardware dan software teknologi informasi yang

terkini

415 2.100

2 Jumlah legalisasi aset tanah, pengelolaan

Informasi dan pemeliharaan data pertanahan

- PRONA (Bidang) 223.330 2.500.000

- Transmigrasi (Bidang) 30.237 642.428

- Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi (Hektar) 175.000

- Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik)

(Bidang)

400.000

- Tanah UKM (Bidang) 30.000 110.000

- Tanah Petani (Bidang) 23.000 127.002

- Tanah Nelayan (Bidang) 3.000 59.000

- Sertipikasi Pasca Bencana di Nias (bidang) 20.000

- Sertipikasi Perumahan Rakyat Sederhana (bidang) 30.000

- Legalisasi Swadaya (Bidang) 1.062.458 4.037.340

- Pengelolaan Informasi Pertanahan 2.591.759 4.100.000

F.1-12

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

- Pemeliharaan Data Pertanahan 3.961.033 6.241.000

- Pemeriksaan tanah 546.750 1.260.000

3 Penataan dan pengaturan pertanahan

- Redistribusi Tanah (Bidang) 210.000 1.050.000

- Konsolidasi Tanah (Bidang) 10.000 50.000

- Neraca Penggunaan Tanah (Kabupaten/Kota) 100 500

- Inventarisasi P4T (Bidang) 335.665 1.678.325

- Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang) 15.550 15.550

- Konsolidasi Tanah Swadaya (Bidang) 24.615 31.615

- Penataan dan Inventarisasi P3WT 177 885

4 Luas Aset tanah terindikasi terlantar/ bekas

hak/ tanah kritis dan jumlah

POKMASDARTIBNAH/GEMARA

- Identifikasi dan Penertiban Tanah Terindikasi

Terlantar (Hektar)

57.500 287.500

- Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis

(Hektar)

18.400 92.000

- Pembentukan POKMASDARTIBNAH/GEMARA

(Kelompok)

201 1.005

- Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah UKM,

Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket)

33 165

- Inventarisasi Tanah Hak yang diindikasikan

terlantar (Paket)

33 165

5 Jumlah pengkajian dan penanganan sengketa,

konflik dan perkara pertanahan

2.791 13.955

- Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan

400 2.000

- Penanganan Perkara Pertanahan 731 3.655

- Mediasi 700 3.500

- Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan

Beraspek Perdata/TUN (Operasi Tuntas)

900 4.500

- Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan

Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa)

60 300

F.1-13

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

B

1

1 Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan

BPN RI denganPagu yang dialokasi Pemerintah

kepada BPN RI (%)

20 100

2 Meningkatnya opinilaporan hasil keuangan dan

kekayaan BPN RI (tingkat)

- WTP

3 terpenuhinya kebutuhan pegawai di seluruh Unit

Kerja di lingkungan BPN RI (%)

20 100

4 Terwujudnya penataan sistem politik dan hukum

pertanahan/keagrariaan (Paket)

5 25

5 Prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang

dijadikan bahan kebijakan pertanahan

70 100

6 Meningkatnya persentase pemenuhan data dan

informasi pertanahan yang dibutuhkan (%)

12 60

7 Meningkatnya status akreditasi Program Studi

STPN (Nilai)

- A

8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat "Sangat

Memuaskan"

"Sangat

Memuaskan"9 Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan BPN

RI (%)

20 100

10 Bertambahnya jumlah pegawai BPN RI yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

kebutuhan organisasi (%)

8 40

11 Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan

barang milik negara (%)

20 100

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PUSAT

SEKRETARIAT UTAMA Outcome: SEKRETARIAT

UTAMAMeningkatnya Kualitas Koordinasi,

Sinkronisasi dan Integrasi

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPN

RI serta Mutu Pelayanan Publik di

Bidang Pertanahan

F.1-14

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

i

1 Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan

BPN RI denganPagu yang dialokasi Pemerintah

kepada BPN RI (%)

20 100

2 Persentase kerja sama luar negeri bidang

pertanahan yang diprogramkan terlaksana (%)

20 100

3 Persentase data dan informasi hasil inventarisasi

pemantauan dan evaluasi dimanfaatkan dalam

rangka penyusunan program dan anggaran. (%)

20 100

4 Peningkatan peringkat LAKIP BPN RI (peringkat) 2 10

ii

1 Persentase pelaksanaan anggaran berjalan sesuai

peraturan yang berlaku (%)

20 100

2 Persentase ketersediaan data dan informasi

anggaran Badan Pertanahan Nasional; (%)

20 100

3 Persentase pelaksanaan dan Daya Serap anggaran

sesuai dengan rencana (%);

20 100

4 tersedianya data penyelesaian kerugian negara

(kasus)

20 100

5 terlayaninya pelaksanaan APBN (%) 20 100

6 PersentaseKeuangan Manual Bulanan dan Laporan

Keuangan BPN RI dengan SAI (Sistem Akuntansi

Instansi) menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) (%).

