laporan kinerja menteri perdagangantahun 2011...laporan kinerja menteri perdagangantahun 2011|i...

Laporan Kinerja Menteri PerdaganganTahun 2011|i

RINGKASAN EKSEKUTIFPerforma perekonomian Indonesia di tengah gejolak Ekonomi Dunia tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan. Meskipun gejolak ekonomi global sedang melanda dunia dengan tantangan yang semakin berat, ekspor Indonesia masih menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan. Optimisme untuk meraih sebagai salah satu negara eksportir dunia semakin menjadi kenyataan. Indonesia akan menjadi salah satu negara yang telah mencapai ekspor sebesar US$ 200 miliar dalam waktu dekat sekaligus sebagai negara yang mampu menggandakan ekspornya dalam kurun waktu lima tahun.

Sasaran pembangunan bidang perdagangan dalam waktu satu tahun telah mencapai target sebagaimana tercantum pada Renstra Kementerian Perdagangan sebagai berikut:

No Indikator Sasaran2010 2011*)

Capaian Target Capaian1 Peningkatan Akses Pasar

a. Pertumbuhan Ekspor Non Migasb. Pangsa 5 (lima) Negara Ekspor Terbesar c. Kontribusi Ekspor diluar 10 produk utama

33,08% 47,20%52,46%

11 % - 12 %43% – 47%53%-60%

31,44% **)

46,48%51,00%

2 Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Perdagangan Luar Negeri (total ijin 2009: 108 ijin2010: 89 ijin)• Jumlah ijin UPP (INATRADE)• Jumlah Online• Waktu PenyelesaianPerdagangan Dalam Negeri (total 21 ijin)• Jumlah ijin UPP (INATRADE)• Jumlah Online• Waktu Penyelesaian

89 ijin53 ijin4 hari


--55 ijin3 hari




3 Peningkatan daya saing ekspor• RCA >1 komoditi HS 6 (1996) 887 Komoditi 590 – 605

komoditi887 Komoditi

4 Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional• Jumlah hasil perundingan internasional 140 151 197

5 Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok a. Koefisien Variasi Harga (KVH)b. Rasio KVH Komoditi tertentu didalam negeri

dibanding luar negeric. Rasio KVH provinsi dan nasional

4,5%

0,301,70

5%-9%

< 11,5 – 2,5

3,5%

0,31,90

6 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

54 BPSK 55 BPSK 65 BPSK

7 Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien (Skor Logistic Performance Index)

2,76 2,76 2,76

*) sd. November 2011**)Berdasarkan moving p.a growth rate.

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perbaikan kinerja perdagangan luar negeri terangkum dalam neraca perdagangan Indonesia yang surplus selama tahun 2011 sebesar US$ 23,9 Miliar atau meningkat tajam sebesar 51,09% dari tahun 2010.

Laporan Kinerja Menteri PerdaganganTahun 2011|ii

Kinerja ekspor barang-barang non-migas dan migas Indonesia tahun ini diperkirakan meningkat 35 persen melampaui target, lebih dari US$ 200 miliar.

Perkiraan ini bertolak dari pertumbuhan ekspor sementara hingga bulan Oktober 2011 yang mencapai 34,9%. Optimisme tersebut juga diperkuat oleh performa ekspor bulanan selama ini yang cenderung menguat di bulan Nopember dan Desember 2011. Total ekspor di bulan Oktober mencapai US$ 16,8 miliar, meningkat 16,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun mengalami penurunan 4,2 persen dari bulan sebelumnya. Penguatan ekspor bulan Oktober 2011 didukung oleh peningkatan ekspor non migas sebesar 20,3 persen dan migas sebesar 1,9 persen. Kinerja ekspor bulan Oktober 2011 mengakumulasikan ekspor periode Januari-Oktober 2011 mencapai US$ 169,0 miliar, terdiri dari ekspor non migas sebesar US$ 134,7 miliar, naik 30,4 persen, dan migas sebesar US$ 34,3 miliar, naik 56,2 persen. Jika dilihat dari pergerakannya, pertumbuhan ekspor nonmigas maupun migas yang terus berada diatas 30 persen, maka optimis di tahun ini, total ekspor akan menembus lebih dari US$ 200 miliar.

KINERJA DIPLOMASI PERDAGANGANDalam rangka meningkatkan akses pasar produk ekspor Indonesia dilakukan multitrack strategy di forum multilateral, regional, dan bilateral.

Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada tahun 2011 secara resmi diumumkan pada Closing Ceremony KTT ASEAN ke-17 di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 30 Oktober 2010. Dalam masa Kepemimpinan tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ke-18 ASEAN, KTT ke-19 ASEAN, dan East Asia Summit (EAS), serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya. Tema Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 ini adalah “ASEAN Community in a Global Community of Nations”.Tema ini mengusung keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN 2015.

Posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 memiliki nilai strategis dimana Indonesia harus mampu meningkatkan relasi secara intens dengan para pemimpin tinggi di antara negara ASEAN dan mitra dialog.Di masa keketuaan Indonesia ini dicoba untuk memperkuat fondasi integrasi ekonomi Negara ASEAN yang tercermin dalam ke empat pilar ekonomi dalam rangka menuju terbentuknya Komunitas ASEAN di tahun 2015. Pada tahun 2011 telah dihasilkan 197 dokumen hasil perundingan yang berupa agreement, kesepakatan kerjasama komoditi, MRA, MoU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report, respon terhadap pengamanan kebijakan perdagangan, guidance of principal, dan dokumen perundingan lainnya yang memperjuangkan akses pasar bagi Indonesia dan kepentingan petani yang terkait dengan aspek ketahanan pangan.

PROMOSI PERDAGANGANUntuk mengembangkan pasar internasional dan sekaligus sebagai upaya pencitraan produk dan jasa Indonesia,dilakukan promosi ekspor, misi dagang, dan instore promotion secara lebih profesional dan berkualitas.

Ekspor Migas dan Non Migas Indonesia

13.9

2.90

(20.0)

(10.0)

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

Jan'10 Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Jan'11 Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agst Sep Okt*

PersenUS $ Milliar Non Migas : Ekspor Jan-Okt 2011 US$ 134,8 M (naik 30,4%)

Migas : Ekspor Jan-Okt 2011 US$ 34,5 M (naik 57,3 %)

Moving p.a. growth

Growth Rate (m to m)

Growth rate (yoy)

Sumber : BPS (diolah)

Laporan Kinerja Menteri PerdaganganTahun 2011|iii

Periode 2010-2014 merupakan masa penguatan Trade Expo Indonesia (TEI) sebagai pameran dagang produk Indonesia di dalam negeri yang berskala internasional agar lebih kredibel dan berstandar internasional dengan bertumpu pada B-to-B priority sebagai salah satu upaya Nation Branding. Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan TEI 2011, tercatat sebanyak 8.311 buyers mancanegara dari 92 negara yang hadir pada arena pameran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86,55% buyers berasal dari negara-negara non tradisional dan emerging market seperti India, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Bangladesh dan Iran. Adapun jumlah transaksi yang berhasil diperoleh selama penyelenggaraan TEI 2011 sebesar USD 464,5 juta atau meningkat sebanyak 25,78% dibandingkan nilai transaksi yang berhasil dibukukan pada penyelenggaraan TEI di tahun sebelumnya.

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Untuk memperkuat jaringan distribusi nasional yang merupakan bagian dari sistem logistik nasional, Kementerian Perdagangan telah melakukan revitalisasi pasar tradisional yang akan dikembangkan sebagai pasar-pasar percontohan dan pembangunan gudang pangan. Pada tahun 2011, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan pemerintah daerah telah melakukan revitalisasi terhadap pasar tradisional, baik fisik maupun manajemen. Kementerian Perdagangan juga telah membangun beberapa gudang di beberapa propinsi sentra produksi pangan.

Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar, antara lain melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM); Peningkatan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan tenaga Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ); serta Peningkatan pengawasan terhadap alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Selain itu, sebagai upaya perlindungan konsumen, Pemerintah mewajibkan label berbahasa Indonesia dan penerapan SNI.

PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

Upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif dilakukan Kementerian Perdagangan melalui penyempurnaan kebijakan perdagangan luar negeri baik untuk produk industri dan pertambangan maupun kebijakan perdagangan untuk produk pertanian dan kehutanan. Upaya lain juga diciptakan melalui positive campaign/sosialisasi kepada para stakeholders terhadap kebijakan Bea Keluar beberapa komoditi pertanian dan kehutanan terutama komoditi kakao dan CPO.

Kementerian Perdagangan juga meningkatkan pelayanan perizinan kepada para pelaku usaha melalui peningkatan waktu penyelesaian pelaksanaan perizinan perdagangan luar negeri yang rata-rata waktu penyelesaiannya dapat dilakukan selama 3 (tiga) hari. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga memindahkan Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) ke tempat yang lebih luas dan nyaman serta dengan fasilitas yang semakin baik. Upaya peningkatan pelayanan juga dilakukan melalui perbaikan sistem pelayanan pada Instansi Penerbit Surat keterangan Asal (IPSKA).

Dalam hal pengelolaan impor, Kementerian melakukan beberapa penyempurnaan kebijakan yang lebih baik antara lain kebijakan impor barang modal bukan baru. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerbitan IP/IT/SPI, dimana sejumlah 1.325 importir yang telah melanggar aturan dikenakan sanksi pencabutan.

Saat ini terdapat 21 jenis perijinan Perdagangan Dalam Negeri yang sudah dilayani secara online sejumlah 12 jenis perijinan. Waktu penyelesaian permohonan perijinan menjadi lebih singkat dan tanpa dipungut biaya dimana semula antara 5-15 hari kerja menjadi sekitar 1−6 hari kerja.

REFORMASI BIROKRASISecara umum tujuan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan adalah membangun profil dan perilaku aparatur negara dengan integritas tinggi, berproduktivitas tinggi dan bertanggungjawab, dan berkemampuan memberikan pelayanan yang prima.

Laporan Kinerja Menteri PerdaganganTahun 2011|iv

Sedangkan tujuan khusus reformasi birokrasi di lingkungan kementerian perdagangan adalah membentuk birokrasi yang bersih; birokrasi yang efisien, efektif dan produktif; birokrasi yang transparan; birokrasi yang melayani masyarakat; serta birokrasi yang akuntabel.Kementerian Perdagangan juga melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyederhanaan jumlah perijinan impor danpeningkatan kualitas pelayanan perijinan perdagangan dengan membentuk Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai unit khusus yang memberikan pelayanan perijinan perdagangan kepada dunia usaha.

Pada tahun 2011, kegiatan utama Kementerian Perdagangan terkait Reformasi Birokrasi, antara lain:- Menyusun konsep Reformasi Birokrasi, dimana Pelayanan Publik (Quick Wins) menjadi prioritas

pelaksanaan;- Menyusun Soft Kompetensi Pegawai;- Evaluasi Kinerja Organisasi;- Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi;- Melaksanakan Manajemen Perubahan;- Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Sistem Remunerasi (terdapat 22 Peringkat Jabatan di

Kemendag) dalam rangka penetapan peringkat jabatan atau job grading sebagai dasar penetapan harga jabatan atau job pricing dan besaran tunjangan kinerja;

- Analisa Beban Kerja;- Penyusunan SOP dalam rangka penataan ketatalaksanaan di Kementerian Perdagangan, dengan

menetapkan 15 Business process;- Membangun database pegawai;- Perbaikan sarana dan prasarana.

Laporan Kinerja Menteri PerdaganganTahun 2011|v

KATA PENGANTARPerekonomian dunia saat ini sedang menghadapi tekanan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Tekanan terhadap perekonomian dunia, antara lain disebabkan kondisi perekonomian Eropa yang semakin rentan, dimana masalah krisis utang nampaknya belum bisa tertangani secara baik; pernyataan The Fed bahwa prospek ekonomi AS tidak terlalu baik; dan downgrade terhadap pertumbuhan ekonomi dunia oleh IMF. Dampak lebih lanjut, munculnya resiko ketidakpastian perekonomian lokal yang meningkat, membuat investor meninggalkan investasi saham serta mengurangi investasinya di negara berkembang untuk mencari tempat yang aman. Akibatnya bursa saham dunia terkoreksi, beberapa mata uang menguat dan rupiah melemah.

Indonesia juga terkena dampak dari tekanan perekonomian dunia, namun masih menunjukkan kondisi yang relatif kondusif, dan sentimen market dalam jangka menengah menunjukkan batas Indonesia masih positif. Hal tersebut antara lain diindikasikan dengan rupiah yang masih merupakan best performers currency jika dibandingkan dengan 10 mata uang paling aktif di Asia diluar Jepang sejak 2008. Enam puluh empat persen dari GDP adalah konsumsi domestik yang sangat membantu untuk buffer atas external exposure.

Performa perekonomian Indonesia di tengah gejolak Ekonomi Dunia tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan. Meskipun gejolak ekonomi global sedang melanda dunia dengan tantangan yang semakin berat, ekspor Indonesia masih menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan. Optimisme untuk meraih sebagai salah satu negara eksportir dunia semakin menjadi kenyataan. Indonesia akan menjadi salah satu negara yang telah mencapai ekspor sebesar US$ 200 miliar dalam waktu dekat. sekaligus sebagai negara yang mampu menggandakan ekspornya dalam kurun waktu lima tahun.

Dengan kondisi perekonomian sedang menurun, Kementerian Perdagangan harus tetap berupaya menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJPN 2005−2025 dan RPJMN 2010−2014, serta diterjemahkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perdagangan 2010−2014. Keberhasilan Kementerian Perdagangan ini tentunya juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan kementerian/instansi Pemerintah terkait, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan antara lain Kamar Dagang dan Industri, asosiasi terkait serta media. Disamping itu, keberhasilan yang dicapai juga karena kerja keras dan dukungan seluruh SDM Kementerian Perdagangan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya kinerja perdagangan tahunan dalam periode Januari – Desember 2011.Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam buku ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan, konsistensi dan keberlanjutan kebijakan pembangunan perdagangan nasional, bagi generasi kini dan generasi ke depan, menuju bangsa yang semakin berdaya saing dan rakyat yang sejahtera.

Jakarta, Desember 2011

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Laporan Kinerja Menteri PerdaganganTahun 2011|vi

DAFTAR ISIRINGKASAN EKSEKUTIF...................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ v

DAFTAR ISI........................................................................................................................vi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................vii

DAFTAR TABEL................................................................................................................viii

DAFTAR LAMPIRAN...........................................................................................................ix

BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

BAB 2 SASARAN RENCANA STRATEGIS .............................................................................. 4

BAB 3 KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN................................................................. 83.1 Kilas Capaian Perdagangan....................................................................................................93.2 Capaian Sasaran Perdagangan Tahun 2011.........................................................................10

3.2.1 Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor ............................................103.2.2 Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan .......................................................................143.2.3 Peningkatan Daya Saing Ekspor...............................................................................183.2.4 Peningkatan Peran Diplomasi Perdagangan............................................................203.2.5 Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok.......................................293.2.6 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.........................................333.2.7 Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan Yang Efisien ......................................353.2.8 Pengembangan citra dan Ekonomi Kreatif ..............................................................383.2.9 Reformasi Birokrasi..................................................................................................41

BAB 4 PENUTUP.............................................................................................................. 464.1 Prioritas Pembangunan Perdagangan 2012 .....................................................................474.2 Program dan Indikator Kinerja 2012.................................................................................48

Laporan Kinerja Menteri PerdaganganTahun 2011|vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar Pertumbuhan (yoy) Ekspor Non Migas Indonesia ke UE dan AS.............................. 2Gambar 2. Tabel PergerakanPertumbuhan Ekspor Terus Berada Di Atas 30% ...................................... 2Gambar 3. Neraca Perdagangan Migas dan Nonmigas........................................................................... 3Gambar 4. Peringkat Daya Saing Negara di Dunia Tahun 2011 .............................................................. 3Gambar 5. Pertumbuhan Ekspor 10 Komoditi Utama................................................................................. 18Gambar 6. Kasus Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard thd Indonesia hingga Sept. 2011........... 28Gambar 7. Jumlah Kasus Yang Masuk Ke BPSK..................................................................................... 35

Laporan Kinerja Menteri PerdaganganTahun 2011|viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pertumbuhan Ekspor 10 Komoditi Utama........................................................................................ 19Tabel 2.Target & Realisasi Koefisien Variasi Komoditi Tahun 2011 ...................................................... 31Tabel 3.Rasio Koefisien Variasi Harga Komoditi Dalam & Luar Negeri Jan-Sep 2011 ........................... 32Tabel 4.Target & Realisasi Rasio Koefisien Variasi Provinsi & Nasional Tahun 2011 ........................... 32Tabel 5 Skor Logistics Performance Index tahun 2010 ......................................................................... 36Tabel 6 Kriteria Pemilihan Pasar Percontohan...................................................................................... 36Tabel 7. Total Nilai Transaksi Pasar Lelang hingga Oktober 2011......................................................... 38

Laporan Kinerja Menteri PerdaganganTahun 2011|ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Neraca Perdagangan Indonesia Periode 2006 – 2011 ...................................................... 49Lampiran 2. Ekspor 10 Komoditi Utama Periode 2006 – 2001 (Jan – Sep) .......................................... 50Lampiran 3. Perkembangan Ekspor Non Migas Menurut Negara Tujuan

Periode 2006 – 2011 (Jan – Sep) ...................................................................................... 51Lampiran 4. Ekspor Non Migas Menurut Sektor Periode 2006 – 2011 (Jan – Sep) .............................. 52Lampiran 5. Realisasi Rencana Kerja Pemerintah 2011 Kementerian Perdagangan ........................... 53

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|1

BAB 1

PENDAHULUAN

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III sebesar 6,5%. Pertumbuhan ekonomi (y-on-y) didukung kenaikan Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 10,6 persen, Ekspor sebesar 5,2 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,1 persen, dan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,3 persen.

Perlambatan Pertumbuhan Ekspor ke EU dan AS Akibat Krisis Global

Dampak krisis global mulai dapat terlihat dari pelemahan pertumbuhan ekspor non migas Indonesia ke UE dan AS. Pertumbuhan ekspor non migas ke UE di bulan Juli 2011 melemah menjadi 16,9 persen dari sebelumnya 50,4 persen di bulan Juni 2011 dan terus menurun menjadi 0,03 persen dan 6,2 persen di bulan September dan Oktober 2011. Hal yang sama terjadi pada pertumbuhan ekspor non migas ke AS di bulan Oktober melemah menjadi 13,4 persen dari 21,2 persen di bulan Agustus (Gambar 1). Turunnya permintaan pasar impor UE juga dialami oleh produk China yang pertumbuhan ekspornya melemah menjadi 7,5 persen di bulan Oktober dari 9,8 persen di bulan sebelumnya.

Gambar 1 Gambar Pertumbuhan (yoy) Ekspor Non Migas Indonesia ke UE dan AS

Sumber: BPS (diolah).

Pergerakan pertumbuhan total ekspor terus berada diatas 30%

Total ekspor di bulan Oktober mencapai US$ 16,8 miliar, meningkat 16,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun mengalami penurunan 4,2 persen dari bulan sebelumnya. Penguatan ekspor bulan Oktober didukung oleh peningkatan ekspor non migas sebesar 20,3 persen dan migas sebesar 1,9 persen. Kinerja ekspor bulan Oktober mengakumulasikan ekspor periode Januari-Oktober 2011 mencapai US$ 169,0 miliar, terdiri dari ekspor non migas sebesar US$ 134,7 miliar, naik 30,4 persen, dan migas sebesar US$ 34,3 miliar, naik 56,2 persen. Jika dilihat dari pergerakannya, pertumbuhan ekspor nonmigas maupun migas yang terus berada diatas 30 persen (Grafik 1), maka optimis di tahun ini total ekspor akan menembus lebih dari US$ 200 miliar.

Gambar 2. Tabel PergerakanPertumbuhan Ekspor Terus Berada Di Atas 30%

Sumber: BPS

-

10

20

30

40

50

60

70

Jan'11 Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agst Sep Okt

Pers

en

Ekspor ke AS Ekspor ke UE

13.9

2.90

(20.0)

(10.0)

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

Jan'10 Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Jan'11 Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agst Sep Okt*

PersenUS $ Milliar

Moving p.a. growth

Growth Rate (m to m)

Growth rate (yoy)


Surplus Neraca Perdagangan

Di bulan Oktober, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus non migas sebesar US$ 1,5 miliar sedangkan migas mengalami defisit sebesar US$ 0,4 miliar. Selama periode Januari-Oktober 2011 surplus perdagangan non migas mencapai US$ 23,9 miliar dan surplus perdagangan migas mencapai US$ 1,0 miliar.

Gambar 3. Neraca Perdagangan Migas dan Nonmigas

Sumber: BPS

Peringkat Global Competitiveness

Hasil teranyar peringkat daya saing Indonesia menurut The Global Competitiveness Report 2011-2012 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Peringkat Indonesia menurun dari 44 ke 46 dari 142 negara yang disurvey, namun secara umum Indonesia masih menunjukkan kinerja yang baik diantara negara-negara Asia.

