laporan kinerja - bppi.kemenperin.go.idbppi.kemenperin.go.id/uploads/files/dokumen/lakip 2018...

LAPORAN KINERJA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2018

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2019

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................................ ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................ iii

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................................................... 1

I.2. Peran Strategis Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup ...................... 4

I.3. Struktur Organisasi .............................................................................................. 6

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi ............................................................................. 9

2.2 Rencana Kinerja ................................................................................................ 12

2.4. Rencana Anggaran ............................................................................................ 17

2.5 Dokumen Penetapan Kinerja ............................................................................ 18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2018 .... 20

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja ....................... 20

b. Kendala ............................................................................................. 30

c. Rekomendasi ..................................................................................... 31

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan RPJMN (2015-2018) ............... 40


b. Kendala ............................................................................................. 40

c. Rekomendasi ..................................................................................... 40

iv

3.1.3 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (2015-2018)................. 42


b. Kendala ............................................................................................. 44

c. Rekomendasi ..................................................................................... 44

3.2 Akuntabilitas Keuangan .................................................................................... 45

3.2.1 Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja .............................. 47

3.2.2 Kendala .................................................................................................... 47

3.2.3 Rekomendasi ........................................................................................... 47

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 49

4.2 Permasalahan dan Kendala ................................................................................ 49

4.3 Saran dan Rekomendasi ..................................................................................... 49

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja TA. 2018

Pengukuran Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2018

Realisasi Perjanjian Kinerja TA. 2018

Realisasi RPJMN (2015-2018)

Realisasi Renstra Satker/ Unit Kerja (2015-2018)

Realisasi Program Prioritas Nasional TA. 2018

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2018 ini disusun untuk memenuhi ketentuan Instruksi

Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga

sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas program dan Kegiatan yang telah

dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup(

Puslitbang IHLH) pada Tahun Anggaran 2018.

Laporan ini berisi pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dan memberikan gambaran tentang

permasalahan baik internal maupun eksternal serta tindak lanjut perbaikan dalam mencapai

kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian maka satuan kerja Pusat Penelitian dan

Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup diubah nama organisasinya menjadi Pusat

Industri Hijau. Perubahan nomenklatur tersebut konsekuensinya diikuti dengan perubahan tugas

pokok dan fungsi semua lini unit kerja.

Diharapkan, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di

Puslitbang IHLH, serta menjadi acuan untuk tahun anggaran berikutnya dalam upaya

meningkatkan kinerja

Jakarta, Januari 2019

Kepala Pusat Industri Hijau

Teddy Caster Sianturi

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian,

dan pengembangan di bidang industri hijau, lingkungan hidup, serta manajemen energi dan air.

Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan

Hidup Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencanaan Strategis

(Renstra) dan Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri

Hijau dan Lingkungan Hidup berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan rekomendasi

perbaikan kinerja.

Dalam pencapaian sasaran strategis pertama yaitu Tersedianya Kebijakan Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca ditargetkan sebanyak 5 (lima) kebijakan. Realisasi sebesar 4 (empat)

kebijakan. Hal ini dikarenakan ada satu komponen kegiatan yang anggarannya sepenuhnya

diblokir oleh kementerian keuangan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Untuk sasaran strategis kedua Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau ditargetkan

sebesar 4 (empat) infrastruktur. Realisasi sebesar 4 (empat) infrastruktur. Hasil ini sesuai dengan

yang ditargetkan, bahkan untuk kegiatan penyusunan standar industri hijau menghasilkan 6

(enam) RSIH (Rancangan Akhir Standar Industri Hijau) melebihi dari target yaitu 4 (RSIH)

Sasaran strategis ketiga Terlaksananya Kerjasama dan sosialisasi penerapan Industri

Hijau ditargetkan 2 (dua) Dokumen, Realisasi sesuai yang ditargetkan

Diharapkan dengan meningkatkan koordinasi dengan sektor dan instansi terkait lainnya

serta meningkatkan kemampuan SDM organisasi, Pusat Industri Hijau akan memperoleh capaian

kinerja utama yang lebih baik pada tahun mendatang..

Laporan Kinerja Puslitbang IHLH Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup (Puslitbang

IHLH), merupakan salah satu Pusat yang berada dibawah Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian

No.107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Adapun yang menjadi Tugas dan Fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau

dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program

penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang industri hijau, lingkungan hidup,

manajemen energi dan air.

2. Fungsi

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pelaksanaan, penelitian,

pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

industri hijau;

b. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian,


lingkungan hidup;

c. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian,


manajemen energi dan air; dan

d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata

usaha dan rumah tangga pusat.


Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup (Puslitbang

IHLH), terdiri dari:

a. Bidang Industri Hijau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan

kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan

pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengkajian Industri Hijau, menyelenggarakan fungsi :

1). penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta

pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang industri hijau; dan

2). Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan promosi dan

kerja sama industri hijau.

Bidang Industri Hijau terdiri dari :

1). Subbidang Standardisasi Industri Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan,

penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

standardisasi industri hijau.

2). Subbidang Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan promosi dan kerja sama.

b. Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan

kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan

pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Lingkungan Hidup menyelengarakan fungsi :

1). penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan

penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

harmonisasi kebijakan lingkungan hidup sektor industri; dan

2). penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan

penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, pelaporan

pengendalian lingkungan hidup sektor industri.


Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :

1). Subbidang Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,

pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan harmonisasi lingkungan hidup sektor industri.

2). Subbidang Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan

penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pengendalian lingkungan hidup sektor industri.

c. Bidang Manajemen Energi dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian,


manajemen energi dan air.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Manajemen Energi dan Air, menyelengarakan fungsi

:

1). penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta

pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan penerapan konservasi dan diversifikasi energi; dan

2). penyiapan bahan penelitian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta

pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan penerapan konservasi energi.

Bidang Bidang Manajemen Energi dan Air terdiri dari :

1). Subbidang Konservasi dan Diversifikasi Energi, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta

pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan penerapan konservasi dan diversifikasi energi;

2). Subbidang Konservasi Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian,

pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan

konservasi air.


d. Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana,

program , anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian nomor 35 tahun 2018 tentang organisasi dan tata

kerja Kementerian Perindustrian maka satuan kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan

Industri Hijau dan Lingkungan Hidup diubah nama organisasinya menjadi Pusat Industri

Hijau, dengan diikuti perubahan tugas pokok dan fungsi.

1.2 Peran Strategis Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang penting dalam pembangunan nasional.

Kontribusi sektor industri sebesar 17,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional

pada triwulan III tahun 2016. Selain itu, sektor industri juga mempunyai kontribusi dalam

penumbuhan beberapa sektor pada perekonomian, khususnya pada perdagangan besar dan

eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor. Sehingga, apabila dijumlahkan kontribusi

industri pengolahan non-migas bisa mencapai 30%.

Ada empat sub sektor industri yang memberikan kontribusi paling besar terhadap

pertumbuhan industri non-migas, yakni industri makanan dan minuman sebesar 33,61%,

industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar

10,68%, industri alat angkutan sebesar 10,35%, serta industri kimia, farmasi dan obat

tradisional sebesar 10,05%.

Dari sisi ekspor, tercatat periode Januari – November 2016, industri pengolahan non-migas

memberikan kontribusi sebesar USD 99,65 Miliar atau 76,3% terhadap ekspor nasional yang

mencapai USD 130,65 Miliar. Menurut Airlangga, kontribusi ini lebih besar jika

dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni sebesar 72,18%.

Selanjutnya, nilai impor industri pengolahan non-migas sebesar USD 97, 98 Miliar pada

Januari – November 2016, terdapat surplus neraca perdagangan sektor industri sebesar USD

1,67 Miliar.

Hingga saat ini investasi sektor industri masih menjadi motor penggerak pertumbuhan sektor

industri. Pada Januari – September 2016, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) sektor industri mencapai Rp 75,41 Triliun atau naik 19,6% dibandingkan periode

yang sama tahun lalu. Sedangkan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sektor industri

mencapai USD 13,09 miliar atau naik 53,6% dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya.


Untuk jumlah tenaga kerja yang bergerak di sektor industri, mengalami peningkatan hingga

Agustus 2016 sebesar 15,54 juta orang atau naik 1,87% dibandingkan periode yang sama

pada tahun sebelumnya.

Dilain hal sejak diberlakukannya ”Free Trade Agreement” (FTA) terjadi penurunan bea

masuk melalui kerjasama bilateral, regional, dan global yang menyebabkan lebih dari 70%

tarif pos produk industri nasional saat ini dalam kisaran 0-5%, sehingga hambatan tarif

tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai instrumen untuk perlindungan produk

dalam negeri. Disisi lain, negara-negara yang mengikuti FTA saat ini sudah siap

menerapkan hambatan non-tarif yang berkaitan dengan isu lingkungan seperti penerapan

standardisasi proses produksi dan produk yang ramah lingkungan (“eco product”),

“Renewal Energy Directive” (RED) serta “Registration, Evaluation, Authorization, and

Restriction of Chemical” (REACH) dan hambatan lainnya.

Meningkatnya permintaan konsumen, khususnya di negara-negara maju, terhadap ”eco

product” juga perlu diantisipasi. Mengingat 80% pasar ekspor kita adalah negara maju,

maka apabila kita tidak mampu memenuhi kriteria produk yang diinginkan konsumen

tersebut, produk industri nasional tidak akan mampu bersaing di pasar global. Kedepannya,

persaingan di sektor industri salah satu ”selling point” nya adalah ”environment”, ”eco” atau

”green industry”, dimana industri yang akan datang selalu menjual ”green business” sebagai

salah satu keunggulannya. Selain harganya yang kompetitif, “eco product” juga

menawarkan kelebihan-kelebihan yang lain kepada konsumen seperti segi kesehatan lebih

terjamin, kepuasan dalam pemakaian produk, serta ramah lingkungan.

