reenncca annaa sssttrratteeggiis diirre...

RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS DDIIRREEKKTTOORRAATT PPAASSCCAAPPAANNEENN DDAANN PPEEMMBBIINNAAAANN UUSSAAHHAA

22001111 -- 22001144

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPAASSCCAAPPAANNEENN DDAANN PPEEMMBBIINNAAAANN UUSSAAHHAA DDIIRREEKKTTOORRAATT JJEENNDDEERRAALL PPEERRKKEEBBUUNNAANN

22001111

iii

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

i iii vii

DAFTAR GAMBAR viii I. PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1

1.2 Kondisi Umum 5

1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 5 1.2.2 Kondisi Penanganan Pascapanen

Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

7

1.2.3 Kondisi Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan

10

1.2.4 Kondisi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

12

1.2.5 Kondisi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

13

1.3 Potensi dan Permasalahan 15

1.3.1 1.3.2

Potensi Permasalahan

15 16

II. VISI DAN MISI DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA

18

2.1 Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

18

2.2 Misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

18

2.3 Tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

19

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi 20 2.5 Nilai Nilai 21 2.6 Struktur Organisasi 22

iv

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 23

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan

23

3.1.1 Arah Kebijakan 23 3.1.2 Strategi 23 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pasca

Panen dan Pembinaan Usaha 3.2.1 Arah Kebijakan 3.2.1.1 Arah Kebijakan Penanganan

Pascapanen 3.2.1.2 Arah Kebijakan Pembinaan Usaha 3.2.2 Strategi

25

25 25

25 25

3.2.2.1 Pencermatan Lingkungan Pascapanen 27 A. Pencermatan Lingkungan Internal

Pascapanen 29

B. Pencermatan Lingkungan Eksternal Pascapanen

30

3.2.2.2 Pencermatan Lingkungan Pembinaan Usaha

32

A. Pencermatan Lingkungan Internal Pembinaan Usaha

32

B. Pencermatan Lingkungan Eksternal Pembinaan Usaha

37

3.3 Analisa Faktor Faktor Strategis dan Kunci Keberhasilan (KAFI/ KAFE)

41

3.4 Kesimpulan Analisis Faktor Internal – Eksternal 47 3.4.1 Kesimpulan Analisis Faktor Internal –

Eksternal Pascapanen 47

3.4.2 Kesimpulan Analisis Faktor Internal – Eksternal Pembinaan Usaha

48

IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN KELUARAN 67

4.1 Program Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

67

4.2 Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

67

v

4.3 Fokus Kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

69

4.3.1 Fasilitasi Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan

69

4.3.2 Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

70

4.3.3 Fasilitasi Penanganan Pencegahan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

72

4.3.4 Pelaksanaan Dukungan Administrasi dan Keuangan

73

4.4 Keluaran (Output) dan Sub Output 73 4.4.1 Fasilitasi Penanganan Pascapanen

Komoditas Perkebunan 73

4.4.2 Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

74

4.4.3 Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

75

4.4.4 Pelaksanaan Dukungan Administrasi dan Keuangan

76

4.5 Pendanaan 82 V. MANAJEMEN, PERENCANAAN, MONITORING

DAN EVALUASI 83

5.1 Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah 83 5.2 Peran Serta Masyarakat 84 5.3 Dukungan Institusi Terkait 84 5.4 Mekanisme Perencanaan 86 5.5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan

Pengawasan 88

5.5.1 Monitoring dan Evaluasi 88 5.5.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi 89 5.5.3 Pengendalian dan Pengawasan 90

VI. PENUTUP 91

vi

DAFTAR TABEL

Nomor Hal

Tabel 1 Jumlah Petugas Penilai Perkebunan 6

Tabel 2

Jumlah Petugas Penilai Perkebunan Yang

Dibutuhkan

7

Tabel 3

Perkembangan Kasus GUPK Nasional Tahun

2005-2010

13

Tabel 4

Analisis Faktor-Faktor Strategis dan Kunci

Keberhasilan Pascapanen

41

Tabel 5

Analisis Faktor-Faktor Strategis dan Kunci

Keberhasilan Pembinaan Usaha

44

Tabel 6 Analisis SWOT untuk ASAP Pascapanen 49

Tabel 7 Analisis SWOT untuk ASAP Pembinaan Usaha 51

Tabel 8

Analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Pembinaan Usaha

53

Tabel 9

Analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Pascapanen

57

Tabel 10 Target Masing-Masing Kegiatan 77

Tabel 11

Proyeksi Penyediaan dana APBN untuk

mendukung kegiatan penanganan Pascapanen

dan Pembinaan Usaha

82

vii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Hal

Gambar 1

Struktur Organisasi Direktorat Pascapanen

dan Pembinaan Usaha

22

8

RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha

2011-2014

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

JAKARTA, 2011

[Rencana Strategis Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian termasuk sub sektor perkebunan mempunyai peranan yang cukup besar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan perekonomian nasional. Pada tahun 2010 sub sektor perkebunan mampu menyumbang devisa dari kegiatan ekspor senilai US$22 miliar meningkat sangat tajam dibandingkan dengan tahun 2005 yang hanya mencapai US$9 miliar. Devisa tahun 2010 diperoleh dari volume ekspor komoditi unggulan perkebunan sebanyak 26 juta ton, juga meningkat jika dibandingkan dengan volume yang dicapai pada tahun 2005 sebesar 16 juta ton. Hal ini membuktikan bahwa subsektor perkebunan ke depan masih merupakan andalan penyumbang devisa sektor pertanian.

Lebih dari 80% produksi komoditi perkebunan berasal dari perkebunan rakyat yang terdiri dari kepemilikan lahan yang terbatas berbasis pada usaha tradisional baik dari aspek budidaya, Pascapanen dan pemasarannya. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka meningkatkan daya saing, nilai tambah, produktivitas usaha perkebunan dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan kebijakan tersebut maka fokus perhatian pemerintah tidak hanya pada aspek hulu (on farm), namun juga pada aspek hilirnya (off farm).

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan perkebunan saat ini selain meningkatkan produksi dan produktivitas juga meningkatkan mutu, maka penanganan pascapanen mendapatkan prioritas dan dipadukan dengan penanganan produksi. Pascapanen hasil perkebunan adalah semua


[2011-2014]

2

kegiatan yang dilakukan sejak proses pemanenan hasil perkebunan sampai dengan proses yang menghasilkan produk setengah jadi (produk antara/intermediate). Kegiatan pascapanen meliputi panen, pengumpulan, perontokan/pemipilan/pengupasan, pencucian, pensortiran, pengklasan (grading), pengangkutan, pengeringan (draying), penggilingan dan/atau penepungan, pengemasan, dan penyimpanan.

Penanganan pascapanen sangat menentukan mutu hasil produksi, oleh sebab itu penanganan proses produksi di kebun harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip cara budidaya yang baik dan benar (Good Agricultural Practices/GAP) dan ditindaklanjuti dengan penerapan Good Handling Practices (GHP) pada tingkat Pascapanen. Penanganan Pascapanen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau menekan tingkat kerusakan hasil produksi, hilangnya produksi/susut hasil, meningkatkan mutu produksi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing, yang berarti meningkatkan pendapatan petani. Pada kenyataannya hingga saat ini, hasil perkebunan Indonesia kerapkali kalah bersaing di pasaran Internasional, karena mutu hasil masih rendah yang disebabkan antara lain adanya kontaminasi dengan kotoran dan benda-benda asing, pengeringan kurang sempurna sehingga dalam perjalanan ke tangan konsumen sering mengalami kerusakan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penanganan Pascapanen produk perkebunan belum dilakukan dengan optimal.

Pergeseran peran pemerintah yang semula dominan dalam pembangunan agribisnis berubah menjadi fasilitator, stimulator, promoter dan regulator dalam konteks pengendalian menuntut peran aktif dari seluruh stakeholder yang terkait agar secara bersama bergerak dan berfungsi secara optimal dalam pembangunan perkebunan. Pergeseran peran pemerintah tersebut juga termasuk didalamnya memfasilitasi penanganan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan dengan melaksanakan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.


[2011-2014]

3

Disadari bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pekebun terutama perkebunan rakyat adalah keterbatasan akses pada teknologi Pascapanen. Oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pembinaan usaha kepada pekebun utamanya kelompok tani yang telah mulai mengelola usaha berbasis perkebunan (benih dan hasil perkebunan). Pembinaan terhadap usaha perkebunan juga dilakukan atas pengelolaan perkebunan, terutama pada perkebunan besar berupa monitoring terhadap kinerja perusahaan perkebunan seperti : pemberian rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku baik pengelolaan kebun inti maupun kebun plasma. Mengingat keterbatasan sumberdaya alam khususnya lahan dan semakin menguatnya tuntutan masyarakat luas akan produk yang ramah lingkungan, mempertimbangkan aspek sosial selain aspek ekonomi maka pengelolaan perkebunan berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan perkebunan di masa kedepan.

Peraturan Menteri Pertanian No 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah diterbitkan, tanggal 28 Februari 2007, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan Permentan tersebut, antara lain terhadap kewajiban perusahaan membangun minimal 20 % untuk kebun masyarakat sekitar dari luas kebun yang diusahakan perusahaan masih banyak salah penafsiran.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perusahaan perkebunan besar telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 07 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, dimana setiap 3 tahun sekali perusahaan – perusahaan perkebunan harus dinilai kinerjanya baik bagi kebun masih dalam tahap pembangunan maupun kebun yang sudah dalam tahap operasional. Jika perusahaan perkebunan tersebut mendapat nilai kelas D atau E untuk yang masih tahap pembangunan dan kelas IV atau V untuk yang sudah


[2011-2014]

4

operasioanl, maka perusaan perkebunan tersebut akan dicabut Izin Usahanya setelah mendapat peringatan sebelumnya.

Pembinaan juga dilakukan dalam rangka penanganan gangguan usaha dan konflik, dimana perkembangan perkebunan besar yang membuka lahan secara besar-besaran dengan mengkonversi hutan tropika basah dan hutan/lahan pasang surut telah memunculkan kritik internasional yang dikaitkan dengan kerusakan lingkungan hidup antara lain hilangnya biodiversitas, menurunnya fungsi hidro-orologis daerah aliran sungai, dan menyusutnya habitat satwa liar, terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Disamping itu terjadinya konflik antar generasi dan konflik antara manusia dengan satwa dan fauna serta konflik antara perkebunan besar dengan masyarakat dan konflik antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan lainnya, perlu pembinaan lebih lanjut.

Proyek Perusahaan Inti Rakyat ( PIRBUN, PIR-TRANS,PIR-KKPA) yang pembangunannya dimulai sejak tahun delapan puluhan sampai sekarang masih meninggalkan permasalahan dan harus ditangani secara sungguh sungguh, permasalahan tersebut : (1) sebagian besar kebun rusak/tidak produktif karena umur tanaman dudah tua, terkena bencana alam dan kurang pemeliharaan sehingga pendapatan petani semakin renadah, kebun sudah waktunya diremajakan dilain pihak petani tidak mampu meremajakan tanamannya; (2) belum adanya kebijakan mengenai peremajaan dan alih komoditas terhadap lahan etani yang masih punya tunggakan kredit pemerintah; (3) belum jelasnya status keproyekan PIR perkebunan dan kebijakan penyelsaian hutang petani;(4) masih banyak petani yang belum konversi dan sertifikat yang belum diterbitkan BPN; (5) kemitraan inti plasma banyak yang tidak lancar.

Dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategik internasional, regional, dan domestik diatas khususnya globalisasi dan otonomi daerah serta perubahan paradigma yang ada,

maka disusunlah “Rencana Strategis Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan Tahun 2010-2014”.


[2011-2014]

5

1.2. Kondisi Umum

Kondisi umum Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Jumlah SDM

SDM Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha berjumlah 70 orang terdiri atas laki-laki 46 orang (65,7 %) dan perempuan 24 orang (34,3 %). Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai tersebut terdiri atas: S3 = 1 orang, S2 = 16 orang, S1 = 22 orang, SM/D = 2 orang, SLTA = 27 orang dan SD = 2 orang. Berdasarkan tingkat golongan pegawai dapat dibedakan menjadi golongan IV = 9 orang, III = 52 orang dan golongan II = 9 orang.

Di tinjau dari jurusan pendidikan pegawaii Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dapat dibedakan menjadi Sarjana Pertanian = 18 orang, Sarjana Sosial = 8 orang, Sarjana Ekonomi = 7 orang, Sarjana Hukum = 4 orang, Sarjana Teknologi Pertanian = 1 orang, Sarjana Tehnik Lingkungan = 1 orang, Sarjana Muda = 2 orang, SLTA = 27 orang dan SD = 2 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari tingkat pendidikan sarjana, hanya 18 orang (25,7 %) yang berasal dari lulusan Sarjana Pertanian dan hanya 1 orang (1,4 %) lulusan dari Sarjana Teknologi Pertanian. Padahal di direktorat ini sangat dibutuhkan Sarjana Pertanian dan Sarjana Teknologi Pertanian/Pascapanen yang dapat mendukung dan berkompeten dalam kegiatan dan tugas–tugas.

Jumlah pegawai yang dibutuhkan seharusnya cukup 60 orang saja yang terdiri dari Sarjana Pertanian = 18 orang


[2011-2014]

6

( Teknologi pertanian/Pascapanen 6 orang, agronomi 6 orang, sosek 4 orang, teknologi lingkungan 2 orang), Sarjana Sosial = 4 orang, Sarjana Ekonomi = 4 orang, Sarjana Hukum = 4 orang, Sarjana/Sarjana Muda Teknik informatika = 5 orang, SLTA = 20 orang dan SLP/SD = 2 orang dan Master ( S2 ) Pertanian 4 orang untuk eselon III dan S3 Pertanian 1 orang untuk eselon II.