20 100

iii

1 Persentase penyelesaian konsep-konsep surat,

keputusan, atau dokumen lainnya yang

ditandatangani oleh KBPN RI, eselon I dan komite

Pertanahan

20 100

2 Persentase distribusi surat, dokumen, pesan ,

disposisi ke unit kerja Eselon I dengan tepat waktu

dan tepat sasaran

20 100

3 Persentase digitalisasi dokumen pimpinan 20 100

KEGIATAN :

PEMBINAAN

ADMINISTRASI DAN

PENGELOLAAN

ANGGARAN BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL

KEGIATAN :

PERENCANAAN,

PEMANTAUAN DAN

EVALUASI PROGRAM

DAN ANGGARAN

SERTA

ADMINISTRASI

KERJA SAMA LUAR

NEGERI BIDANG

PERTANAHAN

Output: Biro Perencanaan

Dan Kerjasama

Luar Negeri

Perencanaan, pemantauan dan

evaluasi program dan anggaran

serta administrasi kerjasama luar

negeri BPN RI yang berkualitas.

Biro Keuangan dan

Pelaksanaan

Anggaran

Terselenggaranya pengelolaan

anggaran sesuai dengan aturan

yang berlaku

Output:

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN

URUSAN TATA

USAHA PIMPINAN,

PENGAMANAN, DAN

URUSAN

KEPROTOKOLAN

Output: Biro Tata Usaha

Pimpinan Dan

Protokol

Terlaksananya pengelolaan tata

usaha pimpinan, keamanan, dan

urusan keprotokolan.

F.1-15

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

4 Persentase terjaminnya keamanan lingkungan

kantor BPN RI

20 100

5 Persentase Terjaminnya keamanan pimpinan BPN RI 20 100

6 Persentase Terlaksananya penyiapan urusan

keprotokolan bagi kegiatan KBPN RI dan Eselon I

20 100

7 Jumlah komunikasi dan koordinasi yang efektif

dengan eksternal dan internal lembaga

20 100

8 Jumlah pemberian penghargaan di bidang

pertanahan kepada perseorangan dan atau lembaga

(buah)

70 350

iv

1 Jumlah Pembinaan organisasi dan Kepegawaian 1 5

2 Proporsi organisasi yang tepat fungsi dan tepat

ukuran serta prosedur kerja yang jelas, efektif

efisien dan terukur (%)

20 100

3 Proporsi layanan pengembangan kepegawaian yang

tepat waktu dan tepat sasaran (%)

20 100

4 Proporsi layanan mutasi kepegawaian yang tepat

waktu dan tepat sasaran (%)

20 100

5 proporsi layanan umum kepegawaian yang tepat

waktu dan tepat sasaran (%)

20 100

6 Proporsi data kepegawaian yang lengkap dan akurat

dengan dukungan SIMPEG (%)

20 100

v

1 Terbinanya unit kerja pengelolatata naskah dinas,

tata kearsipan dan penggandaan (unit kerja)

120 600

2 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pegawai (%) 20 100

3 Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta

terpenuhinyaurusan rumah tangga kantor(orang)

1.300 6500

4 Terbinanya unit kerja pengelola Barang Milik

Negara dan tersedianya data Barang Milik Negara

yang akurat dan akuntabel (Unit Kerja)

120 600

5 Pengadaan Blanko Akta PPAT dan Blanko sertipikat 8.000.000 40.000.000

Biro Organisasi

dan KepegawaianPenataan organisasi dan layanan

kepegawaian

KEGIATAN :

PENGELOLAAN

ADMINISTRASI

UMUM

Output: Biro Umum

Terlaksananya pengelolaan

administrasi umum dan barang

milik negara

KEGIATAN :

PEMBINAAN

ORGANISASI DAN

PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN BPN

Output:

F.1-16

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

vi

1 Lima (5) standar sistem informasi pertanahan yang

mencakup teknologi informasi, data dan informasi,

perangkat lunak untuk internal dan eksternal,

perangkat keras dan sistem keamanan jaringan

1 5

2 Ketersediaaan data dan informasi pertanahan

nasional pada sistem informasi dan manajemen

pertanahan nasional (SIMTANAS) (%)

12 60

3 Kantor Pertanahan dan Layanan informasi

pertanahan online (%)

20 100

4 Kantor Pertanahan terlayani dengan program

Larasita (%)

20 100

vii

1 Jumlah Rancangan peraturan perundang-undangan

dan kebijakan di bidang pertanahan (Peraturan)

4 21

2 Jumlah Penyampaian informasi di bidang

pertanahan (paket)

