DRAFT KERANGKA ACUAN

PENGUKURAN CAPAIAN TARGET 100–0–100

SKALA KELURAHAN/DESA DAN KAWASAN

Hari Prasetyo

Control and Analysis Program Implementation Specialist

Tim Advisory – NCEP Urban

Gagasan awal untuk melengkapi Draft Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan, DJCK Kementerian PU – 20 September 2014

PENGANTAR

• Pembangunan di bidang Cipta Karya melalui pendekatan pemberdayaan mampu menumbuhkan

partisipasi, keswadayaan dan rasa memiliki terhadap hasil-hasil kegiatan dengan kwalitas bangunan

yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan ini kedepan akan terus dilanjutkan melalui dua bentuk

program, yaitu Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Perdesaan

• Pelaksanaan ke dua program di atas disamping harus mampu memenuhi indikator kinerja

pemberdayaan, juga di arahkan untuk mendukung tercapaianya target 100-0-100 sesuai arahan

RPJMN 2015 – 2019 bidang Cipta karya. Sekaligus mendukung tercapainya tujuan ke 7-D MDGs

pada akhir tahun 2015 dan SDGs tahun 2020

• Untuk menunjang kelancaran perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengendalian

program, diperlukan tata cara pengukuran capaian target 100-0-100, dimana progress ketercapaian

indikator dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program dan penyusunan/revisi aplikasi MIS

• Basis pengukuran kinerja capaian 100-0-100 dilakukan pada tingkat Kelurahan/Desa atau kawasan,

karena lokus program ada pada Kelurahan/desa, dengan asumsi keberhasilan capaian di level

Kel/Desa akan berkontribusi kepada capaian kinerja di level atasnya (Kab/Kota dan seterusnya)

RUJUKAN

Rujukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Pengukuran Capaian Target 100-0-100 pada tingkat

Kelurahan/Desa atau Lingkngan/Kawasan adalah :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tanggal 24 Pebruari 2014 *)

2. Panduan Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Direktorat

Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014

*) Dengan memodifikasi pengukuran kinerja (SPM) di level Kab/Kota ke level Kelurahan/desa dan atau lingkungan/kawasan

AKSES AIR MUNUM

Definisi Operasional

• Penyediaan air minum aman adalah Sistem penyediaan air minum (SPAM) yang mampu

memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari melalui jaringan perpipaan dan bukan

perpipaan terlindungi

• Air minum terlindungi/aman adalah air leding, keran umum, air hujan atau mata air dan sumur

tertutup yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah.

Sumber air terlindungi tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air

sumur dan mata air tidak terlindungi

• Penyelenggara penyediaan air minum dapat berasal dari BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta,

Koperasi maupun Kelompok Masyarakat

Target Capaian

Target pencapaian kinerja program akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan

perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari

pada akhir tahun 2019 adalah 100 %

Cara Mengukur

Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui

SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap total

masyarakat di suatu wilayah (misalnya Kelurahan/Desa)

Akses Air Minum =

Masyarakat terlayani (jiwa)

Jumlah Total Masyarakat (jiwa)

x 100 %

Dalam konteks Program Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dan Perdesaan akses air minum

dapat diukur dengan dua cara, yaitu (1) tingkat pelayanan program (affirmative) : akses

masyarakat miskin terlayani terhadap total masyarakat miskin di Kelurahan/Desa; (2) tingkat

kelurahan/Desa : akses masyarakat terlayani terhadap total masyarakat Kelurahan/Desa

Contoh Perhitungan

Kelurahan/Desa Patrang, Kec. Patrang Jember Jawa Timur, pada bulan ke-n tahun Y memiliki

jumlah penduduk sebanyak 3.400 jiwa, warga miskin sebanyak 750 jiwa. Total warga yang

memiliki akses air minum aman sebanyak 3.000 jiwa (miskin dan non miskin). Warga miskin yang

terlayani akses air minum aman sebanyak 650 jiwa.