Berdasarkan hasil data pegawai di Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pegawai (SDM) yang ada sekarang ini di lihat dari jurusan pendidikannya, masih belum sesuai komposisi kualifikasi pendidikannya, sehingga SDM yang ada masih kurang berkompeten dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan di lingkup direktorat ini. Hal ini berdampak pada hasil kegiatan yang belum optimal dan hubungan sinergitas antara pegawai di Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha belum selaras dan seimbang.

b. Jumlah Petugas Penilai Perkebunan

Jumlah Petugas Penilai Perkebunan di seluruh Indonesia

sampai dengan tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel

Tabel 1. Jumlah Petugas Penilai Perkebunan

NO

TAHUN

JUMLAH PETUGAS PENILAI (orang)

Pusat Daerah

1 2009 8 93

2 2010 4 125

3 2011 4 125

Jumlah kebutuhan petugas penilai perkebunan yang harus

dipenuhi sampai dengan tahun 2014 :


[2011-2014]

7

Tabel 2. Jumlah Petugas Penilai Perkebunan Yang

Dibutuhkan

NO

TAHUN

JUMLAH PETUGAS PENILAI (orang)

Pusat Daerah

1 2012 4 125

2 2013 4 125

3 2014 4 125

1.2.2 Kondisi Penanganan Pascapanen Tanaman

Semusim, Rempah dan Penyegar

Belum berkembangannya penanganan pascapanen seperti yang diharapkan disebabkan antara lain karena : (a). Kemampuan dan pengetahuan petani dan pekebun dalam kegiatan penanganan pascapanen masih terbatas, (b). kelembagaan pascapanen yang belum berkembang, (c). waktu pelaksanaan panen yang kurang tepat dan terbatasnya sarana pascapanen, (d). Sarana pascapanen yang tersedia di tingkat petani belum dimanfaatkan secara optimal, (e). penempatan dan penggunaan sarana pascapanen yang tidak tepat, (f). belum mantapnya kemitraan usaha antara petani/produsen dan industri (perusahaan).

Kehilangan hasil pada tanaman perkebunan umumnya

disebabkan oleh cara dan waktu panen yang belum

tepat. Disamping itu kendala jarak antar kebun dan

pabrik pengolahan menyebabkan kerusakan atau

penurunan hasil, khusunya perkebunan rakyat (kakao,

lada, kopi, cengkeh, dll). Karena pada umumnya petani

belum memiliki daya saing maka hal ini menyebabkan

pembeli sulit memberikan apresiasi harga terhadap

produk tersebut disamping itu produk berkualitas baik

jumlahnya sedikit. Kasus yang sering terjadi, pedagang

pengumpul sengaja tidak mau memberikan perbedaan


[2011-2014]

8

harga yang signifikan terhadap produk yang berkualitas

baik, mereka mencampur produk yang berkualitas baik

dengan yang tidak baik. Kondisi ini menyebabkan petani

enggan melakukan pascapanen yang baik karena tidak

memberikan peningkatan harga. Hal ini terjadi pada

komoditas kakao, perbedaan harga antara biji kakao

yang difermentasi dengan yang tidak difermentasi tidak

signifikan sehingga petani enggan untuk menghasilkan

biji fermentasi.

Kualitas biji lada yang dihasilkan petani juga masih

rendah. Perlakuan penanganan pascapanen ditingkat

petani masih dilakukan secara tradisional, belum

dilakukan sebagaimana yang direkomendasikan. Proses

perendaman masih menggunakan air kotor sehingga

menimbulkan bau yang tidak sedap pada biji lada dan

pencemaran oleh bakteri. Demikian juga pengeringan

hanya dialasi terpal atau plastik di sembarang tempat, di

pinggir-pinggoir jalan tanpa pembatas sehingga sangat

mudah dijangkau bahkan diinjak-injak oleh hewan yang

lewat. Pengemasan bubuk di tingkat petani masih sangat

sederhana, menggunakan gelas air mineral bahkan botol

bekas. Hal ini kurang menarik bagi konsumen sehingga

tidak bias menambah nilai jual produk lada tersebut.

Kemitraan antara petani lada dengan pembeli atau

eksportir lada juga belum terjalin sepenuhnya dengan

baik.

Bantuan peralatan yang diberikan kepada petani dan

kelompok tani masih banyak yang belum dimanfaatkan.

Hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya

ketersediaan listrik di lokasi belum memadai, spesifikasi

alat yang kurang sesuai dengan dengan jenis kegiatan

petani, kurangnya kemampuan petani dalam

mengoperasikan alat dan melakukan perawatan. Selain

itu juga sering terjadi aktivitas unit pascapanen


[2011-2014]

9

/pengolahan hasil terhenti karena kurangnya

kemampuan untuk membeli bahan baku.

Kegiatan penanganan pascapanen tanaman utama

semusim (tebu, kapas, tembakau dan nilam) di tingkat

petani/kelompok petani umumnya masih dilakukan

dengan menggunakan peralatan sederhana. Sebagai

contoh alat pemanenan tebu atau perajang tembakau.

Kedepan diharapkan secara bertahap mutu hasil dapat

ditingkatkan melalui penerapan Pascapanen yang baik

dan benar sehingga dapat mengurangi tingkat

kehilangan hasil/susut hasil/kerusakan hasil produksi;

meningkatkan daya saing, harga jual produk dan daya

simpan serta meningkatkan nilai tambah, pendapatan

dan kesejahteraan petani/kelompok tani.

Demikian pula, penanganan pascapanen tanaman utama

rempah dan penyegar (kakao, kopi, lada, teh dan

cengkeh) di tingkat petani/kelompok petani maupun

pedagang pengumpul umumnya masih dilakukan dengan

menggunakan teknik dan peralatan sederhana. Sebagai

contoh pengeringan kakao, kopi, lada atau fermentasi

kakao. Kedepan diharapkan secara bertahap mutu hasil

dapat ditingkatkan melalui penerapan Pascapanen yang

baik dan benar sehingga dapat menekan susut atau

kehilangan/ kerusakan hasil, memperpanjang daya

simpan dan meningkatkan rendemen;

menumbuhkembangkan kelembagaan usaha

Pascapanen; meningkatkan nilai tambah, daya saing

serta meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan

petani.


[2011-2014]

10

1.2.3 Kondisi Penanganan Pascapanen Tanaman

Tahunan

Belum berkembangannya penanganan pascapanen seperti yang diharapkan disebabkan antara lain karena : (a). Kemampuan dan pengetahuan petani dan pekebun dalam kegiatan penanganan pascapanen masih terbatas, (b). kelembagaan pascapanen yang belum berkembang, (c). waktu pelaksanaan panen yang kurang tepat dan terbatasnya sarana pascapanen, (d). Sarana pascapanen yang tersedia di tingkat petani belum dimanfaatkan secara optimal, (e). penempatan dan penggunaan sarana pascapanen yang tidak tepat, (f). belum mantapnya kemitraan usaha antara petani/produsen dan industri (perusahaan).

Penanganan pascapanen perkebunan tanaman tahunan pada umumnya disebabkan oleh cara dan waktu panen yang belum tepat. Disamping itu kendala jarak antar kebun dan pabrik pengolahan menyebabkan kerusakan atau penurunan hasil, khusunya perkebunan rakyat (kelapa sawit, karet, jambu mete, kelapa, dll) teknologi pascapanen telah tersedia dan teah disosialisasikan kepada petani dan berbagai upaya telah dilakukan agar petani mampu menerapkan teknologi pascapanen untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun pengawalan. Secara teknis petani telah mampu menerapkan teknologi tersebut, akan tetapi dilakukan secara individu bukan secara kelompok.

Hal ini menyebabkan pembeli sulit memberikan apresiasi harga terhadap produk berkualitas baik tersebut mengingat jumlahnya hanya sedikit. Namun sering juga terjadi, pedagang pengumpul sengaja tidak mau memberikan perbedaan harga yang signifikan terhadap produk yang berkualitas baik, mereka mencampur produk yang berkualitas baik dengan yang


[2011-2014]

11

tidak baik. Kondisi ini menyebabkan petani enggan melakukan pascapanen yang baik karena tidak memberikan peningkatan harga.

Kualitas bahan olah karet (bokar) yang dihasilkan petani di Indonesia sangat buruk. Slab yang dihasilkan banyak yang dicampur dengan bahan lain seperti tanah, kayu, karet vulkanisat dan lain-lain yang sangat merusak mutu. Pencampuran ini dimaksudkan untuk bokar yang buruk ini dimanfaatkan oleh pedagang perantara untuk mendapat keuntungan melalui tekanan kepada petani.

Kegiatan penanganan pascapanen tanaman tahunan perkebunan (terfokus pada tanaman karet, kelapa dan jambu mete) di tingkat petani/kelompok petani umumnya masih dilakukan secara sederhana. Sebagai contoh, pengolahan bahan olah karet (bokar). Mutu

bahan olah karet (bokar) sangat menentukan daya saing karet alam Indonesia dipasar International. Dengan mutu bokar yang baik akan terjamin permintaan pasar jangka panjang. Mutu bokar yang baik dicerminkan oleh Kadar Kering Karet (KKK) dan tingkat kebersihan yang tinggi. Upaya perbaikan mutu bokar harus dimulai sejak penanganan lateks di kebun sampai dengan tahap pengolahan akhir. Untuk saat ini mutu bahan olah karet masih tergolong rendah.

Kedepan diharapkan secara bertahap mutu hasil olah tanaman tahunan dapat ditingkatkan melalui penerapan pascapanen yang baik dan benar sehingga dapat menekan kehilangan/kerusakan hasil, memperpanjang daya simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya guna, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sarana, meningkatkan daya saing, serta memberikan keuntungan yang optimum.


[2011-2014]

12

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, beberapa kebijakan dari pemerintah yang telah dilakukan sebagai berikut: (a) melakukan pelatihan kepada (petugas aparat dinas, penyuluh, pendamping kelompok tani) sehingga mampu melakukan bimbingan kepada petani, (b) memberikan bimbingan dan pembinaan secara terus menerus kepada petani tentang teknologi dan sarana pascapanen, (c) melakukan pengawalan langsung kepada petani dan kelompok dalam penerapan Good Handling Parcatice (GHP) pascapanen yang baik dan benar, (d) memperkuat kelembagaan petani melalui penumbuhan peran Gapoktan sebagai wadah berkumpulnya kelompok tani sehingga memperkuat posisi tawarpetani terhadap pedagang/pengumpul, mempermudah dalam melakukan pembinaan, mempermudah dalam pemasaran produk dan memenuhi kuota permintaan pembeli, (e) memberikan bantuan peralatan pascapanen kepada gapoktan, (f) memberikan bantuan modal kerja kepada Gapoktan baik untuk dana operasional maupun untuk penguatan modal pembelian bahan baku, (g) menyiapkan pedoman GHP, (h) menjalin kerjasama kemitraan dengan pembeli/eksportir. Dengan adanya kemitraan ini berarti sudah tersedia pembeli tetap sehingga tidak perlu lagi mencapi pasar.

1.2.4 Kondisi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik

Perkebunan

Penanganan konflik baik yang terjadi antara perkebunan besar dengan masyarakat dan konflik antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan lainnya menimbulkan berbagai bentuk permasalahan mulai dari konflik lahan maupun non lahan. Penyebab-penyebab konflik/sengketa atau kasus di perkebunan pada

umumnya adalah sengketa antara masyarakat dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), penjarahan


[2011-2014]

13

hasil perkebunan dan pendudukan tanah perkebunan

dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konflik-konflik yang terjadi dalam pengusahaan perkebunan bukan hanya membahayakan kelangsungan usaha perkebunan itu sendiri, menurunkan minat investasi, tetapi juga yang lebih berbahaya dapat menimbulkan disintegrasi sosial.

Penanganan konflik dalam lingkungan perkebunan

besar memiliki karakter multidimensi yaitu ekonomi,

politik, hukum, sosial, lingkungan dan juga

internasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini

menjadi sangat strategis dalam rangka pemulihan

kondisi sebagaimana yang terjadi saat ini. Kondisi

jenis gangguan dan konflik perkebunan di daerah akan

diinventarisasi diperkirakan di 23 propinsi dan 148

kabupaten/kota yang terdapat gangguan usaha dan

konflik perkebunan mengalami pasang surut, untuk

lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. Perkembangan Kasus GUPK Nasional dari tahun

2005-2010

JMl Kasus/

Penyelesaian

Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jml. Kasus 646 598 475 596 508 694

Penyelesaian 154 112 123 64 196 57

1.2.5 Kondisi Bimbingan Usaha dan Perkebunan

Berkelanjutan

Perusahaan perkebunan besar mempunyai peranan

yang penting terutama sebagai sumber pendapatan

negara, sumber teknologi dan manajemen, penyerapan

tenaga kerja, pemicu pengembangan wilayah, mitra

usaha perkebunan rakyat, menjaga kelestarian fungsi

lingkungan hidup. Dalam upaya menjaga perkebunan


[2011-2014]

14

berkelanjutan perlu dilakukan pembinaan terhadap

perusahaan perkebunan besar dengan melakukan

penilaian usaha perkebunan secara periodik. Dari total

jumlah perkebunan besar di seluruh Indonesia 1.413

perusahaan, baru 1.205 perusahaan yang telah

melakukan penilaian, untuk itu masih tetap diperlukan

pembinaan lebih lanjut. Permasalahan yang dihadapi

dalam penilaian kelas kebun adalah masalah anggaran

untuk pelaksanaan penilaian, sebagian besar daerah

tidak dapat menyediakannya karena legislatif (DPRD

kabupaten/kota) tidak mendukungnya dengan alasan

perusahaan perkebunan tidak memberikan konstribusi

langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disamping itu jumlah tenaga penilai di daerah yang

telah dilatih jumlahnya masih kurang dan tidak

sebanding dengan jumlah perusahaan yang akan

dinilai.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor

26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Perkebunan (pasal 44) menetapkan

bahwa pemberian izin usaha budidaya perkebunan

dan/atau izin usaha industri pengolahan hasil

perkebunan dalam rangka Penanaman Modal Asing

(PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari

Direktorat Jenderal. Perkebunan. Perusahaan yang

mengajukan permohonan rekomendasi tersebut harus

memenuhi beberapa persyaratan sesuai Pedoman

yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Perkebunan.