Meski masih di bawah Malaysia, namun peringkat Indonesia tahun ini masih di atas Viet Nam, India dan Filipina. Bahkan, diantara negara-negara yang tergabung dalam CIVET (Colombia, Indonesia Viet Nam, Egypt, Turkey), peringkat Indonesia adalah yang tertinggi, dibandingkan Kolombia (68), Viet Nam (65), Mesir (94) dan Turki (59). Sedangkan untuk negara-negara BRICS, hanya RRT yang peringkatnya di atas Indonesia (peringkat 26), sementara Brazil, India dan Rusia masing-masing ada di peringkat 53, 56 dan 66. Perlu dicatat, untuk tahun ini ada 3 negara baru yang ikut disurvey, yakni Suriname, Belize, dan Yaman, sehingga jumlah negara yang disurvey naik dari 139 menjadi 142.

Gambar 4. Peringkat Daya Saing Negara di Dunia Tahun 2011

Sumber: Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum

1.71.5

1.9

1.1

2.2

1.1

0.1

1.8

2.4

1.8

2.83.1

2.42.6

1.72.0

3.0 3.0

1.2

3.5

2.0

1.5

0.40.1

-0.1-0.3

0.4

-0.5-0.2 -0.2

0.1

0.5

-0.1

0.6

-0.4

0.1 0.2

-0.4

0.5 0.3

0.00.3

0.8

-0.4

(1.00)

(0.50)

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Jan'10 Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Jan'11 Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt*

US $ Miliar

Non Migas Migas

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

Switzerland (1)

Singapore (2)

Sweden (3)

Finland (4)

United States (5)

Germany (6)

Netherlands (7)

Japan (9)

Australia (20)

Malaysia (21)

Korea, Rep. (24)

China (26)

Indonesia (46)

South Africa (50)

Brazil (53)

India (56)

Vietnam (65)

Russian Federation …

Country (Rank)

BAB 2 SASARAN RENCANA STRATEGIS

Visi Kementerian Perdagangan adalah menjadikan ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Kementerian Perdagangan memiliki empat misi utama yang harus diemban, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja ekspor non migas nasional secara berkualitas

2. Menguatkan pasar dalam negeri

3. Menjaga ketersediaan bahan pokok & penguatan jaringan distribusi nasional

4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan

SASARAN RENCANA STRATEGIS

Visi Kementerian Perdagangan adalah menjadikan ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Kementerian Perdagangan ama yang harus diemban, yaitu:


2. Menguatkan pasar dalam negeri

3. Menjaga ketersediaan bahan pokok & penguatan jaringan distribusi

4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi

enteri Perdagangan Tahun 2011|4

SASARAN RENCANA STRATEGIS

Visi Kementerian Perdagangan adalah menjadikan ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi,

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Kementerian Perdagangan


3. Menjaga ketersediaan bahan pokok & penguatan jaringan distribusi


Visi Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan daya saing ekonomi

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional. VISI Kementerian Perdagangan adalah:

”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran

Rakyat yang Berkeadilan”

Visi tersebut diwujudkan melalui Misi peningkatan kinerja ekspor non migas secara berkualitas, penguatan pasar dalam negeri dan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional, dan Optimalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

11 Tujuan Pembangunan Perdagangan:

1. Peningkatan akses pasar ekspor

2. Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri

3. Peningkatan daya saing ekspor

4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional

5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri

6. Pengembangan ekonomi kreatif

7. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri

8. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok

9. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien

10. Peningkatan kualitas kinerja organisasi

11. Penguatan dan peningkatan kualitas

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2010−2014, meliputi sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

Tujuan 1: Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi eksporSasaran yang ingin dicapai:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional; Target tahun 2011: Pertumbuhan ekspor non migas mencapai 11–12%.

2. Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik;

Target tahun 2011: Pangsa 5 negara tujuan ekspor utama berada pada kisaran 43-47%.

3. Diversifikasi produk ekspor non migas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang.

Target tahun 2011: Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama berada pada kisaran 53-60%.

Tujuan 2: Peningkatan pengawasan dan perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeriSasaran yang ingin dicapai:

Membaiknya layanan perijinan dan non perijinan sektor perdagangan luar negeri, baik dalam hal jumlah perijinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan.

Target tahun 2011: Jumlah perijinan yang dapat dilayani secara online sebanyak 55 jenis perijinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 3 hari.

Tujuan 3: Peningkatan daya saing ekspor

Sasaran yang ingin dicapai:

1. Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global, yang menunjukkan semakin banyaknya produk-produk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global;


organisasi dan SDM Target tahun 2011: Jumlah komoditi dengan RCA>1 berkisar 590-605 komoditi.

2. Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor.

Target tahun 2011: Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index berkisar 44-49.

Tujuan 4: Peningkatan peran dan kemampuan Kementerian Perdagangan dalam diplomasi perdagangan internasionalSasaran yang ingin dicapai:

Meningkatnya intensitas dan kualitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan di berbagai forum internasional, yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional.

Target tahun 2011: Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional yang dihasilkan sebanyak 151 hasil perundingan.

Tujuan 5: Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeriSasaran yang ingin dicapai:

Membaiknya layanan perijinan dan non perijinan sektor perdagangan dalam negeri, baik dalam hal jumlah perijinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan.

Target tahun 2011: Jumlah perijinan yang dilayani secara online sebanyak 15 jenis perijinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 6 hari.

Tujuan 6: Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, serta ekonomi kreatifSasaran yang ingin dicapai:

Meningkatnya kepedulian pelaku kreatif dan masyarakat Indonesia terhadap ekonomi kreatif.

Tujuan 7: Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumenSasaran yang ingin dicapai:

Meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa di pasar dalam negeri, serta menciptakan perlindungan konsumen.

Target tahun 2011: Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk sampai dengan tahun 2011 sebanyak 55 unit dimana setiap tahun bertambah 5 BPSK.

Tujuan 8: Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokokSasaran yang ingin dicapai:

1. Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat;

Target tahun 2011: Rata-rata koefisien variasi harga komoditi tertentu mencapai 5-9%, dan rata-rata rasio koefisien variasi komoditi tertentu di


dalam dan luar negeri mencapai nilai lebih kecil dari 1 (< 1).

2. Penurunan disparitas harga bahan pokok antarprovinsi, sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi.

Target tahun 2011: Rata-rata penurunan disparitas harga antar provinsi mencapai 1,5-2,5%.

Tujuan 9: Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisienSasaran yang ingin dicapai:

Peningkatan kinerja logistik Indonesia.

Target tahun 2011: tidak dapat ditentukan karena publikasi diterbitkan hanya dua tahun sekali.

Untuk menunjang pencapaian target sasaran Kementerian Perdagangan didukung oleh pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Cetak biru Postur Birokrasi Kementerian Perdagangan RI pada tahun 2025 yang berisi time-frame dan rencana kerja reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan berdasarkan 9 program dan 23 rencana aksi dari Kementerian Negara PAN dan RB, dalam rangka mencapai postur birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2025 sesuai dengan PER/15/ M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi.

Tujuan 10: Peningkatan kualitas kinerja organisasiSasaran yang ingin dicapai:

Peningkatan kinerja keuangan dan performance organisasi.

Target tahun 2011: pencapaian opini BPK dengan status “Wajar Tanpa Pengecualian” dan penilaian terhadap dokumen SAKIP mencapai “B”.

Tujuan 11: Penguatan dan peningkatan kualitas organisasi dan SDM

Sasaran yang ingin dicapai:

1. Terwujudnya organisasi yang berbasis kinerja (berorientasi outcome).Target 2011: skor hasil survey berada diatas angka 2,42.

2. Penerapan sistem manajemen SDM yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab.Target 2011: skor hasil survey berada diatas angka 1,90.


BAB 3 KINERJA KEMENTERIANPERDAGANGAN

Empat kelompok sasaran pembangunan perdagangan telah tercapai target yang ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian Perdagangan 2010-2014, bahkan melampaui target.

Target ekspor non migas terlampaui dengan pertumbuhan 33,08%, yang didukung oleh adanya diversifikasi pasar dan produk.

Meskipun terjadi gejolak siklus dan musim dari komoditas pangan dalam negeri, namun fluktuasi harga dan pasokan bahan pangan relatif terkendali dan andil inflasi relatif stabil


3.1 Kilas Capaian Perdagangan

Kinerja Perdagangan dalam waktu satu tahun menunjukkan peningkatan cukup baik hampir diseluruh indikator yang menjadi sasaran pembangunan perdagangan tahun 2011 sebagaimana tercantum pada RENSTRA Kementerian Perdagangan. Kilas capaian sasaran kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2011 sebagai berikut:

No Indikator Sasaran2010 2011

Capaian Target Capaian s.d Okt1 Peningkatan Akses Pasar

a. Pertumbuhan Ekspor Non Migasb. Pangsa 5 (lima) Negara Ekspor

Terbesar c. Kontribusi Ekspor diluar 10 produk

utama

33,08% 48,80%52,46%

11 % - 12 %43% – 47%53%-60%

31,43% 46,04%53,55%

2 Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Perdagangan Luar Negeri (total ijin 2009: 108 ijin2010: 89 ijin)• Jumlah ijin UPP (INATRADE)• Jumlah Online• Waktu PenyelesaianPerdagangan Dalam Negeri (total 21 ijin)• Jumlah ijin UPP (INATRADE)• Jumlah Online• Waktu Penyelesaian



--55 ijin3 hari


89 ijin53 ijin3 hari*


3 Peningkatan daya saing ekspor• RCA >1 komoditi HS 6 (1996) 887 Komoditi 590 – 605

komoditi887 Komoditi

4 Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional• Jumlah hasil perundingan

internasional 140 151 197

5 Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok

a. Koefisien Variasi Hargab. Rasio KVH Komoditi tertentu

didalam negeri dibanding luar negeri

c. Rasio KVH provinsi dan nasional

4,5%

0,301,70

5%-9%

< 11,5 – 2,5

3,5%

0,31,90

6 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

54 BPSK 50 BPSK 65 BPSK


2,76 2,76 2,76

8 Pengembangan Ekonomi Kreatif Telah dilaksanakan program pengembangan ekonomi kreatif, al :

- PPKI

- World Batik Summit

- Portal Indonesia Kreatif


3.2 Capaian Sasaran Perdagangan Tahun 2011

3.2.1 Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor

Target Ekspor Non Migas tahun 2011 telah terlampaui

Pada tahun 2011 periode Januari–Oktober, kinerja ekspor Indonesia meningkat 34,9% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama, yaitu dari US$ 125,32 Milyar menjadi US$ 169,03 milyar. Ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas senilai US$ 34,30 milyar dan ekspor non migas senilai US$ 134,73 milyar. Pertumbuhan ekspor non migas 2011 (Januari–Oktober) sebesar 30,36% telah melampaui target tahun 2011 sebesar 11-12%. Sementara itu, apabila dihitung secara tahunan (moving p.a growth rate), pertumbuhan ekspor non migas periode November 2010–Oktober 2011 terhadap November 2009–Oktober 2010 mencapai 31,44%.

Kontribusi Ekspor non-migas rata-rata Januari–Oktober 2011 sangat tinggi terhadap total ekspor Indonesia, yaitu sebesar 79,71% dibandingkan dengan rata-rata kontribusi ekspor migas Januari–Oktober 2011 sebesar 20.29%.

Kinerja ekspor Indonesia saat ini mengalami diversifikasi dengan mulai meningkatnya ekspor produk non migas tidak hanya produk utama tetapi produk lainnya.

Penguatan ekspor non migas selama periode Januari–Oktober 2011 didorong oleh peningkatan ekspor dari seluruh sektor. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, peningkatan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan naik sebesar 36,08% disusul oleh peningkatan ekspor di sektor industri sebesar 30,29%, peningkatan pertanian 2,57% dan di sektor lainnya sebesar 30,31%.

Gambar 5. Pertumbuhan Ekspor Non Migas Berdasarkan Sektor Tahun 2010-2011(Jan-Okt)

Sumber: BPS

Kontribusi ekspor 10 produk utama sebesar 46% dari ekspor non migas

Dalam upaya peningkatan ekspor, Kementerian Perdagangan memiliki fokus pada peningkatan dan pengembangan ekspor pada 10 produk utama dan produk lainnya. Sepuluh produk ekspor utama (TPT, Elektronika, Karet dan Produk Karet, CPO, Hasil Hutan, Alas Kaki, Otomotif, Udang, Kakao, dan Kopi) memberikan kontribusi sebesar 49 % terhadap total ekspor non-migas pada Januari-September 2011. Kenaikan

4.1

78.3

21.0

4.2

102.0

28.5

Pertanian

Industri

Pertambangan

Ekspor Non Migas Menurut Sektor (US$ Miliar)

Jan-Okt '11

Jan-Okt '10 16.57

32.82

33.17

2.57

30.29

36.08

Pertumbuhan (%)


ekspor tertinggi terjadi pada ekspor produk karet yang naik dari US$ 6,64 milyar menjadi US$ 11,25 milyar, atau tumbuh 69,5% (Gambar 6).

Gambar 6. Nilai Ekspor Menurut 10 Produk Utama (US$ juta)

Sumber: BPS.

Kontribusi ekspor produk lainnya sebesar 54% dariekspor non migas

Gambar 7. Komposisi Ekspor Produk Utama Dan Produk Lainnya Tahun 2010-2011(Jan-Sep)

Sumber: BPS.

Diversifikasi Pasar Ekspor Tercapai

Kinerja ekspor non migas selama tahun 2011 ini didukung oleh diversifikasi pasar ekspor non migas terutama ke negara mitra FTA dan emerging market lainnya. Saat ini, China merupakan negara tujuan utama ekspor non migas Indonesia yang selama periode Januari–Oktober 2011 meningkat sebesar 61,4 persen, tumbuh jauh lebih cepat daripada ekspor ke negara-negara lain.

12.40

11.25

10.13

7.99

6.65

2.40

2.21

0.82

0.81

0.83

8.46

6.64

8.20

7.60

6.40

1.78

1.76

0.57

1.10

0.68

SAWIT

KARET DAN PRODUK KARET

TPT

ELEKTRONIK

PRODUK HASIL HUTAN

ALAS KAKI

OTOMOTIF

KOPI

KAKAO

UDANG

Nilai Ekspor (US$ Milliar)

Jan-Sep 2011

Jan-Sep 2010

46.6

69.5

23.4

5.1

3.9

34.3

25.6

43.7

-26.1

21.7

1.2

12.1

0.6

-1.5

5.0

22.9

13.9

-7.6

-32.2

3.3

44.9

51.2

22.7

6.8

-1.1

9.3

10.4

55.6

9.0

17.8

Pertumbuhan (%)

Nilai

Volume

Nilai Satuan

10 Produk Utama47.06%

Produk Lainnya52.94%

Jan-Sep 2010

10 Produk Utama49.00%

Produk Lainnya51.00%

Jan-Sep 2011


Gambar 8. Pangsa Pasar Ekspor Indonesia Tahun 2010-2011 (Jan-Okt)

Sumber: BPS

Promosi Ekspor melalui Partisipasi pada Pameran Dagang Internasional

Dalam upaya untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor nonmigas Indonesia melalui kegiatan promosi, Kementerian Perdagangan senantiasa berpartisipasi pada sejumlah kegiatan promosi dagang internasional di sejumlah negara. Partisipasi pada kegiatan ini melibatkan sejumlah pengusaha Indonesia dengan beragam kategori produk. Dalam kepesertaannya di berbagai kegiatan dimaksud, Kementerian Perdagangan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak meliputi sejumlah instansi terkait di pusat dan daerah, asosiasi pengusaha, BUMN, serta pihak swasta.

Adapun beberapa pameran internasional yang telah diikuti oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. MACEF 2011b. International Jewellery Kobe 2011c. CommunicAsia 2011d. International Design Exhibition (INDEX) 2011e. China ASEAN Expo (CAEXPO) 2011

Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-26 tahun 2011

TEI ke-26 yang diselenggarakan pada tanggal 19-23 Oktober 2011 di JIExpo, Kemayoran – Jakarta ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI didampingi oleh Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Gubernur DKI Jakarta.

Sebanyak 1.005 peserta berpartisipasi pada TEI 2011, termasuk dari berbagai instansi terkait, BUMN, Pemda, Asosiasi dan sebagainya. Produk-produk yang ditampilkan antara lain komponen otomotif, peralatan elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), kakao, alas kaki, karet dan produk karet, kopi, furnitur, CPO, udang, minyak atsiri, perhiasan, makanan olahan, ikan dan produk ikan, kulit dan produk kulit, alat tulis non kertas, kerajinan, peralatan medis, rempah-rempah dan produk herbal serta produk jasa seperti tenaga kerja terampil.

Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan TEI 2011, tercatat sebanyak 8.311 buyers mancanegara dari 92 negara yang hadir pada arena pameran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86,55% buyers berasal dari negara-negara non tradisional dan emerging market seperti India, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Bangladesh dan Iran. Adapun jumlah transaksi yang berhasil

5 NEGARA TUJUAN UTAMA46.48%

INDIA8.28%KORSEL

4.74%BELANDA

3.08%

THAILAND3.38%

JERMAN2.06%

TAIWAN2.55%

SPANYOL1.54%

HONG KONG1.99%

INGGRIS1.06%

FILIPINA2.34%

LAINNYA22.48%

Jan-Okt 2011

5 NEGARA TUJUAN UTAMA46.90%

INDIA7.49%KORSEL

5.38%

BELANDA2.69%

THAILAND3.20%

JERMAN2.34%

TAIWAN2.49%

SPANYOL1.68%

HONG KONG2.00%

INGGRIS1.37%

FILIPINA2.49%

LAINNYA21.97%

Jan-Okt 2010

MALAY5.64%

SING7.05%

AS9.81%

JEPANG11.26%

RRT12.72%

MALAY5.90%

SING7.50%

RRT10.27%

AS10.55%

JEPANG12.68%


diperoleh selama penyelenggaraan TEI 2011 sebesar USD 464,5 juta atau meningkat sebanyak 25,78% dibandingkan nilai transaksi yang berhasil dibukukan pada penyelenggaraan TEI di tahun sebelumnya.

Pengiriman Misi Dagang Misi dagang dimaksudkan sebagai forum kerjasama antar bisnis (B2B) sekaligus antar pemerintah (G2G) guna mengamankan akses pasar Indonesia. Sampai dengan Desember 2011 telah dilakukan misi dagang ke beberapa negara yang antara lain sebagai berikut.

Misi Dagang ke India: perluasan hubungan perdagangan dan investasi

Kesepakatan untuk melanjutkan hubungan bilateral ke level yang lebih tinggi dimana kedua pihak sepakat untuk meningkatkan, memperluas dan memperdalam hubungan perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi dengan membentuk mekanisme hubungan yang lebih terarah baik di tingkat pemerintah maupun sektor swasta.

Selain itu, juga mendukung pembangunan di bidang transportasi dan infratruktur di Indonesia dan meminta untuk menghadirkan perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor infrastruktur untuk hadir dalam Forum bilateral kedua negara.

Kunjungan Kerja Mendag dan Business Forum ke London

Dalam rangka kunjungan kerja Mendag ke London pada tanggal 29-31 Juli 2011, telah dilakukan pertemuan bilateral dengan Minister of State for Trade and Investment, Mr. Stephen Green. Pertemuan dengan tersebut dimaksudkan untuk membahas draft Memorandum of Understanding (MoU) antara Ministry of Trade of the Republic of Indonesian and Department of Business, Innovation and Skill on the United Kingdom on Annual Trade Talks. Annual Trade Talks merupakan forum yang diusulkan dilaksanakan pada tingkat Menteri secara berkala setiap tahun dengan tujuan membicarakan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam membuka akses pasar sehingga diharapkan arus perdagangan menjadi lebih kondusif. Pada akhir pertemuan disepakati untuk dilakukan penandatanganan MoU pada bulan November 2011.

Selain pertemuan tersebut, juga dilakukan Kegiatan Business Forum yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2011, dan diikuti oleh 100 orang peserta terdiri dari pelaku bisnis, trading house, buying agent, perwakilan perusahaan, perwakilan pemerintahan serta wartawan dari Indonesia dan Inggris. Pada kesempatan tersebut, dipaparkan pertumbuhan ekonomi dan potensi Indonesia serta prospek sektor perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Inggris di tahun-tahun mendatang. Kegiatan dilanjutkan dengan business-to-business meeting antara pengusaha Indonesia dengan Inggris.

Perdagangan dan Investasi Kunci Penetrasi Pasar Afrika Barat

Wakil Menteri Perdagangan bersama sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang farmasi, makanan dan minuman olahan, kebutuhan rumah tangga, kelapa sawit, telekomunikasi serta keuangan, mengadakan kunjungan kerja ke Nigeria dan Ghana pada tanggal 25-28 September 2011. Kunjungan ini dilakukan untuk meningkatkan hubungan perdagangan, investasi dan kerja sama ekonomi antar kedua negara.

