1

LAPORAN AKHIR

PROGRAM P2M PENERAPAN IPTEKS

Model Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi

Peradilan Semu untuk Meningkatkan Penguasaan Pemahaman

Mahasiswa Undiksha tentang Konstitusi Negara RI

Oleh

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.(Ketua)

NIP.195812311982031045

Drs. I Nyoman Suditha, M.Pd (Anggota)

NIP. 1950071519780301002

Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. (Anggota)

NIP.196012311986031018

Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Universitas Pendidikan Ganesha dengan SPK Nomor: 174/UN48.15/LPM/2014 tanggal 5

Maret 2015

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

2015

2

3

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan atas kehadirat Ida Sang Hyang

Widhi Wasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga laporan akhir pelaksanaan

kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dapat diselesaikan. Tak lupa kami juga

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah

membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dari awal sampai

dengan selesai.

Laporan ini memaparkan kegiatan pengabdian masyarakat tentang Model Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu untuk Meningkatkan

Penguasaan Pemahaman Mahasiswa Undiksha tentang Konstitusi Negara RI. Proses

pelatihan, Pendampingan disertai dengan pemberian materi dan modul tentang Hadirnya

peradilan semu (moot court) sebagai sarana belajar (dalam konstruksi akademis) sebagai

sebuah bentuk apresiasi yang tinggi bagi dosen pengampu mata kuliah yang dilakukan

inovasi model kepada mahasiswa.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini

merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana

nantinya diharapkan dengan Model Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui

Desiminasi Peradilan Semu (moot court) untuk Meningkatkan Penguasaan Pemahaman

Mahasiswa Undiksha tentang Konstitusi Negara RI. Program ini merupakan program

rintisan yang bersifat aktual dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan

mahasiswa tentang konstitusi dengan penerapan Praktek Beracara di Muka Pengadilan.

Walaupun penyusunan laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, namun kami

berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Singaraja, 2 Oktober 2015

Ketua Pelaksana

4

DAFTAR ISI

Cover

Lembar Pengesahan 1

Daftar Isi.. 3

Abstrak. 4

BAB I.PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi 5 1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.. 10 1.3 Tujuan Kegiatan 11 1.4 Manfaat Kegiatan..... 11 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peradilan Semu 12

2.2 Konstitusi Negara RI 12

2.3 Hasil Tinjauan terhadap P2M Terdahulu.................. 14

BAB III. METODE PELAKSANAAN

3.1 Kerangka Pemecahan masalah... 15

3.2 Khalayak Sasaran 16

3.3 Keterkaitan 16

3.4 Metode Kegiatan.. 17

3.5 Rancangan Evaluasi 17

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan 19

4.1.1 Laporan hasil Kegiatan. 19

4.1.2 Alur Model Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui

Desiminasi Peradilan Semu 21.

4.2 Pembahasan 21

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan 23

5.2 Saran.. 23

DAFTAR PUSTAKA 24

LAMPIRAN 25

5

ABSTRAK

Latar belakang kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemahaman konstitusi

yang lemah di kalangan mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi sementara nilai rata-rata

mahasiswa 65 dinilai belum mampu memenuhi standara ketercapaian pembelajaran

terhadap akses mahasiswa mengenai mata kuliah tersebut. Peradilan semu (moot court)

memberikan tambahan belajar bagi mahasiswa Jurusan FISIPOL, FISIP, dan FIS untuk

mengembangkan diri, terutama perwujudan konkrit dari mata kuliah-mata kuliah hukum

acara. Meskipun belum sepenuhnya benar, tapi proses belajar yang dialami mahasiswa

dapat diupayakan untuk mengerti lebih jauh mengenai kebiasaan-kebiasaan praktek

beracara. Hadirnya peradilan semu (moot court) sebagai sarana belajar (dalam konstruksi

akademis) sebagai sebuah bentuk apresiasi yang tinggi bagi dosen pengampu mata kuliah

yang dilakukan inovasi model kepada mahasiswa. Adalah hal yang tabu bagi mahasiswa

untuk memperlihatkan sesuatu yang tidak benar di hadapan hukum. Secara umum,

peradilan semu (moot court) memberikan gambaran ideal yang perlu untuk ditanamkan

semenjak dini mengenai peradilan yang bersih dan berwibawa. Dengan demikian, apa

yang ideal yang ditanamkan kepada generasi penerus penegak hukum di Indonesia tersebut

dapat membantu perbaikan pelaksanaan peradilan di Indonesia masa depan.

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan menyelenggarakan Model

Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu (moot court)

untuk Meningkatkan Penguasaan Pemahaman Mahasiswa Undiksha tentang Konstitusi

Negara RI.

Program ini merupakan program rintisan yang bersifat aktual dalam rangka peningkatan

pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang konstitusi dengan penerapan Model

Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu.

Kata kunci: beracara di muka pengadilan, peradilan semu, konstitusi, Negara RI.

6

ABSTRACT

Background of community service activities are weak constitution understanding

among the students based on the results of the evaluation while the average value 65

student deemed not capable of meeting standara pemebelajaran to access student

achievement on the course. Moot court (moot court) provide additional learning for

students of Department FISIPOL, faculty and FIS to develop themselves, especially the

concrete embodiment of the courses-courses procedural law. Although not entirely true,

but the learning process experienced by students can attempt to understand more about the

habits of practice proceedings. The presence of moot court (moot court) as a means of

learning (the academic construction) as a form of high appreciation for the lecturer of the

course undertaken innovation models to students. Is a taboo for students to show

something that is not right before the law. Generally, moot court (moot court) provide an

ideal picture that needs to be invested since the early hours of the justice clean and

respectable. Thus, what is ideal is embedded to the next generation of law enforcement in

Indonesia that can help improve the administration of justice in the future Indonesia.