Kementerian Pertanian c.q. Ditjen. Perkebunan akan

menyusun Pedoman Indonesian Sustainable Palm Oil

(ISPO) yang kemudian akan ditetapkan oleh

pemerintah sebagai sistem sertifikasi perkebunan


[2011-2014]

15

kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. ISPO perlu

disosialisasikan, sehingga seluruh stakeholder

perkebunan kelapa sawit mempunyai pemahaman yang

jelas. Perusahaan atau kebun kelapa sawit yang sudah

memenuhi persyaratan ISPO (Prinsip dan Kriteria)

berhak mendapat sertifikasi sehingga akan mempunyai

daya saing di pasar internasional. Sistem perkebunan

berkelanjutan ini akan dikembangkan pada komoditi

utama perkebunan lainnya.

Sebagai salah satu bentuk pembinaan usaha pada perkebunan (rakyat) pada tahun 2010 telah dilaksanakan fasilitasi bantuan modal dari anggaran APBN Kementerian Pertanian dalam bentuk belanja sosial kepada 104 kelompok tani binaan dan Penggerak Membangun Desa (PMD) yang memenuhi syarat. Agar pelaksanaan kegiatan kelompok binaan tersebut berjalan seperti yang diharapkan, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi.

1.3. Potensi dan Permasalahan

1.3.1. Potensi

1) Sumber daya manusia

a. Tersedianya SDM yang berkompeten dalam

melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan di

lingkup direktorat;

b. Tersedianya Petugas Penilai Perkebunan yang

berdedikasi tinggi yang siap dimanfaatkan dan

ditingkatkan keterampilan dan kemampuannya.


[2011-2014]

16

2) Kelembagaan

a. Tersedianya kelembagaan Pascapanen

perkebunan pada tingkat Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota dan kelompok tani.

b. Tersedianya kelembagaan gabungan

perusahaan perkebunan dan assosiasi komoditi

perkebunan.

c. Terjalinnya hubungan kerja dengan Pusat/Balai

Penelitian/Perguruan Tinggi terkait dengan

Pascapanen dan pembinaan usaha

perkebunan.

3) Teknologi

a. Tersedianya penelitian dan pengembangan

dalam introduksi dan penerapan teknologi pada

mata rantai penanganan pascapanen;

b. Tersedianya teknologi Pascapanen perkebunan

untuk mendukung peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan;

c. Penyampaian informasi teknologi pascapanen

secara cepat dan akurat kepada petani yang

melibatkan industri swasta yang bergerak

dalam pengolahan hasil perkebunan agar aliran

informasi lebih cepat.

1.3.2. Permasalahan

1) Sumber Daya Manusia

a. Jumlah dan kualifikasi SDM yang menangani

Pascapanen dan pembinaan usaha

perkebunan masih belum memadai;

b. Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan

petani dan petugas penyuluh lapang akan

teknologi pascapanen.


[2011-2014]

17

2) Kelembagaan

a. Belum optimalnya kemitraan antara

perusahaan perkebunan besar dengan

kelompok petani/KUD;

b. Belum sempurnanya infrastruktur yang

menunjang sistem distribusi dan transportasi

hasil perkebunan rakyat.

3) Teknologi

a. Kesenjangan dalam inovasi teknologi, baik

dalam teknologi pengembangan peralatan

pascapanen maupun informasi teknologi

penanganan pascapanen itu sendiri;

b. Rendahnya pengertian masyarakat umum dalam

hal-hal yang berkaitan dengan teknologi

penanganan pascapanen, misalnya tentang

susut pascapanen sehingga berakibat

kurangnya perhatian terhadap masalah mutu,

c. Penyebarluasan hasil teknologi atau inovasi

teknologi kurang menyebar merata keseluruh

lapisan yang memerlukan.

4) Pelaksanaan perizinan usaha belum sesuai dengan

peraturan dan ketentuan yang berlaku

a. Banyaknya tumpang tindih izin lokasi usaha.

b. Reformasi birokrasi perizinan belum berjalan

sebagaimana mestinya.

c. Otonomi daerah belum sepenuhnya mendukung

reformasi birokrasi.

d. Belum sepenuhnya sinergi antara kebijakan

pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota.


[2011-2014]

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA

2.1. Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebagai bagian integral dari Direktorat Jenderal Perkebunan, maka visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha harus selaras dengan visi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu ”Profesional dalam memfasiltasi peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Bertitiktolak dari visi Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut maka visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah “Profesional dalam mengupayakan peningkatan penanganan pascapanen, bimbingan usaha, dan perkebunan berkelanjutan serta memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan”.

2.2. Misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Mangacu pada pada salah satu Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu ”Mengupayakan penanganan Pascapanen dan pembinaan usaha, maka misi Direktorat Pascapanen dan pembinaan Usaha ditetapkan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan penyedian teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim;

2. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan;

3. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

4. Memfasilitasi peningkatan penerapan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;

5. Memfasilitasi peningkatan Revitalisasi Pengembangan Perkebunan;


[2011-2014]

19

6. Memberikan pelayanan permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan (Rekomtek).

2.3. Tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan;

2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;

3. Meningkatakan penerimaan dan devisa negara dan sub sektor perkebunan;

4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;

5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;

6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedian bahan bakar nabati;

7. Mengoptimalkan Pengelolaan sumber daya secara arif dan nerkebunan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;

8. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan;

9. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;

10. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.


[2011-2014]

20

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, maka Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha perlu melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan ketersediaan dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim;

2. Memfasilitasi peningkatan, mutu, nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan;

3. Memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

4. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah berwawasan lingkungan;

5. Memfasilitasi peningkatan peran sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;

6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesinaliisme pelaku usaha perkebunan;

7. Memfasilitasi peningkatan dan penumbuhan kemitraan dan hubungan sinergi antar pelaku usaha perkebunan;

8. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas pokok Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pascapenan dan pembinaan usaha perkebunan.


[2011-2014]

21

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik;

d. Pemberiaan bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

2.5. Nilai-Nilai

Nilai-nilai yang dianut oleh Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah :

a. Profesional (Profesionalism), dalam artian seluruh aparat yang terkait dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;

b. Terukur (Measurable), dalam artian dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran kuantitas ataupun kualitas;

c. Keterbukaan (Transfancy), dalam artian dapat dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP);

d. Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), dalam artian hasil atau layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.


[2011-2014]

22

2.6. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa kelengkapan organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan, struktur organisasi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

DIREKTORAT

PASCAPANEN

DAN

PEMBINAAN

USAHA

SUBDIT

PASCAPANEN

TANAMAN SEMUSI,

REMPAH DAN

PENYEGAR

SUBDIT BIMBINGAN

USAHA DAN

PERKEBUNAN

BERKELANJUTAN

SUBDIT

GANGGUAN USAHA

DAN PENANGANAN

KONFLIK

SUBDIT

PASCAPANEN

TANAMAN

TAHUNAN

SUBBAGIAN TATA

USAHA

SEKSI TEKNOLOGI

SEKSI PENERAPAN

SEKSI TEKNOLOGI

SEKSI PENERAPAN

SEKSI BIMBINGAN USAHA

SEKSI PERKEBUNAN

BERKELANJUTAN

SEKSI GANGGUAN USAHA

SEKSI

PENANGANAN

KONFLIK

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSONAL


[2011-2014]

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan

3.1.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan perkebunan Tahun 2010-2014 dibedakan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah : mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu : meningkatkan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan, dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.

3.1.2. Strategi

Untuk mencapai sasaran, mewujudkan visi, misi dan tujuan serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan Strategi Pembangunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014 dibagi dua yaitu strategi umum dan strategi khusus.


[2011-2014]

24

3.1.2.1. Strategi umum

Strategi pembangunan pertanian tahun 2010-2014 yang dikenal dengan Tujuh Gema Revitalisasi menjadi straegi pembangunan tahun 2010-2014 yaitu :

1. Revitalisasi Lahan;

2. Revitalisasi Perbenihan;

3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana;

4. Revitalisasi Sumberdaya Manusia;

5. Revitalisasi Pembiayaan Petani;

6. Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan

7. Revitalisasi Teknilogi dan Industri Hilir.

3.1.2.1. Strategi Khusus

Strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 merupakan strategi yang mengacu kepada target utama pembangunan pertanian masih bersifat sektoral. Agar lebih sesuai dengan karateristik pembangunan sub sektor perkebunan, strategi umum tersebut perlu diformulasikan kedalam startegi khusus, yaitu :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan berkelanjutan;

2. Pengembangan komoditas;

3. Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan;

4. Investasi usaha perkebunan;

5. Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

7. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha; dan

8. Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.


[2011-2014]

25

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

3.2.1. Arah Kebijakan

Mengingat ruang lingkup kegiatan pascapanen dan ruang llingkup kegiatan pembinaan usaha berbeda maka kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dibagi dua yaitu : (1) Kebijakan penanganan pascapanen dan (2) Kebijakan pembinaan usaha

3.2.1.1. Arah Kebijakan Penanganan Pascapanen

Meningkatkan mutu berbasis kegiatan pascapanen melalui perbaikan sistem penaganan pascapanen dengan penerapan teknologi tepat guna dan fasilitasi alat pascapanen di pedesaan.

3.2.1.2. Arah kebijakan Pembinaan Usaha

Meningkatkan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan pegembangan kelembagaan dan kemitraan di bidang usaha perkebunan yang berkelanjutan melalui rekomendasi teknis (Rekomtek), penilaian usaha perkebunan, sosialisasi, penerapan, pembinaan pembangunan perkebunan berkelanjutan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup serta penaganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

3.2.2. Strategi

Dari delapan strategi umum Direktorat Jenderal Perkebunan, strategi yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah:

1) Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan,

2) Investasi usaha perkebunan,

3) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, dan


[2011-2014]

26

4) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Mengingat ruang lingkup kegiatan pascapanen dan ruang lingkup kegiatan pembinaan usaha agak berbeda maka penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dibagi dua yaitu : (1) Strategi penanganan pascapanen dan (2) Strategi pembinaan usaha.

Selain mengacu kepada Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan, penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha juga mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi lingkup Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Untuk menetapkan strategi tersebut diperlukan pencermatan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Pencermatan lingkungan strategis dilaksanakan dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Theart).

Pencermatan faktor lingkungan dibagi 2 (dua), yaitu : (1) Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan adalah kondisi internal, sumberdaya organisasi, yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman.Kelemahan adalah kondisi internal organisasi yang dapat mempersulit organisasi memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dan (2) Pencermatan Lingkungan Ekternal (PLE) adalah untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan ancaman. Peluang adalah kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan strategis organisasi dengan kekuatan yang dimiliki. Sedangkan ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mempersulit tercapainya tujuan strategis organisasi. Karena kondisi dan situasi penanganan pasaca panen dan pembinaan usaha berbeda terutama pengaruh factor eksternal maka pencermatan factor lingkungan dibagi dua yaitu : (1) pencermatan faktor lingkungan pascapanen dan (2) pencermatan factor lingkungan pembinaan usaha.


[2011-2014]

27

3.2.2.1. Pencermatan Lingkungan Pascapanen

A. Pencermatan Lingkungan Internal Pascapanen

1. KEKUATAN (STRENGTH)

a. Tersedianya landasan hukum tentang penanganan pascapanen :

- UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman.

- UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

- Kepres No. 47 Tahun 1986 Tentang Peningkatan Penanganan Pascapanen.

- Permentan No. 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen hasil pertanian asal tanaman yang baik.

- Permentan No. 61 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

b. Tersedianya jumlah SDM yang mencukupi

- Jumlah SDM pada tahun 2011 70 orang dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 (16 orang), S1 (22 orang), Sarjana Muda/Diploma (2 orang), SLTA (27 orang), dan SD (2 orang).

c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan

- Tersedianya Komputer dan perlengkapannya

- Tersedianya Furniture yang mencukupi (meja, kursi, lemari, kardeks)

- Jaringan komunikasi (Telp, dan Internet) di setiap ruang esselon III

- Tersedianya Data dan informasi perkebunan (Statistik, Leaflet, Booklet)


[2011-2014]

28

- Tersedianya fasilitasi penanganan pascapanen di daerah

d. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan

- Tersedianya Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan

- Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Anggaran

- Tersedianya Pedoman Operasional Kegiatan (POK)

- Tersedianya Pedoman Penanganan Pascapanen

- Tersedianya Renstra Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

e. Tersediannya roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan

- Tersedianya Roadmap 14 Komoditi Perkebunan

- Tersedianya Renstra Pembangunan Perkebunan

2. KELEMAHAN(WEAKNESS)

a. Kompetensi dan kemampuan SDM Pegawai

- Dari 70 orang jumlah pegawai, yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang Teknologi Hasil Pertanian hanya 1 orang, sedangkan yang terkait dengan pembinaan usaha hanya 32 orang, yaitu Sarjana Pertanian 18 orang, Sarjana Ekonomi 7 orang, Sarjana Hukum 4 orang, Sarjana Teknik Lingkungan 1 orang, Diploma Komputer 1 orang, Diploma Pertanian 1 orang.


