KONTRAK DALAM HUKUM EKONOMI ISLAMDisusun oleh:Kelompok 2

1. Muzakkir Nur Harahap2. M Abdi Manullang3. Mohd Majdi Bin Rozali

1. Pada Dasarnya Segala bentuk Muamalat adalah Boleh Kecuali yang dilarang oleh Nash.2. Muamalat Dilakukan Atas Pertimbangan Maslahah3. Muamalat Dilaksanakan Untuk memelihara Nilai Keadilan Menetapkan Kebolehan Tdk Perlu Mencari Dasar Hukum SyariB. Nash Tdk Dimaksudkan Sebagai PembatasanMenciptakan Bentuk Muamalah Baru Tidak Perlu Menncari padannya (qiyas) Dalam Nash Menetapkan Kebolehan Tdk Perlu Menganalogkan Atau mentakhrij hasil Ijtihad Para UlamaE. Tidak Melanggar Nash Yang mengharamkanPRINSIP HUKUM MUAMALAT

ASAS-ASAS KONTRAKKebebasan (Al-Hurriyah) Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute.Kesetaraan (Al-Musawah) Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.Keadilan (Al-Adalah) Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Kerelaan (Al-Ridha) segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement.Tertulis (Al-Kitabah) Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

UNSUR-UNSUR KONTRAK (RUKUN & SYARAT AKADIjab & QabulPelaku Kontrak (Aqidain)Obyek Akad (Maqud Alaih)LisanTulisanIsyaratPerbuatan? (Muathah)Harus jelas MaksudnyaHarus SelarasHarus Menyambung (satu majlis akad)Berakal dan Dewasa (Aqil-Baligh)Memilki Kewenangan Terhadap Obyek KontrakAda Ketika Kontrak berlangsungSah Menurut Hukum IslamDapat Diserahkan Ketika AkadDikecualikan:salamistisna ijaran masaqahJual Beli HutangAkibat Hk Kontrak (Maudhu Aqd)

HAL-HAL YANG MERUSAK KONTRAKKeterpaksaan (Al-Ikrah) Ikrah yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainyaKekeliruan (ghalath) Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Penyamaran Cacat Obyek(Tadlis dan Taghrir) Penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada obyek akad agar tampil tidak seperti yang sebenarnya. Maka pihak yang merasa tertipu berhak fasakhTidah adanya KeseimbanganObyek dan harga (Ghaban + Taghrir) Ghubun secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.

1. Kontrak Sah (Sahih)a. Berlaku Seluruh Akibat Hukum Kontrak b. Mengikat Kedua belah Pihak Yang Melakukannya2. Kontrak Tidak Sah (Kekurangan Syarat & Rukun) a. Tidak Berlaku Akibat Hukumnya b. Tidak Mengikat c. Dianggap Tidak Pernah TerjadiMACAM-MACAM KONTRAK

MAJELIS (Hak Pilih Ketika Masih Dalam Satu Majkis)RUYAH (hak pilih untuk melihat obyek yang ketika terjadinya kontrak pembeli belum bisa melihat )AIB (hak pilih ketika ditemukan adanya cacat)SYARTH (hak pilih yang digantungkan pada syarat)TAYIN (hak menentukan barang yang menjadi obyek jual-beli )KHIYAR

BERAKHIRNYA KONTRAKTerpenuhi Isi Kontrak (Tahqiq al-Gharadh)Tidak Adanya Izin dari Yang berwenang (adam al-Ijazah liman lahu al-wilayah)Hak Memilih (Khiyar)Pemutusan Kontrak (Faskh)Akad Fasad (Sifat rusak)Kematian (al-Maut)Kesepakatan pembatalan karena penyesalan (Iqalah)Tidak Terpenuhinya Kontrak (Adam al-Tanfidh)Kesepakatan kedua belah pihak (Ittifaqy)Keputusan Pengadilan (Qadhai)Pustus dg sendirinya (Infisakh)Isi Kontrak Mustahil Terlaksana (Istihalah al-tanfidh)

KESIMPULAN-1Pada dasarnya segala bentuk muamalah (transaksi ekonomi) boleh kecuali yang telah dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Transaksi ekonomi menurut hukum Islam harus dilandasi atas pertimbangan maslahah (meraih manfaat/kebaikan dan menolak segala bentuk bahaya) dan berorientasi pada upaya pemeliharaan nilai-nilai keadilan.Dalam melakukan kontrak atau perjanjian pihak-pihak yang terlibat harus memperhatikan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, keadilan, kerelaan, kejujuran, dan kehati-hatian (ketercatatan)Keabsahan suatu kontrak dalam hukum Islam sangat ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun-rukun dan syarat-syarat kontrak. Yang termasuk rukun kontrak antara lain: ijab dan qabul, pelaku kontrak, obyek kontrak, dan akibat kontrak. Ijab qabul harus jelas, selaras, dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggungnya kontrak.Ijab qabul bisa dilakukan baik dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan perbuatan. Sementara pelaku kontrak disyaratkan telah berakal, baligh bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku akad harus cerdas (rusyd), serta memilki wewenang terhadap obyek kontrak. Sedangkan obyek kontrak secara umum harus ada/terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam, dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam hal ini jual beli salam, istisna, jual beli hutang, ijarah dan istisna karena pertimbangan maslahat dan telah menjadi urf (adat-istiadat di masyarakat). Selain itu, Akibat hukum konrak harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

KESIMPULAN-2Bila unsur-unsur kontrak (rukun dan syarat) terpenuhi maka kontrak dinilai sah dan memiliki akibat hukum serta mengikat kedua belah pihak yang melakukannya. Sebaliknya kontrak yang tidak memenuhi unsur-unsur di atas dinilai tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum, tidak mengikat, serta dianggap tidak pernah terjadi. Di samping itu, ada juga kontrak yang dinilai rusak dan bisa dijadikan alasan untuk memutus kontrak, dikenal dengan istilah kontrak fasid (rusak)Kontrak dinilai rusak(fasid) menurut hukum Islam bila didalamnya terjadi pemaksaan, kekeliruan, penipuan, dan ketidak seimbangan di antara obyek kontrak (barang dan harga).Kontrak yang telah berjalan bisa berakhir atau diakhiri bila telah terpenuhi isi kontrak, terjadi pemutusan kontrak baik karena adanya hak memilih (khiyar), kontrak dinilai rusak (fasid), tidak terpenuhinya isi kontrak, atau karena kesepakatan pihak-pihak yang terlibat kontrak setelah terjadinya penyesalan. Untuk memutuskan kontrak bisa melalui kesepakatan pihak-pihak yang terlibat kontrak atau melalui keputusan pengadilan. Di samping itu, kontrak bisa berakhir karena tidak adanya izin orang yang berwenang terhadap obyek kontrak, dan juga karena putus dengan sendirinya (infisakh).