The main objective of this community service activities by organizing Model

Litigation Practice Advance through Dissemination Moot Court (moot court) to Improve

Student Mastery Undiksha understanding of the Constitution of the RI.

The program is a pilot program that is actually in order to increase student knowledge

and insight about the constitution with the application of the Proceedings at the Advance

Practice Model through Dissemination Moot Court.

Keywords: proceedings before the courts, quasi-judicial, constitutional, RI State.

7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Secara khusus, kegagalan gerakan Pembangunan Hukum dibanyak negara berkembang

(Carothers 2006), menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu baik dalam ranah teoretikal

maupun praktikal,studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan

keadilan yang menyangkut kaum terpinggirkan. Banyak persoalan kemasyarakatan yang

sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan mono disiplin, dan dalam situasi

seperti ini penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara

interdisipliner.Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan

hubungan antara hukum dan masyarakat.Hukum memiliki banyak wajah, oleh karenanya

di kalangan ilmuwan (hukum) tidak ada kesepakatan yang tunggal tentang pengertiannya.

Pada umumnya hukum diartikan sebagai seperangkat rules of conduct yang mengatur dan

memaksa masyarakat, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa (Otto 2007: 14-15).

Dalam pengertian terbatas, hukum selalu dikaitkan dengan hukum Negara (legal

centralism). Namun para antropolog hukum menangkap hukum dengan perspektif yang

lebih luas, meliputi tidak hanya hukum negara,tetapi juga sistem norma di luar negara,

ditambah pula dengan segala proses dan aktor yang ada di dalamnya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain

mempunyai makna yang sangat mendalam, juga mengandung pokok-pokok pikiran yang

meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pokok-Pokok pikiran tersebut mewujudkan cita hukum (rechtsidee) yang menguasai

hukum dasar, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, Sucipta (2014:49).

Pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut dioperasionalkan dalam tujuan

Pembangunan Nasional yang akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang

berdasarkan Pancasila dengan menggunakan kompas pedoman yang ditunjukkan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam memahami Undang-Undang Dasar atau konstitusi Negara Republik

Indonesia, perlu pemahaman yang jelas dari peserta didik (mahasiswa) tentang makna,

8

hakikat, dan peranan konstitusi tersebut di dalam mengatur penyelenggaraan

ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, tidak seluruh mahasiswa

menyadari hal tersebut, karena menurut sebagian besar pandangan bahwa konstitusi hanya

milik fakultas hukum saja. Terjadi kesalahan interpretasi atau penafsiran di berbagai

kalangan terhadap merebaknya pandangan tadi, pada dasarnya konstitusi adalah milik

seluruh warga negara sebab mengatur perilaku, tata cara penyelenggara negara, termasuk

warga negara dan alat-alat kelengkapan negara lainnya dalam bekerja untuk

menyelenggarakan tatanan kehidupan negara yang berkesinambungan dan konsisten

dengan cita dan tujuan Negara Republik Indonesia.

Gambaran tadi menunjukkan ada konsep pembelajaran konstitusi yang perlu

diintensifkan keberadaannya di tengah-tengah pengembangan kurikulum di jenjang

pendidikan tinggi. Mengingat mengkaji prihal konstitusi fokus analisa akan mengacu pada

pedoman penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara yang perlu memperoleh dukungan

dari seluruh warga negara termasuk mahasiswa di dalamnya untuk patuh, taat, dan setia

terhadap konstitusi yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini menjadi agenda penting untuk menuntun mahasiswa mengenal lebih dekat

tentang landasan operasional penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Strategi

pengembangannya melalui kurikulum pendidikan tinggi mengemban salah satu misi

melalui pengembangan mata kuliah kepribadian, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang

salah satu sub komponen materinya mengulas tentang konstitusi secara mendalam. Fokus

tujuannya agar terjadi interaksi berupa pemahaman konseptual dan aplikatif tentang

konstitusi negara melalui transformasi pengetahuan dari pendidik (dosen) dengan subjek

didik (mahasiswa) yang berlangsung dalam lingkungan belajar dan interaksi di kelas

dengan menggunakan bermacam tindakan yaitu salah satunya yang dapat tim pengusul

tawarkan sebagai bentuk inovasi pembelajaran adalah dengan penerapan Model Praktek

Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu (moot court) untuk

Meningkatkan Penguasaan Pemahaman Mahasiswa Undiksha tentang Konstitusi Negara

RI. Komponen yang cukup signifikan dalam pendidikan adalah proses belajar mengajar.

Proses ini merupakan bentuk mini dari proses peradilan yang menyisipkan pembekalan

konseptual tentang konstitusi, praktek penyelenggaraan negara berikut kewenangan untuk

melakukan refleksi terhadap kinerja aparatur negara melalui kewenangan tupoksi yang

dimilikinya.

9

Bagi mereka yang awam dan bukan mahasiswa Fakultas Hukum, mungkin belum

pernah mendengar istilah ini. Secara etimologis, moot dapat diartikan sebagai dapat

diperdebatkan atau semu, dan court dapat diartikan sebagai pengadilan/peradilan.

Dengan demikian, apabila dirangkaikan, moot court dapat berarti peradilan yang dapat

diperdebatkan.Dalam perkembangannya sekarang ini, moot court dikenal sebagai

peradilan semu.