[2011-2014]

29

b. Disiplin pegawai masih kurang

- Produktivitas kerja sebagaian pegawai masih rendah

- Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dilaksanakan sepenuhnya.

- Etos kerja masih rendah

c. Masih lemahnya koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal

- Kerjasama antara Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dengan lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi yang terkait penanganan pascapanen belum optimal

- Kerjasama antara Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dengan Dinas yang membidangi perkebunan di daerah belum optimal

d. Penyiapan perumusan penanganan pascapanen belum optimal

- Pedoman Penanganan Pascapanen yang telah disusun belum sepenuhnya dapat diterapkan di seluruh daerah

- Dalam penyiapan perumusan belum sepenuhnya mengakomodir masukan dari institusi/lembaga terkait

- Pedoman yang telah disusun belum sepenuhnya dapat mengakomodir Teknologi yang semakin berkembang

e. Masih rendahnya kegiatan peningkatan kemampuan SDM pegawai.

- Pelatihan, Magang, Job Training, Study banding tentang penanganan pascapanen belum dilaksanakan.


[2011-2014]

30

B. Pencermatan Lingkungan Ekternal Pascapanen

1. PELUANG (OPPORTUNITY)

a. Tersedianya teknologi yang memadai

- Tersedianya alat dan mesin pascapanen yang memadai

- Penelitian tentang teknologi pascapanen masih terus dilaksanakan

- Adanya lembaga puslit dan balit yang menangani pascapanen

- Akses terhadap teknologi semakin mudah (web site, email, dll)

b. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri untuk produk perkebunan yang berkualitas dan ramah lingkungan

- Jumlah penduduk yang mengkonsumsi/bahan baku produk perkebunan semakin meningkat

- Semakin meningkatnya kesadaran konsumen akan keamanan pangan dan keragaman produk

c. Tersedianya pakar dan peneliti pascapanen perkebunan

- Tersedianya pakar dan peneliti pascapanen perkebunan baik dari pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.

d. Petani pekebun memiliki minat/keinginan yang tinggi untuk mendapatkan nilai tambah

- Produk perkebunan yang berkualitas tinggi pada umumnya akan mendapatkan harga yang tinggi

- Adanya Kemudahan akses teknologi pascapanen bagi petani

- Adanya pembinaan/penyuluhan kepada petani tentang penanganan pascapanen


[2011-2014]

31

e. Adanya kelembagaan usaha /Asosiasi petani yang mendukung dalam penanganan pascapanen.

- Membantu pemerintah dalam penyusunan kebikan penanganan pascapanen.

2. ANCAMAN (THREATS)

a. Belum optimalnya sinergitas program antar institusi dan antara pusat dan daerah.

- Program pascapanen Ditjenbun dan Ditjen PPHP belum sinergis

- a. Koordinasi program pascapanen antara Ditjenbun

dengan instansi terkait ( Kemendag, Kemenperin, Kemennaker, BPPT) masih belum optimal

- Program pascapanen Ditjenbun (pusat) dan daerah belum ada sinkronisasi

b. Tingkat adopsi petani terhadap teknologi pascapanen belum optimal

- Sarana pascapanen yang diberikan untuk para petani kurang sesuai (tidak tepat guna)

- Kapasitas/kapabilitas petani dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia belum memadai

c. Insentif harga bagi produk bermutu belum proporsional

- Belum ada jaminan pasar bagi produk perkebunan yang bermutu

- Margin harga yang tidak signifikan antara produk yang bermutu dengan yang kurang bermutu

d. Belum optimalnya harmonisasi peraturan dan kebijakan pusat dan daerah

- Masih terdapat peraturan daerah yang kurang mendukung kebijakan pusat


[2011-2014]

32

e. Adanya tuntutan pasar global, isu lingkungan dan kampanye negative tentang produk perkebunan di pasar internasional

- Produk perkebunan sebagian besar adalah produk ekspor sehingga dipengaruhi langsung oleh adanya kebijakan dan mekanisme pasar global.

- banyak LSM/NGO yang menyoroti pembangunan perkebunan merusak lingkungan makin gencar

- banyak negara yang sudah menerapkan aturan tentang keamanan pangan

3.2.2.2. Pencermatan Lingkungan Pembinaan Usaha

A. Pencermatan Lingkungan Internal Pembinaan Usaha

1. KEKUATAN (STRENGTH)

a. Tersedianya landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha perkebunan

- UU no 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

- UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- UU No 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman

- UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

- UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- PP No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

- Permentan No 07/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan


[2011-2014]

33

- Permentan No 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

- Permentan No 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit

- Permentan No 61/Kpts/OT.140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

- Permentan No 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)

b. Tersedianya jumlah SDM yang mencukupi

- Jumlah SDM pada tahun 2011 70 orang dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 (16 orang), S1 (22 orang), Sarjana Muda/Diploma (2 orang), SLTA (27 orang), dan SD (2 orang).

- Berdasarkan tingkat golongan terdiri atas Golongan IV sebanyak 9 orang, Golongan III (52 orang), Golongan II (9 orang)

- Berdasarkan latar belakang pendidikan terdiri atas Sarjana Pertanian sebanyak 18 orang, Sarjana Sosial (8 orang), Sarjana Ekonomi (7 orang), Sarjana Hukum (4 orang), Sarjana Teknologi Hasil Pertanian (1 orang), Sarjana Teknik Lingkungan (1 orang), Diploma Komputer (1 orang), Diploma Pertanian (1 orang), dan SLTA berbagai jurusan (27 orang) dan SD (2 orang)

c. Tersedianya Petugas Penilai Usaha Perkebunan (Pusat 16 orang, Daerah 343 orang)

d. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan

- Tersedianya komputer dan perlengkapannya sebanyak 16 Unit PC dan 6 Unit Laptop


[2011-2014]

34

- Tersedianya meubelair dan peralatan kantor yang mencukupi (meja, kursi, lemari, kardeks, in focus)

- Tersedianya peralatan komunikasi (telepon, faksimili, dan internet).

- Tersedianya data dan informasi perkebunan (Pedoman, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan, Statistik, Media, Jurnal, VCD/CD, Leaflet, dan Booklet)

e. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan

- Tersedianya Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan

- Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Anggaran

- Tersedianya Pedoman Operasional Kegiatan (POK)

- Tersedianya Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan

- Tersedianya Pedoman Penutupan Proyek PIR (draft)

- Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Konversi Non KLBI dan Kebun Sub Standar (draft)

- Tersedianya Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan

- Tersedianya Pedoman ISPO

f. Tersedianya Roadmap Komoditas Utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan

- Tersedianya Roadmap 15 Komoditi Perkebunan

- Tersedianya Renstra Pembangunan Perkebunan


[2011-2014]

35

2. KELEMAHAN (WEAKNESES)

a. Kompetensi dan kemampuan SDM belum memadai

- Dari 70 orang jumlah pegawai, yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang Teknologi Hasil Pertanian hanya 1 orang, sedangkan yang terkait dengan pembinaan usaha hanya 32 orang, yaitu Sarjana Pertanian 18 orang, Sarjana Ekonomi 7 orang, Sarjana Hukum 4 orang, Sarjana Teknik Lingkungan 1 orang, Diploma Komputer 1 orang, Diploma Pertanian 1 orang.

- Jumlah pegawai yang sudah mengikuti pelatihan yang terkait dengan pascapanen dan pembinaan usaha masih sangat kurang (Pelatihan Penilaian Usaha Perkebunan 2 orang).

- Pegawai dengan latar belakang pendidikan Teknologi Hasil Pertanian, Teknik Lingkungan, Sarjana Hukum, Diploma Pertanian, dan Diploma Komputer baru memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun.

b. Masih adanya peraturan perundangan yang belum sinkron dalam penerapannya

- Penegakan hukum masih rendah

- Terjadinya gejolak sosial yang berdampak timbulnya gangguan usaha dan konflik.

- Jumlah gangguan usaha dan konflik meningkat ( Jumlah kasus lima tahun terakhir meningkat : Tahun 2006 berjumlah 598 kasus, tahun 2007 berjumlah 475 kasus, tahun 2008 berjumlah 596 kasus, tahun 2009 berjumlah 508 kasus, dan tahun 2010 sebanyak 694kasus)

- Adanya multi tafsir terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


[2011-2014]

36

c. Masih lemahnya koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal

- Penyelsaian gangguan usaha perkebunan dan konflik lambat

- Beberapa instansi terkait tidak serius dalam menangani suatu kasus

- Pembinaan usaha belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum menjangkau ke seluruh lokasi

- Rumusan pertemuan koordinasi belum ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait.

d. Penyiapan perumusan bimbingan dan penanganan gangguan usaha belum optimal

- Pedoman Penanganan Pembinaan Usaha yang telah disusun belum disepakati oleh instansi terkait.

- Dalam penyiapan perumusan belum sepenuhnya mengakomodir masukan dari institusi/lembaga terkait di pusat dan daerah.

- Pedoman yang telah disusun belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan teknologi.

e. Masih rendahnya kegiatan peningkatan kemampuan SDM pegawai.

- Pelatihan, Magang, Job Training, Study banding tentang pembinaan usaha belum dilaksanakan.

- Masih banyak pegawai yang tidak terampil dalam melaksanakan tugasnya

- Jumlah pegawai yang sudah mengikuti pelatihan yang terkait dengan pascapanen dan pembinaan usaha masih sangat kurang (Pelatihan Penilaian Usaha Perkebunan 2 orang).


[2011-2014]

37

B. Pencermatan Lingkungan Ekternal Pembinaan Usaha

1. PELUANG (OPPORTUNITY)

a. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri

- Jumlah penduduk cenderung meningkat

- Industri dalam negeri semakin berkembang

- Meningkatnya daya beli masyarakat.

b. Adanya kelembagaan usaha/assosiasi komoditi yang mendukung pengembangan usaha perkebunan

- Adanya peran assosiasi dalam stabilisasi pasar komoditi perkebunan.

- Bersama pemerintah berperan dalam menangkal isu lingkungan.

- Ikut berperan dalam memfasilitasi penanganan gangguan usaha perkebuan dan konflik.

- Turut serta memberi masukan terhadap penyusunan kebijakan pemerintah.

c. Potensi dan minat pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan masih tinggi

- Kelembagaan usaha perkebunan (Perusahaan perkebunan besar, Koperasi, Asosiasi dan Dewan Komoditas, serta petani/pekebun) sebagai pelaku usaha jumlahnya cukup banyak.

- Pengajuan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah jumlahnya semakin meningkat.

- Pada saat ini masih banyak investor yang mengajukan permohonan untuk pembangunan perkebunan antara lain dalam pengajuan rekomendasi teknis yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.


[2011-2014]

38

- Masyarakat sangat antusias untuk berinvestasi di bidang usaha perkebunan baik penanaman baru maupun peremajaan dan rehabilitasi (program revitalisasi, bantuan sosial, swadaya).

d. Potensi sumber daya alam yang masih tersedia

- Potensi usaha perkebunan masih layak (feasible).

- Luas areal yang masih cukup tersedia;

- Bahan tanaman cukup tersedia dan beragam;

- Sarana produksi cukup tersedia;

- Sumber daya air mencukupi

e. Potensi teknologi untuk pengembangan usaha perkebunan tersedia

- Tersedianya teknologi budidaya perkebunan berkelanjutan.

- Penelitian tentang teknologi budidaya perkebunan berkelanjutan terus dikembangkan.

- Adanya lembaga puslit dan balit yang mengembangkan teknologi di bidang usaha perkebunan.

- Akses terhadap teknologi semakin mudah (web site, email, dll)

- Tersedianya pakar dan peneliti di bidang teknologi usaha perkebunan.


[2011-2014]

39

2. ANCAMAN (THREATS)

a. Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan melibatkan berbagai pihak/instansi terkait.

- Hasil penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan belum bisa di terima oleh beberapa pihak/instansi terkait.

- Lingkup kegiatan penanganan gangguan usaha perkebunan menyangkut tugas dan wewenang berbagai instansi/lembaga.

- Belum ada persepsi yang sama dalam pemahaman dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Data dan informasi tentang usaha dan gangguan usaha perkebunan belum optimal

- Data dan informasi pusat dan daerah sering berbeda

- Data dan informasi yang tersedia tidak akurat

- Penyampaian data dan informasi antar instansi dan antar pusat dan daerah kurang lancar

- Pemutakhiran data belum berjalan secara teratur dan berkesinambungan.

c. Pelaksanaan perizinan usaha belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

- Banyaknya tumpang tindih izin lokasi usaha

- Sering terjadinya konflik antar pelaku usaha perkebunan dan di luar usaha perkebunan

- Reformasi birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya (waktu pengurusan masih panjang, biaya tinggi, dll)

- Otonomi daerah belum sepenuhnya mendukung reformasi birokrasi.