Langkah penting untuk menjawab semua tantangan diatas yang harus dilakukan adalah

mengembangkan industri hijau (”green industry”) yaitu industri yang dalam proses

produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara

berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian

fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat, oleh karena itu

peran Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup sangat penting untuk

pengembangan industri hijau.

Dengan fenomena capaian tersebut, dilain pihak kondisi sumber daya alam terutama SDA

yang tidak terbarukan semakin terbatas, krisis energi dan menurunnya daya dukung

lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka tuntutan untuk mendukung

beralihnya sektor industri nasional dari Business as Usual (BAU) menjadi industri yang

berwawasan lingkungan telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan


guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk yang ramah lingkungan,

yaitu melalui pengembangan industri hijau.

Industri Hijau saat ini telah menjadi icon yang harus dipahami dan dilaksanakan industri

nasional. Industri Hijau dapat didefinisikan sebagai industri yang dalam proses produksinya

mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara

berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian

fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Secara umum

Industri Hijau memiliki karakteristik sebagai berikut : menggunakan bahan kimia yang

ramah lingkungan menerapkan Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery pada proses produksi;

menggunakan intensitas energi yang rendah, menggunakan intensitas air yang rendah,

menggunakan SDM yang kompeten, melakukan minimisasi limbah dan, menggunakan

teknologi rendah karbon.

Terkait hal tersebut, saat ini Kementerian Perindustrian melalui Puslitbang Industri Hijau

dan Lingkungan Hidup sedang berupaya mengembangkan industri hijau dengan program

dan kegiatan-kegiatannya. Salah satu bentuk keseriusan tersebut adalah dengan menetapkan

industri hijau sebagai salah satu tujuan pembangunan industri sebagaimana telah tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

1.3 Struktur Organisasi

Jumlah pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

hingga akhir Desember 2018 ada 21 orang dengan komposisi seperti pada tabel berikut ini :


Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup hingga akhir Desember 2018

No.

Uraian

Posisi Akhir Desember

2017

Kurang

Tambah

Posisi Akhir Desember

2018 1. Menurut Jabatan:

a. Struktural

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

b. Fungsional

c. Staf / Fungsional Umum

1

3

7

0

11

-

1

-

-

4

-

-

-

1

3

1

2

7

1

10

Jumlah 22 5 4 21

2. Menurut Golongan:

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

6

16

0

0

1

4

0

-

3

1

-

-

8

13

0

0

Jumlah 22 5 4 21

3. Menurut Pendidikan:

S3

S2

S1

Sarmud/D3

SLTA

SLTP

SD

1

9

9

2

1

0

0

-

1

3

1

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

1

9

9

1

1

-

-

Jumlah 22 5 4 21

4. Menurut Usia:

>50 – 60 Tahun

>40 – 50 Tahun

>30 – 40 Tahun

>20 – 30 Tahun

9

6

4

3

3

-

-

2

1

-

-

3

7

6

4

4

Jumlah 22 5 4 21

5 Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki 9 1 1 9

Perempuan 13 4 3 12

Jumlah 22 5 4 21

Pada tahun 2018 ada 3 (tiga) orang pegawai Puslitbang IHLH yang memasuki masa purna bakti.

Disamping itu ada 2 (dua) orang pegawai Puslitbang IHLH yang mengikuti Tugas Belajar S2

Magister Teknik Manajemen Industri selama 2 Tahun, yang merupakan program kerjasama


antara Pusdiklat industri Kementerian Perindustrian dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)

yaitu atas nama Twina Muninggar Wijayanti dan Rizka Tri Wardhani.

Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup untuk tahun 2018 mendapat 3 (tiga) orang

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan formasi : 2 (dua) orang peneliti dan 1 (satu) orang

fungsional umum Analis Pengembangan Infrastruktur. dan ada 1 orang pegawai yang pindah ke

Puslitbang IHLH yang merupakan pejabat fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal)


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian memberikan arah kebijakan dan strategi

pembangunan industri dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan

pelaksanaan program, serta pengendaliannya untuk kurun waktu 2015-2019, sehingga

diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Kementerian

Perindustrian.

Rencana Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan

Hidup yang disusun setiap tahun adalah berpedoman kepada mekanisme yang berlaku.

Penyusunan Rencana Kinerja (Renkin) Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau

dan Lingkungan Hidup Tahun 2018, mengacu pada Renstra BPKIMI tahun 2015-2019,

yang merupakan penjabaran dari tugas perencanaan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tupoksi Kementerian Perindustrian

1. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi :

Menjadi lembaga penyedia rumusan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan

dan pengembangan industri hijau.

b. Misi:

Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan;

Merumuskan kebijakan pengembangan industri hijau;

Mengembangkan industri hijau.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka keberadaan Pusat Penelitian

dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup diarahkan pada pencapaian

tujuan yaitu : Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip -prinsip industri hijau


b. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang

dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif

Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran

Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian

Perindustrian untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

b.1 Perspektif Pemangku Kepentingan

Program pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian

industri nasional. Sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari

pelaksanaan program ini seperti yang ditunjukan pada Tabel II-1.

Pada Tabel II-1, Sasaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup untuk mendukung Program Pengembangan Teknologi dan

Kebijakan Industri yaitu meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau

dengan indikator kinerja Industri manufaktur yang memenuhi Standar Industri

Hijau sebesar 0,5 persen per tahunnya hingga tahun 2019 dan indikator lainnya

yaitu penetapan standar industri hijau sebesar 17 persen.


Tabel II-2 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Pengembangan Teknologi dan

Kebijakan Industri Tahun 2017 – 2019

No Sasaran Program/Indikator Satuan Target

2018 2019

1 Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri

- Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal

Persen 5,7 5,8

2 Meningkatnya peran fasilitas nonfiskal dalam mendorong kegiatan usaha dan ekspor produk industri

- Industri berorientasi ekspor Persen 60 62 3 Meningkatnya penguasaan Pangsa Pasar Dalam

Negeri

- Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib

Persen 5,0 5,0

4 Meningkatnya Industri yang menerapkan Industri Hijau

- Industri manufaktur yang memenuhi Standar Industri Hijau

Persen 0,5 0,5

- Penetapan Standar Industri Hijau Persen 17 18 5 Meningkatnya layanan jasa teknik kepada industri

- Kepuasan pelanggan Indeks 3,6 3,7 6 Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi

- Tingkat maturitas satker di lingkungan BPPI mencapai level 3

Persen 82 83

7 Meningkatnya penguasaan teknologi industri - Produk industri yang dikuasai teknologinya Persen 5 6 - Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL)

yang dikuasai Persen 61 62

b.2 Perspektif Proses Internal

Sasaran strategis kegiatan penelitian dan pengembangan industri hijau dan

lingkungan hidup Tahun 2015-2019 seperti pada tabel II.3 sebagai berikut:


Tabel II-3 Sasaran strategis penelitian dan pengembangan industri hijau dan

lingkungan hidup tahun 2015-2019

No Uraian Satuan Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 Tersedianya kebijakan

penurunan emisi gas

rumah kaca (GRK)

sektor industri

Kebijakan 5 5 5 5 5

2 Tersedianya Infrastruktur

industri hijau

Infrastruktur 4 4 4 4 4

3 Terlaksananya

Kerjasama dan sosialisasi

penerapan industri hijau

Kerja sama 2 2 2 2 2

b.3 Perspektif Pembelajaran Organisasi

1. Sasaran Strategis 1: sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Tingkat kesesuaian rencana

kegiatan dengan dokumen perencanaan

2. Sasaran Strategis 2 : Sistem Pengendalian Internal yang Efektif, dengan

indikator kinerja sasaran strategis yaitu Jumlah satuan kerja (satker) yang

melaksanakan sistem pengendalian internal

3. Sasaran Strategis 3 : Sistem Pelaporan yang Handal, dengan indikator kinerja

sasaran strategis yaitu: Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan dan

Nilai SAKIP

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018

Sasaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup untuk

mendukung Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yaitu meningkatnya

industri yang menerapkan industri hijau dengan indikator kinerja Industri manufaktur yang

memenuhi Standar Industri Hijau sebesar 0,5 persen per tahunnya hingga tahun 2019 dan

indikator lainnya yaitu penetapan standar industri hijau sebesar 17 persen.


Tabel II-4 Sasaran strategis penelitian dan pengembangan industri hijau dan lingkungan

hidup tahun 2015-2019

No Uraian Satuan Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 Tersedianya kebijakan

penurunan emisi gas rumah

kaca (GRK) sektor industri

Kebijakan 5 5 5 5 5


industri hijau

Infrastruktur 4 4 4 4 4

3 Terlaksananya Kerjasama

dan sosialisasi penerapan

industri hijau

Kerja sama 2 2 2 2 2

Sedangkan pada Tabel II- 3 merupakan perjanjian kinerja Puslitbang Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup yang disusun pada awal tahun 2018. Terdapat penambahan sasaran

strategis dari tahun sebelumnya yaitu terlaksananya kerjasama dan sosialisasi penerapan

industri hijau dengan tambahan indikator kinerja Dokumen Rencana Kerja,Program dan

Evaluasi yang disusun untuk mengakomodasi kegiatan pendukung pada sub bagian Program

dan Tata Usaha yaitu penyusunan rencana kerja dan program serta pelaporan.