Peradilan Semu (moot court) memberikan tambahan belajar bagi mahasiswa Fakultas

Hukum maupun di luar Fakultas Hukum untuk mengembangkan diri, terutama perwujudan

konkrit dari mata kuliah-mata kuliah hukum acara yang juga dikembangkan di lingkungan

FISIP, FISIPOL, dan FIS. Meskipun belum sepenuhnya benar, tapi proses belajar yang

dialami mahasiswa, dapat diupayakan untuk mengerti lebih jauh mengenai kebiasaan-

kebiasaan praktek beracara. Tugas hakim, jaksa, penasehat hukum, dan bahkan kedudukan

terdakwa serta saksi-saksi di pengadilan menarik untuk digali dan dicerna sisi-sisi

ilmiahnya. Mahasiswa yang belajar di dalam peradilan semu (moot court) mencernakan

mata kuliah yang ia dapat selama kuliah, menganalisis kasus dan tindakan-tindakan yang

perlu dilakukan oleh penegak hukum dalam upaya menangani kasus-kasus. Tentu saja

dengan demikian peradilan semu (moot court) sendiri memberikan peluang bagi

mahasiswa untuk berkarya, mencoba-coba, dan sekaligus pura-pura menjadi penegak

hukum sesungguhnya. Mereka dapat menjadi hakim, jaksa, penasehat hukum, dan bahkan

saksi dan terdakwa dalam suatu acara pengadilan.

Peradilan semu (moot court) juga berisi mengenai perdebatan-perdebatan akademis

mengenai telaah kasus-kasus fiksi dan nonfiksi yang dilihat berdasarkan analisis dalam

kerangka yuridis normatif berdasarkan teori-teori hukum yang mahasiswa dapatkan selama

kuliah. Perlahan tapi pasti mahasiswa diperhadapkan pada tataran ideal kekuatan peradilan

yang dapat memutus perkara mengenai berbagai kasus yang terjadi. Kemampuan untuk

membuat atau praktek membuat berkas-berkas yang diperlukan untuk beracara di

pengadilan dipertaruhkan bagi mahasiswa di dalam peradilan semu (moot court). Surat

dakwaan, surat tuntutan, putusan hakim, pembelaan, adalah beberapa di antara berbagai

berkas yang mutlak diperlukan untuk melaksanakan acara peradilan.

Hadirnya peradilan semu (moot court) sebagai sarana belajar mendalami konstitusi

Negara Republik Indonesia (dalam konstruksi akademis) menjadi bahan peninjauan

kembali dalam melihat praktek-praktek peradilan di Indonesia. Adalah hal yang tabu bagi

mahasiswa untuk memperlihatkan sesuatu yang tidak benar di hadapan hukum. Secara

umum, peradilan semu (moot court) memberikan gambaran ideal yang perlu untuk

10

ditanamkan semenjak dini mengenai peradilan yang bersih dan berwibawa. Dengan

demikian, apa yang ideal yang ditanamkan kepada generasi penerus penegak hukum di

Indonesia tersebut dapat membantu perbaikan pelaksanaan peradilan di Indonesia masa

depan (saifudiendjsh, 2009).(http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/peradilan-semu-

moot-court.html).

Proses belajar mengajar dengan menggunakan model praktek beracara di muka

pengadilan melalui desiminasi peradilan semu (moot court) tidak boleh dilepaskan dari

komponen sistem lainnya, seperti: 1).Mahasiswa itu sendiri sebagai masukan mentah

(rawput) dalam kapasitasnya sebagai subyek pengemban amanat konstitusi, 2).Hasil yang

diperoleh sebagai akibat pemerosesan masukan (output) berupa peningkatan pemahaman

mahasiswa melalui pengembangan 4 (empat) sikap kewarganegaraan, yang meliputi: sikap

relegi, sikap pengetahuan, sikap keterampilan, dan sikap sosial. 3).Masukan lingkungan

(environmental) yang dibutuhkan dalam pemerosotan seperti Orang Tua/Wali teman

sejawat atau rekan mahasiswa dan Masyarakat, 4).Masukan alat (instrumental input)

pemerosotan seperti kurikulum, sarana dan prasarana termasuk dosen selaku fasilitator

pengembangan model peradilan semu (moot court) dalam pendalaman materi konsitusi

bagi mahasiswa.

Mengacu dari konsepsi tersebut, jelaslah bahwa faktor dosen menempati posisi sentral

dan strategis dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga diperlukan

pengembangan inovasi dan kreasi terbaru dosen terhadap mahasiswa dalam menjembatani

kebutuhan belajar mereka. Dosen sebagai sub komponen instrument atau alat harus

diberdayakan secara optimal. Peranan dosen dalam pengajaran belum dapat tergantikan

oleh mesin pengajaran seperti tape recorder, komputer dan lain-lain yang diciptakan

manusia. Jadi, sifat otodidak metodik itu tetap selalu muncul untuk dapat mengkreasikan

pengembangan materi kuliah yang diampu dengan harapan dapat menyasar pemahaman

mahasiswa secara terarah. Sehubungan dengan tanggung jawab profesinya, dosen dituntut

untuk mencari gagasan baru, penyempurnaan metode, bahkan memvariasikan multi

metode dan mengupayakan pembuatan serta penggunaan alat peraga atau media yang

konkrit.

Berdasarkan pada prinsip efektifitas dan transparansi dalam pengembangan materi

ajar, dosen harus mampu melihat dan mengevauasi kinerjanya sendiri. Kemampuan ini

berkaitan dan memiliki urgensi dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan di

dalam kelas sendiri. Berdasarkan pengalaman faktual yang dialami oleh tim pengusul

susulan P2M sendiri, yaitu menurut hasil evaluasi yang dilakukan dapat memperbaiki

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/peradilan-semu-moot-court.htmlhttp://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/peradilan-semu-moot-court.html

11

informasi bagi dosen pengampu mata kuliah khususnya MKPK (mata kuliah

pengembangan kepribadian) tentang PKn dengan mengusung tema pendalaman

pemahaman konstitusi oleh mahasiswa, dapat ditinjau dari keefktifan pembelajaran yang

dilakukan. Informasi hasil evaluasi dijadikan acuan dosen melihat, mengevaluasi

kinerjanya sendiri, serta sebagai acuan dalam rangka penyempurnaan pembelajaran.