Kinerja akses air minum pada bulan ke-n tahun Y :

Akses Air Minum

Warga Miskin =

650

750

x 100 % = 86,7 %

Akses Air Minum

Warga Kel/desa =

3.000

3.400

x 100 % = 88,2 %

Kebutuhan Data Program

Kebutuhan data untuk mengukur kinerja akses air minum aman, sekurang-kurangnya :

1. Jumlah penduduk Kelurahan/Desa (jiwa dan KK)

2. Jumlah Penduduk miskin Kelurahan/Desa (jiwa dan KK)

3. Jumlah penduduk Kelurahan/Desa mendapat akses air minum ≥ 60 liter/org/hari (jiwa & KK)

4. Jumlah penduduk Kelurahan/Desa mendapat akses air minum < 60 liter/org/hari (jiwa & KK)

5. Jumlah penduduk miskin mendapat akses air minum ≥ 60 liter/org/hari (jiwa & KK)

6. Jumlah penduduk miskin mendapat akses air minum < 60 liter/org/hari (jiwa & KK)

7. Jumlah penduduk Kelurahan/Desa mendapat akses air minum aman (jiwa dan KK)

8. Jumlah penduduk miskin mendapat akses air minum aman (jiwa dan KK)

9. Jumlah jenis sumber air minum di Kelurahan/Desa (Leding, keran umum, sumur tertutup &

aman, mata air, sumur terbuka & tidak aman)

10. dll

Note : Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin (jiwa & KK) setiap tahun harus dilakukan pemutakhiran (update)

PERMUKIMAN KUMUH

Pengantar

• Terdapat 2 indikator untuk mengukur tingkat kekumuhan, yaitu indikator yang dikeluarkan oleh

(1) BPS dan (2) Kementerian Pekerjaan Umum

• BPS menggunakan indikator kondisi rumah dan ketersediaan utilitasnya, sehingga mengarah

pada kondisi rumah kumuh (satuannya unit rumah tangga kumuh = rumah tidak layak huni).

Sedang Kementerian PU disamping menggunakan indikator kondisi rumah juga memasukkan

indikator fisik permukiman (satuanya luas)

• Indikator Rumah Kumuh (RTLH) menurut BPS :

1 Luas lantai per kapita < 7,2 m2 5 Atap dari daun atau lainnya

2 Jarak sumber air minum utama ke

tempat pembuangan tinja < 10 m

6 Dinding dari bambu atau lainnya

3 Tidak ada fasilitas BAB (Buang Air

Besar)

7 Jenis lantai tanah

4 Tidak ada tempat pembuangan akhir

tinja berupa tangki septik

8 Sumber penerangan bukan listrik

(sumber Kemenpera, 2014)

• Kriteria dan Indikator permukiman kumuh menurut Kementerian PU :

Sumber : Panduan Pelaksanaan Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Dit Bangkim DJCK, 2014

NO KRITERIA INDIKATOR

1 Kondisi bangunan hunian 1. Keteraturan bangunan hunian

2. Kepadatan bangunan hunian

3. Kelayakan bangunan hunian

2 Kondisi aksesibilitas lingkungan 1. Jangkauan jaringan jalan

2. Kualitas jaringan jalan

3 Kondisi draenase lingkungan 1. Kejadian genangan

4 Kondisi pelayanan air minum 1. Kualitas sumber air minum/baku

2. Kecukupan pelayanan air minum

5 Kondisi pengelolaan air limbah 1. Prasarana sanitasi lingkungan

6 Kondisi pengelolaan persampahan 1. Pengelolaan persampahan lingkungan

PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN, kegiatanya perlu menjangkau 6 kriteria dan 11 indikator di atas

Definisi Operasional

• Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan

susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

• Luasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM, ditetapkan oleh

Bupati/Walikota dengan kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan

Menteri PU tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2014 , dengan

mengacu pada standar teknis yang berlaku. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang

sebelumnya telah menetapkan luasan permukiman kumuh, diharapkan untuk dapat segera

memperbarui data tersebut

Target Capaian

Target kinerja program adalah persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kelurahan/