Tabel II-5 Perjanjian Kinerja Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Tahun 2018

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Tersedianya Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Implementasi Konservasi dan Diversifikasi Energi di Sektor Industri

2 Pedoman

Pengembangan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri

1 Dokumen

Kajian Pengelolaan Limbah Industri Tekstil

1 Dokumen

Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sektor Industri

1 Dokumen

Penyusunan penurunan emisi GRK di sektor IPPU dan Limbah Industri

1 Dokumen

Penyusunan Kebijakan Implementasi Konvensi Internasional di Sektor Industri

1 Dokumen

Penyusunan Kebijakan Konservasi Air di sektor industri

1 Dokumen


Industri Hijau

Penyusunan Standar Industri Hijau

4 RSIH

Sertifikasi Industri Hijau 6 Perusahaan

Industri

Tersertifikasi

3 Terlaksananya Kerjasama dan

sosialisasi penerapan Industri

Hijau

Isu-isu nasional dan internasional terkait penerapan industri hijau yang teridentifikasi

1 Laporan

Dokumen Rencana Kerja,Program dan Evaluasi yang disusun

1 Dokumen

Dalam proses pemenuhan target Perjanjian kinerja pada Tabel II-3 di atas, diperlukan target

dan tahapan proses yang disebut dengan Rencana Aksi Kegiatan dalam empat triwulan Tahun

Anggaran seperti yang ditunjukan pada Tabel II-4


Tabel II- 6 Rencana Aksi Perjanjian kinerja Tahun 2018

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Implementasi

Konservasi dan

Diversifikasi Energi di

Sektor Industri

2 Pedoman 15

Rapat Persiapan, Rapat

Koordinasi dengan Stake

Holder dan Survei Awal dan

FGD Penetapan Metode

Implementasi Konservasi

dan Diversifikasi Energi

Sektor Industri.

45

Survei dan FGD



Sektor Industri

75

Survei dan FGD



Sektor Industri

100

Workshop dan FGD

Pengolahan Data



Sektor Industri, FGD

Pengolahan Data



Sektor Industri, dan

Penyusunan Laporan



Sektor Industri

Pengembangan Profil

Emisi Gas Rumah Kaca

Sektor Industri

1 Dokumen 9

Persiapan Kegiatan, Rapat

koordinasi dan Rapat

Teknis, Pengumpulan data

dan informasi, Monitoring

Inventarisasi Emisi GRK di

Industri

32

Monitoring Inventarisasi

Emisi GRK di Industri, FGD

penyusunan Profil Emisi

GRK Sektor Industri,

Penyusunan Profil Enisi

GRK Sektor Industri

71





Penyusunan Profil Emisi


Bimbingan Teknis

Penghitungan dan

Pelaporan Emisi GRK di

Sektor Industri

100





Penyusunan Laporan Akhir

Kegiatan

Kajian Pengelolaan

Limbah Industri Tekstil1 Dokumen

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan di Sektor

Industri

1 Pedoman 3

Penyusunan rencana kerja

dan koordinasi dengan K/L

dan instansi terkait,

Koordinasi dengan K/L dan

instansi terkait, rapat

koordinasi dengan K/L dan

instansi terkait, dan

menyusun rancangan

regulasi.

20




instansi terkait dan

menyusun rancangan

regulasi.

60





menyusun rancangan

regulasi

100





penyusunan laporan.

Penyusunan

penurunan emisi GRK

di sektor IPPU dan

Limbah Industri

1 Dokumen 3

Persiapan pelaksanaan

kegiatan dan Rapat

Koordinasi

20 Konsinyering dan

Koordinasi55 Koordinasi 100

Koordinasi, Penyusunan

laporan akhir dan rapat

koordinasi, dan Pencetakan

dokumen dan laporan akhir

Penyusunan Kebijakan

Implementasi

Konvensi Internasional

di Sektor Industri

1 Dokumen 5Persiapan pelaksanaan

kegiatan, Rapat Koordinasi26

FGD, Konsinyering dan

Koordinasi65


Koordinasi100



koordinasi, Pencetakan



Konservasi Air di

sektor industri1 Dokumen 3

Persiapan kegiatan, Rapat

koordinasi dan rapat teknis

dan Pengumpulan data dan

informasi

20

FGD pembahasan Kajian

Teknis dan Draft Permen

Manajemen Air

60



Manajemen Air

100



Manajemen Air dan


Unit Organisasi: Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup


Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 Tersedianya

Kebijakan

Penurunan Emisi

GRK

Anggaran di blokir


Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan Standar

Industri Hijau 4 RSIH 10

Persiapan kegiatan

penyusunan Standar

Industri Hijau (SIH), studi

literatur dan pencarian

benckmark dan

Pembentukan tim teknis

dan penunjukkan

Narasumber.

55

survey dalam rangka

kelengkapan data teknis,

Keterangan penyusunan

rancangan SIH dan rapat

FGD tim teknis

83

Rapat FGD tim teknis, rapat

FGD tim teknis

(Prakonsensus), rapat FGD

tim teknis (Konsensus)

100

rapat FGD tim teknis, rapat

FGD Pra Konsensus dan

Konsensus dan Penyusunan

Laporan Akhir dan Evaluasi

Kegiatan

Sertifikasi Industri

Hijau

6 Perusahaan

Industri

Tersertifikasi

12


kegiatan Sertifikasi Industri

Hijau, lanjutan

pembahasan Draft Permen

Tata Cara Sertifikasi

Industri Hijau, Koordinasi

dengan LSIH terkait

rencana pelaksanaan

Sertifikasi Industri Hijau

dan Rapat pembahasan

draft awal Tim Penilain dan

Pengawas LSIH serta

penerimaan berkas calon

LSIH

53

Koordinasi dengan LSIH

terkait rencana

pelaksanaan Sertifikasi

Industri Hijau dan Rapat

pembahasan draft awal Tim

Penilain dan Pengawas LSIH

serta penerimaan berkas

calon LSIH, Pemilihan calon

peserta Sertifikasi Industri

Hijau, pembahasan draft

Permen Tim Penilai dan

Pengawas LSIH serta

assesment calon LSIH

90Proses Sertifikasi Industri

Hijau100

Evaluasi hasil Sertifikasi

Industri Hijau, rekomendasi

dan tindak lanjut hasil


serta pembuatan laporan

akhir

Isu-isu nasional dan

internasional terkait

penerapan industri

hijau yang

teridentifikasi

1 Laporan 15Perencanaan, identifikasi

dan koordinasi40

Koordinasi dan menghadiri

sidang/konferensi/pertem

uan internasional

80

Koordinasi dan

pelaksanaan forum

koordinasi, menghadiri


uan internasional

100Koordinasi, evaluasi, dan

penyusunan laporan

Dokumen Rencana

Kerja,Program dan

Evaluasi yang disusun

1 Dokumen 15

Pengumpulan dan

Penyusunan usulan

Rencana Kegiatan dan

Program Tahun 2019,

Penyusunan Dokumen

Kinerja 2018 ,Laporan

Kinerja Tahun 2017,

Laporan PP 39 Triwulan I

60

Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran sesuai pagu

indikatif Tahun 2019,

penyusunan Laporan PP 39

Triwulan II

90

Penyusunan dan

pembahasan Rencana Kerja


alokasi Tahun 2019 dan

penyusunan laporan PP

Triwulan III

100

Penyusunan dan Finalisasi

Rencana Kerja dan

Anggaran sesuai pagu

defenitif Tahun 2019,

Penyusunan Laporan PP 39

Triwulan IV


Rencana Aksi


2 Tersedianya

Infrastruktur

Industri Hijau

3 Terlaksananya

Kerjasama dan

sosialisasi

penerapan

Industri Hijau


2.3. Rencana Anggaran Tahun 2018

Berikut ini merupakan Rencana Anggaran Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

revisi terakhir Tahun 2018 per kegiatan dengan jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp.

5.007.461.000,- (Lima milyar tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang

merupakan perubahan anggaran terakhir.

Tabel II-7 Rencana Anggaran Puslitbang IHLH Tahun 2018

Kode Output Pagu

1861. 001 Penghargaan Industri Hijau 590.000.000

Penghargaan Industri Hijau 590.000.000

1861.002 Kebijakan Penurunan Emisi GRK 1.633.000.000

Implementasi Konservasi energi dan Disversifikasi

Energi Sektor Industri

653.600.000

Pengembangan Profil Emisi Gas Rumah Kaca

Sektor Industri

272.100.000

Kajian Pengelolaan Limbah Industri Tekstil 0

Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sektor

Industri

306.200.000

Penyusunan penurunan emisi GRK di sektor IPPU

dan Limbah Industri

401.100.000

1861.003 Infrastruktur Industri Hijau 1.702.000.000

Penyusunan Standar Industri Hijau 558.550.000

Sertifikasi Industri Hijau 397.150.000

Penyusunan Kebijakan Implementasi Konvensi

Internasional di Sektor Industri

311.900.000

Penyusunan Kebijakan Konservasi Air di sektor

industri

434.400.000

1861.005 Kerjasama dan sosialisasi penerapan

Industri Hijau

482.461.000

Forum Koordinasi Nasional dan Internasional

Dalam Rangka Pengembangan Industri Hijau

288.423.000

Penyusunan Program dan Rencana Kerja 194.038.000

1861.994 Layanan Perkantoran 600.000.000

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 600.000.000

TOTAL 5.007.461.000


2.4. Dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau

dan Lingkungan Hidup

Dokumen ini merupakan janji pimpinan unit kerja/ satuan kerja (Eselon II) sebagai

penerima amanah kepada atasan langsung (Eselon I) untuk mewujudkan suatu target

kinerja tertentu.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja Puslitbang Industri Hijau & Lingkungan Hidup Tahun 2018

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup sesuai tugas

pokok dan fungsi serta kewenangannya berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang industri hijau dan lingkungan

hidup sektor industri secara tertulis setiap berakhirnya tahun anggaran. Untuk menilai

akuntibilitas tersebut diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu

alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capain

sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance

plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance

gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini

terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang

sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2018

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing kegiatan, organisasi telah melaksanakan

tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Semua program kerja yang

telah ditetapkan dapat terpenuhi tanpa kendala yang cukup berarti.