Selama di Lagos dan Abuja, Nigeria, dilakukan pertemuan dengan Menteri Negara Keuangan, pimpinan Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC), Wakil Menteri Perdagangan dan Investasi, Ketua Kadin dan sejumlah pengusaha utama negara tersebut.

Di Accra, Ghana dijajaki kemitraan dengan Ghana Cocoa Board. Ghana


adalah produsen kakao kedua terbesar di dunia setelah Pantai Gading, dan diikuti Indonesia pada posisi ketiga. Kerja sama antara Ghana dan Indonesia dalam bidang kakao itu diharapkan dapat semakin meningkatkan pembangunan perkakaoan di masing-masing negara, khususnya bagi Indonesia yang semakin diarahkan kepada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan kualitas.

Penyelenggaraan Misi Dagang Afrika Selatan

Kegiatan Misi Dagang dilakukan pada tanggal 1-2 Desember 2011 di Afrika Selatan dan diikuti oleh Delegasi RI yang terdiri atas Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kemendag, perwakilan Direktorat Afrika Kemenlu, serta beberapa delegasi pengusaha Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan, khususnya terkait kerjasama ekonomi dalam bidang perdagangan dan investasi.

Pada kesempatan kunjungan kerja tersebut, Menteri Perdagangan RI melakukan serangkaian pertemuan dengan mitra kerja di Afrika Selatan, yaitu Menteri Perdagangan dan Industri Afrika Selatan, Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Afrika Selatan, South Africa Institute of International Affairs (SAIIA),Business Unity of South Africa (BUSA); Pertemuan dengan 4 (empat) perusahaan besar di Afrika Selatan yaitu Drakensberg Truck Manufacturers (armored personnel vehicles), DENEL (military aerospace and landward defense equipments), MALAS (automotive tires) dan SASOL (energy); Pertemuan Masyarakat dengan Warga Negara Indonesia di Afrika Selatan; dan Kegiatan Forum Bisnis Indonesia – Afrika Selatan yang dilanjutkan dengan One on One Business Meeting.

3.2.2 Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan

Upaya-upaya peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah: reformasi kebijakan investasi; pengembangan kawasan perdagangan bebas & kawasan ekonomi khusus; dan peningkatan pelayanan perijinan perdagangan bagi dunia usaha. Selama beberapa tahun ke depan, Kementerian Perdagangan akan fokus pada kebijakan perdagangan yang mendukung sustainable trade, pengembangan INATRADE, INSW dan SKA Elektronik.

Melalui kebijakan ini, diharapkan komoditi ekspor Indonesia akan semakin memenuhi persyaratan yang ditetapkan di negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa yang selama beberapa tahun terakhir sangat concernterhadap produk-produk yang memenuhi standar ramah lingkungan (environmentally friendly). Selain kebijakan sustainable trade, Kementerian Perdagangan juga memfokuskan pada INSW, INATRADE dan Elektronik SKA.

Peningkatan pelayanan perdagangan bagi dunia usaha didukung oleh sistem informasi terintegrasi

Untuk meningkatkan pelayanan perijinan perdagangan bagi dunia usaha telah dilakukan:

1. Penerapan otomasi SKA di 28 IPSKA pada tanggal 1 Desember 2011 seluruh IPSKA yang berjumlah 85 menjadi satu sistem penerbitanonline. Ketentuan terkait dengan IPSKA ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 Tentang


Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal Untuk Barang Ekspor Indonesia.

2. Saat ini, seluruh perijinan impor telah dapat diakses secara onlinemelalui website INATRADE dengan menggunakan hak akses. Seluruh perijinan ini diintegrasikan ke dalam sistem NSW. Hal ini tentu saja merupakan keberhasilan yang sangat baik dalam proses kelancaran arus barang dan peningkatan daya saing. Target waktu penyelesaian pelayanan perijinan secara online yang diharapkan pada Tahun 2011 adalah selama 3 hari.

3. Mendukung program SPIPISE sesuai dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 pada program Penyederhanaan Prosedur, Investasi dan Usaha. Jumlah instansi yang terintegrasi dalam SPIPISE berjumlah 16 instansi, diantaranya adalah Kementerian Perdagangan.

Peningkatan Pelayanan pada Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) dengan ruangan dan fasilitas yang lebih baik

Pelayanan Perizinan Perdagangan khususnya di bidang perdagangan luar negeri sudah sangat baik selama beberapa tahun terakhir, antara lain telah menerapkan single entry and exit point, pelayanan perizinan perdagangan secara elektronik melalui INATRADE (e-licencing), kepemilikan hak akses bagi pengguna jasa pelayanan, pengembangan sistem perizinan perdagangan luar negeri yang telah terintegrasi dengan sistem NSW. Total perijinan perdagangan luar negeri yang telah dapat dilakukan melalui INATRADE adalah 89 perizinan yaitu 53 perizinan impor (telah dapat dilakukan secara online) dan 36 perizinan ekspor.

Kementerian Perdagangan terus meningkatkan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha dan dengan semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan ke Kementerian Perdagangan, diperlukan ruangan yang lebih besar dan lebih memadai demi kenyamanan para pelaku usaha, Kementerian Perdagangan telah memindahkan tempat UPP yang sebelumnya berada di Lantai Dasar Gedung 2 ke Lantai 2 Gedung Utama Kementerian Perdagangan. UPP tersebut diperlengkap dengan Petugas Pelayanan Pelanggan (Customer Service) yang dapat menjawab berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha yang mengurus perizinan baik ekspor, impor maupun perizinan di bidang perdagangan dalam negeri. Selain itu, pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha dapat lebih cepat, dan lebih informatif.

UPP perdagangan dalam negeri menerapkan prinsip “single entry dan single exit point”

Perbaikan layanan perijinan sektor perdagangan dalam negeri merupakan upaya mendukung penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif yang akhirnya dapat menguatkan pasar domestik.

UPP perdagangan dalam negeri memberikan layanan perijinan dengan prinsip ”single entry dan single exit point” sehingga proses perijinan khususnya perdagangan dalam negeri tidak lagi dilakukan secara tatap muka antara pemohon dengan pejabat pemroses.

Saat ini terdapat 21 jenis perijinan PDN yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, dengan 12 jenis perijinan yang sudah dapat dilayani secara online. Target jumlah perijinan perdagangan dalam negeri dapat tercapai sesuai RENSTRA, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi nasional yang menjamin kepastian berusaha. Lebih lanjut, perijinan-perijinan ini sudah terintegrasi dengan INATRADE, sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai perijinan dari berbagai unit yang


berbeda di lingkungan Kementerian Perdagangan,

Waktu penyelesaian permohonan perijinan menjadi lebih singkat dan tanpa dipungut biaya. Sebelumnya, penyelesaian perijinan memakan waktu antara 5-15 hari kerja, tetapi dengan penerapan sistem ini, waktu persetujuan permohonan perijinan menjadi sekitar 1−6 hari kerja. Perijinan tersebut antara lain: (i) Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), (ii) Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT), (iii) Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP), (iv) Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP), (v) Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2), (vi) Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB), dan (vii) Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang.

85 IPSKA telah menggunakan sistem otomasi dan sudah terintegrasi dengan sistem INATRADE

Peningkatan manajemen layanan bagi para eksportir juga dilakukan dengan meningkatkan fasilitas pada Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di daerah, melalui sarana otomasi dan sistem elektronik. Dari keseluruhan 85 IPSKA yang ada, 28 IPSKA dari tahun 2007 sudah menggunakan sistem otomasi, saat ini sudah dapat terintegrasi dengan sisten INATRADE, sedangkan 57 IPSKA lainnya saat ini sudah dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA secara on-line melalui internet. Hal ini, selain meningkatkan pelayanan bagi para eksportir juga sesuai dengan komitmen Indonesia pada ASEAN Economic Community.

Evaluasi perijinan impor, sejumlah 1.325 importir telah melanggar ketentuan dikenakan sanksi pencabutan IT/IP/SPI

Dalam upaya mencapai tujuan kebijakan impor, Kementerian Perdagangan telah melakukan pengelolaan impor dengan menerapkan instrumen dalam kebijakan di bidang impor yaitu:

a. Importir Terdaftar (IT) adalah perusahaan pemilik API-U yang telah mendapat penunjukan sebagai importir terdaftar untuk melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.

b. Importir Produsen (IP) adalah perusahaan pemilik API-P yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

c. Surat Persetujuan Impor (SPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh perseorangan/badan usaha/badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukan barang ke dalam daerah pabean.

Pada tahun 2010, untuk mengetahui ketaatan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan dalam penetapan sebagai IT, pengakuan sebagai IP dan SPI, Kementerian Perdagangan melakukan kegiatan evaluasi atas perijinan yang telah diterbitkan.

Hasil evaluasi bahwa importir yang telah mendapatkan IT/IP/SPI sebanyak 10.017 Importir. Dari seluruh importir tersebut yang taat atas kewajibannya sebanyak 8.692 importir atau 86,78%, sedangkan sisanya sebanyak 1.325 importir atau 13,22% telah melanggar ketentuan dan telah dikenakan sanksi pencabutan.

Forum Ekspor sebagai sasarana komunikasi

Dalam rangka revitalisasi Pokja Ekspor Timnas Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) serta peningkatan daya saing ekspor


Penyederhanaan waktu perijinan bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang dari 32 hari menjadi 28 hari

Kementerian Perdagangan juga telah berhasil melakukan penyederhanaan waktu perijinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang dari rata-rata 32 hari kerja menjadi 28 hari kerja.

Perijinan bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang

Pemerintah dan Pelaku Usaha

nasional, Menteri Perdagangan selaku Ketua Pokja Ekspor telah meningkatkan komunikasi dan fasilitasi dengan para pelaku usaha. Hal ini diwujudkan melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan KADIN No.538/M-DAG/MoU/4/2011 dan MoU/024/IV/2011 Tentang Pembentukan Forum Ekspor Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Nilai Tambah Ekspor Seluruh Daerah di Indonesia.

Salah satu tugas forum ekspor adalah menganalisa dan mengidentifikasi hambatan ekspor dan menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah penyelesaian masalah sesuai prioritas penyelesaiannya.

Kementerian Perdagangan telah melaksanakan beberapa forum ekspor yaitu Forum Ekspor Dialog Menteri Perdagangan dengan Pelaku Usaha dan Jajaran Pemerintah Daerah di Batam Bintan Karimun (BBK), Forum Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil, Forum Ekspor Alas Kaki dan Produk Kulit, Forum Ekspor Otomotif & Elektronika, Forum Ekspor Furnitur, Pulp & Kertas, Forum Ekspor CPO, Karet dan Forum Ekspor Produk Makanan Minuman, serta Perhiasan.

Melalui forum ekspor, Kementerian Perdagangan telah mendapatkan informasi dari pelaku usaha mengenai isu-isu penting yang menghambat ekspor maupun usaha-usaha peningkatan ekspor. Beberapa isu yang diperoleh antara lain penerapan Regulated Agent terhadap pengiriman barang melalui udara, masalah infrastruktur dan energi, masalah keamanan hasil produksi dan pengiriman barang ekspor.

Kementerian Perdagangan akan menindaklanjuti isu dan permasalahan yang telah dihimpun serta berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga akan memfasilitasi pelaku usaha untuk membicarakan hambatan ekspor yang terkait dengan kebijakan dari kementerian teknis lainnya.

Tingginya Ijin Keagenan mencapai 60% mengindikasikan minat investor asing berusaha di Indonesia.

Pada periode Januari – November 2011,jumlah ijin bidang pembinaan usaha dan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 3.069 ijin. Tingginya jumlah ijin keagenan (1.839) menggambarkan bahwa iklim berusaha di Indonesia semakin kondusif bagi investor, terutama oleh pelaku usaha perdagangan asing.

Jumlah ijin bidang pembinaan bahan pokok dan barang strategis yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dalam periode Januari –November 2011 adalah 947 ijin.Perijinan yang dikeluarkan didominasi oleh Surat Ijin SPPGRAP, sebanyak 488 ijin. Hal tersebut menunjukkan Permendag yang mengatur tata niaga gula dalam rangka menjaga stabilitas pasokan yang cukup dan harga yang terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia cukup efektif.


tersebut adalah : 1. Ijin usaha Bursa Berjangka, Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, 2. Ijin Wakil Pialang, 3. Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka, 4. Persetujuan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Penyelenggara SPA dan

Peserta SPA, serta Bank Penjamin, Pialang PALN; dan 5. Persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Gudang, Lembaga Penjamin

Kesesuaian, dan Pusat Registrasi.

Perijinan di bidang Perdagangan Berjangkahingga Nopember 2011

Telah diterbitkan 5 (lima) jenis perijinan terkait di bidang perdagangan berjangka komoditi, antara lain 2 Izin Persetujuan Pialang Berjangka Peserta SPA, 613 izin Wakil Pialang Berjangka, 2 Persetujuan Pialang Berjangka Peserta Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN), 2 Sertifikat Pendaftaran Perdagangan Berjangka, dan 30 Penetapan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka.

Pengenaan Sanksi Administratif bagi Perusahaan Pialang Berjangka

Kementerian Perdagangan telah mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan Pialang Berjangka, antara lain :

1. Pembekuan izin usaha pialang berjangka terhadap 4 perusahaan pialang berjangka

2. Pencabutan izin usaha pialang berjangka terhadap 2 perusahaan pialang berjangka

3. Penutupan Kantor Cabang Pialang Berjangka terhadap 11 perusahaan pialang berjangka

4. Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka terhadap 273 orang Wakil Pialang.

5. Peringatan Keras terhadap 19 perusahaan pialang berjangka

3.2.3 Peningkatan Daya Saing Ekspor

Daya Saing Produk Ekspor Indonesia

Secara umum, 10 komoditi utama ekspor Indonesia masih memiliki daya saing yang relatif tinggi di pasar global. Hal itu dapat dilihat dari nilai RCA yang berada di atas 1 kecuali untuk produk Elektronik dan Otomotif. Produk sawit, kakao, udang, karet, hasil hutan dan kopi Indonesia memiliki tingkat daya saing yang relatif tinggi di pasar internasional. Namun, daya saing produk elektronik dan otomotif Indonesia di pasar dunia menunjukkan trend yang meningkat.

Gambar 5. Pertumbuhan Ekspor 10 Komoditi Utama

Sumber : BPS (diolah Kemendag)

6,759.7

5,134.9

7,593.1

8,083.6

4,435.9

1,617.4

1,353.8

543.6

567.4

570.0

5,304.8

4,903.2

4,341.2

4,730.4

4,367.2

1,170.4

1,127.8

439.8

652.7

296.6

TPT

ELEKTRONIK

KARET DAN PRODUK KARET

SAWIT

PRODUK HASIL HUTAN

ALAS KAKI

OTOMOTIF

UDANG

KAKAO

KOPI

Nilai Ekspor (US$ juta)

Jan-Jun 2011

Jan-Jun 2010

27.4

4.7

74.9

70.9

1.6

38.2

20.0

23.6

-13.1

92.2

0.6

-6.0

14.2

12.6

4.4

24.4

7.5

9.4

-18.2

29.7

26.7

11.4

53.2

51.8

-2.8

11.1

11.7

12.9

6.2

48.2

Pertumbuhan (%)

Nilai

Volume

Nilai Satuan


Tabel 1 Pertumbuhan Ekspor 10 Komoditi Utama

Sumber : BPS (diolah Kemendag)

Kemampuan eksportir daerah yang andal mendorong peningkatan daya saing

Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing nasional, telah dilakukan pemetaan komoditi dan pembinaan kualitas serta disain produk kerjasama bagi pelaku usaha di daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah, asosiasi, dan akademisi.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pelaku Ekspor

Terkait dengan upaya menghadapi pasar global yang semakin kompetitif, diperlukan peningkatan kemampuan bersaing untuk menguasai bisnis pasar nasional maupun internasional. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan mengadakan sejumlah kegiatan pelatihan yang dimaksudkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku ekspor, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan daya saing ekspor Indonesia.

Kegiatan pelatihan dan pendidikan ekspor yang diselenggarakan dapat dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) bidang pelatihan yaitu Perdagangan Internasional, Pengembangan Produk, Pembiayaan dan Pembayaran Ekspor, Promosi/Komunikasi Ekspor, Strategi Pemasaran Ekspor, Manajemen Mutu dan Pemilihan Distributor. Saat ini, kegiatan pendidikan dan pelatihan telah diselenggarakan di Jakarta sebanyak 67 angkatan dengan jumlah peserta mencapai 1.672 peserta, sementara di daerah telah terselenggara sebanyak 44 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 1.288 peserta.

Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Sebagai bentuk perwujudan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Hukum dan HAM perihal Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta sebagai upaya untuk mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia, Kementerian Perdagangan secara regular memberikan sosialisasi mengenai HKI kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui berbagai kegiatan di pusat dan daerah sekaligus fasilitas pendaftaran HKI kepada pengusaha Indonesia. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seminar, workshop, dan stand informasi HKI pada berbagai pameran di dalam negeri.

KOMODITI UTAMA1 TPT 9.4 9.8 10.1 9.3 11.2 2.12 1.98 1.92 1.88 1.662 ELEKTRONIK 7.9 7.9 8.6 8.7 10.5 0.49 0.50 0.50 0.56 0.503 KARET DAN PRODUK KARET 5.5 6.2 7.6 4.9 9.4 5.57 5.41 5.70 4.18 5.004 SAWIT 4.8 7.9 12.4 10.4 13.5 77.54 79.94 77.89 83.50 66.085 PRODUK HASIL HUTAN 7.8 7.8 8.4 6.7 8.7 4.70 4.10 4.00 3.61 3.316 ALAS KAKI 1.6 1.6 1.9 1.7 2.5 2.77 2.51 2.50 2.34 2.377 OTOMOTIF 1.6 2.0 2.7 1.7 2.6 0.19 0.20 0.25 0.21 0.208 UDANG 1.1 1.0 1.1 0.8 0.9 9.09 8.15 8.82 6.31 6.339 KAKAO 0.8 0.9 1.2 1.3 1.5 12.70 12.05 13.22 12.14 21.1810 KOPI 0.6 0.6 1.0 0.8 0.8 4.72 4.28 5.40 4.36 3.00

TOTAL EKSPOR 100.8 114.1 137.0 116.5 157.8

2007 2008

RCA 2006

RCA 20072006 2010

NO URAIANINDONESIA - NILAI : Milliar US$

2009

RCA 2010

RCA 2009

RCA 2008


3.2.4 Peningkatan Peran Diplomasi Perdagangan

Tercapainya 197 hasil perundingan perdagangan internasional yang bertujuanuntuk membuka akses pasar dan memperkuat pasar domestik

Dalam rangka peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional, target yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hasil perundingan perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan telah mencapai 130% dari target berupa Agreement, kesepakatan kerja sama komoditi, MRA, MoU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report, respon terhadap pengamanan kebijakan perdagangan, guidance of principal, dan dokumen perundingan lainnya.

Posisi strategis Indonesiadalam forum perdagangan internasional

Perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di forum multilateral yang dilakukan melalui kerjasama dan perundingan internasional di forum World Trade Organization (WTO) telah membuat komposisi kekuatan negara-negara berkembang dengan negara maju dalam forum tersebut menjadi berimbang. Kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kelompok inti (misal: G33, G20 di WTO dan ASEAN) membuat posisi Indonesia semakin diperhitungkan di forum internasional dan regional. Dalam melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan internasional Kementerian Perdagangan bertindak sebagai koordinator untuk posisi Indonesia dan selalu berpegang kepada prinsip keamanan dan kepentingan nasional.

3.2.4.1 Kerja Sama Multilateral

Pencapaian kerja sama dan diplomasi perdagangan di forum WTO

Perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di forum multilateral dilakukan melalui kerja sama dan perundingan internasional di forum WTO.

Agriculture

Negosiasi isu pertanian di WTO pada awal Januari 2011 adalah terkait tentang Special Safeguard Mechanism (SSM) pada Committee on Agriculture Special Session/COA-SS) membahas masalah Draft Teks ke-5 Pertanian. Pembahasan telah memasuki tahap konsultasi informail baik plurilateral maupun bilateral. Beberapa kemajuan yang dicapai dalam rangkaian sidang adalah tercatat adanya indikasi yang kuat dari para anggota akan terus melakukan konsultasi setelah sidang ini berakhir baik untuk membahas isu outstanding maupun isu teknis lainnya. Arah pendekatan pembahasan isu teknis dan outstanding ke depan akan lebih diserahkan ke negara-negara key players untuk menyelesaikannya baik dalam format small groups maupun konsultasi bilateral. Indonesia terlibat aktif melakukan konsultasi bilateral dan plurilateral mengenai isu SSM dengan beberapa negara yang berkepentingan untuk mengamankan ekspor produk pertanian mereka seperti Australia, Selandia Baru, dan Norwegia.