2 10

3 Jumlah Peraturan perundang-undangan di bidang

pertanahan yang terdokumentasi dalam sistem

jaringan dokumentasi dan informasi hukum

(Peraturan)

250 1.251

4 Jumlah pemberian bantuan, pendampingan dan

konsultasi hukum bagi lembaga dan pejabat BPN RI

(paket)

2 10

viii

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan (paket) 9 49

Pusat Hukum dan

Hubungan

Masyarakat

Terlaksananya pengembangan

peraturan perundang-undangan

bidang pertanahan dan Hubungan

Masyarakat

Tersedianya Data dan Informasi

Pertanahan yang terintegrasi

secara nasional dalam rangka

pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Pertanahan Nasional

(SIMTANAS)

KEGIATAN :

PENGEMBANGAN

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN BIDANG

PERTANAHAN DAN

HUBUNGAN

MASYARAKAT

Pusat Data Dan

Informasi

Pertanahan

Output :

KEGIATAN :

PENGELOLAAN DATA

DAN INFORMASI

PERTANAHAN

Output:

KEGIATAN :

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

BIDANG

PERTANAHAN

Output: Pusat Penelitian

dan PengembanganTerlaksananya Penelitian dan

Pengembangan Bidang Pertanahan

F.1-17

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

ix

1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan bagi seluruh CPNS di lingkungan BPN

RI

878 3.678


Kepemimpinan bagi seluruh pejabat struktural di

lingkungan BPN RI

125 625

3 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

bagi pegawai di lingkungan BPN RI

263 1.572


Fungsional bagi pegawai di lingkungan BPN RI

68 413

5 Penyelenggaraan Tugas Belajar jenjang pendidikan

S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI

7 49

2

1 gaji dan tunjangan lainnya tepat waktu (pegawai) 20.693 103.465

2 operasional perkantoran satker daerah (paket) 453 2.265

3 dukungan menejemen dan teknis satker daerah

(paket)

453 2.265

3

1 Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta

terpenuhinya urusan rumah tangga STPN (orang)

170 850

2 operasional perkantoran STPN (Paket) 1 5

3 Jumlah Lulusan Tugas belajar Dosen dan Staf

Administrasi Pasca Sarjana S-2 (Orang)

9 45

4 Jumlah Lulusan Tugas belajar Dosen dan Staf

Administrasi Pasca Sarjana S-3 (Orang)

2 10

5 Jumlah Lulusan Mahasiswa Sarjana Sains Terapan

Bidang Pertanahan (orang)

80 400

6 Meningkatnya Status Program Diploma IV

Pertanahan STPN (nilai)

- A

Output: Seluruh Kantor

Wilayah BPN

Provinsi

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KANWIL BPN PROPINSI

KANWIL BPN

PROVINSI

KEGIATAN :

DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS

KANWIL BPN

PROPINSI

Pusat Pendidikan

Dan Pelatihan Terselenggarakannya Pendidikan

dan Pelatihan di lingkungan BPN RI

yang berkualitas (profesional)

KEGIATAN :

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN BIDANG

PERTANAHAN

Output:

Terlaksananya Dukungan

Manajemen Dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Kanwil BPN Provinsi

STPN

KEGIATAN :

DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN

TUGAS PENDIDIKAN

STPN

Output: Sekolah Tinggi

Pertanahan

Nasional (STPN)

Tersedianya sumber daya manusia

yang berkualitas melalui Pendidikan

STPN

F.1-18

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

7 Meningkatnya Status semua Program studi

pendidikan lainnya (nilai)

- A

8 Meningkatnya Status Lembaga STPN (nilai) - A

9 Jumlah penelitian pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi(paket)

15 75

10 Jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

(paket)

10 50

11 Jumlah pengadaan bidang tanah untuk pembangunan

gedung negara (bidang)

0 2

12 Jumlah gedung negara yang dibangun (unit) 1 5

13 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor dan

pendidikan (Paket)

3 15

14 Jumlah gedung negara direhab (unit) 1 5

15 Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 (unit) 2 10

16 Jumlah pengadaan kendaraan roda 6 (unit) 0 2

17 Jumlah Lulusan Pendidikan Ketrampilan untuk

masyarakat non Institusional

20 100

18 Jumlah Lulusan Program Diploma I Pengukuran dan

Pemetaan Kadastral

128 650

19 Jumlah Lulusan Program Diploma IV Pertanahan/ S-

1

9 45

20 Jumlah Lulusan Pendidikan Khusus PPAT 27 150

21 Jumlah Lulusan Program Spesialis Penilaian Tanah /

S-2 Penilaian Tanah / S-2 Pertanahan

11 60

1.280 2.250

F.1-19

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

C

1

1 Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan

tanah dan gedung negara di lingkungan BPN RI (%)

20 100 SEKRETARIAT

UTAMA

2 Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan

meubelair, peralatan dan mesin (%)