Untuk capaian kinerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup dengan alur berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian

adalah sebagai berikut :


Tabel III-1 Matriks Alur IKU sampai Perjanjian Kinerja Puslitbang IHLH Tahun 2018

IKU dalam Renstra Kemenperin

IKU berdasarkan Renstra Kemenperin

Perjanjian Kinerja BPPI

IKK Renstra PPPIHLH Perjanjian Kinerja

PPPIHLH TA 2018

Realisasi Sasaran Strategis (SS)

Indikator Sasaran Strategis (IKKS)

Sasaran Strategis (SS)


Sasaran Strategis

(SS)

IKU (%)

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif

Penetapan standar industri hijau

Penetapan standar industri hijau

17 % Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal

5,7 Tersedianya kebijakan penurunan emisi GRK sektor industri

Implementasi Konservasi dan Diversifikasi Energi di Sektor Industri sebanyak 2 Pedoman

Tersedianya kebijakan penurunan emisi GRK sektor industri

Implementasi Konservasi dan Diversifikasi Energi di Sektor Industri sebanyak 2 Pedoman

2 Pedoman

Pengembangan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri sebanyak 1 Dokumen

Pengembangan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri sebanyak 1 Dokumen

1 Dokumen

Kajian Pengelolaan Limbah Industri Tekstil dan plastik sebanyak 1 dokumen

Kajian Pengelolaan Limbah Industri Tekstil dan plastik sebanyak 1 dokumen

1 Dokumen






PPPIHLH TA 2018





Sasaran Strategis

(SS)

IKU (%)

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sektor Industri sebanyak 1 dokumen

Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sektor Industri sebanyak 1 dokumen

1 Dokumen

Penyusunan penurunan emisi GRK di sektor IPPU dan Limbah Industri sebanyak 1 dokumen

Penyusunan penurunan emisi GRK di sektor IPPU dan Limbah Industri sebanyak 1 dokumen

1 Dokumen

Industri berorientasi ekspor

60 Tersedianya infrastruktur industri hijau

Penyusunan Standar Industri Hijau sebanyak 4 RSIH

Tersedianya infrastruktur industri hijau

Penyusunan Standar Industri Hijau sebanyak 4 RSIH

5 RSIH

Sertifikasi Industri Hijau sebesar 6 perusahaan industri

Sertifikasi Industri Hijau sebesar 6 perusahaan industri

9 Perusaha

an industri






PPPIHLH TA 2018





Sasaran Strategis

(SS)

IKU (%)

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib

5,0 Penyusunan Kebijakan Implementasi Konvensi Internasional di Sektor Industri sebanyak 1 dokumen

Penyusunan Kebijakan Implementasi Konvensi Internasional di Sektor Industri sebanyak 1 dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Kebijakan Konservasi Air di sektor industri sebanyak 1 dokumen

Penyusunan Kebijakan Konservasi Air di sektor industri sebanyak 1 dokumen

1 Dokumen

Industri manufaktur yang memenuhi Standar Industri Hijau

0,5 Terlaksananya Kerjasama dan sosialisasi penerapan Industri Hijau

Jumlah kerjasama dalam pengembangan industri hijau sebesar 1 Kerjasama

Terlaksananya Kerjasama dan sosialisasi penerapan Industri Hijau

Isu-isu nasional dan internasional terkait penerapan industri hijau yang teridentifikasi sebanyak 1 Laporan

1 Laporan






PPPIHLH TA 2018





Sasaran Strategis

(SS)

IKU (%)

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penetapan Standar Industri Hijau

17

Dokumen Rencana Kerja,Program dan Evaluasi yang disusun sebanyak 1 dokumen

1 Dokumen

Kepuasan Pelanggan

3,6

Tingkat maturitas satker di lingkungan BPPI mencapai level 3

82 Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pelaporan

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dan dokumen perencanaan

Produk industri yang dikuasai teknologinya

5

Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai

61


Realisasi kinerja Puslitbang IHLH pada tahun 2018 sesuai perjanjian kinerja tahun 2018 secara

keseluruhan telah mencapai target. Dari tabel tersebut di atas telah disusun Rencana Aksi sebagai

berikut :

Tabel III-2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Implementasi

Konservasi dan

Diversifikasi Energi di

Sektor Industri

2 Pedoman 15

Rapat Persiapan, Rapat

Koordinasi dengan Stake

Holder dan Survei Awal dan

FGD Penetapan Metode



Sektor Industri.

45

Survei dan FGD



Sektor Industri

75

Survei dan FGD



Sektor Industri

100

Workshop dan FGD

Pengolahan Data



Sektor Industri, FGD

Pengolahan Data



Sektor Industri, dan

Penyusunan Laporan



Sektor Industri

Pengembangan Profil

Emisi Gas Rumah Kaca

Sektor Industri

1 Dokumen 9

Persiapan Kegiatan, Rapat

koordinasi dan Rapat

Teknis, Pengumpulan data

dan informasi, Monitoring

Inventarisasi Emisi GRK di

Industri

32





Penyusunan Profil Enisi

GRK Sektor Industri

71





Penyusunan Profil Emisi


Bimbingan Teknis

Penghitungan dan

Pelaporan Emisi GRK di

Sektor Industri

100






Kegiatan

Kajian Pengelolaan

Limbah Industri Tekstil1 Dokumen

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan di Sektor

Industri

1 Pedoman 3

Penyusunan rencana kerja

dan koordinasi dengan K/L

dan instansi terkait,





menyusun rancangan

regulasi.

20




instansi terkait dan

menyusun rancangan

regulasi.

60





menyusun rancangan

regulasi

100





penyusunan laporan.

Penyusunan

penurunan emisi GRK

di sektor IPPU dan

Limbah Industri

1 Dokumen 3


kegiatan dan Rapat

Koordinasi

20 Konsinyering dan

Koordinasi55 Koordinasi 100



koordinasi, dan Pencetakan



Implementasi

Konvensi Internasional

di Sektor Industri

1 Dokumen 5Persiapan pelaksanaan

kegiatan, Rapat Koordinasi26


Koordinasi65


Koordinasi100



koordinasi, Pencetakan



Konservasi Air di

sektor industri1 Dokumen 3

Persiapan kegiatan, Rapat

koordinasi dan rapat teknis

dan Pengumpulan data dan

informasi

20



Manajemen Air

60



Manajemen Air

100



Manajemen Air dan


Unit Organisasi: Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup


Rencana Aksi


1 Tersedianya

Kebijakan

Penurunan Emisi

GRK

Anggaran di blokir


Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Antara

(%)

Rencana Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan Standar

Industri Hijau 4 RSIH 10

Persiapan kegiatan

penyusunan Standar

Industri Hijau (SIH), studi

literatur dan pencarian

benckmark dan

Pembentukan tim teknis

dan penunjukkan

Narasumber.

55

survey dalam rangka

kelengkapan data teknis,

Keterangan penyusunan

rancangan SIH dan rapat

FGD tim teknis

83

Rapat FGD tim teknis, rapat

FGD tim teknis

(Prakonsensus), rapat FGD

tim teknis (Konsensus)

100

rapat FGD tim teknis, rapat

FGD Pra Konsensus dan

Konsensus dan Penyusunan

Laporan Akhir dan Evaluasi

Kegiatan

Sertifikasi Industri

Hijau

6 Perusahaan

Industri

Tersertifikasi

12


kegiatan Sertifikasi Industri

Hijau, lanjutan

pembahasan Draft Permen

Tata Cara Sertifikasi

Industri Hijau, Koordinasi

dengan LSIH terkait

rencana pelaksanaan


dan Rapat pembahasan

draft awal Tim Penilain dan

Pengawas LSIH serta

penerimaan berkas calon

LSIH

53

Koordinasi dengan LSIH

terkait rencana

pelaksanaan Sertifikasi

Industri Hijau dan Rapat

pembahasan draft awal Tim

Penilain dan Pengawas LSIH

serta penerimaan berkas

calon LSIH, Pemilihan calon

peserta Sertifikasi Industri

Hijau, pembahasan draft

Permen Tim Penilai dan

Pengawas LSIH serta

assesment calon LSIH

90Proses Sertifikasi Industri

Hijau100

Evaluasi hasil Sertifikasi

Industri Hijau, rekomendasi

dan tindak lanjut hasil


serta pembuatan laporan

akhir

Isu-isu nasional dan

internasional terkait

penerapan industri

hijau yang

teridentifikasi

1 Laporan 15Perencanaan, identifikasi

dan koordinasi40

Koordinasi dan menghadiri


uan internasional

80

Koordinasi dan

pelaksanaan forum

koordinasi, menghadiri


uan internasional

100Koordinasi, evaluasi, dan

penyusunan laporan

Dokumen Rencana

Kerja,Program dan

Evaluasi yang disusun

1 Dokumen 15

Pengumpulan dan

Penyusunan usulan

Rencana Kegiatan dan

Program Tahun 2019,

Penyusunan Dokumen

Kinerja 2018 ,Laporan

Kinerja Tahun 2017,

Laporan PP 39 Triwulan I

60

Penyusunan Rencana Kerja


indikatif Tahun 2019,

penyusunan Laporan PP 39

Triwulan II

90

Penyusunan dan

pembahasan Rencana Kerja


alokasi Tahun 2019 dan

penyusunan laporan PP

Triwulan III

100

Penyusunan dan Finalisasi

Rencana Kerja dan

Anggaran sesuai pagu

defenitif Tahun 2019,

Penyusunan Laporan PP 39

Triwulan IV


Rencana Aksi


2 Tersedianya

Infrastruktur

Industri Hijau

3 Terlaksananya

Kerjasama dan

sosialisasi

penerapan

Industri Hijau

Pada tahun 2018 Puslitbang IHLH melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran

strategis dengan 11(sebelas) indikator kinerja. Dalam pelaksanaannya, setiap triwulan

dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, e-

monitoring, dan ALKI. Adapun Adapun capaian Perjanjian Kinerja yang telah per triwulan

dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:


Tabel III-3 Capaian Perjanjian Kinerja Puslitbang IHLH Tahun 2018

No Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

Rencana Aksi


S(%) R(%) S(%) R(%) S(%) R(%) S(%) R(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Tersedianya Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca


2 Pedoman

2 Pedoman

100 25 25 50 50 75 75 100 100


1 Dokumen

1 Dokumen

100 25 25 50 50 75 75 100 100


1 Dokumen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 Dokumen

1 Dokumen

100 25 25 50 50 75 75 100 100


1 Dokumen

1 Dokumen

100 25 25 50 50 75 75 100 100


1 Dokumen

1 Dokumen

100 25 25 50 50 75 75 100 100


1 Dokumen

1 Dokumen

100 25 25 50 50 75 75 100 100

2 Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau


4 RSIH 6 RSIH 150 25 25 50 50 75 75 100 100


6

Perusahaa

n Industri

Tersertifik

asi

9 Perusahaan Industri Tersertifik

asi

150 25 25 50 50 75 75 100 100

3 Terlaksananya Kerjasama dan sosialisasi penerapan Industri Hijau


1 Laporan 1 Laporan 100 25 25 50 50 75 75 100 100


1

Dokumen

1

Dokumen

100 25 25 50 50 75 75 100 100


Berdasarkan anggaran, kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup Tahun 2018, telah disusun 5 (Lima) output kegiatan sebagai berikut :

1. Penghargaan Industri Hijau

2. Kebijakan Penurunan Emisi GRK

3. Infrastruktur Industri Hijau

4. Kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau

5. Layanan Perkantoran

Berdasarkan output dan komponen kegiatan di atas telah disusun Sasaran Strategis yang

menjadi prioritas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan

Hidup yang tertuang dalam Penetapan Kinerja TA. 2018 Puslitbang Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup.

Capaian dari indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2017 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

a. Indikator Kinerja I.1 : Implementasi Konservasi dan Disversifikasi Energi di Sektor

Industri

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Implementasi Konservasi dan Disversifikasi Energi di Sektor Industri

Pedoman 2 2 100

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada tahun 2018 telah dilakukan penyusunan pedoman konservasi dan diversifikasi energi

untuk 2 sub sektor industri yaitu industri tekstil dan baja. Dari hasil kajian selama kurun

waktu tahun 2011-2018 telah disusun 8 (delapan) pedoman konservasi dan diversifikasi

energi untuk 8 (delapan) sub sektor industri yaitu pada tahun 2011 telah disusun pedoman

untuk industri keramik, pada tahun 2012 telah disusun pedoman untuk industri pupuk, tahun

2014 telah disusun pedoman untuk industri tekstil dan kimia, pada tahun 2015 telah disusun

pedoman di industri makanan minuman serta pada tahun 2017 sudah disusun pedoman

untuk industri semen dan kertas.

Penerapan Sistem Manajemen Energi (SME) di perusahaan industri merupakan bagian yang

tak terpisahkan dalam upaya peningkatan daya saing khususnya di industri tekstil. Hasil

berbagai riset yang dilakukan, pelaksanaan SME yang baik berpotensi memberikan

penghematan energi sebesar 2%-5% bahkan dapat lebih besar tergantung pada kondisi


eksisting industri. Pada prinsipnya, penerapan SME mengacu pada konsep PDAC (plan, do,

check, action).

Beberapa contoh implementasi dari setiap tahapan Sistem Manajemen Energi termasuk

perencanaan, hasil audit energi dan implementasi penghematan energi diperoleh

berdasarkan hasil pengumpulan data di PT Ispatindo dan hasil audit energi di beberapa

pabrik baja yang pernah dilakukan. Terdapat berbagai potensi penghematan energi yang

dapat dilakukan melalui perbaikan sistem manajemen operasi, modifikasi proses, aplikasi

perangkat pengendalian operasi maupun penggantian peralatan. Besarnya peluang

penghematan energi serta manfaat yang akan diperoleh, penerapan SME merupakan hal

yang perlu dilakukan secara berkelanjutan

Pedoman impelementasi sistem manajemen energi di sub sektor Industri Baja dan Tekstil ini

diharapkan dapat menjadi pegangan dan memberikan arahan bagi pelaku usaha pabrik baja

dan tekstil di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam

pengelolaan energi sampai pada level divisi/peralatan proses.

b. Kendala

Pada tahun 2018 ada kebijakan pemblokiran anggaran dari kementerian keuangan yang

berimbas pada pelaksanaan kegiatan, sehingga jumlah stake holder khususnya industri

terkait yang dilibatkan menjadi terbatas. Selain itu jadwal pelaksanaan rapat, FGD atau

Workshop sering berbenturan dengan kegiatan stake holder terkait

c. Rekomendasi

Diharapkan ke (8)delapan sub sektor industri agar menerapkan Sistem Manjemen Energi

(SME) di industri masing-masing sesuai dengan kebijakan dari kementerian ESDM terkait

dengan PP No. 70 Tahun 2009 tentang pelaksanaan manajemen energi.

b. Indikator Kinerja I.2 : Pengembangan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)


Dokumen 1 1 100



Pada tahun 2018 telah dilakukan penyusunan profil emisi GRK di 4 sub sektor industri yang

menggambarkan kondisi penurunan emisi GRK dengan menggunakan data base year tahun

2010.

b. Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan dijumpai kendala yaitu kesulitan dalam pengumpulan data

aktifitas yang bisa dipastikan validitasnya.

c. Rekomendasi

Perlu adanya pengembangan yang lebih optimal untuk sistem pelaporan online emisi GRK.

c. Indikator Kinerja I.3 : Kajian Pengelolaan Limbah Industri Tekstil


(%) Kajian Pengelolaan Limbah Industri Tekstil

Dokumen 1 0 0


Pada tahun 2018 ada kebijakan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan dimana

untuk kegiatan Kajian Pengelolaan Limbah Industri Tekstil seluruh anggaran kegiatan

diblokir sehingga tidak dapat digunakan. Walaupun sudah dilakukan upaya untuk membuka

blokir anggaran, pada akhirnya anggaran kegiatan tersebut tidak dapat dicairkan. Hal ini

mengakibatkan tidak tercapainya salah satu indikator kinerja dari sasaran strategis

tersedianya kebijakan penurunan emisi GRK.

b. Kendala

Kebijakan pemblokiran anggaran dari kementerian keuangan menyebabkan kegiatan tidak

dapat dilaksanakan sehingga tidak bisa menghasilkan output yang direncanakan.

c. Rekomendasi

Kegiatan Kajian Pengelolaan Limbah Industri Tekstil dapat diusulkan untuk tahun

berikutnya dengan lebih memperkuat penjelasan urgensi kegiatan dan data dukung yang

dibutuhkan untuk meyakinkan tim penelaah dari Kementerian Keuangan sehingga anggaran

tidak mengalami pemblokiran


d. Indikator Kinerja I.4 : Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sektor Industri

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)


Dokumen 1 1 100


Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rapat koordinasi untuk membahas draft kebijakan

dan beberapa kasus lingkungan, koordinasi dengan instansi dan industri, workshop

pemulihan DAS Citarum oleh sektor industri, dan penyusunan laporan.

b. Kendala


berimbas pada pelaksanaan kegiatan, sehingga jumlah stake holder khususnya industri

terkait yang dilibatkan menjadi terbatas.

c. Rekomendasi

Diperlukan peningkatan koordinasi antara instansi dan industri terkait .

e. Indikator Kinerja I.5 : Penyusunan penurunan emisi GRK di sektor IPPU dan Limbah

Industri


(%) Penyusunan penurunan emisi GRK di sektor IPPU dan Limbah Industri

Dokumen 1 1 100


Pada tahun 2018 telah terlaksana bimbingan teknis penghitungan emisi gas rumah kaca dan

identifikasi upaya aksi mitigasi GRK untuk sektor IPPU yaitu industri semen yang baru

beroperasi dan sector limbah industri di industri pengolahan kelapa sawit, industri tapioca

dan industri pengolahan buah.

Selain itu juga telah dilakukan penyusunan rekomendasi kebijakan dan aksi penurunan

emisi GRK untuk sektor IPPU dan limbah cair industry dalam mendukung target Nationally

Determined Contribution (NDC) tahun 2030.


b. Kendala

Adanya pemotongan anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian pelaksanaan

kegiatan

Kurangnya keterlibatan direktorat teknis pembina industri dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan.

c. Rekomendasi

Agar membuat perencanaan kegiatan yang lebih matang dan intensif dengan melibatkan

direktorat teknis pembina industri dan asosiasi industri sehingga dapat menemukan win-win

solution lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan.

f. Indikator Kinerja I.6 : Penyusunan Kebijakan Implementasi Konvensi Internasional di

Sektor Industri


(%)


Dokumen 1 1 100


Pada tahun 2018 telah teridentifikasi kesiapan industri dalam implementasi konvensi

Minamata khususnya dalam hal pengurangan dan penghapusan merkuri. Disamping itu juga

telah terlaksana koordinasi dengan industri yang masih menggunakan merkuri dalam proses

produksinya maupun industri yang menggunakan merkuri sebagai komponennya.