[2011-2014]

40

- Belum sepenuhnya sinergi antara kebijakan Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

d. Belum optimalnya pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah

- Banyak peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan yang berada di hirarki atasnya

- Penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah berbeda-beda

- Adanya konflik kepentingan di masing-masing daerah yang bersifat kelompok dan/atau golongan

- Peraturan perundang-undangan yang ada belum dijabarkan ke dalam bentuk peraturan yang lebih rinci di tiap daerah (perda, pedoman, juklak, dan juknis)

e. Adanya isu lingkungan dan kampanye negatif tentang produk perkebunan di pasar Internasional

- LSM/NGO melakukan kampanye negatif tentang perusakan lingkungan dalam usaha perkebunan, seperti deforestasi, perusakan habitat satwa liar, menurunnya keanekaragaman hayati, penyerapan air tanah, dll

- Persepsi antar berbagai instansi/lembaga terkait terhadap peraturan dan ketentuan tentang lingkungan hidup belum sama

- Adanya persaingan bisnis antara usaha perkebunan dengan usaha lainnya terutama untuk produk minyak kelapa sawit

- Pembangunan perkebunan berkontribusi terhadap pemanasan global


[2011-2014]

41

3.3. Analisis Faktor-faktor Strategis dan Kunci Keberhasilan (KAFI/KAFE)

Berdasarkan PLI dan PLE dilakukan pembobotan faktor-faktor internal dan eksternal dan dilandasi skalaprioritas yang tercermin dalam rating untuk merumuskan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis FaktorEksternal (KAFE) sebagai berikut :

Tabel 4. Analisis Faktor-Faktor Strategis dan Kunci Keberhasilan

Pascapanen

No Faktor Internal Bobot Rating

Score (Bobot

X Rating)

Kesimpulan Prioritas

Strengths (kekuatan)

A Tersedianya landasan hukum yang mendukung penanganan pascapanen.

12 7 84 II

B Tersedianya jumlah SDM yang mencukupi. 5 3 15 IV

C Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

3 2 6 V

D Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan.

14 8 112 I

E Tersediannya roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan.

12 7 84 III


[2011-2014]

42

Weaknesses (kelemahan)

-

F Kompetensi dan kemampuan SDM belum memadai.

8 5 40 IV

G Disiplin pegawai masih kurang

14 8 112 III

H Masih lemahnya koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal

14 8 112 II

I Penyiapan perumusan penanganan pascapanen belum optimal

15 9 135 I

J Masih rendahnya peningkatan kemampuan SDM petugas.

3 2 6 V

Jumlah 100 59

Peluang(Opportunity)

A Tersedianya alat dan mesin pascapanen yang memadai

6 3 18 V

B Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri untuk produk perkebunan yang berkualitas dan ramah lingkungan

15 8 120 II

C Tersedianya pakar dan peneliti pascapanen perkebunan

13 7 91 III


[2011-2014]

43

D Petani pekebun memiliki minat/keinginan yang tinggi dalam penerapan teknologi pascapanen

17 9 153 I

E Adanya kelembagaan usaha /Asosiasi petani yang mendukung dalam penanganan pascapanen.

7 4 28 IV

Tantangan (Threats) -

F Belum optimalnya sinergitas program antar institusi dan antara pusat dan daerah.

7 4 28 IV

G Teknologi pascapanen yang tersedia belum sesuai kebutuhan

11 6 66 II

H Insentif harga bagi produk bermutu belum proporsional

13 7 91 I

I Belum optimalnya harmonisasi peraturan dan kebijakan pusat dan daerah

9 5 45 III

J Adanya pasar global, isu lingkungan dan kampanye negative tentang produk perkebunan di pasar internasional

2 1 2 V

Jumlah 100 54


[2011-2014]

44

Tabel 5. Analisis Faktor-faktor Strategis dan Kunci Keberhasilan

Pembinaan Usaha

No. Faktor Internal Bobot Rating

Score (Bobot

X Rating)

Kesimpulan Prioritas

Strengths (kekuatan)

A Tersedianya landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha

12 7 84 III

B Tersedianya jumlah SDM yang mencukupi. 4 2 8 IV

C Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

2 1 2 V

D Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan.

16 9 144 I

E Tersediannya roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan.

14 8 112 II

Weaknesses (kelemahan)

F Kompetensi dan kemampuan SDM belum memadai.

5 3 15 IV

G Masih adanya peraturan perundangan yang belum sinkron dalam penenetapan nya

14 8 112 III


[2011-2014]

45

H Masih lemahnya koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal

14 8 112 II

I Penyiapan perumusan bimbingan dan penanganan gangguan usaha belum optimal

16 9 144 I

J Masih rendahnya peningkatan kemampuan SDM petugas.

3 2 6 V

Jumlah 100 57


A Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri

6 3 18 V

B Adanya kelembagaan usaha/assosiasi komoditi yang mendukung pengembangan usaha perkebunan.

11 6 66 III

C Potensi dan minat pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan masih tinggi

13 7 91 II

D Potensi Sumber Daya Alam yang masih tersedia

17 9 153 I

E Potensi Teknologi untuk pengembangan perkebunan tersedia.

8 4 32 IV


[2011-2014]

46

Tantangan (Threats)

F Penanganan gangguan usaha perkebunan harus melibatkan banyak instansi terkait ditingkat pusat dan daerah.

8 4 32 IV

G Data dan informasi tentang usaha dan gangguan usaha perkebunan belum optimal

11 6 66 II

H Pelaksanaan perizinan usaha belum sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku

11 6 66 III

I

Belum optimalnya pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah

13

7

91

I

J Adanya pasar global, isu lingkungan dan kampanye negative tentang produk perkebunan di pasar internasional

2 1 2 V

Jumlah 100 53


[2011-2014]

47

3.4. Kesimpulan Analisis Faktor Internal-Eksternal

Berdasarkanperumusan KAFI/KAFE diperoleh faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, yaitu :

3.4.1. Kesimpulan Analisis Faktor Internal-Eksternal Pascapanen

1. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan.

2. Tersedianya landasan hukum tentang penanganan pascapanen.

3. Tersedianya jumlah SDM yang mencukupi.

4. Penyiapan perumusan penanganan pascapanen belum optimal.

5. Masih lemahnya koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal.

6. Kompetensi dan kemampuan SDM belum memadai.

7. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri untuk produk perkebunan yang berkualitas dan ramah lingkungan

8. Tersedianya pakar dan peneliti pascapanen perkebunan

9. Tersedianya teknologi pascapanen yang memadai.

10. Tingkat adopsi petani terhadap teknologi masih belum optimal.

11. Belum optimalnya sinergitas program antar institusi dan antara pusat dan daerah.

12. Adanya pasar global, isu lingkungan dan kampanye negative tentang produk perkebunan di pasar internasional


[2011-2014]

48

3.4.2. Kesimpulan Analisis Faktor Internal-Eksternal Pembinaan Usaha

1. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan.

2. Tersediannya roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan.

3. Tersedianya landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha perkebunan

4. Penyiapan perumusan bimbingan dan penanganan gangguan usaha belum optimal.

5. Masih lemahnya koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal.

6. Masih adanya peraturan perundangan yang belum sinkron dalam penerapannya

7. Potensi sumberdaya alam yang masih tersedia.

8. Potensi dan minat pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan masih tinggi.

9. Adanya kelembagaan usaha/assosiasi komoditi yang mendukung pengembangan usaha perkebunan.

10. Belum optimalnya pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah.

11. Data dan informasi tentang usaha dan gangguan usaha perkebunan belum optimal.

12. Pelaksanaan perizinan usaha belum sesuai dengan perturan dan ketentuan yang berlaku.

Setelah faktor lingkunganinternal-eksternal dirumuskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode SWOT untuk memperoleh Asumsi Strategis Alternatif Pilihan (ASAP). Hasil analisis SWOT dapat dilihat Tabel 7 dan tabel 8.


[2011-2014]

49

Tabel 6. Analisis SWOT untuk ASAP Pascapanen

KEKUATAN/STRENGTHS KELEMAHAN/WEAKNESSES

1 Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan.

1 Penyiapan perumusan penanganan pascapanen belum optimal

2 Tersedianya landasan hukum tentang penanganan pascapanen.

2 Masih lemahnya koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal

3 Tersedianya jumlah SDM yang mencukupi.

3 Kompetensi dan kemampuan SDM belum memadai.

PELUANG/OPPORTUNITIES Strategi (SO) Strategi (WO)

1

Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri untuk produk perkebunan yang berkualitas dan ramah lingkungan

1

Memanfaatkan SDM yang ada dalam upaya meningkatkan mutu hasil pertanian untuk menjawab permintaan pasar domestik dan luar negeri akan produk perkebunan yang

berkualitas dan ramah

lingkungan

1

Memanfaatkan pakar dan peneliti untuk mengoptimalkan perumusan penanganan pascapanen

2 Tersedianya pakar dan

peneliti pascapanen

perkebunan

2 Memanfaatkan sumber

daya manusia yang

tersedia untuk

melakukan koordinasi

dengan kelembagaan

usaha/ asosiasi petani

2 meningkatkan koordinasi

lintas institusi (internal/

eksternal) dalam rangka

memenuhi permintaan pasar

domestik dan luar negeri

yang semakin meningkat

3 Tersedianya teknologi pascapanen yang memadai

3 Meningkatkan peranan pakar dan peneliti dalam mendukung penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan

3 Meningkatkan pemanfaatan pakar untuk meningkatkan kapabilitas SDM pegawai

Internal


[2011-2014]

50

ANCAMAN/THREATS

Strategi (ST)

Strategi (WT)

1 Tingkat adopsi petani terhadap teknologi masih belum optimal

1 Mengoptimalkan pemanfaatan pedoman umum, pedoman teknis melalui sosialisasi dalam rangka meningkatkan adopsi petani terhadap teknologi

1 Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM untuk memfasilitasi petani dalam meningkatkan adopsi teknologi

2 Belum optimalnya sinergitas program antar institusi dan antara pusat dan daerah.

2 Memanfaatkan roadmap komoditas utama dan resntra pengembangan perkebunan untuk mengoptimalkan sinergitas program antar institusi dan antara pusat dan daerah

2 Meningkatkan koordinasi lintas institusi dalam rangka meningkatkan adopsi petani terhadap teknologi

3 Adanya pasar global, isu lingkungan dan kampanye negative tentang produk perkebunan di pasar internasional

3 Menerapkan peraturan dan perundangan (landasan hukum ) untuk menjawab pasar glbal, isu lingkungan dan kampanye negatif tentang produk perkebunan di pasar internasional

3 Meningkatkan koordinasi lintas institusi dalam rangka mengoptimalkan sinergitas program antar institusi dan antara pusat serta daerah dalam rangka menjawab pasar global, isu lingkungan dan kampanye negatif tentang produk perkebunan di pasar internasional


[2011-2014]

51

Tabel 7. Analisis SWOT Untuk ASAP Pembinaan Usaha

INTERNAL

EXSTERNAL

Strengths (kekuatan) 1.Tersedianya norma,

standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan.

Weaknesses (kelemahan) 1. Penyiapan perumusan

bimbingan dan penanganan gangguan usaha belum optimal.

2.Tersediannya roadmap

komoditas utama dan

Renstra Pengembangan

Perkebunan.

2. Masih lemahnya

koordinasi lintas

institusi baik internal

maupun eksternal.

3. Tersedianya landasan

hukum yang mendukung pembinaan usaha perkebunan.

3. Masih adanya

peraturan perundangan yang belum sinkron dalam penerapannya.


1. Potensi

sumberdaya alam yang masih tersedia.

Strategi (SO) 1. Memberdayakan Potensi

sumberdaya alam yang masih tersedia sesuai dengan roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan yang tersedia.

Strategi (WO) 1. Mengoptimalkan

penyiapan perumusan bimbingan usaha dan penanganan gangguan usaha untuk pemberdayaan potensi dan peningkatan minat pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan.


[2011-2014]

52

2. Potensi dan minat

pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan masih tinggi.

3. Adanya

kelembagaan usaha/assosiasi komoditi yang mendukung pengembangan usaha perkebunan

Tantangan (Threats) 1. Belum optimalnya

pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah.

2. Meningkatkan Potensi

dan minat pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan.

3. Meningkatkan peranan kelembagaan usaha/assosiasi komoditi sesuai dengan landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha.

Strategi (ST) 1. Mengoptimalkan

pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah melalui sosialisasi landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha dan mengacu kepada norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan

koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal dalam mendukung penguatan kelembagaan usaha/assosiasi komoditi usaha perkebunan.

3. Meningkatkan

sinkronisasi penerapan peraturan perundangan dalam mendukung pemberdayaan potensi sumberdaya alam yang masih tersedia.

Strategi (WT) 1. Mengoptimalkan

penyiapan perumusan bimbingan dan penanganan gangguan usaha melaui pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah.


[2011-2014]

53

2. Data dan informasi tentang usaha dan gangguan usaha perkebunan belum optimal.

3. Pelaksanaan

perizinan usaha belum sesuai dengan perturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Mengoptimalkan data dan informasi tentang usaha dan gangguan usaha perkebunan dengan memanfaatkan roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan.

3. Mengoptimalkan

pelaksanaan perizinan sesuai dengan landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha.

2. Meningkatkan koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal melaui forum dialog dan pertukaran dan pemutakhiran data dan informasi tentang usaha dan gangguan usaha perkebunan.

3. Meningkatkan

sinkronisasi peraturan perundangan untuk penerapan pelaksanaan perizinan usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Keterkaitan ASAP dengan Visi, Misi, dan Nilai dapat digambarkan

dalam tabel 8 dan 9 sebagai berikut :

Tabel 8. Analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Pembinaan Usaha

Strategi

Keterkaitan Dengan

Visi Misi Nilai Urutan

FKK

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

A.

STRATEGI (SO)

1 Memberdayakan Potensi sumberdaya alam yang masih tersedia sesuai dengan roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan yang tersedia.