Pada tahun 2011, posisi Indonesia dalam perundingan bidang pertanian akan membahas dan menyelesaikan seluruh isu pending pertanian, diantaranya adalah technical issues serta beberapa bracketed issues di ketiga pilar Domestic Support, Market Access, dan Export Competition. Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terus berpartisipasi dalam pembahasan problem solving atas isu Special Safeguard Mechanism(SSM). Diharapkan agar sementara waktu proses ini dilakukan secara hati-hati agar Indonesia dapat memperoleh dukungan konstruktif dari


para anggota G-33 dalam menyelesaikan perundingan plurilateral/bilateral atas isu SSM.

Non-Agricultural Market Access (NAMA)

Perundingan NAMA akan menghadapi banyak tantangan terutama kesiapan posisi Indonesia dalam seluruh modalitas NAMA. Untuk perundingan DOHA sendiri akan selesai pada tahun 2011 dengan tahapan Program of Work secara umum yang terdiri dari:i) Pertemuan pada NG on NAMA pada Januari 2011; penerbitan revised draft text pada akhir kuartal pertama tahun 2011; iii) penerbitan seluruh text/modalitas final pada bulan Juni-Juli 2011; proses scheduling dan legal drafting yang memakan waktu 6-7 bulan.

Sidang NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 14-18 Maret 2011membahas sejumlah dokumen baru dan pertemuan informal Product Basket Approach dalam rangka inisiatif sektoral. Adapun proposal-proposalnya adalah sebagai berikut: Proposal LDCs terkait Rules of Origin (ROO), Proposal Korea terkait standar internasional dan Conformity Assessment Procedures dalam negosiasi NTB produk elektronik, Proposal Israel terkait Request-offer approach dalam negosiasi NAMA, Proposal sejumlah negara terutama Singapura terkait negosiasi sektoral, dan Proposal ACP Group terkait transparansi. Diharapkan negara-negara pengusul usulan dalam proposal tersebut dapat segera melakukan konsultasi.

3.2.4.2 Kerja Sama ASEAN

Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada tahun 2011

Keketuaan Indonesia untuk ASEAN telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 hingga akhir tahun 2011. Pengumuman resmi Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 tersebut telah dilakukan pada saat Closing Ceremony KTT ASEAN ke-17 di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 30 Oktober 2010. Dalam masa Kepemimpinannya tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ke-18 ASEAN, KTT ke-19 ASEAN, dan East Asia Summit(EAS), serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya.

Posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 memiliki nilai strategis tersendiri. Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia harus mampu menjalin relasi secara intens dengan para pemimpin tinggi negara-negara maju. Indonesia dapat memanfaatkan posisi itu untuk melibatkan diri secara aktif dalam berbagai forum kerja sama ekonomi global. Namun, pelibatan aktif dalam berbagai forum kerja sama ekonomi global harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mengokohkan posisi ekonomi Indonesia dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kemampuan dan kecakapan dalam menjalin relasi inilah yang akan menjadi faktor penentu bagi keberhasilan Indonesia mengemban amanat sebagai Ketua ASEAN 2011. Tema Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 ini adalah “ASEAN Community in a Global Community of Nations”. Tema ini mengusung keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN 2015.

Dengan terbentuknya Komunitas ASEAN di tahun 2015, maka tanggung jawab ASEAN akan lebih besar lagi. ASEAN dituntut untuk memperkuat kontribusi kolektifnya dalam penanganan berbagai isu dan tantangan global.


Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-19

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-19 secara resmi dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 17 November 2011 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali. Sehari sebelum KTT ASEAN ke-19 dibuka, pada tanggal 16 November 2011, telah berlangsung Pertemuan Keenam Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Para Menteri negara-negara anggota ASEAN membahas tingkat implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan ke dalam “kartu penilaian” atau scorecard implementasi langkah-langkah stratejik yang tertuang dalam Cetak Biru MEA. Pertemuan Dewan MEA mencatat bahwa tingkat implementasi kolektif Cetak Biru MEA periode 1 Januari 2008 hingga 30 Oktober 2011 mencapai 75,66% dari total 300 langkah yang harus diimplementasikan. Ini merupakan peningkatan dari hasil pemantauan hingga bulan Juli 2011 yang tercatat sebesar 73,42%. Sekalipun pencapaian tahun ini tergolong signifikan, namun masih ada kendala-kendala domestik yang harus diselesaikan oleh masing-masing negara anggota.

Pencapaian khusus pilar ekonomi ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini adalah penguatan pilar ketiga dari Cetak Biru MEA, sementara tiga pilar lainnya yakni pasar tunggal dan basis produksi, kawasan berdaya saing tinggi dan integrasi ke dalam perekonomian dunia telah mencatatkan banyak kemajuan. Setelah melalui proses diskusi panjang, maka para Pemimpin ASEAN dalam KTT ke-19 mendukung sebuah dokumen yang dinamakan ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFEED). Dokumen ini merujuk pada upaya pengembangan UKM dan pengentasan jurang pembangunan ekonomi di ASEAN, yang selama ini dirasakan kurang mendapatkan perhatian dibanding tiga pilar lainnya. Capaian lain adalah disahkannya oleh para Pemimpin ASEAN sebuah dokumen yang diberi nama ASEAN Framework on Regional Comprehensive Economic Partnership (AFRCEP). Dokumen ini meletakkan prinsip-prinsip umum bagi proses integrasi ekonomi ASEAN lebih jauh dengan negara-negara mitranya dengan tetap mengedepankan peran sentral ASEAN dalam proses dan formatnya.

3.2.4.3 Kerja Sama ASEAN dan Organisasi Internasional lainnya

Next Generation on Trade and Investment (NGTI) - APEC

Pada agenda Next Generation on Trade and Investment (NGTI) dibahas bagaimana memajukan kebijakan inovatif yang berorientasi pasar, efektif dan tidak diskriminatif, serta bagaimana meningkatan partisipasi UKM dalam rantai produksi global. Hal yang mendasar yang menjadi perbedaan pandangan antar ekonomi pada bahasan kebijakan inovatif adalah terkait kewajiban menghilangkan regulasi domestik yangmelarang menjadikan lokasi pengembangan atau kepemilikan atas hak atas kekayaan intelektual sebagai preferensi untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ekonomi APEC sependapat mengenai pentingnya peran UKM dalam menggerakan roda perekonomian terutama pada saat krisis ekonomi dan sepakat untuk mengupayakan memasukan elemen keikutsertaan UKM dalam rantai produksi global pada setiap kesepakatan kerja sama perdagangan.

Supply-Chains Connectivity Action Plan - APEC

Pada bahasan rencana aksi konektivitas mata rantai suplai, dibahas bagaimana meningkatkan perdagangan melalui penerapan batas minimal nilai impor barang yang dikirim melalui jasa titipan/kurir dan pos yang dibebaskan dari bea masuk dan prosedur kepabeanan (de minimis value). Selain itu, juga dibahas usulan


menerapkan batas minimal yang seragam sebesar USD 100 untuk ekonomi APEC. Terkait hal ini ekonomi APEC sepakat bahwa penerapan batas minimal yang sama hanya diperuntukan bagi ekonomi APEC yang telah siap melalui skema pathfinder, sementara ekonomi lainnya menerapkan de minimis value sesuai dengan kebutuhan masing-masing ekonomi.

Addressing Barriers to SMEs Trade - APEC

Pada bahasan bagaimana mengatasi hambatan perdagangan bagi UKM terutama meningkatkan akses pasar luar negeri, Para Menteri APEC sepakat berkomitmen untuk melaksanakan aksi untuk mengatasi hambatan perdagangan bagi UKM antara lain terkait akses terhadap keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan hak atas kekayaan intelektual khususnya bagi UKM yang akan melakukan ekspor.

Green Growth - APEC Para Menteri APEC membahas beberapa hal pokok, yakni liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang ramah lingkungan (Environmental Goods and services); pembentukan Kelompok Pakar mengenai Pembalakan Liar dan Perdagangan terkait; perampingan prosedur bagi impor advanced demonstration motor vehicles; pengurangan dan penghapusan subsidi bahan bakar; dan pengembangan kerja sama Low Emission Development Strategies. Pada pembahasan Promoting liberalization of trade and investment in environment goods and services (EGS - Annex C, AELM Statement), masih belum tercapai kesepakatan pada isu EGS terkait penurunan tarif menjadi kurang dari 5% pada tahun 2015.

Advancing Regulatory Convergence and Cooperation - APEC

Terkait dengan pelaksanaan praktik-praktik peraturan yang baik (good regulatory practices), para Menteri Ekonomi APEC sepakat atas aksi spesifik untuk memperkuat implementasi praktik-praktik tersebut antara lain melalui koordinasi internal pembuatan peraturan, penilaian dampak regulasi, dan konsultasi publik, serta melaporkan kemajuan penerapan tersebut pada tahun 2012, penilaian atas hasil laporan pada tahun 2013, serta melaksanakan peningkatan kapasitas guna membantu ekonomi dalam penerapan aksi spesifik ini. Selain itu, para Menteri juga menyepakati APEC Regulatory Cooperation Plan sebagai prinsip kerja sama regulasi APEC dan sepakat untuk meningkatkan kerja sama pada isu teknologi ramah lingkungan yang sedang berkembang elalui rekomendasi standar dan penilaian kesesuaian terkait teknologi smart grid, green building, dan solar technology. Beberapa area kerja sama regulasi lainnya antara lain di bidang kimia, peralatan kesehatan, jasa, dan anggur.

World Economic Forum on East Asia (WEF on EA)

Penyelenggaraan World Economic Forumon East Asia (WEF on EA) dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian terkait serta dunia usaha. WEF on EA sebagai forum internasional resmi dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni 2011. WEF on EA ke-20 yang bertema “Responding to the New Globalism” dihadiri oleh 624 partisipan dari 40 negara yang mewakili lembaga pemerintah, industri, pengambil kebijakan regional dan global, dan pimpinan lembaga nirlaba serta akademisi. Tujuan WEF on EA adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi suatu negara di dunia dengan melibatkan dunia bisnis, politik, akademisi, dan para pemimpin kelompok masyarakat untuk menyusun agenda industri secara regional dan global.

Regional Entrepreneurship Summit (RES)

Pada tanggal 22-24 Juli 2011 telah dilaksanakan Regional Entrepreneurship Summit (RES) di Bali, Indonesia. Pada kesempatan tersebut Kementerian Perdagangan sebagai official host dan pelaksanaannya diatur oleh tim Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI). Regional Entrepreneurship Summit(RES) merupakan langkah lanjutan setelah pelaksanaan Global Entrepreneurship


(GEPI) pada bulan April 2010 di Washington DC. Pelaksanaan RES di Indonesia yang mengambil tema “Emerging Entrepreneurs: The Next Big Chapter”, adalah merupakan program regional pertama yang dilaksanakan di wilayah Asia Pasifik. Pemilihan Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan merupakan pengakuan akan makin kuatnya posisi Indonesia sebagai hub kewirausahaan di Asia Tenggara.

3.2.4.4 Kerja Sama Bilateral

Indonesia - Jepang Pertemuan The First Meeting of Working Group under the Sub-committee on Rules of Origin for Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) dilaksanakan pada tanggal 11-14 Mei 2011 di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebutbertujuan untuk membahas transposisi HS 2002 ke HS 2007 pada Product Specific Rules (PSR) di bawah IJ-EPA. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Sub-committee on Rules of Origin di Jakarta pada tanggal 5-6 Agustus 2010.

Indonesia merupakan negara terbesar kedua tujuan SKA ekspor Jepang di antara negara-negara yang memiliki perjanjian kemitraan ekonomi dengan Jepang setelah Thailand. Jumlah SKA JI-EPA yang diterbitkan pada tahun 2010 adalah 23.672 atau meningkat hampir 50% dari jumlah SKA pada tahun 2009 yang mencapai 16.013.

Indonesia - China Joint Commission Meeting (JCM) Indonesia–RRT merupakan wadah formal bilateral tahunan yang menindaklanjuti Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) yang telah ditandatangani oleh kedua Kepala Negara pada tahun 2005, di bidang ekonomi perdagangan dan investasi.

Kedua pihak telah menyepakati Agreement on Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade yang salah satu isi pentingnya adalah pembentukan Working Group on Trade Resolution dan Working Group on Economic Cooperation, diharapkan dapat segera dibentuk.

Pihak RRT sepakat untuk memfasilitasi akses pasar bagi buah-buahan tropis (Pisang, Nanas, Rambutan) dan sarang burung walet dari Indonesia untuk dapat memasuki pasar RRT (saat ini pihak RRT telah mengijinkan masuknya buah Salak dan Manggis Indonesia ke RRT).

Kemudian telah dilaksanakan juga pertemuan bisnis forum yang dihadiri oleh Perdana Menteri RRT dan Wakil Presiden Indonesia serta didampingi oleh beberapa menteri dari kedua belah pihak. Adapun pengusaha yang menghadiri pertemuan tersebut sekitar 100 pengusaha yang terdiri dari 50 pengusaha dari Indonesia dan sisanya pengusaha RRT. Di akhir pertemuan telah dilakukan penandatanganan yang disaksikan oleh kedua pimpinan negara, adapun penandatanganan tersebut adalah G to B dan B to B, adapun jumlah MoU tersebut adalah sebanyak 15 (lima belas) MoU.

Pada pertemuan Bilateral Indonesia dengan RRT tanggal 29 April 2011 telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai perluasan dan pendalaman kerja sama bilateral ekonomi dan perdagangan antara Republik Rakyat China dan Republik Indonesia, untuk lebih meningkatkan kerja sama dan mempromosikan perkembangan sosial dan ekonomi masing-masing sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing negara.

Pertemuan The Third ExpertWorking Group for Further Strengthening Economic and Trade CooperationMeeting Indonesia-RRT berlangsung pada tanggal 19-20


Juli 2011 di Beijing, RRT untuk membahas draft MOUon External Merchandise Trade Data Exchange. MOU tersebut masih harus melalui proses di Kementerian Luar Negeri masing-masing negara untuk mendapat persetujuan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk menandatangani MOU tersebut pada kesempatan pertemuan pejabat tinggi kedua negara. Kedua belah pihak juga membahas berbagai isu terkait dengan implementasi Agreed Minutes for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation (agreed minutes).

Terkait dengan komitmen kedua pejabat tinggi negara, baik dalam Joint Communique on Further Strengthening China-Indonesia Strategic Partnership maupun Agreed Minutes, pihak Indonesia mengharapkan pihak RRT dapat memenuhi komitmennya untuk menciptakan perdagangan yang berimbang dan berkelanjutan. Komitmen tersebut harus didukung oleh semua pihak termasuk level teknis di masing-masing negara. Permasalahan perdagangan terkait SPS, TBT, maupun standar lainnya sebaiknya dapat diselesaikan dengan semangat komitmen kedua negara. Untuk menyelesaikan permasalahan teknis dalam hal akses pasar, pihak Indonesia mengusulkan untuk membentuk mekanisme komunikasi (hotline) antara pihak terkait kedua negara.

Indonesia – Amerika Serikat Pertemuan Trade and Investment (TIC) XI RI-AS di Washington, D.C. pada tanggal 19 September 2011 dihadiri oleh pejabat terkait dari kedua negara. Pertemuan ini membahas isu-isu yang menjadi kepentingan kedua negara. Secara umum pihak AS menyatakan apresiasinya atas upaya Pemerintah RI meng-address isu-isu concern AS, dan kedua pihak sepakat untuk melaksanakan dialog antara instansi dengan tujuan penyelesaian isu-isu tertentu dan mencapai saling pengertian sebelum menjadi masalah yang berkepanjangan. Kementerian Perdagangan RI akan memfasilitasi dengan bekerja sama dengan Kedutaan Besar AS di Jakarta

Indonesia – Uni Eropa Pertemuan Vision Group bertujuan untuk melakukan kajian peningkatan kerja sama bilateral Indonesia-Uni Eropa ke arah kemitraan ekonomi yang lebih bersifat strategis, komprehensif, dan inovatif.

Pertemuan juga memberikan gambaran atas kerangka rekomendasi dengan membahas dan mendiskusikan beberapa isu utama antara lain pengembangan sektor perikanan, iklim investasi, pembangunan infrastruktur, mekanisme komunikasi yang efektif dengan stakeholder atas pembentukan kemitraan bilateral Indonesia-Uni Eropa, serta diskusi mengenai sektor-sektor yang akan terkena dampak apabila rekomendasi Vision Group akhirnya menuju ke arah peningkatan hubungan bilateral.Pembahasan ini sangat penting guna menyusun studi dan rekomendasi sebagai hasil dari Vision Group (tim pakar) serta telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Komisioner Eropa untuk Perdagangan pada 4 Mei 2011. Melalui Long Term Vision for Trade and Investment Cooperation kedua negara memiliki forum diskusi yang terbuka dan selalu update terhadap hubungan bilateral kedua negara.

Selain itu, ada pertemuan secara reguler antara kedua negara yaitu Working Group on Trade and Investment (WGTI) dan pertemuan ke-4 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2011 di Brussel. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Selain itu, WGTI juga mengangkat isu-isu spesifik yang terkait dengan akses pasar kedua negara, seperti palm oil, fishery product, cocoa


product, daftar negatif investasi, dan peraturan labelling.

Kedua pihak sepakat untuk saling memberikan informasi dan menindaklanjuti isu-isu bilateral yang ada dalam tingkat teknis secara regular.

Indonesia – European Free Trade Association (EFTA)

Berkenaan dengan hubungan antara chapter trade in goods dengan agreement on agriculture, Indonesia memandang bahwa agreement on agriculture perlu menjadi bagian integral dari chapter trade in goods, sedangkan EFTA memandang agreement on agriculture dilakukan secara terpisah, namun bersama-sama dengan chapter trade in goods keduanya membentuk kerangka dan instrumen IE-CEPA.

Terkait dengan penurunan tarif, EFTA menginginkan tarif kedua belah pihak langsung turun seketika IE-CEPA diberlakukan, Indonesia menginginkan penurunan tarif secara bertahap mengingat perbedaan tingkat ekonomi kedua pihak. Terkait trade remedies, Indonesia menginginkan agar klausul trade remedies merujuk kepada WTO, sedangkan EFTA menginginkan klausul trade remedies disusun secara khusus mengingat status prefential IE-CEPA.

3.2.4.5 Perundingan Perdagangan Jasa

Council for Trade in Services -WTO

Negara anggota sepakat untuk menjadikan laporan tahunan Committee on Trade in Financial Services, Committee on Specific Commitments, Working Party on GATS Rules, dan Working Party on Domestic Regulation sebagai annex laporan tahunan Council for Trade in Services.

Internal ASEAN - Trade in Services

Penyelesaian AFAS Paket 8 yang ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2011. Hingga saat ini, hanya tiga negara anggota (Singapura Malaysia, dan Thailand) yang berhasil menyelesaikan komitmen AFAS Paket 8, sedangkan tujuh negara lainnya masih dalam proses konsultasi internal. Ketujuh negara tersebut diminta untuk segera menyampaikan komitmennya ke Sekretariat ASEAN untuk threshold assessment agar target penyelesaian bulan Desember 2011 dapat direalisasikan. Saat ini Indonesia sedang menunggu hasil threshold assessment yang dilakukan oleh Sekretariat ASEAN terhadap daftar komitmen yang telah disampaikan pada pertengahan November 2011. Pertemuan juga menegaskan kembali agar negara anggota menyampaikan rencana aksinya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam memenuhi target integrasi jasa pada tahun 2015 untuk dilaporkan pada AEM Retreat pada tahun 2012.

3.2.4.6 Pengamanan Pasar

Produk Indonesia Dikecualikan dari Safeguard Turki

Produk Polyethylene Telepthalate (PET) Indonesia dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) selama 3 (tiga) tahun olehPemerintahTurkikarena share impornyakurangdari3%.Dengan dikecualikannya Indonesia terhadap pengenaan BMTP oleh Turki, maka kesempatan untuk mengisi dan merebut pasar ekspor produk PET di Turki terbuka kembali bagi eksportir Indonesia.

Pada tanggal 23 Juni 2011, Otoritas Safeguard Turki telah mempublikasikan hasil penyelidikan safeguard terhadap produk PET dengan pengenaan BMTP selama 3 (tiga) tahun. Adapun besaran pengenaan BMTP tersebut yaitu: 1) Tahun I 8%; 2) Tahun II 7,5%; dan 3) Tahun III 7%. Penyelidikan safeguard terhadap produk PET ini dimulai pada 11 Maret 2011 dan dilakukan atas permohonan dari industri


domestik Turki yaitu Artenius Turkpet Chemicals and Pet Delivery. Comp. San. Inc.

Menindaklanjuti tuduhan safeguard Turki ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan perusahaan/eksportir dan asosiasi produk tertuduh dalam penyusunan submisi Pemerintah Indonesia yang disampaikan tanggal 23 Maret 2011. Selain itu, disusun pula bahan concern Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam forum public hearing yang diadakan oleh Otoritas Safeguard Turki pada 10 Mei 2011.