Desa menjadi 0 % pada akhir tahun 2019

Cara Mengukur

Kinerja penanganan permukiman kumuh adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang

tertangani di Kelurahan/Desa B hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan

permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di Kab/Kota A atau

Kelurahan/Desa B

Kawasan Kumuh =

Permukiman kumuh tertangani (ha)

Permukiman kumuh Penetapan

Bupati/Walikota (ha)

x 100 %

Dalam konteks Program Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dan Perdesaan, kinerja

penanganan permukiman kumuh dapat diukur dengan dua cara, yaitu (1) tingkat pelayanan

program (affirmative) : Proporsi permukiman kumuh tertangani terhadap permukiman kumuh

kawasan prioritas atau RTPLP (2) tingkat kelurahan/Desa : Proporsi permukiman kumuh tertangani

terhadap permukiman kumuh Kelurahan/desa

Contoh Perhitungan

Berdasarkan penetapatan Bupati/Walikota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU

tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, luas permukiman kumuh seluas 450

Ha. Kelurahan/Desa Y di Kab/Kota A, memiliki luas permukiman kumuh seluas 25 Ha dan

Kawasan prioritas (RTPLP) di Kel/Desa Y Kab/Kota A memiliki luas kawasan kumuh seluas 9 Ha.

Setelah dilakukan kegiatan penataan lingkungan permukiman, mampu menangani luas kawasan

permukiman kumuh di kawasan prioritas seluas 8,5 Ha.

Kinerja penanganan permukiman kumuh diukur sebagai berikut :

Kinerja penanganan

Permukiman kumuh di

kawasan prioritas =

8,5

9

x 100 % = 94,4 %

Kinerja Penanganan

Permukiman Kumuh di

Kel/Desa Y

=

8,5

25

x 100 % = 34 %

Kebutuhan Data Program

Kebutuhan data untuk mengukur kinerja penanganan permukiman kumuh, sekurang-

kurangnya :

1. Luas kawasan permukiman kumuh berdasar penetapatan Bupati/Walikota :

a) Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan peta kawasan permukiman kumuh tingkat

Kab/Kota, kemudian dicari luasan kawasan permukiman kumuh tingkat :

b) Kelurahan/Desa, dan

c) Kawasan prioritas (RTPLP)

2. Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani oleh program (harus masuk dalam kinerja

penanganan permukiman kumuh penetapan Bupati/Walikota tahun berikutnya-ter-update)

3. Kepadatan bangunan (tinggi – sedang - rendah) sebelum dan setelah penanganan

4. Legalitas bangunan rumah (bersertifikat – belum bersertifikat) serta IMB (ada – tidak ada)

sebelum dan setelah penanganan

5. Kondisi bangunan rumah (luas lantai hunian, daya tahan bangunan) sebelum dan setelah

penanganan

6. Aksesibilitas (jaringan jalan dan kualitas jalan) sebelum dan setelah penanganan

Kebutuhan data untuk mengukur kinerja penanganan permukiman kumuh, sekurang-

kurangnya (lanjutan) :

7. Kondisi draenase (sebelum dan setelah penanganan) :

• Ketinggian terjadinya genangan (cm); Lama terjadinya genangan (jam); Frekwensi

terjadinya genangan dalam 1 tahun (kali)

8. Jumlah sumber air minum (Leding, Bor , sumur dan lain-lain) sebelum dan setelah penanganan

9. Kualitas air minum (baik-buruk) sebelum dan setelah penanganan

10. Kecukupan air minum (aman – tidak aman) sebelum dan setelah penanganan

11. Jenis jamban rumah tangga (leher angsa – cubluk) sebelum dan setelah penanganan

12. Pembuangan air limbah rumah tangga (septik tank pribadi/komunal – sungai/lainnya) sebelum

dan setelah penanganan

13. Sarana persampahan (ada TPA-tanpa TPA) sebelum dan setelah penanganan

14. Pengangkutan sampah (ada sarana – tidak ada) sebelum dan setelah penanganan

15. Frekwensi pengangkutan sampah (minimal 2 kali seminggu – atau lainnya) sebelum dan

setelah penanganan

16. dll

SANITASI

Definisi Operasional

• Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu

kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah, air

hujan/draenase serta sampah

• Sasaran penyediaan sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan (akses) sanitasi (air limbah,