2 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 = III


[2011-2014]

54

2

Meningkatkan Potensi dan minat pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan.

3 0 3 2 2 3 3 3 2 2 2 25 = VI

3

Meningkatkan peranan kelembagaan usaha/assosiasi komoditi sesuai dengan landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha.

2 0 2 2 2 2 2 3 2 3 2 22 = IX

B. STRATEGI (ST)

1

Mengoptimalkan pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah melalui sosialisasi landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha dan mengacu kepada norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 = II

2

Mengoptimalkan data dan informasi tentang usaha dan gangguan usaha perkebunan dengan memanfaatkan roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan.

2 0 2 2 2 3 2 3 3 2 3 24 = VII

3

Mengoptimalkan pelaksanaan perizinan sesuai dengan landasan hokum yang mendukung pembinaan usaha.

2 0 2 3 3 2 3 3 2 3 3 26 = V


[2011-2014]

55

Strategi

Keterkaitan Dengan

Visi

Misi Nilai Urutan

FKK

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

A. STRATEGI (WO)

1

Mengoptimalkan penyiapan perumusan bimbingan usaha dan penanganan gangguan usaha untuk pemberdayaan potensi dan peningkatan minat pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan.

3 0 2 3 2 3 3 3 2 3 3 27 = IV

2

Meningkatkan koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal dalam mendukung penguatan kelembagaan usaha/assosiasi komoditi usaha perkebunan.

2 0 2 2 2 2 3 3 1 2 2 21 = X

3

Meningkatkan sinkronisasi penerapan peraturan perundangan dalam mendukung pemberdayaan potensi sumber daya alam yang masih tersedia.

3 0 3 2 2 1 2 3 1 2 1 20 = XI

B. STRATEGI (WT)

1

Mengoptimalkan penyiapan perumusan bimbingan dan penanganan gangguan usaha melaui pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah.

3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 = I

2

Meningkatkan koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal melaui forum dialog dan pertukaran dan pemutakhiran data dan informasi tentang usaha dan gangguan usaha perkebunan.

2 0 2 2 2 2 2 3 1 2 1 19 = XII


[2011-2014]

56

3

Meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan untuk penerapan pelaksanaan perizinan usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2 0 3 2 3 3 3 3 1 2 1 23 =VIII

Dari tabel 8 dapat diperoleh FKK dengan urutan prioritas sebagai

berikut :

1. Mengoptimalkan penyiapan perumusan bimbingan usaha dan penanganan gangguan usaha melalui pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah.

2. Mengoptimalkan pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah melalui sosialisasi landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha dan mengacu kepada norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Memberdayakan Potensi sumberdaya alam yang masih tersedia sesuai dengan roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan yang tersedia.

4. Mengoptimalkan penyiapan perumusan bimbingan usaha dan penanganan gangguan usaha untuk pemberdayaan potensi dan peningkatan minat pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan.

5. Mengoptimalkan pelaksanaan perizinan sesuai dengan landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha.

6. Meningkatkan potensi dan minat pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan.

7. Mengoptimalkan data dan informasi tentang usaha dan gangguan usaha perkebunan dengan memanfaatkan roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan.

8. Meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan untuk penerapan pelaksanaan perizinan usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


[2011-2014]

57

9. Meningkatkan peranan kelembagaan usaha/assosiasi komoditi sesuai dengan landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha.

10. Meningkatkan koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal dalam mendukung penguatan kelembagaan usaha/assosiasi komoditi usaha perkebunan.

11. Meningkatkan sinkronisasi penerapan peraturan perundangan dalam mendukung pemberdayaan potensi sumber daya alam yang masih tersedia.

12. Meningkatkan koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal melaui forum dialog dan pertukaran serta pemutakhiran data dan informasi tentang usaha dan gangguan usaha perkebunan.

Tabel 9. Analisi Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) Pascapanen

Strategi

Keterkaita Dengan

Visi MisiMisi Uruta

FKK

Nilai

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

A. STRATEGI (SO)

1 Memanfaatkan SDM yang ada dalam upaya meningkatkan mutu hasil pertanian untuk menjawab permintaan pasar domestik dan luar negeri akan produk perkebunan yang berkualitas dan ramah lingkungan

3 3 3 1 2 2 1 3 3 2 2 25 = III

2 Memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan

3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 1 22 = IV


[2011-2014]

58

koordinasi dengan kelembagaan usaha/ asosiasi petani

3 Meningkatkan peranan pakar dan peneliti dalam mendukung penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan.

3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 19 = IX

B. STRATEGI (ST)

1 Mengoptimalkan pemanfaatan pedoman umum, pedoman teknis melalui sosialisasi dalam rangka meningkatkan adopsi petani terhadap teknologi

3 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 27 = I

2 Memanfaatkan roadmap komoditas utama dan resntra pengembangan perkebunan untuk mengoptimalkan sinergitas program antar institusi dan antara pusat dan daerah

3 3 2 1 1 1 1 3 2 2 2 21 = VII

3 Menerapkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu lingkungan dan kampanye negatif tentang produk perkebunan di pasar internasional

3 3 2 1 2 1 1 3 3 2 2 23 = V


[2011-2014]

59

Strategi

Keterkaitan Dengan

Visi Misi Nilai Urutan FKK

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

A. STRATEGI (WO)

1

Memanfaatkan pakar dan peneliti untuk mengoptimalkan perumusan penanganan pascapanen

3 3 3 1 2 2 1 3 2 2 2 24 = IV

2

meningkatkan koordinasi lintas institusi (internal/ eksternal) dalam rangka memenuhi permintaan pasar domestik dan luar negeri yang semakin meningkat

3 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 18 = X

3

Meningkatkan pemanfaatan pakar untuk meningkatkan kapabilitas SDM pegawai

2 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 17 = XI

B. STRATEGI (WT)

1

Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM untuk memfasilitasi petani dalam meningkatkan adopsi teknologi

3 3 3 1 2 2 1 3 3 3 2 26 = II

2

Meningkatkan koordinasi lintas institusi dalam rangka meningkatkan adopsi petani terhadap teknologi

2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 16 = XII


[2011-2014]

60

3

Meningkatkan koordinasi lintas institusi dalam rangka mengoptimalkan sinergitas program antar institusi dan antara pusat serta daerah dalam rangka menjawab isu pasar global, lingkungan dan kampanye negatif tentang produk perkebunan di pasar internasional

3 3 3 1 1 1 1 3 2 1 1 20 = VIII

Dari Tabel 9 dapat diperoleh FKK dengan urutan prioritas sebagai

berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan pedoman umum, pedoman teknis

melalui sosialisasi dalam rangka meningkatkan adopsi petani

terhadap teknologi.

2. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM untuk

memfasilitasi petani dalam meningkatkan adopsi teknologi.

3. Memanfaatkan SDM yang ada dalam upaya meningkatkan mutu

hasil pertanian untuk menjawab permintaan pasar domestik dan

luar negeri akan produk perkebunan yang berkualitas dan ramah

lingkungan.

4. Memanfaatkan pakar dan peneliti untuk mengoptimalkan

perumusan penanganan pascapanen.

5. Menerapkan peraturan dan perundangan (landasan hukum)

untuk menjawab isu lingkungan dan kampanye negatif tentang

produk perkebunan di pasar internasional.


[2011-2014]

61

6. Memanfaatkan roadmap komoditas utama dan resntra

pengembangan perkebunan untuk mengoptimalkan sinergitas

program antar institusi dan antara pusat dan daerah.

7. Memanfaatkan roadmap komoditas utama dan renstra

pengembangan perkebunan untuk mengoptimalkan sinergitas

program antar institusi dan antara pusat dan daerah.

8. Meningkatkan koordinasi lintas institusi dalam rangka

mengoptimalkan sinergitas program antar institusi dan antara

pusat serta daerah dalam rangka menjawab isu lingkungan dan

kampanye negatif tentang produk perkebunan di pasar

internasional.

9. Meningkatkan peranan pakar dan peneliti dalam mendukung

penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum,

pedoman teknis dan kebijakan.

10. Meningkatkan koordinasi lintas institusi (internal/ eksternal)

dalam rangka memenuhi permintaan pasar domestik dan luar

negeri yang semakin meningkat.

11. Meningkatkan pemanfaatan pakar untuk meningkatkan

kapabilitas SDM pegawai.

12. Meningkatkan koordinasi lintas institusi dalam rangka

meningkatkan adopsi petani terhadap teknologi.

Dengan mempertimbangkan hasil analisis SWOT dan mengacu

kepada strategi Direktorat Jenderal Perkebunan, maka strategi

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah sebagai

berikut :

1) Penanganan Pascapanen

Strategi yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat

Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah peningkatan mutu dan

membatasi kehilangan hasil tanaman perkebunan, yang


[2011-2014]

62

dilaksanakan terutama melalui kegiatan fasilitasi/mengupayakan

penanganan pascapanen yaitu melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis

dan evaluasi yang diimplementasikan dalam strategi sebagai

berikut :

a. Peningkatan mutu, membatasi kehilangan hasil dan peningkatan rendemen

Tujuan utama dari peningkatan pascapanen hasil perkebunan adalah untuk peningkatan mutu dan membatasi kehilangan hasil. Membatasi kehilangan hasil baik yang disebabkan kehilangan fisik maupun penyusutan dan penurunan kualitas sangat berpengaruh terhadap ketersediaan hasil perkebunan (langsung dikonsumsi) dan pasokan bahan baku industri. Penanganan pascapanen yang optimal akan mendorong peningkatan pendapatan petani dan terpenuhinya kebutuhan industri, untuk mencapai tujuan tersebut strategi yang ditempuh antara lain :

- Peningkatan kemampuan dan pengetahuan petani dalam penanganan pascapanen yang baik (Good Handling Practises/GHP) sesuai dengan pedoman penanganan pascapanen yang berlaku;

- Peningkatan pembinaan petani yang intensif dan berkelanjutan melalui para petugas di daerah dengan memanfaatkan tenaga yang cukup tersedia dan bekerjasama dengan instansi terkait;

- Peningkatan kerjasama dengan para pakar dan peneliti dalam menciptakan inovasi sarana dan peralatan pascapanen dan pendayagunaannya yang optimal oleh petani;

- Pengoptimalan pemanfaatan pedoman umum dan pedoman teknis melalui sosialisasi kepada petugas dan petani dalam rangka meningkatkan tingkat adopsi petani terhadap teknologi pascapanen.


[2011-2014]

63

- Penerapan peraturan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten dalam penanganan pascapanen untuk menjawab isu lingkungan dan kampanye negatif tentang produk perkebunan di pasar Internasional.

- Peningkatan koordinasi lintas institusi (internal,eksternal, pusat dan daerah) dalam penanganan pascapanen terutama yang terkait dengan penyusunan program dan kegiatan.

- Peningkatan peranan pakar dan peneliti dibidang pascapanen dalam mendukung penyusunan norma,standar, kriteria, pedoman dan peningkatan kapabiltas SDM dibidang pascapanen.

- Peningkatan peranan kelembagaan pascapanen dalam rangka peningkatan mutu hasil yang sesuai dengan permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri.

- Peningkatan kegiatan sosialisasi, demontrasi, dan kampanye penanganan pascapanen untuk memotivasi petani dalam rangka peningkatan mutu dan membatasi kehilangan hasil

b. Standarisasi Mutu,

Peningkatan mutu hasil perkebunan terus diupayakan agar

petani mendapat nilai tambah dalam mengelola usaha taninya

dan tidak hanya menjual hasilnya sebagaimana biasanya.

Peningkatan mutu dapat dilakukan melalui standarisasi mutu

yang ditempuh melalui strategi :

- Peningkatan penerapan standarisasi mutu hasil di lapangan sehingga jaminan mutu hasil dapat dilakukan secara objektif dan ada jaminan untuk konsumen untuk memperoleh hal yang benar-benar bermutu.

- Peningkatan peranan produsen dan pedagang/eksportir dan instansi terkait dalam pelaksanaan standarisasi mutu sesuai dengan fungsinya masing-masing.


[2011-2014]

64

c. Penyusunan Data Base dan Pemetaan

Penyusunan data base dan pemetaan wilayah pascapanen secara lebih detail (tingkat desa/kecamatan dan gapoktan) dapat dilakukan melalui jaringan kecamatan pascapanen yang telah terbentuk.

2) Pembinaan Usaha Perkebunan

Untuk lebih mendorong iklim investasi yang kondusif dan pengembangan agribisnis perkebunan serta meningkatkan kinerja perusahaan perkebunan, UMKM, dan masyarakat, maka diperlukan strategi :

a. Pengoptimalan penyiapan perumusan bimbingan usaha dan penanganan gangguan usaha melalui pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah.

b. Pengoptimalan pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di pusat dan daerah melalui sosialisasi landasan hukum yang mendukung pembinaan usaha dan mengacu kepada norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Pengoptimalan penyiapan perumusan bimbingan usaha dan penanganan gangguan usaha untuk pemberdayaan potensi dan peningkatan minat pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan.

d. Peningkatan potensi dan minat pelaku usaha/investor untuk pengembangan usaha perkebunan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum dan pedoman teknis.

e. Peningkatan sinkronisasi peraturan perundangan untuk penerapan pelaksanaan perizinan usaha dan mengoptimalkan pelaksanaan perizinan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

f. Peningkatkan peranan kelembagaan usaha/assosiasi komoditi sesuai dengan peratran dan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal dalam mendukung penguatan kelembagaan usaha/assosiasi komoditi perkebunan.