Fakultas Ilmu Sosial terletak di pusat kota Singaraja, tepatnya di jalan Udayana

Kampus Tengah Singaraja. Fakultas Ilmu Sosial atau sering disingkat FIS merupakan

sebuah fakultas yang menjadi bagian dari Universitas Pendidikan Ganesha. Terdapat

beberapa jurusan yang bernaung di bawah FIS Undiksha, yaitu antara lain : PPKn,

Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, Ilmu Hukum, Pendidikan Sosiologi, D3

Kepustakaan, dan D3 Pemetaan. Dari sekian jumlah jurusan yang disebutkan, 4 (empat)

diantaranya merupakan jurusan baru yang dikembangkan di lingkungan FIS Undiksha,

yakni Ilmu Hukum, Pendidikan Sosiologi, D3 Kepustakaan, maupun D3 Pemetaan.

Dengan dikembangkannya Jurusan Ilmu Hukum sebagai salah satu jurusan baru di

lingkungan FIS Undiksha memberikan kontribusi tersendiri dalam hal pengembangan

wawasan dan pemahaman kesadaran hukum mahasiswa terkait dengan aspek akademis

yang menjadi prasyarat utama mahasiswa dalam menyelenggarakan aktifitas formalnya di

dalam kampus.

Berkaitan dengan hasil evaluasi, tim pengusul P2M melakukan pengamatan hasil

evaluasi mahasiswa semester 3 tahun ajaran 2014/2015. Dari data sementara hasil

perkembangan belajar mahasiswa, nilai rata-rata kelas untuk mata kuliah dengan sub tema

pokok konstitusi negara Republik Indonesia adalah 65. Angka ini menunjukkan rendahnya

tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah. Berdasarkan kenyataan tersebut,

tim pengusul P2M mengambil langkah tindak lanjut berupa perbaikan pembelajaran

karena pembelajaran materi kuliah MKPK (Pendidikan Kewarganegaraan) dengan pokok

bahasan konstitusi di semester 3 masih bermasalah.

Tim Pengusul P2M memiliki kesadaran serta merasa bahwa ada sesuatu yang tidak

beres di kelas, yang jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak buruk bagi proses dan

hasil belajar mahasiswa. Renungan dan refleksi membuat masalah tersebut menjadi jelas.

Untuk menjernihkan masalah-masalah yang telah tim pengusul P2M kenali, maka penulis

melakukan identifikasi terhadap beberapa masalah yang terjadi dalam pemahaman

kosntitusi mahasiswa, yaitu; 1).Rendahnya penguasaan mahasiswa terhadap materi

pelajaran, 2). Mahasiswa cenderung memunculkan pembicaraan secara serentak, baik

menjawab pertanyaan ataupun apabila mengungkapkan opini, 3).Tim pengusul P2M

12

merasa kesulitan memotivasi belajar mahasiswa yang masih rendah, 4).Mahaiswa tidak

mau bertanya jika ada konsep-konsep yang belum dipahami tentang konstitusi.

Berpatokan pada masalah-masalah yang teridentifikasi seperti tersebut di atas, tim

penyusun P2M melakukan diagnosis untuk menemukan faktor penyebab dari masalah

tersebut. Suatu masalah dapat dengan mudah diatasi apabila kita menemukan faktor yang

menyebabkan. Ada 2 (dua) cara yang tim pengusul P2M rancang untuk mendiagnosis

(menganalisis) masalah-masalah tersebut yakni: 1).Merenungkan kembali (refleksi)

masalah-masalah tersebut dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang dijawab sendiri

(melakukan instospeksi), 2).Bertanya kepada mahasiswa, apa yang terjadi sehingga hasil

belajar serta pemahaman mereka terhadap materi pelajaran selalu rendah dalam hal ini tim

pengusul P2M melakukan wawancara dengan mahasiswa. Untuk memberikan suatu

penyelesaian terhadap fokus masalah penguasaan konsep konstitusi Negara Republik

Indonesia beserta penerapannya, maka tim pengusul P2M melakukan perbaikan berbasis

Model Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu (moot

court) untuk Meningkatkan Penguasaan Pemahaman Mahasiswa Undiksha tentang

Konstitusi Negara RI.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Menurut hasil pengkajian permasalahan yang terjadi di lapangan, ada beberapa

permasalahan yang dapat diidentifikasi keradaannya sehingga berdasarkan pertimbangan

perlu disasar program P2M. Identifikasi masalah yang dimaksudkan diantaranya, yaitu:

(1) Rendahnya penguasaan mahasiswa terhadap pemahaman konstitusi negara

Republik Indonesia,

(2) Mahasiswa cenderung memunculkan pembicaraan secara serentak, baik menjawab

pertanyaan ataupun apabila mengungkapkan opini,

(3) Tim pengusul P2M merasa kesulitan memotivasi belajar mahasiswa yang masih

rendah,

(4) Mahaiswa tidak mau bertanya jika ada konsep-konsep yang belum dipahami

tentang konstitusi secara terperinci.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam

pengabdian masyarakat ini adalah: bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh tim

pelaksana P2M untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dalam

rangka membangun karakter nasional warga negara Indonesia yang berakhlak mulia,

berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta bertanggung jawab bagi

13

kehidupan bangsanya, khususnya memperdalam pengertian, pemahaman, maupun

penerapan konstitusi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia

untuk dapat menghasilkan sebuah pengalaman ilmiah dalam rangka mempersiapkan diri

sebagai warga negara yang baik dan memiliki loyalitas terhadap masyarakat negaranya?