persampahan dan draenase) permukiman

• Air Limbah Permukiman :

a) Air Limbah Permukiman yang selanjutnya disebut air limbah adalah semua air buangan

yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah industri rumah

tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dari permukiman

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Terpusat adalah satu kesatuan sistem fisik

dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan

dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit

pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, modular, dan kota

c) Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Setempat adalah satu kesatuan sistem fisik

dan non fisik berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau komunal yang unit

pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang

dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja

• Pengelolaan sampah :

a) Pengurangan sampah adalah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah,

pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah

b) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk

padat

c) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam

rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik

d) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Reuse-

Reduce-Recycle atau 3 R)

e) Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber timbulan sampah

dan/atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah

terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhi

f) Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut sampah baik untuk

sampah terpilah maupun sampah tercampur, mulai dari sumber timbulan sampah menuju

tempat pemrosesan akhir sampah (TPA)

g) Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu,

dimana untuk jenis sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali terangkut

dari lingkungan permukiman

• Draenase :

a) Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan

ke badan air penerima

b) Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/

mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan

masyarakat

c) Drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah prasarana drainase di wilayah kota

yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga

tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta

bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup

d) Prasarana dan sarana drainase perkotaan yang dimaksud antara lain selokan/saluran

drainase, gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali

air, sumur resapan, pompa, pintu air, dan kolam/waduk

e) Yang disebut genangan adalah terendamnya suatu kawasan perkotaan oleh air hujan >

30 cm selama lebih dari 2 jam

f) Daerah genangan adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem

drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat

Target Capaian

Target pencapaian kinerja program terhadap akses masyarakat terhadap sanitasi layak pada akhir

tahun 2019 adalah 100 %

Cara Mengukur

Kinerja penanganan air limbah permukiman adalah persentasi jumlah penduduk yang terlayani

dengan tangki septik MCK Rumah Tangga/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah – SPAL

Terpusat) terhadap jumlah total penduduk Kel/Desa

Kinerja

Penanganan air

limbah permukiman

=

Jumlah penduduk terlayani (jiwa)

Total jumlah penduduk Kel/desa (jiwa)

x 100 %

a) Air Limbah Permukiman :

Di Kelurahan/Desa Y memiliki jumlah penduduk 5.200 jiwa (1.300 KK) . Yang terlayani

penanganan air limbah permukiman untuk tangki septic (MCK rumah tangga) sebanyak 2.150 jiwa

(540 KK); MCK Komunal sebanyak 500 jiwa (125 KK); SPAL sebanyak 1.000 jiwa (250 KK)

Kinerja pelayanan air limbah permukiman :

Air Limbah Permukiman :

Pelayanan air limbah

permukiman Kel/Desa Y (jiwa) =

(2.500 + 500 + 1.000)

5.200

x 100 % = 76,9 %

Pelayanan air limbah

permukiman Kel/Desa Y (KK) =

(540 + 125 + 250)

1.300

x 100 % = 70,4 %

Contoh Perhitungan

Cara Mengukur

Kinerja penanganan pengangkutan sampah permukiman adalah persentase jumlah penduduk yang

dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk penduduk

Kel/Desa

Kinerja Pengangkutan

sampah permukiman =

Jumlah penduduk terlayani (jiwa)

Total jumlah penduduk Kel/desa (jiwa)

x 100 %

b) Pengelolaan Pengangkutan Sampah :

Jumlah penduduk terlayani = (C x D x E x 1000) / F

C = kapasitas gerobak (m3/unit)

D = jumlah ritasi (frekwensi) pengangkutan per hari (kali/hari)

E = jumlah gerobak (unit)

F = timbunan sampah (liter/jiwa/hari)

1000 = konversi dari liter sampah ke meter cubic sampah (SNI)