[2011-2014]

65

g. Peningkatan koordinasi lintas institusi baik internal maupun eksternal melaui forum dialog dan pertukaran informasi serta pemutakhiran data dan informasi tentang usaha dan gangguan usaha perkebunan.

h. Peninkatan pemanfaatan dana perbankan untuk pengembangan perkebunan terutama untuk usaha kecil dan menengah dan mendorong lembaga penjamin kredit (avalis) untuk berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan, serta memberikan fasilitasi ketersediaan sumber dana dari pengembangan komoditas dan sumber lainnya untuk pengembangan usaha perkebunan.

i. Penciptaan iklim investasi yang kondusif yang mencakup pengembangan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan keamanan berusaha.

j. Peningkatan bimbingan usaha dan pemberian rekomendasi teknis dalam rangka investasi usaha perkebunan (perluasan areal, pembangunan pabrik pengolahan hasil, perubahan bidang usaha dari non perkebunan ke bidang perkebunan).

k. Pengoptimalan pelaksanaan evaluasi terhadap perusahaan perkebunan dilakukan melalui penilaian usaha perkebunan sesuai dengan Permenan No 07/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

l. Pengoptimalan pelaksanaan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan, dan masyarakat di sekitar perkebunan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

m. Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang masih tersedia sesuai dengan roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan yang merupakan upaya pemanfaatan sumber daya perkebunan secara optimal sesuai dengan daya dukung sehingga pelestariannya dapat tetap terjaga.


[2011-2014]

66

n. Pengoptimalan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan untuk terciptanya kondisi usaha perkebunan yang kondusif, bebas dari berbagai macam gangguan dan konflik melalui penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan dan meningkatkan upaya pecegahannya


[2011-2014]

67

[Rencana Strategis Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, DAN KELUARAN

4.1. Program Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Program pembangunan perkebunan Tahun 2011 – 2014 adalah : “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan” Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intesifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, sarana produksi, perlindungan perkebunan dan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha. Bertitik tolak dari program pembangunan perkebunan tersebut, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai program yaitu “Program Peningkatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan” yang mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan.

4.2. Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Direktorat Jenderal perkebunan mempunyai sembilan kegiatan pembangunan perkebunan :

1. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman

semusim;


rempah dan penyegar;


tahunan;

4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan

Usaha;

5. Dukungan Perlindungan Perkebunan;

6. Dukungan manajeman dan duklungan teknis lainnya;


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

68

7. Dukungan pengujian, pengawasan, mutu benih dan

penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

BP2TP Medan;



BP2TP Surabaya;



BP2TP Ambon;

Sebagai penjabaran dari kegiatan Direktorat Jenderal

Perkebunan tersebut diatas, Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha menetapkan kegiatan sebagai berikut :

(1) Fasilitasi Penanganan Pascapanen Tanaman Komoditas Perkebunan

(2) Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

(3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan.

(4) Pelaksanaan dukungan administrasi dan keuangan.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

69

4.3. Fokus Kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada (SDM, sarana prasarana serta dana) maka kegiatan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, dengan sumberdaya yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal (efisien dan efektif). Berdasarkan skala pioritas tersebut, maka fokus kegiatan penanganan pascapanen komoditas perkebunan tahun 2011 – 2014 adalah “Memfasilitasi peningkatan penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan”.

4.3.1. Fasilitasi Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan

Fasilitasi penanganan pascapanen Komoditas perkebunan dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan penanganan pascapanen melalui dukungan sarana pascapanen dan peningkatan kapabilitas petani. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kehilangan hasil, memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai tambah produk, serta meningkatkan mutu produk sesuai dengan standar keamanan pangan baik nasional maupun internasional. Fokus kegiatannya adalah :

a. Penanganan pascapanen komoditas perkebunan untuk mendukung prioritas pengembangan penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan,

- Penyediaan bantuan sarana pendukung pascapanen,

- Peningkatan keterampilan petani dalam penanganan pascapanen,


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

70

- Penyusunan pedoman teknis pascapanen/inovasi teknologi pascapanen,

- Pertemuan teknis penanganan pascapanen.

b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan pascapanen komoditas perkebunan setiap tahun anggaran.

c. Penyusunan renstra dan lakip yang terkait dengan penanganan pascapanen komoditas perkebunan.

4.3.2. Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

Kegiatan fasilitasi bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan merupakan kegiatan pembinaan dan pengawasan perkebunan yang diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Fokus kegiatan fasilitasi bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan antara lain :

a. Pembinaan dan penilaian usaha perkebunan;

b. Pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis, dan penilaian PIRBUN dan PIR-TRANS/KKPA;

c. Kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan seperti pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), dan pengembangan komoditi perkebunan lainnya secara berkelanjutan :

- Sosialisasi penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah perkebunan termasuk lahan kritis, lahan miring/terjal, lahan gambut, DAS hulu dan pengembangan perkebunan di kawasan penyangga yang mempunyai nilai konservasi tinggi (HCV) sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air,


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

71

- Kampanye peran perkebunan dalam kontribusi penyerapan karbon dan penyedia oksigen dan peningkatan peran serta fungsi hidro-orologis dan peningkatan penerapan paket teknologi ramah lingkungan.

d. Pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan dan kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan seperti pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), dan pengembangan komoditi perkebunan lainnya secara berkelanjutan.

e. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan berkelanjutan setiap tahun anggaran.

f. Penyusunan renstra dan lakip yang terkait dengan Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan.

g. Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan

Kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan, dan masyarakat di sekitar perkebunan antara lain :

- Bimbingan dan pemantauan pembangunan perkebunan masyarakat sekitar perusahaan dengan luas areal minimal 20 % dari total luas lahan Inti,

- Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan (Corporate Social Responsibility/CSR) perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar perusahaan,

- Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan (MoU) yang telah disepakati oleh Inti dan plasma pada perkebunan dengan pola Perkebunan Inti Rakyat/PIR.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

72

4.3.3. Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Gangguan Usaha dan Penanganan konflik Perkebunan bertujuan untuk mengurangi terjadinya gangguan yang dapat mempengaruhi penurunan kinerja usaha di bidang perkebunan yang dapat menimbulkan kerugian material dan non material; ketidak pastian iklim berusaha, ketegangan dan keresahan masyarakat . Fokus kegiatan Fasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik antara lain :

a. Pembinaan dalam ranka pencegahan terjadinya gangguan usaha dan konflik perkebunan kepada perusahaan terutama dalam pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat sekitar perusahaan.

- Pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

b. Meningkatkan upaya penanganan gangguan usaha diprioritaskan melalui musyawarah untuk mufakat untuk mencapai win – win solution, jika dengan cara musyawarah tidak mencapai kesepakatan dilakukan melalui proses pengadilan sebagai upaya terakhir.

- Inventarisasi dan identifikasi serta penanganan kasus gangguan usaha perkebunan;

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gangguan usaha di daerah;

- Fasilitasi penyelesaian masalah/kasus PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA;

- Pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (GUKP);

c. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Fasilitasi Pencegahan gangguan usaha dan konflik perkebunan penanganan setiap tahun anggaran.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

73

d. Penyusunan renstra dan lakip yang terkait dengan Fasilitasi pencegahan gangguan usaha dan konflik Perkebunan.

4.3.4. Pelaksanaan dukungan administrasi dan keuangan

Untuk menunjang kelancaran kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha perlu dukungan administrasi dan keuangan yang difokuskan untuk :

a. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas.

b. Terlaksananya pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan administrasi perkantoran yang berkualitas.

4.4 Keluaran (output) dan Sub-Output

Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan unit eselon II adalah output kegiatan, maka keluaran ( output ) dari kegiatan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha adalah :

4.4.1 Fasilitasi Penanganan Pascapanen Komoditas perkebunan

Keluaran (output) dari kegiatan tersebut adalah :

Terfasilitasinya pembinaan dan pengawalan penanganan pascapanen komoditas perkebunan Tanaman Semusim, Tanaman Rempah dan Penyegar;Tanaman Tahunan

Sub-Output :

- Terfasilitasinya ketersediaan sarana pendukung dan penanganan pascapanen komoditas perkebunan.

- Terfasilitasinya penerapan teknologi pascapanen komoditas perkebunan.

- Tersusunnya pedoman penanganan pascapanen komoditas perkebunan.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

74

- Terlaksananya kegiatan peningkatan kapabilitas pelaku usaha perkebunan komoditas perkebunan.

4.4.2. Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

Keluaran (output) dari kegiatan tersebut adalah :

a. Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan dan terfasilitasinya penilaian usaha perkebunan;

Sub-Output :

- Tersusunnya pedoman penilaian usaha perkebunan.

- Terlaksananya fasilitasi penilaian usaha perkebunan tanaman.

b. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis, dan penilaian PIRBUN dan PIR-TRANS/ KKPA;

Sub-Output :

- Tersusunnya pedoman pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis, dan penilaian PIRBUN.

- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis, dan penilaian PIR-TRANS/ KKPA;

c. Terlaksananya kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan seperti Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan terutama untuk kelapa sawit (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Sub-Output :

- Tersusunnya pedoman pembangunan perkebunan berkelanjutan.

- Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pembangunan perkebunan berkelanjutan.

- Terlaksananya Identifikasi Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

75

- Tersusunnya laporan pembangunan perkebunan berkelanjutan.

d. Terlaksananya pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan.

Sub-Output :

- Tersusunnya pedoman rekomendasi teknis usaha perkebunan.

- Terlaksananya penilaian rekomendasi teknis usaha perkebunan.

4.4.3. Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan.

a. Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Sub-Output :

- Tersusunnya pedoman penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

- Terlaksananya inventarisasi, identifikasi dan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gangguan usaha di daerah;

- Terlaksananya pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan dan konflik.

b. Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian masalah/kasus PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA.

Sub-Output :

- Tersusunnya pedoman penyelsaian masalah/kasus PIRBUN dan PIR-TRANS/ KKPA;


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

76

- Terlaksananya penyelsaian masalah/kasus PIRBUN dan PIR-TRANS/ KKPA;

4.4.4. Pelaksanaan Dukungan Administrasi dan Keuangan


Sub- Output :

- Terlaksananya pelayanan administrasi pelaksanaan anggaran

- Terlaksananya penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan anggaran.

- Terlaksananya pelayanan penyediaan sarana kerja yang berkualitas.

- Terlaksananya penyusunan laporan penggunaan sarana kerja yang berkualitas.


Sub- Output :

- Terlaksananya pelayanan kepegawaian yang berkualitas.

- Terlaksananya penyusunan laporan perkembangan kepegawaian.

- Terlaksananya pelayanan penyediaan ATK dan tatalaksana yang berkualitas.

- Terlaksananya penyusunan laporan penggunaan ATK dan tata laksana.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

77

Adapun rincian target dari masing – masing kegiatan dalam tabel 10

Tabel 10 Target Masing-Masing Kegiatan

NO KEGIATAN TARGET PELAKSANAAN

PROVINSI/PAKET

2011 2012 2013 2014

1. Terlaksananya Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas perkebunan (Poktan)

- Fasilitasi Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim (Poktan),

- Fasilitasi Penanganan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar (Poktan),

- Fasilitasi Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan (Poktan),

- Penyusunan pedoman teknis pascapanen/inovasi teknologi pascapanen (doc)

- Pertemuan teknis penanganan pascapanen ( kali )

12

40

48

1

1

17

42

51

1

1

19

45

56

1

1

20

50

60

1

1

2.

Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

a. Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan dan terfasilitasinya penilaian usaha perkebunan;

- Tersusunnya pedoman penilaian usaha perkebunan (Dokumen).

- Terlaksananya fasilitasi penilaian usaha perkebunan (Perusahaan).

1

25

1

180

1

25

1

25


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

78

b. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis, dan penilaian PIRBUN dan PIR-TRANS/ KKPA;

- Tersusunnya pedoman pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis, dan penilaian PIRBUN dan PIR-TRANS/ KKPA (Dokument);

- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis, dan penilaian PIRBUN dan PIR-TRANS/ KKPA, kemitraan ≥ 20 % (Provinsi);

c. Terlaksananya kegiatan pem-bangunan perkebunan berkelanjutan (Dokumen).

- Tersusunnya pedoman pem-bangunan perkebunan ber-kelanjutan (Dokumen).

- Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pembangunan perkebunan berkelanjutan (Prov).

- Terlaksananya Identifikasi Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO (Perusahaan).

- Tersusunnya laporan pembangunan perkebunan berkelanjutan (Doc).

d. Terlaksananya pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan.

2

19

1

22

75

1

2

19

1

24

150

1

1

19

1

26

250

1

1

19

1

28

350

1


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

79

- Tersusunnya pedoman rekomendasi teknis usaha perkebunan (doc).

- Terlaksananya penilaian rekomendasi teknis usaha perkebunan (Perusahaan).

1

50

1

55

1

60

1

65

3. Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan:

a. Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Sub-Output :

- Tersusunnya pedoman penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (doc).

- Terlaksananya inventarisasi, identifikasi dan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (perusahaan/kasus).

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gangguan usaha di daerah (provinsi);

- Terlaksananya pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan dan konflik.

b. Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian masalah/kasus PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA.

- Tersusunnya pedoman penyelsaian masalah/kasus PIRBUN dan PIR-TRANS/ KKPA ( doc ).

1

38

38

1

1

1

40

40

1

1

1

42

42

1

1

1

44

44

1

1


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

80

- Terlaksananya penyelsaian masalah/kasus PIRBUN dan PIR-TRANS/ KKPA (perusahaan/kasus).

10

10

12

12

4. Pelaksanaan dukungan administrasi dan keuangan


- Terlaksananya pelayanan administrasi pelaksanaan anggaran (tahun).