Pada tahun 2018 juga telah disususn draft Rencana Aksi Nasional terkait target Pengurangan

dan Penghapusan Merkuri sektor industri. Selain itu juga sudah dikoordinasikan dengan

melibatkan industry AC, industri refrigerator, dan industri foam untuk mengidentifikasi

kesiapan industry terhadap rencana ratifikasi Amandemen Kigali khususnya dalam

penghapusan penggunaan Hydroflourocarbon (HFC)

b. Kendala

Karena adanya perubahan dan perkembangan terkait amandemen Kigali serta belum ada

paying hokum untuk ratifikasi Amandemen Kigali sehingga Revisi Peraturan Menteri


Perindustrian No 41 Tahun 2014 tentang Larangan Penggunaan Hydrochlorofluorocarbon

(HCFC) di BidangPerindustrian masih belum dapat dilaksanakan.

c. Rekomendasi

Diperlukan Kerjasama yang lebih intensif dengan direktorat pembina industri dan asosiasi

industri sehingga dapat menemukan win-win solution lebih cepat dan sesuai dengan

kebutuhan

g. Indikator Kinerja I.7 : Penyusunan Kebijakan Konservasi Air di sektor industri


(%)


Dokumen 1 1 100


Pada tahun 2018 telah dilakukan penyusunan dokumen RIA (Regulatory Impact Analysis)

terhadap Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perusahaan industri yang wajib

melakukan manajemen air. Kajian ini diperlukan untuk menyediakan secara terperinci dan

sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru untuk menilai apakah kemungkinan

peraturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dokumen Regulatory Impact Assessment (RIA) merupakan salah satu dasar atau prasyarat

dalam penyusunan rancangan peraturan menteri perindustrian. Dokumen RIA tersebut

menjelaskan proses analisa dasar kebutuhan, alternatif solusi, dan potensi dampak

penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Perusahaan Industri yang Wajib

Melakukan Manajemen Air.

Berdasarkan kajian analisis dampak regulasi dengan menggunakan metode Regulatory

Impact Analysis (RIA), diperoleh kesimpulan bahwa Kementerian Perindustrian perlu

segera merumuskan dan menetapkan peraturan turunan dan kebijakan tentang manajemen

air di sektor industri agar dapat menjawab berbagai tantangan internal dan eksternal dalam

hal pengelolaan sumber daya air dalam proses produksi yang perlu dilakukan oleh

perusahaan industri yang selama ini belum diatur tata caranya.

b. Kendala

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perusahaan industri yang wajib melakukan

manajemen air yang telah disusun sebelumnya harus mengacu pada RUU tentang Sumber


Daya Air yang sampai sekarang belum diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai instansi yang berwenang. Hal ini berimbas pada

tertundanya penerbitan Permenperin dimaksud.

c. Rekomendasi

Kementerian Perindustrian kiranya dapat segera melakukan konsolidasi dengan insitusi

(K/L) terkait untuk menyempurnakan usulan RUU SDA yang berkaitan dengan sektor

industri dan memperbaiki kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal

sebagaimana yang diajukan dalam kajian RIA ini.

2. Sasaran Kegiatan 2 : Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau

a. Indikator Kinerja II.1 : Penyusunan Standar Industri Hijau


(%)

Penyusunan Standar Industri Hijau Dokumen 1 1 100


Pada tahun 2018 dari target sebanyak 4 Rancangan Akhir Standar Industri Hijau (RASIH),

dapat terealisasi sebanyak 5 RASIH, yaitu:

1. Produk makanan ringan

2. Cat berbasis air

3. Cat berbasis pelarut organik

4. Silencer material (felt)

5. Silencer

Jumlah ini menambah total jumlah SIH yang telah disusun, yaitu sebanyak 32. Hal ini dapat

terlaksana karena adanya:

1. Kesadaran dan keinginan dari perusahaan industri untuk memiliki SIH yang menjadikan proses

penyusunan berjalan lancar dan optimal.

2. Dukungan dari asosiasi dan direktorat pembina dapat memperkaya data-data yang

diperlukan dalam proses penyusunan.

b. Kendala

Pada tahun 2018, terdapat suatu kendala yang membuat proses penyusunan RSIH Kelapa

Sawit menjadi terhambat. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan dari Asosiasi dan


beberapa perusahaan industri yang membuat proses penyusunan RSIH menjadi terhambat.

Meskipun telah dijelaskan mengenai latar belakang dan manfaat dari perumusan ini, namun

pihak-pihak tersebut masih beranggapan bahwa SIH ini nantinya akan menghambat proses

produksi perusahaan, sehingga diputuskan untuk menghentikan proses perumusannya.

c. Rekomendasi

Sebelum dilakukan FGD Tim Teknis, perlu dilakukan sosialisasi kepada asosiasi dan

perusahaan industri yang komoditinya akan dibuat SIH untuk melihat keberterimaan dari

perusahaan dan asosiasi.

b. Indikator Kinerja II.2 : Sertifikasi Industri Hijau


(%) Sertifikasi Industri Hijau Perusahaan

Industri 6 9 150


Pada tahun 2018 ini telah dilaksanakan Sertifikasi Industri Hijau kepada 11 (sebelas)

perusahaan industri yang dilakukan oleh 7 (tujuh) Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

(LSIH). Pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau menggunakan 7 (tujuh) komoditi Standar

Industri Hijau yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian

Hasil sertifikasi tersebut menyatakan bahwa 9 (sembilan) perusahaan industri memenuhi

SIH sesuai komoditinya dan dapat diberikan Sertifikat Industri Hijau oleh LSIH yang

bersangkutan. Sertifikat Industri Hijau yang dikeluarkan oleh LSIH diberikan kepada

perusahaan industri berbarengan dengan penyerahan Penghargaan Industri Hijau yang

dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Ruang Garuda Lantai 2 Gedung

Kementerian Perindustrian.


b. Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi industri hijau didapatkan beberapa kendala antara

lain :

1. Terbatasnya jumlah auditor industri hijau yang ada, sehingga mendorong LSIH untuk

melakukan subkontrak dengan auditor industri hijau yang tidak berasal dari LSIH yang

bersangkutan. Hal ini berdampak pada pengaturan jadwal seertifikasi industri hijau.

2. Terbatasnya jumlah Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan

sertifikasi industri hijau terbatas hanya untuk 7 (tujuh) komoditi tersebut

3. Terdapat 2 (dua) perusahaan industri yang mengundurkan diri dari proses sertifikasi

industri hijau tahun 2018. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang bersangkutan

sedang melakukan penambahan volume produksi sehingga proses produksi yang

dilaksanakan dalam kondisi belum stabil. Sedangkan perusahaan industri yang lainnya

menyatakan bahwa teknologi yang mereka gunakan saat ini belum bisa mencapai salah

satu batasan di dalam Standar Industri Hijau

c. Rekomendasi

- Perlu diadakan pertemuan dengan perusahaan industri penerima sertifikat industri

hijau dan LSIH yang bersangkutan terkait tindak lanjut dari penyerahan sertifikat

tersebut, termasuk penggunaan logo industri hijau yang sudah dapat digunakan oleh

perusahaan industri.

- Perlu dilakukan sosialisasi terkait Sertifikasi Industri Hijau, karena mulai tahun 2019

skema Sertifikasi Industri Hijau sudah dapat dilakukan oleh perusahaan dengan

melakukan permohonan secara mandiri kepada LSIH yang ada

- Perlu dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi terkait pengusulan

penetapan 2 (dua) LSIH baru, karena akan berdampak pada Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 41 tahun 2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang

didalamnya telah menetapkan 14 LSIH

- Perlu peningkatan kompetensi auditor industri hijau yang sudah ada serta

penambahan jumlah auditor industri hijau

- Perlu percepatan penetapan Rancangan Akhir Standar Industri Hijau (RASIH) yang

sudah ada untuk menjadi Peraturan Menteri Perindustrian, sehingga ruang lingkup

pelaksanaan sertifikasi industri hijau bisa menjadi lebih luas


- Perlu dilakukan evaluasi terhadap beberapa parameter di dalam SIH terkait

kemampuan perusahaan industri dalam proses pemenuhannya

- Perlu adanya insentif/reward bagi perusahaan industri yang mendapatkan sertifikat

industri hijau, sehingga dapat memotivasi perusahaan industri untuk menerapkan

industri hijau

3. Sasaran Kegiatan 2 : Terlaksananya Kerjasama dan sosialisasi penerapan Industri Hijau

a. Indikator Kinerja III.1 : Isu-isu nasional dan internasional terkait penerapan industri hijau

yang teridentifikasi


(%)


Laporan 1 1 100


Pada tahun 2018 Puslitbang IHLH ikut serta dalam beberapa forum internasional terkait

pengembangan industri hijau yaitu:

1. 8th Regional 3R Forum in Asia and The Pacific diselenggarakan atas kerjasama antara

Kementerian Perumahan dan Urusan Perkotaan India, Kementerian Lingkungan hidup

Jepang, United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) serta United

Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). Tema yang diusung

dalam pertemuan ini adalah Achieving Clean Water, Clean Land and Clean Air through

3R and Resources Efficiency – A 21st Century Vision for Asia-Pacific Communities.

Tujuan diadakannya pertemuan ini adalah

- Mendiskusikan implementasi kebijakan 3R dalam konteks mencapai clean land,

clean water dan clean air;

- Mendiskusikan peluang implementasi 3R dan strategi pengembangan circular

economy untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan air (kontribusi untuk SDG

nomor 6), mencapai penurunan polusi udara dan emisi GRK (kontribusi untuk SDG

nomor 11 dan 13), serta mencegah degradasi fisik dan kimia dari tanah (kontribusi

untuk SDG nomor 15);


- Mendiskusikan pilihan teknologi untuk menangani masalah pengelolaan limbah

(limbah elektronik, limbah kimia, limbah B3, sampah plastik, dll);

- Mendiskusikan peran 3R dan circular economy dalam upaya menghijaukan industri

kecil dan menengah serta meningkatkan produktivitas;

- Mendiskusikan peluang pendanaan dan investasi untuk penerapan 3R

- Mengevaluasi perkembangan, prakarsa, pencapaian, serta praktik terbaik dalam

implementasi Deklarasi Ha Noi 3R – Sustainable 3R Goals for Asia and the Pacific

2013-2023

2. Kunjungan Lapangan tentang Manajemen Sumber Daya Air, Limbah Padat dan

Teknologi Pembersihan di Southern China Bayside Cities (Shenzhen dan Xiamen)

pada tanggal 26 – 31 Juli 2018.