Di Kelurahan/Desa Y memiliki jumlah penduduk 5.200 jiwa (1.300 KK) dan memiliki sarana

penanganan sampah 1 unit (terdiri dari 5 buah gerobak dan 1 buah bangunan TPA). Kapasitas

angkut gerobak 1 m3 dengan jumlah ritasi 1 kali/hari dengan asumsi jumlah timbunan sampah 2,2

liter/jiwa/hari (menurut SNI di perkotaan sebesar 2,65 liter/jiwa/hari)

Kinerja pengangkutan sampah permukiman :

Penanganan Pengangkutan Sampah Permukiman :

Contoh Perhitungan

Kinerja Pengangkutan sampah

permukiman di Kel/Desa Y =

4.545

5.200

x 100 % = 87,4 %

Jumlah penduduk terlayani = (1 m3 x 2 kali/hari x 5 gerobak x 1000) / 2,2 = 4.545 jiwa

Cara Mengukur

• Kinerja penanganan sistem draenase Kelurahan/Desa adalah persentase jumlah penduduk

yang terlayani sistem draenase sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam

dan lebih dari 2 kali dalam satu tahun

• Kinerja pengelolaan draenase permukiman dibedakan menjadi dua, yaitu (1) kinerja pelayanan

dan (2) kinerja pengurangan luas genangan

Kinerja pelayanan

draenase permukiman =

Jumlah penduduk terlayani (jiwa)

Total jumlah penduduk Kel/desa (jiwa)

x 100 %

c) Pengelolaan Draenase Permukiman :

Kinerja pengurangan

luas genangan =

Luas daerah masih tergenang (ha)

Luas daerah rawan genangan di Kel/desa (ha)

x 100 %

Note : Luas daerah rawan genangan dapat diperoleh di Dinas Ke-PU-an setempat

Di Kelurahan/Desa Y memiliki kawasan rawan genangan seluas 15 Ha. Setelah dilakukan

pembangunan/perbaikan sistem draenase seluas 5 Ha masih mengalami genangan lebih dari 30

cm selama 2 jam dengan frekwensi genangan 4 kali setahun. Penerima manfaat dari upaya

perbaikan sistem draenase sebanyak 2.000 jiwa (500 KK). Jumlah pendudk Kelurahan/Desa pada

saat pengukuran kinerja sebanyak 5.200 jiwa (1.300 KK)

Kinerja pengelolaa draenase permukiman :

Pengelolaan Draenase Permukiman :

Contoh Perhitungan

Kinerja Pelayanan Draenase

permukiman di Kel/Desa Y =

2.000 jiwa

5.200 jiwa

x 100 % = 38,5 %

Kinerja Pengurangan luas

genangan permukiman di

Kel/Desa Y =

(15 – 5) ha

15 ha

x 100 % = 66,7 %

Kebutuhan Data Program

Kebutuhan data untuk mengukur kinerja penanganan sistem draenase permukiman,

sekurang-kurangnya :

1. Jumlah dan penerima manfaat MCK rumah tangga (jiwa dan KK) sebelum dan sesudah

penanganan

2. Jumlah dan penerima manfaat MCK komunal (jiwa dan KK) sebelum dan sesudah penanganan

3. Jumlah dan penerima manfaat SPAL(jiwa dan KK) sebelum dan sesudah penanganan

4. Jumlah penduduk Kelurahan/Desa (jiwa dan KK)

5. Jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkut sampah (jenis, unit dan volume)

6. Ritasi atau frekwensi pengangkutan sampah ( kali/hari)

7. Rerata timbunan sampah (liter/jiwa/hari)

8. Jumlah penduduk yang terlayani sistem pengangkutan sampah (jiwa) sebelum dan sesudah

penanganan

9. Jenis dan volume bangunan draenase

10. Jumlah penduduk terlayani oleh perbaikan sistem draenase (jiwa) sebelum dan sesudah

penanganan

11. Luas daerah rawan genangan (ha)

12. Luas daerah yang masih mengalami genangan (ha) sebelum dan sesudah penanganan

KASIH TERIMA