20 100

3 Jumlah Gedung Negara, Peralatan dan Mesin yang

dilakukan perbaikan (unit)

165 825

1 Jumlah pengadaantanah untuk pembangunan gedung

negara (bidang)

0 1

2 Jumlah terbangunnya gedung negara (unit) 1 3

3 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang

lainnya (Paket)

1 5

4 Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor

(Unit)

20 100

5 Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin (Paket) 1 5

6 Jumlah Pengadaan Kapal Bermotor (Paket) 1 5

Biro Umum

Terlaksananya pengadaan dan

pengembangan Sarana dan

Prasarana kantor

Outcome :

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana

BPN RI

PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PUSAT

SEKRETARIAT UTAMA

KEGIATAN :

PENGELOLAAN

SARANA DAN

PRASARANA (PUSAT)

Output :

F.1-20

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

2

1 Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan

gedung negara (Bidang)

27 135

2 Jumlah gedung negarayang dibangun(unit) 27 135

3 Jumlah gedung negara direhab (unit) 16 80

4 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor

serta peralatan teknis (Paket)

16 80

5 Jumlah pengadaan kendaraan roda 4(Unit) 30 150

6 Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 (Unit) 110 550

7 Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Paket) 16 80

D

1

1 PersentaseTemuan Hasil Pemeriksaan yang

ditidaklanjuti terhadap jumlah temuan (%)

100 100

2 Rasio Jumlah Temuan Pemeriksaan terhadap

jumlah obyek pemeriksaan berkurang (%)

20 15

KEGIATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA (DAERAH)

PUSAT

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEGIATAN :

PENGELOLAAN

SARANA DAN

PRASARANA

(DAERAH)

Output : Seluruh Kantor

Wilayah BPN

Provinsi

Terlaksananya pengelolaan Sarana

dan Prasarana Kanwil BPN Provinsi

dan Kantah Kab/Kota

INSPEKTORAT

UTAMAMeningkatnya akuntabilitas kinerja

pelaksanaan tugas pada semua unit

kerja BPN RI

INSPEKTORAT UTAMA

Outcome :

F.1-21

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

i

1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan

Kasus (Obrik);

33 177

2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan

Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa,

Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%);

20 100

3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan /

Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan

Ekstern (%);

20 100

4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil

Pemeriksaan (%);

20 100

5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang

pemeriksaan / pengawasan (%);

20 100

6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat

mandiri/ seminar / workshop / lokakarya /

sosialisasi / asistensi (%);

20 100

7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi

(intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi

Pengawasan (%);

20 100

8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit

Pejabat Fungsional Auditor (%).

20 100

9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam

upaya perbaikan pelayanan publik (%)

20 100

ii


Kasus (Obrik);

33 177




20 100



20 100


Pemeriksaan (%);

20 100

KEGIATAN :

PENGAWASAN DAN

PENINGKATAN

AKUNTABILITAS

APARATUR BPN RI

WILAYAH I

Output : IRWIL I

Terlaksananya pengawasan dan

peningkatan akuntabilitas aparatur

BPN RI di Wilayah I



BPN RI di Wilayah II

KEGIATAN :

PENGAWASAN DAN

PENINGKATAN

AKUNTABILITAS

APARATUR BPN RI

WILAYAH II

Output : IRWIL II

F.1-22

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA



20 100




20 100



Pengawasan (%);

20 100



20 100




20 100

iii IRWIL III


Kasus (Obrik);

33 177




20 100



Ekstern (%);

20 100


Pemeriksaan (%);

20 100



20 100




20 100



Pengawasan (%);

20 100

KEGIATAN :

PENGAWASAN DAN

PENINGKATAN

AKUNTABILITAS

APARATUR BPN RI

WILAYAH III

Output :



BPN RI di Wilayah III

F.1-23

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA



20 100




20 100

iv


Kasus (Obrik);

33 177




20 100



Ekstern (%);

20 100


Pemeriksaan (%);

20 100



20 100




20 100



Pengawasan (%);

20 100



20 100




20 100

KEGIATAN :

PENGAWASAN DAN

PENINGKATAN

AKUNTABILITAS

APARATUR BPN RI

WILAYAH IV

Output : IRWIL IV



BPN RI di Wilayah IV

F.1-24

2010 2014

1 5 6 72 3 4


PELAKSANA

v


Kasus (Obrik);

33 177




20 100



Ekstern (%);

20 100


Pemeriksaan (%);

20 100



20 100




20 100



Pengawasan (%);

20 100



20 100




20 100

KEGIATAN :

PENGAWASAN DAN

PENINGKATAN

AKUNTABILITAS

APARATUR BPN RI

WILAYAH V

Output : IRWIL V



BPN RI di Wilayah V

F.1-25

laporan kinerja tahun 2014

Documents