Tujuan dari pelaksanaan kunjungan yaitu:

- Melakukan observasi dan pembelajaran tentang restorasi sungai di Republik Rakyat

China untuk diimplementasikan dalam mendukung program restorasi sungai Citarum

di Jawa Barat;

- Menghadiri seminar tentang Comprehensive Water Strategy in the Citarum

Watershed di Shenzen dan Xiamen;

- Melakukan kunjungan ke beberapa lokasi terkait Science and Technology Pilot

Platform for Clean Technology, waste to energy and grey water treatment facility

Tindak lanjut dari pelaksanaan kunjungan tersebut:

a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan melaksanakan diskusi lebih

lanjut dengan pemangku kepentingan terkait mengenai hasil penelitian “Rencana

Manajemen Air yang Komprehensif di Jakarta, Bandung dan DAS Citarum” yang

telah dilakukan oleh Prof Wang Hao selaku inisiator yang mewakili One Belt One

Road Environmental Cleaning Technology (Shenzhen)

b. Pemerintah Indonesia membuka peluang kerjasama lebih lanjut dengan Pemerintah

Tiongkok khususnya terkait dengan penanganan DAS Citarum

b. Kendala


berimbas pada pelaksanaan kegiatan khususnya belanja perjalanan dinas luar negeri,


sehingga jumlah forum internasional terkait pengembangan industri hijau yang bisa dikuti

menjadi terbatas.

c. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan kegiatan forum kordinasi nasional dan internasional diperlukan

kordinasi dan penguatan kerjasama dengan instansi terkait.

b. Indikator Kinerja III.2 : Dokumen Rencana Kerja, Program dan Evaluasi yang disusun


(%) Dokumen Rencana Kerja,Program dan Evaluasi yang disusun

Dokumen 1 1 100


Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan sekretariat BPPI

terkait penyusunan kegiatan dan anggaran TA. 2018, rapat koordinasi, konsinyering

penyusunan program, rapat-rapat pembahasan dengan Rocana, Bappenas dan Ditjen

Anggaran.

Pagu anggaran yang didapat oleh Pusat Industri Hijau adalah sebesar Rp 7.765.000.000,-

(tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) meningkat 3,4 % dari tahun

sebelumnya yaitu Rp 7.507.461.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh juta empat ratus enam

puluh satu ribu rupiah) yang mengalami pemotongan sebesar 2.500.000.000,- atau sekitar

33,3 % dari pagu awal.

b. Kendala

Walaupun target output telah tercapai, masih terdapat hambatan dalam penyusunan kertas

kerja RKAK-L Tahun 2018 yaitu adanya reorganisasi Kementerian Perindustrian yang salah

satunya berupa perubahan nomenklatur nama unit kerja beserta nama kegiatan, dimana

perubahan tersebut baru selesai menjelang batas waktu penyusunan RKAKL pagu defenitif

sehingga tenggang waktu untuk penyesuaian RKAK-L teramat singkat dan kurang matang.

c. Rekomendasi

Untuk tahun berikutnya indikator kinerja dokumen rencana kerja, program dan evaluasi

yang disusun sebaiknya diletakkkan pada sasaran strategis terpisah sesuai dengan Reviu

Rencana Strategis Puslitbang IHLH yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dan

penganggaran


3.1.2 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan RPJMN (2015-2018)


Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 Badan

Penelitian dan Pengembangan Industri ada sasaran strategis yaitu Expo dan pemberian

penghargaan terhadap inovasi produk-produk industri dengan 2 (dua) indikator kinerja

yang terdiri dari Jumlah industri yang mengikuti expo produk-produk industri hijau di

dalam dan luar negeri serta Jumlah industri yang memperoleh informasi benefit

penerapan industri hijau.

Pada tahun 2015 untuk indikator kinerja Jumlah industri yang mengikuti expo produk-

produk industri hijau di dalam dan luar negeri sebanyak 13 industri dari yang ditargetkan

12 industri. Sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah industri yang memperoleh

informasi benefit penerapan industri hijau, realisasi sebesar 322 perusahaan industri dari

350 yang ditargetkan

Mulai tahun 2016 Sasaran strategis ini tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran

untuk melaksanakan kegiatan terkait.

b. Kendala

Pagu anggaran yang terbatas dan tingkat prioritas kegiatan menjadi kendala dalam

pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyelenggaraan expo atau pameran penerapan

industri hijau.

c. Rekomendasi

Untuk RPJMN 2020-2024 perlu dilakukan reviu ulang atas sasaran strategis yang lebih

tepat dan relevan untuk Pusat Industri Hijau


Tabel III-4 Evaluasi RPJMN BPPI Tahun 2015-2019

Nama K/L : Kementerian Perindustrian

Anggaran

(2018)

2019

T R T R T R T R T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

- Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

Meningkatnya RSNI RSNI 100 120 100 102 100 95 100 100

Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI Regulasi 14 27 10 35 10 19 10 10

Semula: Tersusunnya skema sertifikasi mutu produk Skema 6 7 6 6 6 5 6 6

Terlaksananya pengawasan SNI Laporan 3 3 3 3 3 3 3 3

- Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Jumlah industri yang mengikuti expo produk-produk industri hijau di

dalam dan luar negeri

Industri 12 13 - - - - - -

Jumlah industri yang memperoleh informasi benefit penerapan industri

hijau

Industri 350 322 105 105 - - - -

- Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

Jumlah Perusahaan/Balai yang mengikuti expo tingkat nasional Perusahaan/

Balai

6 9 6 23 6 10 6 6

Jumlah Perusahaan yang mendapatkan penghargaan Rintisan

Teknologi Industri

Perusahaan - - 6 8 - - 6 -

EVALUASI RPJMN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015-2019

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

NoPROGRAM/

KEGIATANSASARAN INDIKATOR SATUAN

Target dan Capaian Indikator Kinerja

2015 2016 2017

(Rp. Miliar)

2018

Expo dan pemberian

penghargaan terhadap inovasi

produk-produk industri

Expo dan pemberian

penghargaan terhadap inovasi

produk-produk industri


3.1.3 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (2015-2018)


Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019, capaian kinerja yang dapat terealiasi ditunjukan

pada tabel III-9


Tabel III -5 Capaian Renstra Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Satuan Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Tersedianya Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri 5 5 5 5 4 80% 5

- Pedoman Implementasi Konservasi dan Disversifikasi Energi di Sektor Industri

Pedoman 2 2 2 2 2 100% 2

- Sistem, kebijakan dan jumlah SDM yang kompeten dalam pelaporan data aktivitas dan penghitungan emisi GRK sektor industri

Dokumen 1 1 1 1 1 100% 1

- Penyusunan Pedoman Daur Ulang Limbah Plastik/tekstil Sektor Industri Dokumen 1 1 1 0 0 0 1

- Penyusunan dokumen pengelolaan limbah industri Dokumen 1 1 1 1 1 100% 1

- Penyusunan upaya penurunan emisi GRK di sektor IPPU dan Limbah Industri i

Dokumen 1 1 1 1 1 100% 1

Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau 4 4 4 4 4 100% 4

- Jumlah rancangan Standar Industri Hijau dan Finalisasi Standar Industri Hijau RSIH 4 4 4 4 1 125 % 5

- Jumlah Perusahaan /Industri yang tersertifikasi Standar Industri Hijau Perusahaan Industri

4 5 5 6 9 150% 6

- Penyusunan Kebijakan Implementasi Konvensi Internasional di Sektor Industri

Dokumen 1 1 1 1 1 100% 1

- Penyusunan Pedoman Konservasi Air di Sektor Industri Dokumen 1 1 1 1 1 100% 1

Terlaksananya Kerjasama dan sosialisasi penerapan Industri Hijau 1 1 1 1 1 100% 1

- Isu-isu nasional dan internasional terkait penerapan industri hijau yang teridentifikasi

Laporan 1 1 1 1 1 100% 1

- Jumlah Partisipasi dan keikutsertaan dalam forum rapat internasional terkait pengembangan industri hijau

Forum 2 2 2 2 2 100% 2

Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pelaporan 1 1 1 1 1 100% 1

- Jumlah program dan rencana kerja teknis yang disusun Dokumen 1 1 1 1 1 100% 1

Meningkatnya kualitas layanan perkantoran 1 1 1 1 1 100% 1

- Jumlah laporan penggunaan anggaran operasional perkantoran Laporan 1 1 1 1 1 100% 1


Berdasarkan hasil capaian kinerja Renstra Tahun 2015-2019 maka secara umum realisasi

kegiatan sudah mencapai target yang direncanakan. Meskipun pada tahun 2018 ada salah satu

indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada sasaran strategis tersedianya kebijakan

penurunan emisi GRK sektor industri yaitu kajian pengelolaan limbah industri plastik/tekstil. Hal

ini disebabkan adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena anggaran sepenuhnya

diblokir.

Selain itu mulai tahun 2018 kegiatan belanja modal seperti pengadaan peralatan fasilitas

perkantoran, peralatan pengolah data dan komunikasi sudah diserahkan ke sekretariat BPPI dan

tidak dikelola oleh unit kerja.

Berdasarkan reorganisasi Kementerian Perindustrian yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018, maka unit organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan

Industri Hijau dan Lingkungan Hidup berubah nomenklaturnya menjadi Pusat Industri Hijau.