1.3 Tujuan Kegiatan

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah di atas, maka yang

menjadi tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan menyelenggarakan

Model Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu untuk

Meningkatkan Penguasaan Pemahaman Mahasiswa Undiksha tentang Konstitusi Negara

RI. Sehingga tujuan dari pelaksanaan P2M, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap pemahaman konstitusi

negara Republik Indonesia.

2. Untuk memotivasi belajar mahasiswa yang masih rendah terhadap konsep-konsep

yang belum dipahami tentang konstitusi secara terperinci melalui praktek peradilan

semu.

1.4 Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat dari pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat yang

diusulkan adalah:

1. Meningkatkan Penguasaan Pemahaman Mahasiswa Undiksha tentang Konstitusi

Negara RI.

2. Adanya pengakuan intelektual terhadap proses dan hasil karya seni produk

produk bahan ajar melalui publikasi ilmiah khususnya terkait dengan hak cipta

informasi dan publikasi.

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peradilan Semu

Secara etimologis, moot dapat diartikan sebagai dapat diperdebatkan atau

semu, dan court dapat diartikan sebagai pengadilan/peradilan. Dengan demikian,

apabila dirangkaikan, moot court dapat berarti peradilan yang dapat

diperdebatkan.Dalam perkembangannya sekarang ini, moot court dikenal sebagai

peradilan semu. Peradilan semu (moot court) juga berisi mengenai perdebatan-perdebatan

akademis mengenai telaah kasus-kasus fiksi dan nonfiksi yang dilihat berdasarkan analisis

dalam kerangka yuridis normatif berdasarkan teori-teori hukum yang mahasiswa dapatkan

selama kuliah. Perlahan tapi pasti mahasiswa diperhadapkan pada tataran ideal kekuatan

peradilan yang dapat memutus perkara mengenai berbagai kasus yang terjadi.

Kemampuan untuk membuat atau praktek membuat berkas-berkas yang diperlukan

untuk beracara di pengadilan dipertaruhkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum di dalam

peradilan semu (moot court). Surat dakwaan, surat tuntutan, putusan hakim, pembelaan,

adalah beberapa di antara berbagai berkas yang mutlak diperlukan untuk melaksanakan

acara peradilan. Menurut Scholten, hukum tidak hanya terdiri dari undang-undangdan

peraturan, tetapi juga vonis-vonis hakim, perilaku hukum orang-orangyang tunduk pada

hukum, perjanjian-perjanjian, surat wasiat,termasuk perbuatan melawan hukum yang

dilakukan warga masyarakat(Scholten 2005: 14). Hukum bukanlah benda terberi, bahkan

peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakansekalipun, adalah produk dari tawar

menawar politik, dan akan sukaruntuk dipercaya bahwa hukum bisa diisolasi dari

kepentingan politikdan relasi kuasa.

2.2 Konstitusi Negara RI

Adanya perubahan atau Amandemen pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia tahun 1945, membawa konsekuensi hukum adanya perubahan

peraturan perundang-undangan yang ada untuk disesuaikan dengan amandemen UUD

1945 tersebut. Dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

15

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam

undang-undang.

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan

memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut

eksekutif memiliki porsi peran dan wewenang yang paling besar apabila dibandingkan

dengan lembaga lainnya, oleh karenanya perlu ada kontrol terhadap pemerintah untuk

adanya check and balances. Salah satu bentuk konrol yudisial atas tindakan administrasi

pemerintah adalah melalui lembaga peradilan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perlu

ada perubahan pengaturan, utamanya mengenai hukum acaranya, karena Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah

dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan

kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen. Karena

itu, diundangkanlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata perubahan dalam undang-undang ini, berbeda pengertiannya dengan pergantian

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 35 tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Pergantian disini

mengbawa konsekuensi hukum bahwa Undang-undang Nomor 14 tahun 1970

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999, dinyatakan tidak

berlaku lagi. Sedangkan perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menjadi

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, membawa konsekuensi hukum bahwa ada bagian-

bagian tertentu yang tidak diadakan perubahan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986 tetap dinyatakan berlaku, tetapi bagian-bagian tertentu dalam Undang-undang Nomor

5 Tahun 1986 yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.

Pasal-pasal yang dirubah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan

dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, meliputi; Pasal 2, Pasal 4, Pasal

6, Pasal 7, diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipi Pasal 9A, Pasal 12 s/d Pasal 22, Pasal 26,

Pasal 28 s/d Pasal 38, Pasal 39 disisipi 5 pasal (39A, 39B, 39C, 39D dan 39E), Pasal 42,

16

Pasal 44 s/d Pasal 46, Pasal 53, Pasal 116, Pasal 118 dihapus, dan Pasal 143 disisipi Pasal

143A.

2.3 Hasil Tinjauan terhadap P2M Terdahulu

Kegiatan yang dilakukan Fulthoni dkk (2009) mengenai pengabdian masyarakat

untuk keadilan dalam memperkuat kelembagaan LBH Kampus. Lembaga Konsultasi dan

Bantuan Hukum (LKBH) di Fakultas Hukum atau LBH Kampus mempunyai fungsi yang

vital untuk mendukung akses keadilan untuk masyarakat marjinal. Jumlah masyarakat

miskin yang semakin bertambah, sementara di sisi lain mereka membutuhkan bantuan

hukum ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. Peran pengacara dan organisasi-

organisasi penyedia bantuan hukum yang belum optimal dalam menyediakan jasa bantuan

hukum untuk masyarakat marjinal, yang kemudianmenuntut LKBH di kampus-kampus

swasta maupun negeri untuk berperan lebih aktif dalam penyediaan jasa bantuan hukum

untuk masyarakat marjinal. Kita perlumenggarisbawahi bahwa peran pemberian bantuan

hukum bukan hanya monopoli pengacara dan organisasi-organisasi bantuan hukum.