Produk Baja Indonesia Tidak Dikenakan Safeguard di Malaysia

Otoritas Malaysia (Ministry of International Trade and Industry Malaysia), pada 22 Agustus 2011, mengumumkan penghentian penyelidikansafeguard terhadap produk baja (Hot RolledCoils/HRC) asal Indonesia.Penghentian penyelidikan tersebut karena tidak ditemukan adanya kerugian serius (serious injury) terhadap industri dalam negeri Malaysia. Produk baja yang diselidiki adalah yang termasuk dalam kode HS 7208 dan 7211.

Produk Glass Block Indonesia Dikenakan Bea Masuk Tambahan oleh Otoritas Thailand

Otoritas Thailand, Department of Foreign Trade(DFT) Thailand, padatanggal 18 Agustus 2011, mengumumkan hasil penyelidikan safeguard terhadap produk Glass Block yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan(BMTP) selama 3 (tiga) tahun. Adapun besaran pengenaanBMTP yaitu: 1)Tahun I (18Agustus2011-14Januari2012) sebesar 35% CIFatau 11.23 baht per piece ; 2) Tahun II (15 Januari 2012 -14 Januari 2013)sebesar 32% CIF atau 10.23 bahtperpiece; dan 3) Tahun III (15Januari 2013 - 14 Januari 2014) sebesar 29% dari CIF atau 9.23 bahtper piece.

Pemerintah Australia Hentikan Penyelidikan Dumping Terhadap Produk Canned Pineapple Fruit Asal Indonesia

Otoritas Anti Dumping Australia (ACS) mengeluarkan public notice yang memerintahkan penghentian penyelidikan terhadap canned pineappleasal Indonesia karena tidak terbukti melakukan dumping.

Produk yang dituduh dumping tergolong dalam HS.2008.20.00; 2008.20.00/27 dan 2008.20.00/28 yaitu canned pineapple. Indonesia setelah berkoodinasi dengan perusahaan tertuduh menyatakan bahwatuduhan tidak didukung oleh bukti yang kuat terutama terkait dengan kerugian (injury), penentuan normal value tidak sesuai dengan ketentuan WTO, dan kerugian industri dalam negeri lebih banyak disebabkan oleh faktor internal.

KPPI mulai Penyelidikan Safeguard MeasuresTerhadap Impor Produk Kawat Besi atau Baja

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah menerimapermohonan dari PT. Bevananda Mustika yang meminta Pemerintah RI mengenakan tindakan pengamanan (safe guards measures) atas imporbarang yang berbentuk kotak, silinder atau lembaran yang terbuat darikawat besi atau baja dengan nomor HS7326.20.90.00, memiliki diameter 2-5 mm dan lingkaran berbentuk hexagonal sebesar 50-120 mm.Permohonan tersebut berdasar pada alasan apabila tidak diambil tindakan pengamanan, maka yang bersangkutan akan mengalamikerugian serius akibat lonjakan impor barang sejenis dengan produksi yang bersangkutan.

Pada tanggal 22 Agustus 2011 KPPI menetapkan akan memulai penyelidikan atas dugaan ancaman kerugian serius yang dialami olehPT.Bevananda Mustika, sebagai akibat dari lonjakan volume imporbarang yang bersangkutan.


Sebanyak 74,41% kasus perdagangan (tuduhan dumping,subsidi dan safeguard) telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses penanganan

Jumlah kasus tuduhan terhadap Indonesia yang ditanganisampai dengan bulan September 2011 sebanyak 43 kasus, yang terdiri dari 29 kasus tuduhan dumping, 2 kasus tuduhan subsidi dan 12 kasus tindakan safeguards. Dari berbagai tuduhan tersebut, sekitar 25,58% telah dihentikan karena tidak terbukti melakukan dumping, subsidi dan tindakan safeguard. Namun masih terdapat 21 kasus (48,83%) yang dikenakan, dan 11 kasus (25,58 %) masih dalam proses penanganan.

Pemerintah memfasilitasi para eksportir yang menghadapi kasus dumping, pengenaan safeguard atau subsidi serta memonitor peraturan/kebijakan negara mitra dagang terkait hambatan teknis perdagangan yang dimulai sejak dari tahap isu kebijakan sampai pada implementasinya.

Pada tahun 2011 dilakukan penyelidikan anti dumping terhadap 9 produk impor. Hasil penyelidikan dari 9 produk tersebut, 4 produk dikenakan BMAD yaitu Polyester Staple Fiber dari RRT, India dan Taiwan, H & I Section dari RRT, Hot Rolled Coil dari Rep. Korea dan Malaysia dan Review Uncoated Writing and Printing paper dari Finlandia, Rep. Korea, India dan Malaysia, 3 produk penyelidikannya telah selesai diproses, menunggu keputusan pengenaan BMAD yaitu Wheat Flour dari Australia, Sri Lanka dan Turki, Hot Rolled Plate dari RRT, Singapura dan Ukraina, Cavendish Bananas dari Filipina dan 2 produk sedang dalam proses penyelidikan yaitu Tableware Ceramic dari RRT dan Cold Rolled Coil/Sheet dari RRT, Taiwan, Korea, Jepang dan Vietnam.

Beberapa kasus pengamanan perdagangan yang masih ditangani terkait dengan Technical Barriers to Trade

Beberapa kasus pengamanan perdagangan lainnya yang sedang dalam penanganan, diantaranya terkait Technical Barriers to Trade yaitu adanya beberapa kebijakan perdagangan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara tujuan ekspor dan dalam implementasinya dapat merugikan pasar ekspor dalam negari seperti Draft Bill Illegal Logging (Australia), Draft Bill Plain Cigarette Packaging (Australia), Draft Bill Truth in Labeling: Palm Oil (Australia), Draft Additives in Cigarette (Brazil). Untuk kasus Holding Order, penolakan dan penarikan/pemusnahan produk yang ditangani sampai dengan September 2011 ada sebanyak 22 kasus dan kasus wanprestasi atau penipuan dagang sebanyak 47 kasus.

Gambar 6. Kasus Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard thd Indonesia hingga Sept. 2011


Sumber: Kemendag

3.2.5 Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok

Jumlah penduduk, permintaan energi dan peningkatan kesejahteraan secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan harga pangan bergerak fluktuatif.

Isu yang berkembang di dunia saat ini adalah ketahanan pangan. Pemerintah Indonesia telah menyikapi dengan berbagai cara, salah satunya menjaga stabilitas harga di dalam negeri melalui pengendalian stock dan harga pangan. Jumlah penduduk yang terus bertambah, penggunaan komoditas pangan sebagai bahan bakar, dan kesejahteraan yang meningkat, berdampak pada kenaikan permintaan komoditas pangan. Selain itu, alih fungsi lahan menyebabkan produksi pangan menjadi tertekan, disamping pengaruh perubahan cuaca (anomali) yang menyebabkan perubahan pola produksi dan terhambatnya jalur distribusi. Faktor-faktor tersebut berdampak pada pola pergerakan harga yang berfluktuasi. Di satu sisi, pergerakan harga pangan domestik juga banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal muncul dari pergerakan harga pangan dunia yang cenderung meningkat selama tahun 2011.

Harga dan kecukupan pasokan bahan pangan dapat dikendalikan dan andil inflasi relatif stabil

Faktor internal seperti perubahan iklim dan infrastruktur yang kurang memadai secara simultan berdampak pada keterlambatan arus distribusi barang ke sejumlah wilayah di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga di setiap wilayah di Indonesia. Namun secara umum harga dan kecukupan pasokan bahan pangan dapat dikendalikan. Andil bahan pangan terhadap tingkat inflasi pun cukup rendah dan stabil.

Selama periode Januari – Desember tahun 2011, food price indexmengalami fluktuasi sampai dengan bulan Juni, selanjutnya sampai dengan Desember 2011 relatif stabil. Food price index periode Januari –Desember 2011 tersebut berada di atas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini harga bahan pangan yang tinggi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi merupakan fenomena global.

Kebijakan antisipasi gejolak siklus dan musim dari komoditas pangan dalam negeri

Dalam penanganan stabilisasi harga bahan pokok, Pemerintah menetapkan kebijakan antisipasi gejolak siklus dan musim terhadap komoditas pangan dalam negeri, yang meliputi beras, minyak goreng, kedelai, tepung terigu, dan gula, tetapi juga tetap memperhatikan komoditas lain seperti jagung, telur, ayam, dan daging.

Kebijakan antisipasi Dalam penanganan stabilisasi harga bahan pokok, Pemerintah

0 5 10 15

Dumping

Subsidi

Safeguard

Dalam Proses

Dihentikan

Dikenakan


gejolak siklus dan musim dari komoditas pangan dalam negeri

menetapkan kebijakan antisipasi gejolak siklus dan musim dari komoditas pangan dalam negeri, terutama meliputi beras, minyak goreng, kedelai, tepung terigu, dan gula, tapi juga tetap memperhatikan jagung, telur, ayam, dan daging.

Suasana menjelang hari raya Idul Fitri turut memicu peningkatan sementara harga beras

Seiring dengan terjadinya gejolak harga pangan dunia pada awal tahun 2010, harga beras mengalami lonjakan mendekati Rp 6.500 per kg. Tren peningkatan harga beras terjadi mulai bulan April sampai dengan November 2010 dan belum tampak adanya penurunan. Hal tersebut juga ditambah dengan suasana menjelang hari raya Idul Fitri yang mendongkrak tingkat kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun demikian, Kementerian Perdagangan terus melakukan operasi pasar di sejumlah daerah yang dianggap rawan terjadi peningkatan harga, selain upaya untuk terus memperkuat jalur distribusi.

Demikian juga dengan daging ayam, telur ayam pun memiliki koefisien variasi yang relatif tinggi diantara komoditi lain, dengan koefisien variasi 5,7. Harga telur ayam selama tahun 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat dan fluktuatif dengan kisaran harga Rp 14.279/kg pada Mei 2011 hingga 16.682/kg pada Juli 2011. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan tidak langsung antara kedua komoditi tersebut. Pemicu relatif tingginya koefisien variasi tersebut disebabkan oleh fluktuasi permintaan di dalam negeri.

Komoditi yang relatif stabil a.l susu kental manis, gula pasir, jagung, daging sapi, kedelai dan tepung terigu

Namun demikian, terdapat beberapa komoditi yang memiliki koefisien variasi pada kisaran ±3%, seperti susu kental manis, gula pasir, jagung, daging sapi, kedelai dan tepung terigu. Relatif stabilnya komoditi-komoditi tersebut disebabkan oleh terjaganya pasokan di dalam negeri dan relatif stabilnya permintaan dari konsumen.

Kecuali kedelai, harga bahan pangan lebih stabil dibanding pada periode yang sama di tahun 2010

Walaupun harga kedelai dapat dikatakan stabil, tetapi tetap menarik bahwa perolehan nilai koefisien variasi untuk komoditi kedelai tahun ini lebih tinggi dibanding tahun 2010. Selama tahun 2010, koefisien variasi kedelai hanya 0,5%, namun pada tahun 2011 naik menjadi 1,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa program atau kebijakan yang mendorong pada peningkatan produktifitas kedelai masih sangat diperlukan. Sedangkan secara umum, harga pangan lainnya lebih stabil dibanding tahun lalu.

Perkembangan harga komoditi tertentu lebih stabil dari yang diperkirakan

Secara keseluruhan, rata-rata koefisien variasi harga komoditi tertentu pada tahun 2011 adalah 3,5% dan berada di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian, yaitu kisaran 5-9%. Beberapa komoditi yang stabilitas harganya jauh lebih baik adalah produk peternakan (daging ayam, daging sapi dan telur ayam). Kondisi perekonomian dan pemerintahan yang stabil mendukung konstelasi perkembangan harga komoditi tertentu di Indonesia untuk tetap terjaga dalam pergerakan yang stabil.

Penguatan Antisipasi Perkembangan Harga Internasional

Sementara itu, Kementerian Perdagangan juga terus mengamati perkembangan harga komoditi strategis yang terjadi di luar negeri. Pergerakan harga di luar negeri harus senantiasa dimonitor dan dilakukan penghitungan cermat dengan perbandingan kondisi di dalam negeri untuk mengantisipasi kebijakan yang harus diterapkan selanjutnya.


Tabel 2.Target & Realisasi Koefisien Variasi Komoditi Tahun 2011

Koefisien Variasi (persen)

Tahun Target Realisasi

2009 2010 2010 - 2014 Jan- Nov 2011

Beras 1,0 6,6 5,7

Gula Pasir 12,1 3,7 1,8

Jagung 2,3 4,6 3,3

Kedelai 1,3 0,5 1,6

Tepung Terigu 0,4 0,8 0,3

Minyak goreng 5,5 7,1 5,8

Susu Kental Manis 0,5 1,1 0,9

Daging Ayam 2,6 11,4 7,2

Daging Sapi 1,6 4,4 3,2

Telur 2,9 7,6 5,5

Rata-rata koefisien variasi (%)

2,8 4,5 5 - 9 3,5

Sumber : Kemendag

Komoditi yang relatif stabil a.l susu kental manis, gula pasir, jagung, daging sapi, kedelai dan tepung terigu

Namun demikian, terdapat beberapa komoditi yang memiliki koefisien variasi pada kisaran ±3%, seperti susu kental manis, gula pasir, jagung, daging sapi, kedelai dan tepung terigu. Relatif stabilnya seluruh komoditi tersebut disebabkan oleh terjaganya pasokan di dalam negeri dan relatif stabilnya permintaan dari konsumen.

Perkembangan harga komoditi tertentu lebih stabil dari yang diperkirakan

Secara keseluruhan, rata-rata koefisien variasi harga komoditi tertentu januari –November 2011 adalah 3,5% dan berada di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian, yaitu kisaran 5-9%. Beberapa komoditi yang stabilitasnya jauh lebih baik adalah produk peternakan (daging ayam, daging sapi dan telur ayam). Kondisi perekonomian dan pemerintahan yang stabil mendukung konstelasi perkembangan harga komoditi tertentu di Indonesia untuk tetap terjaga dalam pergerakan yang stabil.

Antisipasi perkembangan harga internasional juga terus diperkuat

Sementara itu, Kementerian Perdagangan juga terus mengamati perkembangan harga komoditi strategis yang terjadi di luar negeri. Pergerakan harga di luar negeri harus senantiasa dimonitor dan dilakukan penghitungan cermat dengan perbandingan kondisi di dalam negeri untuk mengantisipasi kebijakan yang harus diterapkan selanjutnya.

Target rata-rata rasio koefisien variasi harga komoditi di DNdibanding di LN adalah < 1

Target indikator rata-rata rasio koefisien variasi harga komoditi tertentu tersebut di dalam negeri dibandingkan dengan di luar negeri adalah lebih kecil dari 1 (<1). Hal itu mengindikasikan sebaran perkembangan harga rata-rata di dalam negeri lebih terjaga volatilitasnya dibanding dengan tingkat fluktuasi yang terjadi di luar negeri untuk komoditi yang sama.


Tabel 3.Rasio Koefisien Variasi Harga Komoditi Dalam & Luar Negeri Jan-Sep 2011

Rasio koefisien variasi harga dalam & luar negeri

Tahun Target Realisasi

2009 2010 2010 - 2014 Jan – Nov 2011

Beras 0,07 0,7 0,6

Gula 6,49 0,2 0,2

Jagung 0,14 0,2 0,2

Kedelai 0,11 0,0 0,3

Terigu 0,04 0,1 0,0

Minyak goreng 1,52 0,5 0,8

Susu 0,07 0,3 0,1

Rata-rata rasio koefisien variasi

1,21 0,3 < 1 0,3

Sumber : Kemendag

Perkembangan harga bahan pokok domestik relatif lebih stabil dibanding harga dunia

Seluruh komoditi yang terlantau lebih kecil dari satu atau dengan kata lain harga di dalam negeri lebih stabil dibanding harga di luar negerisehingga menghasilkan rata-rata koefisien variasi harga dalam dan luar negeri sebesar 0,3.

Tahun 2010, target rasio provinsi dan nasional adalah 1,5 – 2,5

Target penurunan disparitas harga antar provinsi yang ingin dicapai adalah penurunanrata-rata rasio antara koefisien variasi harga provinsi dibandingkan koefisien variasi harga nasional sejumlah komoditi, pada kisaran 1,5–2,5 di tahun 2010 (dan seterusnya hingga tahun 2014).

Tabel 4.Target & Realisasi Rasio Koefisien Variasi Provinsi & Nasional Tahun 2011

Rasio koefisien variasi harga provinsi/nasional

Target Target Realisasi

2009 2010 2010-2014

Jan-Nov 2011

1. Beras 2,5 1,5 1,4

2. Gula Pasir 1,0 1,2 1,3

3. Kedelai 4,7 2,9 2,3

4. Tepung Terigu 5,4 2,4 4,6

5. Minyak Goreng (curah)

1,2 1,31,7

6. Jagung 3,3 1,8 2,0

7. Susu bubuk 4,3 2,1 1,8

8. Telur Ayam 2,2 1,3 1,2

9. Daging Ayam 2,7 1,3 1,7


10. Daging Sapi 1,5 1,6 1,4

Rata-rata 2,9 1,7 1,5 - 2,5 1,9

Sumber : Kemendag

Nilai rasio koefisien variasi (disparitas harga antar provinsi) masih dalam tingkat yang wajar

Walaupun harga terigu secara umum stabil, tetapi harga antar daerahnya tidak merata (ada disparitas), sedangkan untuk komoditi lainnya relatif merata. Hal tersebut merupakan cerminan semakin membaiknya infrastruktur di daerah dan skala nasional dalam memperlancar distribusi nasional. Selain itu, hal tersebut juga semakin menunjukkan semakin rendahnya disparitas harga antar provinsi di Indonesia.

3.2.6 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen melalui penguatan jumlah dan kualitas petugas PPBJ dan PPNS-PK

Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) 4 (empat) angkatan. Total PPBJ diseluruh Indonesia yang telah dididik sampai dengan Oktober 2011 berjumlah 1.218 orang dan yang masih aktif adalah 887orang.Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS‐PK) telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) untuk 4 (empat) angkatan. Total PPNS-PK diseluruh Indonesia yang telah dididik sampai dengan saat ini berjumlah 950 dan masih aktif adalah 798 orang.

Pelaksanaan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dan kepastian hukum bagi palaku usaha PBK dan SRG

Telah dilaksanakan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi melalui evaluasi laporan keuangan, laporan direktur kepatuhan yang dilakukan secara berkala setiap bulannya, serta audit pelaku usaha terhadap 16 Pialang Berjangka, yaitu audit rutin terhadap 5 Pialang Berjangka dan audit sewaktu-waktu terhadap 11 Pialang Berjangka.

Sedangkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan penyempurnaan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang pada tanggal 19 Juli 2011, telah dilakukan pengesahan dua RUU yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No, 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Selanjutnya Presiden RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG)menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 8 Agustus 2011.

Partisipasi pada forum Standar Internasional

Kementerian Perdagangan aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan di bidang standarInternasional, sehingga dapat mempelajari dan memahami berbagai substansi standardisasi.

Peraturan terkait Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Peraturan yang telah disahkan sebanyak 4 (empat) antara lain:1. Permendag No. 21/M-DAG/PER/8/2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2009 tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia


2. Surat Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP

3. Permendag Nomor 31/2011 tentang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus).

Pelaksanaan pengawasan barang dan jasa

Kementerian Perdagangan telah dilaksanakan pengawasan berkala dibeberapa daerah untuk produk yang telah diterapkan SNI Wajib yaitu Lampu Swaballast, Regulator, Tabung Baja, Baja Tulangan Beton, Baja Lapis Seng, Kotak Kontak, Tusuk Kontak, Kipas Angin, Kompor Gas Satu Tungku, Selang Karet, Ban Mobil, Ban Sepedamotor, Air Minum Dalam Kemasan, Tepung Terigu, Semen, dan Garam Beryodium.Pelaksanaan pengawasan barang dan jasa telah dilakukan antara lain :1. Semarang (17 Maret 2011)2. Surabaya (15 April 2011)3. Medan (31 Mei 2011)4. Riau (26 Juli 2011)5. Makassar (9 Agustus 2011)6. Jakarta (3 November 2011)7. Singkawang (6 Desember 2011)

Kewajiban Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia pada barang

Sampai dengan tanggal 25 November 2011, proses permohonan pencantuman label dan pembebasan label berdasarkan Permendag Nomor 62/M.DAG/PER/12/2009 sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 22/M.DAG/PER/3/2010 adalah permohonan Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) yang telah diterbitkan sebanyak 4117 permohonan yang terdiri dari 3569 untuk importir dan 548 untuk produsen.Sedangkan untuk permohonan Surat Pembebasan Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SPKPLBI) telah diterbitkansebanyak 665 permohonan terdiri dari 603 untuk importir dan 62 untuk produsen.

Tindak lanjut hasil pengawasan berupa pengamanan barang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan, meminta klarifikasi kepada pelaku usaha, serta melakukan uji laboratorium terhadap pemenuhan standar produk dimaksud. Sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha atas dugaan pelanggaran, antara lain: Penarikan barang dari pasaran apabila barang tersebut terbukti tidak

sesuai ketentuan (untuk produk semen impor). Pemusnahan barang yang tidak sesuai ketentuan (untuk produk selang

karet untuk kompor gas dan regulator tekanan). Pengamanan dan pembekuan proses produksi terhadap produk-

produk yang diduga melanggar ketentuan dan merekomendasikan kepada instansi teknis pembina untuk mencabut izin usaha dan dilakukan pembinaan lebih lanjut.