- Terlaksananya penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan anggaran (Tahun).

- Terlaksananya pelayanan penyediaan sarana kerja yang berkualitas (paket).

- Terlaksananya penyusunan laporan penggunaan sarana kerja yang berkualitas (Dokumen).


- Terlaksananya pelayanan kepegawaian yang berkualitas (tahun).

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

81

- Terlaksananya penyusunan laporan perkembangan kepegawaian (paket).

- Terlaksananya pelayanan penyediaan ATK dan tatalaksana yang berkualitas (tahun).

- Terlaksananya penyusunan laporan penggunaan ATK dan tata laksana (Doc.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

82

4.5 Pendanaan

Proyeksi penyediaan dana APBN untuk mendukung Kegiatan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan tahun 2011 – 2014

Tabel 11. Proyeksi Penyediaan Dana APBN Untuk Mendukung Kegiatan Penanganan Pascapanen Dan Pembinaan Usaha

No

Kegiatan Proyeksi penyediaan dana APBN (ribu rupah)

2011 2012 2013 2014

1.

Fasilitasi Penanganan Pascapanen Komoditas perkebunan, Rempah dan Penyegar

200.000

900.000

990.000

1.089.000

2. Fasilitasi Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan

100.000 1.159.200 1.275.120 1.402.632

3. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

1.822.483 2.992.429

3.291.672 3.620.839

4.

Fasilitasi Pencegahan

Gangguan Usaha Perkebunan

dan penanganan konflik

633.996

914.950

1.006.445

1.107.090

5.

Pelaksanaan dukungan administrasi dan keuangan

541.600

604.000

664.400

730.840

TOTAL

3.298.079

6.402.179 7.042.997 7.950.401


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

BAB V MANAJEMEN, PERENCANAAN, MONITORING

DAN EVALUASI

5.1 Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Tugas pemerintah pusat adalah memfasilitasi, menyusun

pedoman, standar, kriteria dan prosedur penyelenggaraan

pembangunan perkebunan secara nasional serta memonitoring

dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah. Sedangkan

tugas provinsi adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan

penyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta mengkoordinasi

pembangunan perkebunan antar kabupaten/kota di wilayahnya.

Selanjutnya kabupaten/kota tugasnya adalah menyusun

petunjuk teknis (Juknis) dan menyelenggarakan pembangunan

perkebunan diwilayahnya. Pokok-pokok kegiatan

penyelenggaraan pembangunan perkebunan sesuai dengan

kewenangan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah

sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat: menetapkan kebijakan, menyusun

perencanaan nasional, penyediaan data dan informasi,

norma, kriteria, strategi, pedoman, standar teknis, kajian serta

pengembangan model, introduksi dan demontrasi

pembanguan perkebunan, melakukan koordiansi lintas sektor

dan lintas sub-sektor ditingkat pusat dan koordinasi lintas

wilayah provinsi serta melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program.

2. Pemerintah Provinsi: menetapkan kebijakan pembanguan

perkebunan, menyusun perencanaan dan petunjuk

pelaksanaan serta melakukan koordinasi lintas sektor, lintas

sub-sektor dan lintas wilayah tingkat provinsi serta monitoring

dan evaluasi pelaksanaan program.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

84

3. Pemerintah Kabupaten/Kota: menyusun perencanaan,

petunjuk teknis pelaksanaan, dan penyediaan fasilitas

penunjang serta melakukan koordinasi dan pelaksanaan

ditingkat kabupaten/kota serta monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program.

5.2 Peran Serta Masyarakat

Pembangunan perkebunan pada dasarnya dilaksanakan oleh

masyarakat dan dunia usaha, sedangkan fungsi pemerintah

lebih bersifat fasilitasi dan pembinaan. Terwujudnya peran-serta

masyarakat, pekebun dan dunia usaha pada pembangunan

perkebunan yang sinergis disemua tingkatan perlu didorong

secara maksimal. Untuk itu ditempuh upaya terencana melalui

konsultasi, koordinasi dan pengembangan jejaring kerja yang

baik.

5.3. Dukungan Institusi Terkait

Dukungan yang diharapkan dari institusi terkait lainnya dalam

penangananan pascapanen di lingkup Kementerian Pertanian

maupun di luar Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

1) Dukungan sarana dan prasarana

- Penyediaan alat mesin pascapanen secara 5 tepat (waktu,

tempat, jumlah, jenis, dan harga) sehingga dapat

terjangkau oleh pekebun.

- Unit pengolahan di sentra produksi komoditas perkebunan,

sehingga dapat terjangkau oleh pekebun untuk mengurangi

biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas

mutu produk.

- Penyediaan sarana pelabuhan, gudang dan sistem

komunikasi yang menjangkau sentra produksi.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

85

- Penyediaan terminal agribisnis untuk mendekatkan

produsen dengan pasar/konsumen.

- Pembangunan dan penigkatan kualitas jalan penghubung,

maupun jalan produksi dan koleksi terutama pada sentra-

sentra komoditas perkebunan lainnya.

- Penyediaan pendanaan yang sesuai dengan karakteristik

agribisnis pekebun.

2) Kebutuhan regulasi

- Pembebasan, penihilan dan keringanan pajak serta sebagai

pungutan yang dibebankan kepada pekebun atau produsen

produk primer.

- Adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha

bagi pelaku usaha sesuai karakteristik agribisnis

perkebunan.

- Dukungan dan fasilitasi pendanaan dari pemerintah dengan

skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik

agribisnis perkebunan.

Dukungan yang diharapkan dari institusi terkait lainnya dalam

pembinaan usaha secara garis besar adalah sebagai berikut:

1) Dukungan sarana dan prasarana

- Pembangunan dan penigkatan kualitas jalan penghubung,

maupun jalan produksi dan koleksi terutama pada sentra-

sentra komoditas perkebunan lainnya.

- Penyediaan alsin, pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan

secara 6 tepat (waktu, tempat, jumlah, jenis, dosis dan

harga) sehingga dapat terjangkau oleh pekebun.

- Penyediaan sarana pelabuhan, gudang dan sistem

komunikasi yang menjangkau sentra produksi.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

86

- Penyediaan terminal agribisnis untuk mendekatkan

produsen dengan pasar/konsumen.

- Penyediaan pendanaan yang sesuai dengan karakteristik

agribisnis pekebun.

2) Kebutuhan regulasi

- Pembebasan, penihilan dan keringanan pajak serta sebagai

pungutan yang dibebankan kepada pekebun atau produsen

produk primer.

- Adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha

bagi pelaku usaha sesuai karakteristik agribisnis

perkebunan.

- Dukungan dan fasilitasi pendanaan dari pemerintah dengan

skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik

agribisnis perkebunan.

5.4 Mekanisme Perencanaan

Mekanisme perencanaan pembangunan perkebunan dibangun

dengan mengacu pada arah dan kebijakan nasional serta

mengsinergiskan dengan perencanaan dari daerah. Rujukan

yang dipakai adalah UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem

Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025), UU No.18 Tahun

2004 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah RI No.40

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembanguan Nasional , dan Peraturan Pemerintah RI No.39

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional II 2005-2009 yang

dikeluarkan Bappenas, dan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang

RJPMN tahun 2010-2014 dan Peraturan Menteri Pertanian


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

87

Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis

Kementerian Pertanian 2010-2014.

Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Bappeda

melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian

termasuk Perkebunan sebagai bahan untuk diusulkan ke tingkat

Provinsi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan pertanian

juga dilakukan di tingkat Provinsi sebagai media koordinasi dan

evaluasi atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bappeda

Provinsi berperan mengkoordinasikan pembanguan pertanian

termasuk perkebunan terutama dalam memadukan kegiatan,

pengembangan wilayah dan sumber pembiayaan

pembangunan.

Pemerintah Pusat melakukan pertemuan regional perencanaan

pembangunan perkebunan guna mensosialisasikan kebijakan

nasional dan membangun komitmen dengan Pemerintah daerah

Provinsi dan kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat memfasilitasi

rencana pembangunan perkebunan daerah yang sejalan

dengan kebijakan nasional berdasarkan pertimbangan

kesesuaian rencana daerah dengan: (a) rencana pembangunan

nasional, (b) rencana tata ruang wilayah, (c) kesesuaian tanah

iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan, (d)

perkembangan IPTEK, (e) sosial-budaya, (f) lingkungan hidup,

(g) kepentingan masyarakat, (h) pasar, (i) aspirasi daerah

dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara,

dan (j) Rencana Strategi Pembangunan Perkebunan.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

88

5.5 Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian

5.5.1. Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah mempunyai kewenangan menyusun standar an

prosedur monitoring evaluasi, pengawasan, dan pengendalian

dalam penyelengaraan fungsi-fungsi fasilitasi pembangunan.

Monitoring dan evaluasi serta pelaporan wajib dilakukan oleh

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan

dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian

dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam

Renstra Sekretariat Direktorat jenderal perkebunan 2010-

2014 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang

dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program setiap

satuannya.

Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan

dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan

pembangunan. Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya

pengawasan, penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan

kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan

terselenggara secara efektif dan efisien.

Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai

hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan

(keberhasilan), ketidakberhasilan, hambatan, tantangan, dan

ancaman tertentun dalam mengelola dan menyelenggarakan

kegiatan dan/atau program.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

89

Kegiatan Monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang

dengan tahapan kegiatan, sehingga dilakukan pada saat

sebelum dimulai kegiatan (ex-ante) , saat dilakukan kegiatan

(on-going), dan setelah dilakukan kegiatan (ex-post).

Ketaatan, kelengkapan, dan kelancaran pelaporan akan

dijadikan pertimbangan pengalokasian anggaran pada tahun

berikutnya.

Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

ditemukan masalah atau penyimpangan, maka secara

langsung dapat dilakukan bimbingan, saran-saran dan cara

mengatasinya oleh pimpinan unit kerja.

5.5.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang

Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan, dan Peraturan

Menteri Pertanian RI Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010

tentang Pedoman Sistem Pemantauan Evaluasi, dan

Pelaporan Pembangunan Pertanian, untuk itu mekanisme

pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah

pusat serta pemerintah daerah dan institusi lain yang

berkompeten.

Dinas yang membidangi perkebunan tingkat

provinsi/kabupaten/kota secara berkala melakukan

pemantauan implementasi kebijakan teknis dan adminsitratif

bidang perkebunan, sehingga deketahui secara cepat

berbagai hal yang terjadi diwilayahnya. Dinas yang

membidangi perkebunan tingkat provinsi/kabupaten/kota juga


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

90

yang berkewajiban untuk melaporkan hasil pemantauan dan

evaluasi dan memberikan saran-saran untuk perbaikkan yang

dipandang perlu kepada Gubernur/Bupati/Walikota,

stekholders dan pihak lain yang terkait. Pemantauan dan

evaluasi tingkat kabupaten dan kota harus mampu

menyajikan data, informasi evaluasi tingkat kabupaten dan

kota harus mampu menyajikan data, informasi dan peta

secara aktual, lengkap, an rinci disetiap kecamatan maupun

informasi dan data perkebunan secara keseluruhan

diprovinsi/kabupaten/kota tersebut.

5.5.3. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan

melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung

jawab dari unit kerja. Sistem pengawasan internal yang efektif

dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial,

manajemen resiko, sistem informasi manajemen, dan

kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan internal dilaksanakan untuk mengarahkan unit

kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal

perkebunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, membantu menghasilkan laporan keuangan yang

dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan

rambu agar unit kerja dalam mengimplementasikan Renstra

mematuhi undang-undang dan peraturan.

Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan

efisien, baik dengan pemeriksaan maupun pembinaan teknis,

unit kerja pelaksana Renstra dapat menghasilkan laporan

penggunaan keuangan dengan Kriteria wajar tanpa

pengecualian (WTP) sebagai bukti tidak adanya

penyimpangan dari peraturan perundang-undangan.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

91

BAB VI

PENUTUP

Permasalahan dalam pembangunan perkebunan bersifat kompleks,

sehingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai

fungsi dan kebijakan. Hanya saja berbagai fungsi dan kebijakan

tersebut tidak sepenuhnya berada dibawah wewenang Direktorat

jenderal Perkebunan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang membidangi perkebunan, bahkan lebih banyak berada bawah

wewenang institusi lain baik lingkup Kementerian Pertanian maupun

diluar Kementerian Pertanian. Setelah adanya otonomi daerah

banyak kewenangan dibidang perizinan diserahkan ke daerah

sehingga dalam pelaksanaan perizinan tersebut sering tidak sesuai

dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat. Dengan

demikian kerja sama antar pelaku pembangunan perkebunan mutlak

dibutuhkan untuk kesuksesan pelaksanaan pembangunan

perkebunan tahun 2011-2014.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perkebunan, maka visi,

misi, tujuan dan sasaran strategis dari Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha diarahkan untuk mendukung tercapainya program

dari Direktorat Jenderal Perkebunan dalam peningkatan

penanganan pasca panen dan pembinaan usaha perkebunan.

Baik sasaran makro maupun mikro pembangunan perkebunan akan

menjadi pedoman bagi pemerintah, Pemerintah provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran

pembangunan perkebunan di tingkat nasional dan regional yang

disesuaikan dengan potensi sumber daya serta karakteristik

permasalahan yang dihadapi dilapangan.


Pembinaan Usaha]

[2011-2014]

92

Didasari bahwa untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas

tidaklah mudah, dengan tekad kerja keras, sasaran tersebut optimis

dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja

sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi

faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini

akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

reenncca annaa sssttrratteeggiis diirre...

Documents