LKBH juga mempunyai peranuntuk memberikan bantuan hukum untuk masyarakat

marjinal.

Bercermin dari kinerja LKBH di atas, diorientasikan sebagai penyedia bantuan hukum

untuk masyarakat marginal. Sedangkan, usulan P2M dari tim pengusul P2M tersendiri

adalah bahwa praktek beracara di muka pengadilan merupakan suatu penawaran dalam

model pengembangan strategi pembelajaran yang tujuannya mengajak dan merangkul

mahasiswa untuk dapat lebih dekat mengenal konstitusi Negara Republik Indonesia yang

ajeg dan konsisiten dengan cita-cita dan tujuan negara Indonesia.

17

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk dapat memenuhi rancangan program P2M, keseluruhan program dirancang

dengan pendampingan terstruktur dari tim ahli pengusul P2M untuk dapat memenuhi

target solusi yang ditawarkan maka dalam program P2M disasar Praktek Beracara di Muka

Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu untuk Meningkatkan Penguasaan

Pemahaman Mahasiswa Undiksha tentang Konstitusi Negara RI sehingga menghasilkan

produk bahan ajar yang berkualitas dan berkuantitas tinggi secara administratif.

Pada usulan program P2M ini yaitu berupa pendampingan kepada mahasiswa dalam

bentuk intermediasi iptek dengan langkah penerapan model praktek beracara di muka

pengadilan melalui desiminasi peradilan semu (moot court) Peradilan semu (moot court)

dibina dengan transfer pengetahuan mengenali konstitusi secara mendalam yang dijadikan

sampel untuk ditinjau dari segi pengembangan pengetahuan dan memperluas wawasan

sebagai target sasaran untuk selanjutnya terbangun komunitas jaringan antara dosen

pengampu mata kuliah kepada mahasiswa selaku subyek dari peradilan semu (moot court).

Berdasarkan analisa tim pengusul P2M dari bidang keahlian Ilmu Hukum, PPKn, dan

Pendidikan Geografi, diharapkan ke depannya apabila program ini berjalan efektif kurang

pemahaman mahasiswa terhadap konstitusi dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan

pendampingan intensif dari tim ahli yang sudah tim pengusul rekomendasi.

18

Secara skematik kerangka pemecahan masalah terhadap usulan proposal P2M yang

diusulkan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

3.2 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran strategis yang dituju dalam pengabdian masyarakat ini mahasiswa

jurusan Ilmu Hukum undiksha yang berjumlah 35 orang. Alasan dipilihnya mahasiswa

sebagai subyek P2M mengengita jurusan Ilmu Hukum dikategorikan sebagai jurusan baru

dari hasil pengembangan batang tubuh keilmuan PPKn. Dari jumlah 67 mahasiswa dengan

formasi 2 (dua) kelas menunjukkan bahwa dilakukan perampingan dari segi jumlah sampel

yang menunjukkan karakteristik dari populasi usulan program P2M yangdiusulkan.

Studi Pendahuluan

Terkait dengan

penguasaan

konsep dan

pemahaman

konstitusi

mahasiswa

Identifikasi masalah

pembelajaran

Tahap Rancangan

Usulan Proposal

P2M

1. Memunculkan

masalah

pembelajaran

2. Kompilasi gagasan

dengan anggota

tim pengusul

P2M

Tahap seleksi

administrasi instastik

dan penentuan reviwer

Tahap

Seleksi

indinamik

oleh

reviewer

19

3.3 Keterkaitan

Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang sangat mutualis dengan berbagai pihak, antara

lain: Jurusan PPKn, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial yang bernaung dibawah

Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha.

3.4 Metode Kegiatan

1. Rancangan Program

Program ini merupakan program yang bersifat aktual dalam rangka peningkatan

pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai Model Praktek Beracara di Muka

Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu (moot court).

2. Prosedur-Sistim Pelaksanaan Program

Program ini dirancang sebagai bentuk jawaban dan antisipasi dari berbagai

permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa

mengenai Konstitusi Negara RI melalui penerapan Model Praktek Beracara di Muka

Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu (moot court).

Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan mahasiswa

jurusan ilmu hukum undiksha. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan sertifikat

sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui program ini,

diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan pemehaman dalam hal

Model Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan Semu(moot

court).

3.5 Rancangan Evaluasi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan

dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan

evaluasi tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor/pakar dari Undiksha

Singaraja. Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk

menjustifikasi tingkat keberhasilan kegiatan dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 01. Indikator Keberhasilan Program

NoNo. Jenis Data Sumber

Data

Indikator Kriteria

Keberhasilan

Instrumen

1.

1 Pengetahuan

tentang Model

Praktek Beracara

mahasis

wa

Pengetahuan

mahasiswa

Terjadi

perubahan yang

positif terhadap

Tes obyektif

20

di Muka

Pengadilan

melalui

Desiminasi

Peradilan Semu

pengetahuan

tentang Model

Praktek

Beracara di

Muka

Pengadilan

melalui

Desiminasi

Peradilan Semu

2.

2

Pengetahuan

tentang Bahan

Ajar

mahasis

wa

Pengetahuan

dan wawasan

serta

keterampilan

mahasiswa

Terjadinya

perubahan yang

positif wawasan

serta

keterampilan

mahsiswa dalam

praktik di kelas

Pedoman

wawancara

dan format

observasi

Sumber: hasil wawancara dan observasi di lapangan terhadap subyek yang akan dilibatkan

dalam P2M.