Pengembalian uang pembayaran pembelian barang kepada konsumen (terkait cara menjual produk alat listrik rumah tangga).

Peresmian Kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur

Telah diterbitkannya Keputusan Menteri Perdagangan No: 1037/M-DAG/Kep/11/2011 tentang Penetapan Kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur dan Piagam Penghargaan Kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur, dan telah dilakukan pula peresmian penetapan Kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur tanggal 6 Desember 2011 di


Dangau Resort, Kota Singkawang yang diresmikan oleh Bapak Wakil Menteri Perdagangan.

Peran BPSK sebagai fasilitator perlindungan konsumen

Upaya perlindungan konsumen yang semakin baik dapat dicerminkan adanya lembaga yang dapat melindungi konsumen dari praktek perdagangan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja peningkatan perlindungan konsumen adalah akumulasi jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terbentuk setiap tahunnya.

Target peningkatan perlindungan konsumen pada periode 2010−2014 adalah pada pembentukan 5 BPSK setiap tahun, pada tahun 2011 akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk menjadi 65 BPSK.

Gambar 7. Jumlah Kasus Yang Masuk Ke BPSK

Sumber: Kemendag

Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium BSML Regional I, II, III, dan IV

BSML dibentuk untuk melaksanakan tugas verifikasi standar ukuran laboratorium metrologi legal milik UPTD, fasilitasi tera/tera ulang UTTP, peningkatan kompetensi SDM, dan penyuluhan di wilayah kerjanya, sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan kemetrologian oleh UPTD dapat dilakukan secara optimal.Kemajuan pembangunan gedung masing-masing BSML sebagai berikut:a. BSML Regional I Medan 39,57%b. BSML Regional II Yogyakarta 55,00%c. BSML Regional III Banjarmasin 38,17%d. BSML Regional IV Makasar 50,00%

3.2.7 Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan Yang Efisien

Skor LPI sebagai indikator peningkatan kinerja logistik Indonesia

Pada tahun 2009, LPI Indonesia berada pada peringkat 75 dari 155 negara yang disurvei, dengan skor 2,76 (Tabel 2). Peringkat masing-masing pilar logistik yang diukur adalah: kepabeanan 72 (skor 2,43), infrastruktur 69 (skor 2,54), pengiriman internasional 80 (skor 2,82), kompetensi logistik 92 (skor 2,47), ketertelusuran 80 (2,77), dan ketepatan waktu 69 (skor 3,46). Penilaian terhadap performa logistik dilakukan selama 2 tahun sekali, sehingga untuk tahun 2010, indeks penilaian kinerja logistik Indonesia masih mengacu pada skor LPI tahun 2009.

Untuk mendukung penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah

0

100

200

300

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kasus


melakukan revitalisasi pasar tradisional, pengembangan gudang SRG dan pengembangan pasar lelang daerah.

Tabel 5 Skor Logistics Performance Index tahun 2010

Sasaran Tahun

2007 2009 2011*

Skor Logistic Performance Index 3,01 2,76 2,76

*Mengacu pada skor LPI publikasi tahun 2009, Sumber: Bank Dunia

Revitalisasi Pasar Tradisional dan Pusat Distribusi Regional,sertaProgram Pasar Percontohan

Tahun 2011 Kementerian Perdagangan melakukan revitalisasiterhadap 355 pasar tradisional dan 10 diantaranya merupakan pasar percontohan. Selain merevitalisasi pasar tradisional, juga dilakukan pembangunan gudang sebanyak 26 yaitu 11 gudang dari dana APBN-P dan 15 gudang SRG di lima provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada tahun 2011, Kementerian Perdagangan, melakukan revitalisasi terhadap 174 pasar tradisional melalui Tugas Pembantuan (TP), dimana 10 diantaranya merupakan pasar percontohan. Pasar percontohan merupakan pasar yang tak hanya dilihat dari faktor fisik bangunannya, tapi juga ditilik dari pengelolaannya. Kesepuluh Pasar Percontohan yang dibangun pada tahun 2011 adalah:

1) Pasar Agung, Kota Denpasar, Bali. 2) Pasar Kewapante, Kabupaten Sikka, NTT. 3) Pasar Minulyo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. 4) Pasar Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 5) Pasar Cokrokembang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 6) Pasar Lambocca, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. 7) Pasar Pattalasang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 8) Pasar Panorama, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. 9) Pasar Skow, Kabupaten Jayapura, Papua. 10) Pasar Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Pasar percontohan didesain dan dikembangkan sesuai dengan kehidupansosial dan budaya setempat. Kemudian, pasar ini juga harus menjadi pasar yang bersih, nyaman, segar, aman, jujur, higienis, dan ramah lingkungan. Setiap Pasar Percontohan harus memenuhi syarat khusus dalam Kriteria Pemilihan Pasar Percontohan sebagai berikut:

Tabel 6 Kriteria Pemilihan Pasar Percontohan

(1) Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah

Kesesuaian visi, ketertarikan, kesiapan, & tanggapan positif dari Pemerintah Daerah terhadap konsep pengembangan pasar percontohan;

Dukungan dana APBD dan pemenuhan kelengkapan administrasi pengembangan pasar;

Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

(2) Lokasi & Lahan Pasar Mengacu pada RTRW & Rencana

detail Tata ruang Kabupaten/ Kota termasuk peraturan zonasinya dan disertai IMB;

Kepemilikan tanah tidak dalam sengketa dan akan lebih baik jika merupakan milik PEMDA dan dapat dibuktikan dengan dokumen legal yang sah;

Pasar dengan luas ≥ 2000 m2; Lahan telah siap untuk

dibangun.


(3) Potensi Sudah ada embrio pasar dengan

kriteria: area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah, adanya interaksi jual beli/transaksi barang yang dilakukan secara terus menerus;

Potensi ek nomi, pariwisata bahkan potensi dari penguatan nilai sosial dan budaya yang dapat memperkuat aktivitas ekonomi di pasar itu sendiri.

(4) Kondisi Sarana dan prasarana Pasar

Tersedia prasarana: listrik , air bersih, dan transportasi yang memadai;

Diutamakan pada pasar dengan kondisi sarana/fasilitas yang sudah tidak memadai.

Sumber: Kemendag

Dukungan Kementerian Perdagangan dalam mengembangkan pasar tradisional yang khusus atau spesialis

Kementerian Perdagangan mengembangkan inisiatif dan mendukung pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tradisional yang khusus/spesialis, misalkan pasar wisata kuliner dan pasar bunga. Selain memberdayakan UMKM dan pedagang kecil, pasar khusus yang dikelola dengan baik dapat menarik wisatawan dan bisa menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengembangan Sisteam Resi Gudang dan Pasar Lelang

Upaya pengembangan di bidang Sistem Resi Gudang (SRG) pada tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan Pengawasan dan Monitoring Lembaga SRG (Gudang Pertani) dan Monitoring Pelaksanaan Subsidi SRG, Persetujuan Pemberian Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang. Selain itu di 14 kabupaten(Tanah karo, simalungun, Wonogiri, Lampung Selatan, Lampung Tengah, lampung Timur, Tanggamus, tulang Bawang, Blitar, Lamongan, Situbondo, Probolinggo, Tuban dan Pohuwato) di lima propinsi( Sumut, Lampung, Jateng, Jatim, Gorontalo) juga telah dan sedang dibangun Gudang-gudang SRG melalui Dana Alokasi Khusus 2011.

Penyelenggaraan Pasar Lelang pada 2011 dilakukan di 18 (delapan belas) daerah penyelenggara Pasar Lelang yaitu di Pekanbaru, Jambi, Padang, Lampung, Bengkulu, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Pontianak, Samarinda, Manado, Gorontalo, Kendari dan Makassar. Total keseluruhan nilai transaksi pasar lelang yang terjadi di 18 (delapan belas) daerah Penyelenggara tersebut pada bulan oktober adalah sebesar Rp. 1.162.376.448.743,-. Kemendag telah melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang melalui evaluasi terhadap penyelenggaraan lelang, konsolidasi Penyelenggara dan pelaku Pasar Lelang serta Pasar Fisik, pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Transaksi Pasar Lelang, Penyiapan Kelembagaan Revitalisasi Pasar Lelang,serta Pelatihan Sistem Informasi Pasar Lelang di Semarang, Surabaya dan Kendari. Terhadap pasar lelang yang nilai transaksinya terus menurun sehingga tidak optimal yaitu di Sumatera Utara, Bengkulu dan Kalimantan Timur dilakukan penutupan sementara.


Tabel 7. Total Nilai Transaksi Pasar Lelang hingga Oktober 2011

No Daerah Penyelenggara

Pasar Lelang

Nilai Transaksi No Daerah Penyelenggara

Pasar Lelang

Nilai Transaksi

1 Jambi Rp. 11.809.044.468,- 10 Jawa Timur Rp. 384.362.700.000,-2 Riau Rp. 445.300.000,- 11 Bali Rp. 105.470.100.000,-3 Lampung Rp. 45.629.426.000,- 12 Nusa Tenggara

BaratRp. 27.537.800.000,-

4 Bengkulu Rp. 3.694.650.000,- 13 Kalimantan Barat Rp. 10.211.080.000,-5 Sumatera

BaratRp. 28.977.386.500,- 14 Kalimantan Timur Rp. 1.528.675.000,-

6 DKI. Jakarta Rp. 8.705.000.000,- 15 Sulawesi Utara Rp. 135.906.225.000,-7 Jawa Barat Rp. 134.411.350.000,

-16 Gorontalo Rp. 5.685.350.000,-

8 Jawa Tengah Rp. 144.136.111.775,-

17 Sulawesi Tenggara

Rp. 13.792.400.000,-

9 DI Yogyakarta Rp. 90.718.800.000,- 18 Sulawesi Selatan Rp. 9.355.050.000,-TOTAL Rp. 1.162.376.448.743,-

Sumber: Kemendag

3.2.8 Pengembangan citra dan Ekonomi KreatifDukungan pada Penyelenggaraan Java Jazz Festival 2011

Dukungan Kementerian Perdagangan pada penyelenggaraan JJF 2011 adalah untuk ke-4 kalinya, dengan mempersembahkan “The Hall of World Music”, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada musisi Indonesia untuk dapat tampil dan membuktikan bahwa musik jazz Indonesia mampu bersanding dengan musik jazz dunia. Hall Musik tersebut telah menampilkan 8 musisi, dengan 9 pertunjukan dengan rata-rata pengunjung setiap harinya adalah 2500 orang.

Dalam rangka mempromosikan alat-alat musik Indonesia dan produk kreatif lainnya, Paviliun Kementerian Perdagangan dengan luas 100m2 menggelar alat musik tradisional dan produksi lokal Indonesia, serta produk kreatif lainnya, yaitu: Drum, Gitar, Biola Klasik, Batik Gitar, Angklung, Kecapi Makassar, hingga produk fesyen dan kerajinan.

Penyelenggaraan Konvensi Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2011

Penyelenggaraan PPKI 2011 berlangsung dari 6 – 10 Juli 2011 di Jakarta Convention Center dengan mengangkat tema “Indonesia Kreatif Indonesia Mandiri”. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen, sinergi dan keterpaduan langkah para pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Kegiatan PPKI 2011 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yaitu Pameran, Konvensi dan Gelar Seni Budaya. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan ditunjuk sebagai Ketua Bidang Konvensi.

Sejalan dengan tema PPKI 2011, Konvensi tahun ini mengangkat tema “Kolaborasi Kreatif Menuju Indonesia Mandiri”, dengan tujuan agar dapat terbentuk sinergi dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas creativepreneur di bidang industri kreatif. Kegiatan Konvensi PPKI 2011 difokuskan untuk mendukung pengembangan creativepreneur muda dan melakukan fasilitasi lahirnya


kolaborasi-kolaborasi antar pelaku dan komunitas kreatif untuk menghasilkan produk dan jasa kreatif unggulan Indonesia.

Dalam lima hari penyelenggaraannya, jumlah pengunjung Konvensi PPKI 2011 mencapai 14.660 orang. Jumlah ini meningkat sekitar 130 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6.364 pengunjung.

World Batik Summit 2011

Sebagai bentuk syukur atas diakuinya batik sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO serta dalam rangka mencanangkan Indonesia sebagai rumah batik dunia maka diselenggarakan World Batik Summit 2011 pada tanggal 28 September – 2 Oktober 2011 dengan mengangkat tema “Indonesia: Global Home of Batik”.

Pembukaan WBS 2011 dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) ruang Cendrawasih pada pukul 10.00 WIB yang dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden RI. Pada kesempatan tersebut dilakukan peluncuran dan penyerahan secara simbolis Cetak Biru Pelestarian dan Pengembangan Batik dari Menteri Perdagangan kepada Bapak Presiden.

Pada penyelenggaraan WBS 2011, fokus dukungan Kementerian Perdagangan adalah dalam pelaksanaan Konferensi. Kegiatan ini melibatkan pembicara dan peserta yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri, seperti: Jerman, Australia, Jepang, Inggris dan Belanda. Kegiatan ini dilaksanakan pada 28 September 2011 dengan mengangkat 3 (tiga) agenda/tema, yaitu Making Creative Partnership Work – Bringing Batik to The World, Batik as Culture Heritage: Conservation and Modernity, dan The Contribution of Batik to The Creative Economy.

Penyelenggaraan Instore Promotion di Takashimaya Dept Store, Nagoya, Jepang

Kementerian Perdagangan juga menjalin kerjasama dengan berbagai jajaran department store untuk menyediakan saran untuk menampilkan produk Indonesia di pasar tertentu melalui penyelenggaraan Instore Promotion. Salah satu perwujudan kegiatan Instore Promotion adalah pada tanggal 9-15 Maret 2011 bertempat di Takashimaya Dept.Store. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Perdagangan dengan ASEAN Japan Center (AJC).

Penyelenggaraan Instore Promotion di Harrods, London

Selain itu, pada tanggal 31 Juli – 26 Agustus 2011, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kembali menyelenggarakan Instore Promotion dengan tema ”Remarkable Indonesia”. Sebagaimana tahun sebelumnya, Instore Promotion Harrods kembali menampilkan berbagai produk fesyen karya desainer Indonesia, produk kerajinan, perhiasan, produk spa dan produk kreatif, pertunjukan budaya, seni, hingga tujuan wisata Indonesia. Pada kegiatan ini juga ditampilkan potensi kekayaan produk kuliner di Food Hall Harrods Department Store.


Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui program “Aku Cinta Indonesia (ACI)”

Kegiatan kampanye “Aku Cinta Indonesia (ACI)” dimaksudkan untuk penguatan dan pengamanan pasar dalam negeri. Kegiatan ini dilakukan untuk menggugah kecintaan dan kebanggaan terhadap Indonesia sehingga dapat menjadi motivasi untuk menggunakan produk dalam negeri. Pada tahun 2011 Kemendag melaksanakan 14 kegiatan:

TVcommecial (iklan) ACI di media televisi

TV commercial ACI di Garuda Indonesia Airways

Sosialisasi ACI melalui sektor dunia usaha

Body Wrapping Airline (pengecatan badan pesawat dengan logo ACI)

Sosialisasi P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)

TV commercial ACI di headrest Lion Air

TV commercial ACI di kereta api

Aktivasi ACI Mall-to-Mall Monitoring dan evaluasi ACI

TV commercial ACI di banking hall

Pembuatan merchandise ACI

Billboard

Dukungan manajemen Timnas P3DN

Sosialisasi ACI melalui sektor pendidikan

Pelaksanaan ke-14 kegiatan diatas yang dilakukan pada Januari – Desember 2011, diantaranya:

Kementerian Perdagangan secara resmi mencanangkan ‘Hari Sepatu Indonesia’ pada hari Rabu, 9 Maret 2011. Pencanangan ini diselenggarakan untuk menerjemahkan bentuk kecintaan dan kebanggaan anak bangsa terhadap produksi dalam negeri dengan mendorong masyarakat untuk membeli sepatu buatan Indonesia.

Kegiatan Halo ACI! Keliling Mall to Mall dilaksanakan di beberapa tempat pada bulan November 2011 di kota Malang, Medan, Jayapura, Bandung, Surabaya dan Denpasar. Acara ini untuk menampilkan beberapa talent unik untuk menggugah hati masyarakat akan kemampuan bangsa Indonesia yang tidak diketahui sebelumnya. Pada acara tersebut diperkenalkan juga 6 Komunitas Online yang dapat dikunjungi antara lain :

www.adalahkita.com www.kabayanliplap.com

www.pedemunegeri.com www.darimulutkehati.com

www.terimakasihku.com www.indonesiakreatif.net

Pelaksanaan kegiatan Halo ACI! BIG BANG dilaksanakan di Cilandak Town Square Jakarta pada tanggal 25 - 27 November 2011. Pelaksanaan acara tersebut merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan Halo ACI yang telah berlangsung selama 2 Bulan. Pada acara tersebut diisi dengan berbagai pameran dan penayangan kompilasi hasil liputan dalam format dokumentasi video dan foto, serta pemajangan foto-foto dinding “Aku Cinta Indonesia, Karena………..”. Suguhan itu diharapkan dapat memberikan hiburan sekaligus menyebarkan virus kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan budaya Indonesia.


Pameran Pangan Nusa 2011 pada 1-5 November 2011, di Bali. Acara ini merupakan pameran keanekaragaman produk pangan dan kuliner nusantara dengan tema “Citarasa Kreativita”. Tujuan pameran ini untuk memotivasi pelaku UKM Pangan agar memproduksi produk pangan berkualitas, bercita rasa dan bergizi baik serta berpenampilan menarik

3.2.9 Reformasi Birokrasi

Cetak biru postur Organisasi Kementerian Perdagangan 2025

Cetak biru tersebut berisi time-frame dan rencana kerja reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan berdasarkan 9 program dan 23 rencana aksi dari Kementerian Negara PAN dan RB, dalam rangka mencapai postur birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2025 yaitu: Organisasi Kementerian Perdagangan RI yang tepat fungsi & tepat ukuran; budaya organisasi Kementerian Perdagangan RI dengan integritas dan kinerja tinggi;ketatalaksanaan Kementerian Perdagangan dengan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip good governance; regulasi-deregulasi birokrasi lebih tertib dan tidak tumpang tindih;serta SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Kepmendag Nomor 276/M-DAG/KEP/2/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

Upaya menggambarkan kondisi reformasi birokrasi saat ini diawali dengan menunjukkan komitmen Kementerian Perdagangan pada proses pelaksanaan reformasi birokrasi.Komitmen reformasi birokrasi didasarkan pada 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan didasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 276/M-DAG/KEP/2/2011 Tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan.

SASARAN Sasaran khusus reformasi birokrasi di lingkungan Perdagangan RI mencakup 8 area perubahan, sebagai berikut:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) : terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan :tercapainya peraturan perundang – undangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang efektif dan efisien.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi : Meningkatnya eferktivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.

4. Penataan Tatalaksana : terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standardisasi proses penyelenggaraan pemerintahan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur : diperolehnya pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan jabatannya, terwujudnya profil kompetensi untuk masing –masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat mengenai profil kompetensi individu sesuai dengan uraian tugasnya, sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang


mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dan berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel.

6. Penguatan Pengawasan : tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan dan berjalannya pengelolaan keuangan negara yang handal dan terpercaya.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau.

Penyampaian Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2011 – 2014

Kementerian Perdagangan telah menyampaikan dokumen usulan reformasi birokrasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan April 2010. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, maka pada tanggal 11 Oktober 2011 Kementerian Perdagangan menyampaikan kembali Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi beserta Roadmap Reformasi Birokrasi Kemendag 2011 – 2014 kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Penyampaian Lampiran Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi

Kementerian Perdagangan telah divalidasi oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 4 Nopember 2011 dan oleh BKN pada tanggal 15 Nopember 2011. Berdasarkan hasil validasi terdapat sebanyak 754 nama jabatan struktural (kelas 8 – 17) dan 138 nama jabatan fungsional (kelas 3 - 15).

Quick Wins Kementerian Perdagangan

Jenis layanan unggulan yang ada di Kementerian Perdagangan yang ada saat ini adalah perijinan sektor perdagangan dalam negeri, perijinan sektor perdagangan luar negeri, dan perijinan perdagangan berjangka komoditi. Berikut kondisi layanan perizinan di target waktu yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan hingga tahun 2014 :

1. Perijinan Sektor Perdagangan Dalam Negeri, pada tahun 2011 memiliki target jumlah perijinan yang dilayani secara online sebanyak 12 ijin dan dapat diselesaikan selama 6 hari.

2. Perijinan Sektor Perdagangan Luar Negeri, pada tahun 2011 memiliki target jumlah perijinan yang dilayani secara online sebanyak 40 ijin dan dapat diselesaikan selama 4 hari.