Konsekuensinya, Rencana Strategis organisasi harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi

yang baru.

b. Kendala

Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua kegiatan yang ada pada Rencana Strategis

Tahun 2015-2019 dapat dilaksanakan dan dibiayai. Ada kegiatan seperti capacity building

industri hijau berupa pelatihan untuk auditor industri hijau, pelatihan auditor energi, expo dan

pameran perapan industri hijau tidak dapat dilaksanakan.

c. Rekomendasi

Untuk menindak lanjuti perubahan nomenklatur organisasi maka harus segera dilakukan

penyesuaian Rencana Strategis Pusat Industri Hijau dengan tetap memperhatikan dan memuat

sasarna strategis dan indikator kinerja serta pencapaian kinerja yang ada di dokumen Renstra

sebelumnya


3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan rencana kinerja, pada tahun 2018 telah dianggarkan pagu

sebesar Rp 5.007.461.000,- (Lima miliyar tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu

rupiah), dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel III-6 Realisasi anggaran per komponen Tahun 2018

No Ouput/Komponen Pagu Realisasi

Total %

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

1861 Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

5.007.461.000 4.822.929.000 96,31

001 Penghargaan Industri Hijau 590.000.000 586.923.000 99,48

051 Penghargaan Industri Hijau 590.000.000 586.923.000 99,48

002 Kebijakan Penurunan Emisi GRK 1.633.000.000 1.549.426.000 94,88

051 Implementasi Konservasi dan Diversifikasi Energi di Sektor Industri

653.600.000 648.620.000 99,24

052 Pengembangan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri

272.100.000 259.622.000 95,41

053 Kajian Pengelolaan Limbah Industri Tekstil

0 0 0

054 Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sektor Industri

306.200.000 260.878.000 85,20

055 Penyusunan penurunan emisi GRK di sektor IPPU dan Limbah Industri

401.100.000 380.305.000 94,82

003 Infrastruktur Industri Hijau 1.702.000.000 1.623.094.000 95,36

051 Penyusunan Standar Industri Hijau 558.550.000 520.815.000 93,24

052 Sertifikasi Industri Hijau 397.150.000 390.313.000 98,28

053 Penyusunan Kebijakan Implementasi Konvensi Internasional di Sektor Industri

311.900.000 299.497.000 96,02

054 Penyusunan Kebijakan Konservasi Air di sektor industri

434.400.000 412.468.000 94,95

005 Kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau

482.461.000 473.166.000 98,07

051 Forum Koordinasi Nasional dan Internasional dalam rangka Pengembangan Industri Hijau

288.423.000 282.564.000 97,97

052 Penyusunan program dan rencana kerja 194.038.000 190.602.000 98,23

994 Layanan Perkantoran 600.000.000 590.320.000 98,39

002 Operasional dan Pemeliharaan perkantoran

600.000.000 590.320.000 98,39


Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel III-7 Realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja Perjanjian Kinerja TA 2018

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan/Outout/kom

ponen/sub komponen

Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tersedianya

Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca


2 Pedoman

2 Pedoman

100 Implementasi Konservasi dan Diversifikasi Energi di Sektor Industri

653.600.000 648.620.000 99,24


1 Dokumen

1 Dokumen

100 Pengembangan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri

272.100.000 259.622.000 95,41


1 Dokumen

0 0 Kajian Pengelolaan Limbah Industri Tekstil

0 0 0


1 Dokumen

1 Dokumen

100 Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sektor Industri

306.200.000 260.878.000 85,20


1 Dokumen

1 Dokumen

100 Penyusunan penurunan emisi GRK di sektor IPPU dan Limbah Industri

401.100.000 380.305.000 94,82


1 Dokumen

1 Dokumen

100 Penyusunan Kebijakan Implementasi Konvensi Internasional di Sektor Industri

311.900.000 299.497.000 96,02


1 Dokumen

1 Dokumen

100 Penyusunan Kebijakan Konservasi Air di sektor industri

434.400.000 412.468.000 94,95

2 Tersedianya

Infrastruktur

Industri Hijau


4 RSIH 6 RSIH 150 Penyusunan Standar Industri Hijau

558.550.000 520.815.000 93,24


6

Perusahaa

n Industri

Tersertifi

kasi

6 Perusahaan Industri

Tersertifikasi

100 Sertifikasi Industri Hijau

397.150.000 390.313.000 98,28

3 Terlaksananya

Kerjasama dan

sosialisasi

penerapan

Industri Hijau


1 Laporan 1 Laporan 100 Forum Koordinasi Nasional dan Internasional dalam rangka Pengembangan Industri Hijau

288.423.000 282.564.000 97,97


1

Dokumen

1 Dokumen 100 Penyusunan program dan rencana kerja

194.038.000 190.602.000 98,23


a. Hasil yang telah dicapai dan analisis kinerja

Berdasarkan perkembangan realisasi keuangan Puslitbang IHLH TA 2018, hampir semua

komponen kegiatan sudah mencapai target yang direncanakan, kecuali komponen (002.053)

yaitu Kajian Pengelolaan Limbah Industri tekstil yang capaiannya nol. Hal ini disebabkan

adanya kebijakan pemblokiran anggaran dari kementerian keuangan sehingga anggaran

kegiatan sepenuhnya tidak dapat digunakan, walaupun sudah dilakukan usaha-usaha untuk

membuka pemblokiran anggaran kegiatan tersebut. Dari total pemblokiran dua milyar lima

ratus juta rupiah atau sekitar 33,33 % dari pagu awal, dikarenakan alasan kelebihan anggaran

kelompok belanja barang dari tahun sebelumnya sehingga jumlah anggaran yang diblokir

tersebut akhirnya direlokasi ke anggaran BPPI.

Disamping itu untuk komponen (002.054) Pengendalian pencemaran lingkungan di sektor

industri realisasi keuangan dibawah target 90 % yaitu hanya sebesar 85,20%. Hal ini

dikarenakan ada sub akun komponen yang tidak bisa direalisasikan secara maksimal yaitu

perjalanan dinas paket meeting luar kota dimana realisasi kegiatan baik rapat maupun FGD

yang diselenggarakan instansi lain yang harus dihadiri tidak banyak dari yang diperkirakan.

Berdasarkan data perkembangan realisasi keuangan Puslitbang IHLH TA 2018 secara total

realisasi keuangan Puslitbang IHLH mencapai 96,31%, meningkat 3,07 persen dibandingkan

dengan tahun 2017 yaitu sebesar 93,24 %.

b. Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dijumpai beberapa kendala terkait keuangan

diantaranya :

- Kebijakan pemblokiran anggaran dari kementerian keuangan

- Perencanaan penarikan anggaran yang kurang cermat dan cenderung menumpuk di akhir

tahun sehingga beberapa kegiatan sering bersamaan waktu pelaksanaan kegiatan

- Lemahnya koordinasi antar pengelola kegiatan dengan pengelola keuangan yang berakibat

pada kurang lancarnya penyediaan kas (cash flow)

- Komposisi struktur anggaran yang masih bertumpu pada kegiatan swakelola sementara

SDM yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan sangat tergantung pada

kapasitas kemampuan SDM

c. Rekomendasi

Perbaikan yang dilaksankan pada perencanaan TA. 2019 antara lain adalah :

Perbaikan perencanaan kegiatan pada Tahun Anggaran yang akan datang dengan

memperhitungkan realisasi Tahun Anggaran saat ini;


Koordinator dan pelaksana kegiatan agar melaksanakan kegiatan secara disiplin sesuai

Rencana Penarikan Anggaran (RPA) yang disusun di awal tahun

Perbaikan perencanaan kegiatan dengan memperhitungkan realisasi TA. 2018;

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Secara keseluruhan kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 dalam mencapai sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah terealisasi dengan baik. Realisasi keuangan

mencapai 96,31 % , dimana pencapaian tersebut sudah melebihi target internal yaitu 95 %

.

2. Khusus untuk kegiatan Penghargaan Industri Hijau, kecenderungan keikutsertaan

masyarakat industri dalam penghargaan industri hijau terus meningkat, Hal ini dapat

dilihat dari tahun 2011 jumlah industri yang mengikuti sebanyak 37 perusahaan, tahun

2012 sebanyak 53 perusahaan, tahun 2013 sebanyak 74 perusahaan, pada tahun 2015

sebanyak 112 perusahaan dan pada tahun 2018 sejumlah 157 perusahaan industri.

4.2 Permasalahan dan Kendala

Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan dan kendala pada tahun 2018 yaitu :

a. Adanya kebijakan pemblokiran anggaran dari kementerian keuangan sehingga banyak

kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan optimal bahkan ada satu kegiatan yaitu

kajian pengolahan limbah teknis tidak dapat dilaksanakan karena anggaran kegiatan

sepenuhnya diblokir

b. Kegiatan masih banyak yang dilaksanakan di akhir tahun anggaran;

c. Adanya beberapa kali revisi anggaran yang disebabkan faktor eksternal maupun internal

mempengaruhi agenda kegiatan yang telah direncanakan;

4.3 Saran dan Rekomendasi

a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hendaknya dibuat dengan lebih spesifik, realistis

dan terukur dengan memperhatikan adanya perubahan kebijakan dalam tahun berjalan,

jumlah SDM yang mendukung kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dimulai sedini

mungkin.


b. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan selanjutnya agar mekanisme administrasi

pengusulan penarikan dan pertanggungjawaban keuangan dikomunikasikan lebih intensif

antara pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Setiap koordinator pelaksana kegiatan harus mengisi ALKI dengan baik dan benar,

dengan batas akhir pengisian sebelum berakhir masa Triwulan I, II, III dan IV. Hal ini

berguna selain untuk mengingatkan masalah dan mencari jalan untuk kelancaran

kegiatannya, juga bermanfaat bagi pimpinan dalam melaporkan akuntabilitas kinerja yang

dibuat setiap tahun.

laporan kinerja - bppi.kemenperin.go.idbppi.kemenperin.go.id/uploads/files/dokumen/lakip 2018...

Documents