21

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan

4.1.1 Laporan Hasil Kegiatan

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh hampir mahasiswa Jurusan Ilmu

Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha dalam kaitannya dengan

masih terkendalanya dalam penguasaan pemahaman konstitusi Negara Republik Indonesia,

keterampilan dalam pengelolaan kelas telah dilakukan oleh tim pelaksana program dengan

menampilkan penerapan Model Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi

Peradilan Semu untuk Meningkatkan Penguasaan Pemahaman Mahasiswa Undiksha

tentang materi terkait secara aplikatif di lapangan dengan menggunakan kelas sebagai

media untuk melakukan praktik belajar.

Model sidang peradilan semu sangat cocok diterapkan bagi mahasiswa Jurusan Ilmu

Hukum mengingat dunia persidangan adalah ruang lingkup pekerjaannya kelak, sehingga

sejak dini patut diberikan bekal tidak hanya pemahaman konsep secara teoritik tapi juga

secara praktik dengan adanya model pembelajaran melalui desiminasi peradilan semu.

Dipilihnya sasaran mahasiswa Ilmu Hukum, mempunyai tujuan untuk memperkenalkan

bentuk peradilan ke seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum. Ini dapat memudahkan

mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Hukum dalam mempraktekkan konsep dan

teorinya didalam Hukum Acara yang selama ini hanya kita lihat di media massa. Tujuan

lainnya ialah memberikan pengetahuan kepada seluruh Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum

yang ingin mengetahui bagaimana menjadi seorang Hakim, pengacara, jaksa, penuntut

umum serta perangkat pengadilan lainnya secara baik dan benar di dalam acara

persidangan.

Peradilan adalah salah satu dari sekian aparat penegak hukum yang sangat berpotensi

untuk melindungi masyarakat. Tetapi, beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa

kabar mengenai beberapa oknum yang membuat aparat penegak hukum di Indonesia

dipandang sebelah mata. Hal ini membuat miris sebagian besar aparat penegak hukum

diIndonesia. Alih-alih masyarakat ingin menginginkan keadilan tetapi, yang mereka dapat

hanyalah kehampaan dari aparat itu sendiri.

Contoh riilnya dapat kita lihat kembali kasus Gayus Halomoan Tambunan, yang

ketika dia berada di tahanan, beliau dengan mudahnya untuk keluar masuk penjara. Dalam

hal ini, telah jelas menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah mati. Contoh lainnya,

22

dimana seorang nenek yang telah lanjut usia yang dituduh mencuri kakao, dapat dengan

cepat ditindak oleh aparat penegak hukum. Seharusnya, jika kita dapat mencermati dari

dua kasus yang berbeda di atas, nampak bahwa hukum akan tajam jika mengenai

masyarakat kecil dan tumpul jika telah mengenai aparat pejabat negara. Sebuah ironi yang

seharusnya menjadi instrospeksi bagi kita semua.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa betapa mirisnya sistem peradilan di

Indonesia saat ini. Situasi hukum yang terdapat di Republik Indonesia ini yang masih

kacau balau. Hal ini membutuhkan keseriusan dari berbagai elemen masyarakat untuk

menciptakan sebuah reformasi peradilan di Indonesia untuk menjadi sebuah sistem

peradilan yang lebih mendukung keadilan seluruh rakyat. Itu sebabnya reformasi keadilan

membutuhkan peran mahasiswa sebagai tonggak berdirinya reformasi keadilan. Namun,

untuk merubah sebuah kebiasaan yang telah buruk tersebut tidaklah mudah. Diperlukan

waktu yang lama dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan sebuah reformasi

peradilan. Salah satu upaya yangdapat ditempuh adalah memperbaiki SDM ( Sumber Daya

Manusia ) yang dimiliki. Ini cukup penting, karena SDM merupakan hal yang paling

mendasar.

Dengan konsep seperti itu, maka sepertinya mahasiswa perlu melakukan sebuah

inovasi dan kontribusi yang nyata. Hal ini dipandang perlu sebab, kaum intelektual atau

para mahasiswa sebagai agen of change mempunyai konsep dan sebuah terobosan yang

baru sebagai tolok ukur dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Yang

diharapkan nantinya akan mampu membawa peradilan nyata di Indonesia ke arah yang

lebih baik. Sebuah inovasi yang diterapkan oleh mahasiswa saat ini adalah dengan

peradilan semu ( Moot Court ) yang lebih di konsentrasikan di dalam Fakultas Hukum.

Penerapan model praktek beracara di muka pengadilan merupakan salah satu model

inovatif dan kreatif yang tim pelaksana P2M terapkan. Di mana model ini dilakukan

dengan memperagakan kepada mahasiswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu.

Dengan begitu mahasiswa seperti merasakan sendiri peristiwa yang saya ceritakan atau

yang terjadi. Hal tersebut bertujuan mendekatkan mahasiswa kepada kenyataan di

lapangan. Selain pada mata kuliah Hukum Konstitusi, maka model ini diterapkan oleh tim

pelaksana program pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam mata kuliah

Hukum Konstitusi menekankan pada pembangunan hukum nasional yang menyasar

pembaharuan dan pembinaan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia dengan

menyelaraskan antara teori dan kasus-kasus mengenai penegakan hukum di Indonesia.

Sehingga dipraktekkan melalui desiminasi sidang peradilan semu dengan contoh-contoh

23

kasus nyata yang terjadi di masyarakat agar mahasiswa lebih memahami mengenai mata

kuliah tersebut kemudian membahasnya di kelas. Kedepannya saya berharap jika

mahasiswa melihat secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kasus-kasus

hukum maka mereka dapat memahami dan menganalisanya dengan baik.