3. Perijinan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang, pada tahun 2011 memiliki dengan target waktu penyelesaian 32 hari.

Tahapan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

Terdapat 3 (tiga) tahapan besar dalam proses reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan, yaitu: (1).Perencanaan; (2).Pelaksanaan, dan (3).Monitoring dan evaluasi.

Manajemen Perubahan

Pembentukan tim manajemen perubahan sebagai kegiatan pertama dalam program manajemen perubahan dilakukan untuk membantu tugas tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan dalam melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Hal-hal yang telah dicapai pada program ini antara lain telah tersusun roadmap dan rencana aksi pokja manajemen perubahan serta hasil self-assessment tentang identifikasi kesiapan organisasi untuk berubah.


Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan. Kemendag telah berhasil menelaah dan menyusun berbagai Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan, Hal-hal yang telah dicapai pada program ini antara lain telah dilakukan inventarisasi peraturan dari tahun 1996 sampai dengan 2011 dan Evaluasi terhadap peraturan Menteri Perdagangan dengan fokus utama yang terkait dengan perijinan dan non perijinan serta penetapan Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan perijinan dan non perijinan (antara lain: SIUP, SIUP PL, SIUP MB, SIUP B2, STPW, TDP) dan sedang melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan

Penataan dan penguatan Organisasi

Kementerian Perdagangan telah melakukan evaluasi kinerja organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah, guna menilai kinerja organisasi komprehensif untuk dapat memberikan saran perbaikan/pembaharuan berkelanjutan (continuing improvement) terhadap berbagai aspek kinerja organisasi pemerintah yang masih lemah untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang berorientasi pada hasil/outcome (result oriented government) yang efektif dan efisien.

Penataan Tatalaksana

Penyusunan SOP dalam rangka penataan ketatatalaksanaan di Kementerian Perdagangan dengan menetapkan 15 business process, 83 sub process, 83 CFM dan 116 judul SOP. Dalam rangka pengembangan konsep E-Arsip, Kementrian perdagangan petunjuk teknik yang sudah dibuat dalam kaitannya dengan pengelolaan kearsipan adalah Pedoman Kearsipan Kementerian Perdagangan, Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif, Pola Klasifikasi Arsip Fasilitatif Keuangan dan Kepegawaian, Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan dan Kepegawaian yang tahun ini selesai di buat dan kedepannya Biro Umum akan membuat Pedoman Pemindahan Arsip Inaktif, Pedoman Penyusunan Program Arsip Vital, Pedoman Penyerahan Arsip Statis ke Arsip Nasional, Pedoman Pemusnahan Arsip, Pembuatan JRA fasilitatif non Keuangan dan Kepegawaian serta Pembuatan JRA substantif Kementerian Perdagangan.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Sampai dengan tahun 2011, output yang telah dicapai oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur antara lain hasil Analisa dan Evaluasi jabatan (Peta dan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan serta peringkat dan harga jabatan, dalam proses validasi dengan Menpan & RB), Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Perdagangan meliputi Kompetensi manajerial Es. II, Atase/ITPC dan kompetensi teknis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Jasa sebanyak 31 unit kompetensi, standar kompetensi jabatan fungsional Penera, seleksi Pejabat Luar Negeri meliputi TOEFL dan asesmen psikologis yang hasilnya akan direkomendasikan untuk diikutkan dalam Diklat Atase/ ITPC, Pelatihan manajemen ISO 9001-2008 untuk rekrutmen CPNS dan telah dilakukan evaluasi kinerja pasca diklat bagi peserta diklat fungsional Penera, Sistem Informasi Kepegawaian online serta penegakan disiplin kehadiran pegawai melalui absensi elektronik yang terintegrasi.

Penguatan Pengawasan

Hal-hal yang sudah dicapai dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penguatan Pengawasan agar tujuan organisasi yang efisien, efektif dan taat pada peraturan serta berjalannya pengelolaan keuangan yang andal dan terpecaya tercapai , Hal-hal yang telah dicapai pada program ini antara lain tersusunnya Pedoman Pelaksanaan SPIP, Laporan


Keuangan Kementerian Perdagangan dengan opini WTP dari BPK, Monitoring dan evaluasi SPIP, Juklak dan Juknis WTA, Penilaian WTA di unit Kementerian Perdagangan, Review Laporan Keuangan Seluruh Satker dan Tertib LHKPN, Pedoman pelaksanaan Kormonev, Sosialisasi Inpres 5, dan laporan pelaksanaan Inpres 5; dan SK Menteri Perdagangan tentang LPSE di Kementerian Perdagangan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Hal-hal yang sudah dicapai dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja agar berjalannya akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif , Hal-hal yang telah dicapai pada program ini antara lain Kepmendag Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP, Buku Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP dan Laporan Sosialisasi SAKIPserta Dokumen SAKIP Kementerian Perdagangan, Strategic Map/Arsitektur BSC Kementerian Perdagangan serta Pelatihan BSC bagi operator perwakilan perdagangan di luar negeri dan unit-unit Kementerian Perdagangan serta IKU Kementerian Perdagangan;

Peningkatan Kalitas Pelayanan Publik

a. Unit Pelayanan Perdagangan : Diresmikan tanggal 5 Maret 2007 oleh Menteri Perdagangan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha dan meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha dan meningkatkan iklim usaha yang yang kondusif, cepat tepat, efisien dan memiliki prinsip “single entry and single exit point”.

b. INATRADE : Sistem perijinan elektronik (e-licensing) untuk pelayanan perdagangan (publik) yang dapat dilakukan secara manual dan online yang menjadi ojung tombak system pelayanan terpadu, bersih dan transparan. Termasuk di dalamnya tracking dokumen online, laporan realisasi ekpor dan impor dan call centre (7x24).

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Pokja Reformasi birokrasi di kementerian Perdagangan, setahun sekali tim pokja Monev Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi pada masing-masing Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksankan oleh masing-masing Pokja sebagaimana diuraikan dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan, Hal-hal yang telah dicapai pada program ini antara lain Monitoring Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan dan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahunan 2011

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Sampai dengan tahun 2011, output yang telah dicapai oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur antara lain hasil Analisa dan Evaluasi jabatan (Peta dan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan serta peringkat dan harga jabatan, dalam proses validasi dengan Menpan & RB), Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Perdagangan meliputi Kompetensi manajerial Es. II, Atase/ITPC dan kompetensi teknis Perundingan Perdagangan Jasa sebanyak 31 unit kompetensi, standar kompetensi jabatan fungsional Penera, seleksi Pejabat Luar Negeri meliputi TOEFL dan asesmen psikologis yang hasilnya akan direkomendasikan untuk diikutkan dalam Diklat Atase/ ITPC, Pelatihan manajemen ISO 9001-2008 untuk rekrutmen CPNS dan telah dilakukan evaluasi kinerja Sistem Informasi Kepegawaian online serta penegakan disiplin kehadiran pegawai melalui absensi elektronik yang terintegrasi.

Penguatan Pengawasan

Hal-hal yang sudah dicapai dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi


pada area perubahan Penguatan Pengawasan antara lain tersusunnya Pedoman Pelaksanaan SPIP, Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan dengan opini WTP dari BPK, Monitoring dan evaluasi SPIP, Juklak dan Juknis WTA, Penilaian WTA di unit Kementerian Perdagangan, Review Laporan Keuangan Seluruh Satker dan Tertib LHKPN, Pedoman pelaksanaan Kormonev, Sosialisasi Inpres 5, dan laporan pelaksanaan Inpres 5; dan SK Menteri Perdagangan tentang LPSE di Kementerian Perdagangan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Hal-hal yang sudah dicapai dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja agar berjalannya akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif antara lain Kepmendag Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP, Buku Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIPdan Laporan Sosialisasi SAKIP serta Dokumen SAKIP Kementerian Perdagangan, Strategic Map/Arsitektur BSC Kementerian Perdagangan serta Pelatihan BSC bagi operator perwakilan perdagangan di luar negeri dan unit-unit Kementerian Perdagangan serta IKU Kementerian Perdagangan;

Kondisi Pelayanan Publik di Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan berusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dengan cara mempercepat waktu pemrosesan perizinan. Berikut kondisi layanan perizinan di target waktu yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan hingga tahun 2014 :

1. Waktu pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri tahun 2011 adalah 6 (enam) hari kerja dengan 6 (enam) jenis perizinan online;

2. Waktu pelayanan perizinan perdagangan luar negeri pada tahun 2011 adalah 3 (tiga) hari kerja dengan 55 jenis perizinan online;

3. Waktu pelayanan perizinan perdagangan berjangka komoditi adalah selama 28 hari kerja.

Kondisi Upaya Pemberantasan KKN

Salah satu upaya Kementerian Perdagangan dalam melakukan pemberantasan KKN dengan mengikuti program Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK). Keikutsertaan Kementerian Perdagangan dalam program PIAK menunjukkan keterbukaan Kementerian untuk diukur oleh pihak eksternal dalam hal sistem dan mekanisme yang telah dilakukan dalam mencegah dan menghilangkan korupsi. Upaya lainnya yang dilakukan terkait pemberantasan KKN adalah telah dibentuknya Satgas SPIP.

Kementerian Perdagangan memperoleh penilaian “CC” atas Sistem Akuntabiltas Kinerja (SAKIP)

Pada tahun 2011, Kementerian Perdagangan memperoleh “CC” atau setara 62,45 atas SAKIP Tahun 2010 dari Kementerian MENPAN dan RB. Diharapkan di tahun 2012 Kementerian Perdagangan akan mendapatkan penilaian kinerja yang lebih baik dengan secara konsisten berupaya mencapai visi dan misi Kementerian Perdagangan yang telah dijabarkan ke dalam indikator kinerja masing-masing Unit Eselon I.

Penerapan Program WTA

Kementerian Perdagangan melalui Permendag 30/M-DAG/PER/7/2010 telah mencanangkan program Wilayah Tertib Administrasi (WTA) sebagai salah satu langkah kongkrit untuk membangun tata kelola birokrasi yang lebih professional, transparan dan akuntabel sebagai ciri pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Hasil penilaian tahun 2011 telah ditetapkan 11(sebelas) unit yang memperoleh predikat WTA dan penyerahan piagamdilakukan pada saat Upacara Kemerdekaan HUT RI ke 66 tanggal 17 Agustus 2011.

Mempertahankan Opini WTP dari BPK

Pada tahun 2011, Kementerian Perdagangan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2010.


BAB 4PENUTUP

Kebijakan perdagangan Indonesia di tahun 2011 berhasil mendorong perekonomian Indonesia.

Target kinerja perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri tercapai dengan baik.

Fokus pembangunan perdagangan ke depan diprioritaskan pada peningkatan daya saing produk ekspor non migas, peningkatan jaringan distribusi dan penguatan pasar domestik.


Dampak berbagai masalah yang dihadapi negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat terhadap perkonomian global memang makin terasa. Perdagangan, konsumsi, dan produksi industri dunia mulai melambat dan telah terjadi revisi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Bahkan IMF melakukan revisi prediksi pertumbuhan ekonomi global dari 4,4%, menjadi 4% di 2011 dan dari 4,5% menjadi 4% di 2012.

Mengantisipasi dampak krisis perekonomian global, Kementerian Perdagangan akan fokus pada diversifikasi pasar ekspor, penguatan daya saing produk Indonesia dan penguatan pasar dalam negeri. Tiga langkahatau jurus ini akan semakin diperkuat dan menjadi fokus Indonesia dalam mengantisipasi dampak krisis terhadap perdagangan dunia.

Untuk diversifikasi pasar, sejauh ini berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan pemerintah sudah sejalan dengan arah perkembangan peta perdagangan dunia. Sejumlah kebijakan dan langkah untuk mendorong diversifikasi pasar dalam beberapa tahun terakhir ini kian menunjukkan hasilnya. Kini laju pertumbuhan ekspor Indonesia ke negara emerging market semakin besar, melebihi pertumbuhan ekspor ke pasar-pasar tradisional seperti Jepang dan AS.

Kontribusi ekspor ke pasar ASEAN, RRT, India, Jepang dan Korea Selatan saja menyumbang hampir 60% terhadap pertumbuhan ekspor nasional. Indonesia akan terus meningkatkan upaya ke pasar-pasar emerging Asia yang besar.

Langkah lain yang juga akan menjadi fokus Kementerian Perdaganganadalah peningkatan daya saing. Secara umum daya saing produk ekspor Indonesia saat ini sudah semakin membaik. Hal ini tercermin pada peningkatan pangsa Indonesia di pasar dunia yang cukup signifikan. Pada 2006 pangsa ekspor Indonesia dalam perdagangan global baru sekitar 1,2%, namun tahun 2010 lalu sudah naik menjadi 1,7%. Tentu masih sangat terbuka peluang untuk dikembangkan, apabila Indonesia mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Terkait dengan penguatan pasar dalam negeri, menekankan hal ini juga perlu menjadi prioritas mengingat dengan populasi 245 juta jiwa Indonesia adalah pasar yang besar dan potensial. Hal ini telah dan akan terus menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Daya beli masyarakatnya pun meningkat seiring dengan pertumbuhan PDB yang relatif lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jika Indonesia mampu memanfaatkan pasar dalam negeri, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia berhasil melewati krisis 2008 karena tingginya konsumsi dalam negeri (domestic consumption).

4.1 Prioritas Pembangunan Perdagangan 2012

Fokus prioritas pembangunan

Terkait dengan isu-isu di bidang perdagangan, baik nasional maupun yang bersifat global serta realita tantangan pembangunan perdagangan


perdagangan tahun 2012 saat ini dan masa mendatang, maka dalam konteks pembangunan nasional di bidang perekonomian, fokus prioritas pembangunan sektor perdagangan sesuai yang tercantum RPJM Nasional 2010-2014 diarahkan pada: 1) Peningkatan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor; dan 2) Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembangan logistik nasional, penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditi, dan peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan.

Kegiatan lain sektor perdagangan yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan tahun 2012 yang tidak termasuk kegiatan prioritas nasional maupun prioritas bidang akan menjadi kegiatan prioritas Kementerian Perdagangan.Sejalan dengan tema pembangunan dalam RKP 2012 dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor perdagangan, Rencana KerjaKementerian Perdagangan tahun 2012 akan menyelenggarakan 1 dari 11 Fungsi Pembangunan, yaitu Fungsi Ekonomi yang terdiri 10 Program dan 70 Kegiatan.

4.2 Program dan Indikator Kinerja 2012

No Indikator Sasaran Target 2012

1 Peningkatan Akses Pasara. Pertumbuhan Ekspor Non migasb. Pangsa 5 (lima) Negara Ekspor Terbesar c. Kontribusi Ekspor diluar 10 produk utama

12,3 % - 13,5 %43% – 47%53%-60%

2 Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Perdagangan Luar Negeri (total ijin2011: 89 ijin)

• Jumlah ijin UPP (INATRADE)• Jumlah Online• Waktu Penyelesaian

Perdagangan Dalam Negeri (total 2011 : 21 ijin)• Jumlah ijin UPP (INATRADE)• Jumlah Online• Waktu Penyelesaian

-70 ijin2 hari


3 Peningkatan daya saing ekspor• RCA >1 komoditi HS 6 (1996) 590 – 605

komoditi4 Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional

• Jumlah hasil perundingan internasional 166

5 Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok a. Koefisien Variasi Harga (KVH)b. Rasio KVH Komoditi tertentu didalam negeri dibanding luar negeric. Rasio KVH provinsi dan nasional

5-9%<1

1,5-2,5

6 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 60 BPSK


2,76

LAMPIRAN


Perub. % Trend %2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 11/10 06-10

I. - Ekspor 100,798.6 114,100.9 137,020.4 116,510.0 157,779.1 110,916.3 152,225.7 37.24 9.60

- Migas 21,209.5 22,088.6 29,126.3 19,018.3 28,039.6 19,122.0 31,406.6 64.24 4.17- Non Migas 79,589.1 92,012.3 107,894.2 97,491.7 129,739.5 91,794.3 120,819.1 31.62 10.91

II. - Impor 61,065.5 74,473.4 129,197.3 96,829.2 135,663.3 97,389.0 130,032.7 33.52 20.43

- Migas 18,962.9 21,932.8 30,552.9 18,980.7 27,412.7 19,438.3 30,325.0 56.01 6.10- Non Migas 42,102.6 52,540.6 98,644.4 77,848.5 108,250.6 77,950.6 99,707.7 27.91 25.63

III. - Total Perdagangan 161,864.1 188,574.3 266,217.7 213,339.3 293,442.4 208,305.3 282,258.4 35.50 14.03

- Migas 40,172.4 44,021.4 59,679.2 37,999.0 55,452.3 38,560.3 61,731.6 60.09 5.10- Non Migas 121,691.7 144,552.9 206,538.6 175,340.2 237,990.1 169,745.0 220,526.8 29.92 16.59

IV. - Neraca 39,733.2 39,627.5 7,823.1 19,680.8 22,115.8 13,527.3 22,193.0 64.06 -17.07

- Migas 2,246.6 155.7 -1,426.6 37.6 626.9 -316.4 1,081.6 -441.88 -- Non Migas 37,486.6 39,471.7 9,249.7 19,643.2 21,488.9 13,843.7 21,111.4 52.50 -16.56

Sumber : BPS (Diolah oleh Pusdatin Kementerian Perdagangan )

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA PERIODE 2006-2011

No. URAIANNilai : Juta US$ JAN-SEP

Lampiran I


(Nilai : Juta US$)Trend (%) Perub. %

2010 2011

1 TPT 9,446.3 9,810.2 10,144.9 9,264.0 11,224.0 8,204.9 10,125.6 2.92 23.412 ELEKTRONIK 7,883.4 7,913.7 8,640.7 8,677.4 10,549.8 7,595.6 7,986.0 6.98 5.143 KARET DAN PRODUK KARET 5,526.2 6,248.7 7,637.3 4,912.8 9,373.3 6,635.7 11,248.5 8.50 69.514 SAWIT 4,817.6 7,868.6 12,375.6 10,367.6 13,469.0 8,459.1 12,402.8 26.26 46.625 PRODUK HASIL HUTAN 7,803.1 7,810.1 8,363.9 6,679.4 8,746.8 6,404.5 6,651.3 0.72 3.856 ALAS KAKI 1,599.8 1,638.0 1,885.5 1,736.1 2,501.8 1,784.0 2,396.6 9.99 34.347 OTOMOTIF 1,615.1 2,039.0 2,729.8 1,725.2 2,565.2 1,762.3 2,214.3 7.88 25.658 UDANG 1,067.8 992.9 1,070.9 845.2 939.9 678.6 825.7 -4.08 21.699 KAKAO 811.5 869.0 1,206.7 1,338.5 1,494.4 1,100.0 813.2 17.98 -26.07

10 KOPI 588.5 636.4 991.5 824.0 814.3 569.9 819.1 9.50 43.73

SUB TOTAL 41,159.2 45,826.6 55,046.7 46,370.2 61,678.5 43,194.6 55,483.2 8.55 28.45LAINNYA 38,430.0 46,185.8 52,847.5 51,121.5 68,061.0 48,599.7 65,336.0 13.25 34.44EKSPOR NON MIGAS 79,589.1 92,012.3 107,894.2 97,491.7 129,739.5 91,794.3 120,819.1 10.91 31.62

Sumber : BPS (diolah oleh Pusdatin Kementerian Perdagangan)

11/10

JAN - SEP

EKSPOR 10 KOMODITI UTAMAPERIODE 2006 - 2011 (JAN-SEP)

2008 2009 2010NO NEGARA 2006 200706-10

Lampiran II


(Nilai : Juta US$)Trend (%) Perub. % Peran. % Perub. %

2010 2011

1 JEPANG 12,198.6 13,092.8 13,795.3 11,979.0 16,496.5 5.28 11,768.6 13,616.3 15.70 12.29 12.72 2 REP.RAKYAT TIONGKOK 5,466.6 6,664.1 7,787.2 8,920.1 14,080.9 24.41 9,305.6 14,894.7 60.06 9.15 10.85 3 AMERIKA SERIKAT 10,682.5 11,311.3 12,531.1 10,470.1 13,326.5 3.72 9,678.1 11,834.6 22.28 10.74 10.27 4 INDIA 3,326.5 4,885.0 7,060.9 7,351.4 9,851.2 29.44 6,894.3 10,238.9 48.51 7.54 7.59 5 SINGAPURA 7,824.2 8,990.4 10,104.6 7,947.6 9,553.6 2.80 6,863.4 8,612.7 25.49 8.15 7.36 6 MALAYSIA 3,789.6 4,593.1 5,984.5 5,636.4 7,753.6 17.78 5,362.3 7,006.0 30.65 5.78 5.98 7 KOREA SELATAN 3,414.6 3,746.4 4,660.3 5,174.3 6,869.7 18.78 5,075.2 5,732.8 12.96 5.31 5.29 8 THAILAND 2,054.1 2,646.9 3,214.5 2,598.4 4,054.4 14.36 2,965.7 4,230.6 42.65 2.67 3.13 9 BELANDA 2,518.4 2,749.5 3,881.2 2,902.9 3,682.1 8.48 2,405.9 3,820.1 58.78 2.98 2.84

10 TAIWAN 2,284.8 2,337.8 2,901.2 2,875.5 3,252.3 9.56 2,279.0 3,034.1 33.14 2.95 2.51 11 PILIPINA 1,377.4 1,828.5 2,051.4 2,356.8 3,117.0 20.77 2,288.8 2,795.9 22.16 2.42 2.40 12 JERMAN 2,025.7 2,316.0 2,465.2 2,326.2 2,983.3 8.10 2,171.8 2,539.1 16.91 2.39 2.30 13 HONGKONG 1,703.2 1,687.5 1,808.8 2,111.8 2,501.4 10.44 1,877.9 2,283.1 21.57 2.17 1.93 14 ITALIA 1,212.9 1,380.0 1,864.3 1,651.1 2,370.0 16.41 1,714.1 2,535.6 47.93 1.69 1.83 15 AUSTRALIA 1,603.6 1,867.9 2,107.5 1,711.6 2,363.4 7.13 1,643.2 2,134.9 29.92 1.76 1.82 16 SPANYOL 1,641.1 1,906.2 1,665.3 1,830.5 2,328.7 6.82 1,620.0 1,933.4 19.35 1.88 1.79 17 VIETNAM 1,021.9 1,355.0 1,672.8 1,453.9 1,945.8 14.55 1,253.3 1,622.5 29.45 1.49 1.50 18 INGGRIS 1,432.4 1,454.2 1,546.9 1,431.5 1,693.2 3.24 1,266.3 1,284.8 1.46 1.47 1.31 19 BRASILIA 626.1 786.4 992.7 888.4 1,528.2 21.01 1,051.8 1,290.6 22.70 0.91 1.18 20 UNI EMIRAT ARAB 1,012.7 1,324.8 1,650.7 1,265.1 1,473.9 7.30 1,058.3 1,309.6 23.75 1.30 1.14

SUB TOTAL 67,216.9 76,923.7 89,746.1 82,882.4 111,225.7 11.43 78,543.6 102,750.3 30.82 85.01 85.73 LAINNYA 12,372.3 15,088.6 18,148.1 14,609.3 18,513.8 8.05 13,250.7 18,068.9 36.36 14.99 14.27 EKSPOR NON MIGAS 79,589.1 92,012.3 107,894.2 97,491.7 129,739.5 10.91 91,794.3 120,819.1 31.62 100.00 100.00


PERKEMBANGAN EKSPOR NON MIGAS MENURUT NEGARA TUJUANPERIODE 2006 - 2011 (JAN-SEP)

201006-10

2006 2007 20082010

2009NO NEGARA200911/10

JAN - SEP

Lampiran III


(Nilai : Juta US$)Trend (%) Perub. % Perub. % Peran. %

2010 2011

NON MIGAS 79,589.1 92,012.3 107,894.2 97,491.7 129,739.5 10.91 33.08 91,794.3 120,819.1 31.62 100.00

I. PERTANIAN 3,374.1 3,657.8 4,584.6 4,352.8 5,001.9 10.09 14.91 3,574.6 3,774.1 5.58 3.12 II. INDUSTRI 65,014.7 76,460.8 88,393.5 73,435.8 98,015.1 8.12 33.47 68,848.4 91,806.6 33.35 75.99 III. PERTAMBANGAN 11,191.5 11,884.9 14,906.2 19,692.3 26,712.6 25.17 35.65 19,363.7 25,229.2 30.29 20.88 IV. LAINNYA 8.9 8.8 9.9 10.8 9.9 4.47 -7.85 7.6 9.2 20.78 0.01


EKSPOR NON MIGAS MENURUT SEKTORPERIODE 2006 - 2011 (JAN-SEP)

11/10 2011 (Jan-Sep)06-10 10/092008 2009 2010

JAN - SEPNO NEGARA 2006 2007

Lampiran IV


Lampiran VREALISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH 2011

KEMENTERIAN/ LEMBAGA : Kementerian Perdagangan

NO

NAMA KEGIATAN ANGGARAN (Rupiah) AKTIVITAS

PRIORITASALOKASI (Pagu

Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHAN1 Peningkatan

Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

33.000.000.000 29.695.560.000 Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis

4 jenis 6Terdapat 3Peraturan Menteri Perdagangan danTerdapat 3 Draft Peraturan Mentri Perdagangan

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama

5-9 % 3,5 %

Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil

<1 0,3

Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil

1,5 – 2,5 1,9

Jumlah perizinan dibidang distribusi bahan pokok danbarang strategis yang

9 jenis 10 jenis


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANdilayani secara online

Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan distribusi bahan pokok dan barang strategis

5 hari 5 hari

2 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

505.500.000.000 401.134.479.863 Jumlah Pasar Percontohan (unit)

15 10 Pasar Percontohan 2011 dan 5 Kandididat Pasar Percontohan 2012

Pasar Percontohan dibangun sebanyak 10 pasar, sedangkan 5 pasar menjadi pasar yang potensial disiapkan untuk dikembangkan menjadi pasar percontohan.

Jumlah pembangunan pusat distribusi

1 1 PDR Makasar

Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi

3 3 Dari 3 rekomendasi tersebut, telah selesai 2 buah rekomendasi, sedangkan 1 lagi masih dalam tahap penyelesaian

3 Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan

18.800.982.000 16.963.195.914 Jumlah rumusan kebijakan dan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri yang disusun

5 kebijakan Terdapat 4 kebijakan yang telah disahkan, Terdapat 2 draft kebijakan

Revisi Permendag ttg Tata Cara Penerbitan SIUJS dan Revisi Permendag ttg Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran Keagenan sudah selesai dalam hal


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANsubstansi hanya tinggal menunggu legal drafting

Jumlah Perizinan dan non perizinan dibidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri yang dilayani secara online

6 jenis 2 perizinan yang telah online, yaitu SIUJS dan SIUP4 dan 4 perizinan telah terfasilitasi siap online

Pada dasarnya semua perizinan telah siap online namun, terdapat kendala dalam pengintegrasian dengan Inatrade

Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri

5 hari Rata-rata waktu perizinan :- Surat Ijin

Usaha Jasa Survey (SIUJS) 3.26 hari

- Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) 2.76hari

Jumlah aparatur yang terfasilitasi/tersosialisasi dalam rangka harmonisasi kebijakan penerbitan SIUP dan TDP

200 aparat 200 Aparat


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANJumlah UKM waralaba lokal dan asing yang terdaftar

162 162 Waralaba

4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Pemberdayaan Dagang Kecil Dan Menengah

115.000.000.000 181.347.892.650 *)

Jumlah pedoman untuk pengembangan usaha UKM mitra binaan Dit. DKM dan PDN

4 Terdapat 4 draft penyusunan pedoman pemberdayaan UMKM

Jumlah UKM mitra binaan yang difasilitasi (bimbingan teknis, pemasaran, bantuan sarana, kemitraan dan aspek pembiayaan)

1050 Terdapat 1143 UMKM mitra binaan yang telah mendapatkan fasilitasi berupa pemasaran, kemitraan, bimbingan teknis dan bantuan sarana usaha.

Data dan informasi UKM Binaan Dit. DKM dan PDN

200 Telah dilakukan verifikasi sebanyak 200 UMKM yang merupakan data UMKM binaan perdagangan

Jumlah kegiatan kampanye peningkatan penggunaan

4 Telah terlaksananya 4


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANproduk dalam negeri kegiatan

Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

5 Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan

11.500.000.000 Jumlah rumusan standar barang dan jasa

2 rumusan 2 rumusan

Jumlah negosiasi pada sidang international yang terjadwal

18 sidang 19 sidang

Jumlah buku standar contoh karet

600 buku 200 buku Masih dalam tahap finalisasi untuk mencapai 600 Buku Contoh Standar Karet

Jumlah Pelatihan/Bimbingan teknis standardisasi bidang perdagangan

7 pelatihan 8 pelatihan

Waktu penyelesaian pendaftaran

5 hari 5 hari

6 Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen

11.500.000.000 Jumlah rumusan kebijakan dan standar norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen

5 5 : (1 pedoman amandemen UUPK, 4 draft rumusan kebijakan PK )


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANJumlah peserta pelatihan perlindungan konsumen yang mengikuti pelatihan

662

Jumlah layanan klinik konsumen

48 48

Jumlah forum-forum koordinasi perlindungan konsumen

60 60

Jumlah sosialisasi perlindungan konsumen

45

Jumlah evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan konsumen

34

7 Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

15.500.000.000 Jumlah rekomendasi kebijakan dan bahan pertimbangan kepada pemerintah

8 8

Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen

5% 3% Perlu Peningkatan Sosialisasi terhadap masyarakat agar dapat memahami perlindungan konsumen


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANPersentase kajian dan telaahan yang dipublikasikan

60% 100%

Persentase isu/pengaduan yang ditangani

70% 100%

Jumlah supervisi kepada LPKSM dalam aspek pengawasan barang dan advokasi konsumen

15 15

Jumlah jenis dan pemutakhiran database perlindungan konsumen

10 10

Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi serta penyebaran informasi perlindungan konsumen

15 15

8 Peningkatan Tertib Ukur

73.419.320.000 Jumlah rumusan kebijakan metrologi legal yang disusun

8 8

Jumlah UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang dapat ditangani untuk ditera dan tera ulang

8100 9900


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANJumlah SDM metrologi legal yang melaksanakan kegiatan metrologi legal seperti tenaga pengamat tera, tenaga penera, tenaga pranata laboratorium, tenaga penguji, PPNS, dan tenaga penyuluh

805 805

Jumlah unit pelaksana teknis daerah yang dinilai dan dibina

52 52

Jumlah standar milik unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah yang telah ditelusur secara nasional

20 20 ( 18 nasional, 1 internasional, 1 dalam proses )

Gedung dan Laboratorium yang dibangun

3.918 m2

Jumlah perizinan di bidang kemetrologian yang dilayani secara online

-


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANWaktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang kemetrologian

-

8 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

35.188.803.000 Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman pengawasan barang dan jasa

11 11

Jumlah kegiatan pengawasan barang dan jasa

7 keg (119 daerah)

Jenis barang beredar ber SNI wajib yang diawasi (notifikasi WTO)

20 20

Jumlah kegiatan sosialisasi, serta publikasi peraturan dan hasil pengawasan

5 keg (27 daerah) 5 keg (27 daerah)

Jumlah diklat dan bimbingan teknis PPNS-PK dan PBBJ

270 1522

( PK : 1385, PBBJ : 137 )


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHAN9 Peningkatan

Perlindungan Konsumen Daerah

4.811.197.000 Persentase penyerapan anggaran dekon perlindungan konsumen di daerah

100 85 Ada beberapa Satker yang belum mengirimkan laporan

Tingkat kesesuaian antara ruang lingkup yang ditetapkan dengan implementasi di daerah (persen)

60 60

10 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

19,162,000,000 7,194,352,000

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor (peraturan)

4 2 Kebijakan yang sudah diterbitkan adalah :Kebijakan terkait SKA dan Pembentukan Tim kebijakan Non Tarif

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (Kegiatan)

2 2 Pengelolaan sistem perijinan Inatrade dan SKA

Jumlah Pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui

3000 2,064 Dalam aplikasi Inatrade, perusahaan yang tidak melakukan


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANINATRADE (perusahaan) aktivitas selama 6

(enam) bulan berturut-turut akan dicabut hak aksesnya

Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan (kegiatan)

5 60 87 Terdapat kekeliruan pencantuman target :- Indikator no. 4 seharusnya targetnya 60 ; dan - Indikator no. 5 seharusnya targetnya 5

Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan (kegiatan)

60 5 23

Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan di dalam dan luar negeri (kegiatan)

17 12 Terdapat beberapa agenda sidang yang dibatalkan atau ditunda pelaksanaan


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANsidangnya

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan (laporan)

5 32

Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi (Formulir)

750.000 693.326 Data merupakan data triwulanan sampai dengan akhir september 2011. Data triwulan keempat belum diterima.

11 Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

2,000,000,000 Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)

1

12 Pengelolaan Impor

7,100,000,000

4,409,796,000

Jumlah rumusan/ kebijakan di bidang impor

5 5


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANJumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya

3 5

Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar (IT)

4000 4729

Jumlah penerbitan pengakuan sebagai importir produsen (IP)

2000 2582

Jumlah bimbingan teknis di bidang impor (Daerah)

5 5

Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan kebijakan impor (laporan)

5 5

13 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

19,500,000,000 13,933,735,000 Persentase Penyerapan anggaran dekon fasilitasi ekspor dan impor di daerah (%)

100 71,46


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHAN14 Pengamanan

dan perlindungan akses pasar

5,740,000,000 3,607,158,000

Penyusunan submisi tuduhan dumping, subsidi dan safeguards (submisi)

10 7

Dengan pendapat (hearing)/ Konsultasi informal/ teknis di negara mitra dagang

5 7

Sidang/ Pertemuan/ Seminar di Luar Negeri

5 5

Diseminasi Hambatan Perdagangan

6 6

Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan

5 5

Pembuatan database hambatan perdagangan

6 6

15 Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan

62,324,190,000 47.177.004.574 (85.05%)

Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional

54 55


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANInternasional

revisi: 55.467.239.000 Jumlah posisi runding yang disusun

54 55

Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri

22 29

Jumlah hasilperundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)

34 34

Jumlah forum konsultasi teknis kesepakatan perundingan internasional

8 8

16 Peningkatan Kerja Sama danPerundingan Bilateral

5,500,000,000 3.547.262.888 (71.66%)

Jumlah partisipasi dalam perundingankerjasama bilateral

50 67


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANRevisi: 4.949.913.000 Jumlah hasil

perundingan kerjasamaperdagangan bilateral

47 55

Jumlah kesepakatan kerjasamaperdagangan bilateral yang diratifikasi

1 2

17 Peningkatan Kerjasama danPerundingan Regional ASEAN

5,000,000,000 2.733.113.343 (60.73%)

Jumlah partisipasi dalam perundingankerjasama ASEAN dan Mitra Dialog

60 101

Revisi: 4.500.000.000 Jumlah hasil perundingan kerjasamaASEAN dan Mitra Dialog (termasukguidance of principal /Summary ofDiscussion /deklarasi)

60 101

Jumlah penanganan isu-isuperdagangan ASEAN dan Mitra Dialog

3 1


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANJumlah kesepakatan kerjasamaperdagangan regional ASEAN dan MitraDialog yang diratifikasi

5 3

18 Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan Jasa

5,000,000,000 3.865.071.358 (85.89%)

Jumlah perundingan bidang jasa yangdiikuti

30 25

Revisi: 4.500.000.000 Jumlah hasil perundingan bidang jasadi forum internasional

12 8

19 Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembangaan Ekspor

105,214,045 77,440,310 Jumlah penyelenggaraan P3ED

5 5 Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembangaan Ekspor

Jumlah penyelenggaraan Marketing Point

2 2

Jumlah kantor ITPC 19 19


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANJumlah eksportir pemenang Primaniyarta

32 31

Jumlah kebijakan 2 1

Jumlah pelayanan promosi ITPC

93 119

Jumlah laporan pengamatan pasar ITPC

165 136

20 Pengembangan Promosi dan Citra

59,374,765 150,522,205 Jumlah promosi dagang luar negeri yang diikuti

44 26 Pengembangan Promosi dan Citra

Jumlah partisipasi pameran dagang di dalam negeri

13 11

Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang

1,900 20,482

Jumlah peserta yang mengikuti promosi dagang

670 1,748

Jumlah konsep 1 1


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANpencitraan

Jumlah kegiatan pencitraan

5 0

Nilai kontak dagang (US$ juta)

700 540

21 Kerjasama Pengembangan Ekspor

7,500,000 5,115,287 Jumlah naskahkesepakatan kerjasama pengembangan ekspor di luar negeri

10 6 Kerjasama Pengembangan Ekspor

Jumlah naskah kerjasama pengembangan ekspor dalam negeri

8 17

Jumlah diseminasi hasil kerjasama pengembangan dalam negeri dan luar negeri

14 15

Jumlah monitoring implementasi hasil kerjasama pengembangan ekspor

14 15


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANdalam & luar negeri

22 Pengembangan Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif

28,792,365 26,835,650 Jumlah Profil produk dan ekonomi kreatif

6 6 Pengembangan Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif

Jumlah Identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial

8 8

Jumlah Katalog produk 6 6

Jumlah Adaptasi produk 6 5

Jumlah Intelligent produk dan ekonomi kreatif

4 4

Persentase PDB ekonomi kreatif terhadap PDB nasional (%)

0 0

Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi,

200 208


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANpenghargaan dan akses pembiayaan.

Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang tercantum dalam database on-line

100 1,000

Jumlah produk yang mendapat fasilitas pendaftaran HKI

65 65

Jumlah eksportir yang difasilitasi melalui misi pembelian

100 215

23 Pengembangan SDM Bidang Ekspor

23,000,000 15,121,105 Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor

125 116 Pengembangan SDM BidangEkspor

Jumlah pelayanan prima terhadap peserta diklat (coaching program)

55 80

Jumlah pengembangan kurikulum dan metode diklat

10 12


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANJumlah laporan evaluasi diklat ekspor

125 119

Jumlah kegiatan promosi kegiatan PPEI

35 35

Jumlah peserta kegiatan temu alumni

100 100

Jumlah kegiatan partisipasi pameran bersama bagi alumni sebagai layanan program pasca diklat

5 5

24 Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor

10,850,000 7,114,779 Jumlah updating data eksportir dan importir dalam database

3,000 3,015 Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor

Jumlah updating perusahaan yang mendapatkan fasilitas pameran virtual Ditjen PEN

25 27

Jumlah pengunjung website Ditjen PEN

50,000 55,325


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANJumlah pengguna pelayanan Buyer Reception Desk (BRD)

60 63

Jumlah pelayanan Inquiry

1,500 1,620

Jumlah Market Intelligence

12 11

Jumlah market brief 12 12

Jumlah konsep Customer Service Center

-

25 Pembinaan dan PengawasanPerdagangan Berjangka Komoditi

4,350,000,000 3,128,281,150 Persentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK

87 92 1

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap

28 28


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANJumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK

150 150

Persentase kepatuhan pelaksanaan transaksi

88

Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit

14 22

26 Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang danSistem Resi Gudang Daerah

8,110,000,000 6,327,958,193 Jumlah Pengelola SRG 50 70 2

Persentase penanganan masalah SRG dan PL

90 90

Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PL

150 150

Jumlah pemantauan dan evaluasi SRG dan PL

85 87


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANJumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG setelah dokumen lengkap

25 25

Persentase penyerapan anggaran dekonpembinaan pasar lelang dan sistem resigudang di daerah

100 74.31

Tingkat kesesuaian antara ruanglingkup yang ditetapkan denganimplementasi di daerah (persen)

60 60

27 Pembinaan dan PengawasanPerdagangan Berjangka Komoditi

4,350,000,000 3,128,281,150 Persentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK

87 92 1

Jumlah hari penyelesaian perizinan

28 28


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANpelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap

Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK

150 150

Persentase kepatuhan pelaksanaan transaksi

88

Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit

14 22

28 Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang danSistem Resi Gudang Daerah

8,110,000,000 6,327,958,193 Jumlah Pengelola SRG 50 70 2

Persentase penanganan masalah SRG dan PL

90 90

Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PL

150 150


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANJumlah pemantauan dan evaluasi SRG dan PL

85 87

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG setelah dokumen lengkap

25 25

Persentase penyerapan anggaran dekonpembinaan pasar lelang dan sistem resigudang di daerah

100 74.31

Tingkat kesesuaian antara ruanglingkup yang ditetapkan denganimplementasi di daerah (persen)

60 60

29 Peningkatan Pengendalian Mutu Barang

38,886,295,000 Jumlah rumusan standar barang danjasa perdagangan

2

Penyelesaian 5


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANpendaftaran LembagaPenilaian Kesesuaian (LPK) (hari)

Persentasi dukungan dan pemahamanpublik terhadap Kebijakan StandardisasiBidang Perdagangan (indeks persepsistakeholder)

20

Jumlah bimbingan teknis, sosialisasi,monitoring untuk meningkatkan mutuproduk ekspor (komoditi)

5 5

Jumlah bimtek, sosialisasi untukmeningkatkan kepedulian mutu produkimpor (daerah)

8 23

Pengawasan mutu barang ekspormelalui

5


NO



Definitif) REALISASI INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHANpreshipment inspection(komoditi)

Pengawasan mutu barang impormelalui pengawasan pra-pasar denganmekanisme pendaftaran Surat Pendaftaran Barang (SPB)

9.000 SPB 13.265 SPB

Pengawasan mutu barang produkdalam negeri setara dengan mutu produkimpor melalui mekanisme pendaftaranNomor Regristrasi Produk (NRP)

200 NRP 717 NRP

laporan kinerja menteri perdagangantahun 2011...laporan kinerja menteri perdagangantahun 2011|i...

Documents