4.1.2 Alur Model Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi

Peradilan Semu

Adapun alur Model Praktek Beracara di Muka Pengadilan melalui Desiminasi Peradilan

Semu ini dimulai dari, 1) Tahap persiapan, yang terdiri dari tahap : (a) penyiapan bahan

administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pelatihan, (b) melakukan koordinasi

dengan Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Konstitusi beserta rekan dosen Hukum

lainnya yang berkompeten di bidangnya, (c) menyiapkan materi pelatihan, (d) menyiapkan

narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan pelatihan, dan (e)

menyiapkan jadwal pelatihan selama 1 hari efektif, 2) tahap pelaksanaan, yang terdiri dari

: (a) melakukan desiminasi praktek peradilan semu di kelas, (b) diskusi terbatas mengenai

pentingnya dilaksanakan model praktek belajar melalui desiminasi peradilan semu dan 3)

tahap evaluasi, yang terdiri dari (a) persentasi kesimpulan hasil desiminasi oleh

mahasiswa, (b) refleksi dan tes kegiatan praktek peradilan dari tim pelaksana P2M, dan (c)

memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang dinilai paling baik dalam memainkan

perannya selaku aktor di persidangan.

4.2 Pembahasan

Pada proses pendampingan, mahasiswa sangat antusias mendengarkan dan memahami

prosedur atau tahapan yang mesti dilakukan dalam praktek peradilan semu melalui

desiminasi di kelas. Mahasiswa sangat antusias, dampak perubahan yang dapat diamati

setelah diselenggarakannya praktek desiminasi peradilan semu di kelas adalah dapat

meningkatan dalam motivasi dan prestasi belajar mahasiswa sangat jelas sekali terlihat

ketika tim pelaksana program P2M menerapkan model praketk peradilan semu sebagai

model pembelajaran yang inovatif melalui desiminasi. Seperti halnya dalam mata kuliah

Hukum Konstitusi yaitu mahasiswa tampak antusias dalam mengikuti proses persidangan

semu di kelas. Tentu saja perubahan tersebut sangat nampak jika dibandingkan dengan

ketika belum menerapkan model praktek beracara di muka pengadilan dengan

pembelajaran desiminasi. Motivasi tersebut sangat nampak terlihat dari tingkat kehadiran

mahasiswa di kelas. Pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah Hukum

24

Konstitusi yaitu sebagai dasar untuk mengantarkan mereka nantinya dalam mengikuti mata

kuliah selanjutnya dan sebagai pedoman dalam mengembangkan wawasan sebagai warga

negara yang baik yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa,

dan negara serta untuk melatih kepekaan mahasiswa merespon permasalahan penegakan

hukum nasional di Indonesia. Dengan banyaknya pembahasan atau pemecahan terhadap

kasus-kasus yang diberikan di kelas mengakibatkan peningkatan terhadap kemandirian dan

kreativitas berfikir mahasiswa. Berbagai ide-ide dan solusi yang diberikan dalam kegiatan

tanya jawab di kelas menunjukkan bahwa mahasiswa mulai memahami materi kuliah yang

diajarkan. Dampak yang sangat besar terhadap peningkatan prestasi atau hasil belajar

mahasiswa yaitu ditunjukkan pula dalam proses persidangan semu. Dalam mata kuliah

Hukum Konstitusi yang disajikan dengan melakukan desiminasi praktek persidangan semu

telah membuka pemikiran baru bagi mahasiswa untuk tanggap dan peka terhadap berbagai

kasus-kasus atau peristiwa yang terjadi di masyarakat terutama menelaah perubahan

hukum yang berlaku dengan memilih dan menentukan ketentuan hukum dalam memenuhi

perubahan kehidupan masyarakat di Indonesia. Apalagi berbagai fenomena-fenomena

yang berkaitan dengan peristiwa hukum banyak sekali terjadi di masyarakat. Maka untuk

lebih mendekatkan mahasiswa pada pemahaman terhadap peristiwa atau fenomena-

fenomena tersebut tepatlah kiranya jika model praktek persidangan semi dapat diterapkan

dengan memadukannya melalui proses desiminasi melalui forum diskusi atau tanya jawab.

Sehingga ketika di akhir proses kegiatan desiminasi tampak kemajuan yang sangat

signifikan terhadap hasil atau prestasi belajar mahasiswa yang diukur melalui tes lisan

maupun tertulis yang telah tim pelaksana program P2M berikan.

25

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam hal praktek

peradilan semu melalui desiminasi pada mata kuliah Hukum Konstitusi telah memberikan

dampak yang sangat besar terhadap peningkatan prestasi atau hasil belajar mahasiswa

yaitu ditunjukkan pula dalam proses persidangan semu. Dalam mata kuliah Hukum

Konstitusi yang disajikan dengan melakukan desiminasi praktek persidangan semu telah

membuka pemikiran baru bagi mahasiswa untuk tanggap dan peka terhadap berbagai

kasus-kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat maupun dalam

ketatanegaraan Republik Indonesia.

2.2 Saran

Melalui pelaksnaan desiminasi peradilan semu pada praktek kuliah Hukum Konstitusi,

ada beberapa saran yang layak dipertimbangkan, yaitu :

1. Bagi Dosen sebagai informan kunci penyebarluasan informasi di lingkungan

kampus, hendaknya mampu mengeimplementasikan hasil kegiatan P2M ini dengan

sharring informasi kepada teman sejawat sehingga dapat dijadikan acuan referensi

untuk melakukan perbaikan pembelajaran di kelas.

2. Bagi Mahasiswa, hendaknya memberikan dukungan kepada dosen untuk mendukung

sepenuhnya kelancaran proses kegiatan desiminasi karena dapat memberikan

manfaat yang sangat besar bagi pengembangan profesi keahlian di bidang hukum.

26

DAFTAR PUSTAKA

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/peradilan-semu-moot-court.html.Peradilan

Semu. Diakses tanggal 1 Januari 2014, pukul 14.00 Wita.

Asshiddiqie Jimly. 2006. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi

Press.

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/peradilan-semu-moot-court.html

27

Lampiran 01. Dokumentasi Kegiatan P2M Tahun 2015